BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/
/KEP/421.013/2015 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BUPATI MALANG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahun
Pelaksanaan 2008
Pengendalian
Peraturan
tentang dan
Tahapan, Evaluasi
Pemerintah Tatacara
Nomor 8 Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara; 2.
Undang-Undang
Perbendaharaan Negara; 3.
Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
dan
Keuangan Negara; 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
2014
tentang
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
sebagaimana
telah
Pengelolaan diubah
Keuangan
beberapa
Daerah,
kali,
terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
6
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Nomor
Daerah 7
Tahun
Kabupaten 2008
tentang
Malang Perencanaan
Pembangunan Daerah; 14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
3 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 18.Keputusan
Bupati
180/591/KEP/421.013/2011
Malang
Nomor:
tentang
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2015 Nomor: 050/1631/421.203/2015 tentang Verifikasi Rancangan Renja SKPD Tahun 2016; 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Mengesahkan
Rancangan
Penanggulangan
Bencana
Rencana Daerah
Kerja
Badan
Kabupaten
Malang
Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Kepala
Badan
Kabupaten
Penanggulangan
Malang
Kabupaten
Bencana Malang
Daerah
menetapkan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016, paling lama 14 (empat belas) hari sejak disahkan Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
4 KETIGA
: Keputusan
Bupati
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
TEMBUSAN: Yth. Sdr. 1. Ketua
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Kabupaten Malang; 2. Inspektur Kabupaten Malang; 3. Kepala
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang.
2015
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/
/KEP/421.014/2015
TENTANG PENGESAHAN
RACANGAN
RENCANA
KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEARAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana
Kerja
mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ) ke dalam rencana,
program,
dan
penganggaran
tahunan,
Rencana
Kerja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan
2 demikian Rencana Kerja
merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan
cakupan
dan
cara
penetapan
tersebut,
Rencana
Kerja
mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan
publik, sebagai
berikut : 1.
Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2.
Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 (dua) yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten dan Kota merupakan
bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
berfungsi sebagai
forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta masyarakat dalam
pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembanguan Daerah
yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah
dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
3 Daerah
berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana
regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, Prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 1.2
Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang
–
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 ); 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
4 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 18. Surat
Keputusan
Bupati
180/829/KEP/421.013/2011
Tentang
Malang Pengesahan
Nomor
:
Rancangan
Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
5 1.3
Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016: 1) Memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kaabupaten Malang tahun 2016 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan daan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016; 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan; 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016: 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana; 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana. 1.4
Sistematika Penyusunan Adapun sistimatika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
6 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. 2.4. Review Terhadap RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 - 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014-2015 dan Capaian Renstra SKPD. Evaluasi
pelaksanaan
Renja
tahun
2015
dilakukan
untuk
mengetahui pencapaian kinerja Badan Pennggulangan Bencana Daerah tahun 2015 melalui analisis terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program
dan
Kegiatan
Masyarakat.
Pencapaian
tersebut
akan
menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 berikut : 1.
Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di
daerah rawan bencana dengan target
65%, realisasi 66,67%,
perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 22 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) Capaian 103 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator
ini di
dukung
oleh
Program
Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan
Penyebar
Luasan
Potensi
Informasi
bencana
alam
yang
dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis
Masyarakat
dengan
dua
kegiatan
yaitu
Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan Rawan Tsunami, antara lain
Pantai Licin Kecamatan Ampelgading
Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo
Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan
8
Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan
Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan
Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan
Pantai Balekambang Kecamatan Bantur
dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target
100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 67 kali, penanganan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan penanganan bencana meletusnya Gunung Kelud. Gunung Kelud adalah bencana nasional maka penanganan melibatkan pemerintah pusat. 3. Untuk
indikator
Prosentase
Penanganan
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi tercapai 13 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek yang telah dilakukan rehab rekon sebanyak 29 obyek dari 224 obyek terdapak, Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dapat dilaksanakan kepada semua obyek yang terdampak, hanya yang masuk prioritas yang didahulukan karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan Bantuan APBD I serta APBN yang masih sangat terbatas. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
9 f.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; i.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
j.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalm daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional; b. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor; c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor; d. Pemeliharaan rutin berkala meubleair. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistim
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan; a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam: a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. 6. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat; a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana; b. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah. 7. Program Penanggulangan Bencana a. Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam mengahadapi Bencana; b. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana;
10 c. Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja utama Tahun 2015 sampai semester satu adalah : 1. Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana realisasi sebesar 39 %, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (13 komunitas
masyarakat
PB yang dilatih dibagi 33 jumlah
komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Pemberdayaan
Informasi
Potensi
Masyarakat
Dalam
Bencana
Alam,
Menghadapi
Kegiatan
Bencana
dan
Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 41 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 41 kejadian), indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan Dalam mengahadapi Bencana dan kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana 3. Untuk
indikator
Prosentase
Penanganan
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi tercapai 46 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek yang telah dilakukan rehab rekon sebanyak 12 obyek dari 26 obyek terdapak, penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang Tahun 2015.
