Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG SD NEGERI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Eko Sudharmono1 , I Putu Artama Wiguna2, Erwin Sudarma3 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia1,2 Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia3 Email:
[email protected] 1
ABSTRAK Bangunan gedung SD Negeri merupakan salah satu prasarana pendidikan sekolah dasar yang sangat penting. Sesuai dengan karakteristiknya, bangunan gedung selalu cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada fisik bangunan. Untuk mempertahankan kondisi bangunan sesuai dengan umur rencana yang telah direncanakan, maka selama masa pelayanan bangunan tersebut perlu kegiatan rehabilitasi berupa pemeliharaan, perawatan dan pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Namun sehubungan dengan keterbatasan anggaran, maka perlu dibuat prioritas berdasarkan berbagai kriteria dalam penanganan bangunan gedung melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty. Obyek penelitian dilakukan terhadap semua bangunan gedung SDN yang diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Tulungagung berjumlah 176 bangunan gedung SDN dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan dokumen. Data primer didapat dari penyebaran kuesioner kepada 10 responden, yang terdiri dari 7 orang tim penyusun APBD Kabupaten Tulungagung dan 3 orang instansi pendidikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kriteria dan bobot kriteria penentuan prioritas rehabilitasi bangunan gedung SDN adalah kriteria kabupaten antara lain kepadatan penduduk (0,557), pertumbuhan penduduk (0,320), luas wilayah (0,123) dan kriteria kecamatan antara lain yaitu tingkat kerusakan bangunan (0,403), jumlah siswa (0,265), umur bangunan (0,178), lokasi bangunan (0,091) dan angka partisipasi murni (0,063). Prioritas pertama rehabilitasi bangunan gedung SDN masing-masing kecamatan adalah SDN Kepatihan 4 kec. Tulungagung, SDN Sanggrahan 1 Kec. Boyolangu, SDN Ringinpitu 2 Kec. Kedungwaru, SDN Ngantru 1 Kec. Ngantru, SDN Ngunut 2 Kec. Ngunut, SDN Sambijajar 2 Kec. Sumbergempol, SDN Blimbing 1 Kec. Rejotangan, SDN Betak 2 Kec. Kalidawir, SDN Demuk 4 Kec. Pucanglaban, SDN Tanggung 4 Kec. Campurdarat, SDN Kresikan 1 Kec. Tanggunggunung, SDN Sukoanyar 1 Kec. Pakel, SDN Gandong 2 Kec. Bandung, SDN Besole 1 Kec. Besuki, SDN Kauman 1 Kec. Kauman, SDN Gondang 1 Kec. Gondang, SDN Nglutung 2 Kec. Sendang, SDN Gedangan 2 Kec. Karangrejo, dan SDN Gambiran 1 Kec. Pagerwojo. Kata kunci : rehabilitasi gedung, kriteria, prioritas, AHP.
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
PENDAHULUAN Latar Belakang Bangunan Gedung sekolah sebagai salah satu prasarana pendidikan mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Di kabupaten Tulungagung, program peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 bertujuan antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rangka meningkatkan IPM diperlukan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana telah mengatur mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan mekanisme tersebut maka dalam merencanakan kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung SD Negeri dalam Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, digunakan metode untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dengan memadukan berbagai kriteria tentang Rehabilitasi Bangunan Gedung, akan tetapi tidak diawali dengan analisis yang mendalam. Selain itu usulan kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung SD Negeri dari Dinas Pendidikan dalam Renja SKPD masih berorientasi Renstra SKPD serta kurang memperhatikan program-program lintas sektor dan juga usulan kegiatan terutama dari DPRD didalam penjaringan aspirasi masyarakat banyak didasarkan pada berbagai pertimbangan politik tanpa memperhitungkan unsur teknis, sehingga terjadi ketidaksesuaian sasaran kegiatan pembangunan yang menimbulkan sorotan beberapa pemberitaan di media massa baik tertulis dan elektronik yang menyampaikan tentang kerusakan elemen Bangunan Gedung yang berakibat kecelakaan pada anak didik di sekolah. Dalam penelitian ini digunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan salah satu metodenya adalah Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode tersebut merupakan metode yang dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana kriteria yang diambil cukup banyak. Juga kompleksitas ini disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambil keputusan serta ketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau tidak ada sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan didapatkan kriteria-kriteria serta hasil analisa penentuan prioritas kegiatan rehabilitasi bangunan gedung SD Negeri, sehingga akan didapatkan Bangunan Gedung Sekolah yang menjadi prioritas. METODOLOGI Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan penelitian deskriptif. Dengan pengumpulan data melalui: 1. Studi literatur yang bersumber dari norma, standar, prosedur dan manual (NSPM), Permendiknas nomor 24 tahun 2007, Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Kepmen Kimpraswil No. 332/KPTS/M/2002, Perda Kabupaten Tulungagung, Renja Dinas
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-2
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
2.
