Audit Forensik Century Diperluas Diperdalam

LAPORAN KHUSUS

Audit Forensik Century Diperluas Diperdalam DPR akhirnya memutuskan audit forensik dilakukan oleh BPK. Setelah berkonsultasi, akhirnya disepakati tiga syarat di antaranya metodologi pemeriksaan forensik agar diperluas dan diperdalam. 24

MEI 2011

24- 28 laporan khusus.indd 24

B

eberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perlunya pemeriksaan forensik (audit forensik) untuk mengungkapkan tindakan pidana korupsi pada kasus Bank Century. Perlunya pemeriksaan forensik untuk ini diamini DPR dan pemerintah. Kemudian, siapa yang melaksanakan audit untuk menelusuri aliran dana Rp6,7 triliun tersebut, Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)? Akhirnya, DPR memutuskan agar BPK yang melakukannya. Permintaan DPR kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan forensik ini sebenarnya sudah tergambar pada rapat tim pengawas DPR untuk tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century pada 30 Maret 2011. Disimpulkan bahwa BPK diminta untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Bank Century. Selain itu, disepakati juga Term of Reference

Warta BPK

6/24/2011 4:06:42 PM

Marzuki Alie ketua DPR

(TOR) pemeriksaan forensik terhadap kasus ini dibuat oleh BPK. Pada awal bulan April 2011, DPR mengirimkan Surat No.PW.01/3177/ DPR RI/IV/2011, tertanggal 6 April 2011 kepada BPK. Isinya, secara resmi DPR meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Bank Century sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Artinya, secara de facto, pemeriksaan forensik di tangan BPK. Pada 30 Mei, Tim Pengawas Century DPR menggelar rapat konsultasi dengan BPK terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan pemeriksaan forensik. Pada kesempatan itu, BPK menyampaikan TOR pemeriksaan forensik yang akan dilakukan. Tujuan TOR Pemeriksaan untuk memastikan tujuan peme riksaan dan sasarannya sesuai dengan yang diinginkan Tim Pengawas Century DPR. Dalam rapat konsultasi tersebut disepakati beberapa hal. Pertama, metodologi pemeriksaan forensik agar diperluas dan diperdalam dengan menambahkan entitas yang akan diaudit, lingkup audit serta jenis data dan dokumen yang dikumpulkan untuk dijadikan bahan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan terhadap hasil audit atau temuan BPK sebelumnya dan aliran dana Bank Century. Kedua, audit forensik merupakan tindak lanjut dari audit investigasi BPK Warta BPK


sebelumnya, yang dilakukan hendak nya benar-benar berbeda dan tidak tumpang tindih dengan audit (investigasi) yang telah dilakukan BPK sebelumnya, sehingga bisa ditemukan bukti-bukti seperti yang diharapkan. Dalam proses pemeriksaan forensik, BPK menyampaikan laporannya secara periodik dalam bentuk progress report kepada DPR. Ketiga, perlu dukungan DPR sepenuhnya kepada BPK untuk melaksanakan audit forensik. Seperti halnya, DPR membantu BPK untuk bisa mengakses data pada instansi-instansi terkait terhadap pelaksanaan peme

Achsanul Qosasi dari Fraksi Demokrat

riksaan forensik. Termasuk juga memberikan data dari Pansus Bank Century DPR. Terkait kesepakatan ketiga ini, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djane gara mengharapkan bantuan DPR, terutama dalam perizinan pemeriksaan untuk akses data pada Bank Indonesia dan PPATK, dua lembaga yang menjadi salah satu kunci pemeriksaan forensik ini. “Dalam proses atau sebelum pemeriksaan kita di BI dan PPATK nanti, mungkin DPR membantu kita agar tidak ada hambatan karena aturan kerahasiaan data di BI dan PPATK sehingga bisa tidak tercapai tujuan pemeriksaan yang akan kita lakukan,” ucap Moermahadi. Dengan permintaan DPR kepada

BPK untuk melakukan pemeriksaan forensik tersebut, lembaga audit negara ini kembali melakukan tugas secara konstitusional untuk kedua kalinya pada hal yang sama. Sebelumnya, BPK pun diminta DPR untuk melakukan audit investigasi yang hasilnya memuaskan DPR. Kini, BPK kembali diminta untuk jilid keduanya.

Kelanjutan Audit Investigasi

Pemeriksaan forensik yang akan dilakukan BPK ini sendiri merupakan kelanjutan dari hasil audit investigasi BPK atas Bank Century. Audit investigasi sendiri dilakukan BPK atas permintaan DPR dan KPK. Permintaan DPR kepada BPK untuk melakukan audit investigasi atas kasus Bank Century tertuang dalam Surat DPR RI No.PW/5487/DPR/IX/2009 tertanggal 1 September 2009. Isinya perihal permintaan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century. Tak berselang lama, BPK berhasil menyelesaikan audit investigasinya. Penyampaian laporan hasil auditnya tertaung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century,Tbk. (BC) No.64/LHP/ XV/11/2009 tertanggal 20 November 2009. Sekitar dua bulan lebih pemeriksaan investigasi dilakukan BPK. Laporan hasil pemeriksaan investigasi ini disampaikan kepada DPR, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Chandra Tirtawijaya

MEI 2011

25

6/24/2011 4:06:49 PM

LAPORAN KHUSUS

Fahri Hamzah

Dalam hasil pemeriksaan investigasi ini, BPK menemukan beberapa hal penting. Pertama, BI tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan akuisisi dan merger yang ditetapkannya sendiri dalam merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Kedua, BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas Bank Century sehingga permasalahan yang dihadapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan. Sehingga, pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada tanggal 21 November 2008. Ketiga, Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century dilakukan BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelaksanaan pemberiannya tidak sesuai ketentuan. Keempat, Penentuan Bank Century sebagau bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan mutakhir dari BI mengenai kondisi Bank Century yang sesungguhnya. Kelima, penyerahan penanganan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai UndangUndang No.24 Tahun 2004 tentang LPS dan pembahasan tambahan Penyer taan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century dilakukan oleh Komite Koordinasi (KK) yang kelembagaannya

26

MEI 2011


belum dibentuk berdasarkan undangundang. Sehingga, dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan KK dan penanganan Bank Century oleh LPS. Keenam, Proses penanganan Bank Century oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan. Tidak dibahasnya penambahan PMS secara lengkap dengan KK. Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas. Dan, adanya penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum. Ketujuh, Bank Century melakukan pembayaran dana pihak ketiga, terkait bank selama bank ini berstatus sebagai bank dalam pengawasan khusus sebesar Rp.938.654 juta. Kedelapan, Penggelapan dana kas valas sebesar USD$ 18 juta dan peme cahan 247 NCD (Negotiable Certificate of Deposit) masing-masing nominal Rp. 2 miliar. Kesembilan, Praktek-praktek tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan Bank Century. Hasil pemeriksaan investigasi inilah yang kemudian menjadi rujukan Panitia Khusus (Pansus) Kasus Bank Century DPR dalam melakukan pekerjaannya untuk mengungkap kasus Bank Century ini. Sampai akhirnya terhenti pada tataran hukum. Dalam hal yang sama, walaupun telah disampaikan ke penegak hukum, akan tetapi hasil pemeriksaan investigasi ini, belum dapat membuka tindakan korupsi di dalamnya. KPK malah menginginkan perlu dilakukan peme riksaan lanjutan: Audit Forensik. Menurut KPK, pemeriksaan forensik ini berbeda dibandingkan dengan audit pada umumnya. Sebagai ilustrasi, BPK melakukan audit keuangan atau audit umum suatu instansi. Untuk tahapan ini, belum ada dugaan sama sekali mengenai tindak pidana. Tahap

