2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 146/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013

ACARA MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN PEMBUKTIAN (II)

JAKARTA SENIN, 21 OKTOBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 146/PHPU.D-XI/2013 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 PEMOHON 1. H. Basmin Mattayang dan Syukur Bijak (Pasangan Nomor Urut 1) TERMOHON KPU Kabupaten Luwu ACARA Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) Senin, 21 Oktober 2013, Pukul 13.40 – 15.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Anwar Usman Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Andi Syafrani Syarir Cakkari Jamaludin Rustam M. Aliyas Ismail M. Jamil Misbah Hasbi Abdullah M. Harris Pangerang Akmal Awaludin

B. Termohon: 1. Ashar Sabri

(Ketua KPU Kabupaten Luwu)

C. Kuasa Hukum Termohon: 1. Mappinawang 2. Bakhtiar 3. Migdal Eder Tupalangi D. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4.

Sadi Rinaldy Farmadi Yasser S. Wahab Mabrur Ahmad Indra Riady

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB 1.

KETUA: HARJONO Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 146/PHPU.D-XI/2013, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon.

2.

perkenalkan

dulu,

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Baik, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Jamaludin Rustam. Di samping kanan saya, M. Aliyas Ismail. Di samping kanan saya, Jamil Misbah. Kemudian Hasbi Abdullah, Syarir Cakkari. Kemudian, Andi Syafrani. Kemudian yang di belakang Harris … M. Harris Pangerang. Kemudian, Akmal Awaluddin. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: HARJONO Banyak ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Banyak.

5.

KETUA: HARJONO Oke, Prinsipal enggak hadir?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Tidak hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: HARJONO Tidak hadir. Termohon, silakan!

1

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: MAPPINAWANG Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Termohon Kuasa Hukumnya, saya Mappinawang, Saudara Migdal, dan Saudara Bakhtiar, dan Prinsipalnya Saudara Azhar Sabri selaku Ketua KPU (…)

9.

KETUA: HARJONO Hadir ya. Pihak Terkait, silakan!

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YASSER S. WAHAB Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa dari Ir. H. Andi Mudzakkar, M.H. dan H. Amru Saher, S.T., Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2. Hari ini hadir Kuasanya, saya sendiri Yasser S. Wahab. Sebelah kanan saya, Indra Riady. Kemudian Mabrur Ahmad yang paling kiri dan Pak Sadi Rinaldy. Terima kasih.

11.

KETUA: HARJONO Prinsipal enggak hadir?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YASSER S. WAHAB Prinsipal tidak hadir.

13.

KETUA: HARJONO Baik, jadi saya tanya Pemohon ini. Pernah dihubungi atau menghubungi seseorang?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Tidak pernah, Yang Mulia.

15.

KETUA: HARJONO Tidak pernah ya? Untuk menang di sini, dihubungi tidak pernah?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Tidak pernah.

2

17.

KETUA: HARJONO Menghubungi tidak pernah?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN RUSTAM Tidak pernah juga.

19.

KETUA: HARJONO Ya, kalau Termohon, pasti tidaklah ya? Tapi barangkali dengar? Tidak pernah. Pihak Terkait bagaimana?

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YASSER S. WAHAB Sama, tidak pernah, Yang Mulia.

21.

KETUA: HARJONO Tidak pernah ya? Baik, kita dengarkan dulu permohonan dari Pemohon secara garis besarnya, apa yang dijadikan alasan-alasan, sehingga harus maju dalam sengketa ini? Silakan!

