2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI DJAWA TENGAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, AHLI/SAKSI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (VI) & (IV)

JAKARTA RABU, 11 SEPTEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013 PERIHAL  Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah [Pasal 1 ayat (1) dan Bagian Memutuskan angka 1] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah [Diktum angka 1 dan Pasal 1 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Gray Koes Isbandiyah, Kp. Eddy S. Wirabhumi (Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013) 2. H. Boyamin, Arif Sahudi, W. Agus Sudarsono, dkk. (Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013) ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Ahli/Saksi Pemohon serta Pemerintah (VI) & (IV) Rabu, 11 September 2013, Pukul 10.45 – 11.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim Anwar Usman Arief Hidayat Harjono Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

Dewi Nurul Savitri Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013: 1. K.P. Eddy S. Wirabhumi B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013: 1. 2. 3. 4.

Zairin Harahap Ahmad Khairun M. Arif Setiawan Abdul Jamil

C. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013: 1. Boyamin D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013: 1. Kurniawan Adi Nugroho E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013: 1. Sunardi 2. Soeparto Dipo Suyono F. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mualimin Abdi Erma Wahyuni Zudan Arif Fakrulloh Wahyu Chandra Tri Rahmanto Erik

(Kementerian Hukum dan HAM) (Kementerian Dalam Negeri) (Kementerian Dalam Negeri)

G. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.

Setyoko Kartika Budiya Dwi Narini Tri Harso Wahyu

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB

1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 63 dan 73/PUU-XI/2013 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon 63,

2.

silakan, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013: ZAIRIN HARAHAP Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam kesempatan sidang hari ini, dari Kuasa Hukum di belakang itu, Ahmad Khairun. Kemudian, paling kiri saya, Dr. Abdul Jamil. Kemudian, Dr. Arif Setiawan. Dan saya sendiri, Zairin Harahap. Dan dari Pemohon, yang hadir adalah Pemohon II, Kanjeng Pangeran Dr. Eddy Wirabhumi. Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Pemohon 73?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: KURNIAWAN ADI NUGROHO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon dari Perkara Nomor 73, yang hadir saya, Kuasanya, Kurniawan Adi Nugroho. Kemudian, untuk Pemohon yang hadir, Boyamin. Sekian. Terima kasih.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintah hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum 1

dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kiri, ada Erma Wahyuni dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, di sebelah kirinya lagi ada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, di belakang ada Saudara Wahyu Chandra, Saudara Tri Rahmanto, Saudara Erik dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Yang Mulia, di hadapan Yang Mulia juga sudah hadir dari Pemprov Jawa Tengah yang … apakah kita … (…) 7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pihak yang diundang Pemerintah … eh … pihak yang diundang oleh Mahkamah untuk didengar keterangannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hadir? Silakan!

8.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang hadir kami sendiri, Setyoko. Sebelah kiri kami, Ibu Kartika Budiya, Ibu Dwi Narini. Yang ada di belakang, Bapak Tri Harso, dan Bapak Wahyu. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masing-masing sebagai apa? Jabatannya, Saudara?

10.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Sebagai yang Terkait. Saya sebagai … dengan (…)

11.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bukan. Jabatannya di pemerintahan … di Pemerintahan Jawa Tengahnya apa? Sebagai apa?

12.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Dari Biro Hukum, Pak.

13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Biro Hukum? Semuanya dari Biro Hukum?

2

14.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Sebagian … dua orang dari Biro Hukum, satu dari Biro Tata Pemerintahan, dua dari Biro Otonomi Daerah.

15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Hari ini, kita akan mendengar dulu keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga nanti dua saksi yang akan diajukan oleh Pemohon 73. Pemohon 73 mengajukan saksi Sunardi, ya? Betul? Dan Soeparto Dipo Suyono. Ada? Lalu, saya persilakan untuk Pemerintah Jawa Tengah untuk menyampaikan keterangannya.

16.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Terima kasih (…)

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Menggunakan mimbar, Pak. Dipersilakan menggunakan mimbar, siapa yang mewakili (suara tiak terdengar jelas) atau pemerintahnya, pemerintahan daerah.

