e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PAJAK (DBHP),DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK(DBHBP), DAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN Ni Made Ayu Sriani, Wayan Cipta, Gede Putu Agus Jana Susila Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail:
[email protected].,
[email protected].,
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari DBHP, dan DBHBP, (2) Tingkat Kontribusi DBHP, dan DBHBP terhadap Pendapatan Daerah, dan (3) DBHP, dan DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 yang diukur berdasarkan Value For Money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Rancangan Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan padaDinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dianalisis menggunakan rasio pertumbuhan ekonomi, rasio kontribusi, rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada Daerah Kabupaten Tabanan periode 2011-2014 dilihat dari DBHP sebesar -15,81%, dan DBHBP sebesar -13,57% tergolong tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang baik atau cenderung negatif. (2) Rata-rata tingkat kontribusi pada Daerah Kabupaten Tabanan periode 2010-2014 dilihat dari DBHP terhadap Pendapatan Daerah sebesar 20,07% dalam katagori sedang, dan dilihat dari DBHBP terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,31% dalam katagori sangat kurang. (3) Value For Money pada Daerah Kabupaten Tabanan periode 2010-2014, rata-rata rasio ekonomi dilihat dari DBHP sebesar 153,73% dalam katagori sangat ekonomis, rata-rata rasio efisiensi dilihat dari DBHP sebesar 73,03% dalam katagori efisien, serta rata-rata rasio efektivitas dilihat dari DBHP sebesar 85,09% dalam katagori cukup efektif, dan dilihat dari DBHBP sebesar 103,70% dalam katagori sangat efektif. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, kontribusi, dan value for money. ABSTRACT This study aims to determine: (1) Level of Economic Growth seen from DBHP, and DBHBP, (2) Level of Contributions DBHP, and DBHBP against Opinions and, (3) DBHP and BPDBH Tabanan 2010-2014 as measured by Value For Money (economy, efficiency, and effectiveness). The draft design study is quantitative descriptive analysis. The study was conducted at the Department of Revenue and Pasedahan Agung Tabanan District Court. This research analyzed using the rate of economic growth, contribution rate, economy ratio, efficiency ratio, and the effectiveness ratio. The results of this study show that (1) The average rate of economic growth in Tabanan regency the period 2011-2014 be seen from the DBHPby 15.81%, and DBHBP by -13.57% classified as economic growth rates tend to be negative. (2) The average contribution rate in the period 2010-2014 Tabanan District seen from DBHP to regional revenue amounted to 20,07% in the catagory of medium and viewed from DBHBP to regional revenue by 0,31% in the catagory of very less. (3) Value For Money in theDistrict Tabanan the period 2010-2014, the average ratio seen from DBHP economy by 153.73% in the category of very economical, the average efficiency ratio of DBHP seen at 73.03% in the category of efficient, as well as the average ratio of effectiveness seen from DBHP by 85,09% in the catagory is quite effective, and views of DBHBP amounted to 103,70% in the catagory of very effective. Keywords: economic growth, contributions and value for money.
