TESIS
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY (MATURITY LEVELS)) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG
I GDE UMA DARMAPRAMITA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014
TESIS
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY (MATURITY LEVELS)) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG
I GDE UMA DARMAPRAMITA NIM 1091561018
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 ii
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY LEVELS) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GDE UMA DARMAPRAMITA NIM 1091561018
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 28 OKTOBER 2014
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof.Dr.Ir.I Made Alit Karyawan S., DEA NIP. 19620404 199103 1 002
Ir. Mayun Nadiasa, MT NIP. 19570801 198702 1 001
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof.Dr.Ir.I Made Alit Karyawan S., DEA NIP. 19620404 199103 1 002
iv
Prof.Dr.dr.A.A.Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
Lembar Penetapan Panitia Penguji Tesis
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 28 Oktober 2014 Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana ` No: 3761/UN.14.4/HK/2014, Tanggal 7 Oktober 2014
Ketua : Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA Anggota : 1. Ir. Mayun Nadiasa, M.T. 2.
Ir. Nyoman Martha Jaya, MConstMgt, PhD, GCInstCES
3.
Ir. I Wayan Yansen, MT
4.
Ir. Ida Bagus Rai Adnyana, MT
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
NAMA
: I GDE UMA DARMAPRAMITA
NIM
: 1091561018
PROGRAM STUDI
: MAGISTER TEKNIK SIPIL
JUDUL TESIS
: ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY LEVELS) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 tahun 2010 dan peraturan perundangan yang berlaku.
Denpasar,
Oktober 2014
Hormat Saya,
(I Gde Uma Darmapramita) NIM 1091561018
vi
UCAPAN TERIMA KASIH Pertama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asung wara nugraha-Nya, tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA, pembimbing utama yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program Magister, khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya pula penulis sampaikan kepada Ir. Mayun Nadiasa, MT, pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana yang dijabat oleh Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA, Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada para penguji tesis, yaitu Ir. Nyoman Martha Jaya, MConstMgt, PhD, GCInstCES, Ir. I Wayan Yansen, MT, dan Ir. Ida Bagus Rai Adnyana, MT, yang telah banyak memberikan masukan, saran, sanggahan, dan koreksi sehingga tesis ini dapat terwujud selayaknya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada istri tercinta Mega Putri Tjatera dan putri tersayang Sinta Satwika, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril dengan penuh pengorbanan telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk lebih berkonsentrasi menyelesaikan tesis ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini, serta kepada penulis sekeluarga
Denpasar, Oktober 2014
Penulis
vii
ABSTRAK ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY LEVELS) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Presiden no. 70 tahun 2012. Sesuai amanat Peraturan Presiden tersebut di Kabupaten Badung pelaksanaan pelelangan dilakukan terpusat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung. Sebagai unit layanan pengadaan percontohan Indonesia, ULP Kabupaten Badung diberikan peluang untuk melakukan penilaian diri terkait tingkat kematangannya sebagai sebuah organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung dan tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang melibatkan 50 responden, terdiri dari pihak yang memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi ULP Kabuaten Badung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung. Teknik analisis data dilakukan dengan Analisis Faktor dibantu dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung yaitu sinergitas dan budaya organisasi, sumber daya dan manajemen resiko, dan pengembangan kinerja organisasi. Sedangkan posisi kematangan ULP Kabupaten Badug saat penelitian ini dilakukan adalah tingkat compliance. Berdasarkan faktor-faktor yang terbentuk, komitmen pimpinan Kabupaten Badung sangat menentukan dalam pengembangan dan peningkatan kematangan ULP Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal dapat dilakukan dengan membentuk organisasi ULP yang mandiri beserta peta jalan pengembangan ULP Kabupaten Badung yang direncanakan, dipantau, dan dievaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Kata kunci: unit layanan pengadaan, tingkat kematangan, analisis faktor.
viii
ABSTRACT THE MATURITY LEVELS ANALYSIS OF BADUNG REGENCY PROCUREMENT SERVICE UNIT The implementation of government procurement of goods and service is governed by presidential regulation number 70 year of 2012. According to that, in Badung Regency implemented centralized in Procurement Service Unit of Badung Regency. As the one of Indonesia procurement unit pilot, Procurement Service Unit of Badung Regency has given the opportunity to perform a self assessment of its maturity levels as government unit. The objective of this research is to find factors that influence Procuremet Service Unit of Badung Regency maturity levels, and also to find out in what level is Procurement Service Unit of Badung Regency stand. Data collection for this research have done by using questionnaire that involve 50 respondents who understand very well about the duties and function of Procurement Service Unit of Badung Regency to perform a government procurement of good and services. The data analysis have been performed by use of factor analysis and supported by SPSS program. The result shows there are 3 factors that influent the Procurement Service Unit of Badung Regency maturity levels, which are : the synergy and organization culture, resources and risk management and organization’s performance development. Whereas the maturity levels of Procurement Service Unit of Badung Regency is stand at compliance. Based to the factors that formed, the highly commitment and strong leadership of Badung Regency leader are very decisive to push ahead the enhancement and the development of Procurement Service Unit of Badung Regency. First thing can be done is to establish an independent Procurement Service Unit therewith its Procurement Unit Development road maps that can be tiered and sustainable plan, monitor and evaluate
Keywords : procuremet service unit, maturity levels, analysis factor.
ix
DAFTAR ISI
Halaman SAMPUL DALAM ………………………………..……………….……..
ii
PERSYARATAN GELAR …………………………………………….....
iii
LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………....
iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ………………………………….…..
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ……………………….…..
vi
UCAPAN TERIMA KASIH ………………..………………………...................vii ABSTRAK ……………………………………………………………………...viii ABSTRACT…………………………………………………………………….. ix DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...x DAFTAR TABEL ….…………………………………………………………...xiii DAFTAR GAMBAR …...………………………………………………………xiv DAFTAR LAMPIRAN ....……………………………………………………….xv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 5 1.3 Tujuan Penelitian................................................................................ 5 1.4 Batasan Penelitian .............................................................................. 6 1.5 Manfaat Penelitian .............................................................................. 6 BAB II TINJUAN PUSTAKA .......................................................................... 7 2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .................................................... 7
x
2.2 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ................................... 7 2.2.1 Pengguna Anggaran .................................................................. 9 2.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen .................................................... 10 2.2.3 Unit Layanan Pengadaan......................................................... 11 2.2.4 ULP Kabupaten Badung ......................................................... 14 2.2.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ............................... 17 2.3 Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan ................................. 18 2.3.1 Tingkat Kematangan Reactive ................................................ 19 2.3.2 Tingkat Kematangan Compliance ........................................... 20 2.3.3 Tingkat Kematangan Proactive ............................................... 21 2.3.4 Tingkat Kematangan Performed .............................................. 23 2.3.5 Tingkat Kematangan Sustained ............................................... 24 2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ......................... 25 2.4.1 Populasi .................................................................................. 25 2.4.2 Sampel .................................................................................... 26 2.4.3 Teknik Pengambilan Sampel .................................................... 26 2.5 Teknik Pengumpulan Data................................................................ 28 2.6 Skala Pengukuran ............................................................................. 31 2.6.1 Jenis Skala Pengukuran ........................................................... 31 2.6.2 Tipe Skala Pengukuran ........................................................... 32 2.7 Analisis Faktor .................................................................................... 34 2.8 Uji Validitas dan Relaibilitas Instrumen Pengumpulan Data ................ 38 2.8.1 Uji Validitas ........................................................................... 39
xi
2.8.2 Uji Reliabilitas ........................................................................ 43 BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 45 3.1 Rancangan Penelitian ....................................................................... 45 3.2 Data.................................................................................................. 46 3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ....................................... 46 3.4 Identifikasi Variabel Penelitian ......................................................... 47 3.5 Instrumen Penelitian ........................................................................ 49 3.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data .................................................. 50 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 53 4.1 Pengumpulan Data ........................................................................... 53 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian .......................... 53 4.2.1 Uji Validitas Instrumen .......................................................... 53 4.2.2 Uji Reliabilitas ....................................................................... 55 4.3 Analisis Deskriptif ........................................................................... 56 4.4 Analisis Penilaian Responden Berdasarkan Analisis Faktor ............. 56 4.5 Hasil
Penilaian
Responden
Terhadap
Tingkat
Kematangan
(Maturity Levels) ULP Kabupaten Badung Skala Pengukuran .......... 64 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 68 5.1 Simpulan............................................................................................ 68 5.2 Saran.................................................................................................. 69 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 70 LAMPIRAN ...................................................................................................... 72
xii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Nilai-Nilai r Product Moment taraf Siginifikan 5% ............................ 41 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen ........................................................... 54 Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian ............................. 56 Tabel 4.3 Nilai KMO dan Bartlett’s Test ............................................................ 57 Tabel 4.4 Nilai MSA .......................................................................................... 58 Tabel 4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kematangan (Maturity Levels) ULP Kabupaten Badung ...................................................... 60 Tabel 4.6 Hasil Rotasi Pembentuk Faktor .......................................................... 61 Tabel 4.7 Tingkat Kematangan ULP Kabupaten Badung ................................... 65
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 2.1 Struktur Organisasi ULP Badung .................................................... 16 Gambar 2.2 Standard Operation Procedur (SOP) ULP Badung ......................... 17 Gambar 2.3 Kurva Normal Daerah Penerimaan dan Penolakan .......................... 42 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian .................................................................. 45
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1 Kuesioner ...................................................................................... 72 Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian ............... 82 Lampiran 3 Hasil Deskripsi Data Penelitian ..................................................... 83 Lampiran 4 Frekuensi Jawaban Responden ...................................................... 84 Lampiran 5 Analisis Faktor – Matriks Korelasi ................................................ 90 Lampiran 6 Analisis Faktor – Nilai MSA ......................................................... 92 Lampiran 7 Analisis Faktor – Ekstrasi Variabel ................................................ 94 Lampiran 8 Analisis Faktor – Rotasi Variabel Pembentuk Faktor ..................... 95 Lampiran 9 Statistik Deskripitif Kuesioner B ................................................... 96
xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia saat ini terus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah reformis tersebut adalah melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi dan berintegritas di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, dimana pasal 130 ayat (1) mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan arah kebijakan serta penyusun peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang ULP. Dengan diterbitkannya Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 ini maka secara organisasi ULP menjadi jelas tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah : 1. Penegasan
bahwa
yang
membentuk
ULP
adalah
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga di daerah, tidak ada lagi ULP yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Rektor pada Perguruan Tinggi, hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah dan Perguruan Tinggi berada di bawah naungan Menteri
1
2
2. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada. Apabila berdiri sendiri, maka pembentukannya harus berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Apabila melekat pada unit yang telah ada, maka dapat diintegrasikan kepada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa. 3. Ada kepastian anggaran bagi ULP, yaitu seluruh pembiayaan kegiatannya disiapkan oleh K/L/D/I. 4.
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan
Intitusi
dapat
membentuk lebih dari 1 (satu) ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana dan jenis kegiatan. 5. Khusus untuk kantor perwakilan/unit pelaksana teknis (UPT) yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau tidak efektif membentuk ULP sendiri, maka dapat menggunakan ULP terdekat atas persetujuan pimpinan
K/L/D/I
yang
membentuk
ULP
dengan
terlebih
dahulu
menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terkait. Kabupaten
Badung
sendiri
dalam
mengimplementasikan
peraturan
perundangan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, telah memulai dengan membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2010. Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Badung (Perbub) No. 70 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pembentukan ULP Kabupaten Badung dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh ULP Kabupaten Badung, diterbitkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Badung No.
2147/01/HK/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada ULP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 2
3
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Badung yang sebelum terbentuknya ULP dilaksanakan di masing-masing SKPD, selanjutnya dipusatkan di ULP Kabupaten Badung. ULP Kabupaten Badung yang secara organisasi keberadaannya menempel dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung melayani 53 (Lima Puluh Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Badung. ULP Kabupaten Badung terdiri dari 9 (Sembilan) Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi menjadi : -
3 Pokja Konstruksi
-
3 Pokja Pengadaan Barang
-
2 Pokja Jasa Konsultansi
-
1 Pokja Jasa Lainnya
Secara total telah melaksanakan kegiatan pengadaan untuk 53 (Lima Puluh Tiga) SKPD sejak berdiri : •
Tahun 2012 : Paket Konstruksi : 289 paket Paket Pengadaan Barang : 163 paket Paket Jasa Konsultansi : 81 paket Paket Jasa Lainnya : 18 paket
•
Tahun 2013 : Paket Konstruksi : 293 Paket Paket Pengadaan Barang : 102 paket Paket Jasa Konsultansi : 75 paket Paket Jasa Lainnya : 28 paket.
Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan di Kabupaten Badung melalui ULP Kabupaten Badung ini keseluruhan menggunakan sistem e-procurement atau pengadaan dengan menggunakan aplikasi berbasis internet yakni Sistem Pengadaan 3
4
Secara Eletronik (SPSE) yang disediakan oleh LKPP dimana di Kabupaten Badung diakomodir oleh LPSE Kabupaten Badung. Perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung mendapat pengakuan dari LKPP, dimana ULP Kabupaten Badung terpilih menjadi salah satu ULP percontohan nasional yang ditegaskan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan LKPP. Dalam nota kesepahaman tersebut LKPP memberikan prioritas kepada ULP Kabupaten Badung untuk mendapatkan pendampingan secara intesif terkait pengembangan ULP Kabupaten Badung sebagai Unit Layanan Pengadaan yang profesional dan modern. Salah satu langkah awal pendampingan tersebut adalah memberikan kesempatan serta panduan kepada ULP Kabupaten Badung untuk melakukan penilaian diri (self assessment) tingkat kematangannya (maturity levels). Penilaian terhadap Tingkat Kematangan (Maturity Levels) ini dilakukan berdasarkan kerangka maturity models (Indonesia Procurement Maturity Model IPM2) yang telah ditetapkan oleh LKPP melalui Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Konsep IPM2 mengenalkan 5 tingkat kematangan, yang dimulai dari tingkat Reactive, Compliance, Proactive, Performed, dan Sustained pada tingkat tertinggi. Keberadaaan ULP Kabupaten Badung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung sejauh ini sangat penting. Selain menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga menjadi elemen penting dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Badung. Dengan demikian melalui
4
5
identifikasi serta analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan
(maturity
levels)
pada
akhirnya
dapat
diketahui
tingkat
kematangannya. Sehingga pengembangan ULP Kabupaten Badung sebagai unit kerja yang profesional dan modern akan lebih terarah sesuai tujuan penunjukan sebagai salah satu ULP percontohan nasional. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah: 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity level) ULP Kabupaten Badung? 2. Di tingkat manakah kematangan (maturity) ULP Kabupaten Badung? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity level) ULP Kabupaten Badung.
2.
Untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity level) ULP Kabupaten Badung.
1.4 Batasan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ULP Kabupaten Badung dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung.
