ANALISIS PENGARUH HASIL LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ACEH UTARA
Umaruddin Usman Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Malikussaleh
ABSTRACT PAD is a significant source of revenue for financing routine and development of an area, the greater the revenue of a region, the greater the degree of independence of the area, the PAD has several components, where one source is profit enterprises. This study aims to determine whether the effect on profit enterprises PAD North Aceh. For research purposes, the data used is the realization of revenue and profit realization data-owned North Aceh years 2002-2012 were obtained from DPKKD North Aceh. From the results of the regression test conducted, found that statistically significant profit enterprises to PAD North Aceh with a confidence level of 5% was obtained with a coefficient of 0.231. Profit enterprises significantly influence PAD North Aceh. Although currently only a few enterprises are able to provide income to the area, so that local enterprises are still far from expectations. The government should really handle the maximum in this case, so that the profit obtained enterprises bigger and able to play a role in regional development, especially in North Aceh district. Keywords: profit enterprises, PAD.
PENDAHULUAN Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam
pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian,dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk
melaksanakan
pembangunan
daerah
melalui
pelayanan
jasa
kepada
masyarakat,
penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Saat ini kesan umum tentang keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak efisien, selalu merugi dan membebani anggaran Pemerintah. Lemahnya kinerja BUMD ini seringkali berkaitan dengan pembinaan tenaga profesional yang penuh dengan aroma kepentingan golongan (Kamaluddin, 2001). Saat ini hanya ada beberapa BUMD saja yang mampu menyetorkan labanya terhadap PAD Aceh Utara, khususnya BUMD yang bergerak dibidang perbankan, seperti BPD, BPR, namun tidak dengan BUMD yang lainnya, bahkan ada BUMD justru tidak mampu memberikan kontribusi dalam PAD seperti yang diharapkan bukan hanya karena tidak memperoleh laba bahkan untuk biaya operasional saja mengharapkan subsidi dari pemerintah daerah. Dengan adanya PAD yang salah satu sumbernya yaitu laba BUMD belum menunjukan kemajuan yang signifikan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi Aceh Utara yang berjalan lambat. Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba, menurut (Soemarso, 2004) Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu laba kotor dan laba bersih. Dimana laba kotor dapat diartikan sebagai berikut : “ Laba kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan total kepada para pembeli selama periode yang bersangkutan ( Al. Haryono Jusup, 1997), sedangkan pengertian dari laba bersih adalah : “ Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan seluruh biaya ( Basu Swastha, 1993).
Profitisasi BUMD dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba serta memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu dapat dilakukan sebagai berikut : a).Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia. b). Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional. c). Bagi BUMD yang misi utama untuk pelayanan publik dan pelayanan sosial, diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu. d). Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja berdasarkan profesionalisme melalui proses fit and proper test. e). Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga produk (minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga laba dapat diraih. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan taxing power.
METODE PENELITIAN Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai laba BUMD sebagai determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara periode 2002-2012. Model analisis yang digunakan adalah model ekonometrika dengan metode regresi linier sederhana. Laba BUMD sebagai variabel bebas dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagai variabel terikat dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: Y = a + bX + e Di mana: Y
= Pendapatan Asli Daeah
a
= Konstanta
X
= Realisasi Laba BUMD
b
= Koefesien regresi dari Laba BUMD
e
= Error Term
