45

DAFTAR ISI I.

II.

III.

IV.

V. VI. VII. VIII.

IX. X.

PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4 1.3. Ruang Lingkup .......................................................................................... 4 1.4. Sistimatika Laporan ................................................................................... 5 KONDISI SAAT INI SUBSEKTOR DRAINASE ............................................... 7 2.1. Sistim Pengelolaan Drainase Kota ............................................................. 7 2.1.1. Secara Teknis ............................................................................................. 7 2.1.2. Secara Non Teknis ..................................................................................... 8 2.2. Pembagian Blok Drainase ........................................................................ 11 2.3. Identifikasi Permasalahan ........................................................................ 13 2.4. Daerah Genangan ..................................................................................... 14 KONDISI YANG DIHARAPKAN ..................................................................... 17 3.1. Penetapan Sasaran.................................................................................... 17 3.2. Prioritas Penanganan................................................................................ 18 3.3. Peran Serta Masyarakat ........................................................................... 18 HAMBATAN YANG DITEMUI ........................................................................ 20 4.1. Kebijakan ................................................................................................. 20 4.2. Kelembagaan ........................................................................................... 20 4.3. Keuangan ................................................................................................. 21 4.4. Teknologi ................................................................................................. 21 4.5. Partisipasi dan Sumber Daya Manusia .................................................... 22 4.6. Sarana Peralatan Pemeliharaan Sungai dan Drainase .............................. 22 STRATEGI .......................................................................................................... 23 TARGET SEKTOR DRAINASE (5 TAHUNAN) ............................................. 27 KEGIATAN TAHUN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA ............................ 30 LEMBAGA PELAKSANA ................................................................................. 36 8.1. Pemerintah kota ....................................................................................... 36 8.2. Masyarakat ............................................................................................... 38 KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA ................................................... 41 ANGGARAN BIAYA ......................................................................................... 43

CSS_Bjm_Vol.4

0 / 45

I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Kota Banjarmasin terletak pada daerah dataran rendah, tanahnya terjadi dari endapan (aluvial), dialiri oleh banyak sekali sungai-sungai yang saling berpotongan. Sungai Barito di sebelah Barat kota merupakan sungai terbesar (utama), serta Sungai Martapura yang mengalir dari Timur Laut ke arah Barat Daya. Sungai Martapura membelah Kota Banjarmasin melalui 5 (lima) wilayah kecamatan yang bermuara ke Sungai Barito. Disamping itu ada berpuluh-puluh sungai lain yang berpotongan satu sama lain, semuanya bermuara ke Sungai Martapura dan atau ke Sungai Barito. Semua sungai dan anak sungai merupakan urat nadi kehidupan dan perekonomian masyarakat Kota Banjarmasin karena berfungsi sebagai pembuangan air (outlet) drainase dan prasarana transportasi air disamping prasarana transportasi darat yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Suatu Kota yang diidamkan oleh masyarakat adalah permukiman yang layak huni, produktif dan berjati diri. Kota Banjarmasin, seperti kota-kota lainnya sedang berbenah diri menuju kota yang diidamkan oleh masyarakatnya. Pertambahan penduduk yang cepat menjadikan Kota Banjarmasin memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tergolong kategori Kota Besar (> 500.000 tepatnya 624.089 jiwa) dengan luas kota yang hanya 80,00 Ha. Pertambahan penduduk yang pesat tersebut seharusnya diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar kota, salah satu prasarana dasar kota yang dinilai cukup penting adalah sistim drainase. Semakin pesat pertumbuhan perkotaan maka permasalahan drainase perkotaan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan drainase masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap

CSS_Bjm_Vol.4

1 / 45

perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan

kelembagaan,

pembiayaan

serta

partisipasi

masyarakat.

Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua permasalahan yang paling menonjol yang berhubungan dengan sistim drainase di kota Banjarmasin, yaitu masalah rumah di atas rawa dan rumah di bantaran atau di dalam badan sunngai. Mengenai rumah di bantaran atau di dalam badan sungai diuraikan dalam ulasan Perda sungai pada bab VIII. Sedangkan masalah rumah di atas rawa, semula diharapkan dapat dikupas dan disorot dalam program ini. Sebagaimana yang dimaklumi pada umumnya Banjarmasin terdiri atas rawa-rawa yang sebagian diurug pada saat mendirikan rumah di atasnya. Umumnya yang diurug adalah bagian halaman rumah sampai ke jalan, sedangkan bagian samping rumah, ada yang diurug, ada juga yang dibiarkan berupa rawa, tergantung dari nilai rumah. Semakin banyak bagian yang diurug, semakin mahal harga rumah karena mahalnya material urugan. Ada bangunan-bangunan tertentu, umumnya ruko-ruko mahal yang seluruh tanahnya diurug, demikian juga ada kompleks perumahan mahal di Jalan Ahmad Yani yang mengurug seluruh areal perumahannya, seperti Kompleks Perumahan Citra Indah. Namun pada perumnas HKSN urugan sangat minim, hanya pada halaman rumah saja. Dari segi drainase sebenarnya rawa-rawa adalah media penyimpan air yang sangat baik, perumahan yang mengurug total seluruh arealnya harus menyediakan saluran-saluran untuk sistim drainase dengan kapasitas yang harus mencukupi untuk curah hujan sesuai dengan intensitas design, pada perumahan yang diurug sebagian, jika permukaan jalan sudah diatas level pasang tertinggi, umumnya tidak menyediakan lagi saluran drainase atau saluran dengan kapasitas kecil saja, karena curah hujan sebagian besar akan mengalir ke bagian yang tidak diurug yaitu kolong dan bagian lainnya. Namun dari segi sanitasi situasi seperti ini

CSS_Bjm_Vol.4

2 / 45

bukanlah lingkungan yang sehat. Air yang terperangkap di rawa tanpa terjadi pertukaran yang menyeluruh, merupakan media berkembangnya penyakit, disamping gas yang keluar akibat pembusukan organik yang terendam. Apalagi umumnya lantai rumah terbuat dari papan yang bagaimanapun juga sambungan-sambungannya tidaklah kedap sepenuhnya. Itulah sebabnya penyakit ISPA menduduki peringkat atas di Banjarmasin. Kolong rumah yang tertutup juga merupakan tempat bersarangnya tikus. Secara teknis hal ini dapat diatasi dengan membuat sistim yang menghubungkan kolong-kolong lalu memompakan ke sungai terdekat ataupun membuat sistim aerasi yang keduaduanya membutuhkan biaya yang mahal karena memang areal rawa-rawa tidak layak untuk hunian yang sehat. Biaya yang mahal menyebabkan program ini tidak feasible, karena itu tidak diulas lebih lanjut dalam laporan ini. Satu point yang amat penting yang seharusnya menentukan arah pengembangan kota Banjarmasin, namun secara tidak disadari telah dibelokkan adalah kelebihan Banjarmasin yang secara alami terdiri dari puluhan sungaisungai, besar dan kecil. Banyaknya sungai yang terdapat di kota Banjarmasin adalah anugerah yang sama sekali belum dikembangkan oleh pihak-pihak pembuat keputusan. Kota Venesia sangat terkenal sebagai kota air yang menjadikannya kota pariwisata, dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahunnya dengan pemasukan devisa yang sangat besar. Nusantara mempunyai Venesia dari Timur, yang belum dipoles, sehingga belum dapat dipromosikan. Kota Banjarmasin telah mempunyai infrastruktur sebagai kota sungai, yang jika dikembangkan secara konsisten akan menjadi tujuan wisata mancanegara alternatif selain Bali, Lombok, Yogyakarta, Danau Toba dan lain lain. Sebelum sempat dikembangkan sebagai kota sungai, perkembangan yang terjadi akhirakhir ini, malah semakin menjauhkan Banjarmasin dari substansinya sebagai kota sungai dengan memusatkan pembangunan melulu pada infrastruktur darat dan membiarkan penghunian di bantaran dan di dalam badan sungai, pada banyak sungai, terutama di pusat kota, sehingga keindahan sungai menjadi

CSS_Bjm_Vol.4

3 / 45

hilang sama sekali, diganti dengan pemandangan yang kumuh. Demikian juga alokasi dana pembangunan kota Banjarmasin yang tidak seimbang antara pembangunan infrastruktur darat dan infrastruktur sungai. Padahal jika benarbenar ingin mengembangkan kota sungai Banjarmasin, alokasi dana pembangunan infrastruktur harus seimbang, antara infrastruktur darat dan infrastruktur sungai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membangun

kota

sungai

Banjarmasin

adalah

kelembagaan

dengan

mewujudkan terbentuknya Dinas Penataan Sungai (diuraikan pada Bab VIII), sumberdaya manusia dengan meningkatkan kwalitas SDM pada dinas sungai tersebut, dana dengan memberikan alokasi dana yang seimbang antara pembangunan daratan dan sungai, dan infrastruktur dengan membenahi pemukiman-pemukiman kumuh di sepanjang bantaran dan di dalam badan sungai, melalui penerapan Perda Sungai seperti yang diuraikan didalam Bab VIII.