Pendidikan, Renja Kabupaten dan dari Text Books tentang AHP dan manajemen (bangunan gedung, aset, dll); dan Focus Group Discussion (FGD), pembagian kuesioner, dan wawancara langsung.
Sedangkan langkah-langkah dalam metode AHP meliputi: 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat diatasnya. 4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi. 6. Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk setiap tingkatan hirarki. 7. Menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan. 8. Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10 persen maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Proses yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk itu menetapkan skala kuantitaf 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya . Penelitian ini pada dasarnya meninjau kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan rehabilitasi bangunan gedung SD Negeri, mendapatkan bobot, serta menentukan prioritas. Hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah : 1. Identifikasi kriteria-kriteria yang digunakan yaitu kriteria kecamatan dan kriteria sekolah 2. Melakukan analisa dengan metode AHP, dan 3. Menentukan skala dan prioritas HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI Kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam penentuan prioritas rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung, ditentukan yaitu Kriteria Kecamatan (Luas wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Pertumbuhan Penduduk) dan Kriteria Sekolah (Tingkat kerusakan, Jumlah siswa, Umur bangunan, Lokasi bangunan, Angka partisipasi murni (APM)). Model hirarki penentuan prioritas kegiatan rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung terdiri atas 5 level hirarki, yaitu: 1. Level 1 : Tujuan Tujuan pengambilan keputusan adalah keputusan penentuan prioritas rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung. Dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat yang sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung 2. Level 2 : Kriteria Kecamatan Penyusunan kriteria dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-3
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
3. Level 3 : Kelompok kecamatan Seluruh kecamatan yang dipilih berdasar kriteria kabupaten. 4. Level 4 : Kriteria Sekolah Penyusunan kriteria dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. 5. Level 5 : Alternatif bangunan gedung sekolah dasar negeri Alternatif bangunan gedung sekolah dasar negeri yang akan dijadikan fokus penelitian adalah sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung. Sekolah dasar negeri tersebut sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) buah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Seperti dijelaskan dalam gambar URUTAN PRIORITAS KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG SD NEGERI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Stage 1
Pertumbuha n Penduduk
Kepadatan Penduduk
Luas Wilayah
Pembobota n Nilai dan Skala Kriteria Kec A
Tingkat Kerusakan
Jumlah Siswa
Kec B
s/d 19 Kec
Kec C
Angka Umur Lokasi Bangunan Bangunan Partisipasi Murni (APM) Pembobota n
Stage 2
Di Kec A:
-
SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4, dst
-
Di Kec B: SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4, dst
-
Di Kec C: SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4, dst
-
….19 Kec: SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4, dst
Gambar 1. Model Hirarki Penentuan Prioritas Rehabilitasi Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-4
Nilai dan Skala Kriteria
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
Hasil Perhitungan Bobot Kriteria
KRITERIA
Tabel 1. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Kecamatan
LW 1
KRITERIA KP 1/4
PP 1/3
Kepadatan Penduduk (KP)
4
1
2
Pertumbuhan Penduduk (PP)
3
1/2
1
8,00
1,75
3,33
Luas Wilayah (LW)
Jumlah
Tabel 2. Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan Kriteria Kecamatan
KRITERIA
KRITERIA
Jumlah
Bobot (Jumlah/n)
LW
KP
PP
Luas Wilayah
0,125
0,143
0,100
0,368
0,123
Kepadatan Penduduk
0,500
0,571
0,600
1,671
0,557
Pertumbuhan Penduduk
0,375
0,286
0,300
0,961
0,320
Jumlah
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
Tabel 3. Perhitungan Konsistensi kriteria kecamatan (a) = Nilai Matrik x Bobot
(b) = (a)/Bobot
λ maks = Jumlah (b)/n
CI = λ maks n/(n-1)
CR = CI / RI
Luas Wilayah
0,369
