ANGGARAN RUMAH TANGGA KONSIL LSM INDONESIA BAB I PERWAKILAN KONSIL LSM INDONESIA Pasal 1 Perwakilan Konsil LSM Indonesia di Daerah 1. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah adalah jaringan LSM yang merupakan anggota Konsil LSM Indonesia yang berdomisili di daerah dan mengajukan diri menjadi Perwakilan Konsil untuk melaksanakan program-program Konsil di daerah. 2. Konsil LSM Indonesia dapat membentuk Perwakilan Konsil di daerah atau provinsi dengan ketentuan: a. terdapat sekurang-kurangnya 5 ( lima ) LSM Anggota Konsil yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan; b. Perwakilan dapat merupakan jaringan baru anggota atau jaringan yang sudah ada yang seluruh atau sebagian anggotanya merupakan Anggota Konsil LSM Indonesia. 3. Persetujuan pembentukan Perwakilan Konsil LSM Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Komite Pengarah Nasional berdasarkan usul Direktur Eksekutif. 4. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan program kepada Direktur Eksekutif. 5. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah dalam menjalankan programprogramnya harus mengacu pada Kode Etik Konsil LSM Indonesia.
BAB 2 KEANGGOTAAN Pasal 2 Kriteria Anggota Konsil 1. Memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi Konsil. 2. Berbentuk Yayasan atau Perkumpulan yang Anggaran Dasar-nya sudah disahkan oleh notaris. 3. Memiliki kepengurusan yang masih aktif.
4. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas. 5. Memiliki program dan kegiatan. 6. Sudah berdiri minimal 2 (dua) tahun. Pasal 3 Tata Cara Penerimaan Anggota 1. Permohonan untuk menjadi anggota Konsil LSM Indonesia diajukan kepada Komite Pengarah Nasional melalui Sekretariat Nasional dengan melampirkan : a. surat permohonan menjadi Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus atau nama lain yang berwenang mewakili LSM bersangkutan ke luar dan ke dalam; b. profil organisasi; c. Anggaran Dasar organisasi. 2. Surat Rekomendasi dari sekurang-kurangnya tiga anggota Konsil yang 2 (dua) di antaranya berada di provinsi tempat LSM tersebut berdomisili. 3. Jika di wilayah tersebut belum ada LSM Anggota Konsil, rekomendasi dapat diberikan oleh LSM Anggota Konsil dari provinsi terdekat. 4. Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia melalui Direktur Eksekutif memberikan jawaban tentang penerimaan atau penolakan permohonan menjadi anggota selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan menjadi anggota.
Pasal 4 Verifikasi Keanggotaan 1. Setiap 1 (satu) tahun sekali Direktur Eksekutif melakukan verikasi status keanggotaan melalui perwakilan Konsil LSM di daerah. 2. Apabila di wilayah tersebut belum ada perwakilan Konsil LSM, verifikasi dilakukan oleh Sekretariat Konsil. 3. Direktur Eksekutif melaporkan hasil verifikasi kepada Komite Pengarah Nasional untuk ditetapkan dalam kongres.
Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan 1. Status keanggotaan berakhir apabila: a. untuk Pasal 5 ayat (4) poin a (Anggaran Dasar) harus disertai dengan surat pernyataan bahwa LSM yang bersangkutan bubar;
b. untuk Pasal 5 ayat (4) poin b (Anggaran Dasar) apabila surat permohonan mengundurkan diri telah diterima oleh Seretariat Nasional Konsil LSM Indonesia; b. untuk Pasal 5 ayat (4) poin c (Anggaran Dasar) dapat didahului oleh keputusan pemberhentian oleh Dewan Etik setelah melalui rapat kordinasi dengan Komite Pengarah Nasional. 2. Anggota yang kehilangan status keanggotaannya diharuskan untuk menyelesaikan segala urusan keuangan dan administrasi lainnya yang terkait dengan Konsil LSM Indonesia.