5
6
1.5 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi : a) Bagi ULP Kabupaten Badung penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity level) serta berada di tingkat mana kematangannya sehingga mempunyai acuan yang jelas untuk pengembangan ULP Kabupaten Badung ke depan. b) Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk mengembangkan unit kerja lainnya, sehingga tujuan pembentukan organisasi pemerintahan berbasis kinerja dapat diwujudkan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Anonim, 2010) 2.2 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pengadaannya melalui pemilihan penyedia barang/jasa menurut Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 7 yaitu : a. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c. ULP. d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa para pihak yang terkait diatas harus mematuhi etika- etika : a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
7
8
b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk
mencegah
terjadinya
penyimpangan
dalam
pengadaan barang/jasa. c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan tidak sehat. d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. 2.2.1 Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD. Sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, PA memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 8
9
a. Menetapkan rencana umum pengadaan b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di website K/L/D/I. c. Menetapkan pejabat pembuat komitmen. d. Menetapkan pejabat pengadaan. e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. f. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). g. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). h. Mengawasi penggunaan anggaran. i. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Menyelesaikan perselisihan antara pejabat pembuat komitmen dengan unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. k. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa. Dengan pertimbangan besarnya beban pekerjaan atau rentang kendali organisasai maka, PA pada Pemerintah Daerah dapat mengusulkan satu atau beberapa KPA yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
9
10
2.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan : a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa. c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuintasi/Surat Perintah Kerja(SPK)/Surat Perjanjian. d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa. e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan. h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran setiap triwulan. i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, pejabat pembuat komitmen juga dapat : a. Mengusulkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. untuk melakukan perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan 10
11
b. Menetapkan tim pendukung. c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. 2.2.3 Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut ULP memiliki tugas dan kewenangan seperti telah diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan dipertegas melalui Perka LKPP No.5 Tahun 2012 tentang ULP. Ada pun tugas ULP antara lain : a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK. b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. f. Menjawab sanggahan. 11
12
g. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK. h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa. i. Mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK. j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. l. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP. m. Mengadakan
pengadaan
barang/jasa
dengan
menggunakan
sistem
pengadaan secara elektronik di LPSE. n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan. o. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa serta daftar hitam penyedia. Sedangkan yang merupakan kewenangan ULP antara lain : a. Menetapkan dokumen pengadaan. b. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran. c. Menetapkan pemenang untuk : 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) 12
13
2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar) d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada K/L/D/I untuk penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,9 (sepuluh miliar rupiah) kepada Kepala ULP. e. Mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. f. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan, atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Perpres No. 70 Tahun 2012. 2.2.4 ULP Kabupaten Badung Pemerintah Kabupaten Badung mengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara serius. Diawali pada tahun 2010, tepatnya dengan Surat Keputusan Bupati Badung No. 1784/01/Hk/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang LPSE Kabupaten Badung. LPSE Kabupaten Badung sendiri merupakan suatu unit kerja yang tugas dan wewenangnya untuk menyediakan layanan dalam penyelenggaran pengadaan secara elektronik (eprocurement) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung. Sedangkan sejarah terbentuknya ULP Kabupaten Badung sendiri dicetuskan dengan pembentukan Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung melalui SK Bupati Badung tertanggal 6 Januari 2011. Tim ini bertugas merumuskan peroganisasian, personil, peralatan 13
14
serta penganggaran ULP Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung merumuskan personil yang akan menduduki posisi di ULP Kabupaten Badung. Sebelum ULP Kabupaten Badung terbentuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui panitia pengadaan di lingkungan SKPD. Panitia pengadaan dalam SKPD ini dibentuk dengan SK Kepala SKPD selaku PA dalam SKPD bersangkutan dan ditetapkan tiap tahun sebelum pelaksanaan APBD. Mengacu ketentuan pasal 14 Perpes 54 Tahun 2010 bahwa K/D/L/I wajib memiliki ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa, serta harus dibentuk oleh Kepala Daerah, maka selanjutnya Tim Pembentuk ULP Kabupaten Badung menyeleksi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk diposisikan dalam organisasi ULP. Pegawai-pegawai ini dipilih dari perwakilan panitia pengadaan di SKDP yang memang tugas sehari-harinya melakukan proses pengadaaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya merumuskan posisi organisasi, struktur organisasi serta penganggaran ULP. Hasil rumusan tim ini selanjutkan dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung No. 70 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pembentukan
ULP
Kabupaten
Badung.
Sedangkan
untuk
peraturan
pelaksanaannya diterbitkan SK Bupati Badung No. 2147/01/HK/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada ULP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ULP Kabupaten Badung dibentuk dengan komposisi yang mempertimbangkan dengan beban kerja yang merupakan konsekuensi besaran APBD Kabupaten Badung rata-rata tiap tahunnya. Pertimbangan tersebut menghasilkan organisasi ULP Kabupaten Badung yang terdiri atas 9 Kelompok Kerja (Pokja) yang masing14
15
masing pokja terdiri dari 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua pokja, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota, dengan didukung sekretariat untuk penanganan hal-hal yang bersifat administratif. ULP Kabupaten Badung secara organisasi diposisikan menempel pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, yang merupakan instansi yang secara tugas pokok dan fungsinya sebagai pembina pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung. Berikut struktur organisasi ULP Kabupaten Badung : KEPALA
SEKRETARIS
Bidang Administrasi Staf Pendukung
Bidang Hukum & Sanggah Pengadaan Staf Pendukung
Bidang Perencanaan Staf Pendukung
Pokja Pekerjaan Konstruksi 1
Pokja Pengadaan Barang 1
Pokja Jasa Konsultansi 1
Pokja Pengadaan Jasa Lainnya
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Pokja Pekerjaan Konstruksi 2
Pokja Pengadaan Barang 2
Pokja Jasa Konsultansi 2
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Pokja Pekerjaan Konstruksi 3
Pokja Pengadaan Barang 3
Staf Pendukung
Staf Pendukung
Sumber : ULP Kabupaten Badung Gambar 2.1 Struktur Organisasi ULP Kabupaten Badung
15
16
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung selanjutnya dilakukan terpusat di ULP Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugasnya ULP Kabupaten Badung mempunyai SOP (Standard Operation Procedure). Secara garis besar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melelangkan kegiatannya di ULP harus mengikuti kaidah-kaidah tentang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh ULP Kabupaten Badung. berikut SOP ULP Kabupaten Badung dalam hal melaksanakan proses pengadaan barang/jasa : UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
SKPD PAKET PELELANGAN
BIDANG ADMINISTRASI 1
Menerima paket-paket yang akan dilelangkan, Menyiapkan disposisi untuk distribusi paket ke Pokja
POKJA SESUAI BIDANG
KEPALA/SEKRETARIS 2
Menunjuk Pokja yang akan menangani lelang (max 2 hr kerja)
3
Proses Konsultasi Paket Lelang 4
6
Revisi Paket Lelang
Mencatat & memproses keluar masuk paket lelang
TIDAK SIAP 5
Paket Lelang 7
MEKANISME MEKANISMEPENYAMPAIAN PENYAMPAIANDOK. DOK.LELANG LELANG Mendaftarkan Dok. Lelang yang sudah siap 8
Melakukan Pendaftaran Paket Lelang
9
SIAP/LAYAK
Memberi pernyataan Kesiapan Paket Lelang untuk didaftarkan
Memberi disposisi persetujuan utk 10 dilelangkan (max 2 hr kerja)
PPK & Aanwijzer menghadiri Rapat Persiapan
Menyiapkan Dok. Lelang (mak 2 hr kerja) 11 Und. Rpt. Persiapan
12 Pelaksanaan Rapat Persiapan
13 14 Ya
Revisi 15
Tidak
DOK. LELANG
PROSES PELELANGAN
Sumber : ULP Kabupaten Badung Gambar 2.2 Standard Operation Procedur (SOP) ULP Kabupaten Badung 2.2.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
16
17
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian. c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan 2.3. Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan LKPP sebagai lembaga Negara yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi
terkait
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah,
serta
memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 pada tanggal 6 Desember 2007 memiliki kewenangan untuk merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pangadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Unit Layanan Pengadaan merupakan unit kerja yang bertugas dan berwenang untuk menyelenggaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, serta dipertegas oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No.5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga
LKPP sangat berkepentingan dalam mendorong serta 17
18
mengembangkan ULP untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai prinsip pengadaan dan indikator kinerja yang ditetapkan. Upaya LKPP tersebut dilakukan dengan mendorong serta mengembangkan ULP serta memperkuat kapasitasnya melalui program Modernisasi Pengadaan Nasional yaitu ULP Percontohan. ULP Percontohan adalah ULP di K/L/D/I yang terpilih untuk mendapatkan pembinaan di bidang kelembagaan, tata laksana, pembinaan SDM dan teknis pengadaan melalui program modernisasi pengadaan. Sebagai langkah awal LKPP melalui Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia melakukan pendampingan kepada ULP Percontohan untuk melakukan penilaian diri (self assessment) terhadap tingkat kematangannya (maturity levels). Tingkat kematangan (maturity levels) Unit Layanan Pengadan (ULP) ini ditetapkan dengan Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2) yakni : 1. Reactive 2. Compliance 3. Proactive 4. Performed 5. Sustained 2.3.1 Tingkat Kematangan Reactive Tingkatan kematangan ULP Reactive memiliki karakteristik : a. Belum ada perencanaan staf ULP yang formal, penempatan staf ULP didasarkan pada ketersediaan staf yang ada b. Tingkat kompetensi SDM ULP belum mencukupi kebutuhan dasar, belum ada pola pengembangan kompetensi. c. Belum ada jalur karir staf ULP (adhoc). Pola insentif tidak jelas atau belum ada. 18
19
d. Strategi dan perencanaan pengadaan belum dijalankan dengan baik sehingga ULP bekerja reaktif terhadap kebutuhan pengadaan yang disampaikan PPK. e. Pelaksana pemilihan penyedia masih berbentuk panitia, belum semua perangkat organisasi pengadaan terbentuk. f. Belum ada pola kerja pengadaan barang/jasa berbasis kinerja g. Kebutuhan teknologi informasi hanya untuk membantu dokumentasi proses pengadaan barang/jasa. h. Pemahaman yang terbatas terhadap peran manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa. Bereaksi negatif jika terjadi masalah/kendala dalam pengadaan barang/jasa. Selalu punya alasan untuk bekerja dengan baik. i. Masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa hanya fokus pada kepentingan masing-masing. Perhatian pimpinan terhadap terlaksananya pengadaan barang/jasa yang baik masih rendah, pakta integritas hanya di wilayah ULP. 2.3.2 Tingkat Kematangan Compliance Tingkatan kematangan ULP Compliance memiliki karakteristik : a. Perencanaan staf berupa Analisis Jabatan, beban kerja dan peta jabatan di ULP sudah dilakukan. b. Tingkat kompetensi SDM ULP sudah memenuhi kebutuhan standar, pengembangan kompetensi melalui program pelatihan (training). c. Jalur karir di ULP sudah jelas dengan mengimplementasikan jabatan fungsional. Pola insentif sudah jelas. d. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara taktikal. PA/KPA, PPK, ULP dan PPHP sudah menjalankan fungsi 19
20
pengadaan barang/jasa sebagaimana Perpres 70 tahun 2012 dan telah ada SOP di lingkungan ULP. e. ULP sudah berdiri berdasarkan keputusan peraturan pimpinan K/L/D/I. Semua kegiatan ULP sudah didokumentasikan dengan baik. f. Indikator kinerja pengadaan barang/jasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan pengadaan barang/jasa sudah dijadikan acuan namun fokus mash pada kepatuhan pada regulasi. g. Kebutuhan
teknologi
informasi
untuk
otomasi
proses
pengadaan
barang/jasa dengan standarisasi data melalui penggunaan aplikasi seperti SPSE, eMonev, dan sebagainya. h. Mampu mengindentifikasi resiko dalam pengadaan barang/jasa, namun belum diterapkan teknik dan tata kelola yang standar dalam merespon resiko pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa menjadi sangat hati-hati dan cenderung lama dalam pengambilan keputusan. i. Hubungan antar para pihak dalam pengadaan barang/jasa berbasis korespodensi.
Pengambil
keputusan
pengadaan
barang/jasa
lebih
menjalankan fungsi manajerial, pakta integritas telah berada di lingkungan para pihak pengadaan barang/jasa. 2.3.3 Tingkat Kematangan Proactive Tingkatan kematangan ULP Proactive memiliki karakteristik : a. Sudah ada prosedur standar untuk rekrutmen dan penempatan staf ULP b. Tingkat kompetensi SDM para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa sudah memenuhi kebutuhan dasar, Pejabat Fungsional Tertentu ULP sudah memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat Madya, serta pengembangan kompetensi melalui program coaching. 20
21
c. Jabatan fungsional pengadaan barang/jasa jadi panutan fungsi lainnya. Ada insentif tambahan bagi para pihak dalam pengadaan barang/jasa baik berbentuk finansial maupun non finansial. d.
Sudah ada SOP dalam PA/KPA menjalankan fungsi strategi dan pemaketan, PPK sebagai perencana dan pengelola kontrak, ULP mengelola data penyedia dan pemilihan penyedia.
e. ULP sudah berdiri permanen berdasarkan keputusan/Perda pimpinan K/L/D/I. Semua fungsi ULP sebagaimana Perka LKPP No. 5 tahun 2012 sudah berjalan baik. f. ULP sudah menerapkan kerangka kerja kinerja dan para pihak dalam pengadaan barang/jasa termasuk penyedia sudah memiliki standar kinerja pengadaan barang/jasa. g. Kebutuhan teknologi informasi untuk solusi memberi nilai tambah pada optimalisasi kegiatan pengadaan barang/jasa, seperti efisiensi atau tingkat layanan yang lebih baik. Standarisasi data digunakan untuk menghasilkan laporan pengadaan barang/jasa yang diperlukan pengguna. h.
Sudah diimplementasikan SOP pengelolaan resiko pengadaan barang/jasa di ULP dengan fokus pada penanganan resiko pemilihan penyedia. Terjadi penurunan jumlah sanggahan dalam proses pemilihan. Sudah dilakukan mitigasi resiko-resiko internal yang muncul dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
i. Koordinasi antar para pihak dalam pengadaan barang/jasa berbasis program kerja, para pengambil keputusan pengadaan barang/jasa berpikir luas untuk kepentingan organisasi keseluruhan (fungsi kepemimpinan). Adanya kampanye program organisasi yang berintegritas. 21
22
2.3.4 Tingkat Kematangan Performed Tingkatan kematangan ULP Performed memiliki karakteristik : a. Sudah terlaksana program kaderisasi di organisasi ULP (perencanaan promosi dan mutasi) untuk menjaga kinerja pengadaan. b. Tingkat kompetensi SDM para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa sudah
mencakup
aspek-aspek
pengadaan
strategis,
pengembangan
kompetensi melalui program mentoring. c. Tersedia beberapa jabatan structural organisasi yang mudah ditempati oleh staf ULP. Ada insentif tambahan berbasis kinerja pengadaan barang/jasa. d. Kegiatan strategi pengadaan lebih intensif untuk mencapai target kinerja pengadaan. ULP memainkan peran aktif sebagai koordinator dan pembinaan para pihak yang terlibat proses pengadaan. e. ULP sudah memiliki standar layanan pengadaan, dan berperan aktif dalam menjaga kinerja pengadaan barang/jasa f. ULP
sudah
melakukan
program
pengendalian
kinerja
pengadaan
barang/jasa secara aktif untuk mencapai sasaran. Framework manajemen kinerja pengadaan barang/jasa yang selaras dengan kinerja individu g. Kebutuhan teknologi informasi sebagai alat bantu strategis untuk menghasilkan kinerja pengadaan barang/jasa yang baik. Standarisasi informasi PBJ untuk memudahkan analisa dan evaluasi kinerja h. Implementasi SOP pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa mencakup semua pihak dalam pengadaan barang/jasa dan penyedia dalam rangka menjaga pencapaian target kinerja keseluruhan. Sudah dilakukan mitigasi terhadap resiko eksternal pengadaan barang/jasa
22
23
i. Kerjasama antar pelaku pengadaan barang/jasa berjalan baik karena para pihak sudah memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa lebih efektif dan cepat. Etika pengadaan sudah membudaya dan telah tercipta pengawasan melekat di semua lini organisasi. 2.3.5 Tingkat Kematangan Sustained Tingkatan kematangan ULP Sustained memiliki karakteristik : a. Selalu dilakukan review tahunan atas perencanaan staf, rekrutmen dan kaderisasi di ULP yang sudah berjalan. b. Selalu dilakukan review tahunan untuk perbaikan peta kompetensi ULP dan pola pengembangannya dalam rangka peningkatan kinerja pengadaan. c. Prasyarat menduduki jabatan strategis tertentu di organisasi harus pernah berkarir di ULP. Sistem remunerasi yang terintegrasi dengan manajemen kinerja. d. Strategi pengadaan dan kontrak menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian target program kerja organisasi. e. Fungsi ULP sudah sebagai konsultan pengadaan bagi organisasi agar kinerja pengadaan selalu meningkat. f. Organisasi secara keseluruhan telah menerapkan kerangka manajemen kinerja, yang akan digunakan sebagai pertimbangan keputusan strategis dan secara periodik dikaji untuk perbaikan berkelanjutan. g. Kebutuhan teknologi informasi sebagai alat bantu strategis untuk meningkatkan kapabilitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa. Informasi pengadaan barang/jasa
23
24
digunakan untuk prakiraan atau prediksi dini dalam pengadaan barang/jasa strategis. h. SOP pengelolaan risiko sudah diterapkan dan berjalan di seluruh bagian organisasi dan menjadi basis pengambilan keputusan strategis.
i. Pemimpin organisasi yang unggul dalam mengelola perubahan untuk perbaikan berkelanjutan. Etika pengadaan sudah menjadi kebanggaan yang diakui pemangku kepentingan di luar organisasi. 2.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 2.4.1 Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedang sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ada dua jenis populasi yakni populasi terbatas dan populasi tak terbatas (tak berhingga). Populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya, sedangkan populasi tidaak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasanya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. a. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. b. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda (bervariasi) sehingga perlu ditetapkan batasbatasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitasif.