Anggaran
yang
Rp.3.376.913.212,-
disediakan
dalam
tahun
2015
sebesar
(Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta
sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 1.287.460.312,- (Satu milyard dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu tiga
ratus
dua
belas
rupiah)
Rp.
2.089.452.900,- (Dua
dan
Belanja
Langsung
sebesar
milyar delapan puluh Sembilan juta empat
ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)
11 Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk : a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; b. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektifefisien dan responsive terhadap lingkungannya. Proses
penyusunan
dilakukan
melalui
evaluasi
pelaksanaan
pembobotan
Rencana
bertingkat
setiap
Kerja
tersebut
tahapan
dengan
membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1:
12 Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No
1
I 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Ke giatan 2 Urusan Bidang Urusan Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2012 s/d 2015)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiataan s/d 2013
3
4
5
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terkendali Output : Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar Outcome : Cakupan regestrasi surat masuk dan surat keluar
2
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Output : Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun Outcome : Cakupan rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
3
4
Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Output: Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Outcame : Cakupan orang yang diberikan honor selama satu tahun Output : Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Outcome : Cakupan penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
5
6
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetak dan pengadaan
Target & Relisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8
9
100%
100%
100% 6.480
surat
6.480
surat
144 192
312 384
782
rekening
rekening
orang orang item
782
item
Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor
8.166
item
Outcame : Cakupan pengadaan alat tulis kantor
8.166
item
Output : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.367
item
Outcome Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.367
item
2.165 2.165
surat surat
1.815 1.815
48
rekeni ng
48
48
rekeni ng
48
108 108 380
380
4.237 4.237 3.787 3.787
orang orang item
item
item item item item
Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
108 108 211
211
2.699 2.699 2.635 2.635
surat
1.815
surat
100%
surat
1.815
surat
100%
rekening
48
rekening
100%
rekening
48
rekening
100%
orang
108
orang
100%
orang
108
orang
100%
item
211
item
100%
item
211
item
100%
item
2.699
item
100%
item
2.699
item
100%
item
2.635
item
100%
item
2.635
item
100%
2.500 2.500 48
48
96 96 191
191
1.230 1.230 2.945 2.945
surat surat rekening
rekening
orang orang item
item
item item item item
Praakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra SKPD 2012 s/d 2015 Realisasi Capaian s/d semester satu tahun 2015
Tingkaat Capaian (%)
10
11
5.394 5.394 120
120
264 264 674
674
7.585 7.585 8.067 8.067
surat
83%
surat
83%
rekening
83%
rekening
63%
orang
85%
orang
69%
item
86%
item
86%
item
93%
item
93%
item
86%
item
86%
13
1
7
8
9
10
11
2 Urusan Bidang Urusan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
II
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
2
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
3
Output : Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Outcome : Cakupan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
4
item
203 203
6
item
48
item
item
48
item
41 exsemplar
Outcome : Cakupan eksemplar bahan bacaan yang dibeli
5.056
exsemplar
Output : Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya Outcome : Cakupan realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya Output : Jumlah penugasan Dinas keluar daerah
2.000
pack
2.000
pack
orang
847 847
orang
Output : Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
1.200
orang
Outcome : Cakupan penugasan dinas ke dalam daerah
1.200
orang
Prosentase bangunan/asset pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsiny adengan memadai dan layak Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli
82
item
5.056
Outcome : Cakupan Jumlah penugasan Dinas keluar daerah
5
2.136 2.136 800
800
370 220 600 600
7
48
8
item
100%
item
100%
48 exsemplar
1.460
exsemplar
exsemplar
1.460
exsemplar
pack
480
pack
pack
480
pack
orang
271
orang
orang
271
orang
orang
300
orang
orang
300
orang
1.460 1.460 480
480
271 271 300 300
9
73
item
100%
82%
item
82%
exsemplar
86%
exsemplar
100%
exsemplar
86%
pack
100%
pack
83%
pack
100%
pack
83%
orang
100%
orang
92%
orang
100%
orang
92%
orang
100%
orang
89%
orang
100%
orang
89%
1.460 720
720
206 206 300 300
unit
79%
unit
79%
unit
unit
0%
unit
unit
0%
167 exsemplar exsemplar pack
pack
orang orang orang orang
100%
unit
48
Outcome : Cakupan kendaraan dinas operasional yang dibeli
48
unit
Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli
2
unit
Outcome : Cakupan perlengkapan gedung kantor yang terbeli
2
unit
9 9
unit
19
unit
unit
19
unit
19 19
unit
100%
unit
100%
167
item
1.460
11
item
73 exsemplar
10
4.326 4.326 1.650
1.650
780 780 1.069 1.069 -
20 20 2 2
unit unit
38 38
14
1
2 Urusan
4
3
5
Bidang Urusan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Output : Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
8
unit
8
unit
Pemeliharaan rutin/berkala meublear
Outcome : Cakupan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah meubelear yang mendapat perawatan
25
unit
25
unit
III
Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Cakupan Jumlah meubelear yang mendapat perawatan Prosentase Peningkatan Kompetensi personil BPBD serta cakupan diklat formal
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3
4
IV
1
