MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XI/2013
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (V)
JAKARTA RABU, 19 JUNI 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Pusat Koperasi Unit Desa (PKSKUD) Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) Koperasi An-Nisa Jawa Timur Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur Gabungan Koperasi Susu Indonesia Agung Haryono Mulyono
ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon serta Pemerintah (V) Rabu, 19 Juni 2013, Pukul 10.49 – 12.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
M. Akil Mochtar Achmad Sodiki Hamdan Zoelva Muhammad Alim Harjono Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman
Cholidin Nasir
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aloowi Muhaimin Neli Aswiati Sri Untari Yayuk Wahyu Ningsih Mulyono
(GKPRI) (PUSKUD) (BUEKA Assakinah) (PUSKOWANJATI) (PUSKOPANISA)
B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Aan Eko Widiarto 2. Iwan Permadi 3. Haru Permadi C. Ahli dari Pemohon: 1. Ahmad Erani Yustika 2. Muchammad Ali Safaat 3. Hestu Sucipto Handoyo D. Saksi dari Pemohon: 1. R. Nugroho Mulatingtias E. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Setyo Heryanto 3. Basuki
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.49 WIB
1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013, Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, siapa yang hadir hari ini? Silakan.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Untuk Pemohon yang hadir pada pagi hari ini, kami tim Kuasa Hukum, Saya Aan Eko Widiarto. Sebelah kanan Pak Iwan Permadi dan sebelah kiri Pak Haru Permadi. Kemudian untuk Prinsipal yang hadir, dari sebelah kanan sendiri adalah dari GKPRI Bapak Aloowi. Kemudian di sampingnya Pak Muhaimin dari PUSKUD. Kemudian Ibu Neli Aswiati dari BUEKA Assakinah. Kemudian dari PUSKOWANJATI, Ibu Sri Untari dan dari PUSKOPANISA Ibu Yayuk Wahyu Ningsih. Yang Mulia, untuk ... kemudian satu lagi dari Pemohon perorangan, Pak Mulyono hadir juga. Untuk saksi yang hadir pada pagi hari ini adalah Pak R. Nugroho Mulatingtias dari Ketua KPRI Jayabaya Kediri. Kemudian, Ahli yang kami ajukan adalah Prof. Ahmad Erani Yustika, sudah hadir di tengah kita. Kemudian, Bapak Dr. Muchammad Ali Safaat, yang pada persidangan sebelumnya sudah tersumpah dan Bapak Hestu Sucipto Handoyo. Mohon maaf untuk Prof. Maryunani yang juga tersumpah pada sidang berikutnya, mengingat beliau sudah ada agenda sebelumnya, sehingga mohon maaf pada siang ini belum bisa hadir. Dan di tengah kita juga terima kasih pada Bapak/Ibu dari Pusat Koperasi Bojonegoro, sudah hadir dan Pusat Koperasi Nganjuk, serta Satgas Koperasi Jawa Barat sudah hadir menemani kami. Terima kasih.
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?
1
4.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salah sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di sebelah kiri ada Pak Setyo Heryanto dari Kementerian Koperasi. Kemudian, di sebelahnya ada Pak Basuki dari Kementerian Koperasi. Kemudian, di belakang ada rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia. Jika diizinkan, sesuai perintah Yang Mulia pada persidangan yang lalu, ada beberapa pertanyaan Hakim Konstitusi Yang Mulia perintahkan agar dijawab secara tertulis. Kemudian, kami sudah mencoba menjawabnya, apakah pada kesempatan ini dapat dibacakan pada persidangan ini, atau bagaimana saya mohon petunjuk dari, Yang Mulia. Terima kasih.
5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Untuk jawaban tertulisnya nanti diserahkan saja, ya. Kita untuk menghemat waktu persidangan, jadi nanti diserahkan saja jawaban Pemerintah karena kita tertulis itu pasti dibaca, ya dan menjadi dokumen persidangan. DPR tidak hadir, Pemerintah tahu DPR ke mana? Enggak tahu? Karena pada sidang yang lalu, DPR memastikan pasti hadir, ya. Jadi tidak hadir, ya. Baiklah, kita akan mengambil sumpah terlebih dahulu, dua Ahli yang belum disumpah. Prof. Ahmad Eriyani Yustika, silakan maju di depan. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., silakan. Dan satu Saksi, R. Nugroho Mulatingtias, betul? Dua-duanya beragama Islam, Pak? Katolik ke sebelah kanan, Bapak. Ya, Bapak pisah dulu. Ya, silakan Pak yang Katolik ini di tengah. Tengah, Pak, tengah, tengah. Tengah, Pak. Ya, yang beragama Islam dulu Pak Fadlil silakan, Ahli.