24
25
Hasil dari obyek pada populasi yang diteliti harus dianalisis untuk ditarik kesimpulan dan kesimpulan itu belaku untuk seluruh populasi. 2.4.2 Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. (Riduwan, 2008). Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan obyek yang diamati atau diteliti. Ukuran dan keragaman sampel yang baik tidaknya sampel yang diambil. 2.4.3 Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Ada dua macam teknik pengambilan sampel, yakni probability sampling dan non probability sampling. a. Probabilty Sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terdiri dari : i.
Simple Random Sampling yakni pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan metode acak terhadap anggota populasi dikarenakan anggota populasi yang homogen
ii.
Proportionate Stratified Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional.
iii.
Disproportionate Stratified Random Sampling yakni pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata namun sebagian ada yang kurang proporsional pembagianya.
25
26
iv.
Area Sampling (Sampling Daerah atau Wilayah) adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah geografis yang ada.
b. Non Probability Sampling Adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota untuk dijadikan anggota sampel. Yang termasuk teknik sampling ini antara lain : i.
Sampling Sistematis yakni pengambilan sampel didasarkan atas urutan dari popluasi yang telah diberi nomor urut atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam.
ii.
Sampling Kuota adalah teknik penentuan sampel dari populasi yag mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jatah (kuota) yang ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
iii.
Sampling Aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontan.
iv.
Purposive sampling atau sampling pertimbangan yaitu teknik sampling yang digunakan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dimana sampel diambil berdasarkan kapasitasnya dalam populasi.
v.
Sampling Jenuh adalah teknik sampling dimana menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, disebut juga dengan istilah sensus.
vi.
Snowball Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggali sampel lebih banyak berdasarkan sampel awal sehingga jumlah sampel bertambah.
26
27
2.5. Teknik Pengumpulan Data Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomenafenomena alam maupun sosial yang diamati. Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah
variabel-variabel
penelitian
yang
ditetapkan.
Berdasarkan
teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian terdiri dari : 1. Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, kemampuan intelektual atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Adapun beberapa tes intsrumen pengumpul data, atara lain : a. Tes kepribadian (personal test) b. Tes bakat (talent test) c. Tes prestasi (Achievement test) d. Tes intelektual e. Tes sikap (attidude test) 2. Kuisioner Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan responden. Di samping cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar, dan tersebar di wilayah yang luas. Yang termasuk kuisioner antara lain : a. Kuisioner terbuka (tidak berstruktur) adalah kuisioner yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. 27
28
b. Kuisioner tertutup (berstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda silang (x) atau tanda check list (√). Check list atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. 3. Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan lebih mendalam pada responden yang jumlah sedikit. Sutrisno (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan juga kuisioner adalah sebagai berikut: a. Responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya. b. Responden dapat dipercaya. c. Responden dan peneliti memiliki interpretasi yang sama tentang pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan sifat pertanyaan wawancara dapat dibedakan : a. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama. b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
28
29
Melakukan wawancara yang dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun dengan pesawat telepon akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu harus memahami situasi dan kondisi responden. 4. Observasi Sutrisno (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari perbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan penggunaan responden kecil. Dari segi pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi : a. Observasi berperan serta, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati b. Obesrvasi non partisipan, peneliti hanya sebagai pengamat independen 5. Dokumentasi Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan film dokumenter dan data lain yang relevan. 6. Rating Scale (Skala Bertingkat) Rating Scale adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berisi skala yang bertingkat yang harus dipilih dengan cara melingkari (0). Pada rating scale, data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
29
30
2.6 Skala Pengukuran 2.6.1 Jenis Skala Pengukuran Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Jenis -jenis skala pengukran ada empat yaitu : 1. Skala Nominal Skala nominal yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau fungsi bilangan hanya sebagai symbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh data nominal : Jenis kulit: Hitam(1), Kuning(2), Putih(3), angka 1, 2, 3 hanya sebagai label saja. 2. Skala Ordinal Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Contoh : Mengukur tingkat prestasi 3. Skala Interval Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contoh : Skor ujian perguruan tinggi, A, B, C, D dan E 4. Skala Ratio Skala ratio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya umur manusia dan ukuran timbangan keduanya tidak memiliki angka nol negatif. 2.6.2 Tipe Skala Pengukuran Para ahli sosiologi membedakan dua tipe skala pengukuran menurut gejala social yang di ukur, yaitu: 30
31
1. Skala pengukuran untuk mengukur perilaku susila dan kepribadian. Termasuk dalam tipe ini adalah: skala sikap, skala moral, test karakter, Skala partisipasi sosial. 2. Skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Termasuk tipe ini adalah: skala sikap, skala mengukur status
sosial
ekonomi,
lembaga-lembaga
swadaya
masyarakat,
kemasyarakatan, kondisi rumah tangga dan lain - lain. Perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi, maka instrumen penelitian akan lebih menekankan pada pengukuran skala sikap, yangn menggunakan skala sikap. Bentuk - bentuk skala sikap yang sering dipergunakan dalam melakukan penelitian ada 5 macam yaitu: 1. Skala Likert Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indkator - indikator yang akan diukur. Akhirnya indikator indikator yang terukur dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: Sangat Tinggi/Sangat Penting/Sangat Benar
:5
Tinggi/Penting/Benar
:4 31
32
Cukup Tinggi/cukup penting/cukup benar
:3
Rendah/kurang penting/salah
:2
Rendah sekali/tidak penting/sangat salah
:1
2. Skala Guttman Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas, jelas dan konsisten. Misalnya, yakin-tidak yakin, ya-tidak, benarsalah, positif-negatif dan lain sebagainya. 3. Skala Simantict Defferensial Skala Deferensial Semantic atau skala perbedaan semantic berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub), seperti panas-dingin, popular-tidak popular dan sebagainya. 4. Rating Scale Dalam Rating Scale data mentah yang di dapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif 5. Skala Thurstone Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda- beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai ntara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. 2.7 Analisis Faktor Faktor analisis termasuk variasi seperti analisis komponen dan faktor analisis umum adalah pendekatan statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan diantara beberapa variabel dan menjelaskan variabel – variabel ini dalam keadaan umumnya berdasarkan dimensi (faktor). Tujuannya adalah untuk mencari cara menyingkat informasi yang terdapat dalam beberapa 32
33
variabel asal menjadi serangkaian variabel yang lebih kecil (faktor) dengan meminimalkan kehilangan informasi. Faktor analisis adalah salah satu keluarga analisis multivariat yang bertujuan untuk meringkas atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi beberapa variabel atau dimensi baru, akan tetapi variabel atau dimensi baru yang terbentuk tetap mampu mempresentasikan variabel utama. Dalam analisis faktor dikenal ada dua pendekatan utama, yaitu exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis. Kita menggunakan exploratory factor analysis bila banyaknya faktor yang akan terbentuk tidak ditentukan terlebih dahulu. Sebaliknya confirmatory factor analysis digunakan apabila faktor yang terbentuk telah ditetapkan terlebih dahulu (Sofyan dan Kurniawan, 2009). Secara prinsip, analisis faktor mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah variabel – variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal (Santoso, 2012). Oleh karena prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi asumsi terkait dengan korelasi yang akan digunakan (Santoso, 2012) antara lain: 1. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya diatas 0,5. 2. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain, justru harus kecil. Pada SPSS,deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan Anti-Image Correlation. 3. Pengujian seluruh matrik korelasi (korelasi antar variabel) yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity atau Measure Sampling
33
34
Adequancy (MSA). Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel. Berikut tahapan analisis faktor adalah sebagai berikut (Santoso, 2012) : 1. Menilai variabel yang layak Tahap pertama pada analisis faktor adalah menilai mana saja variabel yang dianggap
layak
(appropriateness)
untuk
dimasukkan
dalam
analisis
selanjutnya.Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada, kemudian pada variabel – variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian . Logika pengujian adalah jika sebuah variabel memang mempunyai kecendrungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, maka variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya, variabel dengan korelasi yang lemah dengan variabel lain cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu. Beberapa pengukuran yang dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan, angka KMO and Bartlett’s test dan nilai MSA ( Measure of Sampling Adequancy ) a. Kaiser Meyer Oikin (KMO) Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan. Nilai KMO harus lebih besar dari 0,5 dengan signifikansi < 0,05 memberikan indikasi bahwa korelasi diantara pasangan variabel dapat dijelaskan oleh variabel lainnya, sehingga analisis faktor layak digunakan. Sebaliknya nilai KMO yang lebih kecil dari 0,5 memberikan indikasi bahwa korelasi diantara pasangan-pasangan variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya sehingga analisis faktor tidak layak digunakan.
34
35
b. Measure of Sampling adequacy (MSA) Tujuan pengukuran MSA adalah untuk menentukan apakah proses pengambilan sampel telah memadai atau tidak. Angka MSA berkisar antara 0 sampai 1 dengan kriteria yang digunakan sebagai interpretasi adalah: 1. Jika MSA = 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. 2. Jika MSA > 0,5, maka variabel tersebut dapat diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 3. Jika MSA < 0,5 variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.(Santoso, 2012) 2. Susun ekstraksi variabel Setelah sejumlah variabel terpilih maka dilakukan ekstraksi terhadap variabel variabel tersebut sehingga terbentuk beberapa kelompok faktor. Metode yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA). Penentuan terbentuknya jumlah kelompok faktor dilakukan dengan melihat nilai eigen ( Eigenvalue ) yang menyatakan kepentingan relatif masing - masing faktor dalam menghitung varian dari variabel - variabel yang dianalisis. Eigenvalue dibawah 1 tidak dapat digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 3. Rotasi kelompok faktor Setelah faktor – faktor terbentuk, dengan sebuah faktor berisi sejumlah variabel, mungkin saja sebuah variabel sulit untuk ditentukan akan masuk ke dalam faktor yang mana. Atau, jika yang terbentuk dari proses factoring hanya satu faktor, bisa saja sebuah variabel diragukan apakah layak dimasukkan dalam faktor yang terbentuk atau tidak. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dilakukan proses rotasi pada faktor yang terbentuk, sehingga memperjelas posisi sebuah variabel, apakah 35
36
dimasukkan pada faktor yang satu atau kefaktor lainnya. Beberapa metode rotasi yang popular dilakukan: a. Orthogonal Rotation, yakni memutar sumbu 90°. Proses rotasi dengan metode orthogonal masih bisa dibedakan menjadi: Quartimax,Varimax dan Equimax. b. Oblique Rotation, yakni memutar sumbu ke kanan, namun tidak harus 90°. Poroses rotasi dengan metode oblique masih bisa dibedakan menjadi oblimin, promax, orthoblique dan lainnya. Metode varimax adalah metode yang paling sering digunakan dalam praktik. 4. Menamakan kelompok faktor Pada tahap ini, faktor yang terbentuk diberi nama berdasarkan kecenderungan korelasi antar variabel pembentuknya dimana faktor-faktor yang terbentuk diberikan nama berdasarkan faktor loading suatu variabel terhadap faktor terbentuknya. 2.8. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengumpulan Data Instrumen penelitian harus berkualitas yang sudah distandarkan sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan realibilitas. Sebelum instrument/alat ukur digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, maka perlu dilakukan uji coba kuesioner untuk mencari kevalidan dan reliabilitas alat ukur tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Instrumen yang reliabel berarti instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 36
37
kuesioner tersebut. Sedangkan suatu kuisioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan realibel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan realibel. Jadi instrumen yang valid dan realibel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan realibel Pengujian validitas dan reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah angket, apakah isi dari butir pertanyaan tersebut sudah valid dan reliabel. Analisis dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu, baru diikuti oleh uji reliabilitas. Jadi jika sebuah butir tidak valid, baru otomatis dibuang. Butir-butir yang sudah valid baru kemudian secara bersama diukur reliabilitasnya. 2.8.1 Uji Validitas Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total). Perhitungn dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation.(Priyatno, 2010)
37
38
Pada uji validitas dengan menggunakan Corrected Item-Total Correlation dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor total item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). Atau dengan kata lain, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total tetapi skor total ini tidak termasuk skor item yang akan dihitung. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a. Jika Rhitung > Rtabel maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) b.
Jika Rhitung < Rtabel
maka instrumen atau item pertanyaan tidak
berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) (Priyatno, 2010) Ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ( -1 ≤ r ≤ +1 ) : 1. Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna 2. r = 0 artinya tidak ada korelasi 3. r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dalam kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r), yaitu sebagai berikut : Antara 0,800 sampai dengan 1,000
: sangat tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,799
: tinggi
Antara 0,400 sampai dengan 0,599
: cukup tinggi
Antara 0,200 sampai dengan 0,399
: rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,199
: sangat rendah (tidak valid)
(Riduwan, 2010 ).
38
39
Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Untuk pembahasan ini dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan kriteria r kritis pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Tabel 2.1 Nilai – Nilai r Product Moment Taraf Signifikan 5% N
Taraf Signifikan
N
Taraf Signifikan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5% 0,997 0,950 0,878 0,811 0,754 0,707 0,688 0,632 0,602 0,576 0,553 0,532 0,514 0,497 0,482 0,468 0,458 0,444 0,433 0,423 0,413 0,404 0,396 0,388
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
5% 0,381 0,374 0,387 0,361 0,355 0,349 0,344 0,339 0,334 0,329 0,325 0,320 0,316 0,312 0,308 0,304 0,301 0,297 0,294 0,291 0,288 0,284 0,281 0,279
Taraf N
Signifikan
56 60 65 70 75 80 85 90 95 100 125 150 175 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
5% 0,263 0,254 0,244 0,235 0,227 0,220 0,213 0,207 0,202 0,195 0,176 0,159 0,148 0,138 0,113 0,098 0,088 0,080 0,074 0,070 0,065 0,062
Sumber: Sugiyono, 2011 Signifikansi artinya meyakinkan atau berarti, dalam penelitian mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi (tidak ada generalisasi) atau hanya berlaku pada sampel saja. Tingkat
39
40
signifikansi 5% atau 0,05 artinya kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikit-dikitnya 95% (tingkat kepercayaan). Atau dengan kata lain kita percaya bahwa 95% dari keputusan untuk menolak hipotesa yang salah dan benar. Ukuran 0,05 atau 0,01 adalah ukuran yang umum sering digunakan dalam penelitian. Taraf kesalahan yang lebih kecil atau lebih teliti biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian tertentu, misalnya untuk meneliti makanan, minuman atau obat.(Priyatno, 2010) Berikut kurva yang menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis :
Sumber : Priyatno, 2010 Gambar 2.3 Kurve Normal Daerah Penerimaan dan Penolakan 2.8.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah keandalan/konsistensi alat ukur (keajegan alat ukur) tersebut dalam mengukur apa yang hendak diukur, artinya kapanpun alat ukur itu digunakan akan memberikan hasil yang sama. Sehingga reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang
40
41
berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya bisa dilakukan dengan cara: 1.