Progam peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD Penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja
Output : Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal
120
3
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keungan akhir tahun
Output : Jumlah laporan keuangan semesteran
orang
120
8
9
8
8 25 25
10
11
unit
unit
0%
unit
unit
0%
unit
unit
0%
unit
unit
0%
orang
28
28
orang
orang
28
28
Orang
Orang
28
28
orang
100%
orang
100%
64
orang
73%
64
orang
73%
Dokumen
88%
Dokumen
88%
Dokumen
100%
Dokumen
100%
Dokumen
75%
Dokumen
75%
orang
orang
88
88
100% -
16
Outcome : Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 2
7
-
Outcome : Cakupan sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal Prosentase sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun Output : Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
6
dokumen
16
4
dokumen
dokumen
Outcome : Cakupan laporan keuangan semesteran
4
dokumen
Output : Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun
4
dokumen
Outcome : Cakupan dokumen lapaoran keuangan akhir tahun
4
dokumen
8
8
2 2 2 2
dokumen
dokumen
dokumen dokumen dokumen dokumen
4
4
1 1 1 1
Dokumen
Dokumen
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
4
4
1 1 1 1
Dokumen
100%
Dokumen
100%
Dokumen
100%
Dokumen
100%
Dokumen
100%
Dokumen
100%
4
4
1 1 1 1
Dokumen
Dokumen
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
14
14
4 4 3 3
15 1
V
1
2 Urusan Bidang Urusan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencna Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam
4
3
5
Output : Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
kali
174 174
97
kali
97
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masayarakat
Prosentase tingkat penanganan penanggulangan bencana alam
1
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana
Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana
6
kegiatan
Outcome : Cakupan Desa Tangguh Bencana
6
kegiatan
Output : Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
1
Program Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Prosentase tingkat penanganan penanggulangan bencana Output : Jumlah koordinasi dalam menghadapi bencana Outcome : Cakupan koordinasi dalam menghadapi bencana
2
Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana
Output : Jumlah penanganan ketanggap daruratan
3
Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana
Kali
30
Kali
30
4
kegiatan
kegiatan
45 45 -
kegiatan
1
kegiatan 4
Kali
Kali
12
12
kegiatan
30
30
kegiatan
kegiatan
1
kegiatan 1
kali
100%
kali
100%
15
15
kegiatan
100%
kegiatan
100%
1 kegiatan
kegiatan
15
15
kegiatan
100%
kegiatan
100%
kegiatan
47
47
kali
kali
148 148
kegiatan
45 45
kegiatan -
113
kegiatan
-
Output : Jumlah Bimbingan teknis Kerusakan dan kerugian akibat bencana
3
X Bintek
Outcome : Cakupan Bimbingan teknis Kerusakan dan kerugian akibat bencana
3
X Bintek
113
1
1
x bintek
x bintek
67 36 45 45 1
1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan X Bintek
X Bintek
67 36 45 45 1
1
kegiatan
100%
kegiatan
100%
kegiatan
100%
kegiatan
100%
X Bintek
100%
X Bintek
100%
11
152
152
kali
87%
kali
87%
-
1
kegiatan
6
kegiatan
18
18
kegiatan
100%
kegiatan
100%
kegiatan
82%
kegiatan
82%
kegiatan
87%
kegiatan
87%
kegiatan
76%
kegiatan
76%
X Bintek
100%
X Bintek
100%
6 kegiatan
kegiatan
100% kegiatan
10
-
1
-
kegiatan
Outcome : Cakupan penanganan ketanggap daruratan
9
100%
Outcome : Cakupan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah VII
8
100%
VI
Sosialisasi Pennggulangaan Bencana di Sekolah
7
Prosentase penanganan penanggulangan bencana
Outcome : Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
2
6
37
37 -
36 36 68 68 1
1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan X Bintek
X Bintek
129 129 86 86 3
3
16 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis
kinerja
pelayanan
Badan
Penanaggulangan
Bencana
Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
dengan Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2013, Indikator kinerja
Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana yaitu : Capaian IKU Tahun 2014 adalah : 1. Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 65%, realisasi 66,67% , perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 22 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) Capaian 103 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator
ini di
dukung
oleh
Program
Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan
Penyebar
Luasan
Potensi
Informasi
bencana
alam
yang
dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis
Masyarakat
dengan
dua
kegiatan
yaitu
Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan Rawan Tsunami, antara lain
Pantai Licin Kecamatan Ampelgading
Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo
Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan
Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan
Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan
Pantai Balekambang Kecamatan Bantur
dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah
17 bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 67 kali, penanganan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan penanganan bencana meletusnya Gunung Kelud. Gunung Kelud adalah bencana nasional maka penanganan melibatkan pemerintah pusat. 3. Untuk
indikator
Prosentase
Penanganan
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi tercapai 13 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek yang telah dilakukan rehab rekon sebanyak 29 obyek dari 224 obyek terdapak, Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dapat dilaksanakan kepada semua obyek yang terdampak, hanya yang masuk prioritas yang didahulukan karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan Bantuan APBD I serta APBN yng masih sangat terbatas. Capaian IKU semester pertama tahun 2015 adalah : 1. Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana realisasi sebesar 39 % , perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (13 komunitas
masyarakat