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa pokok permohonan yang kami sudah daftarkan pada tanggal 30 September yang lalu, akan kami uraikan pada pokok-pokok persoalannya saja. Namun terkait pada petitum, akan dibacakan secara lengkap. Persoalan pertama adalah bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pengusulan partai politik, yaitu syarat pengusulan 15%, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 dan perubahannya. Terkait dengan pengutipan Pasal 59 ini, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa kami akan mengajukan perbaikan juga di situ. Namun pengajuan perbaikannya, akan kami usulkan atau akan kami ajukan bersamaan dengan setelah mendapatkan nasihat dari Majelis. Majelis yang kami hormati. Bahwa kesalahan atau kelalaian pada tahap verifikasi oleh Termohon ini, telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Kolonel Purnawirawan TNI Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, S.T., yang pada prinsipnya Termohon menyatakan pengusulan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu yang ditanda tangan oleh pihak yang bukan pimpinan 3

partai lain, ini menyebabkan pasangan ini memperoleh dukungan partai sebesar 17%. Namun seandainya Partai Demokrat … Demokrasi Kebangsaan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan hanya memperoleh dukungan partai sebesar 14,59%, tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan penandatanganan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu ini, Yang Mulia. Bahwa pada Form B5 atau pengusulan partai politik, ini ditanda tangan oleh Saudara Nurmatulia pada tanggal 8 Juni 2013, bersamaan pada tanggal pendaftaran pasangan calon tersebut kepada KPU. Padahal yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada tanggal 21 April 2013. Jadi, Nurmatulia ini telah mengundurkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 21 April 2013 dengan Suratnya bernomor istimewa /4/2013. Namun pada tanggal 8 Juni 2013, yang bersangkutan kembali menandatangani surat pengusulan pasangan calon, khususnya pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. 23.

KETUA: HARJONO Baik, jadi yang Anda sampaikan itu alasan … apa … pokok permohonan?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, Majelis.

25.

KETUA: HARJONO Yang itu tertulis sampai dengan halaman 19 itu ya?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Betul, Yang Mulia.

27.

KETUA: HARJONO 5.3 itu mulai hal baru?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Betul, Yang Mulia.

4

29.

KETUA: HARJONO Jadi dari awal pokok permohonan sampai halaman 19, itu memasalahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semestinya tidak lolos?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, betul, Yang Mulia.

31.

KETUA: HARJONO Anda.

32.

Oke. Itu alasan-alasan nanti Anda sampaikan di dalam perbaikan

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, Yang Mulia.

33.

KETUA: HARJONO Sekarang mengenai telah melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor 2, ini apa ini? Ini objeknya Termohon lagi?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Yang Mulia, saya … saya sempurnakan dulu mengenai alasan pokok permohonan yang pertama. Bahwa tindakan Termohon ini sudah di … keberatan sebenarnya oleh pihak Panwaslu Kabupaten Luwu. Namun, keberatan dari pihak Panwaslu ini yang sudah di-Plenokan dan sudah diajukan rekomendasi secara tertulis oleh pihak Panwaslu Kabupaten Luwu kepada Termohon. Yang intinya, rekomendasi ini menyatakan bahwa Partai PDK, dalam hal ini ditanda tangan oleh Nurmatulia ini selaku Ketua PDK di dalam surat pengusulan ini, ini tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, pihak Panwaslu merekomendasikan supaya pencalonan ini diulang … apa namanya … diverifikasi kembali atau bahasa yang secara lengkap dikutip oleh panwaslu itu, diminta untuk ditinjau kembali. Nah, tetapi rekomendasi dari pihak panwas ini diabaikan oleh Termohon dan Termohon terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Luwu (…)

5

35.

KETUA: HARJONO Ya, intinya kita sudah tahu Anda mempermasalahkan pencalonan Nomor 3 karena banyak hal. Tidak terpenuhi, persoalan dukungan partai, yang partai pendukungnya sudah tidak berhak lagi, lalu proses panwas juga sudah memberikan rekomendasi. Itu semua nanti diuraikan, ya.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Betul, Yang Mulia.

37.

KETUA: HARJONO Tentu saja dalam uraian itu juga diberi nomor buktinya, ya.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik.

39.

KETUA: HARJONO Kalau panwas sudah menyatakan seperti itu, bukti Anda tertulisnya apa. Nanti kalau perlu, dilengkapi dengan saksi. Itu sudah yang pertama.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, Yang Mulia.

