Sosialisasi Permen PUPR NO.5/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan
Disampaikan oleh: Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT. Kasubdit Konstruksi Berkelanjutan Jakarta, 4 Agustus 2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KONSEPSI INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Kontribusi kepada Pembangunan Berkelanjutan
Terciptanya Infrastruktur Berkelanjutan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Kerangka Pikir Konstruksi Berkelanjutan CIB (7 Prinsip Berkelanjutan)
Prasyarat Implementasi Agenda 21 Konstruksi Berkelanjutan di Negara Berkembang 2
BATANG TUBUH PERATURAN •
BAB I: KETENTUAN UMUM – Bagian Kesatu: Pengertian (1 pasal, 12 ayat) – Bagian Kedua: Maksud, Tujuan dan Lingkup (1 pasal, 3 ayat)
•
BAB II: IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN – – – – – –
Bagian Kesatu: Umum ( 4 pasal, 13 ayat) Bagian Kedua: Tahap Pemrograman (1 pasal, 4 ayat) Bagian Ketiga: Tahap Perencanaan Teknis (1 pasal, 4 ayat) Bagian Keempat: Tahap Pelaksanaan Konstruksi (1 pasal, 4 ayat) Bagian Kelima: Tahap Pemanfaatan (1 pasal, 4 ayat) Bagian Keenam: Tahap Pembongkaran (1 pasal, 4 ayat)
•
BAB III: KOMISI IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN (1 pasal, 5 ayat)
•
BAB IV: PEMBINAAN IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR (1 pasal, 4 ayat)
•
BAB V: KETENTUAN PENUTUP (1 pasal, 1 ayat) 3
BAB I, PASAL 1: KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN 1. Konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta memenuhi prinsip berkelanjutan. 2. Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman adalah fasilitas fisik untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam hal sumber daya air, jalan dan jembatan, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman. 3. Infrastruktur Berkelanjutan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan konstruksi berkelanjutan. 4. Penyelenggaraan infastruktur adalah kegiatan yang meliputi tahapan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan serta pembongkaran. 5. Pemrograman adalah perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkahlangkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan, untuk mewujudkan infrastruktur. 6. Perencanaan teknis adalah kegiatan yang berupa proses pemikiran, kreasi, dan perekayasaan dalam rangka mewujudkan infrastruktur. 4
BAB I, PASAL 1: KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN (lanjutan) 7. Pelaksanaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan fisik infrastruktur yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis. 8. Pemanfaatan adalah rangkaian kegiatan penggunaan dan pengelolaan, serta upaya menjaga keandalan infrastruktur melalui pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala agar selalu laik fungsi. 9. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian infrastruktur beserta bangunan pelengkapnya. 10. Pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip berkelanjutan sehingga memberikan manfaat tidak hanya untuk pengguna barang/jasa tetapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. 11. Unit Organisasi Teknis adalah Unit Organisasi Eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan infrastruktur berkelanjutan. 12. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5
PRINSIP-PRINSIP BERKELANJUTAN 1. Kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak; 2. Pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam dan sumber daya manusia (reduce); 3. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik; 4. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse); 5. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); 6. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; 7. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana; 8. Orientasi kepada siklus hidup; 9. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan; 10.Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan 11.Dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.
6
Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan – Pada Pasal 12 Ayat (1) : Untuk mendukung implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman, Menteri membentuk Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan, yang terdiri atas Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. – Pada Pasal 12 Ayat (4) : Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Unit Eselon I yang melakukan pembinaan konstruksi. – Pada Pasal 12 Ayat (5) : Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
7
SUMBER DAYA
LAHAN
ENERGI
MATERIAL
AIR
EKOSISTEM 8
TAHAPAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
PEMROGRAMAN
PERENCANAAN TEKNIS
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PEMANFAATAN
PEMBONGKARAN
Kegiatan yang meliputi tahapan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan serta pembongkaran yang mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan.
