ANGGARAN DASAR (AD) BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) “TEGAK” DESA TEGAK KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI PENDAHULUAN Bahwa model pembangunan yang sentralistis secara sistematis berakibat mematikan inisiatif, memperlemah solidaritas dan menumbuhkan ketidakberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, model penanggulangan kemiskinan yang sentralistis harus diganti dengan model yang menjadikan masyarakat sebagai subyek dan pemilik kedaulatan, sehingga penanggulangan kemiskinan dapat lebih terjamin keberlanjutannya. Membangun masyarakat warga (civil society) di tingkat lokal (Kelurahan/Desa) merupakan upaya yang strategis untuk menumbuhkan inisiatif, solidaritas dan keberdayaan masyarakat, oleh karena itu kehadiran masyarakat warga (civil society) menjadi sangat penting sebagai suatu tatanan baru hidup bermasyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerja sama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama, dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan otonominya terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha/pekerjaan dan keluarga. Tatanan hidup bermasyarakat tersebut mesti tumbuh berkembang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Bahwa penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan memerlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip: Demokratis; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas dan Desentralisasi. Menjunjung tinggi nilai-nilai: dapat dipercaya; Ikhlas/ Kerelawanan; Kejujuran; Keadilan; Kesetaraan dan Kebersamaan dalam Keragaman. Menyadari bahwa untuk membangun masyarakat warga (civil society) dan menanggulangi kemiskinan itu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, sistematis dan terorganisir, maka kami masyarakat Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan ini sepakat untuk mendirikan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BATASAN Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : (1) Rembug Warga adalah pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh para Utusan Warga yang secara demokratis (pemilihan langsung dengan cara tertutup) oleh masyarakat itu sendiri.
1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “ TEGAK ” adalah lembaga otonom dan independen yang dibentuk oleh Utusan Warga di Desa Tegak dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai masalah di masyarakat khususnya masalah kemiskinan, serta menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan. Sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat, adalah unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk memperlancar tugas BKM yang personilnya dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Badan Keswadayaan Masyadrakat secara demokratis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan maksimal 21 (dua puluh satu) orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan serta memiliki ikatan sosial, tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan pembelajaran dan domisili yang sama. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas dalam BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KKP maupun dari pihak-pihak lain yang bersifat hibah. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman diwilayahnya. Unit Pengelola Sosial (UPS), adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan mikro yang merupakan patner BKM merupakan unit komersil dan berfungsi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang telah mempunyai usaha yang telah berkembang. LKM tersebut dalam bentuk badan hukum Koperasi, Commanditer Vennotschap (CV), Perseroan Terbatas (PT) yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga lain adalah organisasi selain BKM di Desa Tegak yang dapat menjalin kerjasama atau bermitra dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh BKM “ TEGAK” BAB II NAMA, BENTUK, TEMPAT DAN KEDUDUKAN SERTA LAMBANG Pasal 2 N A M A
Organisasi kemasyarakatan ini bernama Badan Keswadayaan Masyarakat “ TEGAK ” yang disingkat BKM “ TEGAK ” Pasal 3 BENTUK ORGANISASI Bentuk Organisasi ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
2
Pasal 4 TEMPAT DAN KEDUDUKAN BKM “ TEGAK ” berkedudukan di Kabupaten Klungkung Kecamatan Klungkung Desa Tegak dan sekretariatnya untuk pertama kalinya bertempat di Kantor Kepala Desa Tegak.
Pasal 5 LAMBANG Lambang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “ TEGAK ” diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
BAB III AZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7 A Z A S BKM “ TEGAK ” berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yaitu dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan dalam keragaman.
Pasal 8 P R I N S I P BKM ” TEGAK ” bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan adalah : (1) Demokrasi; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis. (2) Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif, melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang selama ini tidak memiliki peluang dalam program dan kegiatan setempat, sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama. (3) Transparansi dan Akuntabilitas; dalam proses manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. (4) Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.
