TANGGU UNG JAWA AB PT. PLN N (PERSER RO) TERH HADAP KO ONSUMEN N AKIBA AT ADANY YA PEMAD DAMAN LIISTRIK SE ECARA SE EPIHAK DI KABU UPATEN CILACAP C ME ENURUT UNDANG-U U UNDANG NOMOR N 8 TAHUN 1999 1 TENTA ANG PERL LINDUNG GAN KONS SUMEN
SKRIPSI DIAJJUKAN KE EPADA FA AKULTAS SYARIAH H DAN HUKUM UNIVERS SITAS ISLA AM NEGE ERI SUNAN N KALIJA AGA YOGY YAKARTA A UNTUK U ME EMENUHII SEBAGIA AN SYARA AT-SYARA AT M MEMPERO OLEH GEL LAR SARJJANA STR RATA SATU U DALAM M ILMU H HUKUM Diisusun Oleh h: KR RISNA BAY YU WISNU U KENCAN NA NIIM : 113400057 Pembimbingg : 1. FAISA AL LUQMA AN HAKIM M, S.H., M.Hum. 2. ISWAN NTORO, S.H., M.H. ILMU HUKU UM FAK KULTAS SYARI’AH DAN HUK KUM UNIVERSIT U TAS ISLAM M NEGER RI SUNAN KALIJAG GA YO OGYAKAR RTA 2015
ABSTRAK Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, seringkali melanggar hak konsumen. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang andal bagi konsumennya serta PT. PLN (Persero) Cilacap juga wajib bertanggung jawab atas semua keluhan konsumen karena PT. PLN (Persero) Cilacap memliki hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal (7) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Seringkali konsumen merasa dirugikan akibat dari PT. PLN (Persero) melakukan pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) Cilacap juga seakan tertutup akan informasi yang seharusnya diketahui konsumen maka dari itu Penelitian ini dilakukan untuk mengkajian terhadap tanggung jawab PT. PLN (Persero) atas kerugian konsumen akibat pemadaman secara sepihak dan upaya hukum atas kerugian konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak dan upaya hukum konsumen akibat pemadaman listrik secara sepihak. Dalam penyususnan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Area Pelayanan Jaringan PT. PLN (Persero) Cilacap. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisa hak dan kewajiban PT. PLN sebagai dasar untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cilacap yaitu PT. PLN (Persero) Cilacap akan memberikan kompensasi jika pelanggan memberikan bukti yang kuat atas kerugianya, akan tetapi PT. PLN (Persero) Cilacap belum melaksanakan kewajibanya untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Tidak adanya proses advokasi yang kuat bagi pelanggan untuk meminta haknya kepada PT. PLN (Persero) atas kerugian yang dialami pelanggan. Upaya hukum yang yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan memasukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan untuk kemudian diselesaikan oleh PT. PLN (PERSERO) Cilacap. Apabila pelanggan listrik masih merasa tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan oleh pihak PLN, maka pelanggan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. PT. PLN (PERSERO) Cilacap menyarankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur Mediasi dan/atau Konsiliasi. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, PT. PLN (Persero) Cilacap, Listrik.
ii
SURAT PERNYATA-A.N KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
Krisna Bayu Wisnu Kencana
NIM
11340057
Program Studi
Ilmu Hulcttm
Fakultas
Syariah dan Hukum
.
Merlyatakan bahwa skripsi dengat
judul "Taoggung Jawab pT. pLN
(Persero) Terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Secara Sepihak
Di Kabupater
Cil.acap Meflurut U[dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentalg
Perlindungan Konsumen" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang
secara tertulis diacu dalam penelitian il1i dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian surat pemyataan ini saya buat dengao sebenar-benamya. Yogyakarta, l6 Dzul-Oa'idah 1436 FI 31Agustus2015 M Yang Menyatakan, ddErEin-pr,r
r,
rn
ffi;;,,^";"J"z'{y'Lffi"Hg
s"
Krisna Bavu Wisnu Kencana
NIM. 11340057
OIO
Universitas Islam Ncgeri Srnsa Xalijaga Yog/akart
FM-UINSK-BM{15.03/R()
SURAT PERSETUJUAN SKRiPSI
Hal
:
Suat Persetujuan Skipsi/Tugas Akhir
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukurr
IIIN
Kalijaga Di Yogyakarta Sunan
As salamu' al aikum
wr.
w b.