9
PERBANDINGAN Tahapan
Infrastruktur Konvensional
Infrastruktur Berkelanjutan
Umum
• • •
Dilakukan per tahap Pengadaan konvensional Prinsip tertentu (ekonomi)
• • •
Dilakukan terpadu Pengadaan berkelanjutan Prinsip berkelanjutan
Pemrograman
•
Sumber daya untuk proyek
• • • •
Sumber daya untuk setiap tahap Mempertimbangkan siklus hidup Mengikutsertakan stakeholder dari awal Prinsip berkelanjutan
Perencanaan Teknis
•
Persyaratan teknis
• • • •
Persyaratan teknis Persyaratan teknis berkelanjutan Perencanaan proses konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan dan pembongkaran Prinsip berkelanjutan
Pelaksanaan Konstruksi
•
Produksi konstruksi sebagai transformasi
• • •
Produksi konstruksi untuk value dan flow Konstruksi hijau Prinsip berkelanjutan
Pemanfaatan
• •
Penggunaan Pemeliharaan
• • • • •
Dikelola sebagai asset Kinerja infrastruktur Pemeliharaan Pelestarian Prinsip berkelanjutan
Pembongkaran
•
Penghapusan
• •
Pendekatan dekonstruksi Prinsip berkelanjutan
10
PEMBINAAN – Memfasilitasi harmonisasi peraturan terkait infrastruktur berkelanjutan di Kementerian Pekerjaan Umum; – Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan; – Memfasilitasi pendampingan dalam penyusunan petunjuk dan standar teknis infrastruktur berkelanjutan; – Mengembangkan sistem insentif untuk mendorong pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan; – Mendorong inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan, dan verifikasi teknologi dalam rangka mendukung terselenggaranya infrastruktur berkelanjutan; – Mengelola sistem informasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan; – Melakukan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan di Kementerian Pekerjaan Umum, bersama dengan Unit Organisasi Eselon I, ; – Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka mendukung terselenggaranya infrastruktur berkelanjutan, bersama dengan Unit Organisasi Eselon I.
11
Pelaksanaan Infrastruktur Berkelanjutan Menteri PU PR • Melakukan pembinaan melalui Unit Eselon I yang melakukan pembinaan konstruksi • Membentuk Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan
Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan • Terdiri atas Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Mempunyai tugas sebagai pengarah penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dari awal hingga akhir tahapan penyelenggaraan • Mengintegrasikan setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan • Memberikan arahan umum dan teknik dalam rangka menjamin penerapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan • Memberikan masukan perbaikan proses pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi • Melaporkan hasil penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan • Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Unit Eselon 1 yang melakukan pembinaan konstruksi
Unit Eselon I • menyelenggarakan infrastruktur dengan penerapan konstruksi berkelanjutan. • menetapkan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan di unit kerjanya. (Jika belum tercantum pada renstra) • Teknis menetapkan Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan mengacu kepada persyaratan teknis dan persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan • Petunjuk Teknis yang dimaksud memuat persyaratan teknis, persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan, target umum pengurangan emisi karbon minimal, dan kriteria penilaian (rating tools)
12
Hal-hal Penting Lainnya – Dalam hal Unit Organisasi Teknis belum mempunyai peraturan persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan, maka dapat berpedoman pada peraturan dan praktek penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan yang sudah ada (best practices), sampai ditetapkannya persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan. – Dalam hal Unit Organisasi Teknis telah mempunyai persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, maka persyaratan teknis tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. – Penyelenggaraan infrastruktur yang sudah atau sedang dilaksanakan, setelah ditetapkan oleh Menteri, dapat ditingkatkan fungsi/kinerjanya menjadi infrastruktur berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. – Kegiatan pada setiap tahap penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan. – Langkah-langkah dan teknik pengelolaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan. 13
HAL- HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
1. Pembuatan rencana penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan oleh masing-masing Unit Organisasi Teknis 2. Pengembangan Peraturan teknis infrastruktur berkelanjutan oleh masing-masing Unit Organisasi Teknis, misalnya: 1. Gedung Hijau 2. Jalan Hijau 3. Konstruksi Hijau 4. Pengadaan Berkelanjutan 5. Dll. 3. Penetapan Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan oleh Menteri PU PR 4. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan oleh Unit Eselon 1 yang melakukan pembinaan konstruksi bersama-sama dengan Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian PU PR
14
T ERIMA KASIH