6.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pak Erani, ya. Dimulai sumpahnya menurut agama Islam. “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”
2
7.
AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
8.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu Pak Hestu dengan agama Katolik, silakan Ibu Maria. Ahli, ya.
9.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”
10.
AHLI BERAGAMA KATOLIK DISUMPAH: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.
11.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu Pak Nugroho, Islam? Katolik? Ya, silakan Ibu Maria, Saksi ini.
12.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”
13.
SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
14.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.
3
15.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan kembali ke tempat duduk, Ahli maupun Saksi, silakan. Kita mendengar dulu Saksi Saudara R. Nugroho Mulatingtias menggunakan mimbar, saya kira lima atau sepuluh menit paling lama, silakan, untuk Saksi ini.
16.
SAKSI DARI PEMOHON: R. NUGROHO MULATINGTIAS Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Teriring panjat dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan dengan hormat kami; Nama, R. Nugroho selaku Ketua KPRI Joyoboyo Kota Kediri dengan Nomor Anggota 1.079 akan menyampaikan kesaksian tentang kerugian yang kami alami sebagai ketua koperasi akibat ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87. Yang Mulia, kami sampaikan bahwa KPRI Joyoboyo Kota Kediri mempunyai usaha yang dilakukan untuk melayani anggota, yaitu usaha simpan-pinjam, usaha pertokoan, dan jasa fotokopi. Usaha simpanpinjam untuk melayani kebutuhan anggota akan kebutuhan uang, usaha pertokoan untuk melayani kebutuhan anggota akan barang, seperti televisi, sepeda motor, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan usaha fotokopi, melayani anggota maupun masyarakat. Permodalan yang digunakan oleh KPRI Joyoboyo berasal dari pengumpulan simpanan anggota dan pinjaman dari pihak ketiga. Yang Mulia, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, maka menurut Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87 ketentuan usaha koperasi ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Ada tiga yang kami tangkap. Setiap koperasi harus menetapkan jenis koperasi dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, jenis koperasi terdiri dari koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan-pinjam. Yang ketiga, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Yang Mulia, berkaitan dengan ditetapkannya Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87, maka KPRI Joyoboyo Kota Kediri harus melakukan perubahan anggaran dasarnya karena jenis usaha yang saat ini dilakukan tidak dapat disatukan sebagai satu jenis usaha sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal yang kami sebutkan tadi. Usaha simpan-pinjam harus masuk pada usaha koperasi yang anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan simpan-pinjam. Usaha pertokoan masuk pada usaha koperasi yang anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan konsumen. Usaha jasa fotokopi masuk pada usaha koperasi yang anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan jasa. 4
Berangkat dari hal yang kami lakukan untuk merubah anggaran dasar koperasi akibat ketentuan di atas inilah, kami selaku KPRI Joyoboyo Kota Kediri merasakan kekhawatiran, Yang Mulia. Kegalauan dan keresahan dalam mengelola KPRI Joyoboyo ke depan dengan dasar hukum undang-undang yang tadi kami sampaikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang Mulia, berdasarkan ketentuan di atas, KPRI Joyoboyo harus memecah badan hukum yang sekarang ini berlaku menjadi tiga badan hukum paling tidak. Yaitu, badan hukum KPRI Joyoboyo yang melakukan usaha simpan-pinjam, badan hukum KPRI Joyoboyo yang melakukan usaha pertokoan, dan badan hukum Koperasi Joyoboyo yang melakukan usaha jasa. Pemecahan satu badan hukum menjadi tiga badan hukum tersebut tentunya akan berakibat bagi kami pengurus maupun anggota. Yang pertama, akibatnya harus dibaginya permodalan atau aset yang dimiliki KPRI Joyoboyo untuk modal bagi masing-masing badan hukum yang didirikannya, yang dipecah karena ketentuan undangundang tadi. Dan hal ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Selain itu, pemecahan permodalan akan membuat KPRI Joyoboyo menjadi lemah dan menyusut kekuatan permodalannya. Yang kedua, bagi Anggota KPRI Joyoboyo untuk mendapatkan pelayanan dalam hal meminjam uang di satu sisi, maupun mendapatkan pelayanan kebutuhan barang-barang perabot rumah tangga di lain sisi terpaksa harus menjadi anggota di dua badan hukum yang dipecah tadi. Kalau ingin mendapatkan pelayanan simpan-pinjam harus menjadi anggota KPRI Joyoboyo yang anggaran dasarnya simpan-pinjam. Tetapi di satu sisi kalau ingin mendapatkan kredit perabot rumah tangga sebagaimana sekarang