PB yang dilatih dibagi 33 jumlah
komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) indikator
ini
didukung
oleh
kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Potensi
Pemberdayaan
Masyarakat
Dalam
Pemantauan
Bencana
Alam,
Menghadapi
dan
Kegiatan
Bencana
dan
Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar
100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana
yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 41 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak
41
kejadian),
indikator
ini
didukung
oleh
kegiatan
Kesiapsiagaan Dalam mengahadapi Bencana dan kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana. 3. Untuk
indikator
Prosentase
Penanganan
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi tercapai 46 % perhitungan ini berdasarkan pada
18 jumlah obyek yang telah dilakukan rehab rekon sebanyak 12 obyek dari 26 obyek terdapak, penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang Tahun 2015. Pencapaian Kinerja SKPD dapat dilihat pada tabel 2.2
19 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD No
Indikator
1
2
1
2
3
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
Persentase Penanganan Bencana
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SPM/Stan dar Nasional 3
IKK / IKU
Tahun 2014 5
4
Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina Jumlah Komunitas Masyarakat PB pada Daerah rawan bencana
Jumlah Bencana yang ditangani Jumlah Kejadian Bencana
Jumlah Obyek terdampak yang ditangani Jumlah keseluruhan obyek terdampak
x 100 %
x 100 %
x 100 %
65%
100%
60%
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 6 7
70%
100%
75%
75%
100%
75%
Tahun 2017 8
80%
100%
85%
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2015 2014 (Semester I) 9 10
66,60%
100%
13%
39%
100%
46%
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 11 12
75%
100%
85%
Catatan Analisis 13
90%
Indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan penyebar luasan informasi bencana , kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam menghadapi bencana serta kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.-
100%
Indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan Kegiatan tanggap Darurat di Daerah terkena bencana-
95%
Indikator ini didukung oleh kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana, bantuan tak terduga pemerintah kabupaten malang serta bantuan dana berpola hibah dari BNPB
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas : 1. Menetapkan
Pedoman
dan
penanggulangan bencanaa
pengarahan
terhadap
usaha
yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan
standarisasi
penanggulangan
bencana
serta
kebutuhan
berdasarkan
penyelenggaraan
peraturan
perundang-
undangan, 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 4. Menyusun
dan
menetapkan
prosedur
tetap
dan
penanganan
bencana, 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saaat dalam kondisi drurat bencana, 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan, 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
di
daerah; Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; 2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi Komando BPBD
merupakan fungsi komando unsur Pelaksana
dilaksanakan
melalui
pengerahan
unsur
sumber
daya
manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penangganan darurat bencana;
21 3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintregasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainny di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penangggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulanagan Bencana
Daerah Kabupaten Malang
tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan 2. Terbatasnya
dan
masih
rendahnya
tingkat
pemahaman
masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya; 3. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum
menjadikan
masalah
bencana
ke
dalam
prioritas
pembangunan; 4. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal / regional sesuai dengan jenis bencana; 5. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana; 6. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor; 7. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES); 8. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana; 9. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Malang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana. Isu-isu
penting
yang
dapat
diselenggarakan
oleh
Badan
Penanggulangan Bencana daerah yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana 2. Meningkatkan peran relawan perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam menyiapan masyarakat mengahadapi bencana 3. Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik 4. Meningkatkan
Peran
Dunia
usaha
dalam
perannya
dalam
22 penanggulangan bencana 5. Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan 6. Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana 7. Meningkatkan kecapatan Assesmant 8. Meningkatkan Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 9. Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Namun demikian kondisi ekonomi di wilayah kabupaten Malang 2012 – 2015 yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah seperti Milenium Development Goals serta komitmen pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk terus berusaha
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
diselaraskan
dengan
Rencana
Program
dan
Prioritas
pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 yaitu Prioritas ke delapan Peningkatan Pengelolaan sumber daya alam, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengan tiga program Yaitu : 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan Kegiatan : a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam; b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana; c. Rencana Pengurangan Resiko Bencana; d. Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana; e. Pemberdayaan Masyarakat Dalam menghadapi Bencana; f.