3
Pasal 9 M A K S U D Maksud dari didirikannya BKM “ TEGAK ” adalah (1) Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga (civil society), yang berfungsi utama sebagai dewan pengambil keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif. (2) Sebagai sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama, utamanya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak tiap-tiap orang untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai dominasi atau pengaruh siapapun. (3) Sebagi organisasi masyarakat warga, BKM “ TEGAK ” diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan. (4) Sebagai organisasi masyarkat warga, BKM “ TEGAK ” merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi masyarakat Desa Tegak khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Pasal 10 T U J U A N Tujuan dari BKM “ TEGAK ” adalah : (1) Dalan Jangka pendek, BKM “ TEGAK ” membuat perencanaan operasional dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Perencanaan Jangka Menengah - Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang telah ditetapkan. (2) Dalam jangka menengah, BKM “ TEGAK ” merumuskan, menetapkan dan melaksanakan PJM-Pronangkis, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. (3) Dalam jangka panjang, BKM “ TEGAK ” merupakan wadah untuk membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, serta pada gilirannya akan memperkuat kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
BAB V REMBUG WARGA Pasal 11 REMBUG WARGA (1) (2)
Rembug Warga adalah pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh Utusan Warga. Jenis Rembug Warga a. Rembug Warga Tahunan (RWT) b. Rembug Warga Istimewa (RWI)
4
Pasal 12 FUNGSI DAN TUGAS REMBUG WARGA Fungsi dan Tugas Rembug Warga : (1) Memilih mengangkat dan memberhentikan anggota pimpinan kolektif BKM “TEGAK” (2) Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKM “ TEGAK ” yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM “ TEGAK ” (4) Menetapakan dan Mengesahkan Perencanaan Jangka Menengah - Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang dibuat sebagai dasar BKM “ TEGAK ” dalam menjalankan kegiatannya 3 (tiga) tahun mendatang. Pasal 13 REMBUG WARGA TAHUNAN ( RWT ) (1) (2) (3)
Peserta Rembug Warga Tahunan (RWT) terdiri dari Utusan Warga yang dipilih secara langsung, voting tertutup dan tanpa Pencalonan dan Kampanye di tingkat Banjar. Rembug Warga tahunan (RWT) dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurangkurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah utusan warga. Semua keputusan dalam RWT dituangkan dalam Berita Acara Rembug Warga Tahunan (RWT).
Pasal 14 FUNGSI DAN TUGAS REMBUG WARGA TAHUNAN ( RWT ) Fungsi dan Tugas Rembug Warga Tahunan (RWT) adalah sebagai berikt : (1) Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kinerja anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” (2) Merumuskan dan menetapkan Program Tahunan Penaggulangan Kemiskinan berdasarkan acuan PJM Pronangkis yang telah ditetapkan. (3) Menetapkan dan mengesahkan kembali AD/ART BKM “ TEGAK ” apabila ada kemungkinan perubahan berupa evaluasi / revisi.
Pasal 15 REMBUG WARGA ISTIMEWA ( RWI ) (1)
Rembug Warga Istimewa dapat dilaksanakan apabila : a. Anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” melakukan keterlambatan melaksanakan Rembug Warga Tahunan untuk menyampaikan laporan tahunan lebih dari 6 bulan dari tutup tahun atau melewati tanggal 30 Juni. b. Anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” melakukan keterlambatan melaksanakan Rembug Warga untuk menyampaikan laporan akhir masa pengabdian lebih dari 6 bulan dari berakhirnya masa pengabdian c. Melakukan penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap AD / ART BKM “ TEGAK ” d. Melakukan penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap PJM Pronangkis. e. Melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana BLM (Bantuan Langsung
5
(2)
(3)
(4)
Masyarakat). f. Tidak bersedia dilakukan audit atau monitoring oleh tim audit independen BPKP, Badan Pengawas Daerah dan Tim Monitoring P2KKP. Pihak yang berhak mengusulkan dan atau mengadakan Rembug Warga Istimewa adalah : a. Sekurang-kurangnya separuh (50%) ditambah satu dari anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” atau b. Sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah Banjar di Desa Tegak menghendaki Rembug Warga Istimewa (RWI) dengan didahului Rembug di masingmasing Banjar atau c. Sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah KSM yang ada di Desa Tegak Utusan yang berhak hadir dalam Rembug Warga Istimewa tersebut adalah Utusan Warga yang dipilih secara langsung (voting / pemilihan tertutup) oleh masyarkat pada setiap Banjar. Anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” dan atau Kepala Desa memfasilitasi proses pelaksanaan Rembug Istimewa tersebut.