ini dilakukan, harus menjadi anggota dari KPRI Joyoboyo yang anggaran dasarnya menyebutkan konsumen. Hal ini tentunya akan sangat merugikan anggota. Di mana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, hal ini tidak perlu terjadi karena pada saat ini cukup dengan satu KPRI Joyoboyo yang ada, maka semua usaha koperasi yang ada sudah dapat dimanfaatkan oleh anggota. Tidak perlu harus menjadi anggota badan hukum ini, badan hukum itu. Yang kedua … yang ketiga, mohon maaf, Yang Mulia. Menjadi anggota di dua atau tiga badan hukum koperasi, juga berakibat anggota harus mengeluarkan dana untuk menyetorkan setoran awal sebagai persyaratan menjadi anggota koperasi. Sedangkan menurut ketentuan, setoran awal ini tidak dapat diambil dan inilah kerugian anggota KPRI Joyoboyo yang harus dialami akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sekarang berkaitan dengan pengelolaan. Karena Koperasi Joyoboyo harus dipecah menjadi tiga badan hukum baru karena usahanya harus dipecah itu, maka perlu dipilih pengurus baru dan pengawas baru untuk tiga badan hukum KPRI Joyoboyo yang baru. Hal ini akan dapat berakibat terjadinya persaingan antar-anggota. 5
Persaingan usaha dalam tubuh KPRI Joyoboyo yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau badan hukumnya tidak harus dipecah-belah, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17. Yang kelima, kesulitan yang lain yang kami alami berkaitan dengan pemberian nama koperasi. Karena menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan bahwa nama yang telah dipakai oleh satu koperasi, tidak boleh dipakai lagi oleh koperasi lain dalam satu kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sebuah keluarga besar KPRI Joyoboyo yang sudah menjadi satu dalam wadah KPRI yang bernama Joyoboyo bertahuntahun, harus menjadi anggota KPRI yang namanya enggak sama. Sedangkan nama Joyoboyo itu suatu nama yang sangat filosofis dan historis bagi seluruh anggota. Kesulitan dan akibat yang terjadi karena keharusan memecah badan hukum KPRI ini, seperti kami paparkan di atas, menjadi keresahan dan kegalauan kami sebagai Ketua KPRI Joyoboyo pada saat ini. Yang Mulia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17, usaha yang dilakukan KPRI Joyoboyo dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anggota setiap tahun dimusyawarahkan dalam rapat anggota rencana kerja. Ketika suatu … pada suatu periode kebutuhan anggota lebih banyak membutuhkan permodalan atau keuangan, maka usaha simpan-pinjam yang diperkuat. Tetapi ketika anggota membutuhkan kebutuhan barang-barang seperti peralatan rumah tangga, sepeda motor, dan lain-lainnya dibutuhkan, maka usaha pertokoan dikembangkan. Tetapi dengan adanya ketentuan pada Pasal 82, 83, 84, 87, kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha sebagaimana telah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi Anggota KPRI Joyoboyo dalam satu wadah hukum yang utuh dan kuat, sekarang menjadi hilang. Karena adanya berbagai usaha yan dikembangkan koperasi Joyoboyo, mengakibatkan Koperasi Joyoboyo harus dipecah dari satu badan hukum, menjadi tiga badan hukum sesuai dengan jenis usahanya. Keresahan yang berikutnya, Yang Mulia. Kalau pemetaan badan hukum koperasi atau KPRI Joyoboyo ini tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 82, 83, 84, dan 87 di atas, maka menurut Pasal 121 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012, KPRI Joyoboyo akan mendapatkan sanksi, akan ditindak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Inilah yang mengakibatkan kegalauan, keresahan, bahkan ketakutan saya sebagai Ketua KPRI Joyoboyo kalau sampai koperasi dibubarkan. Yang Mulia, selain hal yang kami sampaikan di atas, kami ingin sampaikan pula kenyataan yang kami alami hari ini. Ketika hal-hal di atas, kami sosialisasikan kepada pengurus, pengawas, serta beberapa perwakilan anggota, maka tanggapan yang kami terima adalah penolakan dan ketidaksetujuan apabila KPRI Joyoboyo dipecah badan hukumnya sebagaimana ketentuan di atas. Ancaman yang kami terima, 6
mereka memilih mengudurkan diri atau keluar dari anggota koperasi. Inilah kenyataan yang merugikan kami dalam mengelola KPRI Joyoboyo akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang Mulia, kami ingin sampaikan kesaksian juga di sini. Bahwa pada saat ini sudah ada anggota yang menyatakan keluar secara resmi dari keanggotaan koperasi dan menarik semua simpanannya. Pada saat ini sudah 25 orang anggota yang direalisasikan. Kami mencoba … bahasa Kedirinya ngerem, gitu … apa … ngendek-ngendeki, atau mengajak supaya tidak keluar. Kalau tidak kami ngendek-ngendeki, mungkin sudah lebih dari 25 keluar karena mereka tidak setuju dengan ketentuanketentuan undang-undang di Koperasi. Salah satu contohnya, ketika setoran pokok tidak boleh diambil. Dan ini merupakan hal yang menjadi keresahan dan kegalauan kami. 17.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
18.