Repeated Measure atau ukur ulang. Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu berbeda, dan kemudian dilihat apakah dia tetap konsisten dengan jawabannya. Jadi kuesioner diberikan beberapa kali kepada responden.
2.
One short atau sekali saja. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Ada beberapa metode pengujian reliabilits diantaranya metode tes ulang,
formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan cara one-short dengan menggunakan skala Likert. Sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah Cronbach’s Alpha dengan rumus :
ݎଵଵ = ቀ ቁ ቀ1 − ିଵ
∑ ௦ ௦
ቁ
dimana: ݎଵଵ = Reliabilitas instrumen ∑ ݏ = jumlah varians skor tiap item ݏ௧
= jumlah varians
k
= Jumlah item Metode Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach 0 sampai
1. Jika skala itu dikelompokan kedalam lima kelas dengan ring yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
41
42
1.
Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel
2.
Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel
3.
Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel
4.
Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
5.
Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel (Triton, 2005) Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode alpha Cronbach untuk
menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak, dengan memanfaatkan bantuan dari software SPSS yang mampu melakukan perhitungan lebih cepat dan akurat. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach ≥ 0,6.
42
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Rancangan Penelitian Latar Belakang : Tingkat Kematangan ULP Kabupaten Badung
-
Permasalahan : Faktor - faktor apa yang mempengaruhi ? Di tingkat manakah kematangan (maturity) ULP Kabupaten Badung ?
Kajian Literatur: Teori - teori pendukung penelitian yang relevan
- Identifikasi populasi dan sampel - Inventarisasi variabel pembentuk faktor
Desain Kuesioner
Studi Pendahuluan (pilot study)
Tidak
Data Valid dan Reliabel Ya Penyebaran kuesioner dan Pengumpulan data
- Analisis Deskriptif - Analisis Faktor
Kesimpulan
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian
43
44
3.2
Data Penelitian ini memerlukan data yang akan dipakai untuk dianalisis, yang
selanjutnya digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung. Data tersebut didapat dari literatur terkait tingkat kematangan suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP), landasan hukum pendirian ULP Kabupaten Badung termasuk struktur organisasi dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan Kabupaten Badung, SOP (standar operation procedure) ULP Kabupaten Badung terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, laporan-laporan kegiatan ULP Kabupaten Badung. Data juga diperoleh melalui jawaban respoden terhadap kuesioner yang disebarkan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ULP Kabupaten Badung dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung 3.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada anggota ULP Kabupaten Badung. Sesuai dengan salah satu agenda sebagai ULP percontohan nasional yakni melakukan penilaian diri (self assessment) terkait tingkat kematangannya (maturity levels) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, kuesioner didesain dan disebarkan kepada anggota ULP Kabupaten Badung. Dengan mempertimbangkan kecukupan informasi yang dimiliki, ditetapkan responden untuk penelitian ini adalah 50 (lima puluh orang) yang secara kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintah Kabupaten Badung.
44
45
Berikut responden penelitian ini : 1. Kepala ULP Kabupaten Badung : 1 orang. 2. Sekretaris ULP Kabupaten Badung : 1 orang. 3. Kepala Bidang Administrasi ULP Kabupaten Badung : 1 orang. 4. Kepala Bidang Perencanaan ULP Kabupaten Badung : 1 orang. 5. Kepala Bidang Hukum dan Sanggah ULP Kabupaten Badung : 1 orang. 6. Kelompok Kerja ULP Kabupaten Badung : 45 orang. 3.4
Identifikasi Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan kajian literatur maupun bahan kajian serta mengikuti seminar Penilaian Tingkat Kematangan (Maturity Levels Assesment) dan Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diadakan oleh LKPP di Lombok Nusa Tenggara Barat dari tanggal 22-23 Januari 2014. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
Kabupaten
Badung,
selanjutnya
ditetapkan
variabel
penelitiannya dengan terlebih dahulu menetapkan faktor yang digunakan sebagai karakteristik tolak ukur dalam penentuan tingkat kematangan ULP. Terdapat 9 (sembilan) karakteristik penentu tingkat kematangan ULP. Selanjutnya ditetapkan unsur-unsur yang termasuk dalam masing-masing karakteristik tingkat kematangan ULP tersebut. Dari masing-masing karakteristik tersebut diuraikan sejumlah variabel yang berpengaruh. Ada pun uraian variabel ditetapkan sebagai berikut : 1. Perencanaan keanggotaan ULP 2. Rekrutmen keanggotaan ULP 45
46
3. Kaderisasi keanggotaan ULP 4. Adanya tim evaluator keanggotaan ULP 5. Kondisi tingkat kompetensi anggota ULP 6. Pelatihan teknis dan pendidikan anggota ULP 7. Studi banding anggota ULP 8. Peta jalur karir anggota ULP 9. Pola
insentif
anggota
ULP
terkait pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) 10. Strategi dan perencanaan PBJ 11. Pelaksanaan dan pengendalian PBJ 12. Kedudukan dan posisi ULP 13. Peran ULP 14. Perencanaan manajemen kinerja dalam PBJ 15. Pelaksanaan dan pengendalian manajemen kinerja dalam PBJ 16. Adanya tim penilai kinerja dalam PBJ 17. Penggunaan TI dalam PBJ 18. Pengelolaan data dan dalam PBJ 19. Sarana dan prasarana TI 20. Pemahaman dan identifikasi resiko PBJ 21. Pengendalian resiko pelaksanaan PBJ 22. Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum 23. Kolaborasi para pihak pelaksana PBJ 24. Kepemimpinan dalam organisasi PBJ 25. Penerapan pakta integritas dalam PBJ
46
47
3.5
Instrumen Penelitian Penelitian menggunakan instrumen berupa kuesioner dengaan 2 jenis
kuesioner kepada pihak yang langsung melakukan tugas pokok serta fungsi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan di ULP. Kuesioner terdiri dari empat bagian antara lain : a. Penjelasan singkat mengenai latar belakang dan tujuan penelitian b. Data responden c. Daftar pernyataan/variabel yang diperkirakan bisa mempengaruhi kematangan Unit Layanan (ULP) Kabupaten Badung. d. Daftar pilihan tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. Pengukuran untuk mengetahui tingkat pengaruh pernyataan/variabel dilakukan dengan skala likert dengan lima alternatif jawaban untuk menentukan tingkat pengaruh dari variabel terhadap kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung, yaitu : 1 = Rendah sekali 2 = Rendah 3 = Sedang 4 = Tinggi 5 = Tinggi Sekali Sedangkan untuk pengukuran tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung digunakan skor dengan gambaran kondisi masing-masing pernyataan/variabel sesuai tingkat kematangan yang ditentukan IPM2. Ada pun skor tingkat kematangan (maturity levels) tersebut ditetapkan sebagai berikut : 47
48
1 = Reactive 2 = Compliance 3 = Proactive 4 = Performed 5 = Sustained 3.6 a.
Pengumpulan dan Pengolahan Data Uji Validitas dan Reliablitas Instrumen Sebelum dilakukan penyebaran kuisioner ke seluruh responden, terlebih
dahulu dilakukan studi pendahuluan (pilot study) sebagai uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke sebagian responden. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan pernyataanpernyataan yang yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabelvariabel terhadap tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung. Untuk menguji validitas, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan analisis Corrected Item-Total Correlation. Jawaban responden (dalam bentuk skala likert dari 1 sampai 5) dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. Uji reliabilitas menggunakan cara one-short dengan menggunakan skala Likert. Sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah Alpha Cronbach. Pada penelitian ini perhitungan validitas dan realibilitas dilakukan dengan memanfaatkan bantuan dari software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
48
49
b.
Input Data Setelah didapat instrumen pengumpulan data yang valid dan reliabel, maka
selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan penyebaran kuisioner dan input data. Input data dilakukan dengan memasukkan data yang didapat dari responden ke dalam program (SPSS). c.
Analisis Faktor Pada penelitian ini dipakai analisis faktor sebagai alat analisis data, dengan
menggunakan alat bantu program (SPSS), dengan tahapan - tahapan : 1. Tabulasi data hasil kuesioner pada data view program SPSS 2. Pembentukan matrik korelasi 3. Menentukan jumlah faktor ( Ekstraksi faktor ) 4. Rotasi faktor 5. Penamaan faktor. d.
Analisis data terkait tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung. Terkait tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung saat penelitian ini
dilaksanakan, diberikan kuesioner B. Pengolahan data dilakukan dengan memberi skor/bobot sesuai dengan pilihan responden terhadap posisi tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung berdasarkan pilihan yang diberikan tergantung variabel/pernyataan yang diberikan. Sesuai kategori tingkat kematangan (maturity levels) ULP yang ditetapkan dengan IPM2 terdapat 5 (lima) tingkat kematangan. Batasan kelima tingkat kematangan ini ditetapkan sebelum dilakukan pengumpulan dan pengolahan data. Sehingga penetapan batasan tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung berdasarkan jawaban responden. Hal ini dilakukan karena sesuai tujuan dari penilaian (assessment) ini 49
50
yakni untuk mengetahui kondisi kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung saat ini. Hasil yang diperoleh tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan pengembangan ULP Kabupaten Badung. Untuk menentukan tingkat kematangan tersebut digunakan skor yang merupakan nilai rata-rata hasil kuesioner, dimana ditetapkan dengan 5 tingkat rentang nilai yakni sebesar sebagai berikut : Nilai rentang =
=
ୗ୩୭୰ ୣ୰୲୧୬୧ – ୗ୩୭୰ ୣ୰ୣ୬ୢୟ୦ ୳୫୪ୟ୦ ୲୧୬୩ୟ୲
ହିଵ ହ
= 0,8
Sehingga ditetapkan batas rentang tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung adalah : 1. Skor
1 – 1,8
: Reactive
2. Skor >1,8 – 2,6 : Compliance 3. Skor >2,6 – 3,4 : Proactive 4. Skor >3,4 – 4,2 : Performed 5. Skor >4,2 – 5 : Sustained.
50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan anggota ULP Kabupaten Badung yang berjumlah 50 responden. Terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang serta Pokja ULP Kabupaten Badung. 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 4.2.1 Uji Validitas Instrumen Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuisioner yang disusun tersebut telah valid. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan (pilot study) kepada sebagian responden. Pengujian dilakukan dengan menghitung serta membandingkan korelasi antara nilai tiap variabel/item pernyataan dengan skor total variabel. Uji ini dilakukan dengan mengambil 30 sampel responden di atas dengan taraf signifikansi 5 persen. Perhitungan ini menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson Product Moment. Kriteria pengujian adalah, jika Rhitung≥Rtabel maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Dan jika Rhitung< Rtabel
maka instrumen atau item pernyataan tidak
berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). Dengan jumlah responden 30 diperoleh Rtabel = 0,361 dan jumlah variabel (pernyataan) 25 buah diperoleh hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.
51
52
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen No
Variabel
Rhitung
X1
Perencanaan keanggotaan ULP
X2
Sistem rekrutmen anggota ULP
X3
Kaderisasi keanggotaan ULP
X4
Adanya Tim Evaluator keanggotaan ULP
X5
Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP
X6 X7
Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP Studi banding anggota ULP
X8
Peta jalur karir anggota ULP
X9
Pola insentif anggota ULP
X10
Strategi dan Perencaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah X11 Pelaksanaan dan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah X12 Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD X13 Peran ULP dalam pelaksanaan APBD X14 X15
X16 X17 X18 X19 X20
Perencanaan manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan & Pengendalian manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ Penggunaan teknologi informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengelolaan data & informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarana dan prasarana TI Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
52
Rtabel
Keterangan
0,915
0,361
Valid
0,889
0,361
Valid
0,926
0,361
Valid
0,898
0,361
Valid
0,909
0,361
Valid
0,880
0,361
Valid
0,923
0,361
Valid
0,927
0,361
Valid
0,871
0,361
Valid
0,901
0,361
Valid
0,921
0,361
Valid
0,946
0,361
Valid
0,915
0,361
Valid
0,894
0,361
Valid
0,929
0,361
Valid
0,897
0,361
Valid
0,895
0,361
Valid
0,946
0,361
Valid
0,926
0,361
Valid
0,894
0,361
Valid
53
Lanjutan Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen No X21 X22 X23 X24 X25
Variabel
Rhitung
Pengendalian resiko Pengadaan Barang/Jasa Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum Kolaborasi para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa Kepemimpinan organisasi dalam Pengadan Barang/Jasa Penerapan pakta integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Rtabel
Keterangan
0,907
0,361
Valid
0,917
0,361
Valid
0,880
0,361
Valid
0,897
0,361
Valid
0,930
0,361
Valid
Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 25 variabel yang diteliti menghasilkan korelasi yang terkecil sebesar 0,871 dan korelasi terbesar adalah 0,946 sedangkan Rtabel sebesar 0,361. Rtabel dicari pada signifikansi 5%, dengan jumlah data (n) sebanyak 30. Ini berarti seluruh faktor mempunyai nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel. Dari hasil uji validitas dapat diketahui bahwa pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner dalam penelitian ini adalah valid sehingga dapat dilaksanakan ke proses analisis selanjutnya. 4.2.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dengan menggunakan koefesien Alpha Cronbach yaitu koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya instrumen dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Nilai suatu instrumen dikatakan andal/ reliable jika nilai Alpha Cronbach ≥ 0,6. Dari hasil perhitungan didapatkan koefesien Alpha Cronbach adalah sebesar 0,992.
53
54
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.992
25
Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran dengan kuesioner tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Sehingga kuesioner sudah bisa digunakan sebagai instrumen penelitian ini. Selengkapnya, hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2 4.3 Analisis Deskriptif Penelitian ini hanya akan dilakukan analisis deskriptif terhadap jawaban dari total 50 responden meliputi gambaran pendapat responden terhadap tingkat pengaruh pernyataan terhadap tingkat kematangan (maturity levels). Ringkasan statistik yang dihasilkan adalah:
Rata-rata (mean), Modus, Median, Standar
Deviasi dan Frekuensi. Hasil deskripsi data penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. 4.4 Analisis Penilaian Responden berdasarkan Analisis Faktor Menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan analisis faktor, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. Analisis faktor dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
54
55
1. Menilai variabel yang layak Menilai variabel-variabel penelitian yang sudah teridentifikasi sebanyak 25 variabel apakah layak untuk dilakukan analisis selanjutnya dilakukan dengan sejumlah pengujian dengan alat uji KMO and Bartlett’s test of sphericity dan Anti-Image Matrics. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diidentifikasikan variabel-variabel saling berhubungan dari 25 variabel yang diteliti. Variabel yang tidak saling berhubungan dengan variabel yang lain dikeluarkan dari analisis. Untuk menguji bahwa 25 variabel saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari nilai besaran Bartletts Test of Sphericity adalah dengan Significance yang lebih kecil dari 0,05, nilai Keyser-MeyerOlkim (KMO) > 0,5 dan uji Measure of Sampling Adequancy (MSA) dengan nilai > 0,5 dari hasil analisa diperoleh : a) Nilai Keyser-Meyer-Olkim (KMO) and Bartllet’s test of sphericity adalah sebesar 0,792 sudah di atas 0,5 dengan signifikansi jauh di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). Ini menunjukkan kecukupan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah sudah layak karena nilai KMO > 0,5 (disajikan dalam Tabel 4.3) Tabel 4.3 Nilai KMO dan Bartlett’s Test KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Approx. Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity
.792 1749.361
df
300
Sig.
