MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 32/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 24/PUU-XII/2014 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN
JAKARTA KAMIS, 3 APRIL 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 32/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 24/PUU-XII/2014 PERIHAL 1. Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 28 ayat (3), ayat (4) Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian [Pasal 7 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 34 ayat (3b) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 291, Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON 1. 2. 3. 4.
Ramdansyah (Perkara 31/PUU-XI/2013) Jaka Irwanta, Siti Rohmah, Freddy Gurning, Yana Peradiana (Perkara 32/PUU-XI/2013) Basuki Agus Suparno, Hendro Muhaimin, Hastangka (Perkara 100/PUU-XI/2013) PT Indikator Politik Indonesia dan PT Saiful Mujani (Perkara 24/PUU-XII/2014)
ACARA Pengucapan Putusan Kamis, 3 April 2014, Pukul 14.34 – 15.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Hamdan Zoelva Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar Anwar Usman Muhammad Alim Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams Aswanto
Rizki Amalia Achmad Edi Subiyanto Fadzlun Budi SN
(Ketua) (Anggota) (Anngota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013: 1. Ramdansyah B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 1. Harry 2. Abdul Rosyid C. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XI/2013: 1. Jaka Irwanta D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XI/2013: 1. 2. 3. 4.
Moh. Arif Setiawan Nurjihad Syafrizal Dwi Hastuti
5. Yanu 6. Yodie 7. Rieke
E. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013: 1. Diasma Sandi Swandaru F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013: 1. TM Luthfi Yazid 2. Agus Slamet Hidayat 3. Purnawan G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014: 1. 2. 3. 4.
Andi Syafrani Rivaldi Yupen Hadi Muhammad Ali Fernandez
H. DPR: 1. Ma’ruf Cahyono 2. Agus Trimarawulan
ii
I. Pemerintah: 1. Purwadi 2. Bob Arfan 3. Isa Rachmalawata 4. Dewi Sri 5. Handy Trinova 6. Adimas Arya 7. Togar Sinaga 8. Titis Adji 9. Cecil Harianto 10. Yusman 11. Irfan
(Kemenkeu) (Kemenkeu) (Kemenkeu) (Bankum) (Bankum) (Bankum) (OJK) (OJK) (OJK) (OJK) (OJK)
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB
1.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 31, 32, Nomor 100/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 31 hadir?
2.
PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XI/2013: RAMDANSYAH Hadir, Yang Mulia.
3.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir, ya. Nomor 32? Hadir. Pemohon Nomor 100? Hadir. Pemohon Nomor 24 tahun 2014?
4.
KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 24/PUU-XII/2014: SYAFRANI
ANDI
Hadir, Yang Mulia. 5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Dari Pemerintah? Hadir. Dari DPR? Hadir. Baik, kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 31. PUTUSAN Nomor 31/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Ramdansyah, S.S., S.Sos.,S.H., MKM. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1968 Pekerjaan : Wiraswasta 1
Alamat
: Jalan Muncang Nomor 2a/k RT.01/13, Lagoa Koja, Jakarta Utara, 14270 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; [1.3] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 6.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli/saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan DKPP, dan keterangan Bawaslu, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon adalah apakah Putusan DKPP mengenai pemberhentian anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan UUD 1945? [3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; b. Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: 2
“... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ...”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu; [3.18] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, 3
dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan UndangUndang. Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan: (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undangundang. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan khusus’ antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”. Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf [3.18.1] Putusan Nomor 115/PHPU.DXII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”; [3.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 menyatakan, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan 4
adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU 15/2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPS, Pasal 48 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota PPLN, Pasal 46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden jika terkait dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011]. Menurut Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat 5
dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Bahwa UU 15/2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang 6
dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP; [3.21] Menimbang bahwa oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”, Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa “DKPP menetapkan putusan”, Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa “Putusan DKPP”, Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa “wajib melaksanakan putusan DKPP”, dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “Pengambilan putusan” UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum; [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 7.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang7
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; 1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.52 WIB, oleh sembilan Hakim 8
Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya Putusan Nomor 32. PUTUSAN Nomor 32/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Jaka Irwanta, S.E. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 23 Maret 1965 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Sawit Nomor 32, Kusumanegara, Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Siti Rohmah Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 9 Januari 1980 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Babadan, RT/RW 002/009, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Freddy Gurning Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 2 Januari 1961 Pekerjaan : Karyawan BUMN Alamat : Jalan Mustika I Nomor 31, Ciwastra, Bandung Sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Yana Permadiana Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Mei 1975 Pekerjaan : Pegawai Swasta Alamat : Jalan Mustika Raya Nomor 3/36, RT 07 RW 06, Mekar Jaya, Bandung Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV; 9
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013 memberi kuasa kepada Dr. Mohammad Arif Setiawan, S.H., M.H., Zairin Harahap, S.H., M.Si., dan Nurjihad, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Melati Kulon 28 Baciro, Yogyakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait AJB Bumiputera 1912; Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 8.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon bahwa UU 2/1992 sudah berlaku selama 21 (dua puluh satu) tahun, namun Undang-Undang sebagaimana diamatkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 belum diundangkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (non equality before the law) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 10
Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan dua orang ahli, yaitu Revrisond Baswir dan Kasir Iskandar serta seorang saksi bernama Suparwanto yang keterangannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara; Atas permohonan a quo, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa ketiadaan UndangUndang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 tidak berarti menimbulkan ketidakpastian hukum akan berlangsungnya usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama, karena justru dengan adanya Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 tersebut, usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama memiliki kepastian dan landasan hukum untuk beraktivitas sebagai badan usaha. Hadirnya Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 juga merupakan bentuk pengakuan Pemerintah bahwasannya usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama ada dan melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia. Bahwa belum diaturnya tentang bentuk usaha bersama (mutual) usaha perasuransian dalam sebuah Undang-Undang tidak dapat dimaknai secara serta merta sebagai bentuk diskriminasi. Terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Otoritas Jasa Keuangan, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, dalam hal perusahaan asuransi dan reasuransi mengalami risiko kerugian sehingga tidak mampu memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan maka cara yang paling tuntas untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah modal, tanpa dengan menimbulkan kewajiban baru bagi perusahaan. Pada perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas, penambahan modal sangat mungkin dilakukan baik oleh pemegang saham lama maupun oleh pemegang saham baru. Sedangkan pada perusahaan asuransi yang berbentuk mutual, penambahan modal sangat sulit dilakukan. Cara lain yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan perusahaan yang berbentuk usaha bersama adalah dengan memotong manfaat (benefit) yang menjadi hak pemegang polis, tetapi dalam praktik hal ini sangat sulit dilaksanakan. Atas permohonan a quo, Pihak Terkait, AJB Bumiputera 1912, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, ketidakpastian 11
hukum atau kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi usaha bersama karena ketiadaan UndangUndang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama, antara lain, belum adanya pengakuan hukum dari masyarakat, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang adalah produk hukum atas dasar persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. [3.10.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah perlu terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Menurut Mahkamah, kedua ketentuan tersebut menentukan filosofi dan norma yang menjadi dasar penyusunan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 termasuk pasal yang tidak diubah dalam perubahan UUD 1945 sehingga penting untuk mengutip terlebih dahulu Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memahami makna sesungguhnya dari pasal tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Filosofi perekonomian Indonesia haruslah disusun berdasarkan usaha bersama atau gotong royong, yang didalamnya terdapat paradigma bahwa seorang warga negara adalah bagian 12
dari keluarga besar seluruh bangsa Indonesia. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan kembali mengenai perekonomian nasional Indonesia yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan; Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai dan pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguhsungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Investasi dapat dihimpun melalui, antara lain, lembaga perbankan dan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu usaha jasa keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 2/1992, usaha perasuransian dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO), koperasi, atau usaha bersama (mutual). Kesemuanya itu agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya maka setiap bentuk usaha perasuransian memerlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang; [3.10.3] Menimbang bahwa dalam sejarah perasuransian di Indonesia, salah satu jasa usaha perasuransian adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan usaha asuransi jiwa nasional yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi bangsa. Selain itu, kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, di lain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian. Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan 13
