ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004)
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
NI PUTU TRISNA DEWI NIM 0890561017
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011 ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 17 JUNI 2011
Pembimbing I
Pembimbing II
I Made Tjatrayasa, SH., MH. NIP. 195012311979031019
Gde Made Swardhana, SH., MH. NIP. 195903251984031002
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU. NIP. 195604191983031003
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 195902151985102001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 17 Juni 2011
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 1136/UN14.4/HK/2011 Tanggal 15 Juni 2011
Ketua
: I Made Tjatrayasa, SH., MH.
Sekretaris
: Gde Made Swardhana, SH., MH.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., MH. 2. Dr. Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS. 3. I Gede Artha, SH., MH.
SURAT PERNYATAAN iv
Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama NIM Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Telepon/Hp
: : : : :
Ni Putu Trisna Dewi 0890561017 Denpasar, 09 Desember 1985 Jalan Narakusuma No. 19 Denpasar 081805579262
Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Tidak Menjiplak Setengah Atau Sepenuhnya Tesis Orang Lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Denpasar, 17 Juni 2011 Hormat saya,
(Ni Putu Trisna Dewi) NIM. 0890561017
UCAPAN TERIMA KASIH
v
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004)” ini. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Bakta, Sp.PD (K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, SP.S (K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana
Universitas Udayana Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 4. Bapak I Made Tjatrayasa, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Gde
Made Swardhana, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan
vi
bimbingan, arahan,dan saran serta transfer ilmu yang penulis terima di bangku kuliah. 5. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., MH, I Gede Artha, SH.,MH, Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS., selaku Team Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran untuk tesis ini. 6. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, yang ilmunya tersampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan telah menginspirasi dan penyemangat dalam tesis ini. 7. Seluruh karyawan/karyawati pada Program Magister Program studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 8. Keluarga tercinta dan teman-teman yang telah menginspirasi serta memberi semangat baik spiritual maupun material dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.
Denpasar,
Juni 2011
Penulis
ABSTRAK ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA vii
(UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004)
Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Pengaduan merupakan hak korban untuk diadakan penuntutan atau tidak karena menyangkut kepentingan korban, agar korban dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Dari latar belakang tersebut adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai formulatif tindak pidana dan perumusan sanksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang jangka waktu pencabutan pengaduannya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Dalam Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), dan Pasal 49 (penelantaran) tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebut batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya. (Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga)
ABSTRACT CRIMINAL LAW POLICY ANALYSIS OF THE CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE (ACT. 23 OF 2004) viii
Crime of domestic violence is an offense that warrants complaint. The complaint is the right of victims to be held or not prosecution because it involves the interests of victims, so victims can consider the impacts that will arise. From this background as for issues to be discussed is about formulation of crime and the formulation of sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence. Writing method used is the normative method based on laws and regulations relating to the crime of domestic violence. The results showed that the crime experienced by victims of domestic violence both physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect in the household is a complaint that a complaint revocation period provided for in Article 75 of the Criminal Code. Policy formulation system of criminal law in criminal sanctions against the crime of Domestic Violence Act by the provisions of Domestic Violence using the formulation of an alternative type of system. The penalties imposed in the form of imprisonment or a fine with minimum and maximum rules. In Article 44 (physical abuse), Article 45 (psychological violence), and Article 49 (neglect) is determined not only mention the criminal threshold limit only. As for Article 46 and Article 47 concerning sexual violence mentioned in Article 48 clearly defined minimum and maximum limits the imposition of imprisonment and criminal penalties. (Keywords : Criminal Law Policy, crime of Domestic Violence)
RINGKASAN ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ix
(UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004) Penelitian ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini yaitu meskipun sudah ada undangundang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga bukannya kekerasan dalam rumah tangga menjadi berkurang tetapi malah bertambah untuk itu perlu dianalisa lagi dalam perumusan tindak pidana serta perumusan sanksi di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004, dimana latar belakang inilah yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kebijakan formulatif terhadap tindak pidana dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain sebagai masukan dalam perbaikan ke depannya. Bab II menguraikan tentang definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bab III membahas tentang formulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh : tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas opportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan. Bab IV membahas tentang perumusan sistem sanksi pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Pada implementasinya, UUPKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 x
(kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Serta kajian perbandingan dengan negara lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Pengaturan tentang KDRT di Negara lain tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yang spesifik dan tidak membatasi locus delictinya, namun yang tampak bahwa suatu pengaturan mengatur suatu tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT hanya karena hubungan dengan korban. Beberapa tindak pidana yang tersebut adalah yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran, antara lain : KUHP Bulgaria, KUHP Perancis, KUHP Korea, KUHP Jepang, KUHP Singapura dan Malaysia, KUHP Polandia, KUHP Yugoslavia, KUHP Norwegia. Bab V merupakan bab terakhir atau bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan : kebijakan formulatif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) ditentukan sebagai delik aduan dan perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Sedangkan saran : beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini ke arah yang lebih baik untuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan masyarakat pada umumnya.
DAFTAR ISI Halaman xi
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i PERSYARATAN GELAR................................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iii LEMBAR PENETAPAN PENGUJI ................................................................. iv PERNYATAAN .................................................................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................................. vi ABSTRAK
...................................................................................................... viii
ABSTRACT ....................................................................................................
ix
RINGKASAN ...................................................................................................
x
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................................
9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................
9
1.3.1. Tujuan Penelitian ............................................................
9
1.3.1.1.
Tujuan Umum .................................................
9
1.3.1.2.
Tujuan Khusus ................................................
9
1.3.2. Manfaat Penelitian .......................................................... 10 1.3.2.1.
Manfaat Teoritis ............................................. 10
1.3.2.2.
Manfaat Praktis .............................................. 10
1.4. Landasan Teoritis ....................................................................... 10
xii
1.5. Metode Penelitian ....................................................................... 42 1.5.1. Jenis Penelitian ............................................................... 43 1.5.2.
Metode Pendekatan ......................................................... 44
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .................................................... 45
BAB II
1.5.3.1.
Bahan Hukum Primer ..................................... 45
1.5.3.2.
Bahan Hukum Sekunder ................................ 46
1.5.4.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .............................. 46
1.5.5.
Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............ 47
PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ............. 49 2.1. Kebijakan Hukum Pidana ........................................................... 49 2.1.1. Pengertian Kebijakan ...................................................... 50 2.1.2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana ............................. 52 2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga 61 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana ............................................... 61 2.2.2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga ................. 64 2.2.2.1. Pengertian Kekerasan ....................................... 64 2.2.2.2. Kekerasan dalam Rumah Tangga ..................... 77 2.2.2.3. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ........ 90
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MERUMUSKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ........................................................................................................... 100 xiii
3.1. Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .............................................. 100 3.1.1. Latar Belakang dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ................................................... 103 3.1.2. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ............................................................. 109 3.2. Formulasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.... 112 3.2.1. Perumusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ....................................................................................... 114
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT ............................................................................................. 130 4.1. Perumusan Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ..................... 130 4.1.1. Pengertian Sanksi Pidana ............................................. 130 4.1.2. Perumusan Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ......... 132 4.2. Perumusan Sistem Sanksi Pidana Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ......................................................................... 144 4.3. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain ............................... 157
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 164 5.1. Simpulan .................................................................................. 164 xiv
5.2. Saran ......................................................................................... 166
DAFTAR BACAAN
xv