.000
55
56
b) Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) Pada Anti-Image Matrics khususnya pada angka korelasi yang bertanda
a
(arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah) pada Lampiran 6. menunjukkan nilai MSA dari variabel. Hasil analisis diperoleh bahwa 25 faktor yang dianalisis telah memenuhi syarat memenuhi persyaratan yaitu nilai MSA > 0,5. Jadi tidak diperlukan lagi uji faktor untuk yang selanjutnya. Nilai MSA disajikan pada Tabel 4.4 di bawah ini. Tabel 4.4 Nilai MSA No
Variabel
MSA
X1
Perencanaan keanggotaan ULP
0,859
X2
Sistem rekrutmen anggota ULP
0,814
X3
Kaderisasi keanggotaan ULP
0,891
X4
Adanya Tim Evaluator keanggotaan ULP
0,684
X5
Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP
0,754
X6
0,738
X7
Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP Studi banding anggota ULP
X8
Peta jalur karir anggota ULP
0,736
X9
Pola insentif anggota ULP
0,873
X10 Strategi dan Perencaaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah X11 Pelaksanaan dan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah X12 Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD X13 Peran ULP dalam pelaksanaan APBD
56
0,818
0,782 0,775 0,764 0,846
57
Lanjutan Tabel 4.4 Nilai MSA No
Variabel
MSA
X14
Perencanaan manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan & Pengendalian manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ Penggunaan teknologi informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengelolaan data & informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarana dan prasarana TI
0,700
X15 X16 X17 X18 X19 X20
Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa X21 Pengendalian resiko Pengadaan Barang/Jasa X22
Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum
Kolaborasi para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa X24 Kepemimpinan organisasi dalam Pengadan Barang/Jasa X25 Penerapan pakta integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah X23
2.
0,715 0,720 0,846 0,819 0,903 0,815 0,694 0,779 0,810 0,865 0,801
Susun ekstraksi variabel untuk menentukan jumlah faktor Jumlah faktor ditentukan dari nilai eigen value. Semakin besar nilai eigen value sebuah faktor, menunjukkan semakin resprensentatifnya dalam mewakili sejumlah variabel. Eigen value harus lebih besar atau sama dengan 1. Eigen value dibawah 1 tidak dapat digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Dengan metode Principal Component Analysis (PCA) diperoleh 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. Ketiga faktor dapat menjelaskan semua varian yang ada dalam data sebesar 85,328 %. Dengan jumlah persentase sebesar 85,328% 57
58
yang
mana
mendekati
100%,
menunjukkan
bahwa
variabel-variabel
pembentuk berkaitan erat satu sama lain. Pengelompokkan variabel tersebut telah mampu menerangkan tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. Ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 yang diambil dari Lampiran 6 dengan hanya menampilkan eigen value yang lebih besar dari 1. Tabel 4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung Percent of Commulative of Faktor Eigen Value Variance Variance
3.
1
12,063
48,253
48,253
2
5,503
22,011
70,265
3
3,766
15,063
85,328
Rotasi Kelompok Faktor Rotasi kelompok faktor adalah penyederhanaan matrik variabel yang memiliki struktur yang cukup sulit untuk diinterprestasikan. Untuk mempermudah interprestasi faktor, matriks variabel ditranformasikan ke dalam matrik yang lebih sederhana dengan rotasi variabel pembentuk faktor. Dalam penelitian ini rotasi variabel menggunakan rotasi Varimax, karena akan mempermudah menginterpretasinya. Hasil rotasi variabel pembentuk faktor dapat dilihat pada Tabel 4.6 yang diambil dari Lampiran 7 dengan mengelompokkan variabel ke dalam kelompok faktor dan mengurutkan dari loading factor tertinggi ke terendah.
58
59
Tabel 4.6 Hasil Rotasi Pembentuk Faktor dengan Rotasi Varimax No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Variabel
Faktor
Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD (X12) Peran ULP dalam pelaksanaan APBD (X13) Strategi dan perencanaan PBJ pemerintah (X10) Pelaksanaan dan pengendalian PBJ pemerintah (X11) Kolaborasi para pihak dalam proses PBJ pemerintah (X23) Kepemimpinan organisasi dalam PBJ pemerintah (X24) Penerapan pakta integritas dalam PBJ pemerintah (X14) Pola insentif anggota ULP (X9) Peta jalur karir anggota ULP (X8) Sistem rekrutmen keanggotan ULP (X2) Perencanaan keanggotaan ULP (X1) Kaderisasi keanggotaan ULP (X3) Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP (X6) Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP (X5) Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ pemerintah (X17) Pengelolaan data&informasi PBJ pemerintah (X18) Sarana dan prasarana TI (X19)
Eigen Value
Loading Factor
Percent of Variance
0,942 0,940 0,923 0,911
I
12,063
0,897
48,253
0,895 0,868 0,867 0,866 0,855 0,934 0,916 0,907 0,898 0,896 II
5,503
22,011 0,896 0,895
Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan PBJ pemerintah Pengendalian resiko PBJ pemerintah (X21)
0,867 0,857
59
60
Lanjutan Tabel 4.6 Hasil Rotasi Faktor dengan Rotasi Varimax No 20 21
22 23 24
25
Variabel
Faktor
Perencanaan manajemen kinerja PBJ pemerintah (X14) Pelaksanaan & pengendalian manajemen kinerja PBJ pemerintah (X15) Adanya tim evaluator keanggotaan ULP (X14) Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum (X22) Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ (X16) Studi banding anggota ULP (X7)
Eigen Value
Loading Factor
Percent of Variance
0,921 0,920
III
3,766
0,891 15,063 0,887 0,886
0,885
Interpretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan variabel yang memiliki loading factor ≥ 0,5. Variabel dengan loading factor dibawah 0,5 dikeluarkan dari model. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ke-25 variabel memiliki loading factor di atas 0,5. Keseluruhan variabel tersebut tersebar ke dalam 3 (lima) kelompok faktor, dengan total varian 85,328 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok faktor yang terbentuk mampu menjelaskan tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung sebesar 85,328 %. Penjelasan masing-masing faktor adalah sebagai berikut: (a) Faktor Pertama Kelompok pertama terdiri dari 10 (sepuluh) variabel dengan nilai eigen value sebesar 12,063. Nilai percent of variance dari kesepuluh faktor tersebut adalah sebesar 48,253 persen. Ini berarti kesepuluh faktor tersebut dapat menjelaskan tingkat pengaruhnya terhadap kematangan (maturity) ULP Kabupaten Badung sebesar 48,253 persen. Loading factor tertinggi ada pada kedudukan dan posisi
60
61
ULP dalam pelaksanaan APBD senilai 0,942 dan dengan loading factor terendah senilai 0,855 adalah sistem rekrutmen keanggotaan ULP. (b) Faktor Kedua Faktor kedua terdiri dari 9 (sembilan) variabel dengan nilai eigen value sebesar 5,503. Nilai percent of variance dari kesembilan faktor tersebut adalah sebesar 22,011 persen. Ini berarti kesembilan faktor tersebut dapat menjelaskan tingkat pengaruhnya terhadap kematangan (maturity)
ULP Kabupaten Badung
sebesar 22,011 persen. Dengan variabel dengan loading factor tertinggi senilai 0,934 yakni perencanaan keanggotaan ULP dan terendah senilai 0,857 yaitu Pengendalian resiko PBJ pemerintah. (c) Kelompok Faktor Ketiga Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) variabel dengan nilai eigen value sebesar 3,766. Nilai percent of variance dari kelima variabel adalah sebesar 15,063 persen. Ini menunjukan keenam variabel tersebut menjelaskan tingkat pengaruhnya terhadap kematangan (maturity)
ULP Kabupaten Badung
sebesar 15,063 persen. Dengan variabel dengan loading factor tertinggi senilai 0,921 yakni Perencanaan manajemen kinerja PBJ pemerintah dan terendah senilai 0,885 yaitu Studi banding anggota ULP 4) Menamakan Faktor Penamaan faktor merupakan langkah selanjutnya dari proses analisis faktor.
Faktor yang terbentuk diberi nama berdasarkan kecenderungan
korelasi antar variabel pembentuknya. Tiga Faktor yang telah terbentuk melalui perhitungan di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
61
62
(a) Faktor I (Sinergitas dan Budaya Organisasi ULP Kabupaten Badung) Berdasarkan variabel pembentuknya faktor ini terkait posisi dan kedudukan ULP Kabupaten Badung dalam Pemerintah Kabupaten Badung serta peran ULP Kabupaten Badung dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Badung disesuikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Faktor I ini diberi nama sinergitas dan budaya organisasi organisasi ULP Kabupaten Badung yang terbentuk oleh sepuluh variabel (b) Faktor II (Sumber Daya dan Manajemen Resiko ULP Kabupaten Badung) Faktor ini terbentuk berdasarkan variabel terkait sarana prasarana pendukung ULP Kabupaten Badung dan penerapan manajemen resiko dalam proses PBJ Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (c) Faktor III (Pengembangan Kinerja ULP Kabupaten Badung) Faktor ini terbentuk oleh enam variabel yang berkaitan dengan pengembangan ULP Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengadaaan barang/jasa pemerintah yang berbasis kinerja. 4.5 Hasil Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. Berdasarkan kuesioner Type B yang diberikan secara bersamaan dengan kuesioner Type A yang dianalisis di atas, responden memberikan jawaban terkait tingkat kematangan (matury levels) ULP Kabupaten Badung saat penelitian ini dilakukan. Dengan menghitung skor dari jawaban responden diperoleh posisi tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung sebagaimana mengikuti rentang skor beserta tingkatannya sebagaimana berikut : 62
63
1. Skor
1 – 1,8
: Reactive
2. Skor >1,8 – 2,6 : Compliance 3. Skor >2,6 – 3,4 : Proactive 4. Skor >3,4 – 4,2 : Performed 5. Skor >4,2 – 5
: Sustained.
Tabel 4.7 Tingkat Kematangan ULP Kabupaten Badung No.
Variabel
Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perencanaan keanggotaan ULP Sistem rekrutmen anggota ULP Kaderisasi keanggotaan ULP Adanya Tim Evaluator keanggotaan ULP Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP Studi banding anggota ULP Peta jalur karir anggota ULP Pola insentif anggota ULP Strategi dan Perencaaan PBJ Pemerintah Pelaksanaan dan pengendalian PBJ Pemerintah Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD Peran ULP dalam pelaksanaan APBD Perencanaan manajemen kinerja PBJ Pemerintah Pelaksanaan & Pengendalian manajemen kinerja PBJ Pemerintah Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ Pemerintah Pengelolaan data & informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarana dan prasarana TI Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan PBJ Pemerintah Pengendalian resiko PBJ Pemerintah Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum Kolaborasi para pihak dalam proses PBJ Pemerintah Kepemimpinan organisasi dalam PBJ Pemerintah Penerapan pakta integritas dalam PBJ Pemerintah Jumlah
2,06 2,04 1,96 1,24 2,14 1,92 1,78 3,00 2,74 3,16 3,04 2,00 2,26 2,96 3,02
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
63
1,16 3,04 3,08 2,74 2,30 1,90 2,32 3,12 3,12 2,70 60,88
64
Berdasarkan skor masing-masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Perencanaan keanggotaan ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 2. Sistem rekrutmen keanggotaan ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 3. Kaderisasi anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat compliance. 4. Adanya tim evaluator keanggotaan ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Reactive. 5. Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 6. Pelatihan teknis dan pendidikan anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 7. Studi banding anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 8. Peta jalur karir anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Proactive. 9. Pola insentif anggota ULP Kabupaten Badung berada di tingkat Proactive. 10. Strategi dan perencanaan PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 11. Pelaksanaan dan pengendalian PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 12. Kedudukan dan posisi ULP Kabupaten Badung dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 13. Peran ULP Kabupaten Badung dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Badung berada di tingkat Compliance. 14. Perencanaan manajemen kinerja PBJ pemerintah berada di tingkat proactive. 15. Pelaksanaan dan pengendalian manajemen kinerja PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive.
64
65
16. Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP Kabupaten Badung dalam proses PBJ pemerintah berada di tingkat Reactive. 17. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 18. Pengelolaan data dan informasi PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 19. Sarana dan prasarana teknologi informasi berada di tingkat Proactive. 20. Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan PBJ pemerintah berada di tingkat Compliance. 21. Pengendalian resiko PBJ pemerintah berada di tingkat Compliance. 22. Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum berada di tingkat Compliance. 23. Kolaborasi para pihak dalam proses PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 24. Kepemimpinan organisasi dalam PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. 25. Penerapan pakta integritas dalam PBJ pemerintah berada di tingkat Proactive. Sedangkan untuk tingkat kematangan ULP Kabupaten secara meyeluruh adalah sebagai berikut : Nilai Total 60,88 = = 2,435 Jumlah variabel 25
Dengan skor 2,435 maka tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung adalah Compliance.
65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian analisis tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung dapat disimpulkan hal sebagai berikut : 1.
Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan (maturity levels) sebanyak 3 (tiga) faktor yang dibentuk dari 25 (dua puluh lima) variabel. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut : 1) Faktor Sinergitas dan Budaya Organisasi ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dari 10 (sepuluh) variabel. 2) Faktor Sumber Daya dan Manajemen Resiko ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dari 9 (sembilan) variabel. 3) Faktor Pengembangan Kinerja ULP Kabupaten Badung yang terbentuk dari 6 (enam) variabel.
2.
Tingkat kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung yang diperoleh berdasarkan variabel yang diberikan adalah tingkat Compliance. Hal ini berarti saat ini ULP Kabupaten Badung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah fokus pada tertib administrasi untuk patuh pada aturan.
5.2 Saran Mengacu simpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut : 1. Tingkat kematangan (maturity levels) ULP Badung memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Terutama terkait sinergitas antar stakeholder pengadaaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten Badung. 66
67
Sinergitas ini akan lebih dapat berjalan dengan simultan jika adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta jajaranya terhadap akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Badung dimulai sejak proses penganggaran,
perencanaan,
pelelangan,
pelaksanaan,
evaluasi
serta
pelaporannya. 2. Pengembangan sumber daya ULP Kabupaten Badung baik sumber daya manusia, sarana dan prasarananya, selayaknya dimulai dengan penyusunan peta jalan (road map) pengembangan ULP Kabupaten Badung. Peta jalan (road map) pengembangan ULP Kabupaten Badung ini dapat dimulai dengan membentuk ULP menjadi organisasi yang mandiri. Layaknya mengacu beban kerja serta tingkat kewenangannya ULP Kabupaten Badung selanjutnya dapat berbentuk Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Badung. 3. Peta jalan (road map) pengembangan ULP Kabupaten Badung sebaiknya dipantau serta dilakukan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan oleh suatu tim khusus yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ULP Kabupaten Badung secara keseluruhan. Hal ini akan menjadikan programprogram sehubungan dengan pengembangan ULP Kabupaten Badung akan lebih terarah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
67
68
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia no.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Jakarta: CV.Tamita Utama LKPP. 2012. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Narbuko, C & Achmadi, A. 2010. Metodologi Penelitian. Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara. Nasution, S. 2009. Metodologi Research ( Penelitian Ilmiah ). Cetakan kesebelas. Bandung: PT.Bumi Aksara. Nazir, M. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Priyatno, D. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom Riduwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel - Variabel Penelitian. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta. Riduwan. 2010. Metode & Teknik Menyusun Tesis. Cetakan ke tujuh. Bandung: Alfabeta. Santoso, S. 2012. Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. Sarwono, J. 2009. Statistik itu mudah: Panduan Lengkap Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: CV.Andi Offset. Sofyan, Y & Kurniawan, H. 2009. SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek. Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan ke -18. Bandung: Alfabeta. Sutrisno, H. 1986. Metodelogi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi Thesis dan Desertasi. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Triton. 2005. Terapan Riset Parametik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
68
69
ULP. 2012. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupten Badung. Mangupura: Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung. ULP. 2013. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupten Badung. Mangupura: Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung
69
70
Lampiran 1
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
Kuesioner Penelitian Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung
Responden Yang Terhormat,
Dalam rangka penyusunan tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Teknik Sipil Universitas Udayana, bidang keahlian Manajemen Proyek Konstruksi, saya mohon kepada Bapak / Ibu / saudara / saudari untuk mengisi kuesioner ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian
“Analisis Tingkat
Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung“ Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Atas partisipasi Bapak / Ibu / saudara / saudari dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.