1
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) PENDAHULUAN Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dapat dilihat dari perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (telah menggati UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999), menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup pembagian keuangan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1987). Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankandan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikunya (Halim, 2001). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(DBHBP). Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari provinsi Bali, dalam menjalankan pemerintahan memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan yang bersumber dari penerimaan daerah Kabupaten Tabanan. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah
Kabupaten Tabanan yang bersumber dari penerimaan daerah Kabupaten Tabanan. Besarnya penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat dari jumlah komponen pendapatan daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah (Dispenda). Pada target dan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Tabanan pada periode 2010 ketercapaian terpenuhi. Namun target dan realisasi pada periode 2011-2014 ketercapaian belum terpenuhi dan mengalami penurunan setiap tahunnya.Dapat Dilihat dari target dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak di Kabupaten Tabanan periode 2011 dan 2012 ketercapaian sudah terpenuhi. Namun target dan realisasi pada periode 2010, 2013, dan 2014 ketercapaiannya belum terpenuhi dan mengalami penurunan. Serta Dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tabanan periode 2010 dan 2012 ketercapaian sudah terpenuhi. Namun target dan realisasi pada periode 2011, 2013, dan 2014 ketercapaian belum terpenuhi dan mengalami penurunan. Menurut Rukmana, (2013) bahwa Peningkatan DBH yang memiliki peranan yang besar sebagai sumber pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan sehingga mampun mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Menurut Widjaja, (2002: 46) bahwa kewajiban dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya. Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat terus meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dapat berkurang. Melalui bagi hasil penerimaan daerah, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan merasakan haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan paparan di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis
2
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Pertumbuhan Ekonomi, Kontibusi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP), dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 20102014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Besar tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari DBHP, dan DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014, (2) Besar tingkat Kontribusi DBHP, dan DBHBP terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014, dan (3) DBHP, dan DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 20102014 yang diukur berdasarkan Value For Money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Menurut Rahardjo, (2013) bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator (tolok ukur) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi harus dianalisis tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun, apakah meningkat tinggi atau stabil, dan harus dilihat pula pada sektor-sektor yang mana terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi suatu negara tergantung pada: (1) Sumber daya Alam (SDA), (2) Akumulasi modal, dan (3) Kemajuan Teknologi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah. Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (2) Dana Perimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah. Pada Pasal 11 UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Azhari (2015: 59-60) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. Menurut Mardiasmo (2002: 130) bahwa value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Indikator value for money yaitu: (1) Indikator alokasi biaya ekonomis, (2) indikator alokasi biaya efisiensi, dan (3) indikator kualitas pelayanan efektivitas. METODE Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif yang didalamnya memberikan penjelasan tentang DBHP, DBHBP, dan Pendapatan Daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, kontribusi, dan value for money. Subjek penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan. Objek dalam penelitian ini yaitu: pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari target dan realisasi atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Daerah tahun 2010-2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencatatan dukumen. Dimana dalam penelitian ini dlakukan pengamatan mengenai laporan anggaran PAD, target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Daerah pada Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Daerah
3
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Kabupaten Tabanan tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah berupa rekapitulasi PAD, target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 20102014. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi, kontribusi,dan value for money dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun rasiorasio yang dimaksud adalah: (1) Tingkat Pertumbuhan, (2) Tingkat Kontribusi, (3) rasio ekonomi, (4) rasio efisiensi, dan (5) efektivitas. (1) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Suseno (1990) Pertumbuhan ekonomi dilihat dari DBHP dan DBHBP ini dihitung degan menggunakan formula sebagai berikut.
R Pt P (t - 1)
Keterangan Pertumbuhan ekonomi DBHBP Jumlah penerimaan DBHBP pada tahun bersangkutan Jumlah penerimaan DBHBP pada sebelumnya
Tabel 3.2. Kriteria Kontribusi Sumber DBHP, DBHBP Kontribusi Kriteria Sumber DBHP, DBHBP 0,00 - 10% Sangat Kurang 10,10 - 20%
Kurang
20,10 - 30%
Sedang
30,10 - 40%
Cukup Baik
40,10 - 50%
Baik
Diatas 50%
Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 (3) Rasio Ekonomi Menurut Abdul Halim (2007: 234) teknis analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat rasio ekonomi sebagai berikut.
Tabel 3.3. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan Tingkat Kinerja Kriteria Ekonomis 100% Keatas Sangat Ekonomis 90%-100% Ekonomis 80%-90% Cukup Ekonomis 60%-80% Kurang Ekonomis Kurang dari 60% Tidak Ekonomis Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996
DBHP, DBHP, yang DBHP, tahun
(4) Rasio Efisiensi Adapun menurut Abdul Halim (2007: 234) teknik analisi yang digunakan untuk mengukur tingkat rasio efisiensi sebagai berikut.
(2) Tingkat Kontribusi Menurut Abdul Halim (2004: 163), tingkat kontribusi digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi DBHP, DBHBP terhadap Pendapatan Daerah, secara sistematis digunakan rumus sebagai berikut.