18.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menyampaikan beberapa keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 1058.73/PAN.MK-XI/2013. Yang pertama. Bahwa wilayah Daerah Istimewa Surakarta (DIS) terdiri dari kasunanan dan mangkunegaran, meliputi Kabupaten Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Dalam permohonannya Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan agar kata Kerisedenan Surakarta yang ada dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1950 Bagian Memutuskan angka 1, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, wilayah Kerisedenan Surakarta yang meliputi lima kabupaten tersebut, saat ini telah menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 jis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3

Keempat, keraton kasunanan kondisi sekarang ini tidak mungkin atau mustahil menjadi Daerah Istimewa Surakarta, berhubung kondisi keraton Surakarta yang akhir-akhir ini sering terjadi kekisruhan, perebutan kekuasaan oleh kerabat keraton. Kelima, kondisi riil menunjukkan bahwa keraton Surakarta tidak mampu membiayai sendiri untuk kelangsungan pelestarian keraton dan untuk keperluan tersebut harus dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Surakarta. Yang keenam, bantuan kepada Keraton Surakarta Hadiningrat perlu kami laporkan di sini bahwa pemberian bantuan kepada Keraton Surakarta melalui APBD Provinsi Djawa Tengah sejak tahun 2002 untuk komponen. a. Belanja pegawai para kerabat dan abdi dalem. b. Upacara adat seperti Tahun Baru Suro, Grebeg Maulud, Wilujengan Nagari, Mahesa Lawung, Tingalan Dalem, Jumenengan, Malam Telikuran[sic!], dan Grebeg Besar. Besarnya bantuan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, setiap tahunnya sebesar Rp1.176.000.000,00. Bantuan tahun 2013, dalam proses APBD perubahan, sebesar Rp1 miliar. Bantuan tahun 2012, tidak dicairkan karena atas permintaan Raja. Berikutnya untuk bantuan kepada Puro Mangkunegaran, pemberian bantuan kepada Puro Mangkunegaran melalui APBD Provinsi Djawa Tengah untuk komponen. a. Belanja pegawai para kerabat dan abdi dalem. Upacara adat seperti Kirab Pusaka Satu Suro, Wiyosan Jumenengan Mangkunegara IX (suara tidak terdengar jelas) Dalam NI I, MN IX, Ruwahan, dan Sadranan. Besarnya bantuan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setiap tahunnya sebesar Rp554.000.000,00. Bantuan tahun 2013 dalam proses APBD perubahan sebesar Rp730.000.000,00. Itu, Pak Majelis, yang bisa kami sampaikan. Cukup. 19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk kalau sudah cukup.

20.

PIHAK TERKAIT: SETYOKO Ya.

21.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nanti keterangan tertulisnya disampaikan kepada Mahkamah ya. Ya, disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengar Saksi dari Pemohon Nomor 73, Saudara Sunardi silakan maju di depan dan Soeparto Dipo Suyono. 4

Maju di depan, Pak, diambil sumpah dulu. Dua-duanya beragama Islam, ya? Bawa keris apa enggak? Kalau bawa keris, tinggalkan di luar dulu. Silakan, Pak Fadlil. 22.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk sumpahnya, silakan mengikuti kata-kata saya, dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim …” diikuti, ditiruke, inggih, pun tiru’aken, dimulai.

23.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, dia kurang pendengaran, Pak.

24.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

25.

SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

26.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup.

27.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk, Pak, silakan. Kita akan mendengar keterangan, Pak Sunardi yang mana Pak Sunardi? Ya, silakan menggunakan mimbar, Pak. Ya, berdiri di mimbar itu. Saudara Pemohon, apakah Saksi ini akan menerangkan sendiri atau mau dipandu dengan pertanyaan atau langsung?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: KURNIAWAN ADI NUGROHO Para Saksi sudah membuat tulisan dan tadi sudah disampaikan kepada Petugas.

5

29.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: KURNIAWAN ADI NUGROHO Nah, ini akan menyampaikan sendiri secara langsung.

31.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, silakan, Pak Sunardi.