Setelah membaca, meneliti dan memedksa serta membedkan bimbingan dan meogadakan perbaikan, Beryendapat bahwa skipsi saudara:
Nama
:
NIM
: 11340057
Judul
Krisna Ba).u Wisnu Kencana
Skdpsi : Tanggung Jawab PT. PLN (Pe6ero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Secara Sepihak di Kabupaten Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tedang Pedindungan Konsumen
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Katijaga Yogyakarta sebagai salah sahr syarat memperoleh gelar sarjana shata satu dalam Itmu Hukum. Dengan ini mengharap skipsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.
Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Was s alamu' alaikum
wr.
w b-
Yogyakarta,
2l
September 2015
bimbing
I
Y,{\ 19790719 200801
A
l/-I
012
oio
Universitas Islnm Negeri Suren Katijag. yogyakarta
FII-I]INSK-BM.O5.O3/RO
SURAT PtrRSOTUJUAN SKRIPSI
llal
: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas
Akhir
Kepada: Ylh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
tIlN
Sunan
Kalijaga
Di Yogyakarta ,4 s sa
Iamu' al ai kttm w r. w b
_
Seielah membaca, meneliti dan memedksa sefa m€mberikan bimt irgan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:
Nama NIM Judul
:
Krisna Bayu Wisnu Kencana
: I13400s7
Skripsi : Taaggung Jawab pT. p1,N (persero) terhadap Kotsumen Akibat Adanya pemadaman Listrik Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor g Tahun 1 999 ter{ang perlindungan Konsumen
Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari,ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyaka.ta sebagai salah salu syaf,at memperoleh gelar sadana strata satu dalam Ilmu Hukum Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir telsebut di atas agar dap6t segea diajukan ke sidaog munaqasyah.
Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Was s a I amu' a Iaikutk w r. u, h.
Yogyalafi4 21 Septembe. 2015 Pembimbiry I1
vi
MOTTO
“When nobody believes me, stay calm, and keep believing i can do” “Ketika tidak ada orang yang percaya, tetap tenang, dan terus percaya saya bisa melakukanya”
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Pajarno dan Ibunda Setyo Astuti, yang tak henti memberikan semangat dan doa kepadaku, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. 2. Kakaku Irawati Ayu Wisnu Wardani dan adiku Rayhan Ahmad Sinatria yang juga selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan karya ini. 3. Bapak Faisal Luqman H., S.H. M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini. 4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini. 5. Bapak/ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga Yogyakarta. 6. Sahabat-sahabat terbaikku Anggi Dewa Permana, Dizchy Fandi Erlando(Alm), Wahyu Aji, Rendy Wisnu, Novi, Soleh, Surya, Amal, Bintang Kusuma Perwira, Andi Saputro, Rahmat Kurniawan, Moh. Husain Junaidi, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Prima Syahputra, Lutfi Arifani, Lia Sundari, Nur Isma Farokhi, Fajar Muharom, Fahmi Azizi, dan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. 7. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
viii
KATA PENGANTAR
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﱠﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣىﻢ
اﻟْﺤﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪﻩ و ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ و ﻧﻌﻮ ُذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور َأﻧْﻔﺴﻨﺎ و ﻣﻦ .ﻞ ﻟﻪ و ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ هﺎدي ﻟﻪ ّ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀ.ﺳﻴِﺌﺎ ت أَﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻞ و ﺳﻠﻢ اَﻟﻠّﻬ ّﻢ ﺻ ﱢ.ن ﻣﺤﻤﺪا رّﺳﻮل اﷲ ّ َأﺷْﻬﺪ َأنْ ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ و َأﺷْﻬﺪ َأ َأﻣّﺎ ﺑﻌْﺪ- ﻋﻠَﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أَﻟﻪ و َأﺻْﺤﺎﺑﻪ أَﺟﻤﻌﻴْﻦ
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Secara Sepihak di Cilacap menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun
ix
ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pgs Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Faisal Luqman H., S.H., M.Hum., dan bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di ProgramStudi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
x
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai PT. PLN (Persero) Cilacap yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 7. Orang tuaku Pajarno dan Setyo Astuti dan juga ayahanda Nangwar Andrianto(Alm) yang penyusun sayangi yang selalu memberikan kasih sayang dukungan dan semangat kepada penyusun. 8. Kakaku Irawati Ayu Wisnu Wardani dan adiku Rayhan Ahmad Sinatria yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat kepada penyusun. 9. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prima, Asron, Roky, Eko, Fajar, Fahmi, Bintang, Andi, Rahmat, Junaidi, Abi, Upi, Indah, Lia, handoko, dll. yang telah menjadi sahabat motivator yang baik dan telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 10. Sahabat Sepersaudaraan Anggi Dewa, Amal Tulus, Wahyu Aji, Surya Waradi, Novi Setianto, Rendy Wisnu, Dizchy Fandy (Alm), Ibnu Andika, Soleh Purwanto, Raras Iko, Agung Dono, Fadli Abdulah. 11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang
xi
membantu dad pembaca sekalian- Penlusun berharap semoga penyrsunan skripsi
ini dapat memberikan manfaat pengetahuan pada
dan kontribusi
positifbagi pengembangan ilrnu
umurnya dan unhrk membangun hukum pidana khususnya.
Yogyakarta, 31 Agustus 2015
Krisna Ba)ar Wisnu Kencana
zy) NIM.
11340057
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
ABSTRAK ......................................................................................................
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI......................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................
vi
MOTTO ..........................................................................................................
vi
PERSEMBAHAN...........................................................................................
vii
KATA PENGANTAR ....................................................................................
viii
BAB I
BAB II
:
:
PENDAHULUAN ..............................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ................................................
1
B. Rumusan Masalah ..........................................................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................
9
D. Telaah Pustaka ...............................................................
9
E. Kerangka Teoritik ..........................................................
12
F. Metode Penelitian ..........................................................
20
G. Sistematika Pembahasan ................................................
22
TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN........................................................... xiii
24
A. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .............................
24
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli ..................................................................
24
2. Pengertian Tanggung Tawab Hukum Menurut Hukum Perdata .....................................................................
25
B. Hukum Perlindungan Konsumen ...................................
26
1. Perlindungan Konsumen ..........................................
26
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ..............
28
3. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen ..........
32
C. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ................................................
38
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang
BAB III
:
Perlindungan Konsumen ................................................
39
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....................................
41
F. Penyelesaian Sengketa Konsumen.................................
47
G. Perjanjian .......................................................................
48
1. Syarat Sahnya Perjanjian .........................................
51
2. Berakhirnya Perjanjian ............................................
52
3. Wanprestasi ..............................................................
54
GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) CILACAP ...........................................................................
58
A. Gambaran Mengenai PT. PLN (Persero) Cilacap ..........
58
xiv
1. Sejarah PT. PLN (Persero).......................................
58
2. Gambaran Permasalahan PT. PLN (Persero) Cilacap Dengan Konsumen ...................................................
68
3. Dasar Hukum Berdirinya PT. PLN (Persero) ..........
70
4. Visi, Misi dan Motto PT. PLN (Persero) .................
70
5. Nilai-Nilai dan Pedoman Perilaku PT. PLN
BAB IV
:
(Persero) ...................................................................
72
6. Makna Logo PT. PLN (Persero) ..............................
74
7. Lokasi PT. PLN (Persero) Cilacap ..........................
76
8. Bidang Usaha PT. PLN (Persero) Cilacap ...............
76
9. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) ...................
77
10. Deskripsi Jabatan .....................................................
77
11. Prosedur Kinerja PT. PLN (Persero) .......................
80
TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN DI CILACAP ......................................................................
