2016, tanggal 30 September 2016

Lampiran Surat No : 608.1/EQ.S/IX/2016, tanggal 30 September 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SAMUDERA REJEKI PERKASA KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat Telp. Fax. Email Website

: : PT. EQUALITY INDONESIA : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 : (0251) 7550722 : (0251) 7550724 : [email protected] : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama IUPHHK-HA No. SK IUPHHK-HA

Luas Lokasi Alamat

: : PT SAMUDERA REJEKI PERKASA : SK. 634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012; Addendum SK.819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 : ± 89.190 Ha : Jln. Puruk Batu Bondang No. 157 Puruk Cahu Kalimantan Tengah : Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue 1 Blok/Kav. B2/10-11, C2/10-11 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240

III. Waktu Pelaksanaan

: 05 s.d. 10 September 2016

IV. Hasil Penilaian

: NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT SAMUDERA REJEKI PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 137/EQC-VLK/IX/2015 MENJADI NO. 137.1/EQCVLK/IX/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 24 SEPTEMBER 2018

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 30 September 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 044/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/IX/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT SAMUDERA REJEKI PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 634/MENHUT-II/2012 TANGGAL 12 NOVEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : SK. 819/MENHUT-II/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 LUAS ± 89.190 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT SAMUDERA REJEKI PERKASA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 080/EQI-F090 tanggal 20 September 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 080/EQI-F037 tanggal 20 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 159.1/EQI-F039 tanggal 23 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 159.1 tanggal 23 September 2016 menunjukkan PT SAMUDERA REJEKI PERKASA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT SAMUDERA REJEKI PERKASA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 163/EQIKEP.Cert/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5


6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 2 dari 5


21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/EQI-F065/IV/2015 tanggal 28 April 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT SAMUDERA REJEKI PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 634/MENHUT-II/2012 TANGGAL 12 NOVEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : SK. 819/MENHUT-II/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 LUAS ± 89.190 HEKTAR. PERTAMA

KEDUA KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: PT SAMUDERA REJEKI PERKASA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 137/EQC-VLK/IX/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 137/EQC-VLK/IX/2015 menjadi Nomor : 137.1/EQC-VLK/IX/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 24 September 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat Halaman 3 dari 5


melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 23 September 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT SAMUDERA REJEKI PERKASA; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit

: Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Irin Wedalia (Auditor) Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

:

PT Samudera Rejeki Perkasa

b. Nomor & Tanggal SK

:

SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012 Addendum SK Menhut Nomor : SK. 819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014

c. Luas dan Lokasi

:

± 57.355 Ha Addendum ± 89.190 Ha Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat b. Kantor Perwakilan

e. Nomor telepon/faks/Email EQI-F103.1.0/20120126

: : :

:

Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18/32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta 14250 Jl. Pendreh No. 169 RT 033A RW 000 Melayu – Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah Telp. : 021 45872047/52/56/57 Fax. : 021 45872048/55 Halaman 1 dari 9

f. Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi  Komisaris  Direktur Utama  Direktur

: : :

Ny. Siti Haryanah Tuan Ronald Louis Sanuddin Ny. Ir. Yati Suryati

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Tanggal 07 September 2016 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 07 sd 09 September 2016 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa

Pertemuan Penutupan

Tanggal 09 September 2016 di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa

Pengambilan Keputusan

Tanggal 23 September 2016

EQI-F103.1.0/20120126

Ringkasan Catatan 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Samudera Rejeki Perkasa di Base Camp. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT SRP tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan September 2015 sd Agustus 2016. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT SRP dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016. 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Samudera Rejeki Perkasa atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Samudera Rejeki Perkasa dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

Halaman 2 dari 9

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal Izin Hak Pengusahaan Hutan terkait perizinan usaha (SK Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA IUPHHK) PT Samudera Rejeki Perkasa yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012 dengan luas areal hutan ± 57.355 Ha dan Addendum SK Menhut Nomor : SK. 819/Menhut-II/2014 tanggal Memenuhi 25 September 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2006 tentang pemberian IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 57.355 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi luasan ± 89.190 Ha sudah dipenuhi seluruhnya. Verifier b. Bukti pemenuhan 1. IIUPHHK-HA Auditee telah dibayarkan kewajiban Iuran Izin Usaha sebesar Rp 6.452.437.500,00 (enam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milyar empat ratus lima puluh dua juta (IIUPHHK). empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai SPP yang telah dikeluarkan Pejabat Penagih IIUPHHK sebesar Rp 6.452.437.500,00. Memenuhi 2. Addendum IIUPHHK-HA Auditee telah dibayarkan sebesar Rp 7.162.875.000,00 (Tujuh milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SPP yang telah dikeluarkan Pejabat Penagih IIUPHHK sebesar Rp 7.162.875.000,00. Verifier c. Penggunaan Di Areal IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki kawasan yang sah di luar Perkasa ada penggunaan kawasan yang sah kegiatan IUPHHK (Jika ada). di luar kegiatan IUPHHK. Sampai saat ini di areal kerjanya ditemukan adanya kegiatan eksplorasi tambang batubara yang dikerjakan oleh PT Maruwai Coal melalui Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Memenuhi berdasarkan SK. IPPKH No. 99/MenhutII/2013 dengan luas areal 5.261,45 Ha. Pemeriksaan terhadap lokasi IPPKH dengan menggunakan GPS terletak pada posisi koordinat S 00°11’39,01” E 144°53’47,00”. EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 9

