AKAD SYIRKAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)
SKRIPSI
Oleh: Afifah Nuriastuti NIM 11220105
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2015
ABSTRAK Afifah Nuriastuti. 11220105, Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki Pada Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc.M.H. Kata Kunci : Unsur-unsur, Syirkah, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantranya adalah akad syirkah. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah milk dan syirkah uqud. Dalam syirkah „uqud terjadi perbedaan pendapat dalam ulama Maliki dan Hanafi. Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, Apa perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ? Kedua, Bagaimana perbandingan akad syirkah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) ? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam akad syirkah. Sedangkan persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun dan sebagian akad syirkah. Kedua, dalam perbandingan unsur-unsur akad syirkah antara mazhab hanafi dan Maliki dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan syirkah tidak terlalu ketat pengaturannya sehingga banyak yang perbolehkan pada mazhab Hanafi diperbolehkan juga pada KHES.
BAB I Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.
Sebagai tindak lanjut dari hal
tersebut, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad syirkah. Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya syirkah yaitu dalam surat An-Nisa‟ ayat 12 :
“Maka mereka berserikat pada sepertiga” .
1
Ketentuan syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Buku II Bab VI tentang syrikah pada umummnya dan syirkah milik. Terdir dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah „inan, syirkah mufawadah dan syirkah mudharabah.2 Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda pendapat dalam mengklasipikasikan tentang bentuk-bentuk syirkah, yang dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abdul Rahman Al-Jaziiry3 Klasifikasi tersebut yang lebih memenuhi aspek sistematika universal. Adapun akad-akad syirkah menurut mazhab Syafi‟i hanya syirkah „inan yang sah, selebihnya tidaklah sah karena menurut Syafi‟I bahwa syirkah 1
Al-Qur‟an : An-Nisa‟ :12 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50 3 Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzaahib AlArba’ah, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, tt) h. 64 2
hanya menyangkut
uang dan kerja sedangkan dalam kutab furu’ nama-nama syirkah seperti
mufawwadhah, wujuh hanyalah merupakan istilah baru dan diperbarui.4 Oleh karena itu dalam pembahasan bentuk bentuk syirkah dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan membandingkannya dengan bab syirkah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Meotde Penelitian Jenis penelitian menggunakan normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Bahan hukum menggunakan primer (KHES dan kitab-kitab mazhab), sekunder (buku-buku yang menunjang penelitian ini dan artikel-artikel) dan tersier (kamus hukum). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka.5 Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. 6 BAB II PEMBAHASAN Secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilâth (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.7 Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi‟iyyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.8
4
Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 320 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 13 6 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005,h.14 7 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285 8 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192 5
Term syirkah dalam Al-qur‟an antara lain terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 24:9 ……… …… Daud berkata: "…….. Sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini…....”10 Ada beberapa metode ijtihad yang dipakai para mazhab untuk menentukan istinbat hukum dalam mazhabnya. Adapun metode ijtihad mazhab Hanafi diantaranya : Al-Quran, As-Sunnah, Ijma‟, Qiyas, Istihsan, Urf atau adat istiadat Berbeda dengan mazhab Hanafi, ada beberapa metode ijtihab mazhab Maliki diantaranya:
11
Al- Qur‟an, Al- Sunnah, A‟mal ahl Madinah, Al- Ijma‟, Al-Qiyas, Pendapat
sahabat, Maslahah mursalah (kepentingan umum), Urf, adat, Sadd Ad-Dzari‟ah, Istihsan12, Istihab. Dari keterangan metode tersebut dapat disimpulkan adanya ketidaksamaan dalam pengumpulan data dalam berijtihad. Sehingga dapat dipastikan ketentuan akad syirkah pada kedua mazhab juga tidak sama. Mazhab Hanafi membagi syirkah menjadi : Syirkah amwal (harta), Syirkah a‟mal (pekerjaan), Syirkah wujuh Masing-masing dari tiga macam syirkah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu: Mufawwadah, Syirkah ‘inân Sehingga menjadi enam bagian Syirkah al-mufawwadlah fi al-mâl, syirkah al-inân fi almâl, syirkah al-mufawwadhah fi al-abdân, syirkah al-‘inân fi al-abdân syirkah almufawwadhah fi-al wujûh dan syirkah al-‘inân fi al-wujûh
9
„Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007) h.592 10 QS : An-Nisa‟ ayat 24 11 Muhammad Ma‟sum Zaini,Ilmu ushul fiqih, (Jombang : Darul hikmah , 2008), h.49 12 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, h. 208
Ada beberapa ketentuan macam syirkah dalam mazhab Maliki diantaranya: syirkah „inan, syirkah abdan, syirkah mufawwadhah, syirkah wujuh13 BAB III UNSUR-UNSUR AKAD SYIRKAH MAZHAB HANAFI DAN MALIKI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 1.