Pasal 16 QUORUM REMBUG WARGA (1) (2) (3)
Rembug Warga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah Utusan Warga Desa Tegak Apabila pasal 13 ayat 1 tidak terpenuhi, maka Rembug Warga ditunda selama 2 x 30 menit ( dua kali tiga puluh menit) Apabila pasal 13 ayat 2 juga tidak terpenuhi, maka Rembug Warga dijadwalkan ulang.
BAB VI KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN PIMPINAN KOLEKTIF BKM “ TEGAK ” Pasal 17 KELEMBAGAAN BKM “ TEGAK ” (1)
BKM “ TEGAK ” mempunyai alat kelembagaan sebagai berikut : a. Rembug Warga b. Rembug Warga Tahunan (RWT) c. Rembug Warga Istimewa (RWI) d. Anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” e. Sekretariat BKM “ TEGAK ” f. Unit Pengelola Keuangan (UPK) g. Unit Pengelola Sosial (UPS) h. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) i. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
6
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
BKM “ TEGAK ” dikelola secara kolektif kolegial dengan salah seorang menjadi Koordinator yang dipilih oleh anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” secara demokratis. Masa pengabdian anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” adalah selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali periode berikutnya, terhitung sejak tanggal pelaksanaan Rembug Warga Pembentukan BKM “ TEGAK ”. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban BKM “ TEGAK ”, dapat dibentuk satuan unit gugus tugas yang terdiri dari : a. Sekretariat b. Unit Pengelola Keuangan (UPK) c. Unit Pengelola Sosial (UPS) d. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) e. Atau Unit-unit Pengelola lainnya. Satuan Unit Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dipilih, ditetapkan dan diberhentikan melalui musyawarah dalam rapat anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ”. Satuan Unit Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada BKM “ TEGAK ”. Pasal 18 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
(1)
(2)
(3)
(4)
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), merupakan mitra BKM “ TEGAK ” dalam bentuk unit komersial yang berfungsi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang telah mendapat pembelajaran di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Bilamana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Tegak belum ada dan dibutuhkan untuk pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat, maka BKM “ TEGAK ” dapat memfasilitasi terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut dalam bentuk, Koperasi, Commanditer Vennotschaap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberikan informasi perkembangan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara berkala kepada anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Lebih lanjut LKM diatur dalam ART BKM “ TEGAK ” Pasal 19
(1) (2)
(3) (4)
Keanggotaan Pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” dipilih dari Utusan Warga yang hadir dalam Rembug Warga di tingkat Desa. Seseorang dapat menjadi anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” apabila memenuhi kriteria Taqwa, jujur, adil, ikhlas / relawan, tanggungjawab, bijaksana, rendah hati, peduli pada warga miskin. Utusan Warga yang terpilih hendaknya mampu mengakomodasi keterwakilan perempuan serta keterwakilan masyarakat miskin. Utusan Warga yang hadir dalam Rembug Warga tidak diperkenankan melakukan kampanye baik lisan maupun tertulis.