41.

KETUA: HARJONO juga?

42.

Mulai yang bab … mulai yang halaman 19, itu masih Termohon

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya. Dan terakhir, Yang Mulia, terkait dengan itu, mohon maaf saya gunakan waktu sedikit. Bahwa terkait dengan persoalan ini, DKPP sudah memutuskan atas pengaduan dari Panwas Kabupaten Luwu menyatakan bahwa Termohon ini bersalah dan memberhentikan atau memberi sanksi dengan memberhentikan permanen Ketua KPU Kabupaten Luwu bernama Andi Padellang. Dua komisioner lainnya diberikan sanksi teguran keras dan yang lain karena pada Pleno KPU ini tidak bulat, ada 2 anggota KPU yang menolak atau dalam hal ini memberi pendapat berbeda, ini direhabilitasi hak dan nama baiknya (…) 6

43.

KETUA: HARJONO Sampaikan saja nanti pada bukti-bukti!

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, baik, Yang Mulia. Nah, kemudian yang kedua, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang kami bagi dalam persoalan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

45.

KETUA: HARJONO Itu 19 itu Anda masih bicara Termohon itu, halaman 19? Termohon telah melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Nomor 2 (…)

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Oh, ya, ya, Majelis, kami mohon maaf kami ulangi pada 5.3. Bahwa ada persoalan kesalahan lain, pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pihak Termohon yang membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Bapak Ir. H. Andi Mudzakkar, M.H. dan Bapak H. Amru Saher, S.T. Nah, perilaku atau tindakan Termohon ini dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, KPPS mencoblos seluruh surat suara yang … yang kebetulan warga yang bersangkutan tidak hadir di TPS ini, ini keluar-masuk di TPS, ini kami ada bukti berupa rekaman dan saksi insya Allah, Majelis yang kami muliakan.

47.

KETUA: HARJONO Di Kecamatan Bassesang Tempe?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya. Di Kecamatan Bassesang Tempe ini, di penduduk setempat menyebutnya dengan Kecamatan Bastem. Ini juga pihak kepala desa ada, kami akan ajukan buktinya bahwa kepala desa ini memang berdiri di belakang bilik suara, menyaksikan dan mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan hasilnya di TPS di seluruh Desa Sinaji ini memang Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang ada di desa itu.

7

49.

KETUA: HARJONO Kecamatan Walenrang?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Kemudian di Kecamatan Walenrang ini, Yang Mulia, ini lebih parah lagi. Karena pada saat kotak suara itu sudah berada di Kantor Camat Walenrang, dalam hal ini PPK Kecamatan Walenrang, ini di luar jadwal rapat rekapitulasi yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 22 itu. Ini anggota KPU, salah satu anggota KPU, dalam hal ini Termohon, ini datang mengambil isi dengan terlebih dahulu membuka kotak suara ini pada … dan di-backup oleh pihak TNI dan kepolisian. Membuka segelnya, membuka kunci gembok, dan mengeluarkan … apa … dokumen-dokumen pemilu dari seluruh kotak yang ada di PPK itu, memindahkan ke karung dan kemudian dibawa malam-malam ke kantor KPU, di kantor Termohon. Dan di sana, di lantai 2, ditaruh begitu saja, tidak terurus di lantai 2, beberapa waktu kemudian, pada pagi harinya baru dikembalikan ke kantor PPK kecamatan.

51.

KETUA: HARJONO Ini disebut ada keterlibatan aparat Polri, TNI … Polri, ya?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Pada tanggal 22 itu, Majelis yang kami muliakan. Sesuai dengan tahap rekapitulasi … rapat rekapitulasi PPK yang sudah dijadwalkan oleh Pihak Termohon, pihak TNI bersama dengan ah … pihak kepolisian, ini secara aktif mengatur dan masuk di dalam ruang sidang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan teknis untuk penyelenggaraan rekapitulasi.