Sosialisasi
Penanggulangan
Bencana
di
Sekolah
(PENA
SEKOLAH ) 2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan : a.
Peningkatan Kapasitas penanganan kedaruratan dan logistik
23 bencana; b.
Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di daerah;
c.
Peningkatan Penanganan ke daruratan;
d.
Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana.
3. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, dengan kegiatan : a.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana );
b.
Pemulihan
Sosial
Ekonomi,
Budaya
dan
Psikologi
Pasca
Bencana; c. 4.
Sarana dan Prasarana Adaftif dengan bencana.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air dan listrik;
c.
Penyediaan Jasa Administrasi dan Keeungan;
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g.
Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan;
h.
Penyediaan barang bacaan dan perturan perundang-undangan;
i.
Penyediaan makan dan minum;
j.
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
k.
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
dengan
kegiatan: a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional; b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; e. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; f.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 8. Program
Peningkatan
Pembangunan
Kinerja SKPD dengan kegiatan :
Sistim
Pelaporan
Capaian
24 a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Adapun besarnya plafon anggaran program
prioritas pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang tercantum dalam Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah Tahun
2016 sebesar
Rp. 6.065.680.100,-( enam milyard enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ), dsedangkan plafon dalam KUA/PPAS sebesar Rp. 2.500.000.000,- ( Dua milyard lima ratus ribu rupiah ). Perbandingan antara RKPD dengan KUA/PPAS dapat dilihat dalam tabel 2.3:
25 Tabel 2.3 : Review Terhadap RKPD
No 1 I
1
2
3 4
5 6 7
8
9
10 11
Program / Kegiatan 2 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi 3 Kab Malang
4 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Kab Malang
Jumlah Regestrasi surat masuk dan surat keluar
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kab Malang
Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Kab Malang
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
RKPD Indikator Kinerja
Kab Malang
Kab Malang Kab Malang Kab Malang Kab Malang
Kab Malang
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Kab Malang
Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Kab Malang
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Target Capaian 5
Pagu Indikatif 6
100%
604.527.400
2203 Surat
176.400.000
48 rekening
18.480.000
96 Orang
43.320.000
1 paket
16.680.000
1 paket
35.667.900
1 paket
34.065.000
1 paket
1095 Eksemplar
768 pack
220 Orang 260 Orang
3.500.000
3.394.500
10.620.000
154.025.000 108.375.000
Program Kegiatan
Lokasi
7 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
8 Kab. Malang Kab. Malang
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kab. Malang
Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Kab. Malang
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kab. Malang
Kab. Malang Kab. Malang
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 9 10 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 100% Indikator Kinerja
Jumlah Regestrasi surat masuk dan surat keluar
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Kab. Malang
Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Kab. Malang
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Kab. Malang
Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Kab. Malang
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Kab. Malang
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
2203 Surat
48 rekening 96 Orang
1 paket
1 paket 1 paket
1 paket
1095 Eksempla r
768 pack
Kebutuhan Dana 11
Catatan Penting 12
635.728.200
205.200.000
penambahan honor PTT sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.013/20 15
18.480.000
43.320.000
19.080.800
35.667.900 34.065.000
3.500.000
3.394.500
10.620.000
220 Orang
154.025.000
260 Orang
108.375.000
penambahan honor PTT sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.013/20 15
26
No 1 II
1
2
3
4
5
6
7
III 1
IV
1
Program / Kegiatan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Lokasi
RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian 5
Pagu Indikatif 6
Program Kegiatan
Lokasi
7
8 Kab. Malang
Hasil Analisis Kebutuhan Target Indikator Kinerja Capaian 9 10 Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Kebutuhan Dana 11
3 Kab Malang
4 Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Kab Malang
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
3 Unit
95.160.000
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kab. Malang
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
3 unit
95.160.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab Malang
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
3 unit
50.470.200
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab. Malang
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
3 Unit
50.470.200
Pengadaan peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kab Malang
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
1 paket
759.885.000
Kab. Malang
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Kab. Malang
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Kab Malang
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Pengadaan peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kab. Malang
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Malang
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala meubleair Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kab Malang
Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan Cakupan Pemenuhan disiplin aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala meubleair Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kab Malang