sektor kegiatan lainnya. Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera1912 sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan prinsip dan asas kebersamaan atau usaha bersama (mutual); [3.10.4] Menimbang bahwa usaha bersama (mutual) sangat berbeda dengan perusahaan perseoran. Perusahaan perseoran merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha berdasar pada akumulasi modal dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan usaha bersama (mutual) merupakan persekutuan orang, yaitu kebersamaan para anggotanya dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Menurut Mahkamah, badan usaha bersama (mutual) telah sesuai dengan bentuk usaha yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip usaha bersama (mutual), karena bentuk usaha bersama (mutual) mempunyai peran dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran bersama para anggotanya atau masyarakat. Hal tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan perusahaan perseroan yang lebih mengutamakan akumulasi modal dari para pemegang saham dan keuntungannya pun merupakan keuntungan individu pemegang saham; [3.10.5] Menimbang bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk usaha bersama (mutual) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang hingga sekarang belum dibentuk dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penyelenggara asuransi yang berdasarkan usaha bersama (mutual) seperti AJB Bumiputera yang berdiri sejak tahun 1912 dengan anggota sebagai pemegang polis yang berjumlah jutaan orang. Begitu juga bagi para anggota pemegang polis tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pada sisi lain, penyelenggara asuransi yang berdasarkan perusahaan perseroan dan koperasi telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang yang mengatur khusus untuk itu, sehingga dalam hal ini telah terjadi perlakukan yang tidak sama oleh negara, padahal penyelenggara asuransi berdasarkan usaha bersama (mutual) adalah bentuk usaha yang sesuai dengan 14
amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 tidak menentukan secara pasti sampai kapan Undang-Undang mengenai usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) dibentuk, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku usaha asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menghindari berlarut-larutnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan tersebut, Mahkamah harus memastikan batas waktu yang cukup dan adil bagi pembentukan Undang-Undang dimaksud; [3.10.6] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah memberikan putusan terhadap Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang paling lambat satu tahun terhitung sejak Putusan a quo dikabulkan”. Menurut Mahkamah, tenggang waktu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon tidaklah cukup dan tidak adil bagi pembentuk Undang-Undang untuk menyelesaikan pembentukan Undang-Undang dalam waktu tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan sendiri secara objektif dengan memperhatikan proses pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta jalannya usaha asuransi yang bersifat mutual maka waktu dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan Undang-Undang dimaksud. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. 15
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”; 1.2. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan 16
April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya Putusan Nomor 100. PUTUSAN Nomor 100/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Basuki Agus Suparno Jabatan : Dosen Alamat : Kauman, Masaran, Sragen Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama Jabatan Alamat
: Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A : Dosen/Peneliti : Dusun Serut RT.002, RW.010, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II;
3. Nama Jabatan Alamat
: Hastangka, S.Fil : Dosen tidak tetap STIKES A. YANI : Klajuran RT.03.RW.07, Sidokarto, Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama Jabatan Alamat
: Diasma Sandi Swandaru, S.Sos : Mahasiswa S2 UGM/Peneliti : Mejing Kidul RT.03/RW.08 Ambarketawang Gamping Sleman, Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV;
5. Nama Jabatan
: Esti Susilarti : Wartawan 17
Alamat
: Jalan Bandeng VII/02 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Susilastuti Dwi Nugraha Jati Jabatan : Karyawan Swasta Alamat : Keparakan Lor Mg 1/898 Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Teguh Miyatno Jabatan : Karyawan Swasta Alamat : Kernen RT 02/RW 05 Bowan Delanggu, Klaten Sebagai ----------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama Jabatan Alamat
: Pujono Elly Bayu Efendi : Wiraswasta : Kuwung Sari RT 04 RW 20 Sragen Kulon, Sragen Sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VIII;
9. Nama : Didik Nur Kiswanto Jabatan : Wiraswasta Alamat : Sumbirejo, Plupuh, Sragen Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IX; 10. Nama Jabatan Alamat
: Agustian Siburian : Wiraswasta : Jalan Tajem Baru RT.11, RW.30 Nomor 5 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon X;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2013 memberi kuasa kepada TM. Lutfi Yazid, S.H.,LLM., Agus Slamet Hidayat, S.H., Jesi Aryanto, S.H., MH., Asep Kusnali, SH., Genta Yaumal Quds, SH., Drs. Hudono, SH., dan Iim Abdul Halim, SH., para Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Jakarta International Law Office beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 9, Ruang 911, JaIan Jenderal Gatot Subroto, Kav.32-34, Jakarta Selatan, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 18
Membaca dan mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 10.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan dalam permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Menimbang bahwa maksud UU 2/2011 adalah untuk memberikan landasan hukum kaidah demokrasi, yaitu menjunjung tinggi hukum, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan nondiskriminatif dalam NKRI. Partai politik (Parpol) adalah sarana partisipasi politik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945 diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran parpol [vide konsiderans huruf a UU 2/2011]. Dalam rangka penguatan fungsi dan peran Parpol tersebut maka di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), yang memerintahkan supaya bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada Parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, yang antara lain, kegiatannya berupa pendalaman mengenai empat pilar sebagaimana diuraikan di muka [Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011]; [3.12.2] Menimbang bahwa dari perspektif materi pendidikan politik an sich sesungguhnya ketentuan tersebut tidak ada persoalan konstitusionalitasnya, sebab keempat materi pendidikan politik tersebut merupakan materi yang penting dan mendasar untuk diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa pada umumnya dan anggota parpol pada khususnya. Parpol sebagai sarana pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara wajar dan bahkan harus menjadikan keempat substansi tersebut 19