selanjutnya dilakukan audit investigasi. Audit ini sudah ada dugaannya, namun belum diketahui peristiwa pidananya. Dengan pemeriksaan forensik inilah lah diharapkan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana dalam kasus ini. Pemeriksaan forensik diperlukan untuk mempersiapkan alat bukti suatu perkara ke persidangan. Betul-betul bisa dimanfaatkan penyidik dan jaksa ke pengadilan. Sementara itu, menurut Anggota III BPK Hasan Bisri, pemeriksaan forensik yang diminta Timwas Century sebenarnya sama dengan audit investigasi. Hanya tujuan dan sasarannya akan berbeda dari audit investigasi yang telah dilakukan BPK sebelumnya. ”Kami akan mendalami dari hasil audit investigasi. Ada sisi-sisi yang memang akan kami perdalam. Informasiinformasi yang diperoleh PPATK dan Tim Pansus Bank Century DPR kemarin tentu akan kami kembangkan juga,” ucap Hasan Bisri. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemeriksaan forensik ini bukanlah satu-satunya cara untuk penyelesaian kasus Bank Century. BPK hanya akan menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di Bank Century dan apa yang diminta DPR. Untuk penyelesaiannya, BPK menyerahkannya kepada DPR, apakah akan diselesaikan secara politik atau secara hukum. Sebab, hal itu bukan lagi kewenangan BPK.

Hendrawan Supratikno

Warta BPK

6/24/2011 4:06:51 PM

Harapan DPR

BPK kini telah ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan forensik. De ngan berbagai metodologi pemeriksaan yang digunakan BPK. Achsanul Qosasi dari Fraksi Demokrat berharap agar BPK dapat menelusuri sampai titik paling akhir kemana aliran dana bailout Rp6,7 triliun digunakan. Sebab, dia menginginkan audit forensik dilakukan ini guna menelusuri aliran dana. Tidak hanya terkait transaksitransaksi yang mencurigakan, atau transaksi-transaksi yang tidak wajar, tetapi pihaknya ingin mengetahui aliran dana itu sampai penerima terakhir. “Artinya kalau kita bicara forensik, detail sampai siapa yang menikmati Rp6,7 triliun itu sebenarnya. Sehingga akan terjawab apakah itu deposan, pemilik dana yang disimpan di Bank Century, atau ada orang lain yang menikmati dana LPS itu,” ujar Achsanul Qosasi. Aliran dana yang ditelusuri itu, sampai tanggal 20 September pada saat sebelum diambil keputusan, saat masih proses di Bank Indonesia. Atau, pada saat tanggal 22 September dan setelahnya, ketika LPS mencairkan Rp6,7 triliun. Pijakan lainnya dalam melakukan penelusuran adalah data yang diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas permintaan Pansus Century DPR. Atau,

kalau ada perbedaan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK nantinya, bisa menjadi dasar pijakan BPK. Sebab, bisa saja PPATK belum melakukan halhal yang lebih detail, oleh karena waktu yang tidak mencukupi atau masalah keterbatasan wewenang. Sementara itu, Anggota Timwas Century lainnya dari fraksi Golkar, Kamaruddin Sjam, menginginkan agar tujuan pemeriksaan forensik BPK tidak hanya melihat dari sisi transaksi-transaksi tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian bank atau negara, tetapi juga yang dapat atau sudah merugikan masyarakat. Kamaruddin juga mengharapkan agar pemeriksa BPK nantinya, dalam pemeriksaan ketujuh transaksi yang menjadi sasaran pemeriksaan forensik ini, harus juga melihat peran atau andil pengawasan internal Bank Century sendiri, baik itu dari internal Bank Century maupun dari BI. Misalnya, internal auditor di Bank itu sendiri. Mungkin transaksi-transaksi yang tidak wajar, jika nanti ditemukan, tak akan terjadi jika internal auditornya melakukan tugas dengan baik. Pun hal yang sama dengan BI. Sementara Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDIP, berharap agar pemeriksaan forensik yang akan dilakukan BPK ini tidak terjadi pengulangan atau tumpang tindih dengan hasil audit

investigasi yang sebelumnya telah dilakukan BPK. Di sisi lain, pemeriksaan forensik BPK juga diharapkan memperhatikan whistblower terkait dengan kasus Bank Century ini. Selain tentunya, ada pemeriksaan fisik yang tidak hanya berupa kwitansi, tetapi juga foto-foto dari rekaman CCTV, misalnya, yang terkait dengan kasus ini. Pemeriksaan forensik yang terkait dengan penelusuran keluar negeri itu penting. Mengingat harus diidentifikasi jumlah uang yang keluar dari Indonesia, baik sebelum maupun setelah menjadi Bank Century. Dengan demikian ada gambaran jelas dalam pembedahan kasus bank Century ini. Hal ini menjadi titik perhatian Fahri Hamzah dari Fraksi PKS. Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan waktu pemeriksaan BPK ini bisa mencukupi untuk menyelesaikan semua sasaran audit. Selain itu, dia juga mengharapkan agar pemeriksaan bisa lebih efesien dan efektif. Dimana, sebisa mungkin BPK untuk mempersingkat waktu pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya benar-benar baru. Tidak mengulang dari hasil audit investigasi BPK sebelumnya. “Sehingga bisa kita yakini, apakah ada orang-orang yang dalam proses hukum sulit dibuktikan, tapi dari aliran uang, sebenarnya bisa dibuktikan,” tegasnya. and

Audit Forensik Coba Temukan Ketidakwajaran

Hasan Bisri.

Warta BPK


Rencananya pemeriksaan forensik BPK dilakukan sejak 1 Juni sampai Oktober 2011. Sekitar 5 bulan atau 150 hari, waktu yang diperlukan BPK untuk sementara, dalam menggarap pemeriksaan dan sampai pada pelaporan hasil pemeriksaan. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, menyesuaikan kondisi di lapangan pemeriksaan. “Audit seperti ini biasanya sangat tergantung perkembangan di lapangan,” singkat Anggota III BPK Hasan Bisri. Sementara jumlah pemeriksa BPK yang

akan diterjunkan dalam pemeriksaan ini berkisar antara 60-70 pemeriksa. Jumlah ini disesuaikan dengan tujuh sasaran dan lingkup pemeriksaan. Selain itu, jika memang diperlukan, BPK juga dapat menggunakan tenaga ahli dari luar atau dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak terafiliasi dengan Bank Century. Tenaga ahli yang akan digunakan BPK, jika diperlukan, kualifikasinya praktisi perbankan yang menguasai transaksi perdagangan luar negeri, surat-surat berharga dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Selain MEI 2011