32.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: SUNARDI Riwayat Tanah Pamijen Keraton Surakarta Hadiningrat dan Upaya Hukum dalam Mempertahankan Tanah tersebut dari Pihak Lain. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Sunardi. Alamat, Kuyudan RT/RW 05, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo. Posisi, yang mengelola dan mempertahankan Tanah Pamijen Keraton atau tanah pemberian turun-temurun. Sekitar masa Pemerintahan Keraton Surakarta yang bertahta Pakubuwono ke X, telah memberikan Tanah Pamijen Keraton Surakarta seluas 3300 m² dan sudah dikelola oleh eyang saya atau kakek saya bernama Yudosemito dan dikelola secara turun-temurun. Pada tahun 1946, eyang saya Yudosemito meninggal di usia 92 tahun, asal usul kampung atau Dukuh Kuyudan karena eyang saya dianggap sesepuh, maka kampung atau dukuh diberi nama Kuyudan. Setelah eyang saya Yudosemito meninggal, Tanah Pamijen Keraton tersebut dilanjutkan atau dikelola ayah saya atau Bapak Saban Mitodinomo. Pada awal Maret 1988, kami sekeluarga kedatangan tamu dari Sasonomulyo[sic!] Baluwerti, Bapak Purwanto, dan Bapak Sutarno yang membantu membuat permohonan pikukuh ke keraton. Akhirnya, atas petunjuk Bapak Purwanto dan Bapak Sutarno, kami mengajukan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pembesar Keraton Surakarta, beliau K.R.M.H. Daryonegoro dan bagian Pertanahan K.R.M.T. Tondodiningrat, pada tanggal 1 April 1988 (terlampir). Oleh karena yang menjadi anak eyang saya Yudosemito itu ibu saya, pikukuh hak anggaduh run-temurun atas nama ibu saya Dalisri Mitodinomo dan ayah saya sebagai pendamping dan mengelola tanah saya tersebut.

6

Pada tanggal 28 Januari 1998, ayah saya Saban Mitodinomo meninggal, tanah tersebut saya kelola, saya tanami sebagai sumber penghidupan saya sampai saat ini. Kami tidak berkeinginan mengurus sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan karena sudah mantap mendapat amanah dan pikukuh dari Keraton Surakarta, juga kami mengusai tanah tanpa ada yang mengusik. Namun demikian, sekitar tahun 1997 terdapat pihak lain yang mengaku memiliki sertifikat kepemilikan, yaitu suami-istri Sunarto dan Wahyu Hakimah, yang dalam sertifikat hak milik tertulis berasal dari permohonan tanah bekas negara … bekas tanah negara, bekas eks swapraja. Sunarto saat itu adalah Pejabat Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta. Setahu saya dan semua tetangga, Sunarto dan istrinya tidak pernah menempati dan menanami tanah tersebut karena memang selama ini tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh kakek run-temurun ayah dan ibu, dan turun ke saya. Saya sejak masih remaja menggarap tanah tersebut bersama orangtua dan sampai saat ini tetap saya tanami palawija. Mengenai hal-hal yang saya alami, yang bermasalah dengan Pak Sunarto. Satu. Pada tanggal 31 ... 30 ... 30 Januari 1997, panggilan pertama untuk saya ke Polres Sukoharjo atas laporan Pak Sunarto dengan tuduhan menempati dan mengusai tanah tanpa izin pemiliknya. Pada tanggal 23 Juli 1997, panggilan ketiga ke Polres Sukoharjo, saya datang dengan membawa pikukuh dari pihak keraton, akhirnya pemanggilan atau pemeriksaan dihentikan. Saya didatangi ke rumah oleh Ibu Wahyu Hakimah istri Pak Sunarto dengan diantar oleh tetangga saya Ibu Murtini, yang maksudnya saya diberi pekerjaan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES) yang dimiliki dan dikelola suaminya Sunarto. Dan akan dikasih uang tunai Rp200 juta, saya tidak mau terima uang tersebut. Kemudian, ada utusan orang lain lagi kepada ibu saya akan dihajikan oleh Pak Narto, namun juga ditolak. Mengenai bukti uang Rp200 juta terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, terlampir. Pada tanggal 24 Maret 2005, saya dipanggil lewat Polsek Kartosuro langsung ditahan tanggal ... 24 jam, sampai dengan tanggal 25 Maret 2005, surat penangkapan terlampir. Pada tanggal 30 Juli 2005, saya disuruh mengembalikan uang yang sudah diterima sebesar Rp3.500.000,00, berasal dari pemberian tali asih Drs. Priyono yang di belakangan ... yang belakangan diketahui sebagai calo. Uang itu belakangan dianggap sebagai ganti rugi dari Sunarto dan diminta oleh Polisi Bugel Susanto yang janji perkara pidana tidak diteruskan atau perkara saya tidak akan dilanjutkan. Namun ternyata BAP dilimpahkan ke Kejari Sukoharjo, saya dan ibu saya menjadi tahanan kota. Setelah pelimpahan BAP diterima di Kejari, saya disuruh membayar jaminan tahanan kota Rp3.000.000,00, tetapi saya tidak 7