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk inventarisasi dan identifkasi permasalahan drainase dan banjir/genangan yang sering terjadi di Kota Banjarmasin, melalui pengungkapan permasalahan pengelolaan sistim drainase

kota,

selanjutnya

dengan

menetapkan

kondisi-kondisi

yang

diharapkan, penentuan sasaran dan target, hambatan-hambatan, dalam pencapaian target serta strategi yang tepat.

1.3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup dari penerapan strategi sanitasi sub sektor drainase kota ini adalah daerah-daerah banjir/genangan baik akibat air hujan maupun pasang surut air laut melalui sungai yang ada di seluruh Kota Banjarmasin.

CSS_Bjm_Vol.4

4 / 45

1.4.

Sistimatika Laporan Laporan ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab 1 :

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan laporan, ruang lingkup dan sistimatika laporan.

Bab 2 :

Kondisi saat ini sub sektor drainase. Dalam bab ini diuraikan sistim drainase Kota Banjarmasin, pembagian blok drainase, identifikasi permasalahan yang ada, dan daerah lokasi (titik-titik) genangan.

Bab 3 :

Kondisi yang diharapkan Pada bab ini mengulas tentang penetapan sasaran yang tepat, skala prioritas penanganan sistim drainase kota, dan peran serta masyarakat Kota Banjarmasin.

Bab 4 :

Kendala dan hambatan yang terjadi Bab 4 ini menguraikan seluruh kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai target atau sasaran. Kendala dan hambatan dapat berupa kebijakan, kelembagaan, keuangan, teknologi ataupun patisipasi masyarakat dan sumber daya manusia.

Bab 5 :

Strategi Dalam bab ini diuraikan strategi-strategi yang akan ditempuh dalam mencapai target atau sasaran yang diungkapkan dalam Bab 3.

Bab 6 :

Target Tahun Pertama dan Kedua (2008-2009) Bab ini menguraikan mengenai target yang harus dicapai pada tahun pertama dan kedua.

Bab 7 :

Kegiatan Tahun Pertama Bab ini berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama.

Bab 8 :

Lembaga Pelaksana Dalam bab ini menguraikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pencapaian target atau sasaran juga memuat wacana pembentukan Dinas yang khusus menangani sungai dan drainase.

CSS_Bjm_Vol.4

5 / 45

Bab 9 :

Kebutuhan Sumber Daya Lainnya Bab ini mengungkapkan mengenai kemungkinan adanya sumber daya lain yang dibutuhkan.

Bab 10 :

Anggaran Biaya Bab ini berisikan uraian besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistim drainase kota yang diharapkan.

CSS_Bjm_Vol.4

6 / 45

II. KONDISI SAAT INI SUBSEKTOR DRAINASE 2.1.

Sistim Pengelolaan Drainase Kota

2.1.1. Secara Teknis 1.

Sistim Polder dan Pompanisasi. Sistem polder dan pompanisasi adalah suatu kesatuan penanggulangan genangan/ banjir pada suatu daerah yang secara topografi ketinggian tanah datarannya berada dibawah permukaan air laut, sehingga apabila terjadi air pasang daratan akan tergenang apalagi pada musim hujan. Sistim polder adalah pembuatan pasangan/ tembok penahan yang mengelilingi daerah dataran rendah agar tidak tergenang oleh air pasang/ banjir. Untuk mengeluarkan air kumpulan air hujan pada daerah yang dipolder harus dibuatkan pintu-pintu air dan dipompakan ke sungai. Kota Banjarmasin akan melaksanakan sistim ini secara bertahap mulai dari pembangunan dinding penahan, pintu air dan penempatan pompa pada daerah yang memerlukan. Saat ini yang telah dikerjakan Dinas kimprasko masih dalam tahap pembuatan siring/ tembok penahan. Sebagian kegiatan juga untuk menormalkan sungai (anak sungai) yang akan dijadikan saluran primer.

2.

Sistim Drainase Gravitasi Sistim gravitasi adalah pengaliran air berdasarkan beda tinggi tanah, sistim ini memanfaatkan banyaknya sungai pada saat air surut untuk membuang genangan air, dengan sistim ini maka saluran harus lancar dan mampu menampung aliran air baik air saat terjadi air pasang maupun sebaliknya genangan air akibat hujan. Sealin itu untuk dataran rendah harus ada kolam retensi/ penampungan air sementara. Sehingga pada saat volume air melimpah sebagian ditampung di kolam penampungan sebelum dibuang ke sungai (teorinya volume air di muka bumi tetap).

CSS_Bjm_Vol.4

7 / 45

Alternatif ini digunakan dengan pertimbangan bahwa biaya investasinya lebih murah kalau dibandingkan dengan sistim polder dan pompa.

2.1.2. Secara Non Teknis 1.

Sosialisasi Masyarakat Untuk Memelihara Saluran Drainase. Kondisi saluran drainase yang digunakan sesuai dengan fungsinya akan bermanfaat maksimal. Namun, banyak saluran drainase tidak saja difungsikan sebagai pembuangan air hujan, air buangan rumah tangga (grey water), akan tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan tinja serta sampah, sehingga saluran sering tersumbat dan fungsi saluran menjadi tidak maksimal. Sosialisasi/ kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat agar pengendalian genangan/ banjir kota dapat maksimal. Disamping itu juga perlu ditanamkan kesadaran untuk menjaga dan menggunakan saluran drainase sesuai dengan fungsinya.

2.

Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan. Perkembangan kota yang sangat pesat dapat dilihat dengan bertambahnya bangunan-bangunan

dan

berbagai

macam

fasilitas

permukiman,

pertokoan/ komersil, perkantoran dan sarana serta prasarana kota. Pengawasan pembangunan berbagai macam fasilitas ini sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan yang berdampak pada gangguan sistim drainase yang ada. Disamping itu agar developer/ pengembang sebagai penanggung jawab lokasi pembangunannya, dapat menjamin bahwa bangunan yang didirikan dilengkapi dengan fasilitas drainase dan dengan konstruksi yang tidak menimbulkan permasalahan banjir/ genangan bagi daerah disekitarnya.

CSS_Bjm_Vol.4

8 / 45

Secara sistimatis, seluruh sungai-sungai di Kota Banjarmasin ditampilkan pada Skema aliran sungai berikut: 01.01.01.00.00.00