27

6/24/2011 4:06:51 PM

LAPORAN KHUSUS itu, kualifikasi lainnya: ahli hukum perbankan yang berpengalaman dalam dunia perbankan, juga ahli dan praktisi pemeriksaan forensik. Terkait usulan Akbar Faisal, anggota Timwas Century DPR yang menginginkan jumlah pemeriksa ditambah agar pemeriksaan bisa lekas selesai, Hasan Bisri menyatakan bahwa semakin banyak jumlah pemeriksa, belum tentu akan mempercepat pemeriksaan. Justru bisa membuat kesulitan pengorganisasian tim pemeriksanya. “Barangkali menambah tenaga pemeriksa belum tentu akan selesai. Sebab, pemeriksaan seperti ini bukan peme riksaan yang bisa dikerjakan banyak pemeriksa. Jadi, harus pemeriksa yang punya spesialis tersendiri, seperti orangorang yang ahli di bidang fraud. Dan, kadang-kadang peme riksaan ini tidak bisa dilakukan grasa’-grusu’,” ucap Hasan Bisri. Tujuan pemeriksaan forensik BPK kali ini adalah mene mukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan bank atau negara, baik sebelum maupun sesudah Bank Century diambil alih oleh LPS. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan forensik tersebut, ada beberapa sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan, meliputi seluruh transaksi yang mencurigakan, sebelum dan sesudah Bank Century diambil-alih LPS, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Transaksi surat-surat berharga; Transaksi pemberian kredit; Transaksi Letter of Credit; Transaksi biaya operasional dan kas valas; Transaksi dana pihak ketiga yang terafiliasi; Transaksi terkait PT. Antaboga Delta Sekuritas; Transaksi dana pihak ketiga yang mencurigakan.

Ketujuh sasaran pemeriksaan ini tidak mutlak, karena menyesuaikan kondisi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan di lapangan nanti. Namun, dengan ketujuh sasaran ini, ada semacam guide bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan forensik nantinya. Terkait dengan pemeriksaan transaksi surat-surat berharga, Hasan Bisri mengatakan bahwa salah satu penyebab Bank Century gagal, atau mengalami kesulitan likuiditas karena sebagian besar dana yang diperoleh dari nasabah dibelikan surat-surat berharga. Dimana, surat-surat berharga itu terbukti tidak menghasilkan dan tidak dapat dijual. Mengenai pemeriksaan terhadap transaksi pemberian kredit adalah yang kreditnya macet. Sebab, dengan kredit macet memberatkan modal bank. Di PPAP (Production Part Approval Process) mengalami kerugian, dan pada akhirnya memperbesar dana bailout. Oleh karena itu, kredit-kredit macet pada saat bank itu mengalami kegagalan itu akan ditelisik lebih lanjut. Transaksi Letter of Credit perlu diperiksa karena pada

28

MEI 2011


pemeriksaan BPK sebelumnya ada beberapa transaksi Letter of Credit yang macet. Transaksi ini hampir sama dengan transaksi pemberian kredit. Bedanya, transaksi letter of credit tujuannya dalam rangka import dalam rangka tertentu. Transaksi biaya operasional, dimana perlu diperiksa apakah ada biaya-biaya operasional bank yang dinilai tidak wajar. Sementara terkait dengan pemeriksaan transaksi kas valas karena core bisnisnya Bank Century yang dulu bernama Bank CIC adalah jual beli valas. Pada pemeriksaan BPK sebelumnya, terdapat indikasi transaksi valas ada penggelapan valas oleh pihak terkait atau terafiliasi dari bank tersebut. Pada pemeriksaan terhadap dana pihak ketiga terafiliasi, nantinya BPK akan melihat apakah pihak-pihak terafiliasi pada saat bank itu mengalami likuiditas menarik dananya. Sebab, ada ketentuan dari BI, kalau bank itu memperoleh fasilitas likuiditas dari BI, maka pihak terafiliasi tidak boleh menarik dananya. Meskipun itu dananya sendiri. Sebab, ketentuan BI itu, bertujuan agar memperkuat likuiditas bank tersebut. Mengenai pemeriksaan terkait dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan PT Antaboga Delta Sekuritas, karena PT. Antaboga ini sub agen dari produk reksadana yang ada hubungannya, terutama pemilik Bank Century dengan pemilik PT Antaboga. Ada hubungan kepemilikan dua perusahaan tersebut. “Saya kira ini menjadi persoalan yang luas di masyarakat, karena para pemilik reksadana itu beranggapan bahwa mereka membeli produknya Bank Century. Padahal, secara badan hukum antara PT. Antaboga Sekuritas dan Bank Century itu berbeda. Tetapi nanti kita akan lihat kemana larinya uang yang dikumpulkan PT. Antaboga Delta Sekuritas itu,” ungkap Hasan Bisri. Pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi dana pihak ketiga yang mencurigakan dilakukan untuk menelisik transaksi yang mencurigakan bukan dari pihak terafiliasi dengan Bank Century. “Misalnya, orang mengambil uang pada rekening Bank Century dengan jumlah besar dan berurutan. Ada teknikteknik transaksi mencurigakan yang kami ketahui. Terutama untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut apakah benar memiliki uang di bank itu. Jangan-jangan orang-orang itu tidak memiliki deposito tapi bisa mengambil uang di sana (Bank Century). Nanti, kami akan tentukan berapa jumlah uang yang diambil yang kita uji,” papar Hasan Bisri. Terkait masalah biaya pemeriksaan, BPK memerlukan dana sekitar Rp. 6,5 miliar. Besaran biaya tersebut tidak termasuk penggunaan tenaga dari luar, atau KAP, misalnya. Juga belum termasuk dengan biaya untuk pemeriksaan ke luar negeri. Biaya tersebut akan diambil dari anggaran BPK. Jika kurang, maka BPK akan meminta tambahan biaya kepada pemerintah. “Karena memang kami tarif generik,” ucap Hasan Bisri lagi. and Warta BPK

6/24/2011 4:06:51 PM

WAWANCARA Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X

‘Yogyakarta Siapkan SDM Sejak Dini’

G

warta bpk-rianto

una mengimplementasikan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data DIY Yogyakarta secara benar, lengkap, akurat dan akuntabel, sejak akhir tahun lalu pemerintah provinsi mulai menyiapkan SDM berbasis TI. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, kesiapan SDM merupakan kunci penting dalam menggapai keberhasilan. Berikut wawancara dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bagaimana tanggapan Anda terhadap MoU antara