diberi tanda terima jaminan tahanan kota oleh jaksa penuntut umum, Bapak Rahmad Haris. Sampai saat ini, uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saya. Kemudian oleh Kejaksaan Sukoharjo, perkara saya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan selama persidangan berstatus tahanan kota. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, saya dan ibu saya divonis penjara percobaan. Kemudian Jaksa banding pengadilan tinggi, saya dan ibu saya divonis 4 bulan penjara. Saya kemudian kasasi dan mendapat vonis bebas, dibebaskan dari penipuan dan dibebaskan dari penguasaan tanah tanpa izin. Dalam putusan kasasi pertimbangan Hakim Agung, saya dinyatakan menempati tanah dan menguasai secara run-temurun berasal dari pemberian Keraton Surokarto, putusan kasasi terlampir. Selain tersebut di atas, saya mengalami beberapa kejadian. Usaha-usaha Pak Sunarto, Istiyanto yang akan memanfaatkan Tanah Pamijen Keraton Surakarta, namun saya gagalkan. a. Pada saat dilokasi Tanah Pamijen Keraton, saya didatangi 3 buah mobil dari Yayasan Beningati dipimpin Bapak Bambang Rudjito, katanya. Tanah tersebut akan dibangun gedung Yayasan Beningati, saya akan dimasukkan dalam kepengurusan yayasan. Saya … saya suruh saja menghadap ke keraton. b. Saya didatangi Bapak Kusmirin dan ajudannya dari Kopassus, katanya tanah tersebut akan dibangun perumahan Kopassus, saya suruh saja menghadap ke keraton. c. Pada saat dilokasi saya didatangi kontraktor dari Semarang, mengukur/mendeteksi tanah tersebut, katanya akan dibangun/didirikan sebuah tower. Setelah saya tunjukkan surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi dikerjakan. d. Pada saat saya dilokasi Tanah Pamijen diukur oleh orang dari Klaten, katanya disuruh oleh yang merasa mempunyai tanah dan akan dibangun perumahan. Setelah saya bilang bahwa tanah ini Tanah Pamijen Keraton Surakarta yang dikaveling pejabat, tanah ini sengketa, akhirnya gagal juga. e. Saya mendengar kabar Tanah Pamijen tersebut akan ditukar guling dengan SD Muhammadiyah. Kemudian saya membawa fotokopi surat data masalah Tanah Pamijen Keraton ke tempat Pak Noorhadi. Beliau juga pengurus Muhammadiyah. Kebetulan Pak Noorhadi perlu tahu masalah tersebut karena ada rencana akan tukar-menukar dengan tanah SD Muhammadiyah. Setelah fotokopi surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi ditukar-menukar. Pak Noorhadi ucapkan terima kasih kepada saya. Namun, kemudian belakangan saya mendapat surat gugatan perdata dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diajukan oleh Wahyu Hakimah (istri Sunarto) dengan gugatan untuk mengosongkan lahan karena dianggap menguasai lahan tanpa sertifikat. Saya diputus kalah oleh pengadilan dan banding juga kalah. Sekarang ini sedang proses 8