Denpasar,
Juli 2014
Hormat saya,
I Gde Uma Darmapramita 70
71
DATA RESPONDEN : Mohon lengkapi data responden di bawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila ada klarifikasi data yang diperlukan a.
Isilah data-data yang sesuai pada tempat isian yang bertanda titik-titik
b.
Berilah tanda rumput (√) pada kotak isian sesuai dengan jawaban yang dikehendaki.
1.
Nama Responden
:……………………………………………………….
2.
Jabatan
: …………………………………………………….
3.
Lama di Jabatan
: ……………………………………………………
4.
Hp/telepon
: …………………………………………………….
5.
Pendidikan terakhir S3
S2
S1
Diploma
SMA/SMK/STM Sederajat
Lainnya
6. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sejak : ……….
71
72
Pertanyaan Kuesioner A Dibawah ini ada beberapa pernyataan yang diduga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung Berikan tanda (√ ) pada kolom 1,2,3,4 atau 5 berdasarkan pendapat anda mengenai tingkat pengaruh pernyataan tersebut bagi kematangan (maturity levels) ULP Kabupaten Badung. 1 = Sangat Rendah ( ≤ 20% ) 2 = Rendah ( Interval nilai 21 % - 40% ) 3 = Sedang ( Interval nilai 41 % - 60% ) 4 = Tinggi ( Interval nilai 61 % - 80% ) 5 = Sangat Tinggi ( Interval nilai 81 % - 100% ) Pengaruhnya terhadap kematangan (maturity) ULP Kabupaten Badung
No.
Pernyataan
Sangat rendah 1
1
Perencanaan keanggotaan ULP
2
Sistem rekrutmen anggota ULP
3
Kaderisasi keanggotaan ULP
4
Adanya Tim Evaluator keanggotaan ULP
5
Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP
6 7
Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP Studi banding anggota ULP
8
Peta jalur karir anggota ULP
9
Pola insentif anggota ULP
10
Strategi dan Perencaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan dan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD Peran ULP dalam pelaksanaan APBD
11 12 13 14 15 16
Perencanaan manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan & Pengendalian manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ 72
Rendah 2
Sedang 3
Tinggi 4
Sangat tinggi 5
73
Pengaruhnya terhadap kematangan (maturity) ULP Kabupaten Badung
No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Pernyataan
Sangat rendah 1
Penggunaan teknologi informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengelolaan data & informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarana dan prasarana TI Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengendalian resiko Pengadaan Barang/Jasa Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum Kolaborasi para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa Kepemimpinan organisasi dalam Pengadan Barang/Jasa Penerapan pakta integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73
Rendah 2
Sedang 3
Tinggi 4
Sangat tinggi 5
73 Pertanyaan Kuesioner B Berikan tanda (√ ) pada kolom 1,2,3,4 atau 5 berdasarkan pendapat serta penilaian anda tentang posisi tingkat kematangan ULP Kabupaten Badung saat ini berdasarkan pernyataan yang diberikan. 1 = Reactive 2 = Compliance 3 = Proactive 4 = Performed 5 = Sustained No.
Pernyataan
Reactive 1 Tidak ada perencanaan anggota
1
Perencanaan keanggotaan ULP
2
Sistem rekrutmen anggota ULP
Rekrutmen didasarkan atas ketersediaan pegawai
3
Kaderisasi keanggotaan ULP
Tidak kaderisasi
4
Adanya Tim Evaluator keanggotaan ULP
Tidak ada tim evaluator
ada
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 Ada analisis jabatan Analisis jabatan dan Mutasi maupun dan beban kerja beban kerja telah promosi melalui digunakan perencanaan terkait analisis jabatan&beban kerja Rekrutmen sudah Sudah ada standar Rekrutmen sudah didasarkan análisis rekrutmen, namun dijalankan namun jabatan dan beban belum diterapkan belum belum kerja dengan sistem terpadu Kaderisasi hanya Kaderisasi sudah Telah ada program didasarkan beban dijalankan namun kaderisasi kerja tugas sehari-hari belum tersistem Tim evaluator hanya Tim evaluator telah Tim evaluator jika ada mutasi ada belum dibentuk sudah bisa pegawai dengan perangkat mengajukan peraturan kandidat
Sustained 5 Review dilakukan dari hasil rekrutmen dan kaderisasi
Rekrutmen dijalankan secara terpadu dan dilakukan review Kaderisasi telah tersistem dan dilakukan review Tim evaluator telah bersinergi dengan Badan Kepegawaian
74
No.
Pernyataan
Reactive 1 Belum mencukupi kebutuhan dasar pelaksanaan PBJ pemerintah
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 Sudah memenuhi Mencangkup aspek- Mencangkup kebutuhan standar aspek pengadaan aspek-aspek pelaksanaan PBJ strategis pengadaan pemerintah strategis sekaligus menjalin koordinasi dengan para pihak dalam PBJ Pengembangan Pengembangan Pengembangan kompetensi melalui kompetensi melalui kompetensi program pelatihan program coaching melalui program mentoring
5
Kondisi/tingkat kompetensi anggota ULP
6
Pelatihan teknis & pendidikan anggota ULP
Belum ada pola pengembangan kompetensi
7
Studi banding anggota ULP
Belum ada studi banding terkait pengembangan kompetensi
Studi banding sambil mengikuti pelatihan terkait PBJ
8
Peta jalur karir anggota ULP
Belum ada jalur karir anggota ULP
Jalur karir telah dibentuk dengan mengimplementasikan jabatan fungsional
Studi banding dilakukan dengan melakukan magang ke ULP atau instansi otoritas PBJ Jalur karir telah jelas dan diundangkan dengan peraturan.
Studi banding dengan mengikut sertakan stakeholder PBJ lain. Telah terbentuk sistem promosi yang memberi peluang anggota ULP untuk menduduki jabatan struktural
Sustained 5 Review tahunan terhadap peta kompetensi anggota ULP
Ada SOP terhadap tata cara pengembangan kompetensi anggota ULP. Selalu dilakukan review tahunan terhadap hasil banding Tersedia sistem manajemen yang terintegrasi dengan kompetensi dalam pelaksanaan PBJ
75
No.
Pernyataan
9
Pola insentif anggota ULP
10
Strategi dan Perencaaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11
Pelaksanaan dan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12
Kedudukan dan posisi ULP dalam pelaksanaan APBD
Reactive 1 Pola insentif tidak jelas atau belum ada
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 Pola insentif sudah Ada insentif Ada insentif ada tambahan berbentuk tambahan yang finansial mau pun berbasis kinerja non finasial
RUP belum dijalankan dengan baik, ULP bersifat reaktif terhadap proses lelang Pelaksanaan tergantung permintaan tanpa ada pengendalian
Para pihak PBJ telah menjalankan tahapan pengadaan sesuai Perpres 70 tahun 2012
SOP dalam pemaketan kegiatan telah ada di lingkungan SKPD
ULP telah ikut aktif dalam tahapan penyusunan RAPBD
SOP pelaksanaan pelelangan telah ada di ULP
ULP ikut serta mengendalikan tahapan pengadaan RUP SKPD ditayangkan
ULP belum permanen, dan berbentuk panitia
ULP telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah
ULP telah terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA)
ULP ikut serta sebagai koordinator dalam pemantauan dan pembinaaan pelaksanaan pengadaaan ULP telah memiliki standar layanan pengadaan dan serta perluasan layanan dengan stakeholder PBJ
Sustained 5 Terbangunnya sistem manajemen yang memperhitungkan remunerasi secara organisasi Telah menjadi bagian dalam tim pelaksanaan visi misi pemerintahan
Telah menjadi bagian tim pengendalian serta pemantauan kinerja pembangunan ULP telah berfungsi sebagai konsultan pengadaan
76
No.
Pernyataan
Reactive 1 Belum ada peran yang signifikan
13
Peran ULP dalam pelaksanaan APBD
14
Perencanaan manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan PBJ pemerintah belum berbasis kinerja
15
Pelaksanaan & Pengendalian manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaksanaan & pengendalian PBJ pemerintah belum berbasis kinerja
16
Adanya tim pengendali manajemen kinerja ULP dalam PBJ
Belum ada tim pengendali kinerja ULP
17
Penggunaan teknologi informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Belum banyak digunakan dalam proses
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 Pelaksanaan Fungsi ULP telah Telah berperan pelelangan terpusat di sebagaimana Perka aktif dalam ULP no. 5 LKPP pencapaian target berbasis kinerja Perencanaan PBJ Perencanaan PBJ SOP perencanaan pemerintah dalam pemerintah telah PBJ pemerintah ULP telah memiliki kerangka telah ada dan jadi menggunakan yang jelas yang acuan para pihak beberapa indikator diacu para pihak PBJ pemerintah kinerja PBJ pemerintah Pelaksanaan & Pengendalian PBJ pemerintah telah menggunakan beberapa indikator kinerja Telah ada tim pengendali kinerja untuk hal-hal mendasar
Pelaksanaan & pengendalian PBJ pemerintah telah memiliki standar kinerja yang terukur Tim pengendalian kinerja telah menetapkan acuan serta tolak ukur kinerja
SOP Pelaksanaan & pengendalian PBJ telah menjadii acuan serta target kinerja para pihak PBJ pemerintah Tim pengendalian kinerja telah memainkan peran dalam evaluasi dan pelaporan
Telah untuk otoriasasi
Sebagai solusi sebagai optimalisasi proses PBJ
Telah meluaskan jangkuan pelaksaan PBJ
digunakan proses dalam
Sustained 5 ULP telah menjadi pusat pembinaan, pemantauan serta pengendalian PBJ Review berkelanjutkan sebagai respon dinamika PBJ pemerintah sesuai arah kebijakan pembangunan Mengintegrasikan manajemen kinerja dalam sistem remunerasi
Tim pengendalian kinerja menetapkan reveiw berkelanjutan dari tolak ukur serta target kinerja Sistem memungkinkan pengembangan
77
No.
Pernyataan
Reactive 1 PBJ pemerintah
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 proses PBJ pemerintah pemerintah secara pemerintah elektronik ke area manajemen kontrak
18
Pengelolaan data & informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sebagai tempat penyimpanan/ dokumentasi PBJ
Telah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan peraturan perundangan PBJ pemerintah
19
Sarana dan prasarana TI
Memanfaatkan yang tersedia
Memenuhi standar yang direkomendasi oleh sistem TI PBJ pemerintah
20
Pemahaman dan identifikasi resiko pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemahaman resiko terbatas dan tidak ada
Resiko telah teridentifikasi dan pemahaman oleh para
Efisiensi dalam proses PBJ dgn menggunakan sistem yg terintegrasi dgn SPSE dan laporan yang terstandarisasi untuk para pengguna layanan Telah menggunakan perangkat keras yang berkemampuan lebih serta didukung perangkat lunak yang membantu dalam proses PBJ pemerintah SOP penanganan resiko telah ada sebagai standar
Terintegrasi dgn pengelolaan manajemen kinerja sehingga mempermudah proses pengawasan dan pengendalian
Sustained 5 serta penyempurnaan secara berkala untuk merespon perkembangan aturan PBJ Kebijakan telah mampu diimplementasikan ke seluruh stakeholder pengadaan& memantau pelaksanaannya
Para pihak PBJ pemerintah telah memiliki standar baku yang terintegrasi satu sama lain.
Seluruh stakeholder memiliki&mampu menjalankan sistem sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing.
Masing-masing pihak PBJ telah sepenuhnya
Seluruh pihak PBJ telah sepenuhnya memasukkan
78
No.
Pernyataan
Reactive 1 manajemen resiko yang jelas Resiko baru dikendalikan jika timbul masalah
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 pihak PBJ pemerintah pemahaman memahami sudah baik penanganan resiko wilayah tanggung jawabnya Pengendalian sudah Para pihak PBJ SOP penanganan bersifat preventif paham SOP resiko telah namun belum ada penanganan resiko diimplementasikan teknik atau tata kelola sesuai dengan dalam tiap tahapan yang standar wilayah tanggung PBJ pemerintah jawab masing
21
Pengendalian resiko Pengadaan Barang/Jasa
22
Koordinasi dengan pihak luar terkait teknis dan hukum
Tidak ada koordinasi dengan pihak luar
Koordinasi dilakukan untuk hal-hal yag bersifat formal saja
Koordinasi telah dilakukan dengan pendampingan dengan pihak auditor
23
Kolaborasi para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa
Tidak ada kolaborasi yang konstruktif, masing-masing hanya fokus pada kepentingan sendiri
Para pihak telah berhubungan berbasis korespodensi
Masing-masing pihak PBJ pemerintah telah memiliki SOP dalam PBJ sesuai wilayah kewenangannya
Pendampingan dilakukan mengacu tata kelola PBJ yang berbasis kinerja dan normative dalam tiap tahapan PBJ pemerintah Para pihak telah dengan baik menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
Sustained 5 faktor resiko dalam tiap tahapan PBJ pemerintah Resiko telah dikendalikan oleh masing-masing pihak PBJ pemerintah dgn wilayah tanggung jawab yang jelas dan terintegrasi Koordinasi telah menjadi basis dalam penanganan resiko dalam seluruh organisasi dalam pengambilan keputusan Program kerjasama untuk pengelolaan dinamika PBJ pemerintah
79
No.
Pernyataan
24
Kepemimpinan organisasi dalam Pengadan Barang/Jasa
25
Penerapan pakta integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Reactive 1 Perhatian sangat minim.