Kab Malang Kab Malang
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur
Kab Malang
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab Malang
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
964.405.200
9 Unit
2 Unit
51.920.000
720.000
6 Unit
4.500.000
25 set
1.750.000 25.000.000
33 orang
25.000.000
50.000.000
33 orang
50.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 paket
150.000.000
61.920.000
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
2 Unit
720.000
Kab. Malang
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
6 Unit
4.500.000
Kab. Malang
Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan
25 set
1.750.000
Kab. Malang
Cakupan Pemenuhan disiplin aparatur
Kab. Malang
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur
Kab. Malang
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Malang
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
25.000.000
25.000.000
50.000.000
35 orang
12
364.520.200
9 Unit
35 Stel
Catatan Penting
50.000.000
tagihan Pembayaran pajak dan denda kendaraan Truk selama 8 tahun
27
No
Program / Kegiatan
Lokasi
1 V
2 Progam peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD
3 Kab Malang
penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja
Kab Malang
penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab Malang
1
2
RKPD Indikator Kinerja
5 Dokumen
15.376.800
2 Dokumen.
3.677.700
1 dokumen
4.793.000
penyusunan pelaporan keungan akhir tahun
Kab Malang
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
VI
Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Kab Malang
Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Kab Malang
2
3 4
5
6
Kab Malang Kab Malang
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana
Kab Malang
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana
Kab Malang
Sosialisasi {enanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
Kab Malang
Pagu Indikatif 6
4 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
3
1
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5
Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
23.847.500
75%
775.400.000
33 kegiatan
80.400.000
25 paket
250.000.000
1 kali
95.000.000
75 orang
75.000.000
-
-
3 Desa
25 Sekolah
150.000.000
125.000.000
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7 Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD
8 Kab. Malang
9 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja
Kab. Malang
penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab. Malang
Target Capaian 10
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
5 Dokumen
15.376.800
2 Dokumen.
3.677.700
1 dokumen
4.793.000
Kab. Malang
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
Kab. Malang
Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana
Kab. Malang
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana
4 paket
Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Kab. Malang
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
1 kali
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Kab. Malang
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana
Kab. Malang
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
Kab. Malang
75% 33 kegiatan
663.800.000
80.400.000
75.000.000
95.000.000 50 orang 75.000.000
Jumlah kegiatan Piket Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana
188.400.000 1 Desa 75.000.000
Kab. Malang
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
Catatan Penting 12
23.847.500
penyusunan pelaporan keungan akhir tahun
Kab. Malang
Kebutuhan Dana 11
30 Sekolah
75.000.000
piket posko kesiapsiagaan bencana
28
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja No
Program / Kegiatan
Lokasi
1 VII
2 Program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana
3 Kab Malang
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana
Kab Malang
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah
Kab Malang
Peningkatan penanganan kedaruratan
Kab Malang
Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan
Tanggap Darurat di Ddaerah terkena bencana
Kab Malang
Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
Kab Malang
Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)
Kab Malang
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
Kab Malang
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana
Kab Malang
1
2
3
4
VIII
1
2
3
4 Prosentase Penanganan Bencana
jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan
Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana
Jumlah dokumen dan pelatihan JITU PASNA
jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak
jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana
J U M L A H
Target Capaian
Pagu Indikatif
5
6
100%
1.442.500.000
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
7 Program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana
8 Kab. Malang
9 Presentase Penanganan Bencana
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana
Kab. Malang
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah
Kab. Malang
Peningkatan penanganan kedaruratan
Kab. Malang
1500 paket
277.500.000
1 kali
75.000.000
40 kali
90.000.000
12 bulan
1.000.000.000
Tanggap Darurat di Ddaerah terkena bencana
Kab. Malang
2.180.000.000
Program Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
Kab. Malang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)
Kab. Malang
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
Kab. Malang
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana
Kab. Malang
75%
1 Dokumen dan 1 kali pelatihan
1 paket
1 paket
180.000.000
1.500.000.000
500.000.000
6.065.680.100
jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Catatan Penting
10
11
12
100%
753.270.000
800 paket 150.000.000
Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana
1 kali
Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan
40 kali
Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah dokumen dan pelatihan JITU PASNA
jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak
jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana
75.000.000
90.000.000 12 bulan 438.270.000
75% 1 Dokumen dan 1 kali pelatihan
1 kegiatan
1 paket
450.000.000
100.000.000
200.000.000
150.000.000
2.966.165.900
Penanganan Kebencanaan
29 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
program
dan
kegiatan
hasil
musyawarah
rencana
pembangunan tahun 2016 untuk kegiatan masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan.