kasasi dan juga saya mengajukan gugatan perdata baru untuk melawan dan mempertahankan amanah tanah Keraton Surakarta, terlampir gugatan-gugatan. Pada tanggal 24 Juli 2009, saya tertimpa musibah tersangka pembunuhan anak angkat. Dan pada saat polisi menjalankan olah TKP atau reka ulang, saya sebagai tersangka, dikalungi kardus tulisan tersangka yang disaksikan, ditonton orang banyak, dan juga oleh wartawan dari media cetak dan media elektronik dimana Pak Sunarto juga menyaksikan. Mungkin perasaan dia, saya positif sebagai pelaku pembunuhan atau tersangka puluhan tahun dipenjara. Namun setelah ditahan 53 hari, saya ditangguhkan penahanan oleh polisi dengan alasan kurang bukti dan sampai sekarang perkara pidana ini mengambang tidak jelas. Saya tidak membunuh anak angkat saya, saya berani sumpah dan sudah akan disumpah pocong oleh Polwan Polda Jateng. Berhubung tidak ada bukti yang kuat dari Kepolisian Kejari tidak bisa menerima Berita Acara Pemeriksaan, maka sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 19 September 2009 atau 53 hari, saya dikeluarkan dari sel tahanan. Pada saat saya ditahan di Polres Sukoharjo selama 53 hari, Pak Sunarto membuat pagar di tanah sengketa. Berhubung tidak ada bukti yang kuat dari Kepolisian Kejari tidak bisa menerima Berita Acara, maka sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 19 September (53 hari), saya dikeluarkan dari sel tahanan, terlampir. Setelah keluar tahanan, pagar tembok saya ... pagar tembok yang mengelilingi Pamijen saya jebol untuk memelihara tanaman setelah panen, kemudian saya tanami, kemudian sampai dengan saat ini. Demikian riwayat tanah krat ... Pamijen Keraton yang saya kelola di kaveling pejabat yang saya alami, saya rasakan, perkara ini sejak panggilan pertama tanggal 30 Januari 1997 sampai dengan saat ini sembilan ... 9 September 2013 belum selesai. Kemudian kepada yang bersangkutan atau berkepentingan harap menjadikan periksa. Terima kasih, hormat saya yang membuat, Sunardi. 33.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk, Pak. Saksi yang kedua Saudara Soeparto Dipo Sutono, silakan.

34.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: SOEPARTO DIPO SUYONO Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami mau menyampaikan, nama saya Soeparto Dipo Suyono. Alamat, Desa Kebonharjo RT 01, RW 02, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Posisi kami sebagai abdi dalem Keraton Surakarta mewakili Daerah Pantura. 9

1. Bahwa berdasarkan catatan yang ada dan informasi yang saya dapatkan di Pantura pada abad silam boleh Susuhunan di Kartasura zaman Mataram, tanah Sorogenan sebagai tanah perdikan yang dengan kewenangan beliau memberikan kepada Bupati Kendal dengan tujuan ganda agar ada biaya untuk: a. Memelihara makam para bangsawan yang ada di Desa Protowetan dan Protokulon, Kaliwungu. b. Memelihara Masjid di Kaliwungu. c. Memelihara Masjid di Kendal. 2. Bahwa di Kendal dan Kaliwungu terdapat adanya desa-desa Sorogenan, Perdikan, Pekuncen, Pamijen adalah hak adat ulayat. 3. Bahwa untuk Masjid Kendal seluas kurang-lebih 72 bau, 490 roe sekitar 50 hektare dan untuk Masjid Kaliwungu luas tanah sawah 32 bau, 250 roe, sekitar 25 hektare. 4. Bahwa sawah Sorogenan yang diberikan oleh Susuhunan di Kartosuro kepada Bupati Kendal, bukan hak atas tanahnya, melainkan hak untuk menggarapnya saja. 5. Bahwa para Punggawa Masjid harus melakukan tugas rutin yaitu: a. Punggowo Masjid Kendal bertugas: 1) Memelihara masjid dan karasnya. 2) Memelihara makam Wali-Djoko keturunan Raja Barwijaya yang terakhir dari Majapahit. 3) Menjalankan Salat Kubur dan selamatan untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia. b. Punggowo Masjid Kaliwungu bertugas: 1) Memelihara masjid dan karasnya. 2) Memelihara semua makam di Desa Proto-Wetan dan ProtoKulon. 3) Memberikan penginapan bagi utusan dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang dalam Bulan Ruwah datang berkunjung untuk selamatan bagi arwah leluhur yang telah meninggal dunia. 6. Bahwa para sesepuh ahli waris telah berusaha bermusyawarah mengurus hal tersebut, juga telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mengurus tanah sawah dan pemblokiran di kantor BPN, namun ternyata oleh Badan Pertanahan Nasional Kendal dikeluarkan Sertifikat Hak Milik pribadi, yaitu: a. SHM 1544 b. SHM 1545 c. SHM 1541 d. SHM 167 e. SHM 164 f. SHM 169 g. SHM 179