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X

Warta BPK

29 - 35 wawancara.indd 29

BPK dengan seluruh Pemda di DIY Yogyakarta? Sesungguhnya yang disepakati dalam Nota Kesepaha man ini bukan menyangkut kewenangan atau perizinan untuk mengakses data Pemprov, Pemkab/Kota oleh BPK. MoU ini mengatur mengenai pengembangan dan pengelo laan sistem informasi untuk akses data Pemda oleh BPK. Jadi hanya mengatur mengenai cara untuk mengakses data berbasis TI sehingga tugas pemeriksaan BPK semakin cepat dan hemat waktu. Guna mengimplementasikan pengembangan dan pe ngelolaan sistem informasi untuk akses data secara benar dan lengkap serta me menuhi prinsip-prinsip akurasi, sederha na, mudah dimengerti dan akuntabel itu, tentu kita perlu sedini mungkin menyiap kan SDM yang mampu menanganinya agar terjadi kerja sama yang baik dengan petugas-petugas pemeriksa keuangan dari BPK. Dengan terjadinya sinergi antara sistem informasi internal BPK dengan Pemprov DIY secara online, akan berlang sung transformasi pemeriksaan, dari se buah beban dan keharusan menjadi sesu atu yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Apa SDM Pemprov DIY sudah siap? Sejak tahun lalu kami memang telah mempersiapkan SDM yang berbasis TI karena kami yakin SDM merupakan salah satu kunci penting menuju proses keber hasilan. Semua ini sudah kami siapkan dan sudah berjalan. Tahap selanjutnya tinggal kita uji hasilnya. Lantas kalau hal itu dikaitkan dengan persiapan-persia pan seluruh Pemda, kita memang masih menunggu hasil yang benar-benar final. Apa ada kabupaten yang menghadapi kendala? Dari laporan sementara yang saya teri ma, tiga dari lima kabupaten termasuk Pemkot Yogyakarta sudah menyatakan tidak ada masalah yang urgen. Sementara itu Pemkab Bantul sedang melakukan alih MEI 2011

29

6/24/2011 4:09:16 PM

warta bpk-rianto

WAWANCARA

Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan penandatanagan nota kesepahaman antara BPK RI dengan pemerintah daerah se-provinsi DIY

tehnologi dan Pemkab Kulon Progo juga masih dalam proses penyesuaian terhadap tehnologi yang baru digu nakan. Memang, yang namanya proses tentu belum sempurna. Namun yang jelas kita semua telah memiliki tekad dan perencanan untuk menjalankan program yang bagus dan berbasis pemanfaatan TI ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan memang sudah tepat sehingga diharapkan bisa men dukung pelaksanaan MoU kita den gan BPK yang intinya mendorong terjadinya sinergi antara pusat dan daerah untuk melakukan e-audit, se hingga reformasi tatakelola keuangan daerah tidak terhambat oleh keterba tasan waktu dan tenaga. Bagaimana Anda menilai hasil laporan keuangan daerah?

30

MEI 2011


Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov, Pem kab/Kota sudah cukup bagus. Dari seluruh kabupaten yakni Bantul, Sle man, Kulon Progo dan Gunung Kidul sejak tahun lalu telah mendapatkan opini WDP dari BPK. Bahkan, Pem kot Yogyakarta telah mendapat opini WTP. Kalau dilihat dari segi pelaporan keuangan memang semuanya sudah tidak ada masalah. Jadi sangat wajar kalau target Laporan Keuangan 2011 ini semuanya bisa mendapatkan opi ni WTP. Apa mereka juga tepat waktu? Mereka tepat waktu semua. Me mang Kabupaten Sleman agak sedikit lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun, hal seperti ini sangat lumrah karena keterlambatan itu tidak melampaui batas waktu yang

ditetapkan BPK. Menurut bupati Sle man keterlambatan ini disebakan adanya perhitungan aset yang belum selesai. Dan ini memang tidak mudah karena selalu menjadi catatan BPK. Nah, kelihatannya bupati Sleman ingin laporannya benar-benar rapi dan akurat sehingga laporan keua ngannya ketinggalan dari kabupaten lainnya. Bagaimana Anda melihat fungsi pengawasan BPK ? Sebenarnya begini. Dalam manaje men, pengawasan itu merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Kalau sistem itu sudah merupakan bagian dari manajemen, kita tinggal meman tau bagaimana tanggung jawab para pelaksana yang diberi wewenang. Bila kita lihat dalam perjalanan, beberapa tahun sebelumnya me Warta BPK

6/24/2011 4:09:17 PM

Warta BPK


sendiri. Sekalipun kita sebenarnya mampu dan bisa menyewa akunting, tapi semua itu tidak masuk dalam satu sistem. Ini bisa menjadi masalah. Misalnya di Inspektorat, tidak ada accounting, kan aneh. Padahal tugas nya sebagai pengawas internal. Nah hal seperti ini tidak diatur. Namun ka lau diatur juga susah. Misalnya, di In spektorat ada akuntan, maka di tem pat itu dia hanya bisa naik pangkat sekali. Kalau mau naik pangkat kedua kali, dia harus pindah ke tempat lain. Akibatnya, bisa kembali terjadi keko songan. Pertanyaannya, apa tidak bisa Inspektorat ini diperlakukan seperti guru. Jadi bisa sampai ke golongan 4C di tempat yang sama. Ada yang berpendapat kalau ter lalu lama di satu tempat dikhawatir kan bisa berbuat curang? Memang kita tidak boleh berprasangka buruk. Sistem pengawasannya sudah jalan. Jadi itu bukan alasan. Kalau 10 atau 20 tahun lalu mungkin bisa terjadi, tetapi sekarang sistem pengawasan sudah ada. Mekanisme kontrol juga sudah jalan jadi apalagi yang dikha watirkan. Apa bakal ada kendala dari daerah?

Prediksi saya pasti ada. Apalagi ini proyek baru. Pasti ada pimpinan proyek yang melakukan kesalahan administratif sehingga kalau dili hat grafiknya nanti akan turun naik. Saya pernah mengusulkan sebaiknya pimpinan proyek itu jabatannya bisa dua kali 3 tahun. Pada 3 tahun per tama merupakan pelaksanan jabatan nya, 3 tahun kedua pelaksanaan dan kaderisasi untuk penerusnya. Kalau orang baru yang disuruh, tanggung jawab ya temuannya pasti tinggi. Dalam beberata tahun ini Yogyakarta selalau diterpa bencana. Apa ini berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah? Baik menghadapi peristiwa gem pa 2006 maupun erupsi Gunung Merapi, sejak awal terjadinya peristi wa kami sudah melaporkan ke pusat, termasuk ke BPK maupun BPKP. Jadi sejak awal BPK dan BPKP sudah ma suk. Kenapa semua ini saya lakukan? Saya tidak mau jadi korban bencana lagi. Pendeknya selama penanganan bencana itu berlangsung, kami selalu didampingi orang BPK maupun BPKP sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang. Bambang Dwi

warta bpk-rianto

mang masih bisa dipahami adanya pihak-pihak yang merasa risih atas adanya pengawasan tersebut. Namun belakangan ini para birokrat, khu susnya para penyelenggara pemerin tahan, sudah mulai memahami dan lebih terbuka terhadap fungsi pen gawasan, sehingga kehadiran para pemeriksa sudah lebih dihargai dan diterima. Biarpun dalam prosesnya ter kadang masih ada yang tidak puas, yang namanya manajemen, di bidang apapun memang harus diawasi. Apa lagi saat ini peran pengawas ini dilin dungi oleh undang-undang yang pem bagiannya jauh lebih bagus dan terin ci. Mana yang menjadi tugas Inspek torat, mana tugas auditor internal, mana tanggung jawab departemen, mana tanggung jawab daerah, semua terinci. Oleh karena itu, mereka bisa saling mengisi dan saling menghargai hubungan antarinstansi. Apa saran Anda terhadap mekanisme pengawasan? Pertama, memperkuat sistem manajemen itu sendiri. Kedua, ba gaimana menyelaraskan semua per aturan pengawasan dan pertanggung jawaban ke dalam sistem manajemen sehingga semua pihak merasa ikhlas dalam melakukan tugas dan kewa jibannya masing-masing. Bila ini dilaksanakan dengan baik, opini yang dikeluarkan BPK tentunya bukan saja merupakan cermin per tanggung jawaban tata kelola keua ngan setiap entitas, akan tetapi opini itu sekaligus bisa menjadi sasaran strategis bagi entitas yang bersangku tan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa saja kendala yang bakal muncul dalam pelaksanan e-audit? Seperti kita ketahui bahwa ke bijaksan kenaikan pangkat PNS itu jalannya selalu zig-zag. Dalam zigzag itu PNS tidak boleh naik pangkat dua kali pada institusi yang sama. Jadi kendalanya sekarang, tidak ada aturan yang mengatur di badan keuangan daerah itu harus ada accounting. Tergantung inisiatif kita