82
A. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Secara Sepihak di Cilacap ..........................................................................
82
B. Upaya Hukum Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Secara Sepihak di Cilacap ..................................
xv
99
BAB V
:
PENUTUP ..........................................................................
109
A. Kesimpulan ....................................................................
109
B. Saran ..............................................................................
110
LAMPIRAN
xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan sekarang ini. Banyak pekerjaan yang dulunya mustahil dilakukan namun dengan adanya teknologi menjadikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan manusia atau masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan di segala bidang, baik bidang transportasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya. Semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya pengoperasionalannya bergantung pada listrik. Listrik secara umum dapat dikatakan telah banyak membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total. Pada bulan Juni 2010 konsumsi listrik di pulau Jawa dan Bali mencapai angka 19.896 mega watt.1 Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana serta peningkatan di bidang usaha dan kegiatan ekonomi, mau tidak mau kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan, agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat. 1
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/08/brk,20100608-253701,id.html diakses Jumat 28 Agustus 2015 Pukul 20.30 WIB.
1
2
Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.2 Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara. Oleh karenanya sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PT. PLN (Persero) mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Namun PLN tidak menutup mata akan banyaknya masalah terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat.3 Di Cilacap sendiri PT. PLN (Persero) Cilacap juga melakukan pemadaman berturut-urut pada 15 Januari hingga 19 Januari 2014. Pemadaman itu setiap harinya dilakukan kurang lebih selama tujuh jam 2
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 11. 3
Bernadetta T. Wulandari, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen”, artikel pada jurnal hukum Gloria Juris vol 8 no. 2 Mei-Agustus 2008.
3
dimulai pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB. Pastilah dengan adanya pemadaman yang sering terjadi itu konsumen merasa dirugikan karena konsumen dari kalangan perkantoran, rumah tangga, maupun industri tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena pemadaman yang dilakukan pada jam-jam orang untuk beraktifitas.4 Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, seringkali terjadi ingkar janji (wanprestasi). Listrik saat ini merupakan sarana vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik, misalnya kegiatan-kegiatan produksi pada industri-industri kecil, menengah, hingga industry-industri dengan skala besar. Selain itu berbagai kegiatan dan keperluan rumah tangga juga tidak terlepas dari listrik apalagi dengan perkembangan IPTEK yang semakin besar di segala bidang yang mengakibatkan tenaga listrik tidak lagi sekedar untuk alat penerangan tetapi sudah meluas hingga ke berbagai produk industry yang memerlukan tenaga listrik sebagai penggerak. Dengan kata lain, listrik sudah dapat disejajarkan dengan sandang, pangan dan papan sebagai sebagai kebutuhan pokok manusia yang harus diutamakan pemenuhanya. Jumlah masyarakat yang merupakan konsumen ketenagalistrikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya pun semakin bertambah, tidak hanya dari masyarakat perkotaan saja tetapi juga dari masyarakat
4
http://www.cilacapkab.go.id diakses Sabtu 12 September 2015 Pukul 16.00 WIB.