10

7. Bahwa perlu kami tambahkan di sini kami telah didatangi rombongan para Pengurus Masjid Kendal dirumah orang tua saya pada waktu itu punya hajat pernikahan adik kami, yang intinya kami tidak usah mengurus tanah sawah Kendal-Kaliwungu dengan imbalan akan diberikan tanah sawah sekitar seluas 10 hektare, namun kami menolak dengan baik. 8. Bahwa kami tidak bermaksud untuk menarik tanah sawah tersebut karena kami sebagai ahli waris atau kerabat abdi dalem ingin meluruskan untuk kemaslahatan umat bersama hasil dari sawahsawah tersebut untuk: a. Perbaikan masjid-masjid di Kabupaten Kendal yang perlu dikelola. b. Untuk pondok pesantren di kabupaten yang perlu dibantu. c. Untuk prbaikan makam-makam leluhur di Kaliwungu. d. Untuk Pisowanan ke Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta tiap tahun sekali. Bahwa selain mengurus tanah masjid tersebut, saya besama Mas Boyamin dan Kanjeng Wirabhumi mengurus Tanah Perdikan Makam Kanjeng Sunan Muria Kudus. Bahwa Makam Sunan Muria Kudus sampai dengan tahun 1998 dikelola oleh juru kunci secara turun-temurun berdasarkan penunjukan dan pengangkatan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Namun demikian, sejak tahun 1998, pengelolaan diambil alih oleh perkumpulan tukang ojek di sekitar makam dan didukung oleh oknum Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus. Setelah diambil alih, maka pengelolaan makam menjadi bisnis dan setiap orang yang masuk makam dikenakan distribusi karcis. Selain untuk komplek makam yang tadinya bersih bangunan selain bangunan makam, sekarang ini dibangun banyak ruko di sekitar makam yang posisinya di lembah gunung yang dari sisi keselamatan sangat membahayakan. Peziarah sebelum tahun 1998, sewaktu berdoa dipandu oleh juru kunci dengan ritual yang sudah baku. Namun, diambil alih pihak lain, maka para peziarah berdoa sendiri-sendiri, sehingga mengurangi nilai kesakralan adat ritual yang sudah berlangsung sejak lama dan turuntemurun. Juru kunci terakhir adalah Bapak Bambang Budiono yang sedianya akan hadir pada kesempatan sekarang ini, namun karena umur sudah 74 tahun dan mendadak hari ini sakit asmanya kambuh, maka tidak bisa hadir dan kesempatan yang mulia ini sehingga beberapa dokumen pendukung juga belum disiapkan kepada Majelis. Saya bersama Mas Boyamin juga dan Kanjeng Wirabhumi, mengurus Tanah Perdikan di Hutan Jatirogo, Tuban, seluas sekitar 40 hektare atas dasar hak eigendom van verponding atas nama Kusen, aslinya bernama Pakubuwono X. Dimana hutan tersebut sampai dengan tahun 1998 berfungsi menjadi hutan larangan dan keramat, sehingga 11