SAKSI DARI PEMOHON: R. NUGROHO MULATINGTIAS Gelombang keluarnya anggota ini, jelas akan berpengaruh kepada (suara tidak terdengar jelas) permodalan. Karena simpanan anggota sebagai modal koperasi, kalau keluar pasti ditarik dan dikeluarkan. Inilah keresahan kami, Yang Mulia. Kegalauan, ketakutan yang kami alami sebagai kerugian akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17. Bubarnya Koperasi berakibat pula hilangnya upaya kami untuk melakukan dan mengajak teman-teman melakukan usaha bersama yang dijamin oleh Pasal 33. Yang Mulia, kami ingin sampaikan juga. Kalau misalnya kawankawan kami keluar dari KPRI dan KPRI bubar, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah Dinas Koperasi? Dewan kami mampu mengendalikan teman-teman untuk tidak keluar. Sedangkan, ketentuan Undang-Undang Koperasi keanggotaan itu sukarela. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, inilah kesaksian kami. Atas perhatian Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 19 Juni 2013. Yang membuat kesaksian, Nugroho.
19.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk, Pak. Saudara Pemohon, ini ada tiga Ahli. Yang mana akan didengar terlebih dahulu?
7
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Baik, Yang Mulia. Yang pertama adalah Prof. Erani. Kemudian, Bapak Muchammad Ali Safaat dan Pak Hestu Cipto.
21.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Silakan, Pak Ahmad Erani untuk menggunakan mimbar. Sepuluh menit ya kalau bisa.
22.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan beberapa deskripsi mengenai UndangUndang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Saya ingin berangkat dari Konstitusi kita yang sampai hari ini memang dalam beberapa hal masih memiliki lubang. Dalam pengertian, belum dioperasionalkan di dalam aspek-aspek terkait bidang ekonomi. Mestinya, hari ini kita memiliki Undang-Undang Sistem Ekonomi atau Undang-Undang Demokrasi Ekonomi yang sebetulnya sekitar sepuluh tahun lalu sudah pernah masuk di dalam RUU di DPR, tetapi mandek itunya. Itulah saya kira yang kemudian membuat banyak undang-undang terkait bidang ekonomi lainnya itu bermasalah. Nah, sebetulnya terkait dengan Koperasi ini, secara jelas menunjukkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bisa menjadi panduan yang sangat lengkap untuk menyusun UndangUndang Sistem Ekonomi. Jadi, Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” itu memiliki makna yang sangat dalam. Sehingga, kalau itu nanti diturunkan dalam sistem ekonomi, tentu akan jauh berbeda dengan negara lain yang memiliki filosofi yang sebaliknya. Misalnya, usaha yang dibangun dengan basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik, gitu, ini ya. Kemudian, yang kedua, ayat (2) dan (3), itu sebetulnya memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di dalam beberapa tulisan para pendiri bangsa, khususnya dalam kaitan dengan Koperasi ini Bapak Mohammad Hatta, disinggung8
singgung untuk menurunkan Pasal 33 itu mengenai konsep demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi ini tak lain dalam Pasal 33 dipahami sebagai produksi, dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Artinya, seluruh anggota masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pimpinan maupun penilikan dalam kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya, kemakmuran itu adalah kemakmuran bersama, kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, gitu ya. Oleh sebab itu, kemudian perekonomian masih seperti di dalam Pasal 33 ayat (1) disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Nah, eksplisit setelah ini, baru dijelaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Jadi, munculnya Koperasi itu bukanlah sebuah konsep yang tiba-tiba hadir tanpa ada nilai-nilai yang berada dibaliknya, yang itu ada di dalam kondisi tadi. Nah oleh karenanya, pada saat kita ingin memformulasikan undang-undang kebijakan regulasi atau apapun namanya yang terkait dengan koperasi, maka intisari dari substansi Pasal 33 itu tidak boleh dihilangkan. Ya, di situ. Nah, dalam kasus demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dari koperasi tadi itu, partisipasi masyarakat itu dimaknai dalam tiga level sekaligus. Yang