2013

SURAT KETETAPAN No. 008/TAP SI/MPM KM IPB/XI/2013 Tentang PERUBAHAN TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERIODE 2012/2013 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2012/2013 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011. 2. TAP MPM KM IPB Nomor: 001/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata Kerja MPM KM IPB. Menimbang : 1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 2. Perlu ditetapkannya Perubahan Tata Cara Persidangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai pedoman teknis pelaksanaan persidangan agar sidang berjalan dengan tertib sesuai dengan kondisi yang lebih relevan. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Draft Perubahan Tata Cara Persidangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada Hearing tertanggal 24 November 2013. 2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Draft Perubahan Tata Cara Persidangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tertanggal 28 November 2013. Memutuskan : MENETAPKAN PERUBAHAN TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERIODE 2012/2013 Sebagaimana Terlampir Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2012/2013 Darmaga, 28 November 2013 Pukul 22.31 WIB Pimpinan Sidang TTD Muh. Dimas Arifin NIM. G24090009

Lampiran

PERUBAHAN TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Sidang adalah forum tertinggi pengambilan keputusan. Pasal 2 Agenda sidang dapat berupa: (1) Sidang komisi, yaitu sidang yang membahas rancangan keputusan dan ketetapan. (2) Sidang pleno, yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan. BAB II PERANGKAT PERSIDANGAN Pasal 3 Perangkat Sidang sekurang-kurangnya terdiri dari: (1) Peserta Sidang (2) Presidium Sidang (3) Palu Sidang (4) Materi persidangan Pasal 4 Peserta Sidang (1) Peserta Sidang adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang merupakan anggota KM IPB. (2) Peserta penuh adalah anggota MPM KM IPB. (3) Peserta peninjau adalah peserta selain anggota MPM KM IPB . (4) Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara. (5) Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara. (6) Hak dan kewajiban lain serta sanksi peserta sidang di atur dalam Tata Tertib Sidang yang diputuskan saat persidangan. Pasal 5 Presidium (1) Presidium terdiri dari Presidium I, Presidium II, dan Presidium III (2) Presidium I adalah Sekretaris Jenderal MPM KM IPB. (3) Jika Sekretaris Jenderal MPM KM IPB berhalangan hadir maka Presidium I digantikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal I MPM KM IPB . (4) Presidium II dan III berasal dari peserta penuh. (5) Presidium II dan III dipilih atas usulan dan pesetujuan peserta penuh. Pasal 6 Hak dan Kewajiban Presidium Sidang

(1) Presidium I adalah pemimpin sidang. (2) Pemimpin sidang mempunyai hak penuh untuk mengatur sidang agar berjalan lancar sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan. (3) Pemimpin sidang wajib menjaga agar sidang tetap dalam suasana kebersamaan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (4) Pemimpin sidang berusaha mempertahankan pendapat, mendudukkan persoalan, menyimpulkan dan meluruskan pembicaraan sesuai dengan agenda sidang. (5) Presidium II dan III berperan membantu Presidium I dalam memberi pertimbangan dan mengatur jalannya persidangan. (6) Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak peserta dan hanya boleh memutuskan sesuatu atas persetujuan peserta penuh. Pasal 7 Palu Sidang (1) Demi kelancaran maka diperlukan palu sidang yang telah disepakati oleh peserta penuh baik bentuk maupun wujudnya. (2) Aturan ketukan palu sidang dalam persidangan MPM KM IPB sebagai berikut: a. 1 x : mengukuhkan kesepakatan. b. 2x : menetapkan keputusan, pertukaran pimpinan sidang, penundaan sidang, pencabutan penundaan sidang. c. 3 x : membuka dan menutup sidang. d. Berkali-kali : untuk menenangkan peserta sidang atau meminta peserta memperhatikan jalannya sidang. Pasal 8 Materi Persidangan (1) Materi persidangan di siapkan sebelum persidangan (2) Materi Persidangan yang telah disiapkan disepakati oleh peserta penuh dan disesuaikan dengan agenda Sidang. BAB III MEKANISME PERSIDANGAN Pasal 9 Kuorum Sidang (1) Sidang dianggap kuorum jika dihadiri 1/2 n + 1 dari jumlah peserta penuh. (2) Skorsing selama 2 x 5 menit untuk menunggu kuorum, setelah itu sidang dianggap sah. Pasal 10 Mekanisme Pengambilan Keputusan (1) Pengambilan keputusan sidang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya dilakukan lobby dan sidang di skors selama waktu yang ditentukan kemudian. (3) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai setelah melalui mekanisme lobby maka keputusan diambil melalui voting. Pasal 11 Mekanisme PK/Peninjauan Kembali