Hanya formallitas sebagai syarat proses PBJ pemerintah
Kuesioner Tipe 2 Tingkat Kematangan ULP Badung Compliance Proactive Performed 2 3 4 Keputusan strategis Pengambilan Pemimpin telah telah menjalankan keputusan telah mengikuti SOP fungsi manajerial PBJ memperhitungkan yang ada sehingga pemerintah kepentingan lebih meminimalisir luas kebijakan insidentil Telah menjadi acuan proses PBJ serta pengambilan keputusan
Telah diimplementasikan melalui SOP
Pakta integritas telah terimplementasi dalam sistem yang terintegrasi
Sustained 5 Pemimpin organisasi yang unggul dalam mengelola perubahan untuk perbaikan berkelanjutan Integritas telah secara natural manjadi bagian utama dalam tiap tahapan PBJ pemerintah
80 Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Realibitas Instrumen Penelitian Uji Validitas Scale Mean if Item Deleted X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25
99.5333 99.2000 99.2333 99.3667 99.4667 99.5000 99.3667 99.3667 99.4000 99.5000 99.4333 99.4000 99.4000 99.6000 99.2000 99.3667 99.4333 99.3333 99.4667 99.4333 99.5667 99.3667 99.3667 99.1667 99.3333
Scale Variance if Item Deleted
Corrected ItemTotal Correlation
460.326 454.234 461.220 460.861 453.844 463.914 456.999 459.757 457.007 457.362 458.116 451.214 457.834 462.731 455.062 463.964 459.151 452.920 455.706 456.530 464.599 457.275 456.171 458.902 456.299
.915 .889 .926 .898 .909 .880 .923 .927 .871 .901 .921 .946 .915 .894 .929 .897 .895 .946 .926 .894 .907 .917 .880 .897 .930
Uji Realibitas Cronbach's Alpha .992
N of Items 25
Cronbach's Alpha if Item Deleted .991 .992 .991 .991 .991 .992 .991 .991 .992 .991 .991 .991 .991 .992 .991 .992 .991 .991 .991 .991 .991 .991 .992 .991 .991
81 Lampiran 3 : Hasil Analisis Deskripsi Data Penelitian Analisis Deskripstif X1 N
Valid Missing
Mean Mode Std. Deviation Minimum Maximum Sum
X2 50
Valid Missing
Mean Mode Std. Deviation Minimum Maximum Sum
X9 50
Mean Mode Std. Deviation Minimum Maximum Sum
Valid Missing
Mean Mode Std. Deviation Minimum Maximum Sum
X7 50
50
0 0 4.1400 3.9400 5.00 4.00 .92604 1.07684 2.00 2.00 5.00 5.00 207.00 197.00
0 0 3.8800 4.0200 4.00 5.00 .96129 1.03982 2.00 2.00 5.00 5.00 194.00 201.00
X11
X13
50 0 4.1400 5.00 1.16075 2.00 5.00 207.00
50
X17 50
50
X18
X19
X21
50
50
50
0 4.0000 4.00 .98974 2.00 5.00 200.00
0 3.9600 4.00 .83201 2.00 5.00 198.00
50
X24 50
50
X20
0 0 0 0 4.1200 3.9000 4.0800 3.9800 5.00 4.00 5.00 4.00a .91785 1.01519 1.06599 1.05926 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 206.00 195.00 204.00 199.00 X23
50
50
X14 0 3.8400 4.00 .97646 2.00 5.00 192.00
X16
50
X12
0 0 0 0 0 0 4.0400 4.0400 3.9200 4.0400 4.0000 4.0200 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.10583 1.04900 1.10361 1.00934 1.17803 1.07836 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 202.00 202.00 196.00 202.00 200.00 201.00
X22 N
X6 50
50
Valid Missing
X10 50
X5 50
50
X15 N
X4 50
0 0 0 3.9000 4.2200 4.0400 4.00 5.00 5.00 1.01519 1.03589 1.00934 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 195.00 211.00 202.00 X8
N
X3 50
X25 50
0 0 0 0 4.1200 4.0600 4.1000 4.0800 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00285 1.09563 1.07381 1.08496 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 206.00 203.00 205.00 204.00
82 Lampiran 4 : Frekuensi Jawaban Responden X1 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
23
46.0
46.0
70.0
5.00
15
30.0
30.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X2 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
5
10.0
10.0
10.0
3.00
7
14.0
14.0
24.0
4.00
10
20.0
20.0
44.0
5.00
28
56.0
56.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X3 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
6
12.0
12.0
12.0
3.00
6
12.0
12.0
24.0
4.00
18
36.0
36.0
60.0
5.00
20
40.0
40.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
3
6.0
6.0
6.0
3.00
9
18.0
18.0
24.0
4.00
16
32.0
32.0
56.0
5.00
22
44.0
44.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
83 X5 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
9
18.0
18.0
18.0
3.00
3
6.0
6.0
24.0
4.00
20
40.0
40.0
64.0
5.00
18
36.0
36.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X6 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
5
10.0
10.0
24.0
4.00
25
50.0
50.0
74.0
5.00
13
26.0
26.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X7 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
5
10.0
10.0
24.0
4.00
18
36.0
36.0
60.0
5.00
20
40.0
40.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X8 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
5
10.0
10.0
26.0
4.00
14
28.0
28.0
54.0
5.00
23
46.0
46.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X9 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
5
10.0
10.0
24.0
4.00
17
34.0
34.0
58.0
5.00
21
42.0
42.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
84 X10 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
10
20.0
20.0
20.0
3.00
2
4.0
4.0
24.0
4.00
20
40.0
40.0
64.0
5.00
18
36.0
36.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X11 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
6
12.0
12.0
12.0
3.00
6
12.0
12.0
24.0
4.00
18
36.0
36.0
60.0
5.00
20
40.0
40.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X12 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
11
22.0
22.0
22.0
3.00
1
2.0
2.0
24.0
4.00
15
30.0
30.0
54.0
5.00
23
46.0
46.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X13 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
17
34.0
34.0
58.0
5.00
21
42.0
42.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X14 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
26
52.0
52.0
76.0
5.00
12
24.0
24.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
85 X15 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
9
18.0
18.0
18.0
3.00
3
6.0
6.0
24.0
4.00
10
20.0
20.0
44.0
5.00
28
56.0
56.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X16 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
3
6.0
6.0
6.0
3.00
9
18.0
18.0
24.0
4.00
17
34.0
34.0
58.0
5.00
21
42.0
42.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X17 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
23
46.0
46.0
70.0
5.00
15
30.0
30.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X18 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
5
10.0
10.0
24.0
4.00
15
30.0
30.0
54.0
5.00
23
46.0
46.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X19 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
19
38.0
38.0
62.0
5.00
19
38.0
38.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
86 X20 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
6
12.0
12.0
12.0
3.00
6
12.0
12.0
24.0
4.00
20
40.0
40.0
64.0
5.00
18
36.0
36.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X21 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
3
6.0
6.0
6.0
3.00
9
18.0
18.0
24.0
4.00
25
50.0
50.0
74.0
5.00
13
26.0
26.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X22 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
5
10.0
10.0
10.0
3.00
7
14.0
14.0
24.0
4.00
15
30.0
30.0
54.0
5.00
23
46.0
46.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X23 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
8
16.0
16.0
16.0
3.00
4
8.0
8.0
24.0
4.00
15
30.0
30.0
54.0
5.00
23
46.0
46.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
87 X24 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
5
10.0
10.0
24.0
4.00
14
28.0
28.0
52.0
5.00
24
48.0
48.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
X25 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
14.0
14.0
14.0
3.00
6
12.0
12.0
26.0
4.00
13
26.0
26.0
52.0
5.00
24
48.0
48.0
100.0
Total
50
100.0
100.0
88 Lampiran 5 : Analisis Faktor – Matrik Korelasi
Correlation
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X1
1,000
,332
,860
,189
,816
,845
,234
,149
,195
,230
,283
,307
,188
X2
,332
1,000
,304
,350
,360
,334
,356
,705
,799
,855
,792
,870
,818
X3
,860
,304
1,000
,234
,828
,825
,330
,145
,249
,186
,239
,275
,206
X4
,189
,350
,234
1,000
,234
,249
,802
,373
,351
,291
,234
,299
,304
X5
,816
,360
,828
,234
1,000
,821
,384
,139
,327
,202
,321
,290
,230
X6
,845
,334
,825
,249
,821
1,000
,247
,139
,227
,202
,194
,216
,140
X7
,234
,356
,330
,802
,384
,247
1,000
,337
,373
,286
,330
,300
,364
X8
,149
,705
,145
,373
,139
,139
,337
1,000
,720
,772
,785
,815
,872
X9
,195
,799
,249
,351
,327
,227
,373
,720
1,000
,831
,808
,826
,847
X10
,230
,855
,186
,291
,202
,202
,286
,772
,831
1,000
,882
,910
,842
X11
,283
,792
,239
,234
,321
,194
,330
,785
,808
,882
1,000
,927
,881
X12
,307
,870
,275
,299
,290
,216
,300
,815
,826
,910
,927
1,000
,884
X13
,188
,818
,206
,304
,230
,140
,364
,872
,847
,842
,881
,884
1,000
X14
,189
,278
,234
,838
,282
,197
,827
,327
,285
,272
,255
,248
,236
X15
,116
,381
,204
,874
,284
,198
,894
,345
,364
,312
,256
,284
,307
X16
,188
,208
,303
,796
,379
,248
,831
,317
,249
,131
,215
,170
,224
X17
,861
,390
,860
,232
,834
,824
,331
,240
,253
,248
,303
,324
,226
X18
,837
,446
,869
,257
,840
,806
,312
,274
,399
,335
,395
,439
,318
X19
,871
,357
,841
,273
,840
,819
,334
,175
,276
,243
,325
,327
,250
X20
,833
,398
,797
,356
,843
,794
,337
,205
,275
,262
,266
,298
,191
X21
,793
,247
,780
,378
,795
,785
,355
,157
,282
,152
,245
,208
,137
X22
,253
,367
,318
,817
,347
,269
,839
,364
,306
,341
,318
,311
,300
X23
,244
,815
,275
,273
,297
,143
,357
,807
,779
,831
,847
,870
,863
X24
,253
,787
,260
,355
,270
,210
,364
,804
,830
,834
,825
,855
,844
X25
,230
,765
,258
,395
,284
,225
,306
,848
,786
,789
,761
,830
,853
,009
,000
,095
,000
,000
,051
,151
,087
,054
,023
,015
,095
,016
,006
,005
,009
,006
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,051
,000
,000
,010
,158
,041
,098
,047
,027
,076
,051
,041
,000
,004
,006
,020
,051
,017
,016
,000
,003
,168
,010
,080
,011
,021
,054
,042
,168
,056
,079
,088
,066
,166
,008
,004
,022
,010
,017
,005
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
X1
Sig. (1tailed)
X2
,009
X3
,000
,016
X4
,095
,006
,051
X5
,000
,005
,000
,051
X6
,000
,009
,000
,041
,000
X7
,051
,006
,010
,000
,003
,042
X8
,151
,000
,158
,004
,168
,168
,008
X9
,087
,000
,041
,006
,010
,056
,004
,000
X10
,054
,000
,098
,020
,080
,079
,022
,000
,000
X11
,023
,000
,047
,051
,011
,088
,010
,000
,000
,000
X12
,015
,000
,027
,017
,021
,066
,017
,000
,000
,000
,000
X13
,095
,000
,076
,016
,054
,166
,005
,000
,000
,000
,000
,000
X14
,094
,025
,051
,000
,024
,086
,000
,010
,022
,028
,037
,041
,050
X15
,211
,003
,078
,000
,023
,084
,000
,007
,005
,014
,036
,023
,015
X16
,095
,074
,016
,000
,003
,041
,000
,012
,040
,183
,067
,119
,059
X17
,000
,003
,000
,052
,000
,000
,010
,047
,038
,041
,016
,011
,058
X18
,000
,001
,000
,036
,000
,000
,014
,027
,002
,009
,002
,001
,012
X19
,000
,005
,000
,027
,000
,000
,009
,112
,026
,045
,011
,010
,040
X20
,000
,002
,000
,006
,000
,000
,008
,077
,027
,033
,031
,018
,092
X21
,000
,042
,000
,003
,000
,000
,006
,138
,023
,146
,043
,073
,171
X22
,038
,004
,012
,000
,007
,029
,000
,005
,015
,008
,012
,014
,017
X23
,044
,000
,027
,027
,018
,162
,005
,000
,000
,000
,000
,000
,000
X24
,038
,000
,034
,006
,029
,072
,005
,000
,000
,000
,000
,000
,000
X25
,054
,000
,035
,002
,023
,058
,015
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
89
Correlation
Sig. (1tailed)
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X1
,189
,116
,188
,861
,837
,871
,833
,793
,253
,244
,253
,230
X2
,278
,381
,208
,390
,446
,357
,398
,247
,367
,815
,787
,765
X3
,234
,204
,303
,860
,869
,841
,797
,780
,318
,275
,260
,258
X4
,838
,874
,796
,232
,257
,273
,356
,378
,817
,273
,355
,395
X5
,282
,284
,379
,834
,840
,840
,843
,795
,347
,297
,270
,284
X6
,197
,198
,248
,824
,806
,819
,794
,785
,269
,143
,210
,225
X7
,827
,894
,831
,331
,312
,334
,337
,355
,839
,357
,364
,306
X8
,327
,345
,317
,240
,274
,175
,205
,157
,364
,807
,804
,848
X9
,285
,364
,249
,253
,399
,276
,275
,282
,306
,779
,830
,786
X10
,272
,312
,131
,248
,335
,243
,262
,152
,341
,831
,834
,789
X11
,255
,256
,215
,303
,395
,325
,266
,245
,318
,847
,825
,761
X12
,248
,284
,170
,324
,439
,327
,298
,208
,311
,870
,855
,830
X13
,236
,307
,224
,226
,318
,250
,191
,137
,300
,863
,844
,853
X14
1,000
,866
,819
,334
,209
,273
,338
,394
,895
,295
,366
,340
X15
,866
1,000
,788
,272
,222
,251
,338
,259
,844
,330
,381
,347
X16
,819
,788
1,000
,298
,303
,275
,404
,407
,804
,216
,257
,318
X17
,334
,272
,298
1,000
,818
,814
,853
,768
,373
,336
,328
,322
X18