sebagai materi pendidikan politik. Permasalahan konstitusional muncul oleh karena materi muatan pasal a quo tidak hanya berupa materi pendidikan politik semata, melainkan memberikan pengertian juga bahwa keempat materi pendidikan politik dimaksud dalam pasal a quo didudukkan dalam posisi yang sama dan sederajat, yakni sebagai pilar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal terakhir inilah yang sesungguhnya merupakan argumentasi penting dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal dalam UndangUndang a quo, sehingga menurut para Pemohon Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat; [3.12.3] Menimbang, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas tersebut terjadi karena di dalam pasal a quo terdapat frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu ...”. Dengan adanya frasa tersebut maka Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang menjadi materi pendidikan politik tersebut masing-masing diposisikan sebagai pilar yang masingmasing memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Frasa yang terdiri atas beberapa kata tersebut yang paling substansial dalam memberikan pengertian yang belakangan ini adalah dua kata pertama, yaitu “empat pilar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” memiliki tiga arti, yaitu, Pertama, tiang penguat; Kedua, dasar (yang pokok); induk; dan Ketiga, Kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dari ketiga arti tersebut, dua yang pertama merupakan arti yang bersifat umum dan satu yang terakhir merupakan arti yang bersifat khusus, yaitu untuk konstruksi kapal. Berdasarkan arti yang pertama, frasa empat pilar berarti empat tiang penguat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan arti yang kedua, frasa empat pilar berarti empat dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, terkait dengan keempat materi pendidikan politik tersebut berarti mendudukkan keempatnya sama dan sederajat sebagai tiang penguat, dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Hal demikian, menurut Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab, keempat materi pendidikan politik tersebut sebenarnya seluruhnya telah tercakup dalam UUD 1945 yaitu Pancasila sebagai suatu istilah atau nama, meski di 20
dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun manakala merujuk pada isi yang terkandung di dalamnya Pancasila adalah dasar negara [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]; UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”]; Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyatakan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”; dan NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”; [3.12.4] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara konstitusional 21
Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia sebagaimana diuraikan di muka. Atas dasar Pancasila dan fungsi Pemerintahan Negara Indonesia yang demikian itu maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut Mahkamah, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada keempat pilar tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya yang penting, antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan pendidikan politik, partai politik harus juga melakukan pendidikan politik terhadap berbagai aspek penting dalam berbangsa dan bernegara tersebut. Menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis, dan aksiologis sebagaimana diuraikan di atas. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 beralasan menurut hukum. 11.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 22
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 1.1. Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, 23
Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dan seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). 12.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: [6.1] Dalam rangka penguatan fungsi dan peran partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3a) UU Partai Politik, partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD diberikan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD dan diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a, pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskursus mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ataukah sebagai pilar negara telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai forum akademis sejak istilah empat pilar dipopulerkan. Secara teoretis, pemahaman yang menganggap Pancasila sebagai pilar adalah kurang tepat. Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan,”...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 24
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 semakin memperjelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran. Oleh karenanya Pancasila merupakan ruh dan spirit yang menjiwai UUD 1945 dan seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai simpul pemersatu berbagai polarisasi paham perseorangan dan paham golongan mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dan kental akan ikatan primordialisme. Tepatlah dikatakan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang bermartabat. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan falsafah negara (philosofische grondslag), sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila merupakan pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental (staatsfundamentalnorm). Pancasila juga dikenal sebagai cita hukum (rechtsside) yang memberikan arah dan panduan bagi politik hukum nasional. Selain itu, Pancasila disebut juga sebagai politik hukum ideal yang bersifat permanen. Sedangkan pasal-pasal dalam UUD merupakan politik hukum dasar yang bersifat semi-permanen. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Oleh karena Pancasila merupakan inti dari sebuah sertifikat (certificate of birth) bangsa kita yang lahir pada 1945 maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa kita. Hal ini lah yang melatarbelakangi mengapa ketika terjadi perubahan UUD 1945 pada kurun waktu 1999 – 2002, para pengubah Undang-Undang Dasar terlebih dahulu menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena di dalamnya memuat Pancasila. [6.2] Secara teoretis normatif dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara, falsafah negara, pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan cita hukum sehingga 25