PASAL 6 Iuran Anggota 1. Anggota Konsil LSM Indonesia berkewajiban untuk membayar iuran tahunan yang besarnya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember untuk tahun berjalan dan ketentuan ini berlaku sejak tahun buku 2011. 2. Anggota Konsil LSM Indonesia yang telah melunasi iuran tahunan akan memperoleh hak dan kewajiban secara penuh. 3. Iuran anggota disimpan di rekening Konsil LSM Indonesia.
BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 7 Mekanisme Pengambilan Keputusan Komite Pengarah Nasional 1. Pengambilan Keputusan yang terkait dengan perencanaan, laporan program dan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta pengangkatan dan pemberhentian Direktur Eksekutif dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 13. 2. Pengambilan keputusan yang terkait dengan pengajuan proposal dan kerjasama dengan lembaga baru, penerimaan anggota baru, pernyataan posisi ideologis dan politis Konsil terhadap suatu kebijakan atau aturan, dan Logo Konsil dapat dilakukan Komite Pengarah melalui media conference call atau komunikasi menggunakan e-mail.
PASAL 8 Mekanisme Pengambilan Keputusan Direktur Eksekutif 1. Direktur Eksekutif berkewajiban menyelenggarakan rapat staf Sekretariat sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali secara partisipatif untuk operasionalisasi Konsil, menyusun perencanaan dan laporan program dan anggaran, evaluasi kinerja staf dan lain-lain yang termasuk kewenangan Direktur Eksekutif. 2. Direktur Eksekutif berkewajiban melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan Ketua Komite Pengarah Nasional terkait dengan pengajuan proposal. 3. Tanda tangan kontrak dengan pihak luar dilakukan oleh Direktur Eksekutif.
BAB IV LOGO PASAL 9 1. Logo Konsil LSM Indonesia terdiri dari gambar payung yang abstrak berbentuk setengah lingkaran dengan warna hijau toska yang memayungi tulisan ‘Konsil LSM Indonesia’ dan terjemahan dalam bahasa Inggris yang berbunyi ‘Indonesian NGO Council’. 2. Gambar payung mengandung arti memayungi atau mengayomi anggota-anggotanya; warna hijau toska melambangkan independensi dan non-partisan; serta lingkaran terbuka melambangkan akuntabilitas, tranparansi dan kedinamisan Konsil LSM Indonesia. 3. Secara keseluruhan Logo Konsil LSM Indonesia melambangkan prinsip-prinsip transformasi sosial berupa kedinamisan serta beriorientasi kepada masa depan LSM yang baik, kebersamaan, akuntabel, transparan, independen serta non-partisan.
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN ETIK AD HOC PASAL 10 Tata Cara Pengangkatan dan Kriterian Anggota Dewan Etik Ad Hoc 1. Dewan Etik menyusun kriteria calon yang dibutuhkan. Kriteria-kriteria dasar yang harus dipenuhi minimal mencakup: a. diprioritaskan dari kalangan aktivis LSM; b. dikenal di kalangan LSM di tingkat nasional; c. mempunyai kapasitas untuk melakukan fungsinya; d. mempunyai reputasi dan kredibilitas baik;
e. independen; f. memiliki sikap kerelawanan. 2. Dewan Etik mengumpulkan dan menyeleksi calon-calon yang memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan komposisi gender. 3. Dewan Etik melakukan penjajakan dan meminta kesediaan kepada calon-calon terseleksi untuk dijadikan Anggota Dewan Etik Ad Hoc. 4. Dewan Etik memilih maksimal 2 (dua) orang yang bersedia menjadi Anggota Ad Hoc dengan mempertimbangkan jumlah (ganjil) dan komposisi gender keseluruhan anggota Dewan Etik. 5. Dewan Etik membuat Surat Keputusan pengangkatan Anggota Ad Hoc untuk masa jabatan tertentu dan mengumumkannya kepada anggota Konsil LSM secara tertulis.
PASAL 11 Pemberhentian Anggota Dewan Etik Ad Hoc Pemberhentian anggota Dewan Etik Ad Hoc dilakukan oleh Dewan Etik. Pemberhentian didasarkan pada: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. melanggar Kode Etik Konsil LSM Indonesia. Anggaran Rumah Tangga ini diterima dalam Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 September 2013.