Pengertian Syirkah Menurut mazhab Hanafi
Menurut mazhab Maliki
syirkah menurut
Syirkah menurut mazhab
Dari definisi tersebut dapat
Hanafiyah adalah akad
Maliki adalah pemberian
ditarik kesimpulan bahwa
antara pihak-pihak yang
izin kepada kedua mitra
kedua mazhab ini mempunyai
berserikat dalam hal
kerja untuk mengatur
tujuan yang sama yaitu
modal dan keuntungan
harta (modal) bersama
memperoleh keuntungan.
2.
Rukun Syirkah Menurut mazhab Hanafi a. shighah (ijab dan qabul)
Menurut mazhab Maliki a. Sighat atau ijab qabul b. Orang yang berakad c. Obyek akad
3.
Keterangan Mazhab Hanafi berbendapat bahwa rukun cukup ujab dan qabul saja sedangkankan unsur lainnya masuk di luar rukun
Syarat Syirkah Menurut mazhab Hanafi a. Dapat
dipandang
sebagai perwakilan.
13
Keterangan
Menurut mazhab Maliki a. Ucapan, tidak ada
Keterangan Perbedaan mencolok pada
bentuk khusus dari
kedua mazhab dalam
kontrak musyarakah
ketentuan syarat syirkah. Jika
Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid, (Bairut : Dar al-Fiqr) h. 189
b. Ada kejelasan dalam
c.
b. Pihak yang
mazhab Hanafi lebih
pembagian
berkontrak,
condong pada pembagiannya
keuntungan.
disyaratkan bahwa
dan mazhab Maliki lebih
mitra harus kompeten
condong pada pelaksanaanya.
Laba
merupakan
bagian umum dari
c. Objek Kontrak,
jumlah (diambil dari hasil
laba
syirkah, bukan
harta dari
berupa dana dan kerja. Sehingga objek kotrak ini harus tunai15
harta lain).14
Dalam pembahasan ini penulis akan mengklasifikasikan akad-akad tersebut dengan ketentuan akad syirkah menurut mazhab Hanafi dan Maliki dalam implemetasinya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.. Macam-macam Akad Syirkah Menurut
Mazhab
Mazhab
kompilasi
Hanafi
Maliki
Perbandingan
Hukum Ekonomi Syariah 2.
Syirkah ‘‘inan
√
√
syirkah ‘inan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu karena
pada dengan
mazhab
Maliki
ketntuan
objek
barang yang bisa berupa kerja sama modal dan pekerjaan. Walaupun mazhab
Maliki
berpendapat
hukumnya makruh, namun tidak menutup kemungkinan dalam kerja sama terhimpun unsur serikat dan 14 15
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1714 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha,( Damaskus : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 200
jual-beli. 3.
√
Syirkah abdan
√
syirkah
abdan
dalam
Kompilsi
Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada
mazhab
Hanafi.
Dengan
dibebaskannya jenis pekerjaan apa saja yang akan di jadikan kerja sama oleh kedua belah pihak. Dengan memenuhi
syarat
yaitu
mempuyai
keterampilan
harus bekerja.
Karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerja samanya.
3.
√
Syirkah wujuh
-
Menurut mazhab Hanafi dua orang beserikat orang
untuk
lain
menjual
dengan
barang
pembayaran
ditangguhkan, dn jika tidak laku barang tidak bisa kembali kepemilik karena akad jual-beli. Jika dalam ketentuan
Kompilasi
Hukum
Ekonomi Syariah syirkah wujuh kerja sama antara pemilik barang dan
pedangang
dengan
sistem
kepercayaan tanpa jaminan. Jika barang tidak laku maka barang tersebut kembali ke pemilik barang. 3.
Syirkah mufawwadhah
√
√
syirkah dilihat Hukum
mufawwadhah unsur
dalam
Ekonomi
ini,
jika
Kompilasi
Syariah
lebih
condong pada mazhab Hanafi dilihat dari syarat penghimpunan modal yang harus sama besar dari segi
ukuran. Jadi pembagian keuntungan juga harus sama. 4.