istilah “empat pilar” yang memasukan Pancasila sebagai salah satu pilar selain UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kurang tepat dan tidak memiliki pijakan yuridis konstitusional. Namun pada tataran praksis, istilah “empat pilar” ini merupakan metode yang digunakan untuk memudahkan penyebutan dalam sosialisasi nilai-nilai pokok dan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah “empat pilar” yang memasukan Pancasila sebagai salah satu pilar, tidak dapat dimaknai bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sama dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya masing-masing pilar memiliki kedudukan yang beragam sesuai dengan karakter dan fungsinya masing-masing, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara termuat jelas dalam pembukaan UUD 1945, sehingga penyebutan istilah “pilar” terhadap pancasila bertentangan dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu menurut saya, Mahkamah perlu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan memberikan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Dengan demikian, frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan istilah pilar merupakan istilah dalam rangka sosialisasi empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah suatu UndangUndang melanggar prinsip hak asasi manusia, apakah Undang-Undang bersifat diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi persoalan 26
konstitusionalitas norma merupakan landasan utama bagi Mahkamah dalam melakukan uji materi suatu Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar. Dalam kasus a quo, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi; “Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“ Terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya sangat menghargai dan menghormati kesungguhan para Pemohon yang memiliki rasa kecintaan dan kebanggaan kepada Pancasila sehingga para Pemohon mengajukan pengujian UndangUndang a quo ke Mahkamah karena para Pemohon menolak Pancasila disejajarkan dengan pilar-pilar yang lain, agar Pancasila tidak mengalami degradasi. Merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah filosofi bangsa, ideologi dan dasar negara, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, pikiran yang sedalam-dalamnya, hukum dasar, norma dasar, dan sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sehingga Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama memberikan gambaran kepada bangsa Indonesia dan masyarakat dunia betapa para pendiri bangsa Indonesia sangat memahami dan menghormati hak asasi manusia yang di dalamnya mencakup hak segala bangsa untuk merdeka karena penjajahan dalam bentuk apapun merupakan keingkaran terhadap fitrah suci kelahiran manusia ke muka bumi ini, sehingga para pendiri bangsa Indonesia tegas mengatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Demikian pula dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menggambarkan betapa kemerdekaan tersebut harus direbut dengan perjuangan dalam suatu pergerakan sehingga dengan penuh kebahagiaan telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ditegaskan pula bahwa ternyata perjuangan dalam pergerakan kemerdekaan tersebut tidaklah semata-mata hasil perjuangan manusia belaka, sebagai manusia yang beragama meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan kemerdekaan tersebut tidak bisa dilepaskan sama sekali atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa karena kemerdekaan yang diperjuangkan tersebut didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas sehingga secara tegas bangsa 27
Indonesia menyatakan kemerdekannya. Bahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 para pendiri bangsa memiliki komitmen bahwa dengan telah diraihnya kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu pemerintahan dengan tujuan yang mulia yakni yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sangat patut kita syukuri, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah dengan kokoh meletakkan dasar-dasar didirikannya negara Indonesia dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang mencerminkan isi dari pasal-pasal UUD 1945 yang keseluruhannya harus dipahami oleh masyarakat Indonesia antara lain dengan cara melakukan sosialisasi. Baik semua hal dalam pembukaan maupun yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 bisa saja dikualifikasi dengan pilar lainnya seperti pilar-pilar dalam atribut negara, seperti bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, yang memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan MPR yang diwakili oleh Lukman Hakim Saifuddin yang menyatakan bahwa MPR telah mengundang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang salah ketika mengatakan Pancasila itu sebagai pilar bangsa. Tentu ketika mengatakan Pancasila sebagai pilar bangsa, bukanlah pilar dalam makna tiang atau tonggak penyangga dalam konteks Pancasila sebagai pilar, tapi tentu pilar dalam maknanya sebagai dasar atau pilar sebagai maknanya adalah sesuatu yang pokok atau sesuatu yang menjadi induk dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa istilah empat pilar bukanlah bermaksud menafikan atau menegasikan pilar-pilar bangsa yang lain. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara halaman 6 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012 menyatakan antara lain: “Keempat konsepsi pokok itu disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok atau induk. Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliiki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada diatas tiga pilar yang lain. Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari empat pilar, semata mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 28
Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan”. Bahwa pemahaman mengenai empat pilar itu mensetarakan atau mensejajarkan, mensederajatkan antara satu pilar dengan pilar yang lain, pandangan tersebut tidaklah tepat. Pancasila tidaklah bisa disamaratakan atau disetarakan, atau disejajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika misalnya, atau dengan NKRI, atau dengan Undang-Undang Dasar sekalipun. Di samping mengenai hal tersebut di atas, persoalan yang sangat serius adalah mengenai integrasi bangsa. Sebagai bangsa yang plural, majemuk, dan heterogen, saat ini Indonesia mengalami tantangan yang serius di tengah-tengah era globalisasi yang tidak hanya terkait dengan integrasi kewilayahan teritorial. Bertolak dari realitas tersebut, MPR periode 2009-2014 memandang tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang harus disosialisasikan di tengahtengah masyarakat, namun juga Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih memudahkan sosialisasinya, maka MPR mengambil inisiatif untuk mengelompokan empat hal besar sebagai acuan mendasar dan sifatnya pokok, menjadi induk yang memiliki fungsi untuk merajut, merangkai, sekaligus menjalin keragaman yang sangat luar biasa dari berbagai sisinya. Empat hal tersebut perlu untuk kemudian menjadi ingatan kolektif bangsa ini, untuk harapannya terjadi proses internalisasi dan pada akhirnya itu bisa mengejawantah dan terwujud dalam implementasi. Bahwa perlu untuk mendapatkan sebuah kosa kata, istilah, yang memudahkan apa yang dimaksud dengan empat hal yang penting itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para Pemohon pada dasarnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma suatu Undang-Undang melainkan implementasi nilai yaitu praktik yang terjadi dalam proses sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara, maka seharusnya permohonan ini tidak dapat diterima. 14.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Selanjutnya Putusan Nomor 24. PUTUSAN Nomor 24/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 29
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama Alamat
: PT Indikator Politik Indonesia : Jalan Cikini V, Nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Burhanuddin, warga negara Indonesia, lahir di Rembang, 15 Desember 1977, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Pendirian Persero, Nomor 17 tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, S.H.) sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: PT Saiful Mujani [Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)] Alamat : Jalan Wahid Hasyim, Nomor 194, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 04 Juli 1982, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2012 di hadapan Notaris Lilly Fitriyani, S.H.) sebagai -------------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama Alamat
: PT Pedoman Global Utama : Wisma Kodel Lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Fadjroel Rachman, warga negara Indonesia, lahir di Banjarmasin, 17 Januari 1964, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 1 Juni 2011 di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H.); sebagai ------------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama Alamat
: PT Indonesian Consultant Mandiri : Jalan Cipaku II, Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta, 12170, dalam hal ini diwakili oleh Yunarto Wijaya, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 27 Juni 1981, jabatan Direktur Eksekutif; sebagai ------------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama Alamat
: Yayasan Populi Indonesia : Cipinang Asen Jalan Jengki Nomor 1, RT 02/RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, 30
Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Usep Saepul Ahyar, warga negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 15 Februari 1975, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 06 Juni 2012 di hadapan Notaris Emmy Halim, SH., M.Kn); sebagai -------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Februari 2014 dan 4 Maret 2014 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., dan Muhammad Ali Fernandez, S.HI., Para Advokat dan Konsultan Hukum ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon
]
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 15.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undangundang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti surat/tulisan yang 31
diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut; [3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pdana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara 32
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; dan Pasal 307 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu; Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.10.2] Bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut, antara lain, mempertimbangkan: ”Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu; .... menurut Mahkamah... Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.... Kedua, sejauh menyangkut hasil 33
penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi... Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui... Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945; Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan UndangUndang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei; Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), 34
yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’; Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan.
[3.10.3] Bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;
atas,
35
16.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; KETUK PALU 1X 36
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Para Pemohon, Pemerintah, DPR, dengan demikian seluruh putusan sudah diucapkan dan dapat mengambil salinan putusan setelah sidang pengucapan putusan ini ditutup. Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB Jakarta, 3 Maret 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
37