(1) Pengajuan PK/Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh peserta sidang. (2) PK/Peninjauan Kembali dapat dilakukan jika disetujui oleh sekurang-kurang 2/3 dari peserta penuh yang hadir. BAB IV ISTILAH DALAM SIDANG Pasal 12 (1) Skorsing adalah memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu seperti istirahat, lobby, penundaan sidang. (2) PK/Peninjauan kembali adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan/ putusan yang telah dikukuhkan. (3) Interupsi adalah memotong/menyela pembicaraan dikarenakan ada hal-hal yang sangat penting untuk diungkapkan. (4) Jenis-jenis interupsi sebagai berikut : a. Point of clarification adalah interupsi untuk menjernihkan/meluruskan permasalahan atau isi pembahasan. b. Point of view adalah interupsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan, saran. c. Point of order adalah interupsi yang digunakan untuk meminta pemimpin sidang meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks, atau sidang dianggap janggal. d. Point of solution adalah interupsi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas. e. Point of information adalah interupsi untuk memberikan informasi, baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgen untuk diinformasikan. f. Point of privilege (rehabilitation) adalah interupsi yang berfungsi untuk membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang/kelompok karena dipandang pembicaraan tersebut menyimpang dari etika atau menyinggung perasaan. (5) Lobby adalah mekanisme komunikasi antar pihak yang berbeda pendapat untuk saling berargumen dan mengambil pendapat. (6) Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari peserta penuh. BAB V ALUR PERSIDANGAN Pasal 13 Alur Persidangan MPM KM sebagai berikut : (a) Pembukaan Sidang oleh Presidium I; (b) Pemilihan dan Penetapan Presidium II dan III; (c) Pembahasan dan penetapan Tata Tertib Sidang; (d) Pembahasan dan penetapan Agenda Sidang; (e) Pembahasan materi sidang; (f) Pengambilan keputusan dan penetapan keputusan sidang; (g) Penutupan Sidang oleh Presidium I. BAB VI PENUTUP Pasal 15 (1) Segala ketentuan lain yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diputuskan kemudian. (2) Ketetapan ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan persidangan.

21.07 Nama Ludyah E Ariyanto G Diki E

Petanyaan/Pernyataan/Sikap Peniadaan Pasal 14, Pasal 14 tidak perlu, sudah sangat jelas pada Bab III Mekanisme Persidangan. MPM KM IPB sebagai Lembaga Tertinggi LK KM IPB sudah cukup ... Sudah ada satu usulan terkait Bab VI, yakni peniadaan Bab VI. Adanya kekurangpercayaan terhadap teman-teman perwakilan mahasiswa. Pasal 14 (1) :

Amandemen Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dirumuskan dan rumusannya disahkan melalui mekanisme Sidang Istimewa. Pasal 14 (2): Tidak Perlu. Yucha MPM

Usaid D

Fahmi C

Ibnu MPM

Masukan: Bagaimana caranya agar pembahasan draft amandemen dapat dilakukan bersama-sama, semua dapat berpendapat. Saran: Melakukan mekanisme hearing yang bersifat wajib bagi seluruh LK yang menghasilkan kesepakatan bersama seluruh LK KM IPB seperti halnya yang terjadi pada Lokakarya Kemahasiswaan. Ada permintaan hearing. Apapun nama forumnya tidak masalah, hasil forum harapannya dapat disepakati oleh seluruh LK KM IPB yang kemudian dijadikan usulan draft Amandemen oleh LK KM IPB yang akan diserahkan pada persidangan, Usulan draft diserahkan pada persidangan Mengakomodir kepentingan mahasiswa: sepakat. Tapi bukan kepentingan LK. Hearing bersifat wajib tidak masalah. Hearing besar. MPM tidak akan membuat draft tersebut terbuang tercuma. Yakin. OPSI: 1.Pasal 14 tetap 2.Pasal 14 dihapuskan, digantikan dengan hearing wajib (yang tidak dicantumkan dlm aturan ini) 3.Pasal 14 ayat 1 (dirumuskan melalui SI juga), ayat 2 dihapuskan OPSI: 2.Pasal 14 dihapuskan, digantikan dengan hearing wajib (yang tidak dicantumkan dlm aturan ini)

Ibnu MPM Diki E

Usaid D Sepri C

3.Pasal 14 ayat 1 (dirumuskan melalui SI juga), ayat 2 dihapuskan (1) (2) dihapuskan Hearing wajib merupakan tahapan untuk merumuskan juga, masuk pada tahapan perumusan. Jika mekanisme hearing dilakukan, adakan landasan kekuatan hukumnya mengingat tidak ada aturan khusus yang mengaturnya? Dalam setiap pengambilan keputusan dilaksanakan hearing, pembahasan pada sidang, dan mengundang seluruh pihak terkait. Forum seluruh ketua LK, sah di mana dibubuhkan cap setiap LK KM IPB. Hearing Tidak kuat. Posisi forum tersebut tidak lebih kuat dari hearing. Saran konkrit: hearing wajib agar representatif.

Usaid D Fahmi C Diki E

Semua orang berhak hadir di forum tersebut. Akan ada cap seluruh LK pada hasil forum tersebut. Hearing cukup kuat. Ada notulensi, video, dokumentasi,... SAH Kekuatan hukum secara aturan? OPSI: 2.Pasal 14 dihapuskan, digantikan dengan hearing wajib (yang tidak dicantumkan dlm aturan ini), mengadopsi mekanisme lokakarya, draft tersebut akan dibawa ke SI. Keterwakilan dapat diakomodir pada mekanisme hearing, keterlibatan dapat ...