7
(5)
Keanggotaan Pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” dapat berakhir karena : a. Meninggal dunia b. Pindah tempat / alamat dari Desa Tegak c. Diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat melalui Forum Rembug Warga d. Mengundurkan diri dari keanggotaan pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ” e. Pengunduran diri harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai serta dibahas dalam rapat anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK ”
Pasal 20 MEKANISME PEMILIHAN KEANGGOTAAN PIMPINAN KOLEKTIF BKM (1)
(2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Keanggotaan Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” berasal dari Utusan Warga yang dipilih secara langsung di tingkat Banjar / Lingkungan sehingga representasi masyarakat berada di tingkat Banjar / Lingkungan. Pemilihan utusan tingkat Banjar / Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 dilakukan tanpa pencalonan dan kampanye. Pemilihan Utusan Warga dilaksanakan dengan cara masyarakat memilih minimal 3 nama yang berbeda diantara warga Banjar / Lingkungan masing-masing. Utusan Warga yang terpilih adalah tiga orang rangking teratas pilihan masyarakat yang mendapat suara terbanyak. Utusan Warga yang terpilih di tingkat Banjar / Lingkungan ditambah Kelihan Banjar dan Kepala Lingkungan menjadi Utusan Warga pada Rembug Warga Desa Tegak Pemilihan anggota Pimpinan Kolektif BKM “ TEGAK ” di tingkat Desa, dilakukan secara langsung (voting) tertutup dengan cara masing-masing utusan Banjar / Lingkungan menuliskan 3 orang nama yang berbeda diantara Utusan Warga tiap Banjar / Lingkungan yang hadir dalam Rembug Warga. Pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK ” ditetapkan 9 ( sembilan ) orang rangking teratas yang mendapat suara terbanyak berdasarkan pilihan para Utusan Warga yang hadir dalam Rembug Warga. BAB VII HAK KEWAJIBAN DAN TUGAS Pasal 21 HAK ANGGOTA PIMPINAN KOLEKTIF BKM ” TEGAK ”
Setiap anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” mempunyai hak untuk : (1) Berbicara, bersuara, mengeluarkan pendapat, bertanya dan mengajukan usul secara lisan maupun tertulis. (2) Bila anggota pimpinan kolekdif BKM ” TEGAK ” tersebut memenuhi kriteria miskin sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota pimpinan kolektif BKM tersebut berhak mengajukan dan memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti masyarakat lain setelah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan disetujui oleh BKM ” TEGAK ”.
8
Pasal 22 KEWAJIBAN ANGGOTA PIMPINAN KOLEKTIF BKM ” TEGAK ” Anggota Pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” mempunyai kewajiban : (1) Menjaga dan memelihara nama baik Desa Tegak (2) Menjaga dan memelihara nama baik BKM “ TEGAK “ Desa Tegak (3) Melaksanakan mandat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta berbagai aturan / kebijakan yang ditetapkan dalam forum anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” (4) Menjaga dan melestarikan aset masyarakat yang dikelola BKM ” TEGAK ” melalui unit-unit gugus tugas, sesuai dengan pedoman dan tata laksana yang sudah ditetapkan. (5) Aktif mengikuti kegiatan dan progaram BKM ” TEGAK ” Pasal 23 TUGAS BKM ” TEGAK ” Tugas BKM ” TEGAK ” adalah melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan P2KKP yang meliputi : a. Melembagakan nilai-nilai universal kemanusian dalam pelaksanaan penaggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat. b. Membangun mekanisme monitoring dan kontrol sosial dalam proses penanggulangan kemiskinan. c. Memfasilitasi masyarakat dalam rangka proses pembelajaran siklus P2KKP. d. Bersama Warga secara partisipatif merumuskan PJM-Pronangkis di Desa Tegak e. Anggota Pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK ” membuat rencana program tahunan yang didasarkan pada PJM-Pronangkis yang telah ditetapkan f. Mampu bertindak sebagai forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan g. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. h. Mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-harinya dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK). i. Memberikan keputusan akhir dari seleksi berbagai usulan yang telah dilakukan oleh UPK dan Unit Pengelola (UP) lainnya yang berawal dari usulan KSM atau Panitia atau dari kelompok masyarakat lainnya. j. Membangun transparansi melalui berbagai media, diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan, laporan tengah tahunan ataupun akhir tahun, serta melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan BKM ” SARI MAERTHA ”. k. Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main ( termasuk sanksi ) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat yang dimulai dari dana P2KKP. l. Memfasilitasi networking (jejaring) kerjasama dengan potensi sumber daya yang ada dalam proses penanggulangan kemiskinan.