tidak ada yang
30
Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
NIHIL
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah : 1. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel; 2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; 3. Terselesaikannya
Penanganan kedaruratan,
wilayah pasca bencana secara
korban
bencana di
cepat, tepat dan efektif serta
terkoordinir / terpadu; 4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh. Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu : 1. Memfasilitasi pilot project desa tangguh bencana. 2. Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh di kabupatenkota. 3. Meningkatkan peran relawan perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga
bencana,
sekolah
sadar
bencana
dalam
menyiapkan
masyarakat menghadapi bencana. 4. Memfasilitasi terbentuknya forum PRB dan forum/KKN tematik. 5. Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat. 6. Penyiapan database kawasan dan masyarakat rawan bencana. 7. Penyusunan kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi 8. Pembentukan tim kaji cepat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. 9. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait serta kabupaten-kota
dalam
rangka
pelaksanaan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 ini disusun
dengan
memperhatikan
arah
kebijakan
nasional
bidang
penanggulangan bencana dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Propinsi Jawa Timur dan mengacu pada prioritas RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yaitu Prioritas ke 8 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Mitigasi Bencana dan Pelastarian Lingkungan Hidup,
32 sedangkan sasaran utma yang ingin dicapai pada prioriatas ini antara lain: 1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi
terbarukan
yang
dapat
mendukung
peningkatan
perekonomian masyarakat; 2. Meningkatnya
jumlah
sumber
air
yang
dikonservasi
melalui
penghijauan; 3. Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota; 4. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 5. Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan; 6. Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
sumber
daya
penyuluh
kehutanan; 7. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang hingga ke RDTRK dan rencana tata ruang khusus lainnya; 8. Peningkatan persentase penanganan sampah; 9. Peningkatan upaya mitigasi bencana; 10. Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang; 11. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Visi Misi BPBD Kabupaten Malang maka tujuan rencana kerja BPBD Tahun 2016 adalah : 1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal 2. Mengoptimalkan dukungan logistik dan peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik. 3. Meningkatkan penanganan Darurat Bencana yang respronsif 4. Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik 5. Mengoptimalisasikan tata kelolah kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana; Sedangkan sasaranya adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal; 2. Dukungan logistik dan peralatan untuk penanganan Penanggulangan
33 Bencana yang lebih baik; 3. Penanganan Darurat Bencana yang respronsif; 4. Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik. 5. Tata kelolah kebencanaan
untuk meningkatkan pelayanan dan
kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
instansi
pemerintah/lembaga
untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah.
Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan
program
dan
kegiatan
pada
tahap
ini,
merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangn Bencana
Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut : 1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan mewujudkan
Bencana
ketangguhan
Daerah
Kabupaten
masyarakat
Kabupaten
Malang
untuk
Malang
dalam
menghadapi bencana; 2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut disajikan Program dan kegiatan
yang ditetapkan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35 b. Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Dan Keungan; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponeninstalasi Listrik/Penerangan Bangunan; h. Penyediaan Barang Bacaan Dan Perturan Perundang-Undangan; i.
Penyediaan Makan Dan Minum;
j.
Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
k. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan kegiatan : g. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional; h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; i.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
j.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; l.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : b. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan : d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar realisasi Kinerja SKPD; e. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; f.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan
Bencana,
dengan Kegaiatan : g. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam; h. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana; i.
Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
j.
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
k. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana; l.
Sosialisasi
Penanggulangan
Bencana
di
Sekolah
(PENA
SEKOLAH ) 7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
36 a. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana; b. Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana Di Daerah; c. Peningkatan Penanganan Ke Daruratan; d. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana. 8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana ); b. Pemulihan
Sosial
Ekonomi,
Budaya
dan
Bencana; c. Sarana dan Prasarana Adaftif dengan bencana.