Dalam penelitian ini data yang dipergunakan memiliki nilai nominal yang besar sehingga peneliti menstarformasi data ke dalam bentuk Ln (Logaritma natural). Transformasi maksudnya adalah mengubah bentuk persamaan regresi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana (Pratisto, 2009), sehingga memudahkan pembacaan parameter/koefisien regresi, persamaannya menjadi : LnY = a + b LnX + e Dimana: LnY
= Pendapatan Ali Daerah
sehingga
a
= Konstanta
LnX
= Realisasi Laba BUM
b
= Koefisien regresi dari Laba BUMD
e
= Error term
HASIL dan PEMBAHASAN Dapat dikatakan kondisi BUMD hampir disetiap daerah di Indonesia mengalami masalah yang sama, begitu juga dengan BUMD Aceh Utara yang sampai saat ini belum mampu menunjukan hasil yang memuaskan. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan.BUMD menurut Ginandjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. termasuk badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah sangat menyadari betapa besarnya peranan BUMD demi kelangsungan PAD, sehingga senantiasa mendukung agar BUMD tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya, ini dapat dilihat dari suntikan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah, untuk menyokong pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak tanggung-tanggung melakukan investasi permanen di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa penyertaan modal dengan neraca per 31 Desember 2012 sebanyak Rp 197.323 miliar lebih. Dirinci, penyertaan modal untuk PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Rp 77.954 miliar, untuk PDAM Tirta Mon Pase Rp 77.698 miliar lebih, PD Bina Usaha Rp 39.596 miliar lebih dan BPR Sabee Meusampe Rp 2.074 miliar lebih. Sayangnya, dana suntikan modal sebanyak itu ternyata belum menghasilkan PAD yang signifikan, akibatnya panitia anggaran DPRK Aceh Utara menyoroti masalah itu dengan menganggap investasi tersebut hanya membebani APBK setiap tahun. Selain hal diatas, ada beberapa sektor industri yang dibangun di Aceh Utara yang tidak dimanfaatkan, padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, sebagai contoh Kapal Motor (KM) Marisa yang dibeli Pemda Aceh Utara senilai Rp 5.6 miliyar kini terpaksa harus dijual karena sudah tidak layak pakai lagi, dalam hal ini pemerintah daerah meminta kepada PD.Bina Usaha untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian Kapal Marisa sesuai hasil rekomendasi tim penyelematan Marisa, agar penyelesaian Kapal Marisa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bangunan tanki Cruzt Pump Oil (CPO), yang dibangun diareal pelabuhan Krueng Geukueh, senilai, Rp. 8.7 milyar melalui APBD Aceh Utara, tahun anggaran 2003 kini telah menjadi proyek mubazir karena tidak mendatangkan hasil apa apa. Begitu
juga nasib industri usaha garment atau konveksi pakaian yang dibangun di Rancong, Areal Instalasi Pengolahan LNG Arun. Industri garment yang dijalankan Lambortex Apparel Indonesia ini juga sudah lama tutup. Sama halnya dengan nasib Pabrik Es di Seunudon. Dari hasil regresi yang dilakukan peneliti, maka diperoleh hasil estimasinya adalah sebagai berikut: LnY = 19.651 + 0.231LnX Dalam penelitian ini diperoleh konstanta sebesar 19.651 artinya bilamana laba BUMD dianggap nol maka besar PAD Aceh Utara adalah sebesar 19.651, dan dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan pengaruh laba BUMD terhadap PAD Kab Aceh utara adalah laba BUMD berpengaruh positif terhadap PAD Aceh Utara dengan besar koefisien 0.231, artinya jika terjadi kenaikan pada laba BUMD sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan terhadap PAD sebesar 0.231%. Dari hasil regresi diketahui nilai t hitung dari laba BUMD adalah sebesar 2.384. α = 5%, df = n – k = 11– 1 = 10, df = 10, maka t tabel = 1.812. Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa laba BUMD (X) pada α = 5%, dengan t hitung > t tabel (2.384> 1.812), ini berarti Ha diterima, artinya hasil laba BUMD berpengaruh nyata (signifikan) terhadap PAD pada tingkat kepercayaan 95%. Koefisien korelasi (r) sebesar 0.622 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, antara variabel bebas (laba BUMD) dan variabel terikat (PAD) mempunyai hubungan (korelasi) yang kuat. Sedangkan koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 0.387 atau sebesar 38.7%, artinya variabel bebas yaitu hasil laba BUMD memiliki pengaruh sebesar 38.7% tehadap variabel terikat yaitu PAD, dan sisanya sebesar 61.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar laba BUMD yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 1-KS didapat nilai sebesar 0.422
yang berarrti > 0.05, sedangkan menggunakan Normal P-P terlihat data
menyebar disekitar diagram dan mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal.