9
Pasal 24 RAPAT ANGGOTA PIMPINAN KOLEKTIF BKM ” TEGAK ” (1)
(2)
(3)
(4) (5)
Rapat Anggota Pimpinan Kolektif BKM, merupakan forum dari anggota pimpinan kolektif BKM untuk mengambil keputusan dan atau menetapkan kebijakan-kebijakan BKM “ TEGAK ”. Rapat Anggota Pimpinan Kolektif BKM terdiri atas : a. Rapat Tahunan Anggota (RTA), dilaksanakan setiap tahun sekali untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja unit-unit pelaksana BKM tahun berikutnya. Koordinator BKM, seseorang atau sekelompok anggota pimpinan kolektif BKM tidak berhak untuk mengambil keputusan dengan mengatasnamakan BKM melainkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BKM yang berwenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan atas nama BKM. b. Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membahas kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana berikutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM serta Unit-Unit Pelaksana lainnya. c. Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), dilaksanakan untuk menetapkan prioritas / perangkingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai layak oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk disetujui memperoleh dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), baik penyerapan maupun perguliran. d. Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilaksanakan secara insidental sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan BKM maupun penanggulangan kemiskinan secara umum sesuai dengan batas kewenangannya. Rapat Anggota Pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” sebagaimana pasal 23 ayat 2 dapat dilaksanakan bila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” Bila pasal 23 ayat 3 tidak terpenuhi, maka dapat ditawarkan kepada anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” yang hadir apSelat rapat dapat dilaksanakan atau tidak. Bila Koordinator BKM ” TEGAK ” berhalangan hadir maka Rapat Anggota Pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK ” tetap dapat dilaksanakan dengan memilih salah satu Anggota Pemimpin Kolektif BKM ” TEGAK ” yang hadir untuk memimpin rapat. Pasal 25 PERGANTIAN ANGOTA PIMPINAN KOLEKTIF BKM ” TEGAK”
(1)
(2)
(3)
Jika ada Anggota Pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK ” yang berhenti karena sesuatu hal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 5, maka penggantinya harus melaui Rembug Anggota Pimpinan Kolektif BKM Bilamana pengunduran diri Anggota Pimpinan Kolektif BKM tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas / kinerja BKM, maka tidak perlu dilakukan penambahan Anggota Pimpinan Kolektif BKM Bila pengunduran diri Anggota Pimpinan Kolektif BKM ternyata mengganggu kinerja BKM, maka pergantian anggota Pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” dilakukan berdasarkan hasil nominasi Rembug Warga.
10
(4)
Bilamana nominasi anggota Pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK ” tidak bersedia maka diadakan Rembug Warga khusus pemilihan anggota Pimpinan Kolektif BKM antar waktu. Pasal 26 PERGANTIAN KOORDINATOR
(1)
(2)
Apabila Koordinator BKM ” TEGAK ” tidak berada di tempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lainnya, maka BKM ” TEGAK ” tetap dapat melaksanakan kegiatannya dengan cara memilih diantara anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” sebagai Koordinator Sementara sampai Koordinator Definitif dapat aktif kembali. Bila Koordinator BKM ” TEGAK ” berhalangan tetap karena satu dan lain hal, maka dapat dipilih Koordinator baru dalam Rembug Anggota Pimpinan Kolektif BKM, yang dihadiri sekurang-kurangnnya 50 % ditambah satu dari anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” Pasal 27 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (1) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ada 3 (tiga), yaitu LPJ tahunan, LPJ akhir masa pengabdian dan LPJ khusus. (2) LPJ tahunan adalah laporan anggota pimpinan kolektif BKM “ TEGAK “ tentang segala hal berkenaan kegiatan dan keuangan yang telah diaudit, dilakukan setelah tutup tahun buku, disampaikan pada Rembug Warga Tahunan (RWT) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku. (3) LPJ akhir masa pengabdian adalah laporan anggota pimpinan kolektif BKM ”TEGAK” yang disampaikan pada Rembug Warga, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pengabdian. (4) LPJ khusus adalah laporan mengenai sesuatu hal tertentu yang disampaikan oleh anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK ” dalam Rembug Warga Istimewa (RWI) sebagaimana diminta oleh warga atau pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2.