4
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Tabel 3.4. Kriteria Efisiensi KinerjaKeuangan Persentase Kinerja Kriteria Keuangan Lebih dari 100% Tidak Efisien 90%-100% Kurang Efisien 80%-90% Cukup Efisien 60%-80% Efisien Kurang dari 60% Sangat Efisien Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996
Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari DBHP dan DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun (%) DBHP DBHBP 2010 2011 - 37,85 - 5,79 2012 - 8,17 - 3,87 2013 - 6,83 - 28,85 2014 - 10,38 -15,78 Rata-rata - 15,81 -13,57 Sumber : Lampiran 1. Realisasi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari DBHP dan DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014
(5) Rasio Efektivitas Adapun menurut Abdul Halim (2007: 234) teknik analisi yang digunakan untuk mengukur tingkat rasio efektivitas sebagai berikut.
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari tingkat pertumbuhan, rata-rata yang diperoleh selama periode tahun 20112014 yaitu sebesar -15,81%. Nilai rasio pertumbuhan pada periode 2011 sebesar -37,85%, 2012 sebesar -8,17%, 2013 sebesar -6,83%, dan 2014 sebesar -10,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil tingkat pertumbuhan yang dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak dapat dikatakan kurang baik atau cenderung negatif.Sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari nilai rata-rata selama periode 2011-2014 yaitu sebesar -13,57%. Nilai tingkat pertumbuhan pada periode 2011 sebesar -5,79%, 2012 sebesar -3,87%, 2013 sebesar -28,85%, dan 2014 sebesar -15,78%.Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dikatakan kurang baik atau cenderung negatif. Tingkat Kontribusi Dapat dikatakan Kontribusi yang sangat baik bila berada di atas 50%. Tingkat kontribusi DBHP dan DBHBP terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 3.5. Kriteria Efektif Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Lebih dari 100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 HASIL Hasil penelitian ini akan membahas mengenai Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kontribusi, rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari DBHP dan DBHBP dapat dilihat pada Tabel 4.1.
5
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Tabel 4.2 Hasil Tingkat Kontribusi DBHP dan DBHB Pterhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 Tingkat Kontribusi (%) Tahun DBHP DBHBP 2010 21,99 0,27 2011 17,89 0,33 2012 16,99 0,33 2013 21,82 0,32 2014 21,65 0,29 Rata-rata 20,07 0,31 Sumber: Lampiran 2. Hasil Tingkat Kontribusi DBHP, DBHBP terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014
interval 0,00% - 10% yang tergolong sangat kurang. Nilai tingkat kontribusi pada periode 2010 sebesar 0,27%, 2011 sebesar 0,33%, 2012 sebesar 0,33%, 2013 sebesar 0,32%, dan 2014 sebesar 0,29% yang berada pada interval 0,00% - 10% dalam katagori sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak masih sangat kurang untuk meningkatkan sumbangan bagi Pendapatan Daerah dalam tingkat kontribusi. Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Tabanan yang dihitung berdasarkan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari tingkat kontribusi, rata-rata yang diperoleh selama periode tahun 20102014 yaitu sebesar 20,07%. Menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) maka Dana Bagi Hasil Pajak kriterianya berada pada interval 20,10% - 30% yang tergolong sedang. Nilai Tingkat kontribusi pada periode 2010 sebesar 21,99%, 2013 sebesar 21,82% 2014 sebesar 21,65% yang berada pada interval 20,10% - 30% dalam katagori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2010, 2013, dan 2014 mampu meningkatkan sumbangan bagi pendapatan daerah dalam tingkat kontribusi. Namun nilai tingkat kontribusi pada periode 2011 sebesar 17,89% dan 2012 sebesar 16,99% berada pada interval 10,10% - 20% dalam katagori kurang yang menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak masih kurang untuk meningkatkan sumbangan bagi pendapatan daerah dalam tingkat kontribusi. Sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari nilai rata-rata selama periode 2010-2014 yaitu sebesar 0,31%. Menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) maka Dana Bagi Hasil Bukan Pajak kriterianya berada pada
Tahun
4.3
Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Rasio Rasio Rasio Ekonomi Efisiensi Efektivitas (%) (%) (%) 32,79 65,77 150,65 195,57 144,32 74,27 129,22 52,76 70,38 139,64 44,32 67,89 271,45 57,96 62,24 153,73 73,03 85,09