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan RKUPHHK beserta Revisi RKUPHHK dan Kerja/RTT beserta lampirannya RKTUPHHK-HA Tahun 2015 serta yang telah disahkan oleh pejabat RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT yang berwenang, meliputi : Samudera Rejeki Perkasa beserta 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya memenuhi seluruhnya. lampirannya yang disusun 2. GANIS PHPL-CANHUT PT Samudera Rejeki berdasarkan IHMB/risalah Perkasa atas nama Suwanto dengan No. hutan dan dilaksanakan oleh Reg. : 01371-12/CANHUT/XVIII/2014, Ganis PHPL Timber Cruising masa berlaku mulai Tanggal 8 Desember Memenuhi dan/atau Canhut. 2014 s/d 7 Desember 2017. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. Peta areal yang Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh tidak boleh ditebang pada Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone dan RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti Sempadan Sungai) tertuang pada Peta implementasinya di lapangan Memenuhi Rencana Kerja periode Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan. Verifier c. Penandaan lokasi Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Peta blok tebangan/blok RKT/petak RKTUPHHK-HA Tahun 2016 an. PT Samudera RTT yang jelas di peta dan Rejeki Perkasa telah disahkan dan terbukti di lapangan. Memenuhi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Keabsahan dan kelengkapan dokumen Rencana Kerja Usaha RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Memenuhi (RKUPHHK) (bisa dalam proses) Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun dengan lampiran- lampirannya 2014 s/d 2023 PT Samudera Rejeki Perkasa dipenuhi seluruhnya.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 9

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Nilai

NA

Ringkasan Justifikasi PT Samudera Rejeki Perkasa adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi (Not Applicable).

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan. Verifier : 1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan Dokumen LHP yang telah absah serta telah dibuat dan disahkan disahkan oleh pejabat yang oleh petugas yang berwenang. berwenang. 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LP-KHP telah sesuai dengan Memenuhi dokumen buku ukur, dan hasil uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu terdapat selisih di bawah 5% (sesuai), dan untuk uji petik nomor batang di LHP dengan Tunggak dapat ditemukan di lapangan. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier : 1. Selama Periode September - Desember Surat keterangan sahnya hasil 2015, seluruh kayu yang diangkut dari hutan dan lampirannya dari: TPK hutan menuju TPK Antara telah - TPK hutan ke TPK Antara, dilengkapi dengan dokumen Surat - TPK hutan ke industri primer Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau penampung kayu sedangkan untuk periode Januari sampai terdaftar, Agustus 2016 mengunakan Surat - TPK Antara ke industri primer Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) hasil hutan dan/atau Memenuhi secara online. penampung kayu terdaftar 2. Untuk pengangkutan dari TPK Antara menuju Industri Pengolahan selama Periode September - Desember 2015 menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) sedangkan untuk periode Januari sampai Agustus 2016 menggunakan dokumen angkutan SKSHHK secara online. 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ Berdasarkan hasil verifikasi lapangan barcode pada kayu bulat dari Audetee telah melakukan penandaan pada pemegang IUPHHK-HA bisa Memenuhi bontos dan/atau badan kayu menggunakan dilacak balak. label ID barcode, dan hasil pemeriksaan pada kayu yang sudah di tebang dan telah di LHP-kan di lapangan terlihat konsisten EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 9

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dalam menerapkan penandaan pada bontos kayu sesuai dengan LHP.