S. Gg. SAADAH 01.01.02.00.00.00

01.01.02.01.00.00

S. BANYIUR

S. ANAK BANYIUR

01.01.03.00.00.00

S. ANTASAN RADEN 01.01.04.00.00.00

S. BANGAU 01.01.05.00.00.00

S. SIMPANG 01.01.06.00.00.00

S. BASIRIH 01.01.07.00.00.00

S. LIANG ANGGANG 01.01.08.01.00.00

S. T BELAYUNG 01.01.08.00.00.00

S. KELAYAN 01.01.08.02.00.00

S. PAHALAU

01.01.00.00.00.00

S. MARTAPURA 01.01.09.00.00.00

01.01.09.01.00.00

S. PACINAN

S. VETERAN

01.01.09.02.00.00

S. LUMBAH

01.01.10.00.00.00

01.01.10.01.00.00

01.01.10.01.01.00

S. BILU

S. KURIPAN

S. MANGGIS

01.01.11.00.00.00 01.00.00.00.00.00

S. BARITO

S. PASAR LAMA 01.01.12.00.00.00

S. SAMP. BAPEDDA 01.01.13.00.00.00

S. TATAS 01.01.14.00.00.00

S. BELASUNG 01.01.15.01.00.00

S. PEMURUS 01.01.15.02.00.00

S. T BELAYUNG 01.01.15.00.00.00

S. PEKAPURAN

01.01.15.03.00.00

S. PANDU 01.01.15.04.00.00

S. GURING 01.01.16.00.00.00

S. SURGI MUFTI 01.01.17.00.00.00

S. JINGGAH 01.01.18.00.00.00

S. PENGAMBANGAN 01.01.19.00.00.00

S. KERAMAT 01.01.20.00.00.00

01.01.20.01.00.00

S. AWANG

S. ANDAI

01.01.21.00.00.00

S. GARDU 01.01.22.00.00.00

01.01.22.01.00..00

S. PASAR RAMBAI

S. MAWAR

01.01.22.01.01.00

S. GUNTUR

01.01.23.00.00.00

01.01.24.01.00.00

01.01.24.01.10.00

S. BENAWA

S. PANGERAN

ANAK S. PANG

01.01.24.02.00.00 01.01.24.00.00.00

S. KIDAUNG

S. KUIN

01.01.24.03.01.00

S. GAYAM 01.01.24.03.00.00

S. MIAI 01.01.24.03.02.00

S. TUNGKU

CSS_Bjm_Vol.4

9 / 45

01.02.02.00.00.00

S. AIRMANTAN 01.02.00.00.00.00

01.02.03.00.00.00

S. TELUK DALAM

S. PASAR KAMBOJA 01.02.04.00.00.00

S. SKIP LAMA 01.02.05.00.00.00

S. Gg MELATI 01.03.01.00.00.00

ANAK S.PELAM.A 01.03.00.00.00.00

S. PELAMBUAN 01.03.02.00.00.00

ANAK S.PELAM.B 01.04.01.00.00.00

S. CENDRAWASIH 01.04.02.00.00.00

S. KERUKAN

01.04.00.00.00.00

S. ANJIR M 01.04.03.00.00.00

S. SAGA TIGA 01.04.04.00.00.00

S. LANDAS 01.00.00.00.00.00

S. BARITO

01.05.02.01.00.00

S. BELITUNG D 01.05.02.02.00.00

S. SALA TIGA 01.05.01.00.00.00

S. SAKA PERMAI 01.05.02.03.00.00

S. SKIP LAMA 01.05.02.04.00.00 01.05.00.00.00.00

01.05.03.00.00.00

S. DUYUNG

S. LANDAS

S. BALI

01.05.04.00.00.00

S. BTS BELITUNG D 01.07.01.00.00.00

S. KETAPI 01.07.02.00.00.00

S. BANYIUR ;'

01.07.03.00.00.00

S. TAPIS 01.07.00.00.00.00

01.07.04.00.00.00

S. ALALAK

S. SAKABAN PASAI 01.07.05.00.00.00

01.07.05.01.00.00

S. MIAI

ANAK S. MIAI

01.07.06.00.00.00

S. AWANG 01.07.07.00.00.00

S. ANDAI

CSS_Bjm_Vol.4

10 / 45

2.2.

Pembagian Blok Drainase Sistim drainase Kota Banjarmasin dibagi dalam beberapa wilayah penanganan drainase, karena karakter aliran sungai saling berhubungan dan atau saling berpotongan, oleh karena itu pengelompokan penanganannya disebut dengan Satuan Wilayah Pengendalian Genangan (SWPG). Saluran drainase dalam setiap Satuan Wilayah Pengendali Genangan (SWPG) akan dialirkan melalui saluran-saluran dan pada selanjutnya mengalir ke arah sungai atau saluran primer sebagai pengeluarannya akhirnya. Kota Banjarmasin dibagi dalam 26 SWPG yakni : 1. 2. 3. 4. 5.

SWPG Sudimampir SWPG Melayu SWPG Kuripan SWPG Kelayan SWPG Pasar Lama

14. 15. 16. 17. 18.

SWPG Surgi Mufti SWPG Sei Jingah SWPG Antasan Besar A SWPG Antasan Besar B SWPG Veteran

6. 7. 8. 9a. 9b. 10. 11. 12. 13.

SWPG Mulawarman SWPG Pelambuan A SWPG Pasir Mas SWPG Belitung Laut SWPG Belitung Darat SWPG Kuin SWPG Alalak SWPG Kayu Tangi SWPG Antasan

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SWPG A. Yani SWPG Pekapuran SWPG Pemurus SWPG Tatah Belayung SWPG Kelayan Kecil SWPG RK Ilir SWPG Cempaka SWPG Trisakti

CSS_Bjm_Vol.4

11 / 45

Pembagian SWPG Kota Banjarmasin terlihat pada peta berikut :

CSS_Bjm_Vol.4

12 / 45

2.3.

Identifikasi Permasalahan Secara umum permasalahan drainase di Kota Banjarmasin dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Topografi Kota Banjarmasin yang merupakan daerah datar dengan ketinggian permukaan tanah minus (-) 0,16 m di bawah permukaan laut, sehingga akan selalu terjadi genangan air baik disebabkan oleh turunnya hujan maupun pada saat air pasang. Pengaruh pasang air laut/ sungai juga mempersulit keluarnya air hujan dari daerah genangan. 2. Perkembangan kota yang pesat dan dinamis (pembangunan perumahan, pasar, pertokoan serta ruko-ruko) yang tidak lagi memperhatikan keberlangsungan fungsi daerah resapan. Dengan berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan (retarding) atau kantong-kantong air menjadi kawasan perumahan, pertokoan/ ruko serta kawasan komersil lainnya mengakibatkan bertambahnya volume air limpasan. 3. Belum tercukupinya panjang saluran dan dimensi drainase dibandingkan dengan keperluan debit air yang akan dibuang. Dan sebagian besar tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan kata lain saluran drainase kota belum terstruktur dengan baik (primer, sekunder, dan tersier). Selain itu pembangunan drainase banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga saluaran yang menjadi out let saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, hal ini memperparah terjadinya genangan air di jalan maupun di daerah permukiman. 4. Pertumbuhan permukiman liar di atas sungai maupun sepanjang bantaran sungai (lanting/panggung) yang tidak terkendali sehingga menambah sempitnya daerah aliran air sungai, bahkan ada yang menutup alur sungai.

CSS_Bjm_Vol.4

13 / 45

5. Kesadaran masyarakat yang sangat rendah hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai (saluran alam) dan saluran

drainase

kota

sehinggga

mengakibatkan

pendangkalan

dan

penyempitan.

2.4.

Daerah Genangan Genangan seringkali terjadi pada sebagian besar wilayah Kota Banjarmasin. Genangan tersebut sering menimbulkan kerugian

berupa

terganggunya aktifitas masyarakat, terganggunya arus lalu lintas (kemacetan) dan bahkan seringkali menjadi sebab timbulnya berbagai macam penyakit. Akibat lain adalah rusaknya struktur jalan (aspal jalan terkikis). Pada saat datang musim penghujan, dimana curah hujan cukup besar, bertepatan waktunya dengan pasang air laut/ sungai tinggi, maka hampir di seluruh wilayah Kota Banjarmasin terdapat genangan air. Genangan yang terjadi dibedakan menjadi dua yaitu genangan akibat air hujan dan genangan saat air pasang. Daerah genangan yang sering terjadi di Kota Banjarmasin berdasarkan hasil pengamatan di lapangan disajikan pada tabel di bawah ini; Tabel Lokasi Genangan 1. Akibat Air Pasang No

Nama Jalan/Kawasan

Keterangan

1.

Jl. Jafri Zam-Zam

Badan jalan rendah dibanding air pasang tertinggi.

2.

Jl. Lambung Mangkurat (dpn Masjid Sabilal Muhtadin)


3.

Jl. Lambung Mangkurat (dpn Hotel Mentari dan Bank BNI)


4.

Jl. Sultan Adam (daerah STIKIP-PGRI)


CSS_Bjm_Vol.4

14 / 45

2. Akibat Curah Hujan No

Nama Jalan/Kawasan

Keterangan

1.

Jl. Sultan Adam (dari POM Bensin sampai jembatan Sultan Adam)

Genangan terjadi akibat saluran drainase tidak sempurna, diupayakan pemeliharaan lebih intensif.

2.

Jl. H. Hasan Basry (Gang Abuya)

Air pembuangan terbendung akibat pembangunan perumahan, diupayakan membuat sal. pembuangan/ gorong-gorong.

3.

Jl. S. Parman (Belakang RS. Islam / Kawasan Antasan Kecil Barat) Jl. Madang (Komplek Mulawarman)

Genangan terjadi akibat tidak adanya sal. drainase, diupayakan membuat sal. drainase.

5.

Jl. Gunung Sari


6.

Kawasan Cempaka 8 dan Cempaka 9


7.

Jl. Lambung Mangkurat (dari Hotel Mentari sampai Bank BCA)

Genangan terjadi akibat endapan lumpur pada sal. dan inlet tertutup, diupayakan pembersihan inlet dan sal. dari endapan lumpur.

8.

Jl. P. Samudera

Genangan terjadi akibat endapan lumpur pada sal. dan inlet tertutup, diupayakan pembersihan inlet dan sal. dari endapan lumpur.

9.

Kawasan Pasar Sudimampir

Genangan terjadi akibat endapan lumpur pada sal. dan inlet tertutup, diupayakan pembersihan inlet dan sal. serta pembuatan bak kontrol.

10.

Jl. Kampung Melayu

Genangan terjadi akibat sal./gorong-gorong tertutup bangunan (ruko), diupayakan pembersihan sal. dan pembuatan bak-bak kontrol.

11.

Kawasan Gatot Subroto Timur

Genangan terjadi diakibatkan daerahnya yang rendah dan anak-anak sungai tertutup gulma, diupayakan normalisasi anak-anak sungai.

12.

Jl. Pramuka

Genangan terjadi akibat sal./gorong-gorong tertutup bangunan (ruko), diupayakan pembersihan sal. dan pembuatan bak-bak kontrol.