2010 2011 2012 2013 2014 Ratarata Sumber: Lampiran 3. DBHP, DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 berdasarkan Value For Money Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari rasio ekonomis, rata-rata yang diperoleh selama periode tahun 2010-2014 yaitu sebesar 153,73%. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, maka Dana Bagi Hasil Pajak kriterianya berada pada interval di atas 100% yang tergolong sangat ekonomis. Nilai rasio ekonomi pada periode 2011 sebesar 195,57%, 2012 sebesar 129,22%, 2013 sebesar 139,64%, dan 2014 sebesar 271,45% yang berada pada interval di atas 100% dalam katagori sangat
6
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2011-2014 mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio ekonomis dengan secara maksimal. Namun nilai rasio ekonomis pada periode 2010 yaitu sebesar 32,79% berada pada interval kurang dari 60% dalam katagori tidak ekonomis yang menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak belum mampu meningkatkan penerimaan dalam rasio ekonomis bagi Pendapatan Daerah. Berdasarkan rasio efisiensi, Dana Bagi Hasil Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari nilai rata-rata selama periode 2010-2014 yaitu sebesar 73,03%. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, maka Dana Bagi Hasil Pajak kriterianya berada pada interval 60% - 80% yang tergolong efisien. Nilai rasio efisiensi selama periode 2012 sebesar 52,76%, 2013 sebesar 44,32%, dan 2014 sebesar 57,96% yang berada pada interval di bawah 60% dalam katagori sangat efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2012-2014 sangat mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efisiensi. Nilai rasio efisiensi pada periode 2010 yaitu sebesar 65,77% berada pada interval 60%-80% dalam katagori efisien. Hal tersebut menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak mampu meningkatkan penerimaan dalam rasio efisien bagi Pendapatan Daerah. Namun nilai rasio efisiensi pada periode 2011 yaitu sebesar 144,32% berada pada interval di atas 100% dalam katagori tidak efisien yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2011 belum mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efisiensi. Berdasarkan rasio efektivitas, Dana Bagi Hasil Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari nilai rata-rata selama periode 2010-2014 yaitu sebesar 85,09%. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, maka dana bagi hasil pajak kriterianya berada pada interval 80% - 90% yang tergolong cukup efektif. Nilai rasio efektivitas pada periode 2010 yaitu sebesar 150,65% yang
berada pada interval di atas 100% dalam katagori sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2010 mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efektif dengan secara maksimal. Namun nilai rasio efektivitas pada periode 2011 sebesar 74,27%, 2012 sebesar 70,38%, 2013 sebesar 67,89%, dan 2014 sebesar 62,24% yang berada pada interval 60%80% dalam katagori kurang efektif yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dalam periode 2011-2014 belum mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efektivitas. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Tabanan yang dihitung berdasarkan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) Tahun Rasio Efektivitas (%) 2010 96,27 2011 111,65 2012 130,38 2013 92,99 2014 87,20 Rata-rata 103,70 Sumber : Lampiran 3. DBHP, DBHBP Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 berdasarkan Value For Money Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa rasio ekonomi, anggaran biaya dibandingkan dengan realisasi biaya dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan rasio efisiensi anggaran biaya dibandingkan dengan realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajaktidak mendapatkan hasil.Hal tersebut dikarenakan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Tabanan tidak terdapat nilai biaya-biaya. Namun dari Dana Bagi
7
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Hasil Bukan Pajak hanya terdapat nilai penerimaan Bagi Hasil dari pemungutan pengusaha perikanan, dan Bagi Hasil cukai tembakau. Sehingga rasio ekonomi dan rasio efisiensi dilihat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang menunjukkan belum mampu memenuhi biaya-biaya dan penerimaan bagi Pendapatan Daerah.
tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode 2010-2014 sebesar -13,57% yang bernilai negatif. Analisis tingkat kontribusi yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa dilihat dari rata-rata Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2010-2014 sebesar 20,07% berada pada katagori sedang, dan dilihat dari rata-rata Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode 2010-2014 sebesar 0,31% berada pada katagori sangat kurang. Hasil rata-rata analisis rasio ekonomi dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2010-2014 sebesar 153,73% berada pada katagori sangat ekonomis. Dilihat dari rata-rata rasio efisiensi Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2010-2014 sebesar 73,03% berada pada katagori efisien. Serta dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 20102014 sebesar 85,09% berada pada katagori cukup efektif, dan dilihat dari ratarata Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode 2010-2014 sebesar 103,70% berada pada katagori sangat efektif.
PEMBAHASAN Berdasarkan rasio efektivitas, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Kabupaten Tabanan dilihat dari nilai ratarata selama periode 2010-2014 yaitu sebesar 103,70%. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, maka Dana Bagi Hasil Pajak kriterianya berada pada interval di atas 100% yang tergolong sangat efektif. Nilai rasio efektivitas pada periode 2011 sebesar 111,65% , dan 2012 sebesar 130,38% yang berada pada interval di atas 100% dalam katagori sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam periode 2011-2012 mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efektif dengan secara maksimal. Nilai rasio efektivitas pada periode 2010 sebesar 96,27% dan 2013 sebesar 92,99% yang berada pada interval 90% - 100% dalam katagori efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam periode 2010 dan 2013 mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efektivitas dengan secara maksimal. Namun nilai rasio efektivitas pada periode 2014 sebesar 87,20% berada pada interval 80% - 90% dalam katagori cukup efektif yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam periode 2014 cukup mampu meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Daerah dalam rasio efektivitas.
PENUTUP Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Rata-rata Tingkat Pertumbuhan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar -15,81% dan dilihat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 13,57% yang secara umum dapat dikatakan kurang baik atau cenderung negatif. (2) Rata-rata Tingkat Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 20,07% yang berada pada kriteria sedang, dan dilihat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 0,31% yang masih berada pada kriteria sangat kurang. (3) Berdasarkan value for money sebagai berikut: (a) rata-rata rasio ekonomis
Berdasarkan analisis tingkat pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui perkembangannya dari tahun ke tahun. Rata-ratatingkat pertumbuhan dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2010-2014 sebesar -15,81% yang bernilai negatif, dan dilihat dari rata-rata
8
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Bagi Hasil Pajak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan yang harus ditingkatkan lagi dari nilai penerimaan Bagi hasil sumber daya alam yang masih kurang di Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah menjadi yang lebih baik. (3) Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan diharapkan meningkatkan tingkat efisiensi Dana Bagi Hasil Pajak dari efisien menjadi yang lebih efisien. Dan selain itu juga Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat efektivitas yang cukup efektif menjadi yang lebih efektif. Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai penerimaan Bagi Hasil Pajak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan yang harus ditingkatkan lagi dari nilai penerimaan Bagi Hasil sumber daya alam agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan penerimaan dana yang didapat oleh Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan pun dapat menjadi lebih meningkat.
dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 153,73% yang berada pada kriteria sangat ekonomis. (b) rata-rata rasio efisiensi dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 73,03% yang berada pada kriteria efisien. (c) rata-rata rasio efektivitas dilihat dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 85,09% yang berada pada kriteria cukup efektif, dan dilihat dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2010-2014 sebesar 103,0% yang berada pada kriteria sangat efektif. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB IV dan dari penarikan beberapa simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang masih kecil nilai penerimaannya. Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan Bagi Hasil Pajak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sumber daya alam yang ada di Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. (2) Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah dari tingkat kontribusi sedang menjadi baik dan Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang masih sangat kurang terhadap Pendapatan Daerah. Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai penerimaan
DAFTAR RUJUKAN Abdul Halim, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Azhari Aziz Samudra, 2015. Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Boediono, 1987. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
9
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Departemen Dalam Negeri. Keputusan Mentri Dalam Negeri. Nomor 690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan. 2010-2014. Data Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. Tabanan. Rahardjo Adisasmita, 2013, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah. Rukmana, 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riu. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
10