Sri Sultan Hamengkubuwono X saat diwawancarai wartawan Warta BPK. MEI 2011

31

6/24/2011 4:09:19 PM

WAWANCARA Gagasan BPK untuk membangun pemeriksaan berbasis elektronik (e-audit) di Provinsi Jawa Timur,

Ketua (DPRD) Provinsi Jawa Timur

Imam Sunardhi

Daerah DPRD ini.

E-audit Mengurangi Penyimpangan Korupsi

etua DPRD Provinsi Jawa Timur Imam Sunardhi me nilai gagasan pemeriksaan berbasis elektronik meru pakan terobosan. Dengan adanya e-audit akan terbangun hubungan data yang saling melengkapi (link and match) antar-lembaga negara terma suk DPRD. “Karena itu sebagai bagian dari pemerintah di daerah, DPRD berke wajiban untuk memberikan duku ngan penuh terhadap kebijakan terse but,” katanya. Pemeriksaan berbasis elektronik bagi Provinsi Jawa Timur memang masih tergolong baru. Selama ini pemeriksaan dilakukan secara manu al. Namun, dengan adanya e-audit ini nantinya, data-daat audit dapat disa jikan lewat internet. Caranya cukup degan mengirim data-data yang diper lukan BPK dengan elektronik. Tentu saja, pemeriksaan berbasis elektronik ini selain akan mengurangi kegiatan fisik, juga akan mempermudah dan mempercepat informasi, komunikasi dan data yang diperlukan baik oleh in stansi terperiksa maupun pihak BPK. Bagi DPRD, tentu banyak manfaat yang akan diperoleh dengan adanya e-audit. Salah satunya menjadikan pemeriksaan data lebih valid. Selain itu, data keuangan sebuah intansi, juga bisa di cross check dengan data dari instansi lain yang mempunyai hubu ngan terkait dengan penggunaan uang negara. Dengan demikian akan mudah ditemukan apakah data tersebut sama atau tidak. “E-audit juga mengurangi penyimpangan tindak pidana korupsi di kemudian hari,” tegasnya.

gan Pengecualian (WDP). Tentu saja prestasi ini merupakan kerja keras instansi pemerintah daerah. Selain itu, lebih penting lagi hal ini terjadi juga lantaran peran BPK dalam penanggu langan cegah tangkal sebelum terjadi pelanggaran peraturan dan tindak pidana korupsi. Untuk itu, dirinya berharap hubu ngan BPK dengan DPRD dapat diting katkan melalui kegiatan-kegiatan den gan mengundang BPK untuk menjadi nara sumber dalam seminar menge nai pengelolaan kuangan negara yang transparan. Selain itu, dia berharap peran BPK dapat ditingkatkan melalui berbagai informasi. Ini dilakukan sebagai upaya agar kalangan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga terhindar dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Provinsi Jawa TImur, selama ini pengelolaan berdasarkan pada prin sip-prinsip, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilias angga ran, disiplin anggaran, keadilan angga ran, efisiensi dan efektivitas anggaran. Dengan begitu DPRD dapat mengopti malkan perannya melalui fungsi peng awasannya. Tentu saja untuk melaksanakan fungsi pengawasannya tersebut, ma sukan dan pengetahuan dan hasil temuan dari BPK. Sebab pengguna hasil pemeriksaan BPK adalah DPRD. Dengan adanya hasil pemeriksaan BPK, dijadikan dasar bagi DPRD un tuk mengambil keputusan baik politik maupun ekonomi. bw

mendapat dukungan dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

K

32

MEI 2011


Untuk itu, pihaknya akan berusaha untuk mengimplementasikan kerja sama e-audit tersebut. Apalagi, sejauh ini DPRD Provinsi Jawa Timur tidak menemukan kendala yang berarti dalam mempersiapkan pelaksanaan e-audit. Hanya saja, untuk tahap awal mengenai perlu disosialisasikan ke pada pelaksananya. Menyinggung mengenai tindaklan jut terhadap temuan BPK di Provinsi Jawa Timur, selama ini DPRD telah melaksanakan fungsi pengawasannya. Salah satunya, DPRD telah mendorong mengingatkan agar gubenur dapat segera melaksanakan hasil temuan BPK. Selama ini pengelolaan keua ngan negara di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Ambil contoh, di beberapa daerah kabupaten kota yang semula masih banyak ditemu kan pelanggaran administrasi, bah kan kecenderungannya dapat dikate gorikan merugikan negara. Namun pemeriksaan BPK pada 2010, laporan keuangan Pemprov Jawa Timur su dah memperoleh opini Wajar Den

Warta BPK

6/24/2011 4:09:19 PM

istimewa

Gubernur Sulsel, Syahrul Y. Limpo

“Early Warning System dari BPK Sangat Diperlukan” Pemerintah daerah telah Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan BPK mengenai sistem e-audit belum lama ini. Bagi pemerintah daerah e-audit merupakan terpbosan yang sangat berguna bagi kelancaran pemerintahan. Bagaimana tanggapan selengkapnya mengenai e-audit, berikut penjelasan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kepada Warta BPK di kediamannya : Warta BPK


Bagaimana tanggapan Anda mengenai e-audit BPK? Ini sebuah terobosan yang sangat berguna bagi pemerintah, khususnya dalam melakukan upaya optimalisasi pengawasan. Menurut saya pendeka tan by system akan banyak menolong agar early warning system itu atau pengawasan preventif bisa berjalan lebih optimal. Kalau saya melihat, bahwa cara ini sebenarnya harus memang kita dahu lukan. Seperti dalam sambutan saya,

tidak banyak lagi orang mau berpikir menyimpang, tidak banyak orang mau melakukan mark up. Takut. Tetapi kenapa begitu banyak ter jadi dugaan penyimpangan. Lebih ban yak karena terjebak pada manual sys tem yang ada, juga kompleksitas yang berkejaran dengan kebutuhan yang ada. Jadi seperti jebakan administrasi yang secara manual itu yang membuat terjadi deviasi di lapangan. Jadi pemda siap membuka akses dana bagi BPK? MEI 2011