Verifier b. Identitas kayu Identitas pada kayu yang diterapkan Auditee diterapkan secara konsisten oleh dengan cara memasang dua label yaitu label Memenuhi pemegang izin. plastik warna oranye yang berisi informasi nomor produksi dan barcode (warna kuning). 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan Seluruh kayu bulat yang diangkut keluar dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) areal Auditee telah dilengkapi dengan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat dan lampirannya untuk hutan Keterangan Sahnya Kayu Bulat. (SKSKB) tanaman. yang dilampiri Daftar Kayu Bulat dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Memenuhi dan untuk kayu yang diangkut dari TPK Antara/Logpond menuju industry menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri Daftar Kayu dan SKSHHK. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan meimiliki kualifikasi sebagai GANIS. K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan (Surat Perintah Pembayaran) DR tarif) telah diterbitkan oleh Pejabat yang dan/atau PSDH telah diterbitkan. berwenang dan sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Kewajiban pembayaran PSDH periode bulan September 2015 Memenuhi sampai dengan Agustus 2016 dengan volume produksi sebesar 36.297,16 M3 adalah PSDH adalah Rp. 2.748.619.070 dan pembayaran DR adalah US$ 597.839,19. Verifier b. Bukti dan/atau PSDH

Auditee telah membayar kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Bukti setor pembayaran PSDH dan DR yang Memenuhi ditunjukan oleh Auditee berupa print out dan bill setoran dari Bank Mandiri sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayar Verifier c. Kesesuaian tarif Auditee telah melakukan pembayaran PSDH DR dan PSDH atas kayu hutan sesuai dengan tariff, volume, ukuran dan alam (termasuk hasil kegiatan jenis yang berlaku yaitu mengacu pada penyiapan lahan untuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pembangunan hutan tanaman) Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan dan kesesuaian tarif PSDH untuk Memenuhi tariff atas jenis penerimaan Negara bukan kayu hutan tanaman. pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan EQI-F103.1.0/20120126

Setor

DR

Halaman 6 dari 9


Ringkasan Justifikasi PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) melalui surat Nomor : 79/UPP/PKAPT/09/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Memenuhi an. Menteri Perdagangan – Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Robert James Bintaryo) dengan nomor PKAPT : 09.01.1.03374 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang Kapal motor yang digunakan oleh Auditee menunjukkan identitas kapal untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan Memenuhi sebagaimana yang tercantum dalam FAKB dan SKSHHK, memiliki ijin dan kapal tersebut berbendera Indonesia. K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang Auditee telah melakukan penggunaan tanda dibubuhkan sesuai ketentuan. V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Memenuhi SKSHHK dengan data identitas 137-LVLK006-IDN. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ 1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak UKL- UPL/RKL-RPL. Lingkungan PT Samudera Rejeki Perkasa telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/342/2009 tanggal 10 Oktober 2009 atas areal seluas 57.694 Ha di Memenuhi Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Dengan adanya perubahan luas kawasan, SK tersebut diperbaharui melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/69/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari luasan 57.694 Ha EQI-F103.1.0/20120126

Nilai

Halaman 7 dari 9


Nilai

Ringkasan Justifikasi menjadi 89.855 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Penyusunan studi AMDAL PT Samudera Rejeki Perkasa mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL 1. Dokumen RKL dan RPL PT Samudera Rejeki Perkasa disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/342/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan perubahannya Nomor : 188.44/69/2012 tanggal 15 Februari Memenuhi 2012. 2. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang dibuat tiap semester belum sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005 dan belum dilaporkan kepada instansi terkait. Verifier b. Bukti pelaksanaan Auditee telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. pemantauan dampak Memenuhi penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1.Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Pedoman/prosedur K3 Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan telah menunjuk Personel yang Memenuhi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SOP K3. Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3

Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan sudah dilaksanakan monitoring secara berkala terhadap APAR Memenuhi untuk memastikan alat berfungsi dengan baik.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya Memenuhi untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa program K3.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 9

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Direksi PT Samudera Rejeki Perkasa (Ronald kebijakan perusahaan L.Sanuddin) telah menandatangani surat (auditee) yang pernyataan mengenai bebas berserikat bagi membolehkan untuk Memenuhi seluruh karyawan pada tanggal 15 membentuk atau terlibat September 2015. dalam kegiatan serikat pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Verifier : Dokumen Peraturan Perusahaan PT Ketersediaan Dokumen KKB atau Samudera Rejeki Perkasa telah disampaikan PP. kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Memenuhi Transmigrasi Kabupaten Murung Raya melalui surat Nomor 20/DirSRP/JKT/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan sedang dalam proses pengesahan. 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : PT Samudera Rejeki Perkasa tidak Pekerja yang masih di bawah mempekerjakan karyawan di bawah umur umur. Memenuhi dimana umur paling muda adalah Bambang Suhariyono lahir tanggal 19 November 1997 bagian pembantu mekanik traktor.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 9

2016, tanggal 30 September 2016

Recommend Documents