13.

Kawasan Komplek Bumi Mas

Genangan diakibatkan kapasitas sal. / gorong-gorong tidak memadai, diupayakan pembersihan sal. dan menambah gorong-gorong.

14.

Kawasan Kuin Cerucuk

Genangan terjadi diakibatkan daerahnya yang rendah dan anak-anak sungai tertutup gulma, diupayakan normalisasi anak-anak sungai.

15.

Kawasan Cenderawasih

Genangan terjadi akibat tidak adanya sal. drainase dan anak-anak sungai yang tertutup gulma, diupayakan membuat sal. drainase dan normalisasi anak sungai.

4.

CSS_Bjm_Vol.4


15 / 45

Lokasi daerah genangan dapat dilihat pada peta berikut :

GENAGAN AKIBAT AIR HUJAN GENANGAN AKIBAT AIR PASANG

CSS_Bjm_Vol.4

16 / 45

III. KONDISI YANG DIHARAPKAN Dari penjelasan pada Bab II mengenai Kondisi saat ini Subsektor Drainase, tergambar bahwa banyak hal yang harus dibenahi untuk menciptakan Kondisi Subsektor Drainase yang ramah lingkungan, sehingga mendorong terciptanya kondisi sanitasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan langkah-langkah penanganan agar : 

Topografi yang rendah dan terpengaruh pasang surut tidak lagi menimbulkan genangan



Pembangunan rumah dan toko yang terarah dan tertata disertai dengan pembangunan prasarana drainase yang layak



Saluran drainase mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengalirkan air hujan dengan intensitas yang tinggi.



Sungai dan bantarannya terhindar dari pemukiman liar yang mengakibatkan penyempitan dan pendangkalan.



Tersedianya daerah resapan yang cukup untuk menyerap debit puncak sungai atau saluran pada saat hujan-hujan puncak.



Tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga tidak lagi membuang sampah ke saluran drainase.

3.1.

Penetapan Sasaran Dari kondisi yang ada saat ini dapat ditetapkan sasaran yang diharapkan yakni pada daerah-daerah genangan, terutama daerah padat dan kumuh perlu ditangani dengan lebih intensif, baik dengan cara membangun baru saluran yang belum ada, memperbaiki dan memelihara saluran-saluran drainase yang tidak mampu lagi mengalirkan debit air, maupun dengan melakukan normalisasi sungai dan anak sungai.

CSS_Bjm_Vol.4

17 / 45

3.2.

Prioritas Penanganan Skala

prioritas

penanganan

sistim

drainase

ini

direncanakan

penanganannya berdasarkan pada permasalahan banyak dan luasnya lokasi genangan yang terjadi, tingkat kebutuhan saluran drainase, banyaknya saluran drainase yang memerlukan rehabilitasi baik yang disebabkan oleh pendangkalan, penyempitan, rusaknya tebing saluran maupun kapasitas yang sudah tidak mencukupi lagi. Dari semua prioritas tersebut ditentukan lagi kawasan prioritas seperti kawasan pusat kota pada sekitar jalan protokol dan kawasan permukiman padat dan kumuh sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

3.3.

Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan sistim drainase Kota Banjarmasin, sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase agar tidak tersumbat sehingga saluran dapat berfungsi maksimal sebagai saluran pembuang air hujan.



Kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase dilingkungan depan rumah masing-masing, umpamanya dengan membersihkan lumpur dan sampah secara berkala sehingga tidak terjadi pendangkalan akibat penumpukan lumpur atau endapan di saluran drainase.



Setiap tahun Pemerintah Kota mengadakan Lomba Kebersihan tingkat Kecamatan, dalam lomba ini kebersihan saluran atau sungai dijadikan objek penilaian. Setiap kecamatan berlomba untuk menjadi yang terbersih, atau setidak-tidaknya jangan sampai menjadi yang terkotor. Karena itu masyarakat mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan masingmasing termasuk saluran drainase.

CSS_Bjm_Vol.4

18 / 45



Pemandangan umum yang sering terlihat pada banyak lokasi di Kota Banjarmasin adalah saluran drainase penuh dengan lumpur, seperti yang terlihat di saluran drainase Jl. Sutoyo S, Jl. A. Yani dan lain lain. Hal ini disebabkan keterbatasan dana Pemerintah kota untuk melihara sungai dan saluran drainase. Telah lama dipikirkan bagaimana memanfaatkan dana yang sangat terbatas, agar dapat mencakup lebih banyak saluran yang dibersihkan. Akan dirintis suatu kegiatan berkala yang akan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pemeliharaan saluran drainase yang bukan skala lingkungan, umpamanya saluran drainase sepanjang sisi selatan Jalan Sutoyo S, saluran pada kedua sisi Jalan A. Yani dan beberapa saluran lainnya, dalam bentuk perlombaan membersihkan (mengangkat) lumpur. Perlombaan diadakan pada hari minggu untuk menghindari gangguan kemacetan lalu lintas dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang ingin jadi peserta. Seluruh masyarakat diundang untuk ikut dalam perlombaan ini, dengan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 7 atau 10 orang. Setiap kelompok ditunjuk untuk membersihkan selebar saluran tertentu. Kelompok yang berhasil membuang lumpur terbanyak akan memperoleh hadiah I, II dan III, sedangkan peserta lain yang bukan juara akan menerima uang lelah. Dari pengalaman organisasi lain yang pernah melaksanakan perlombaan ini, dana yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dari pada dana pemeliharaan saluran yang dilaksanakan oleh kontraktor seperti sebelumnya, sehingga dapat dilakukan perlombaan rutin setiap 3 bulan dengan melibatkan masyarakat banyak.

CSS_Bjm_Vol.4

19 / 45

IV. HAMBATAN YANG DITEMUI 4.1.

Kebijakan Perubahan kepemimpinan sering diikuti dengan berubahnya kebijakan terhadap Tata Ruang Kota sehingga berubahnya fungsi kawasan/ daerah, yang tidak memperhatikan kelestarian daerah tangkapan air (catchment area). Belum adanya pengaturan bahwa pembangunan (perumahan dan pertokoan) diharuskan membangun sarana sanitasi yang baik. Walaupun ada, monitoring untuk menjamin pelaksanaannya belum ada. Disamping itu ada juga permasalahan kebijakan yang menyebabkan Dinas Kimprasko tidak dapat melaksanakan pengoperasian sistim drainase secara penuh, misalnya pengelolaan sistim drainase di komplek-komplek perumahan. Dinas Kimprasko baru dapat mengelola sistim drainase di sebuah komplek perumahan, jika komplek tersebut telah diserahkan oleh pengembang dengan melengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosialnya ke Pemerintah Kota. Selama fasilitas umum dan fasilitas sosial belum diserahkan, Dinas Kimprasko tidak dapat menangani sistim drainase di komplek tersebut walaupun terjadi genangan-genangan.

4.2.

Kelembagaan Kurang kepekaan instansi yang terkait sehingga penanganan terhadap masalah perkotaan kurang berjalan optimal, termasuk lemahnya instansi yang bertugas mengeluarkan dan mengawasi IMB sehingga banyak drainase kota yang ditutup oleh lahan parkir ruko/pertokoan. Banyak saluran drainase yang tersumbat di daerah Pasar, dan permukiman. Hal ini akibat tebalnya lumpur yang mengendap dan sampah yang dibuang ke dalam saluran, koordinasi yang baik antara Dinas Kebersihan dan Dinas Kimprasko akan dapat menghindarkan pendangkalan dan penyempitan saluran akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat.

CSS_Bjm_Vol.4

20 / 45

Penataan sungai dan drainase di Kota Banjarmasin merupakan pekerjaan besar, komplek, rumit, perlu kecermatan, ketepatan serta ketelitian yang sangat tinggi, sehingga memerlukan tenaga yang sangat profesional. Karena kondisi sungai sudah berubah fungsi dan drainase banyak tersumbat oleh pembangunan baik ruko, maupun permukiman. Sehingga perlu ditangani oleh suatu instansi setingkat dinas tersendiri yang menangani Penataan Sungai dan Drainase untuk menghindarkan Kota Banjarmasin dari Bahaya Banjir.

4.3.

Keuangan Keterbatasan dana sehingga berpengaruh terhadap operasional pemeliharaan prasarana dalam hal ini sungai dan drainase tidak berjalan maksimal. Dana yang sangat terbatas harus dibagi untuk pembangunan saluran baru, normalisasi saluran/sungai, revitalisasi saluran/sungai, perencanaan dan pengawasan. Ketersediaan dana yang lebih akan membuat pengelolaan sistim drainase perkotaan menjadi lebih baik.

4.4.