3,006
3,018
0,009
RI = 0,58
Kepadatan Penduduk
1,688
3,030
Pertumbuhan Penduduk
0,967
3,019
Kriteria (n = 3)
Jumlah
9,055
CR =
0,009 0,58
=
0,016
CR =
0,016
<
0,1
Konsisten
Berdasarkan Tabel 2. menunjukan bahwa kriteria kepadatan penduduk mempunyai bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 0,557; kriteria pertumbuhan penduduk dengan nilai 0,320, sedangkan nilai yang paling kecil kriteria luas wilayah dengan nilai 0,123. Berdasarkan Tabel 3. tingkat konsistensi jawaban responden menunjukkan bahwa nilai CR = 0,016 < 0,1. Dengan demikian penilaian tingkat kepentingan pada setiap kriteria pada stage 1 telah konsisten dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-5
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010 Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan level kriteria sekolah KRITERIA UB JS APM
TK KRITERIA
Tingkat Kerusakan (TK)
LB
1
3
2
5
4
Umur Bangunan (UB)
1/3
1
1/3
4
3
Jumlah Siswa (JS)
1/2
3
1
3
3
Angka Partisipasi Murni (APM)
1/5
1/4
1/3
1
1/2
Lokasi Bangunan (LB)
1/4
1/3
1/3
2
1
Jumlah
2.28
7.58
4.00
15.00
11.50
Tabel 5. Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan Level Kriteria Sekolah
KRITERIA
KRITERIA Jumlah
Bobot (Jumlah/n)
0.348
2.015
0.403
0.267
0.261
0.889
0.178
0.250
0.200
0.261
1.325
0.265
0.033
0.083
0.067
0.043
0.314
0.063
0.109
0.044
0.083
0.133
0.087
0.457
0.091
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
TK
UB
JS
APM
LB
Tingkat Kerusakan
0.438
0.396
0.500
0.333
Umur Bangunan
0.146
0.132
0.083
Jumlah Siswa
0.219
0.396
Angka Partisipasi Murni (APM)
0.088
Lokasi Bangunan Jumlah
Tabel 6. Perhitungan Konsistensi level Kriteria Sekolah Kriteria (n = 5)
(a) = Nilai Matrik x Bobot
(b) = (a)/B obot
Tingkat Kerusakan (TK)
2.146
5.326
Umur Bangunan (UB)
0.926
5.209
Jumlah Siswa (JS)
1.462
5.517
Angka Partisipasi Murni (APM)
0.322
5.125
Lokasi Bangunan (LB)
0.465
Jumlah
λ maks = Jumlah (b)/n
CI = λ maks n/(n-1)
CR = CI / RI
5.254
0.063
RI = 1,12
5.091
CR =
0.063 1.12
=
0.057
CR =
0.057
<
0.1
Konsisten
26.268
Berdasarkan Tabel 5. menunjukan bahwa kriteria tingkat kerusakan mempunyai bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 0,403, kriteria jumlah siswa dengan nilai 0.265, umur bangunan dengan nilai 0.178, lokasi bangunan dengan nilai 0.091, sedangkan nilai yang paling kecil kriteria angka partisipasi murni (APM) dengan nilai 0,063. Berdasarkan Tabel 6. tingkat konsistensi jawaban responden menunjukkan bahwa nilai CR = 0,057 < 0,1. Dengan demikian penilaian tingkat kepentingan pada setiap kriteria pada stage 2 telah konsisten dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-6
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
Penentuan Skala dan Urutan Prioritas Nilai dari masing-masing kriteria terlebih dahulu dijadikan skala, karena masing-masing nilai mempunyai satuan yang berbeda. Bilamana data memiliki satuan berbeda, maka satuannya dapat dihilangkan (menjadi sama) dengan cara transformasi menjadi data standar, kemudian dilakukan normalisasi untuk memperoleh bobot masing-masing kecamatan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan MINITAB release 14 statistical software, dimana data-data yang diolah berdasarkan nilai maksimum dan minimum data yang di entry, serta mengacu pada kriteria-kriteria yang ada. Khusus kriteria APM dilakukan skala tersendiri karena memiliki rentang data yang jauh, seperti gambar dibawah ini. Jelek
Kurang Baik
Cukup
Baik
Sangat Baik
0-30
30-50
50-70
70-90
90 - ~
Gambar 2. skala APM
Hasil perhitungan skala (standardize) dengan MINITAB release 14 stage 1 kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria sehingga didapatkan hasil perkalian yang kemudian ditambahkan untuk masing-masing kriteria sehingga didapatkan total nilai berupa jumlah hasil yang kemudian dinormalisasikan untuk menentukan bobot masing-masing kecamatan antara lain kecamatan Besuki 0,0448; Bandung 0,0435; Pakel 0,0516; Campurdarat 0,0496; Tanggunggunung 0,0367; Kalidawir 0,0521; Pucanglaban 0,0362; Rejotangan 0,0476; Ngunut 0,0558 Sumbergempol 0,0679; Boyolangu 0,0518; Tulungagung 0,1132; Kedungwaru 0,0630; Ngantru 0,0447; Karangrejo 0,0497; Kauman 0,0513; Gondang 0,0442; Pagerwojo 0,0454 dan Sendang 0,0510; begitu pula pada stage 2 Skala tersebut dikalikan dengan bobot tingkat kepentingan kriteria masing-masing kriteria sekolah yang telah diperoleh dan ditetapkan dari proses pembobotan tingkat