33

6/24/2011 4:09:20 PM

WAWANCARA foto-foto: istimewa

Ya pasti. Kita butuh pengawasan. Kita mau kerja optimal. Jangan sam pai setelah berhenti jadi gubernur lalu dipanggil-panggil. Kalau ketemu seka rang, selesaikan sekarang. Saya bekas kades, lurah, camat, bupati, wagub, dan gubernur. Lama menjaga birokrasi ini, sayang banget kalau kerja administrasi ditutup- tu tupi terus menjadi persoalan. Itu pengalaman saya terkait de ngan perbaikan administrasi, sehing ga sekarang dapat opini WDP. Saya start dari disclaimer, terakhir WDP. Saya kira yang paling penting. Don’t never against the law. Semua jangan coba membablas apa yang ti dak boleh. Itu yang coba kita lengkapi. Namun, banyak orang seperti itu. Bukan sengaja mau membablas, tetapi terjebak dalam frame academic yang seperti itu, kebiasaan yang ada, ba rangkali dia merasa ini sudah benar. Oleh karena itu, memang mem perbaiki yang pertama dari mind setting yang ada, agenda intelektual para pelaksana itu, terutama yang berkai tan dengan keuangan. Selanjutnya, memperbaiki administrasi. Manual manajemen harus diperbaiki. Berarti mulai dari perencanaan juga harus di perbaiki. Bagaimana proses peningkatan opini? Secara bertahap dari disclaimer kita naik pelan pelan. Memang tidak bisa sekaligus karena banyak per soalan yang carry over dari beberapa periode lalu. Seperti gali lubang tutup lubang saja … ya sampai sekarang. Kalau saya lihat tidak ada keinginan gubernur, sekwilda yang mau meny impang. Ini barang carry over karena akselerasi cepat sekali. Katakanlah kalau ada tamu yang mau datang tibatiba, kita ambilnya dari warung tidak pakai dana tunai. Di situlah ter-carry over ter-carry over. Jadi memang pembenahannya ti dak hanya kemauan dengan agenda manajemen pengetahuan aturan, teta pi ada agenda manajemen yang harus diperbaiki dalam pendekatan admi nistratif. Itupun sudah segala macam

34

MEI 2011


Gubernur sulsel H. Syahrul Yasin Limpo Menerima Penghargaan Bidang Pendidikan Oleh Presiden Republik Indonesia, di Jakarta, 30

Peresmian & pengoperasian perdana rumah bersaling cuma-cuma di makassar.

Guberbernur Sulsel Beserta Ibu bersantai di Trans Studio Makassar

Peninjauan gudang distributor gula di kawasan industri makassar

Warta BPK

6/24/2011 4:09:22 PM

Syahrul Yasin Limpo diberi gelar tertinggi di masyarakat adat Ammatoa dengan gelar ‘’Puto Salama’’ yang berarti pemberi keselamatan bagi rakyat dan masyarakat.

tekad dan lain-lain, belum bisa dinya takan akhirnya bersih. Dibutuhkan pengawasan eksternal yang cukup. Saya membiasakan diri, bahwa pimpinan harus memberi contoh agar tidak keluar dari frame. Jadi bu kan hanya lips service, hanya memberi pengarahan, tetapi harus diperlihat kan pada ‘anak-anak’. Katakanlah saya tidak ikut cawecawe masalah tender, saya tidak per nah urus yang begitu. Dengan demiki an, tidak ada interupsi masuk seperti itu. Segalanya bagaimana aturan. Walaupun seperti yang saya sam paikan bahwa persoalannya tidak semudah itu. Karena pemerintahan itu akselerasinya besar sekali. Ada saja yang dibutuhkan respons sesaat kalau tidak bisa meledak. Jadi memang mind setting untuk ti dak lagi dengan paradigma lama men jadi penting, tetapi management sys tem dari perencanaan, dari komitmen tahapan, dari agenda yang berstruktur harus jelas. Pengawasan terakhir adalah sek wilda. Saya cuma tanda tangan saja. Kalau saya sudah lihat empat paraf di bawah, saya jalan. Namun, saya tidak Warta BPK


bisa percaya begitu saja. Saya mesti ka sih dulu manualnya, aturannya, regu lasinya, bahwa kau tanggungjawabnya ini, kau yang itu. Alhamdulilah, secara umum Sul sel menduduki peringkat dua terbaik nasional. Saya kira itu juga baiknya program program pemerintah karena management keuangan baik, paling ti dak seperti itu bisa terpantau Harapan Anda dari sistem eaudit? Saya berharap dari sistem ini, BPK bisa proaktif. Jika ada deviasi, bisa ber tanya langsung dan bagaimana kita pecahkan. Tidak usah tunggu sampai lama. Menjawab, bagi government, ha rusnya bisa dibuka. Karena kita sudah buka link, jangan sampai keterbukaan antara pemerintah daerah dan peme riksanya, bukan untuk publik. Jangan sampai belum apa-apa sudah sampai di LSM. Karena itu bukan makin baik, malah makin dalam saja persoalan. Jadi yang semestinya cuma 10 per soalan menjadi 110 masalah. Makan ya, ini keterbukaan akses ini harus betul-betul secure. BPK harus masuk memang, kita tidak ada keinginan yang lain. Semacam ada early warningnya? Ya. Saya lebih menonjolkan itu. Dengan cara begitu saya tidak perlu tunggu yang 5 hari untuk bercakap, mungkin dengan cara deteksi nyalanyala di komputer saya, ini ada ma salah. Kita tinggal buka saja apa ini persoalan. Panggil staf apa jalan ke luarnya. Pemerintah daerah siap menge luarkan budget yang cukup untuk bisa mendapat hal hal seperti itu. Kita mau yang perfect. Ini adalah tantangan bagi pemerin tah, provinsi, dan pemerintah lain. Kita relay on system. Bagaimana target Anda untuk mendapatkan WTP? Saya berharap WTP. Saya melaku kan training-training, saya turun ta ngan langsung memberikan warning. Sampai ke tingkat paling bawah. Bu kan cuma bendaharawan. Saya lang

sung training mereka. Kalau ada yang memaksa langsung kasih tahu saya. Saya juga tidak pernah makan uang haram. Jadi mind set-nya, agenda intelek tualnya harus dibangun dulu dan kemaunan untuk itu. Juga manage ment system. Dengan kata lain, peren canaan harus baik. Seluruh pejabat saya semua punya pakta integritas dengan saya, yang duevaluasi setiap 6 bulan. Kalau tidak benar saya ganti. Jadi ada management agenda. Selain itu, memang berpatokan pada apa yang sudah direncanakan, dan hasil seperti apa yang dicapai. Me mang kesulitan saya cuma satu, banyak bantuan yang tidak bisa dihindarkan. Di era reformasi, lebih banyak yang meminta. Sementara sekarang manual keuangan kita tidak mempersiapkan apa untuk jalan keluar. Berapa besar APBD dan PAD Sulsel? Pertumbuhan ekonomi, sekarang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Ta hun lalu tembus 9,21%, sekarang 8,11% . Padahal 3 tahun lalu uang yang beredar di sini mencapai Rp68 triliun, 2 tahun lalu Rp86 triliun. Pada 2010 mencapai Rp94,3 trilun, triwulan per tama tembus Rp99,7 trilun. Tahun ini, bisa tembus Rp110 triliun. Apakah semua aktivitas kegia tan karena investasi atau tumbuh dari dalam? Lebih banyak karena potensi kita. Saya over stock beras sebesar 2 juta ton hasilnya Rp14 triliun, saya over stock jagung sampai 1,3 juta ton hasil nya Rp3,4 triliun, coklat 179.000 ton menghasilkan Rp3,7 triliun. Kami lumbung pangan nasional. Kami kasih makan 19 provinsi. Dan itu pakai uang APBD Rp318 miliar bagi semua. Tidak usah bayar. Bahkan, ada di antaranya yang miskin pupuknya ti dak usah bayar. Di sini pendidikan dan kesehatan gratis. Semua yang berkaitan dengan kepentingan sekolah gratis, SD dan SMP. Sekarang sudah mulai SMA di sembilan kabupaten. Tahun depan bisa naik. dr MEI 2011