Teknologi Sistim drainase masih menggunakan sistim gravitasi belum dipergunakannya sistim pompanisasi atau sistim polder sehingga penurunan genangan terutama pada saat musim penghujan maupun saat air pasang memakan waktu yang lama. Rencana penerapan sistim polder dan pemompaan membutuhkan perencanaan detail yang harus dikerjakan oleh konsultan yang kompeten. Perencanaan harus diawasi secara ketat agar menghasilkan desain yang tepat dan dapat diterapkan, baik pembangunan fisik maupun SOPnya, untuk itu dibutuhkan teknologi yang agak tinggi.

CSS_Bjm_Vol.4

21 / 45

4.5.

Partisipasi dan Sumber Daya Manusia Masih kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama menjaga dan memelihara drainase kota, juga masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang handal dalam menangani sistim drainase kota.

4.6.

Sarana Peralatan Pemeliharaan Sungai dan Drainase Sarana peralatan pemeliharaan sungai dan drainase sangat diperlukan untuk mempercepat menangulangi apabila terjadi banjir, genangan, penyumbatan pada drainase dalam waktu yang relatif lama. Perlu peralatan pendukung untuk menanggulangi kejadian tersebut diatas seperti: Dump Truk dan kelengkapannya untuk pengerukan pendangkalan sungai dan drainase, Truk tangki dengan pompa yang mampu menyedot Lumpur, Peralatan mobilisasi di sungai atau perairan dan lain-lain. Semua peralatan yang diperlukan tersebut sampai saat ini belum tersedia pada dinas Kimprasko, sehingga untuk keperluan pekerjaan tersebut masih tergantung kepeda pihak lain (kontraktor). Oleh karena itu agar dapat bertindak cepat dan tepat perlu didukung oleh sarana peralatan yang diperlukan.

CSS_Bjm_Vol.4

22 / 45

V. STRATEGI Berdasarkan kondisi drainase saat ini dan hambatan-hambatan yang ditemui serta kondisi drainase yang diinginkan, maka disusunlah strategi untuk melaksanakan pembangunan Sanitasi Kota Subsektor Drainase sebagai berikut : 1.

Jaringan saluran yang ada masih belum berpola dan terstruktur dengan baik (saluran primer, Sekunder, dan Tersier). Pembangunan saluran baru sebagian besar dilakukan secara parsial. Untuk mengatasi hal itu perlu dibuat suatu rancangan (Master Plan) drainase kota, sehingga walaupun pembangunan dilakukan secara parsial, tetapi yang dilakukan merupakan bagian dari rencana induk pembangunan drainase (pembangunan mengikuti master plan). Langkah awalnya adalah dengan melakukan pemetaan topografi kota Banjarmasin.

2.

Topografi yang rendah dan pengaruh pasang surut air, diatasi secara kasus per kasus. Untuk jalan-jalan protocol dan jalan yang mempunyai nilai perekonomian yang tinggi, seperti Jl. Sudirman dan Jl. Zafrie Zam-zam, sebagian jalan Lambung Mangkurat akan dilakukan peningkatan permukaan jalan sampai batas diatas level pasang tertinggi.

Untuk

daerah

bisnis

perdagangan dan pusat pemerintahan akan dilakukan sistim polder tetapi membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi. Untuk mengurangi air pasang masuk ke wilayah permukiman, saluran drainase yang bermuara ke sungai sebagai out let akan dibuatkan pintu air dari fiber glass. 3.

Pertumbuhan rumah, toko dan ruko-ruko yang pembangunannya dilakukan pengurugan lahan tidak diimbangi dengan penambahan sistim drainase pada kawasan yang baru berkembang, sebaiknya disiasati dengan pembangunan drainase utama

secepatnya.

Demikian

juga

pembangunan

bangunan

baru

yang

mengakibatkan tertutupnya sistim drainase yang lama, akan dibuatkan goronggorong untuk menghindarkan terjadinya genangan serta akan dilakukan pengawasan secara ketat selama pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu

CSS_Bjm_Vol.4

23 / 45

sistim drainase yang sudah ada, termasuk pembuatan akses masuk rumah, toko atau lahan parker agar tidak menghalangi atau mempersempit saluran. 4.

Menurunnya kapasitas saluran diakibatkan oleh beberapa hal. Sering kali ditemukan saluran-saluran yang kapasitas awalnya mencukupi, namun akibat pemeliharaan yang tidak memadai, terjadi pengendapan Lumpur yang mempersempit saluran secara perlahan-lahan sehingga kapasitas saluran yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung debit maksimal. Kasus seperti ini, dapat diatasi dengan meningkatkan pemeliharaan saluran dalam satu

tahun

sekali

pembersihan, serta

sampai

tiga

kali

usaha yang sudah

diuraikan pada subbab 3.3, yaitu dengan pengadaan perlombaan kebersihan tingkat kota dan lomba angkat lumpur. Saluran yang secara fisik dimensinya kurang (umumnya akibat dimensi yang tidak seragam pada saluran di depan rumah, dimana pada rumah-rumah tertentu terjadi perubahan umumnya mengecil), akan dilakukan pembangunan saluran dengan dimensi yang seragam dan cukup mengalirkan debit air sehingga tidak lagi terjadi hambatan pada aliran air hujan. 5.

Pemukiman di bantaran dan badan sungai, diatasi dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Tata Kota, Bapedalda, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan pada penerapan Perda Sungai. Saat ini dalam tahapan sosialisasi Perda sungai, Dinas Kimprasko akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota agar menugaskan dan mendesak aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi tentang Perda Sungai semaksimal mungkin untuk menjamin Perda Sungai dapat diterapkan secara menyeluruh. Kimprasko akan melakukan pembangunan siring / tanggul pengaman bantaran, setelah dilakukan penyuluhan/ pembebasan lahan.

6.

Strategi untuk mengatasi berubahnya tata guna lahan dimana areal resapan dibangun menjadi kawasan perumahan, pertokoan serta kawasan komersial lainnya adalah dengan melakukan koordinasi antara Kimprasko dengan Dinas Tata Kota,

CSS_Bjm_Vol.4

24 / 45

sehingga Kimprasko dapat memberikan input kepada Dinas Tata Kota areal mana yang harus dipertahankan untuk daerah resapan dan areal mana yang boleh dibangun. Termasuk dalam point ini adalah agar Dinas Tata Kota konsisten menjaga agar tidak terjadi pembangunan rumah ataupun toko diatas saluran seperti yang sering terjadi selama ini. Jika lahan resapan terpaksa harus dibangun diusahakan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan konstruksi yang tidak banyak pengaruhnya/ tidak merubah fungsi lahan resapan (rumah panggung/ tidak diurug).

7.

Perubahan kepemimpinan disertai dengan kebijakan baru disiasati dengan pembuatan pembangunan drainase dituangkan dalam Pola Pembangunan jangka Pendek, menengah dan panjang yang diketahui banyak pihak (termasuk dewan atau masyarakat luas). Kesepakatan dibuat berdasarkan Master Plan yang ada.

8.

Untuk lahan yang dibangun pengembang/ developer kedepan diupayakan agar pengelolaan drainase dilakukan sepenuhnya oleh pengembang. berkoordinasi dengan dinas teknis terkait Jadi bisa mengurangi beban dinas Pengelola drainase. Jika pengembang tidak bisa meneruskan pengelolaan, maka masyarakat dikomplek tersebut harus mengelola dengan swadaya mereka sendiri. Kimprasko sebagai pihak pemerintah akan mengelola sistem makronya saja.

9.

Lemahnya koordinasi antar sektor kedepan diusahakan dengan memanfaatkan tim Pokja sanitasi. Tim ini diharapkan menjadi koordinatora antar dinas dalam melaksanakan tugasnya.

10.

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah/ tinja ke sungai/ saluran, selama ini telah dilakukan dengan menyebarkan pamflet-pamflet himbauan untuk tidak membuang sampah ke saluran, pada waktu perlombaan angkat Lumpur dilaksanakan. Namun hal ini dapat ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan untuk mengadakan sosialisasi/ kampanye PHBS agar masyarakat tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase/ sungai.

CSS_Bjm_Vol.4

25 / 45

11.

Kurangnya SDM berkwalitas serta peralatan yang terbatas akan dilakukan pelatihan dan pengadaan secara bertahap. Sementara belum terpenuhi, kegiatan pemeliharaan masih dilakukan dengan bantuan pihak ketiga dengan jadwal tetap. Untuk penanganan darurat, dadakan dilakukan kerjasama dengan kontraktor yang bersedia sebagai penyandang dana sementara/ talangan.