pertama adalah bahwa seluruh anggota masyarakat harus terlibat dalam proses produksi, tidak diperbolehkan harus dihindari kegiatan produksi itu dilakukan hanya oleh sebagian masyarakat, seluruh masyarakat terlibat di dalam kegiatan produksi, itu partisipasi dalam level yang pertama. Yang kedua. Bahwa partisipasi harus dimaknai juga bahwa masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Ada kenyataan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan produksi, misalnya sebagai pekerja, tetapi hasil dari produksi itu mereka tidak mendapatkan atau bahkan dalam pengertian yang lebih moderat, mereka hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Sehingga dalam pengertian ekonomi maupun sosial itu bertentangan dengan jiwa sila kedua dari Pancasila. Dan yang terakhir, partisipasi dalam demokrasi ekonomi dimaknai bahwa seluruh anggota masyarakat harus turut memiliki modal maupun faktor produksi yang lainnya. Tidak diperbolehkan faktor produksi itu mengerucut di dalam satu kelompok masyarakat, seperti yang sekarang ini banyak terjadi, gitu ini ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat tadi itu, oleh seluruh rakyat, maka mereka memiliki peluang untuk melakukan pimpinan maupun penilikan kegiatan ekonomi tadi. Seluruh inilah yang menjadi dasar mengapa koperasi sebetulnya sangat cocok dan merupakan bank usaha yang sesuai dengan kondisi tadi. Nah, masuk kepada koperasi, sebetulnya substansi koperasi itu merupakan suatu gerakan bersama. Jadi berbeda dengan inisiatif individu yang kalau saya memiliki modal ingin membuka warung, ingin 9
membuka butik, atau apa pun jenis usahanya, maka dia hanya merupakan kesadaran individu untuk memperoleh insentif ekonomi atau hasil ekonomi. Tetapi koperasi dalam hal ini adalah suatu gerakan bersama. Mereka memiliki solidaritas bersama, kesadaran bersama untuk berhimpun. Dan ini menjadi salah satu ciri, tujuannya pun tidak dipandu oleh insentif-insentif ekonomi, tetapi lebih banyak kepada tujuan-tujuan sosial. Bahwa kemudian ada hasil yang bisa dimaknai secara ekonomi, itu bagian dari sesuatu yang harus disyukuri konsekuensi dari kegiatan ekonomi tadi. Tapi, sebetulnya yang menjadi utama adalah aspek-aspek sosial tadi itu. Aspek-aspek kekeluargaan yang memiliki dimensi solidaritas, memiliki dimensi persaudaraan, pemerataan, dan seterusnya. Membantu mereka untuk berdaya, saling membantu kepada dirinya sendiri, itu bagian yang pokok. Yang membedakan koperasi dengan jenis usaha yang lain. Nah, yang kedua, dari situ. Koperasi kemudian harus dipahami sebagai suatu gerakan ekonomi yang lebih mengutamakan kepada kumpulan orang dan kumpulan-kumpulan modal. Tentu saja modal diperlukan, tetapi dia setelah berbicara mengenai adanya solidaritas, adanya gerakan bersama tadi itu, ada kumpulan orang tadi itu. Sama seperti usaha swasta, gitu, ini ya. Di situ juga dimaklumatkan bahwa merupakan kumpulan modal, tetapi bukan berarti orang tidak penting, tetapi yang dipentingkan terlebih dahulu adalah modalnya. Kalau orangnya bisa satu, bisa dua, atau berapa, kalau yang di luar koperasi. Nah, ini yang saya kira hal yang terkait dengan koperasi tadi itu. Nah, untuk menyingkat waktu. Beberapa hal yang menjadi ruh koperasi tadi itu, kita lihat hilang di dalam formulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di dalam beberapa pasal, itu ada beberapa khasanah pemikiran yang aspek-aspek komersil dan kapitalistik itu muncul di sana. Penggunaan istilah, misalnya di dalam Pasal 1 kata orangperorangan, yang itu sebetulnya berbeda maknanya dibandingkan dengan orang seorang, seperti halnya di dalam ... di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di dalam Undang-Undang Koperasi sebelumnya, itu salah satu upaya untuk menegasikan aspekaspek terkait dengan prinsip koperasi tadi. Yang berikutnya seperti tadi yang disampaikan oleh saksi juga adanya pembatasan jenis koperasi, sehingga bidang usaha koperasi itu menjadi sedemikian ketat diatur, sehingga sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat, ekonomi bersama, dia menjadi lebih birokratis, mengikuti prosedur seperti yang dilakukan oleh usaha yang lain, dalam bentuk PT maupun CV. Aspek prosedur pendirian pun juga makin mendekati sama dengan badan usaha yang lain. Beberapa hal yang terlihat dari situ juga kita saksikan mengenai penggunaan istilah sertifikat maupun saham di dalam pasal Undang-Undang Koperasi yang baru ini. Yang itu semua 10