Ibnu MPM Usaid D Sepri C Usaid D

Sepri C Usaid D Lukman karate

Usaid D

Sepri C Ibnu MPM

3.Pasal 14 ayat 1 (dirumuskan melalui SI juga), ayat 2 dihapuskan (1) Perumusan dan pegesahan di SI. (2) dihapuskan Opsi 2, perumusan melalui mekaisme yang ada aturannya yakni SI, sudah ada dasar hukum yang jelas. Posisi akan lebih kuat pada OPSI 2. Yang akan dibawa oleh MUSKEMA ialah kedaulatan tertinggi mahasiswa... Hearing  untuk membahas mekanisme Muskema... ... Forum ... Bukan sebatas hearing. Hearing  draft akan tetap ditetapkan oleh MPM KM, hanya penjaringan aspirasi. Ketua LK dilibatkan, dapat rapat anggota terkait apa yang ingin di bawa... Setiap hearing tetap, tidak serta merta hasil hearing dianulir, Datang hearing, datang Sidang. Cenderung untuk opsi 1 awal. Opsi 1 awal sudah sepakat untuk dihapuskan. Opsi ke-2 penyempurna dari opsi 1 dan 3. Proses hearing wajib ... ... Cederung opsi 2 Maksimalkan hearing! Pendapat tetap ada perwakilan ketua LK, apapun namanya yang terpenting ada peserta penuh dan peserta peninjau. Semua mahasiswa berhak hadir. Semua mahasiswa berhak berbicara. Ada pengaturan khusus terkait hak suara. Mekanisme pengesahan UUD Pengubahan dan penetapan di SI. Mekanisme pengesahan rumusan draft UUD OPSI 2 dihapuskan! 21.51 3.Pasal 14 ayat 1 (dirumuskan melalui SI juga), ayat 2 dihapuskan (1) Perumusan dan pegesahan di SI. (2) dihapuskan Pasal 14 (1) :

Amandemen Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dirumuskan dan disahkan melalui mekanisme Sidang Istimewa. Pasal 14 (2): Fahmi C Sepri C Sepri C

Yucha MPM

Fahmi C

Diki E Sepri C Diki E Faisal G Usaid D Yucha MPM Ibnu MPM Sepri C Yuli H

Diki E Ibnu MPM Ardita MPM

Tidak Perlu. Perumusan: di hearing. Adakan hearing ... Usul : tambahan Opsi,, menghapuskan BAB VI. OPSI 2 sudah dihapuskan.Penyempurnaan OPSI 3. Usul redaksi: Pasal 14 (1) Rumusan Amandemen UUD KM IPB disahkan menjadi Amandemen UUD KM IPB melalui mekanisme Sidang Istimewa. Dilihat secara redaksi, seakan perumusan Amandemen harus... “Rumusan Amandemen UUD KM IPB disampaikan, dibahas, dan ditetapkan melalui mekanisme Sidang Istimewa” Usulan OPSI 3 dicabut. 22.07 Legalitas draft Amandemen: dari BP MPMKM IPB. OPSI 3 dicabut, cenderung untuk menghapuskan BAB VI. Jika memang Mekanisme perumusan UUD ada pada BP II MPM KM IPB. Berarti memang sudah di atur. Otomatis proses perumusan di atur oleh BP II. Mengapa ada pembuatan opsi opsi lagi ? Ketidaksiapan MPM KM. Diadakan forum, untuk memberikan ruang masuknya draft2 amandemen diluar pihak BP II. Usul: PK terhadap penghapusan Opsi 2. Bab VI DIHAPUSKAN. Kesepakatan thd peghapusan dan penarikan opsi oleh peserta sidang. Hak ... Perumusan: mandat BP 2. Ketika Diki mencabut opsi usulan nya, tidak secara otomatis opsi tersebut dihapuskan... Cenderung penyempurnaan opsi 3. Saran: “...” OPSI tidak dapat dicabut kecuali diminta oleh peserta penuh.dengan ... Diatur di mana mekanisme tsb, landasan penggunaan mekanisme bahwa draft dirumuskan oleh BP 2? Mekanisme perumusan draft amandemen memang benar di BP 2. Terkait landasan .... Ada ketentuan terkait alur kerja perumusan draft tersebut. BP 2 diberikan mandat beserta tahapan yang harus dilewati dalam proses perumusan draft tersebut.

Huda MPM

Landasan hukum  berdasarkan Mandat BP yang disahkan dalam SU 1. Landasan: TAP tentang mandat BP, yang disandarkan pada draft revitalisasi dan ... Mengajukan PK terhadap OPSI 2, untuk penghapusan Bab VI PK: sekurang2nya 2/3 peserta penuh menyetujui. PK OPSI 2, sepakat. 22.26 OPSI: 2.Bab VI Pasal 14 dihapuskan Secara keseluruhan, digantikan dengan hearing wajib (yang tidak dicantumkan dlm aturan ini), mengadopsi mekanisme lokakarya, draft tersebut akan dibawa ke SI. Keterwakilan dapat diakomodir pada mekanisme hearing, keterlibatan dapat ... =============SEPAKAT: BAB VI DIHAPUSKAN=========