53.

KETUA: HARJONO Anda tahu siapa itu polisi, TNI?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Dari kepolisian itu Kapolresnya langsung dan dari TNI Angkatan Darat itu langsung pihak Dandimnya, Komandan Kodimnya, Yang Mulia. Dan diseki … diseki … di sekeliling tempat penyelenggaraan rekap ini kantor kecamatan ini, memang di (…)

8

55.

KETUA: HARJONO Karena … karena Anda menyebut ya, kemungkinan juga bersangkutan juga bisa hadir di persidangan ini, kan?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Kami sangat berharap bisa dibantu melalui Majelis Yang Mulia untuk dipanggil.

57.

KETUA: HARJONO Boleh, nanti kirim surat ke kita.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, baik, Majelis.

59.

KETUA: HARJONO Ya. Itu (…)

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Dan di … mohon maaf Majelis, saya lanjutkan.

61.

KETUA: HARJONO Ya.

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Dan di sekeliling tempat penyelenggaraan rapat ini memang dipenuhi oleh pasukan dari beberapa satuan pengamanan angkatan darat maupun kepolisian dalam keadaan senjata lengkap. Ini … ini dalam pandangan penyelenggara, ini sangat mencekam.

63.

KETUA: HARJONO Baik.

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Dan beberapa saat kemudian atau pada hari tanggal 23, ini pihak Kapolsek ini menjemput Ketua PPK di rumahnya dan diarahkan untuk 9

melakukan sesuatu yang menurut Ketua PPK ini tidak boleh dilakukan berkaitan dengan perolehan suara (…) 65.

KETUA: HARJONO Dalil-dalil Anda tadi, nanti dijelaskan supaya apa, supaya nanti kalau terhadap mereka yang Anda dalilkan terlibat dalam proses itu, polisi atau TNI diberi permohonan ini, dia bisa tahu sebetulnya apa yang didalilkan diperbuat mereka.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik.

67.

KETUA: HARJONO Dijelaskan!

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, baik, Yang Mulia.

69.

KETUA: HARJONO Nanti untuk perbaikan.

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik. Kemudian, kami jelaskan lagi mengenai pelanggaran lain yang dilakukan oleh … masih oleh Termohon. Bahwa Termohon juga sudah memberhentikan beberapa struktur penyelenggara di wilayahnya, antara lain Ketua PPK Kecamatan Larompong bernama Pak Arifin Salongo, Ketua PPK Kecamatan Bua bernama Pak Arafat Mustamin, dan Ketua PPS Desa Posi bernama Abas, dan Ketua PPS Kelurahan Larompong bernama Arifudin Atas. Nah, ini diberhentikan dalam rapat Pleno lengkap dengan Berita Acaranya Nomor 2 dan seterusnya tanggal 29 Juli 2013. Tetapi yang bersangkutan, Yang Mulia, masih terus saja menye … me … me … melaksanakan seluruh tahapan pemilukada ini sampai selesai. Dan sampai saat ini, memang tidak di … diganti, masih … masih menjabat. Sehingga saat ini, ini kan menya … semakin memperburuk dan semakin melemahkan legitimasi hukum, maupun legitimasi politik atau legitimasi penerima masyarakat terhadap hasil pemilukada di kabupaten itu.

10

71.

KETUA: HARJONO Oke, itu yang dilakukan Termohon, ya?

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Masih yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

73.

KETUA: HARJONO Berikutnya halaman 24.

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Kemudian pada halaman 5 … apa … 24 poin 5.4 ini, ada beberapa persoalan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kami kategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran pemilukada. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa pasang … Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini, khususnya Bupati Bapak H. Andi Mudzakkar ini adalah Bupati Incumbent juga beliau adalah Ketua Partai Golkar di kabupaten itu, dan dalam hal ini masih mengikuti pemilukada masih pada posisi incumbent, dan posisi ketua partai di daerah itu. Sebagai incumbent, beliau sangat terbuka memang menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan struktur PNS maupun pejabat di daerah itu SKPD-SKPD-nya.