CSS_Bjm_Vol.4

26 / 45

VI. TARGET SEKTOR DRAINASE (5 TAHUNAN) Target yang ingin dicapai pada sektor drainase dibagi dua tahap pencapaian. Pertama diusahakan agar drainase kota bisa lancar alirannya sehingga bisa mengurangi genangan, paling tidak bisa mempercepat proses pengaliran air sesudah pasang atau hujan. Kemudian target berikutnya adalah pengeringan kawasan. Maksud dari pengeringan disini bukan berarti kota Banjarmasin harus benar-benar kering, melainkan diusahakan agar level air tertinggi tidak sampai meluap/ menggenangi jalan/ halaman. Pengeringan total lahan di kota Banjarmasin tidak mudah dicapai, karena daerah asalnya memang tanah rawa dan berada minus 16 cm dari muka air laut rata-rata (MSL). Selain itu pengeringan total juga tidak dianjurkan karena rawa sangat diperlukan untuk menyerap debit-debit puncak pada saat muka air di sungai meninggi. Lokasi pentargetan penanganan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan dengan memperhitungkan kriteria wilayah dan kepadatan penduduk. Tiap tahap dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun, kecuali untuk tahap yang pertama. Tahap pertama akan dilaksanakan sampai 2010, sebab kawasan ini harus secepatnya ditangani yang merupakan tampak depan kota. Keempat tahapan tersebut adalah; 1. Pusat kota dan jalan protokol Yaitu pusat kota (Kecamatan Banmjarmasin Tengah), sepanjang jalan Ahmad Yani, Sepanjang jalan S. Parman, dan Sepanjang jalan Sutoyo S. Luas wilayah 10,732 Ha dengan jumlah penduduk 165.931 jiwa (27 % penduduk kota). Kepadatan rata-rata per hektare 15.461 jiwa. Target pelaksanaan tahun 2008 sampai dengan 2010. 2. Permukiman tengah kota Yaitu permukiman penduduk yang sudah ada dan berkembang bersama perkembangan kota. Kebanyakan perumahan yang dibangun secara perorangan. Jalan kurang tertata dengan baik dan sebagian tampak kumuh. Dengan jumlah bangunan dan penduduk yang padat. Luas wilayah 24,676 Ha dengan jumlah

CSS_Bjm_Vol.4

27 / 45

penduduk 294.575 jiwa (47 % penduduk kota). Kepadatan rata-rata per hektare 11.938 jiwa. Target pelaksanaan tahun 2011 sampai dengan 2015. 3. Permukiman pinggiran kota Merupakan permukiman yang baru berkembang saat ini. Sebagian besar adalah komplek perumahan yang dibangun oleh developer. Jalan-jalan sudah tertata dengan baik, tetapi untuk sarana drainase saat ini belum tersedia, dan kalaupun ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Luas wilayah 14,060 Ha dengan jumlah penduduk 79.630 jiwa (13 % penduduk kota). Kepadatan rata-rata per hektare 5.664 jiwa. Target pelaksanaan tahun 2016 sampai dengan 2020. 4. Daerah pinggiran kota Merupakan daerah pesisir kota yang saat ini sebagian besar adalah lahan terbuka/ lahan pertanian. Diperkirakan lahan ini nantinya juga akan menjadi kawasan peeermukiman. Luas wilayah 30,537 Ha dengan jumlah penduduk 83.953 jiwa (13 % penduduk kota). Kepadatan rata-rata per hektare 2.749 jiwa. Target pelaksanaan tahun 2021 sampai dengan 2025.

CSS_Bjm_Vol.4

28 / 45

PETA TARGET DRAINASE

3 4 2 2

1 2 2

4 3 3

4 Jalan kota Target pelayanan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

CSS_Bjm_Vol.4

29 / 45

VII. KEGIATAN TAHUN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA Pola penangangan penataan saluran drainase dibagi dalam beberapa program antara lain : 1. Pemeliharaan jaringan drainase, program ini dilaksanakan untuk daerah atau jalan yang sudah ada jaringan saluran drainasenya sehingga pekerjaannya berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan Lumpur/tanah akibat sedimentasi . 2. Pembangunan saluran Drainase, program ini dilakukan pada jalan atau daerah yang belum ada jaringan drainasenya sehingga diperlukan pembangunan saluran drainase. 3. Normalisasi Sungai, program ini dilakukan pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan sehingga memerlukan pengerukan untuk tetap memperlancar aliran sungai. 4. Revitalisasi bantaran sungai, program ini dilakukan untuk melindungi bantaran sungai agar tidak tergerus oleh aliran air dan membatasi wilayah sungai agar tidak ada bangunan yang masuk ke wilayah sungai dengan membangun siring. 5. Sistim pompanisasi, program ini dilakukan karena secara geografis posisi Daerah Banjarmasin lebih rendah dari permukaan air laut sehingga apabila terjadi musim penghujan dan bersamaan dengan air pasang maka air hujan lambat keluar dari daerah permukiman sehingga harus dipompakan. Dengan catatan bahwa derah yang dilayani dengan pompanisasi ini harus sudah dilakukan pembangunan polder.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama dari kurun waktu rencana strategis komponen drainase, berdasarkan pada program-program Dinas Kimprasko yang

disesuaikan dengan Musrenbang, juga didasarkan atas kesepakatan pada

CSS_Bjm_Vol.4

30 / 45

penyusunan rencana strategis sanitasi kota komponen drainase adalah seperti yang diuraikan dibawah ini : 1.

Normalisasi (pembersihan endapan lumpur, perapihan/pembenahan bantaran siring yang rusak dan pembuatan siring penahan tanah) dari sungai-sungai Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 1 (terlampir).

2.

Pembuatan dan penyempurnaan saluran sepanjang jalan pada jalan-jalan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 2 (terlampir).

3.

Revitalisasi bantaran sungai (perapihan bantaran sungai, pembuatan taman dan pembuatan siring) dari Sungai Martapura : - pada

sisi

barat

melanjutkan

pekerjaan terdahulu,

tahun ini kearah

jembatan Dewi yaitu Jalan Pos dan Ujung Murung). -

pada sisi timur sepanjang Jl. Pierre Tendean

-

Revitalisasi Bantaran Sungai Andai (pilot project water front city).

4.

Total keseluruhannya untuk kegiatan tahun 2008 adalah Rp 3.500.000.000,-

5.

Pemeliharaan rutin seluruh saluran drainase sisi kiri dan kanan jalan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam satu tahun tergantung kondisi dan situasi saluran yang ada terutama disekitar jalanjalan protocol, dilakukan setiap tahun.

6.

Pembuatan peta topografi yang menggambarkan ketinggian wilayah dataran Kota Banjarmasin. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui arah aliran air seluruh wilayah kota, dan menjadi data utama untuk pembuatan MasterPlan kota Banjarmasin, dilakukan pada tahun pertama dengan anggaran sebesar Rp 700.000.000,-

7.

Pembuatan Master Plan Drainase Kota Banjarmasin, hal ini dilakukan agar pembangunan penataan sungai dan drainase dapat dilakukan sinergis seluruh wilayah sesuai dengan prioritasnya. Dengan adanya master plan drainase akan

CSS_Bjm_Vol.4

31 / 45

memudahkan

penetapan

prioritas

pembangunan

dari

seluruh

kegiatan,

dilaksanakan pada tahun 2009 dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,-. Adapun Program Kegiatan Drainase Kota Banjarmasin Tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

CSS_Bjm_Vol.4

32 / 45

Program Kegiatan Drainase Kota Banjarmasin Tahun 2008

No.

Program

Kegiatan

Alokasi (Rp)

Pendanaan

Pelaksana

I.

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

1 2

Perencanaan Pembangunan Saluran/gorong2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran/gorong2

500,000,000 2,500,000,000

,,-

APBD kota APBD kota

Kimprasko Kimprasko

II.

Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

3 4 5

Pelaksanaan Normalisasi sungai Pemeliharaan Sungai Rehab/Pemeliharaan Bangunan Drainase

3,500,000,000 800,000,000 3,000,000,000

,,,-

APBD kota APBD kota APBD kota

Kimprasko Kimprasko Kimprasko

III.

Pengembangan, Konservasi SDA

6

3,500,000,000

,-

APBD kota

Kimprasko

7

Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai (Sungai Martapura – Jl Piere Tendean)

4,000,000,000

,-

APBN

Kimpraswil

8 9

Pengawasan Sungai dan Drainase Pengukuran Topografi Kota Banjarmasin

500,000,000 700,000,000

,,-

APBD kota APBD kota

Kimprasko Kimprasko

19.000.000.000

,-

IV.

Perencanaan Kegiatan dan Monitoring

TOTAL

CSS_Bjm_Vol.4

33 / 45

Program Kegiatan Drainase Kota Banjarmasin Tahun 2009 No. I.

II.

III.