4
pedesaan pun memakai tenaga listrik. Hal ini tidak terlepas dari adanya program Listrik Masuk Desa yang digalakan oleh pemerintah. Pemerintah sesuai dengan kewajibanya memang sudah menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, semua ini diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan fasilitas dari pelayanan publik tersebut dengan biaya murah, hanya saja kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kepuasan dalam menggunakan pelayanan publik tersebut.5 Mengingat demikian pentingnya listrik bagi hajat hidup orang banyak, maka penyedia dan pendistribusian tenaga listrik dikuasai oleh Negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2). Dalam Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ditentukan sebagai berikut6 : (1) Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai
Pemegang
Kuasa
Usaha
Ketenagalistrikan
untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu, Mentri dapat member tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka usaha penyedia tenaga listrik dilakukan oleh PT PLN (Persero), sebagai suatu BUMN yang dibentuk 5
Indah Sukmaningsih, Dimensi Pelayanan Publik dalam Masalah Perlindungan konsumen, (Jakarta: Lokarya Hukum Perlindungan Konsumen bagi Dosen dan Praktisi Hukum, 1997) hlm. 1. 6
Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
5
oleh pemerintah dan diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha. PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kabupaten Cilacap sebagai sebagai salah satu APJ dalam lingkungan PT PLN Distribusi Jawa Tengah, telah ikut ambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga listrik, khususnya untuk masyarakat di wilayah kabupaten Cilacap. Masyarakat
yang
ingin
menggunakan
jasa
Ketenagalistrikan
harus
mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru terlebih dahulu pada PT PLN (Persero), selanjutnya calon konsumen harus mengisi dan menendatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBLT) berupa formulir yang sudah disediakan oleh pihak PT PLN (Persero) sebagai pihak pengelola dan pendistribusian tenaga listrik di Indonesia. Isi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh PT PLN (Persero), sehingga merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Dalam Perjanjian baku, hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditentukan dalam surat perjanjian
itu
sehingga
calon
konsumen
Ketenagalistrikan
tinggal
menandatangani formulir tersebut yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelanggan. Konsumen tidak dapat secara ikut menentukan isi perjanjian itu. Calon pelanggan sebagai calon konsumen hanya diberi 2 (dua) alternative : take it or leave it. Konsumen sebagai pelanggan atau pengguna ketenga listrikan sejak mengikat diri dengan PT
6
PLN (Persero) yang mempunyai kekuatan lebih besar.7 Pada Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, sering terjadi ingkar janji (wanprestasi) baik oleh PT PLN (Persero) maupun oleh konsumen. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang andal bagi konsumennya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahkan pemerataan tenaga listrik harus dilaksanakan secara merata tanpa terkecuali (Pasal 2 (2)). Kewajiban utama pelanggan PT PLN (Persero) adalah membayar rekening listrik tepat waktu, sebaliknya pelanggan PT PLN (Persero) berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan berhak mendapatkan pelayanan untuk
perbaikan
terhadap
gangguan
penyediaan
tenga
listrik
atau
penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya, antara hak dan kewajiban berjalan secara berkesinambungan.Pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan tenaga listrik yang cukup. Melihat pelayanan publik yang dilakukan PT PLN (Persero), maka dapat
dikatakan
masyarakat
selaku
konsumen
telah
melaksanakan
kewajibanya,yaitu membayar sesuai dengan tariff yang sudah ditentukan. Namun, seringkali masyarakat tidak memperoleh haknya, sering terjadinya 7
Celina Tri Siswi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.
7
pemadaman listrik yang secra tiba-tiba ataupun terjadwal yang dapat berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Apalagi ada sebagian anggota masyarakat yang mata pencaharianya tergantung dengan listrik, dengan pemadaman ini jelas sangat meresahkan. Misalnya dari golongan rumah tangga, rusaknya peralatan elektronik belum lagi pekerjaan yang menggunakan tenaga listrik menjadi terganggu. Tentulah kerugian yang lebih besar dialami oleh konsumen dari golongan industri. Dalam Pasal 25 ayat (3) PP No. 10/1989, disebutkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) wajib : 1. Memberikan pelayanan yang baik. 2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. 3. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik. 4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaian.8 Apa yang diatur dalam dalam peraturan tersebut, sebenarnya memberi dasar yang kuat tentang arti penting adanya standar mutu pelayanan PT PLN (Persero), tetapi pelayanan yang diberikan oleh pihak PT PLN (Persero) seringkali membuat jengkel masyarakat, masyarakat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, sering dalam keadaan terpaksa menerima perlakuan tersebut karena masyarakat memang sangat membutuhkan, padahal masyarakat berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur 8
Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga listrik.
8
serta
tidak
deskriminatif.
Selain
itu,
pelanggan
atau
konsumen
ketenagalistrikan yang dilanggar haknya atau dirugikan karena kelalaian atau wanprestasi dari pihak PT PLN (Persero) terkadang sulit mendapatkan ganti kerugian yang layak. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji
dan
“TANGGUNG
meneliti JAWAB
ke
dalam penulisan PT.