masyarakat sangat menjaga dan tidak berani menebang pohonnya dengan mitos sebagai hutan milik Ratu. Namun, sejak tahun 1999, hutan tersebut dikuasai dan sebagian ditebang pohonnya oleh Perhutani Jawa Timur. Kami bersama tokoh setempat bernama Kiai Noor Nasroh, sudah mengupayakan mengembalikan fungsi hutan tersebut, namun sampai dengan saat ini, belum berhasil. Kiai Noor Nasroh adalah pengasuh pondok pesantren di sekitar hutan dan selama ini mengabdikan diri kepada amanat Keraton Surakarta untuk menjaga hutan tersebut. Namun, karena kesibukan dengan sesuatu lain hal, beliau belum bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wr. wb. 35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk, Pak. Saudara Pemohon 73, ada hal yang mau ditanya atau cukup keterangan Ahlinya?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: KURNIAWAN ADI NUGROHO Cukup, Yang Mulia.

37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup. Baik, ya. Pemerintah juga, ya? Cukup, ya? Dari meja Hakim, cukup. Lalu, kepada Pemohon 63 dan 73, apa masih akan mengajukan ahli atau saksi, enggak? Cukup? Yang … eh … apa namanya … 73 juga cukup?

38.

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: BOYAMIN Cukup, Yang Mulia. Tapi kalau mungkin boleh diperkenankan, ke Pihak Terkait berkaitan dengan tadi yang disampaikan, boleh enggak, mohon izinkan berkaitan dengan tahun 2012, anggaran itu tidak diberikan karena alasannya ada surat dari raja. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan gugatan keperdataan di Pengadilan Semarang yang kemarin jadi bukti P-20.

39.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi itu kasus tersendirilah. Nanti, Saudara simpulkan saja. Itu Boyamin yang disebut di sini tadi, Saudara itu, ya?

12

40.

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: BOYAMIN Siap, Yang Mulia.

41.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh, soalnya kadang pakai songkok, hari ini pakai belangkon, kan begitu? Besok pakai apa, kan kita agak kagok-kagok terus melihatnya. Baiklah karena semua pihak Pemohon dan Pemerintah juga, akan mengajukan ahli atau saksi? Cukup? Cukup. Oleh karena itu, sidang dalam perkara dua permohonan ini, 63 dan 73 ini, kita anggap selesai. Dan untuk itu, diberi kesempatan kepada Pemohon, baik Pemohon 63, 73, kemudian juga Pemerintah, DPR tidak hadir, untuk menyampaikan kesimpulan, paling lambat hari Rabu, tanggal 18 September 2013, saya ulangi, hari Rabu, tanggal 18 September 2013, pukul 14.00 WIB, jadi kesimpulannya bisa diserahkan kepada Kepaniteraan. Selanjutnya, nanti para pihak menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan ya.

42.

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: BOYAMIN Mohon maaf, Yang Mulia, kemarin kami diminta Bu Farida untuk mencari dokumen kaitannya dengan Lange Verklaring dan Korte Verklaring yang sampai saat ini baru terjemahan. Kami masih mengupayakan ke Yogya. Apakah itu juga boleh disampaikan sebelum (…)

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bersama dengan kesimpulan, boleh.

44.

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: BOYAMIN Karena menurut kami juga penting itu karena setelah Lange Verklaring (Perjanjian Panjang), terus Perjanjian Pendek, terus kemudian ada Perjanjian Giyanti. Jadi, kami boleh nanti kesimpulan awal, zaman Belanda saja kami diakui dan diberi anggaran segala macam, apa lagi Zaman Republik oleh bangsa sendiri. Kira-kira gambaran kami begitu, Yang Mulia. Mohon maaf, barangkali kami memang anggota lembaga hukum dan abdi dalem, jadi sekarang memang harus pakai belangkon, Yang Mulia. Terima kasih.

13

45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Begitu, ya. Asal besok nanti belangkonnya lain lagi, sudah jadi raja, kan? Sama abdi dalem, beda belangkonnya. Baiklah. Jadi, nanti kalau ada itu di … apa namanya … disampaikan bersamaan dengan kesimpulan saja, ya.

46.

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013: BOYAMIN Siap, Yang Mulia.

47.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB Jakarta, 11 September 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14