75.

KETUA: HARJONO Ya, nanti di (…)

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Dan digunakan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor (…)

77.

KETUA: HARJONO Itu nanti pembuktiannya saja, ya.

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, Yang Mulia.

11

79.

KETUA: HARJONO A) Itu nanti pembuktiannya. B) Pembagian uang.

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya. Berikutnya pada 5.5, kami juga menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah ini, ini … ini kami melihatnya secara sporadik memang secara faktual pihak PNS maupun aparat desa dan struktur pemerintahan, termasuk camat di masingmasing daerahnya bergerak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termasuk menggunakan fasilitas beras raskin dan program-program pemerintah daerah untuk diklaim sebagai program dari pasangan calon yang bersangkutan untuk dipilih kembali.

81.

KETUA: HARJONO Itu halaman 27, sudah kan hasilnya?

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, ini hasil ini dari penetapan Termohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64 dan seterusnya, Yang Mulia.

83.

KETUA: HARJONO Ya. Saya kira berikutnya, itu sudah pada inti kan? Langsung petitum saja!

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya.

85.

KETUA: HARJONO Yang lain, setelah itu, kan Anda mengulang saja?

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, Majelis.

87.

KETUA: HARJONO Mengenai Kewenangan MK dan yang akan dilakukan MK.

12

88.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, yang lain (…)

89.

KETUA: HARJONO Langsung halaman 30!

90.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Tentang petitumnya, saya mohon salah satu rekan saya untuk membacakan secara lengkap, Yang Mulia.

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: HASBI ABDULLAH Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor (suara tidak terdengar jelas)/Pilbup/KPTS/KPU Kabupaten Luwu Nomor 025 dan seterusnya/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September Tahun 2013. 3. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/KPTS/KPU-Kab Nomor 25 dan seterusnya/IX/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013. 4. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/KPTS/KPU/Kab-025 dan seterusnya/II/2013, tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013. 5. Kami delete, Majelis.

92.

KETUA: HARJONO Nomor 5 enggak?

13

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: HASBI ABDULLAH Ya, Nomor 5. 6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kolonel Purnawirawan ... Nomor 6 menjadi Nomor 5, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kolonel Purnawirawan TNI Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, S.T. tidak memenuhi syarat pengusulan partai politik untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melakukan pemungutan suara ulang kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Luwu dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Kolonel Purnawirawan TNI Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, S.T. 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Panitia Pengawas Kabupaten Luwu untuk mengawasi secara ketat pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangan dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. 9. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak keputusan ini diucapkan. 10. Nomor 10 kami delete, Majelis. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

94.

KETUA: HARJONO Ya. Kalau melihat petitum Anda, sasaran Anda itu hanya kepada peserta Nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 ya, yang Anda katakan tidak memenuhi syarat pendukung partai untuk bisa menjadi calon. Lalu, kesalahan yang Anda dalilkan, yang dilakukan Nomor Urut 2, Pihak Terkait, itu Anda tidak minta apa-apa?

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ya, Yang Mulia Majelis, terima kasih banyak. Kami berpendapat bahwa dengan pembatalan hasil perolehan … apa ... hasil Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 ini karena berbagai persoalan ini, lalu kemudian ada pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah itu, di bawah perintah dan pengawasan secara ketat, baik dari Mahkamah Konstitusi maupun dari aparat panwas kabupaten, Kami berpendapat bahwa persoalan-persoalan pelanggaran seperti yang kami uraikan

14

dilakukan oleh Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini, ini kita bisa hilangkan dan dengan pengawasan yang ketat bersama tadi, Majelis. 96.