PLN
skripsi
(PERSERO)
dengan
judul
TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK DI KABUPATEN CILACAP MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap terhadap konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak di Cilacap? 2. Bagaimana upaya hukum konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak oleh PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap?
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk : a. Untuk mengetahui tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak di Cilacap. b. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak oleh PT PLN (Persero) di Cilacap. 2. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk : a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran hukum positif yakni dibidang hukum perdata. b. Secara
ilmiah,
penelitian
ini
diharapkan
mampu
memberikan
sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
D. Telaah Pustaka Beberapa karya ilmiah tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diantaranya skripsi dari Liza Fauzia dari Universitas Sumatra Utara yang berjudul Perlindungan. Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Cabang Medan, dalam penelitianya beliau memaparkan tentang hambatan yang timbul dari pihak PT PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen dan upaya upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam memenuhi hak-hak
10
konsumen.9 Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen. Kemudian Skripsi dari Fitri Apriyanti yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dalam penelitianya beliau memaparkan hambatan yang timbul dari pihak PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Bandung dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen dan menganalisis perlindungan hukum yang diterima konsumen terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Bandung dan serta upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Bandung untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen.10 Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN (Persero) 9
Liza Fauziah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Cabang Medan”, skripsi, Universitas Sumatra utara, Fakultas Hukum, Medan : 2008. 10
Fitri Apriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan”, skripsi, Universitas Langlangbuana, Fakultas Hukum, Bandung : 2012
11
terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen. Selanjutnya Skripsi dari Septyan Adi Candra yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota, dalam skripsi ini beliau memaparkan tentang pelaksanaan perencanaan pemadaman listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan sesuai dengan standar oprasional prosedur yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen listrik dalam pemadaman yang disebabkan pemeliharaan jaringan.11 Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen. Kemudian Skripsi dari Ismed Tri Wijanarko yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan
Hukum
Bagi
Konsumen
PT.
PLN
(Persero)
Dalam
Pemanfaatan Jasa Tenaga Listrik (Studi Kasus di Area Pelayanan dan 11
Septyan Adi Candra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota”, skripsi, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang : 2013.
12
Jaringan PT. PLN (Persero) Semarang), dalam skripsinya beliau memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (Persero) dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik dan hambatan-hambatan yang timbul dalam rangkaperlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (Persero) di Semarang12. Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen.
E. Kerangka Teoritik 1.
Tanggung Jawab Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan
dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungan dengan masyarakat ataupun instansi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.13
12
Ismed Tri Wijanarko, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Tenaga Listrik (Studi Kasus di Area Pelayanan dan Jaringan PT. PLN (Persero) Semarang)”, skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum, Semarang : 2004. 13
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 31.
13
Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh sehingga mencangkupjaga diadakan tuntutan untuk permintaan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang mungkin juga bersifat yuridis dan bisa dijatuhkan pidana. Hakekatnya maslah tanggung jawab menyangkut masalah luas.14 Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberpa jauh tanggung jawab dalam dibebankan kepada pihakpihak terkait. Beberapa tanggung jawab tidak terlepas dari perlindungan terhadap konsumen. Dalam UUPK, hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.15 Ganti rugi yang dapat diberikan dapat berupa 14
Ibid., hlm. 32.
15
Penjelasan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
14
pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat antara individu itu sendiri. Hubungan hukum tercermin tercermin dalam hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban masingmasing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Perlu ditegaskan bahwa hak konsumen adalah merupakan kewajiban pelaku usaha, dan sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. 2. Konsumen Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainya. Konsumen dalam arti luas mencangkup dua kriteria di atas, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen akhir.