Program

Kegiatan

Alokasi (Rp)


1

Perencanaan Pembangunan Saluran/gorong2

2 3

Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Pengembangan, Konservasi SDA

4 5 6 7 8 9 10 11

Pembangunan/Rehabilitasi Saluran/gorong2 Peninggian jalan protokol yang terendam saat air pasang Pelaksanaan Normalisasi sungai Pemeliharaan Sungai Rehab/Pemeliharaan Bangunan Drainase Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai Penentuan Sepadan Sungai (koordinator) Penentuan Sepadan Sungai (koordinasi & peta GIS) Penentuan Sepadan Sungai (pengukuran & patok) (Kelayan, Pekapuran dan Antasan Pengambangan) Sosialisasi ttg pelaksanaan sepadan sungai pada thn 2010 pada kelurahan-kelurahan terkait Pengawasan Sungai dan Drainase Pembuatan MasterPlan Kota Banjarmasin Menumbuhkan kesadaran untuk membersihkan (merawat) drainase di lingkungan rumah/ toko Penerapan peraturan IMB (terkait saluran yang harus dibangun oleh pemilik) Lomba angkat lumpur Gerakan bedah sungai

12 IV.


V.

Pemberdayaan/ Kampanye

13 14 15

16 17 18

TOTAL

CSS_Bjm_Vol.4

34 / 45

Pendanaan Pelaksana

500,000,000

,-

APBD kota

Kimprasko

2,500,000,000

,-

APBD kota

Kimprasko

2,500,000,000 4,500,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 8,000,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000

,,,,,,,,,-

APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBN APBD kota APBD kota APBD kota

500,000,000

,-

APBD kota

Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimpraswil Bapedalda Bapeko Distako + BPN Bapedalda

500,000,000 2,000,000,000

,,-

APBD kota APBD kota

Kimprasko Kimprasko

100.000.000

,-

APBD kota

Bapedalda

100.000.000 150.000.000 150.000.000

,,,-

APBD kota APBD kota APBD kota

Distako Kimprasko Kimprasko

32.100.000.000

,-

Program Kegiatan Drainase Kota Banjarmasin Tahun 2010 No.

Program

I.


II.

Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

III.

Pengembangan, Konservasi SDA

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV.


V.

Pemberdayaan/ Kampanye

13 14 15 16 17 18

Alokasi (Rp)

Perencanaan Pembangunan Saluran/gorong2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran/gorong2 Pelaksanaan Normalisasi sungai Pemeliharaan Sungai Rehab/Pemeliharaan Bangunan Drainase Pelaksanaan hsl DED prioritas 1 & 2 th 2009 Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai Penentuan Sepadan Sungai (koordinator) Penentuan Sepadan Sungai (koordinasi & peta GIS) Penentuan Sepadan Sungai (pengukuran & patok) (Veteran, Pacinan dan sungai Guring) Sosialisasi ttg pelaksanaan sepadan sungai pada thn 2011 pada kelurahan-kelurahan terkait Pelaksanaan sepadan sungai hasil 2009 (Kelayan, Pekapuran dan Antasan Pengambangan) Pengawasan Sungai dan Drainase Pembuatan DED areal prioritas dari Masterplan Menumbuhkan kesadaran untuk membersihkan (merawat) drainase di lingkungan rumah/ toko Penerapan peraturan IMB (terkait lahan resapan) Lomba angkat lumpur Gerakan bedah sungai TOTAL

CSS_Bjm_Vol.4

35 / 45

Pendanaan Pelaksana

500,000,000 3,000,000,000 4,500,000,000 1,500,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 10,000,000,000 500,000,000 500,000,000 1,500,000,000

,,,,,,,,,,,-

APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota APBN APBD kota APBD kota APBD kota

Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimprasko Kimpraswil Bapedalda Bapeko Distako + BPN Bapedalda

500,000,000

,-

APBD kota

4,000,000,000

,-

APBD kota

700,000,000 500,000,000

,,-

APBD kota APBD kota

Bagian Kelengkapan Kimprasko Kimprasko

100.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000

,,,,-

APBD kota APBD kota APBD kota APBD kota

Bapedalda Distako Kimprasko Kimprasko

40.800.000.000

,-

VIII. LEMBAGA PELAKSANA Pengelolaan sistim drainase di Kota Banjarmasin akan ditangani bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengelolaan sistim drainase akan melibatkan beberapa instansi Pemerintah Kota dan masyarakat umum. Adapun peran masing-masing lembaga dalam pengelolaan sistim drainase di Kota Banjarmasin diuraikan sebagai berikut :

8.1.

Pemerintah kota Peran Pemerintah Kota dalam pengelolaan sistim drainase telah dilimpahkan wewenang kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Kota (Kimprasko) dengan tugas : 1. membangun saluran-saluran dan prasarana drainase baru, baik berupa saluran lingkungan, saluran sepanjang jalan protokol, sudetan sungai maupun penambahan gorong-gorong. 2. melakukan normalisasi dengan pembersihan sampah dan lumpur yang mengendap baik di sungai maupun di saluran-saluran drainase. 3. melaksanakan revitalisasi bantaran Sungai, untuk perkuatan tanggul/ tebing dan keindahan kota. 4. membuat siring sungai untuk perkuatan tanggul serta mengamankan batas sungai agar tidak berdiri bangunan liar yang akan mempersempit lebar sungai (sungai menengah/ kecil). 5. mengeringkan beberapa lokasi permukiman yang tergenang oleh air hujan dengan pembangunan saluran drainase, mengingat Kota Banjarmasin berada pada ketinggian minus (-) 16 Cm di bawah permukaan air laut, agar tercipta permukiman yang layak huni.

Struktur organisasi Dinas Kimprasko Banjarmasin dan Sub Dinas Penataan Sungai dan Drainase dapat dilihat pada halaman berikut (Skema 2.2. Susunan Organisasi Dinas Kimprasko Banjarmasin):

CSS_Bjm_Vol.4

36 / 45

Skema 2.2. Susunan Organisasi Dinas Kimprasko Banjarmasin:

KEPALA DINAS PERMUKIMAN & PRASARANA KOTA WAKIL KEPALA DINAS PERMUKIMAN & PRASARANA KOTA KEPALA BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUB DINAS BINA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA

KEPALA SUB DINAS PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA SUB DINAS PENATAAN SUNGAI DAN DRAINASE

KEPALA SUB DINAS PRASARANA TRANSFORTASI

KEPALA SUB DINAS PERALATAN DAN PERBEKALAN

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

KEPALA SEKSI PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

KEPALA SEKSI PENATAAN SUNGAI DAN DRAINASE

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI ANALISA KEBUTUHAN

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN NON PERUMAHAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DRAINASE

KEPALA SEKSI KONTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PENGADAAN

KEPALA SEKSI DATA DAN EVALUASI

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN BANGUNAN PEMERINTAH

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SUNGAI DAN DRAINASE

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PENYIMPANAN DAN PELAYANAN OPERASIONAL

KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

UPTD

CSS_Bjm_Vol.4

CABANG DINAS

37 / 45

8.2.

Masyarakat Peran masyarakat dalam pengelolaan drainase seperti yang telah diuraikan dalam

sub bab 3.3, walaupun dalam bentuk peran serta, namun akan banyak membantu jika dilaksanakan secara bersama dan benar. Suatu usulan telah dilontarkan dalam hal kelembagaan pelaksana pengelola sistim drainase. Lembaga pelaksana sekarang adalah Dinas Kimprasko melalui Subdinas Penataan Sungai dan Drainase. Namun mengingat keunikan Kota Banjarmasin yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai, dimana jumlah sungai yang banyak sekali, membutuhkan suatu penanganan yang sangat intensif agar fungsinya sebagai komponen utama sistim drainase kota dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi daerah-daerah genangan. Dirasakan bahwa untuk skala Kota Banjarmasin dengan jumlah sungai yang banyak, penanganan oleh sebuah subdinas sangatlah terbatas, baik dari segi dana dan terutama dari segi sumber daya manusia. Untuk itu akan dilontarkan wacana pembentukan sebuah Dinas Penataan Sungai dan Drainase, dimana penanganan oleh sebuah Dinas akan jauh lebih memadai. Diharapkan wacana ini akan dapat terealisasikan walaupun membutuhkan waktu dan melalui birokrasi yang panjang. Disamping itu Pemerintah Kota dalam peranannya sebagai lembaga pengatur telah melimpahkan wewenang kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) untuk membuat dan melaksanakan peraturan daerah tentang pemeliharaan sungai (Perda Sungai). Perda ini telah selesai diundangkan pada Desember tahun 2006, dan saat ini dalam tahap sosialisasi, direncanakan akan berlaku efektif pada tahun 2008. Sangat diharapkan sosialisasi dapat dilakukan sebaik mungkin, karena Perda sungai ini menyangkut kehidupan banyak sekali masyarakat yang bermukim di pinggir sungai, baik di bantaran maupun di dalam badan sungai, seperti yang terlihat di banyak sungaisungai di Kota Banjarmasin. Sosialisasi ini sangat berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Perda sungai ini nantinya, dan kesuksesan pelaksanaan Perda sungai ini akan sangat membantu pengelolaan sistim drainase di Kota Banjarmasin.

