ANALISIS PERUBAHAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN Oleh Mas Iman Kusnandar*)

“Supremasi Hukum” Volume 11 Nomor 1, Januari 2015

Mas Iman Kusnandar

ANALISIS PERUBAHAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 Oleh Mas Iman Kusnandar*)

Abstrak Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat) bukan Negara kekuasaan (Machstaat) ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum atau (Rechtside) yang di dalamnya mengandung cita luhur bangsa Indonesia yaitu supaya terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial (Masyarakat) sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan atau aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Dengan terbitnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana penyempurna undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka terkait dengan prosedur proses legislasi dan substansi peraturan perundang-undangan telah terjadi perubahan termasuk dalam pembentukan peraturan daerah tingkat Kabupaten/Kota harus berdasarkan Hierarkie peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 oleh karena itu perlu diadakan Inventarisasi dan Evaluasi Produk Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang sesudah ditetapkannya undang-undang nomor 12 tahun 2011 Terkait perumusan judul undang-undang mengacu pada lampiran II Undang-undang nomor 12 tahun 2011 sedangkan judul undang-undang nomor 12 tahun 2011 tetap berbunyi : ”Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan”. Hal ini karena undangundang nomor 12 tahun 2011 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi undangundang yang lama yakni undang-undang nomor 10 Tahun 2004. Sesuai dengan bunyi pasal 102 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan A. PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia, mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Begitu pula bangsa Indonesia

mempunyai hukum sendiri yaitu hukum di Negara Republik Indonesia1 Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat) bukan Sri Untari Indah A, SH.MH, Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit Fakultas Hukum TrisaktiJakarta. Cetakan I 2005 Hlm. 1 1

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

67


Negara kekuasaan (Machstaat) ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum atau (Rechtside) yang didalamnya mengandung cita luhur bangsa Indonesia2 yaitu supaya terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial (Masyarakat) sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan atau aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku yaitu (hukum positif). Misalnya untuk meng-atur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, seluruh rakyat pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan Negara yang biasanya disebut peraturan perundangundangan. Semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan undang-undang dasar dari pada Negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dikeluarkan harus didasarkan dan/ atau melaksanakan undang-undang dasar tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 angka (2) didalam bab 1 ketentuan undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan menyebutkan bahwa : “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 538

Mas Iman Kusnandar

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan” Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, maka permasalahan yang harus dipecahkan adalah: 1. Mengapa undang-undang nomor 10 tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sehingga digantikan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 ? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemberlakukan undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? B. PEMBAHASAN Pada tanggal 12 Agustus 2011, Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.3 Sebagian besar substansi dari Undang-undang ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 poin-poin perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

http://dodiksetiawan.wordpress.com/2011/ 11/21/uu-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/ 3

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

68


2. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; 3. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan UndangUndang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 5. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan 6. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari hasil data yang diperoleh mengenai Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 adalah :  Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tanggal 28-12-2011  Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil, tanggal 28-11-2011  Peraturan No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2013, Tanggal 12-10-2011  Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliah, Tanggal 12-102011



 

   

Mas Iman Kusnandar

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang Tanggal 1010-2011. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Tanggal 10-10-2011 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang Tanggal 12-09-2011 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Tanggal 09-09-2011 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Tanggal 09-09-2011 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Tanggal 09-09-2011 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Tanggal 2903-2011.

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 : 1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2011 Tanggal 9-07-2012. 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Tanggal 23-07-2012. 3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Wilayah Laut Tanggal 23-07-2012 4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Penyerahan Prasarana Sarana Dan


69


5.

6.

7.

8.

9.

10.

Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan Dan Pemukiman Tanggal 23-072012 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 17-09-2012 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolahan Sampah Dan Lumpur Tinja Tanggal 3010-2012 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman Umum Tanggal 31-102012 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolahan Tempat Pelelangan Ikan Tanggal 2-112012 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Tanggal 19-122012 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27-12-2012.