16
38.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Liberty, 1996), hlm
15
Definisi yuridis dari konsumen dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.17 Dalam penjelasanya dikatakan bahwa yang dimaksud konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Demikian halnya dengan pengertian konsumen berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Pasal 1 angka 7), yaitu : “Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.18 a. Hak-hak konsumen Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen. Dalam Pasal 4 UndangUndang tersebut ditentukan bahwa konsumen memiliki hak sebagai berikut : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 17
Penejelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 18
Penjelasan Pasal 1 angka 7 Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
16
4. Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secra benar, jujur, serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugidan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainya. b. Kewajiban-kewajiban konsumen Di samping itu, sekalipun konsumen berada pada posisi yang lemah tetapi tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
17
3. Pelaku Usaha Jika berbicara tentang konsumen, maka tidak terlepas dengan adanya pelaku usaha, ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi, sisi yang satu merupakan sisi pelaku usaha dan sisi lainya merupakan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi khusus tentang penyedia barang dan/atau jasa, namun memberikan definisi yang lebih luas, yaitu : “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Ini berarti tidak hanya produsen atau penyedia barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, melainkan juga para rekanan, termasuk para distributor serta jaringanjaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.19 Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa hak pelaku usaha.
19
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2001), hlm. 5.
18
a.
Hak-hak pelaku usaha20 :
1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainya. b.
Kewajiban-kewajiban pelaku usaha21 :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 20
Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21
Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
19
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Antara konsumen dan pelaku usaha terhadap hubungan timbale balik yang saling menguntungkan.Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menjadi pasar bagi produk/jasanya agar mendapat keuntungan, dan dilain pihak konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhanya. Tetapi dalam prakteknya, hubungan hukum yang terjadi (antara produsen dan konsumen) terkadang semakin melemahkan posisi konsumen, karena secara sepihak para produsen/ distributor sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian
dengan adanya
perjanjian baku yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distributor. Sedangkan pengertian mengenai jual-beli itu sendiri diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
20
F. Metode Penelitian Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka membutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu : 1. Obyek penelitian Tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen akibat pemadaman listrik secara sepihak di Cilacap. 2. Subyek Penelitian a. Pejabat PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap b. Konsumen sebagai pelanggan tenaga listrik. 3. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung tentang bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen akibat pemadaman listrik di Cilacap. 4. Sumber data a. Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk member pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian untuk mencari ketrangan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menjadi bahan analisis.
21
b. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempeljari data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Bahan ini terdiri dari : 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi : a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi : a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b) Tulisan/artikel dari website atau jurnal hukum. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab sebagai penelitian guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan ini. b. Data skunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-
22
undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 6. Pendekatan Penelitian Pendekatan Yuridis empiris, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 7. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya analisis data berdasrkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.
G. Sistematika Pembahasan Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Listrik.
23
Bab ketiga berisi tentang gambaran umum PT PLN (Persero) Cilacap, meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang instansi tersebut, sejarah, visi, misi, dan wilayah hukum. Bab keempat berisi tentang analisis data hasil penelitian yang akan membahas tentang tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak dan akibat hukum atas kerugian konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak oleh PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap. Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saransaran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
109
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut : 1.
Pada kenyataannya tanggung jawab PT.PLN (Persero) terhadap konsumen akibat pemadaman belum sepenuhnya diberikan oleh PT.PLN. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang merupakan landasan hukum dalam penyaluran tenaga listrik, masih mempunyai kekurangan. Didalamnya tidak memuat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas tentang barang dan/jasa yang diperdagangkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bila timbul akibatakibat tertentu dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik. Pemberian informasi yang benar, jujur dan jelas sangat penting untuk diketahui oleh konsumen. Sebab dengan informasi yang didapat, konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Dengan demikian konsumen akan lebih mampu dalam memutuskan tindakan yang tepat apabila merasa dirugikan akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik
2.
Terkait dengan terjadinya pemadaman listrik, upaya hukum yang yang dapat dilak ukan oleh konsumen adalah dengan memasukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan untuk kemudian diselesaikan oleh PT. PLN
110
(PERSERO). Apabila pelanggan listrik masih merasa tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan oleh pihak PLN, maka pelanggan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. PT. PLN (PERSERO) menyarankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur Mediasi dan/atau Konsiliasi
B. Saran 1.
Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Cilacap Sebagai Konsumen Ketenagalistrikan, pelanggan harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan Konsumen harus berani menunjukan sikap kritis dan kegigihan dalam memperjuangkan haknyayang telah dilanggar oleh PT. PLN (Persero) Cilacap.