35

6/24/2011 4:09:22 PM

PANTAU

36

36 - 39 pantau.indd 36

MEI 2011

istimewa

K

PK bekerjasama dengan OECD (Organisation for Economic and Co-operation Development) menyelenggarakan konferensi internasional mengenai antikorupsi di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 Mei 2011. Konferensi bertujuan memberikan gambaran realitas praktik suap dalam transaksi bisnis internasional. Juga berbagai upaya penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan di berbagai belahan dunia, Konferensi internasional bertajuk Shaping a New World - Combating Foreign Bribery in International Business Transactions ini dihadiri 400 peserta dari 38 negara. Selain pejabat pemerintah Indonesia, juga hadir perwakilan lembaga antikorupsi dan penegak hukum internasional, perwakilan APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation), ADB (Asian Development Bank), perwakilan negara sahabat yang tergabung dalam G-20 dan OECD, NGO/LSM, kalangan bisnis nasional dan multinasional, praktisi hukum, dan pemerhati antikorupsi. Presiden Susilo Bambang Yudho yono hadir beserta 10 anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Ketua DPR Marzuki Alie, dan beberapa pejabat negara lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudho yono yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa konferensi ini bagai mimpi terburuk bagi para koruptor. Membasmi korupsi, lanjut SBY, merupakan titik tolak pemerintah Indonesia. Hal ini karena melawan korupsi bukan hanya masalah moral, akan tetapi juga menyangkut demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi. Terkait dengan suap, yang merupakan salah satu isu sentral dalam konferensi internasional, Presiden menyebutnya sebagaian uang yang dihabiskan bukan untuk meningkatkan kualitas jalan raya, sekolah, ataupun rumah sakit. Namun, menjadi beban tambahan bagi rakyat. “Penderitaan tetap pada rakyat.

Presiden SBY sebagai keynote speaker tengah menyampaikan pidato sambutannya.

Konferensi Lintas Batas Perangi Korupsi Konferensi skala internasional untuk mengikis korupsi diadakan di Indonesia, tepatnya di Nusa Dua, Bali, belum lama ini. Hasilnya, disepakati sejumlah langkah untuk atasi penyuapan dan korupsi. Dengan membiarkan jenis tindak korupsi ini, berarti membiarkan rakyat membayar segala sesuatu dengan harga mahal.” Secara realitas, banyak perusahaan yang melakukan tindakan suap

kepada komponen pemerintah, menjadikannya sebagai biaya tambahan. Biaya tambahan ini dimasukkan sebagai biaya produksi. Mereka kemudian membebankannya kepada konsumen dengan harga penjualan

Warta BPK

6/24/2011 4:12:28 PM

yang lebih tinggi. Dalam bidang lain, akan terjadi banyak penggelembu ngan biaya atau mark up dari ber bagai proyek pembangunan. “Pada akhirnya, tindak penyuapan mencuri dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang nyata,” ucap Presiden. Saat itulah, tegas Kepala Negara, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya akan pudar. Hal ini kemudian dapat berkembang menjadi ketidakpuasan politik. Jika itu terjadi, pertumbuhan ekonomi tak akan memiliki pondasi yang kuat. Dalam rilis hasil perhitungan Bank Dunia, kegiatan suap menyuap telah mencapai 3% dari ekonomi dunia atau senilai lebih dari US$1 triliun. Penyuapan umumnya dilakukan sebagai upaya menghindari pajak. Penyuapan juga kerap ditemukan di sektor investasi, khususnya investasi asing.

Perangi Korupsi

Harus juga memastikan bahwa seluruh unsur kepemimpinan juga dilibatkan dalam memerangi tindak kejahatan tersebut. Adapun upaya sistematis yang dilakukan berarti melindungi dan memelihara integritas sistem, dari regulasi tingkat bawah dimana sering terjadi penyuapan, hingga kurangnya transparansi dalam kesepakatan bisnis di tingkat tinggi. Kemudian mereformasi birokrasi, dan memastikan bahwa para pejabat mendapatkan gaji yang cukup, sehingga mereka tidak mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Selain itu, juga menetapkan lembaga pengawasan institusi dan ombudsmen independen, yang dapat mendeteksi kelainan dalam transaksi dan menindaklanjutinya tanpa tekanan politik. Di sisi lain, penting halnya untuk mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam upaya tersebut. Tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang berhasil tanpa keterlibatkan sektor privat. Upaya yang sistematis memerlukan komu-

istimewa

Saat ini, korupsi yang sistematis terus berlanjut. Dan, di negara

berkembang, korupsi memanfaatkan jaringan keuangan global. Para koruptor mengeksploitasi jaringan keua ngan internasional, menyembunyikan jejak mereka dengan berlindung pada yurisdiksi negara asing. Selama safe haven ini tetap ada, orang-orang akan tetap menyerap uang secara ilegal dan mengirimkannya ke luar negeri. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan cara-cara untuk memerangi korupsi agar tidak lagi berurat akar dalam sendi kehidupan masyarakat. Menurut dia, upaya untuk meme rangi korupsi harus bersifat sistematis dan holistik. Melibatkan sistem yang ada. Sebab, pemberantasan korupsi adalah sebuah perlombaan marathon, bukan lari cepat, dan memerlukan kegigihan dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai garis akhir. Hal ini berarti upaya memerangi korupsi harus mulai dari akar pemasalahannya. Bekerja secara bertahap dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Upaya tersebut terus berlanjut hingga mencapai akhirnya.

Ketua KPK Busyro Muqoddas tengah menyampaikan informasi kepada pers pada konferensi internasional korupsi tampak Ketua DPR.

Warta BPK


MEI 2011

37

6/24/2011 4:12:28 PM

PANTAU

12 Jurus Perangi Suap dalam Transaksi Bisnis Internasional Pertama, penyuapan merusak pasar yang kompetitif, merugikan kesinambungan pembangunan ekonomi serta merongrong tata kelola yang baik. Dengan menghukum praktik penyuapan, suatu negara tidak hanya mengirimkan sinyal yang kuat pada komunitas internasional tetapi juga membuat perusahaan asing mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan korupsi dalam aktivitas bisnisnya. Kedua, pencegahan, deteksi serta pemberian sanksi atas penyuapan ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga bersifat multidisiplin, yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan internasional dan regional.