kepentingan kriteria dan kemudian akan menghasilkan nilai. Nilai masing-masing kriteria ini dijumlahkan berdasarkan bangunan gedung sekolah dasar yang diteliti dan hasilnya disebut dengan jumlah nilai. Berikutnya Penentuan peringkat prioritas rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar adalah dengan cara mengalikan bobot masing-masing kecamatan dengan jumlah nilai bangunan gedung sekolah dasar yang diteliti menghasilkan nilai prioritas kabupaten sebagai penentu peringkat mulai dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nilai terbesar/tertinggi merupakan peringkat teratas dan yang terkecil/terendah merupakan peringkat terakhir. KESIMPULAN 1. Kriteria yang berpengaruh dalam penentuan urutan prioritas rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung adalah Kriteria Kecamatan (Kepadatan Penduduk dengan bobot 0,557; Pertumbuhan Penduduk dengan bobot 0,320; Luas Wilayah dengan bobot 0,123) dan Kriteria Sekolah (Tingkat kerusakan dengan bobot 0,403; Jumlah siswa dengan bobot 0,265; Umur bangunan dengan bobot 0,178; Lokasi bangunan dengan bobot 0,091; Angka partisipasi murni dengan bobot 0,063). 2. Urutan prioritas rehabilitasi bangunan gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung masing-masing kecamatan adalah SDN Kepatihan 4 kec. Tulungagung, SDN Sanggrahan 1 Kec. Boyolangu, SDN Ringinpitu 2 Kec. Kedungwaru, SDN Ngantru 1 Kec. Ngantru, SDN Ngunut 2 Kec. Ngunut, SDN
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-7
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
Sambijajar 2 Kec. Sumbergempol, SDN Blimbing 1 Kec. Rejotangan, SDN Betak 2 Kec. Kalidawir, SDN Demuk 4 Kec. Pucanglaban, SDN Tanggung 4 Kec. Campurdarat, SDN Kresikan 1 Kec. Tanggunggunung, SDN Sukoanyar 1 Kec. Pakel, SDN Gandong 2 Kec. Bandung, SDN Besole 1 Kec. Besuki, SDN Kauman 1 Kec. Kauman, SDN Gondang 1 Kec. Gondang, SDN Nglutung 2 Kec. Sendang, SDN Gedangan 2 Kec. Karangrejo, dan SDN Gambiran 1 Kec. Pagerwojo. Lihat Lampiran tabel 5.18. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (2008), Tulungagung Dalam Angka 2007, BPS Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Departemen Pekerjaan Umum, (1995), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Bina Marga, Prosedur Singkat Bagian B, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, (2007), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Jakarta. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, (2002), Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (1999), No: CT/TB/OP/TC/SD/001/99, Petunjuk Teknis Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung SD, Jakarta Haris, (2009), Penentuan Prioritas Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tabalong, Tesis Program Magister Teknik Manajemen Proyek Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan ITS, Surabaya. Leong, K, C., (2004), The Essence of Asset Management, Published by UNDP, Kuala Lumpur. Nurkolis, (2003), Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, (2002), Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, (2003), Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, Jakarta.
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-8
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010
Permadi, B.S., (1992), AHP, PAU-EK, UI, Jakarta. Rahardjo, J. Stock, R.E., Rosa, Y. (2000), Penerapan MCDM dalam Pengambilan Keputusan Sistem Perawatan, Jurnal Teknik Industri, Vol.2, No.1 hal. 1-12. Saaty, T.L., (1993), Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, PT. Pustaka Binaan Presindo, Jakarta. Saaty, T.L.V., (1988), Multicriteria Decisions Making – The Analytic Hierarchy Process, University of Pittsburgh. Sugiarto, Siagian, D., Sunaryanto, L.T, dan Oetomo, D.S., (2003), Teknik Sampling, Cetakan Kedua, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono, (2006), Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung. Supranto, J., (2004), Analisis Multivariat–Arti dan Interpretasi, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta. Siregar, D. D., (2004), Manajemen Aset, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Satriadi, (2006), Skala Prioritas Penanganan Gedung Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtadaiyah di Kabupaten Kapuas, Tesis Program Magister Teknik Manajemen Proyek Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan ITS, Surabaya.
ISBN : 978-602-97491-1-3 B-8-9