KESIMPULAN PAD yang merupakan salah satu pendapatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah, dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut, namun sampai saat ini PAD Aceh Utara belum mampu menunjukkan hasi seperti yang diharapkan, bahkan jauh dari harapan. Untuk meningkatkan PAD Pemerintah Daerah Aceh Utara diperlukan upaya serius pemerintah dalam mengelola BUMD. Pemerintah harus mampu memperbaiki kinerja dalam Perusahaan Daerah baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, menciptakan kondisi kerja yang
kondusif. Memilih orang yang tepat dalam memimpin perusahaan, dalam artian mempunyai jiwa kepemimpinan dan mumpuni dalam bidangnya sehingga mampu memberikan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan demi kelangsungan perusahaan, supaya Perusahaan Daerah dapat berkembang, dan diharapkan untuk dapat membuka kerjasama dengan pihak lain sehingga mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Melaksanakan segala kebijakan, aturan-aturan serta sangsi yang tegas baik yang bersifat internal maupun eksternal, demi ketertiban dan kelangsungan perusahaan. Pemerintah diharapkan agar benar-benar mampu melihat sumber-sumberdaya yang terdapat didaerah Kab. Aceh Utara yang dapat dikembangkan menjadi suatu usaha dan peluang yang ada, agar menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
KEPUSTAKAAN Anonimous Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Anonimous Undang-Undang No. 05 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Anis dan Imam, (2003). Teori Akuntansi, badan penerbit UNDIP, Semarang. Al, Haryono yusuf, (1997). Dasar-Dasar Akuntansi Jilid I, BPSTIE, YKPN, Yogyakarta. Andries Yudi, Afriana, (2011). Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kab Brebes periode 2004-2008, UPN Veteran, Yogyakarta. Basu, (1993). Pengantar Bisnis Modern, edisi ketiga, Liberti, Yogyakarta DPKKD Aceh Utara (2013). Data Target dan Realisasi Anggaran pendapatan Kabupaten Aceh Utara 2002-2012. Destrika, Elka, (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD dan Komponen PAD Propinsi Jawa Barat, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ghozali, Imam, (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. BPFE UNDIP, Semarang. Gujarati, Damodar, (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika, Erlangga, Jakarta. Halim, Abdul, (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta. Harnanto, (2003). Akuntansi Perpajakan, BPFE, Yogyakarta. Kaho, Josef Riwu, (2001), Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kamaluddin, Rustian, (2001). Peran Dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Daerah. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23 Th 2001. Kartasamita, Ginanjar (1996). Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta Kunarjo, (1993). Perencanaan Dan pembiayaan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Mardiasmo, ( 2002). Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI. Yogyakarta. Nazir, Muhammad, (2003). Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta. Nurdin, Muh, (2007). Kompeten Ekonomi, Mitra Media, Makasar.
Nur,
Turiman Fachturrahman (2011). Terobosan Hukum Memajukan BUMD eraotonomidaerah.Artikelonline(http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/terob osan-hukum-memajukan-badan-usaha.html)
Pangesti, Wega, (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kab Sragen, UNS. Surakarta. Pratisto, Arif, (2009). Cara mudah mengatasi masalah statistik dan rancangan percobaan dengan SPSS. PT. Elek media komputindo, Jakarta Sarwono, jonathan, (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta Santoso Singgih dan Tjiptono Fandy, (2001). Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Soemarso, (2004). Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta. Tae, Yustinus Bere, (2009). Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur , Dipublikasikan oleh Fakultas Universitas GajahMada, Yogyakarta. Tambun, Keriahen Tarigan, (2008). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Sektor-Sektor Berpotensi Yang Dapat Dikembangkan Di Pemerintahan Kota Medan, Universitas Sumatra Utara, Medan Wardhana, Andy Setia (2006). Analisis Kontribusi, Pajak, Retribusi, Penerimaan Lain-Lain Dan Perusahaan Daerah Terhadap PAD Kota Pasuruan, Universitas Muhammadiyah, Malang. Wardhana, Putra Jaya (2009). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Terhadap pengeluaran Pemerintah Untuk Belanja Publik Pemda Se DI Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Yuliandriansyah, (2009). Otonomi Daerah Dan Investasi. Artikel Online. (http://yuliandri ansyah.staff.uii.ac.id/2009 /02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/, di-unduh tanggal 28 Agustus 2013).