Ketiga, keanggotaan dalam atau peran serta OECD Working Group on Bribery adalah salah satu elemen utama bagi anggota G-20 yang telah mengambil langkah proaktif untuk menindak penyuapan pejabat asing. Keempat, inisiatif regional seperti ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific serta Anti-Corruption Network for Central Asia and Eastern Europe bisa menjadi basis pemberian bantuan teknis yang efektif bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan teknis.

Kelima, solusi yang tepat dan cepat amat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh banyak negara dalam proses mutual legal assistance. Keenam, ketika negara dipersyaratkan oleh standar atau peraturan internasional untuk membuat praktik penyuapan sebagai kejahatan asal untuk kasus pencucian uang, mekanisme antipencucian uang hingga saat ini belum terbukti dapat menjadi sumber atau alat uang efektif untuk mendeteksi tindak penyuapan ini. Ketujuh, karena kompleks dan rumitnya praktik penyuapan, teknik yang inovatif amat diperlukan untuk menjadi alat deteksi. Saat ini semakin banyak negara yang telah mengaplikasikan pendekatan

38


MEI 2011

berbasis intelijen untuk proses investigasi atas kasus penyuapan, bahkan mereka juga menggunakan teknik-teknik investigatif. Upaya yang paling terkini adalah dengan membangun dan memperkuat badan antikorupsi yang independen dan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas kasus korupsi. Kedelapan, isu seperti tanggung jawab perusahaan juga semakin dikenal oleh banyak negara. Perusaaan yang memiliki aturan mengenai hal ini semakin termotivasi untuk mencari dan menemukan pendekatan terbaru dan terbaik yang ingin mereka implementasikan untuk membagikan dan mendesentralisasikan proses dan struktur dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan mereka.

Kesembilan, sektor swasta juga turut bergabung dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya praktik penyuapan pejabat asing. Hal ini terwujud melalui peran dari international chamber of commerce atau kamar dagang internasional. Kesepuluh, beberapa negara telah mengadopsi cara-cara pencegahan yang akan membantu mereka terbebas dari praktik penyuapan, yaitu ketika perusahaan dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka memiliki sistem kontrol internal yang memadai dan efektif.

Kesebelas, debarment serta cross debarment atau larangan mengikuti tender dapat menjadi salah satu bentuk hukuman atau pemberian sanksi yang paling efektif dan relevan. Informasi yang diberi oleh bank pembangunan multinasional mengenai kasus penyuapan dapat menjadi sumber atau akses informasi bagi otoritas atau penegak hukum domestik. Keduabelas, penyuapan pejabat asing dilakukan tidak semata-mata untuk mencapai kepentingan bisnis yang kelihatannya legal atau formal. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menjadi pintu gerbang bagi kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme, pembalakan liar, penyelundupan obat terlarang dan perdagangan manusia.

Warta BPK

6/24/2011 4:12:28 PM

Warta BPK


kan hasil yang sama. “Seperti halnya memelihara rumput yang sehat, kita harus rajin merawatnya, memberinya pupuk, dan menyiraminya agar tidak diambil alih oleh rumput liar. Rumput liar dapat muncul sedikit demi sedikit, dan kemudian berkembang biak secara cepat sampai pada akhirnya rumput yang sehat tersebut hilang,” papar Presiden. Di sisi lain, upaya yang berke sinambungan tidak bisa menghasilkan seketika. Presiden mencontohkan daerah otonomi khusus China,

ses memerlukan kerja sama internasional dalam melacak pencucian uang dan tabungan di luar negeri. Kerja sama juga penting dalam investigasi dan penuntutan lintas batas. Mempelajari praktik-praktik terbaik di setiap negara juga akan membantu. Harus didorong lebih banyak kampanye antikorupsi secara bilateral dan multilateral. Para koruptor harus tahu bahwa mereka tidak dapat bersembunyi. Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di sektor

istimewa

nikasi yang lancar antara institusi pemerintah dan perusahaan, dan memastikan bahwa kedua pihak memahami dan mengadopsi tujuan yang sama. Korupsi tidak hanya diakibatkan oleh para individu yang terlibat, tetapi oleh sistem yang memberikan safe haven bagi para koruptor. Semua pihak punya kewajiban untuk memperbaiki sistem tersebut, meruntuhkan tembok-temboknya dan membangun yang baru dan transparan, sehingga para koruptor tidak dapat lagi bersembunyi dibelakangnya. Presiden mengaku bahwa bebe rapa waktu sebelumnya, bertemu dengan pimpinan dari KPK. Dalam pertemuan itu menyimpulkan satu hal bahwa perlu ada penekanan akan pentingnya kerja sama dalam memerangi korupsi. Salah satu prioritasnya adalah untuk memperkuat kerja sama antarinstitusi pemerintah, sebagai usaha bersama unutk mengurangi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara. Meskipun sistem dan struktur di tingkat bawah telah dibersihkan, jika pada tingkat atas korupsi tidak dihukum, semua upaya akan menjadi sia-sia. Menjaga kebersihan di tingkat atas adalah peraturan yang tidak dapat dilanggar dalam upaya memerangi korupsi. “Pemberantasan korupsi bukanlah zero sum game. Sulit untuk membersihkan sistem dari korupsi secara langsung. Kita tidak akan dapat memenjarakan semua koruptor.” Namun, jika masyarakat dapat belajar dari contoh yang baik, mereka juga dapat belajar dari yang buruk. Dan yang paling penting ialah meng hukum para koruptor besar untuk memberikan contoh bagi koruptor kecil yang mencoba untuk menjadi yang besar. Selain itu, upaya untuk memera ngi korupsi harus dilakukan terusmenerus. Tidak bisa satu kali melakukan kampanye antikorupsi secara intens, lalu mengurangi upaya yang sama dan berharap untuk mendapat-

Ketua KPK Busyro Muqoddas tengah memberikan sambutannya pada konferensi internasional korupsi di Bali belum lama ini.

yaitu Hong Kong. Di sana, kampanye antikorupsi membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk dapat melihat perubahan yang nyata. Saat ini, Hong Kong adalah salah satu tempat dengan kondisi ekonomi yang paling bersih di dunia. Ini menunjukkan bahwa kegigihan dan komitmen dapat membuahkan perubahan. Apa yang terjadi di Hong Kong juga menunjukkan bahwa korupsi mengancam semua pihak. Korupsi bersifat global dan tidak menghormati batasan nasional. Oleh karena itu, dalam memerangi korupsi, tidak bisa hanya melihat kelemahan di dalam, tetapi juga kelemahan di luar sistem. Kampanye antikorupsi yang suk-

swasta dalam menciptakan iklim bisnis yang beretika dan bebas dari korupsi. Selain itu, kepastian hukum untuk menentang tindak korupsi, baik itu nasional maupun internasional, juga perlu ditinjau ulang. Sehingga lingkup kerja sama internasional dapat ditingkatkan. “Dengan adanya gambaran tersebut, diharapkan setelah konferensi ini, Indonesia dapat melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki infrastruktur hukum sebagai bagian dari agenda pokok pemberan tasan korupsi nasional. Khususnya yang menyangkut korupsi di sektor swasta serta dalam transaksi bisnis internasional,” ucap Busyro. and MEI 2011

39

6/24/2011 4:12:28 PM

Audit Forensik Century Diperluas Diperdalam

Recommend Documents