CSS_Bjm_Vol.4

38 / 45

Untuk tahap awal, pada tahun 2007 telah dianggarkan pada kegiatan Bapedalda, proyek penentuan klasifikasi sungai-sungai di kota Banjarmasin, dimana pada tahap awal ini ditentukan kelas dari 20 sungai, antara lain sungai Anjir Mulawarman sungai Kuin sungai Pangeran sungai Andai sungai Pelambuan sungai Alalak, dll. Disamping itu juga dilakukan penentuan garis sepadan sungai untuk pelaksanaan perda sungai tersebut. Klassifikasi sungai dimulai pada tahun 2007, namun belum selesai, dilanjutkan pada tahun 2008. Penentuan garis sepadan sungai seharusnya dimulai pada tahun 2007, namun sampai sekarang belum dimulai sama sekali. Oleh karena pada tahun 2008 tidak ada alokasi dana untuk kegiatan ini, penentuan garis sepadan sungai dianggarkan pada tahun 2009 dengan Bapedalda sebagai koordinator, mengikutsertakan Dinas Tata Kota sebagai instansi pengatur Tata kota dan pengadaan peta GIS serta Kimprasko sebagai pelaksana pengukuran dan pematokan. Pada tahun 2009 ini juga Bapedalda melakukan sosialisasi tentang akan diterapkannya Perda sungai, dan Kimprasko melakukan pemilihan lokasi tempat pindahan penduduk-penduduk bantaran sungai yang tergusur, perencanaan dan pembangunan rumah-rumah sederhana. Pada tahun 2010 mulailah dilakukan pelaksanaan perda sungai dengan menggusur rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang melanggar. Kegiatan ini melibatkan Satpol PP sebagai institusi pelaksana penggusuran. Untuk tidak sampai menimbulkan goncangan dalam masyarakat, yang terpenting untuk dilakukan pada awal sosialisasi adalah sebuah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dan orang-orang yang menjadi panutan masyarakat untuk mendiskusikan sampai sejauh mana interpretasi dan penerapan Perda sungai, umpamanya contoh yang paling sederhana adalah mengenai jamban keluarga.

CSS_Bjm_Vol.4

39 / 45

Jika diartikan secara harfiah, jamban keluarga termasuk objek yang harus digusur, karena jelas-jelas melanggar garis sepadan sungai. Namun apakah seluruh masyarakat Banjarmasin yang tinggal dipinggir sungai yang sebagian besar masih memanfaatkan jamban ini, sudah siap untuk berpisah dengan jamban yang bahkan dulu pernah merupakan salah satu ikon kota Banjarmasin dimana nomor jamban lebih dikenal daripada nomor rumah, umpamanya Jl Sutoyo jamban nomor 20. Memang keberadaan jamban ini sudah tidak cocok lagi dengan kemajuan kota, dan jelas sangat tidak sehat, karena langsung mencemari sungai, yang menjadi pertanyaan sudah siapkah masyarakat ? Jika dalam pertemuan, tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat telah dapat dijakinkan mengenai tidak sehatnya jamban keluarga diatas sungai, serta rumah-rumah yang melanggar sepadan sungai akan merusak keberadaan sungai dan fungsinya sebagai sarana drainase kota dan sarana lalulintas air, maka selanjutnya para tokoh dan pemuka dapat diharapkan ikut menyadarkan masyarakat yang melanggar garis sepadan sungai, sehingga pada waktunya sosialisasi dilaksanakan langsung pada masyarakat yang bersangkutan pada kelurahan-kelurahan, tidak banyak lagi gejolak-gejolak ditemui dan tentu saja diharapkan tidak terjadi benturan-benturan pada saat pelaksanaan penggusuran oleh Satpol PP nantinya.

CSS_Bjm_Vol.4

40 / 45

IX. KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA Pengelolaan sistim drainase di Kota Banjarmasin memerlukan sumberdaya lainnya dalam pelaksanaannya. Sumberdaya lainnya yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

Sumberdaya manusia; saat ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga merupakan kendala utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan sistim drainase. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pelaksanaan pembangunan yang melintasi/ menutup saluran saat ini belum ada. Pada umumnya pelanggaran dilakukan pada pembangunan akses jalan masuk ke rumah/toko, bahkan dalam beberapa kasus ada pembangunan ruko di atas saluran. Jika sumberdaya manusia mencukupi, maka pengawasan dapat dilakukan dengan lebih ketat, pelanggaran yang terjadi dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota sebagai instansi yang memberikan ijin, dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kecamatan

yang

bertugas

menindak

pelanggaran

dalam

pelaksanaan

pembangunan. 

Teknis Pengelolaan sistim drainase memerlukankan kemampuan teknis yang memadai dari personil Dinas Kimprasko khusus Subdinas Penataan Sungai dan Drainase, terutama dalam rencana penerapan Sistim Pompanisasi yang akan diterapkan. Diperlukan pengetahuan teknis yang memadai dalam mengawasi hasil pekerjaan konsultan perencana, apakah perhitungan yang dihasilkan secara teknis memenuhi spesifikasi dan cukup logis, umpamanya mengenai kebutuhan kapasitas dan jumlah pompa sehubungan dengan lahan kolam retensi yang tersedia, daerah tangkapan air hujan dan tingginya curang hujan yang mewakilinya. SOP yang diajukan konsultan apakah dapat diterapkan. Dalam operasi sistim perpompaan diperlukan tenaga penjaga pintu air dan operator

CSS_Bjm_Vol.4

41 / 45

pompa yang berpengalaman agar dapat menjamin tidak terjadinya genangan yang membahayakan. 

Keuangan Pengelolaan sistim drainase yang baik memerlukan dana operasional dan pemeliharaan yang sangat besar. Sumber dana yang ada pada saat ini adalah dari APBD Kota Banjarmasin (dana terbatas). Adanya pendanaan yang memadai akan meningkatkan mutu pengelolaan sistim penataan sungai dan drainase Kota Banjarmasin.

CSS_Bjm_Vol.4

42 / 45

X. ANGGARAN BIAYA Dalam melaksanakan program-program pengelolaan sistim drainase, Dinas Kimprasko memperoleh dana baik dari APBD maupun APBN. Dana dari APBD bersifat rutin, artinya selalu ada setiap tahun, namun dana dari APBN pendanaannya melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelolaan sistim drainase yang baik memerlukan dana operasional dan pemeliharaan yang sangat besar. Sumber dana dari APBD Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2006 alokasi untuk pembangunan dan pemeliharaan penataan sungai dan drainase sebesar Rp. 8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah). Pada Tahun Anggaran 2007 alokasi dana yang dianggarkan untuk pembangunan saluran baru, pemeliharaan, normalisasi sungai, revitalisasi bantaran sungai dan sistim pompanisasi sebesar Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah), suatu jumlah yang sangat terbatas. Mengingat keperluan total penanganan Penataan Sungai dan Drainase yang diperlukan untuk menangani secara keseluruhan jaringan drainase + Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), penanganan revitalisasi bantaran dan normalisasi sungai sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah). Dapat disimpulkan bahwa dana yang ada masih jauh dari mencukupi dan memadai dari keperluan. Usaha yang dilakukan Dinas Kimprasko saat ini dengan melakukan pendekatan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk membantu penanganan Penataan Sungai dan Drainase dengan dana dari APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Selatan, seperti yang telah dilaksanakan pada Penanganan Taman dan Siring Sungai Martapura sepanjang 300 m dengan biaya sebesar + Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah). Untuk tahun 2008, dari APBD Kota Banjarmasin rencananya menganggarkan dana sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan, pemeliharaan drainase, normalisasi dan revitalisasi bantaran sungai, diharapkan pengajuan dana APBN ke Pemerintah Pusat sebesar Rp. 10 milyar bisa direalisasikan, dan kemungkinan paling tidak akan dipenuhi sebesar Rp. 5 milyar.

CSS_Bjm_Vol.4

43 / 45

Dari Perkembangan terakhir, realisasi anggaran untuk Subdinas Penataan Sungai dan Drainase untuk tahun anggaran 2008 adalah sebesar Rp 15.000.000.000,dengan perincian sebagai berikut

No.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan saluran drainase / goronggorong Pembangunan / Rehabilitasi saluran drainase / goronggorong

Rp

3

Pelaksanaan normalisasi sungai

Rp

3,500,000,000

4

Pemeliharaan sungai

Rp

800,000,000

5

Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan drainase

Rp

3,000,000,000

6

Revitalisasi dan Penataan Bantaran sungai

Rp

3,500,000,000

7

Pengawasan Sungai dan drainase

Rp

500,000,000

8

Pengukuran topografi kota Banjarmasin Total

Rp

1 2

CSS_Bjm_Vol.4

Jumlah Dana

Rp

500,000,000 2,500,000,000

700,000,000 Rp 15,000,000,000

44 / 45

45

Recommend Documents