KETUA: HARJONO Baik. Jadi ini yang Saudara sampaikan Saudara sebetulnya sudah memperbaiki ya tadi dalam petitumnya me-crop Nomor 5 dan sebagainya. Permohonan Anda untuk … apa ... pemungutan suara ulang, ya. Di ... ini kabupaten, ya? Ini berapa kecamatan di situ? Berapa kecamatan itu?

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Ada 21 kecamatan karena kami melihat bahwa perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini yang kami menyatakan tidak memenuhi syarat, dan kami banyak mengistilahkan sebagai pasangan calon yang diloloskan secara ilegal, ini memperoleh suara dengan sebaran yang sangat luas di seluruh kabupaten ... di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu, Majelis.

98.

KETUA: HARJONO Oke.

99.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik, Pak. Saudara Pemohon, ya. Ini kan sudah senior semua ini, tiap hari ketemu terus, ya. Ya, namanya kewajiban kami, pertama saya ingin Saudara buka halaman 8 ya, halaman 8, butir 5 poin 1. Di situ Saudara masih mencantumkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pertanyaan saya, lagi-lagi, apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu sendiri? Atau maksud ada perubahan atau belum? Ya, ini kalau ada perubahan, ya disebutkanlah perubahannya. Jadi, supaya kita mengujinya dengan undang-undang yang memang masih berlaku. Yang kedua, halaman 12 … halaman 12, itu alinea kedua, saya kira lebih baik tolong dijelaskan sejelas-jelasnya, di sini Saudara mengatakan bahwa Termohon ini tidak melakukan verifikasi secara cermat, jujur, dan terbuka. Oleh karena itu, Saudara mengatakan ini merugikan Pemohon. Apa betul? Coba tolong dipertajam lagi dengan masuknya Nomor Urut 3, Pemohon dirugikan. Apakah Terkait juga tidak dirugikan? Atau memang sudah ada satu jaminan bahwa dengan masuknya Nomor 3, hanya Saudara yang dirugikan? Pihak Terkait bagaimana? Apa … atau sudah ada deal bahwa itu diserahkan kepada Pemohon secara keseluruhan? 15

Jadi, tolong diyakinkan lagi, sehingga semua dalil itu adalah dalil-dalil yang bermanfaat. Jangan dalil-dalil yang sebetulnya sulit untuk Saudara buktikan sendiri! Sebab kalau tidak terbukti sulit, ya nanti Majelis Hakim mengatakan tidak terbukti, tidak terbukti, kan merugikan Saudara sendiri. Jadi, kira-kira yang pas, gitu ya. Kemudian, halaman 20. Di sini juga Saudara mengatakan antara lain, kalau misalnya Nomor 3 itu tidak ada, maka otomatis ini kaitan juga dengan yang tadi bahwa Pemohon pasti akan menjadi naik suaranya dengan menyalin semua suara yang dimiliki oleh Nomor Urut 3 masuk semuanya ke suara Nomor Urut kepada Pemohon. Ini tolong diyakinkan lagi, bagaimana caranya bisa seperti itu, gitu? Kemudian, di sini Saudara halaman 24 itu sudah mulai bicara tentang masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tadi Pak Harjono sudah mengingatkan. Biasanya kalau kita … apa namanya … kita ikuti semua gugatan-gugatan atau permohonan ini, kalau Nomor Urut 2 itu atau salah satu dari pasangan itu dinyatakan melakukan TSM, biasanya kan permintaannya diskualifikasi juga. Nah, di sini ternyata untuk kesalahan yang begitu besar, disampaikan kepada Calon Nomor Urut 2, tidak ada satu penalti yang diberikan kepada Pihak Terkait ini. Kalau dia salah, kenapa dibiarkan? Nah, saya tahu kalau ini juga didiskualifikasi, maka semuanya enggak bisa dilaksanakan pemungutan suara ulang karena calonnya menjadi satu kan? Nah, kalau begitu, semuanya diulang lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira enggak apa-apa, itu kan haknya Saudara untuk menyampaikan. Pihak Terkait nanti juga silakan untuk melihat … ini biasanya kalau di sini, kan kita saling mendengar, saling tuduh-menuduh. Kata Pemohon, Terkait yang melakukan kecurangan, kata Terkait justru Pemohon yang melakukan kecurangan, nanti silakanlah sama-sama dapat kesempatan untuk di depan Majelis ini. Tadi sudah ada dua di-delete, saya juga tadi akan mempertanyakan dari petitumnya, tapi sudah di-delete, ya sudah, saya enggak persoalkan lagi. Terima kasih. 100. KETUA: HARJONO Baik, jadi apa yang disampaikan Pemohon ini, sebetulnya sudah didengar oleh Terkait dan Termohon ya. Jadi, kira-kira fokusnya apa yang dilakukan oleh Termohon dan Terkait, sebetulnya sudah tergambar dari apa yang disampaikan secara lisan ini. Tapi agaknya juga Pemohon masih harus memperbaiki itu karena harus memperbaiki kesempatan Anda memperbaiki adalah ditunggu hari Jumat pukul 10.00 WIB, ditunggu.