2.
Bagi PT. PLN (Persero) Cilacap Perlu adanya usaha meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan pada saat terjadi pemadaman listrik serta adanya pemberian informasi kepada pelanggan atas kejadian pemadaman listrik dan PT. PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia. Terbuka terhadap masukan, kritikan, dan pengaduan, khususnya dari pelanggan.
3.
Bagi Pemerintah Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata ada baiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak
111
terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
112
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, 2000. Brotosusilo, Agus, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1992. Darus Mariam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, Bandung: PT. Alumi, 2005. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Ctk. Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Harahap, M.Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Jakarta: Liberty, 1996.
MS Salim, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Muhammad, Abdul Kadir, Perjanjian Baku Dalam Perusahaan Perdagangan, Bandung: Citra Abitya Bakti, 1992. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni Bandung, 1986. Muhammad, Abdul Kadir dan Ariono, Masalah Ketenagalistrikan di Indonesia(Kumpulan Artikel, Jakarta: Penerbit Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perbaikan Pelayanan Listrik, 2004. Nasution Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002.
113
Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2010. Purwahid Patrick, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986. Rasyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003. Rusli,Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Satrio, J, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
Siswi Kristiyanti, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Shidarta, Hukum Perjanjian Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996. Sutedi Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008. Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000. Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
B. KARYA ILMIAH Apriyanti, Fitri. 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.Skripsi.Bandung :Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana : tidak diterbitkan. Fauziah, Liza, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Cabang Medan.Skripsi.Medan :Fakultas Hukum , Universitas Sumatra Utara : tidak diterbitkan.
114
Ismed Tri Wijanarko, 2004, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa tenaga (Studi Kasus di Area Pelayanan Dan Jaringan PT.PLN (Persero) Semarang) , skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum, Semarang : tidak diterbitkan. Septyan Adi Candra, 2013, Perlindungan Konsumen terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota, skripsi, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang : tidak diterbitkan. Wulandari, Bernadetta T (Ed). 2008, Tinjauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen, artikel pada jurnal hukum Gloria Juris vol 8 no. 2.
C. PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
D. LAIN-LAIN http://www.tempointeraktif.com http:// www. cilacapkab.go.id http://www.pln.go.id
MANAGER
ASMAN PERENCANAAN
ASMAN PERENCANAAN
SUPERVISOR STRATEGI DAN PEMASARAN
SUPERVISOR PERENCANAAN
SUPERVISOR OPDIST
SUPERVISOR TEKNIK
SUPERVISOR SISTEM DAN TEKNOLOGI
SUPERVISOR PEMELIHARAAN DAN JARINGAN
SUPERVISOR PENGAWAS DAN PENDA
SUPERVISOR TATA USAHA LANGGANAN
SUPERVISOR PENGENDALIAN PENGUKURAN
SUPERVISOR AKUTANSI
ASMAN PEMASARAN DAN NIAGA
HUMAS SUPERVISOR LOGISTIK
ASMAN KEUANGAN
SUPERVISOR DALANG DAN KBL
ASMAN SDM DAN ADM
SUPERVISOR OR SDM
SUPERVISOR SEKRETARIAT
CURICULUM ITTAE
Nama
Krisna Bayu Wisnu Kencana
Tempat tanggal Lahir
Banlumas, 5 Oktober 1993
Alamat
Jalan kendeng RT 12 RW 6 Kroya Cilacap
Agama
Islam
Jenis Kelamin
Laki-laki
Nama Ayah
Nangwar Andrianto(Alm)
Nama lbu
Setyo Astuti
Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar: SD Negeri 2 Kroya Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP Negeri Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 1 lftoya
I Kroya
Hormat saya,
-12L Krisna Bayu Wisnu Kencana