BAB VIII UNIT PENGELOLA DALAM BKM ” TEGAK ” Pasal 28 UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) (1) Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM ” TEGAK” yang dibentuk untuk mencatat penyaluran dan pencairan dana serta mengelola dana bergulir yang telah ditetapkan BKM ”TEGAK” (2) Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM ” TEGAK” (3) Unit Pengelola Keuangan (UPK) diangkat dan diberhentikan oleh anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK”
11
(4) Unit Pengelola Keuangan (UPK) bertugas melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi, melakukan pengelolaan dana bergulir yang dananya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KKP dan pihak lainnya yang bersifat hibah dan menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak lain atas persetujuan anggota kolektif BKM ” TEGAK” (5) Unit Pengelola Keuangan (UPK) dipimpin oleh seorang manajer dan dibantu kasir serta juru tagih. (6) Semua kegiatan yang dilakukakan Unit Pengelola Keuangan ( UPK) dipertanggungjawabkan kepada BKM ” TEGAK” Pasal 29 UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) (1) Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM ” TEGAK” yang dibentuk untuk mengelola kegiatan sosial yang telah ditetapkan BKM ” TEGAK” (2) Unit Pengelola Sosial (UPS) tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM ” TEGAK” (3) Unit Pengelola Sosial (UPS) diangkat dan diberhentikan oleh anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK” . (4) Unit Pengelola Sosial (UPS) bertugaas: melakukan pendampinan penyusunan usulan kegiata KSM/ Panitia, mengendalikaknn kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/ Panitia bidang sosial, mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial, menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak lain atas persetujuan pimpinan kolektif BKM ” TEGAK” (5) Unit Pengelola Sosial (UPS) dipimpin oleh Koordinator (6) Semua kegiatan yang dilakukan Unit Pengelola Sosial (UPS) dipertanggungjawabkan kepada Anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK” Pasal 30 UNITBPENGELOLA LINGKUNGAN (UPL) (1) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM ” TEGAK” yang dibentuk untuk mengelola kegiatan lingkungan pemukiman dan perumahan yang telah ditetapkan BKM ” TEGAK” (2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) tidak diperkenankan mengambil keputusan stategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM ” TEGAK” (3) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) diangkat dan diberhentikan oleh anggota pimpinan kolektif BKM ” TEGAK” (4) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) bertugas : melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM / Panitia, mengendaliakan kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/ Panitia, menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya dan menjalin kemitraan (Channeling) dengan pihak lain atas persetujuan anggota kolektif BKM ” TEGAK” (5) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dipimpin oleh seorang Koordinator (6) Semua kegiatan yang dilakukan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dipertanggungjawabkan kepada anggota pimpinan Kolektif BKM ” TEGAK”
12
BAB IX SEKRETARIAT BKM Pasal 31 SEKRETARIAT BKM (1) Merupakan unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk memperlancar tugas BKM yang personilnya dipilih, diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh BKM. (2) Tugas-tugas Sekretariat BKM adalah: a. Bertindak sebagai notulis dalam setiap acara/ pertemuan BKM dan memberikan laporan hasil notulis kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan. b. Menyusun agenda rapat / pertemuan BKM, membuat dan menyebarkan surat undangan. c. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM. d. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.