16

Terkait dan Termohon nanti setelah ada perbaikan, langsung saja berusaha untuk mendapatkan perbaikan itu. Dan kemudian giliran Termohon dan Terkait, untuk menyampaikan tanggapanya pada sidang yang akan dibuka Senin, 21 Oktober pukul 13.30. Masih cukup waktu itu untuk Termohon dan Terkait. Jumat, Sabtu, Minggu masih bisa menyiapkan. Dan untuk Pemohon, kalau memang sudah ada rencana mengajukan saksi, bisa di … kira-kira ada enggak saksi? Banyak enggak? 101. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Sekitar 10 orang, Majelis. 102. KETUA: HARJONO Buat daftarnya saja ya! 103. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Siap, Majelis. 104. KETUA: HARJONO Nomor 1, siapa identitasnya, akan menerangkan apa? Tentu saja yang diterangkan itu yang berkaitan dengan dalil-dalil Anda. 105. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik. 106. KETUA: HARJONO Kalau 10, kalau Jumat itu bisa diserahkan. Mungkin nanti akan bisa dilanjutkan pada hari Senin itu setelah tanggapan, kita lakukan pemeriksaan saksi. Untuk Termohon dan Terkait, persidangan berikutnya. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, saya kira pemeriksaan untuk sidang pendahuluan (…) 107. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Majelis, ada sedikit tambahan bahwa secara dini kami ingin mengajukan permohonan ke Majelis Yang Mulia, untuk bisa memanggil beberapa orang yang terkait dengan dalil-dalil kami yang unsur dari institusi KPU Kabupaten Luwu yang saat ini sudah menjadi Anggota KPU 17

di … di Kota Palopo dan Ketua Panwas Kabupaten Luwu, ini kami sudah (…) 108. KETUA: HARJONO Sampaikan saja surat-surat itu. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, Majelis. 110. KETUA: HARJONO Termasuk tadi pada polisi atau TNI tadi. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik. Sementara yang kami siapkan dari dua unsur ini, dari KPU dan panwas, Majelis. 112. KETUA: HARJONO Jangan lagi nanti ditunda lagi karena persidangan kita tidak bisa berlanjut-lanjut! Kalau memang itu diharapkan hadir, silakan saja masukkan, supaya kita ada cukup waktu untuk memanggil. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, Yang Mulia. 114. KETUA: HARJONO Ya. 115. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tadi kan ada polisi juga ini, yang disebut-sebut itu? 116. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Baik, baik, baik, Yang Mulia. 117. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 18

118. KETUA: HARJONO Oke, jelas ya? 119. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIR CAKKARI Jelas, Yang Mulia. 120. KETUA: HARJONO Jadi dengan demikian, persidangan bisa dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB Jakarta, 17 Oktober 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19