PERATURAN DERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. Bahwa pembangunan kawasan industri, perdagangan, pariwisata, perumahan dan pemukiman tumbuh semakin meningkat sehingga diperlukan suatu jaminan atas

Mas Iman Kusnandar

ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan tersebut; b. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dikawasan industri, perdagangan pariwisata, perumahan dan pemukiman perlu dilakukan pengelolaan prasarana dan sarana dan utilitas; c. Bahwa dalam rangka berkelanjutan pengelolahan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan dan pemukiman perlu dilakukan pengaturan penyerahan prasarana dan sarana, dan utilitas dari pengembangan kepada pemerintah daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan pemukiman; Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247); 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara tahun 2002 nomor 134, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia nomor 4247); 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005


70


4. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 5. Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); 6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4470); 7. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4851); 8. Undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059); 9. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5188);

Mas Iman Kusnandar

10. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 11. Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 108, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia nomor 5252); 12. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1987, tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3350); 13. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4532); 14. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006, tentang Pegelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peratutan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855); 15. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian


71


urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009, tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4987); 18. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 09 tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang Pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah; 19. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35 tahun 2010, tentang Pedoman Teknis kawasan Industri; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diWilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang tahun 1985 nomor 09, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0985); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 06 tahun 2010, tentang Pedoman pegelolaan barang milik Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten

Mas Iman Kusnandar

Tangerang tahun 2010 nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0610); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 8 tahun 2010, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2010 nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0810); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2011 nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 1311); PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI TANGERANG. Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah dan Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, bertanggung jawab dan dukungan Pemerintah Daerah serta peran masayarakat umum sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efesien; b. Bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan pemba-


72


ngunan, perumahan, perdagangan dan industri menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah dan lumpur tinja yang semakin beragam yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan; c. Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduk merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah diperlukan pengelolan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dan Lumpur Tinja. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Nomor 3459); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tantang Perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 4. Undang-undang Nomor 23 1997 Tentang penegelolan Lingkungn hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mas Iman Kusnandar

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-undang Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752); Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribus Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara 5049); Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);


73


11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 15. Peraturan Daerah propinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan kabupaten Tangerang (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010

Mas Iman Kusnandar

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 02, tambahan lembaran Daerah Nomor 0210); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Nomor 0208); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Nomor 1311). PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pemakaman umum di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 9 tahun 1995 tentang pemakaman umum dalam wilayah kabupaten daerah tingkat II Tangerang dan Ketentuan yang mengatur penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum oleh perusahaan pembangunan perumahan telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 10 tahun 1999 tentang


74


penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum oleh perusahaan pembangunan perumahan; b. Bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah kabupaten tangerang serta sebagai salah satu upaya pengendalian pelaksanaan pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau kembali; c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 1995 tentang pengelolaan pemakaman umum dan peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 10 tahun 1995 tentang penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum oleh perusahaan pembangunan perumahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman umum; Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara 1950); 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);

Mas Iman Kusnandar

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459); 7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Nomor 68 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


75


10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksaanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan tempat Pemakaman; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daaerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan lembaran Daerah Nomor 0810); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011

Mas Iman Kusnandar

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1311); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411). PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang ; a. Bahwa Kabupaten Tangerang memiliki potensi panjang pantai 51,2 km serta sumber daya perikanan dan kelautan yang harus dikelola secara optimal, maka tempat pelelangan ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil penangkapan baik dari laut maupun hasil tambak (budidaya) harus dikelola secar efektif dan efisien sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan; b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2010 Tentang Kerjasama Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan infrastruktur dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta kesejahteraan rakyat bidang perikanan dan kelautan, pengelolaan dan penyelenggaraan tampat pelelangan ikan dapat,


76


c.

dikerjasamakan dengan pihak ketiga; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tnentang Pembentuikan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mas Iman Kusnandar

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);


77


12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerangn Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0910).

3.

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2012TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dan pelayanan masyarakat serta perluasan objek pajak daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Tangerang Nomor 03 tahun 2012 tentang Pertambangan Di Wilayah Laut yang didalamnya terdapat potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten Tangerang nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tangerang nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

5.

6.

Mas Iman Kusnandar

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 1997


78


7.

8.

9.

