1 BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 180/ 291 /KEP/ /2009 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI K...
BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 180/ 291 /KEP/421.013/2009 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang, maka sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Eliminiation of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 18. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/145/KPTS/013/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/220/KEP/421.013/2008 tentang Komisi dan Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak; Memperhatikan :
Panduan Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
KEDUA
:
Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang;
3 b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang; c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; e. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KETIGA
:
Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.
KEEMPAT
:
Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
KELIMA
:
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 September 2009
BUPATI MALANG,
SUJUD PRIBADI TEMBUSAN: Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 4. Inspektur Kabupaten Malang; 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang; 6. Yang bersangkutan.
4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 180/ 291 /KEP/421.013/2009 TANGGAL : 1 September 2009 SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MALANG
NO.
JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
KETERANGAN
1
2
3
1.
Pembina
Bupati Malang.
2.
Pengarah
Wakil Bupati Malang.
3. 4.
Ketua Wakil Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
5.
Sekretaris
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
6.
Sub Gugus Pencegahan
dan
Tugas
a. Koordinator b. Anggota:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang; 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kepala Dinas Perhubungan, Informatika Kabupaten Malang; Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Malang;
Komunikasi dan
dan
Pariwisata
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; Kepala Kantor Imigrasi Malang; Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang; Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang;
8)
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Malang;
9)
Ketua Gabungan Kabupaten Malang;
Organisasi
Wanita
(GOW)
10) Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Malang; 11) Ketua Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur; 12) Pimpinan PT. Radio Kanjuruhan FM Kepanjen Kabupaten Malang; 13) Ketua Paguyuban/Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Malang. 7.
Sub Gugus Rehabilitasi Reintegrasi
Tugas dan
5 a. Koordinator b. Anggota:
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang. 1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Miko, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang; 2)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang;
3)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
4)
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
5) 6) 7) 8)
Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
9)
Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) pada Universitas Islam Negeri Malang; 10) Ketua Women’s Crisis Centre (WCC) ”Dian Mutiara” Malang; 11) Ketua Women’s Crisis Centre (WCC) ”Sukma Bangsa” Malang; 12) Ketua Lembaga Puan Amal Hayati Malang; 13) Ketua Yayasan Paramitra Malang; 14) Ketua Paguyuban/Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Malang; 15) Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang. 8.
Sub Gugus Tugas Advokasi, Penegakan dan Pengembangan Norma Hukum: a. Koordinator
Kepala Kepolisian Resor Malang.
b. Anggota:
1) 2)
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang; Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang;
3)
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4) 5)
Inspektur Kabupaten Malang; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang;
6)
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kepolisian Resor Malang;
7) 8)
Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum pada Universitas Brawijaya Malang;
9)
Ketua Jaringan Lembaga Non Pemerintah untuk Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) Malang.
6 9.
Sub Gugus Koordinasi Kerjasama:
Tugas dan
a. Koordinator
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.
b. Anggota:
1)
Kepala Badan Penelitian Kabupaten Malang;
2)
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
3)
Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
4)
Kepala Bagian Kerjasama Kabupaten Malang;
5)
Kepala Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
6)
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ruang untuk Perempuan (RUMPUN) Malang;
7)
Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) pada Universitas Brawijaya Malang;