BAB X KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) Pasal 32 KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) (1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang maksimal 21 (dua puluh satu) yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan serta memiliki ikatan sosial, tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan pembelajaran dan domisili yang sama. (2) Kelompok Swadaya Masyarakat terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, sedang yang lainnya adalah anggota. (3) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk dengan syarat-syarat : a. Seluruh anggotanya adalah warga Desa Tegak. b. Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun ketetapan BKM lainnya. c. Bisa juga merupakan kategori kelompok pengembang sarana dan prasarana dasar lingkungan serta kelompok pelatihan. (4) Tujuan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat : a. Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan serta nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. b. Memudahkan tumbuh dan berkembangnya ikatan - ikatan dan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antar masyarakat. d. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efisien. e. Mendukung terjadinya proses saling asah, asih dan asuh diantara anggota masyarakat. f. Menjadi wadah konsolidasi kekuatan bersama antara masyarakat dari kelompok lemah dengan kelompok lainnya.
13
g. Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, menggerakkan keswadayaan modal, meningkatkan dan menertibkan pinjaman serta menguatkan dan mengembangkan usaha anggota. BAB XI KEUANGAN DAN PEMBUKUAN BKM “TEGAK” Pasal 33 SUMBER KEUANGAN BKM “TEGAK” Sumber keuangan (modal) BKM “TEGAK” diperoleh dari : a. Sumber pendanaan berasal dari dana bantuan Program Peningkatan kualitasKawasan Permukiman (P2KKP) yang digunakan unutk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) usaha ekonomi produktif (modal bergulir ), kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan. b. Sumber pendanaan Operasional BKM berasal dari jasa yang dibayarkan oleh KSM usaha ekonomi produktif (modal bergulir). c. Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 34 PENGGUNAAN DANA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (1) (2)
Jasa pinjaman yang digulirkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk usaha produktif ditetapkan sebesar 1 % perbulan. Rencana Penggunaan jasa pinjaman dibuat oleh BKM untuk mendapat persetujuan dan penetapan dalam Rembug Warga Desa. Pasal 35 LAPORAN KEUANGAN BKM (1) Tahun buku BKM “TEGAK” adalah tahun almanak. (2) BKM “TEGAK” dibantu oleh kesekretariatan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) diwajibkan unutk membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai kegiatan BKM. (3) BKM “TEGAK” membuat laporan setiap tengah tahunan dan akhir tahun yang disesuaikan dengan variabel penilaian kinerja BKM “TEGAK”. (4) Dalam pengelolaan keuangan, BKM “TEGAK” menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas (5) Laporan keuangan BKM “TEGAK” sebagaimana dimaksud ayat 3 ini akan diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca dan diketahui oleh warga masyarakat.
14
BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN BKM Pasal 36 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Perubahan Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rembug Warga Tahunan (RWT) atau Rembug Warga Istimewa (RWI) yang diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat yang demokratis dan transparan atau dengan cara pemungutan suara (voting) Pasal 37 PEMBUBARAN BKM “TEGAK” (1) Pembubaran BKM “TEGAK” hanya dapat dilakukan atas kehendak masyarakat melalui Referendum yang dilakukan oleh BKM “TEGAK” atau dibentuk Tim Referendum tersendiri. (2) BKM “TEGAK” mengumumkan secara terbuka hasil Referendum tersebut kepada masyarakat. (3) Jika setelah diadakan pembubaran dan likuidasi masih ada sisa asset masyarakat yang menjadi tanggung jawab BKM “TEGAK”, maka harus diberikan kepada badan yang mempunyai azas, prinsip dan tujuan yang sama dengan BKM “TEGAK” yang bersangkutan atau dapat pula diberikan kepada badan sosial lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran. BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 38 ATURAN TAMBAHAN (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BKM “TEGAK”. (2) Tentang akte ini dengan segala akibatnya, BKM “TEGAK” memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap serta tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klungkung.
Ditetapkan di Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Pada Tanggal ....................bulan …………………. tahun 2016
15
16
17
Didaftar pada buku pendaftaran yang disediakan khusus oleh saya, ................................, Sarjana Hukum, Notaris di Klungkung pada : Hari Tanggal Nomor
: Selasa : 22 – 3 - 2016 : 13.622/dibukukan / 2016
____________________ Notaris di .......................
18