,209
,222
,303
,818
1,000
,851
,812
,832
,277
,433
,349
,347
X19
,273
,251
,275
,814
,851
1,000
,759
,786
,367
,300
,271
,268
X20
,338
,338
,404
,853
,812
,759
1,000
,768
,411
,282
,288
,304
X21
,394
,259
,407
,768
,832
,786
,768
1,000
,348
,227
,210
,207
X22
,895
,844
,804
,373
,277
,367
,411
,348
1,000
,328
,349
,347
X23
,295
,330
,216
,336
,433
,300
,282
,227
,328
1,000
,845
,768
X24
,366
,381
,257
,328
,349
,271
,288
,210
,349
,845
1,000
,869
X25
,340
,347
,318
,322
,347
,268
,304
,207
,347
,768
,869
1,000
X1
,094
,211
,095
,000
,000
,000
,000
,000
,038
,044
,038
,054
X2
,025
,003
,074
,003
,001
,005
,002
,042
,004
,000
,000
,000
X3
,051
,078
,016
,000
,000
,000
,000
,000
,012
,027
,034
,035
X4
,000
,000
,000
,052
,036
,027
,006
,003
,000
,027
,006
,002
X5
,024
,023
,003
,000
,000
,000
,000
,000
,007
,018
,029
,023
X6
,086
,084
,041
,000
,000
,000
,000
,000
,029
,162
,072
,058
X7
,000
,000
,000
,010
,014
,009
,008
,006
,000
,005
,005
,015
X8
,010
,007
,012
,047
,027
,112
,077
,138
,005
,000
,000
,000
X9
,022
,005
,040
,038
,002
,026
,027
,023
,015
,000
,000
,000
X10
,028
,014
,183
,041
,009
,045
,033
,146
,008
,000
,000
,000
X11
,037
,036
,067
,016
,002
,011
,031
,043
,012
,000
,000
,000
X12
,041
,023
,119
,011
,001
,010
,018
,073
,014
,000
,000
,000
X13
,050
,015
,059
,058
,012
,040
,092
,171
,017
,000
,000
,000
,000
,000
,009
,073
,028
,008
,002
,000
,019
,004
,008
,000
,028
,061
,039
,008
,034
,000
,010
,003
,007
,018
,016
,026
,002
,002
,000
,066
,036
,012
,000
,000
,000
,000
,004
,009
,010
,011
,000
,000
,000
,026
,001
,006
,007
,000
,000
,004
,017
,029
,030
,000
,002
,024
,021
,016
,007
,057
,071
,075
,010
,007
,007
X14 X15
,000
X16
,000
,000
X17
,009
,028
,018
X18
,073
,061
,016
,000
X19
,028
,039
,026
,000
,000
X20
,008
,008
,002
,000
,000
,000
X21
,002
,034
,002
,000
,000
,000
,000
X22
,000
,000
,000
,004
,026
,004
,002
,007
X23
,019
,010
,066
,009
,001
,017
,024
,057
,010
X24
,004
,003
,036
,010
,006
,029
,021
,071
,007
,000
X25
,008
,007
,012
,011
,007
,030
,016
,075
,007
,000
,000
,000 ,000
,000
90 Lampiran 6 : Analisis Faktor – Nilai MSA
Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X1
,072
-,003
-,009
-,012
-,009
,000
-,023
-,005
,031
-,012
,005
-,005
-,003
X2
-,003
,100
,033
,018
,018
-,036
,004
,043
-,006
,000
,018
-,028
-,023
X3
-,009
,033
,105
,010
,010
-,020
-,010
,031
,000
,002
,019
-,012
-,018
X4
-,012
,018
,010
,058
,032
-,024
-,003
,023
,001
,016
,013
-,020
-,009
X5
-,009
,018
,010
,032
,060
-,036
-,011
,032
-,021
,028
-,008
-,008
-,001
X6
,000
-,036
-,020
-,024
-,036
,074
,008
-,034
,014
-,032
,005
,015
,005
X7
-,023
,004
-,010
-,003
-,011
,008
,063
,009
-,003
-,003
,002
,000
-,020
X8
-,005
,043
,031
,023
,032
-,034
,009
,076
,009
,010
,011
-,021
-,030
X9
,031
-,006
,000
,001
-,021
,014
-,003
,009
,106
-,028
,017
-,010
-,026
X10
-,012
,000
,002
,016
,028
-,032
-,003
,010
-,028
,051
-,020
-,003
,007
X11
,005
,018
,019
,013
-,008
,005
,002
,011
,017
-,020
,041
-,023
-,019
X12
-,005
-,028
-,012
-,020
-,008
,015
,000
-,021
-,010
-,003
-,023
,030
,011
X13
-,003
-,023
-,018
-,009
-,001
,005
-,020
-,030
-,026
,007
-,019
,011
,051
X14
-,007
,022
,016
,010
,006
,004
,005
,020
,013
-,008
,015
-,013
-,003
X15
,024
-,018
,003
-,030
-,015
,007
-,027
-,019
-,004
-,008
-,003
,011
,010
X16
,013
-,015
-,013
-,011
-,003
-,004
-,031
-,024
-,006
,025
-,028
,017
,016
X17
-,012
-,008
-,024
,027
,012
-,025
-,010
-,007
-,001
,026
-,011
,000
,011
X18
-,001
,021
-,009
,015
,008
-,012
,001
,017
,002
-,003
,017
-,022
,000
X19
-,036
,011
-,003
,005
-,007
-,014
,020
,016
,002
,015
-,009
,001
-,014
X20
-,026
-,014
-,003
-,017
-,033
,028
,035
-,009
,007
-,025
,009
,006
-,002
X21
-,003
-,019
-,011
-,031
-,013
,002
-,002
-,026
-,030
,005
-,023
,024
,015
X22
,015
-,024
-,024
-,026
-,014
,014
-,012
-,027
,000
-,017
-,009
,013
,012
X23
,017
-,036
-,013
-,011
-,027
,045
-,001
-,033
,022
-,022
,002
,008
-,008
X24
-,019
,006
-,012
,009
,022
-,024
-,004
,003
-,042
,019
-,019
,002
,013
X25
,012
-,009
-,007
-,024
-,032
,024
,025
-,022
,009
-,025
,017
-,003
-,019
X1
.859
-,039
-,108
-,193
-,130
,002
-,339
-,073
,359
-,192
,090
-,106
-,057
X2
-,039
.814
,325
,231
,238
-,416
,053
,495
-,054
-,005
,288
-,507
-,324
X3
-,108
,325
.891a
,131
,125
-,223
-,126
,345
,004
,026
,282
-,218
-,240
X4
-,193
,231
,131
.684
-,368
-,045
,343
,012
,290
,269
-,483
-,163
X5
-,130
,238
,125
,542
.754
a
-,545
-,173
,477
-,259
,503
-,164
-,194
-,014
X6
,002
-,416
-,223
-,368
-,545
.738a
,112
-,453
,157
-,519
,091
,309
,078
X7
-,339
,053
-,126
-,045
-,173
,112
.818
,127
-,041
-,058
,032
,006
-,351
X8
-,073
,495
,345
,343
,477
-,453
,127
.736
,105
,157
,190
-,430
-,486
X9
,359
-,054
,004
,012
-,259
,157
-,041
,105
.873a
-,383
,253
-,169
-,348
X10
-,192
-,005
,026
,290
,503
-,519
-,058
,157
-,383
.782
-,438
-,084
,127
X11
,090
,288
,282
,269
-,164
,091
,032
,190
,253
-,438
.775
a
-,657
-,421
X12
-,106
-,507
-,218
-,483
-,194
,309
,006
-,430
-,169
-,084
-,657
.764a
,279
X13
-,057
-,324
-,240
-,163
-,014
,078
-,351
-,486
-,348
,127
-,421
,279
.846
X14
-,120
,315
,221
,187
,113
,063
,095
,331
,190
-,168
,337
-,355
-,069
X15
,416
-,269
,039
-,581
-,285
,124
-,504
-,313
-,063
-,163
-,070
,296
,203
X16
,169
-,165
-,145
-,165
-,040
-,055
-,427
-,304
-,064
,382
-,477
,351
,248
X17
-,160
-,093
-,265
,402
,183
-,332
-,149
-,088
-,006
,420
-,193
-,001
,168
X18
-,014
,282
-,122
,257
,131
-,184
,019
,253
,029
-,055
,356
-,539
-,005
X19
-,401
,101
-,030
,066
-,080
-,157
,241
,168
,019
,194
-,125
,021
-,188
X20
-,338
-,153
-,034
-,239
-,465
,348
,481
-,109
,075
-,374
,150
,120
-,026
X21
-,043
-,256
-,147
-,543
-,221
,034
-,026
-,399
-,394
,089
-,485
,576
,282
X22
,198
-,275
-,259
-,382
-,210
,188
-,172
-,349
,005
-,265
-,166
,258
,187
X23
,227
-,410
-,149
-,166
-,393
,602
-,009
-,431
,245
-,351
,028
,172
-,121
X24
-,224
,065
-,115
,122
,285
-,278
-,051
,034
-,413
,269
-,303
,039
,178
X25
,162
-,109
-,084
-,361
-,471
,321
,362
-,294
,096
-,409
,308
-,056
-,303
a
a
a
,542
a
a
a
a
91 X14 Anti-image Covariance
Anti-image Correlation
X17
X18
X19
X20
X21
X1
-,007
,024
X15
,013
X16
-,012
-,001
-,036
-,026
-,003
X2
,022
-,018
-,015
-,008
,021
,011
-,014
X3
,016
,003
-,013
-,024
-,009
-,003
-,003
X4
,010
-,030
-,011
,027
,015
,005
-,017
X5
,006
-,015
-,003
,012
,008
-,007
X6
,004
,007
-,004
-,025
-,012
X7
,005
-,027
-,031
-,010
,001
X8
,020
-,019
-,024
-,007
X22
X23
X24
X25
,015
,017
-,019
,012
-,019
-,024
-,036
,006
-,009
-,011
-,024
-,013
-,012
-,007
-,031
-,026
-,011
,009
-,024
-,033
-,013
-,014
-,027
,022
-,032
-,014
,028
,002
,014
,045
-,024
,024
,020
,035
-,002
-,012
-,001
-,004
,025
,017
,016
-,009
-,026
-,027
-,033
,003
-,022 ,009
X9
,013
-,004
-,006
-,001
,002
,002
,007
-,030
,000
,022
-,042
X10
-,008
-,008
,025
,026
-,003
,015
-,025
,005
-,017
-,022
,019
-,025
X11
,015
-,003
-,028
-,011
,017
-,009
,009
-,023
-,009
,002
-,019
,017
X12
-,013
,011
,017
,000
-,022
,001
,006
,024
,013
,008
,002
-,003
X13
-,003
,010
,016
,011
,000
-,014
-,002
,015
,012
-,008
,013
-,019
X14
,047
-,021
-,026
-,017
,024
,005
,016
-,034
-,034
-,009
-,016
-,004
X15
-,021
,046
,014
-,008
-,015
-,019
-,012
,026
,019
,009
-,008
,011
X16
-,026
,014
,081
,029
-,027
,014
-,030
,019
-,002
,008
,015
-,026
X17
-,017
-,008
,029
,077
-,003
,006
-,034
-,001
-,006
-,013
,014
-,026
X18
,024
-,015
-,027
-,003
,058
-,018
-,006
-,031
-,004
-,025
,006
,000
X19
,005
-,019
,014
,006
-,018
,114
,021
-,007
-,034
-,006
,007
-,009
X20
,016
-,012
-,030
-,034
-,006
,021
,085
-,003
-,007
,014
-,015
,022
X21
-,034
,026
,019
-,001
-,031
-,007
-,003
,056
,030
,005
,013
,009
X22
-,034
,019
-,002
-,006
-,004
-,034
-,007
,030
,079
,013
,012
,016
X23
-,009
,009
,008
-,013
-,025
-,006
,014
,005
,013
,076
-,034
,024
X24
-,016
-,008
,015
,014
,006
,007
-,015
,013
,012
-,034
,098
-,040
X25
-,004
,011
-,026
-,026
,000
-,009
,022
,009
,016
,024
-,040
,075
X1
-,120
,416
,169
-,160
-,014
-,401
-,338
-,043
,198
,227
-,224
,162
X2
,315
-,269
-,165
-,093
,282
,101
-,153
-,256
-,275
-,410
,065
-,109
X3
,221
,039
-,145
-,265
-,122
-,030
-,034
-,147
-,259
-,149
-,115
-,084
X4
,187
-,581
-,165
,402
,257
,066
-,239
-,543
-,382
-,166
,122
-,361
X5
,113
-,285
-,040
,183
,131
-,080
-,465
-,221
-,210
-,393
,285
-,471
X6
,063
,124
-,055
-,332
-,184
-,157
,348
,034
,188
,602
-,278
,321
X7
,095
-,504
-,427
-,149
,019
,241
,481
-,026
-,172
-,009
-,051
,362
X8
,331
-,313
-,304
-,088
,253
,168
-,109
-,399
-,349
-,431
,034
-,294 ,096
X9
,190
-,063
-,064
-,006
,029
,019
,075
-,394
,005
,245
-,413
X10
-,168
-,163
,382
,420
-,055
,194
-,374
,089
-,265
-,351
,269
-,409
X11
,337
-,070
-,477
-,193
,356
-,125
,150
-,485
-,166
,028
-,303
,308
X12
-,355
,296
,351
-,001
-,539
,021
,120
,576
,258
,172
,039
-,056
X13
-,069
,203
,248
,168
-,005
-,188
-,026
,282
,187
-,121
,178
-,303
X14
.700
a
-,462
-,419
-,290
,454
,074
,246
-,660
-,556
-,150
-,235
-,075
X15
-,462
.715a
,237
-,139
-,284
-,263
-,187
,518
,322
,155
-,113
,180
X16
-,419
,237
.720
,363
-,392
,151
-,356
,276
-,019
,099
,166
-,338
X17
-,290
-,139
,363
.846a
-,052
,062
-,416
-,011
-,081
-,166
,157
-,336
X18
,454
-,284
-,392
-,052
.819a
-,220
-,083
-,545
-,063
-,372
,086
,003
X19
,074
-,263
,151
,062
-,220
.903
,208
-,086
-,354
-,065
,069
-,094
X20
,246
-,187
-,356
-,416
-,083
,208
.815
a
-,042
-,080
,174
-,164
,270
X21
-,660
,518
,276
-,011
-,545
-,086
-,042
.694a
,446
,072
,170
,133
X22
-,556
,322
-,019
-,081
-,063
-,354
-,080
,446
.779
,164
,132
,211
X23
-,150
,155
,099
-,166
-,372
-,065
,174
,072
,164
.810
a
-,399
,321
X24
-,235
-,113
,166
,157
,086
,069
-,164
,170
,132
-,399
.865a
-,463
X25
-,075
,180
-,338
-,336
,003
-,094
,270
,133
,211
,321
-,463
.801
a
a
a
a
92 Lampiran 7 : Analisis Faktor – Ekstrasi Variabel Total Variance Explained
Compon ent 1
Initial Eigenvalues Total % of Varian Cumulativ ce e% 12,063 48,253 48,253
Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Varian Cumulativ ce e% 12,063 48,253 48,253
Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varianc Cumula e tive % 8,445 33,779 33,779
2
5,503
22,011
70,265
5,503
22,011
70,265
7,611
30,446
64,225
3
3,766
15,063
85,328
3,766
15,063
85,328
5,276
21,102
85,328
4
,463
1,851
87,178
5
,431
1,723
88,901
6
,395
1,580
90,481
7
,332
1,327
91,807
8
,289
1,156
92,963
9
,259
1,034
93,997
10
,247
,988
94,986
11
,189
,757
95,743
12
,168
,672
96,415
13
,156
,624
97,039
14
,131
,524
97,562
15
,125
,502
98,064
16
,102
,406
98,470
17
,080
,319
98,790
18
,068
,274
99,063
19
,062
,246
99,310
20
,045
,181
99,490
21
,041
,165
99,655
22
,036
,145
99,800
23
,025
,101
99,901
24
,015
,059
99,960
25
,010
,040
100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
93 Lampiran 8 : Analisis Faktor – Rotasi Variabel Pembentuk Faktor a
Rotated Component Matrix Component 1
2
3
X1
,125
,934
,023
X2
,855
,241
,148
X3
,111
,916
,116
X4
,197
,130
,891
X5
,140
,898
,170
X6
,074
,907
,086
X7
,207
,190
,885
X8
,866
,030
,214
X9
,867
,148
,166
X10
,923
,098
,102
X11
,911
,166
,088
X12
,942
,176
,080
X13
,940
,068
,126
X14
,154
,139
,921
X15
,209
,093
,920
X16
,082
,200
,886
X17
,172
,896
,151
X18
,270
,896
,080
X19
,156
,895
,137
X20
,140
,867
,229
X21
,060
,857
,240
X22
,199
,203
,887
X23
,897
,156
,131
X24
,895
,134
,190
X25
,868
,137
,194
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a.Rotation converged in 5 iterations.
94
Lampiran 9 : Statistik Deskriptif Kuesioner B Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Sum
Mean
Std. Deviation
X1
50
1,00
3,00
103,00
2,0600
,54995
X2
50
1,00
3,00
102,00
2,0400
,44994
X3
50
1,00
3,00
98,00
1,9600
,49322
X4
50
1,00
2,00
62,00
1,2400
,43142
X5
50
1,00
3,00
107,00
2,1400
,53490
X6
50
1,00
3,00
96,00
1,9200
,56569
X7
50
1,00
3,00
89,00
1,7800
,50669
X8
50
1,00
4,00
150,00
3,0000
,67006
X9
50
2,00
4,00
137,00
2,7400
,52722
X10
50
2,00
4,00
158,00
3,1600
,61809
X11
50
2,00
4,00
152,00
3,0400
,60474
X12
50
2,00
2,00
100,00
2,0000
0,00000
X13
50
2,00
3,00
113,00
2,2600
,44309
X14
50
2,00
4,00
148,00
2,9600
,63760
X15
50
2,00
4,00
151,00
3,0200
,58867
X16
50
1,00
2,00
58,00
1,1600
,37033
X17
50
2,00
4,00
152,00
3,0400
,57000
X18
50
2,00
4,00
154,00
3,0800
,63374
X19
50
2,00
3,00
137,00
2,7400
,44309
X20
50
2,00
4,00
115,00
2,3000
,64681
X21
50
1,00
3,00
99,00
1,9800
,55291
X22
50
2,00
3,00
116,00
2,3200
,47121
X23
50
2,00
4,00
156,00
3,1200
,68928
X24
50
2,00
4,00
156,00
3,1200
,62727
X25
50
2,00
3,00
135,00
2,7000
,46291
Valid N (listwise)
50