10.

11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Mas Iman Kusnandar

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang


79


(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1508); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai Peraturan Daerah Kota Tangerang bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut tidak mencantumkan Peraturan daerah Propinsi tetapi ada yang mencantumkan Peraturan menteri dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan yang penyusun-annya tidak hierarkis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengatur bahwa : Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdisri atas : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Mas Iman Kusnandar

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Manteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas pemerintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hierarki perundangan di Indonesia, terdapat beberapa poin penting lain yang perlu dicatat terdapat pemisahan antara Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 keduanya hanya disebutkan sebagai peraturan daerah saja. Implikasinya adalah secara hierarkis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan


80


Daerah Provinsi. Hal tersebut akan berdampak terhadap proses pembentukan peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah, yang akan terkait dengan letak titik berat otonomi sesuai dengan Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang ada dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundangundangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lainlain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundangundangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah. Terkait perumusan judul undangundang mengacu pada lampiran II Undang-undang nomor 12 tahun 2011

Mas Iman Kusnandar

sedangkan judul undang-undang nomor 12 tahun 2011 tetap berbunyi : ”Pembentukan Peraturan perUndangundangan”. Hal ini karena undangundang nomor 12 tahun 2011 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang yang lama yakni undang-undang nomor 10 Tahun 2004. Sesuai dengan bunyi pasal 102 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan penyempurna terhadap kelemahankelemahan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 antara lain : 1. materi dari undang-undang nomor 10 tahun 2004 banyak menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum; 2. teknik penulisan rumusan banyak tidak konsisten; 3. terdapat meteri baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hokum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ; dan 4. penguraian materi muatan sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika. C. PENUTUP Perda adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi


81


maupun di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Setiap masyarakat untuk dapat menciptakan kehidupan bersama, maka perlu dibentuk aturan-aturan yang dikenal sebagai hukum. Dalam suatu masyarkat aturan hukumnya sangat ditentukan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Aturan hukum tersebut menciptakan masyarakat yang diatur, sehingga dalam masyarakat yang tertib dapat terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat bersangkutan dan undang-undangan tidak pernah jauh dari ditolaknya peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat, karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak ada kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan. Diharapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih terliti sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan adanya kepastian hukum serta menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan daerah kajian politik dan hukum. Bogor, Ghalia Indonesia 2007 Attamimi, Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Jakarta, PTIK, 1992

Bagir

Mas Iman Kusnandar

Manan, Hubungan antar pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan 1994

Bambang Sutiyono, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta, VII Press 2006 Boedianto Akmal, Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif, Edisi kedua, Penerbit CV.Media Nusantara,Surabaya, Juni 2010 Bunyamin Hussein, Hubungan penyelenggaraan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, jurnal bisnis dan birokrasi, 1994 Irwan

Soerdjito, Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah Jakarta, Bina Aksara, 1984

Kansil. C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Tahun. 1986. Salim Peter dan Salim Yenny Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1991. Scholten, Paul, Stuktur Ilmu Hukum (alih bahasa Arief Sidharta), Bandung Alumni, 2005 Soejono Soekamto, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, UI,1982 Untari Sri Indah A, SH.MH, Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit Fakultas Hukum TrisaktiJakarta. Cetakan I. Tahun 2005.


82


Mas Iman Kusnandar

B. UNDANG-UNDANG Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah dan sebelum iAmademen …………...Undang-undang No.12 Tahun 2011 TentangiiPembentukan Peraturan Perundangundangan. iPenerbit Sinar Garfika. Jakarta, Cetakan ke3 Tahun 2013. …………..Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota C. SUMBER LAIN http://rizqyliapratiwi.wordpress.com/2 012/11/23/tahap-pembentukanperaturan-perundang-undangan-dibawah-uud-1945/ http://ww.Semeru.or.id/report/training /menjembatani…dan/76.pdt http://ghafais.blogspot.com/2012/01/ teori-hans-kalsenhans-nawiaski-di.html


83

ANALISIS PERUBAHAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN Oleh Mas Iman Kusnandar*)

Recommend Documents