Syirkah
-
-
Mudharabah
Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak
memasukkan
Mudharabah
transaksi
sebagai salah satu
bentuk syirkah, karena Mudharabah merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan syirkah Tabel 3.2
DAFTAR RUJUKAN A. Buku Al-Qur‟an Karim Abdurrauf . Muslim Ibrahim, Madhariyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran, Kairo : Kulliyah Syari‟ah Qanun Al Azhar, Kairo, 1983 Abu Zaharah. Muhammad, Abu Hanifah hayatuhu wa Ashruhu-Arâuhu wa Fiqhuhu, Qairo: Darul Fikr al-Araby, 1998 Afdol, Legalisasi Hukum islam Di Indonesia, ( Surabaya : Airlangga University press, 2009 Al-Bugha. Musthafa Diib, Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi’I Solo :Media Zikir cet 1 Al-Fauzan. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan, Ringkasan Fiqih Lengkap, Jakarta : Darul Falah, 2005 Ali . Mohammad Daut, Hukum Islam , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 Ali. M. Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000 Al-Jaziiry. Abdu Al-Rahman, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzaahib AlArba’ah, Juz III ,Bairut: Dar al-Fikr, t.th. Al-Khalafi . Abdul „Azhim bin Badawi, Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007 Al Qardhawi. M. Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993 Al-Syirazi, Al-Muhazzab, Juzu‟ I, Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H
Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014 Bakrin bin Muhammad. Imam Taqyudin Abi, Kifayatul Akhyar,Semarang: CV. Toha Putra, 1992 Dahlan. Abdul Azis , Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5,Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996 Daut Ali. Mohammad, Hukum Islam , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 Djuwaini. Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008 Dutton. Yasin, Asal Mula Hukum Islam, Jogjakarta : slamika, 2003 Ghoni. Abdul, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Jakarta : CV Bintang Pelajar, 1986 Hadikusuma. Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 1995 Harun. Nasrun, Ensiklopedi Hukum Islam ,Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001 Hidayat. Syarifudin,& Sedarmayanti, Metodologi Penelitian,(Bandung: CV. Mandar Maju), 2002 Ibrahim. Johnny, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007 Ismail MBA, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana, 2011 Khairi . Muftahul, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Padangan 4 Mazhab, yogykarta : maktabh al-Hanif, 2009 Khallaf. Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta :Rajawali pers, 1979 Nasution,. Harun (eds), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992 Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 2 ,Jakarta : Kencana 2008 Mas‟adi Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Mas‟ud. Abu Bakan bin, Bada’I Shana’I Fi Tarbiti al-Syari’ah Jilid 7, Beirut : Daar al-Kitab al-ilmiyah 1986 Mughniyah. Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001 Muhammad. Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004) Muslehuddin. Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991
Moleong .Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005 Rohayana. Ade Dedi, Ilmu Ushul Fiqih , Pekalongan : STAIN Press, 2005 Sabiq. Sayyid, fiqih sunnah, Jakarta : pena pundi akara, 2006 Saiban. Kasuwi, Metode Ijtihad Ibnu Rusdy, kutub minar,2005 Suhendi. Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002 Soekanto. Soerjono, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986 Soekanto. Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001 Tim Ilmiah purnasiswa, Sejarah Tasyri’ islam, Forum pengembangan intelektual lirboyo,2006 Yanggo. Khuzaimah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, Tanggerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003 Yusanto . Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta : Gema Insani pers, 2002 Zaidan Abdul karim, Pengantar Studi Syariah, Jakarta : Robbani press, 2008 Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya‟ban, Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma’t baah wa At-Taklif, Mesir, 1965. Zuhaili. Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, Damsyiq : Daar Al-Fikhri , 1989 Zaini. Muhammad Ma‟sum, Ilmu ushul fiqih, jombang : Darul hikmah 2008
B. Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2009)
C. Skripsi, Disertasi, Penelitian Armansyah, Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) , Skripsi, Riau : Universitas Riau Pekan Baru, 2011 Dwiana Megarissa, Analisis Pengaruh Pembiayaan Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Melalui Kualitas Produk Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten, Skripsi, Jember : Universitas Jember, 2012 Setiawan . Denny, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi D. Kamus
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
E. Website Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net Revo
Arka Giri Soekatno, Wikipedia bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, diakses pada tanggal 1 Desember 2013
Revo
Arka Giri Soekatno, Wikipedia bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki, diakses pada tanggal 5 April 2013.