Psikologi
Pasca
37 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode 1
1.19 . 1.19.04 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
1.19 . 1.19.04 . 01 . 07
1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
1.19 . 1.19.04 . 01 . 17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan 2 Urusan Bidang Urusan Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3
Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar
Lokasi 4
Kab. Malang
Target Capaian Kinerja 5
100%
Kab. Malang
2203 Surat
Catatan Penting Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
8
635.728.200
205.200.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10
100% penambahan honor PTT sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015
2400 surat
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Kab. Malang
48 rekening
18.480.000
48 rekening
Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Kab. Malang
96 Orang
43.320.000
96 Orang
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Kab. Malang
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Penyediaan makan dan minum
Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
penambahan honor PTT sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015
1 paket
19.080.800
1 paket
35.667.900
1 paket
1 paket
34.065.000
1 paket
Kab. Malang
1 paket
3.500.000
1 paket
Kab. Malang
1095 Eksemplar
3.394.500
1095 Eksemplar
Kab. Malang
768 pack
10.620.000
Kab. Malang Kab. Malang
1 paket
830 pack
699.301.020
225.720.000
20.328.000
47.652.000
20.988.880
39.234.690 37.471.500
3.850.000
3.733.950
11.682.000
38
1
2
3
4
5
6
Kab. Malang
3 Unit
50.470.200
Kab. Malang
1 paket
7
8
9
10
Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 02 . 07
1.19 . 1.19.04 . 02 . 09
1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang mndapat perawatan
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
3 Unit
150.000.000
1 paket tagihan Pembayaran pajak dan denda kendaraan Truk selama 8 tahun
Kab. Malang
9 Unit
61.920.000
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Kab. Malang
2 Unit
720.000
2 Unit
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kntor
jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Kab. Malang
6 Unit
4.500.000
6 Unit
Pemeliharaan rutin / berkala meubelear
Jumlah meubelear yang mendapat perawatan
Kab. Malang
25 set
1.750.000
25 set
1.19 . 1.19.04 . 03
program peningkatan disiplin aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Kab. Malang
100%
25.000.000
100%
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kab. Malang
35 Stel
25.000.000
Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Kab. Malang
100%
50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal
Kab. Malang
35 orang
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
1.19 . 1.19.04 . 02 . 26
1.19 . 1.19.04 . 02 . 29
1.19 . 1.19.04 . 05
1.19 . 1.19.04 . 05 . 01
50.000.000
9 Unit
35 Stel
100%
35 orang
55.517.220
165.000.000
68.112.000
792.000
4.950.000
1.925.000 27.500.000
27.500.000
55.000.000
55.000.000
39 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 24
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01
1.19 . 1.19.04 . 24 . 02
1.19 . 1.19.04 . 24 . 03
1.19 . 1.19.04 . 24 . 04
Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencan
Kab. Malang
75%
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
Kab. Malang
33 kegiatan
80.400.000
33 kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Kab. Malang
1 paket
75.000.000
1 paket
Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Kab. Malang
1 kali
95.000.000
1 kali
Kab. Malang
50 orang
75.000.000
50 orang
Kab. Malang
1.884 orang
188.400.000
Kab. Malang
1 Desa
75.000.000
1 Desa
Kab. Malang
30 Sekolah
75.000.000
30 Sekolah
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah Peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan Bencana
Jumlah kegiatan Piket Kesiapsiagaan Bencana 1.19 . 1.19.04 . 24 . 05
1.19 . 1.19.04 . 24 . 06
Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
Sosialisasi {enanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
663.800.000
80%
piket posko kesiapsiagaan bencana
1.884 orang
730.180.000
88.440.000
82.500.000
104.500.000
82.500.000
207.240.000
82.500.000
82.500.000
40 1
2
3
4
5
Kab. Malang
100%
6
7
8
9
10
Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 25
1.19 . 1.19.04 . 25 . 01
1.19 . 1.19.04 . 25 . 02
1.19 . 1.19.04 . 25 . 03
program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana
Persentase Penanganan Bencana
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana
jumlah ketersediaan barang logidtik dan peralatan
Kab. Malang
400 paket
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah
Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana
Kab. Malang
1 kali
75.000.000
1 kali
Peningkatan penangnan kedaruratan
Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan
Kab. Malang
20 kali
90.000.000
20 kali
753.270.000
1
150.000.000
400 paket
1.19 . 1.19.04 . 25 . 04
Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana
Jumlah penangnan ketanggap daruratan
Kab. Malang
13 Desa
1.19 . 1.19.04 . 26
program Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)
Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kab. Malang
75%
Kab. Malang
1 Dokumen dan 1 kali pelatihan
100.000.000
1 Dokumen dan 1 kali pelatihan
Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
Jumlah Penangnan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak
Kab. Malang
1 paket
200.000.000
1 paket
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana
Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana
Kab. Malang
1 paket
150.000.000
1 paket
1.19 . 1.19.04 . 26 . 01
1.19 . 1.19.04 . 26 . 02
1.19 . 1.19.04 . 26 . 03
Jumlah dokumen dan pelatihan JITU PASNA
JUMLAH
438.270.000
450.000.000
2.315.398.212
Penanganan Kebencanaan
13 Desa
75%
828.597.000
165.000.000
82.500.000
99.000.000
482.097.000
495.000.000
110.000.000
220.000.000
165.000.000 2.546.938.033
BAB V PENUTUP Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah merupakan
dokumen
perencanaan
yang
penting
Daerah Tahun 2016 dipedomani
untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah,
guna
mendukung
tercapainya target pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD , isi dokumen Renja Badan Penanggulangan
Bencana
Daerah
tahun
2016
diharapkan
mampu
diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2016 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan
dalam
rangka
mewujudkan
kelancaran
pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2016. Rencana
Kerja
ini
juga
menjadi
pedoman
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