sebetulnya bukan hanya kita berbicara mengenai istilah, tapi konsekuensi dari penggunaan instrumen sertifikat. Saham tersebut dalam kegiatan koperasi, maka ruh sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip kekeluargaan dan insentif sosial lebih besar ketimbang insentif ekonomi itu menjadi hilang. Nah, ini saya kira yang perlu kita kuliti, perlu kita dalami satu per satu. Sehingga ke depan, kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan dan juga banyak penyimpangan lain di lapangan yang kita semua sebetulnya sudah mengetahui secara pasti, itu tidak malah mendapatkan payung yang baru dari Undang-Undang Koperasi ini. Yang harus dilakukan adalah mencoba untuk membawa koperasi kepada ruhnya yang semula sebagai suatu gerakan usaha bersama tadi itu. Saya rasa, poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, saya cukupkan sekian. Bila nanti ada masih waktu, kita bisa melakukan tanya-jawab berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb. 23.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Keterangan tertulis sudah disampaikan juga di meja Majelis. Maka Ahli yang kedua, Saudara Dr. Muchammad Ali Safaat, saya persilakan!
24.
AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMMAD ALI SAFAAT Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan hadirin sekalian yang hadir di persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Saya mulai dari permohonan Pemohon yang pada intinya sebetulnya mempersoalkan keseluruhan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, maupun beberapa pasal-pasal kunci yang dipandang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Tapi dalam keterangan yang saya berikan dan juga sudah ada keterangan tertulis, fokus saya adalah pada batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 33 ayat (1), terutama bagaimana kita memaknai frasa usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
Dan kebetulan juga sebetulnya, hal ini sudah dibahas pada persidangan sebelumnya oleh Bapak Refrison Basir dan baru saja Prof. Erani juga menyampaikan hal itu. Oleh karena itu, nanti ada beberapa bagian yang saya skip, tidak usah saya sampaikan. Ada tiga bagian pokok dari keterangan yang saya berikan. Yang pertama adalah apa pengertian atau pemahaman usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan karena itu termasuk 11
salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak mengalami perubahan, tentu kita harus melacak kembali kepada aspek sejarahnya, pada pembahasan di BPUPKI. Dan lebih dalam lagi adalah pada pemikiran-pemikiran perumus dari ketentuan itu, yang dalam hal ini yang terutama adalah Bapak Mohammad Hatta. Dan bagian itu sebetulnya sudah banyak disampaikan. Saya nanti hanya menyampaikan beberapa unsur atau karakteristik penting dari usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian bagian selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang apakah pemaknaan usaha bersama atas asas kekeluargaan ini, sudah mengalami atau telah dipahami secara berbeda oleh perumus perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena meskipun ketentuan itu tidak mengalami perubahan, tapi ternyata perdebatannya sangat keras sekali di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang ketiga, baru saya akan mencoba untuk menggunakan kacamata Pasal 33 ayat (1) itu terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Bagian pertama, sudah banyak sekali diuraikan apa makna dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan kunci yang terpenting yang pertama bahwa itu tidak hanya berlaku untuk koperasi, tapi itu memang dimaksudkan sebagai bangunan sistem perekonomian nasional. Jadi sesungguhnya yang harus berdasarkan pada usaha bersama dan atas asas kekeluargaan, itu tidak hanya koperasi tapi keseluruhan sistem nasional yang harus dibangun seperti itu. Hanya saja kemudian pemikir atau pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, para founding fathers, melihat bahwa yang paling sesuai itu adalah koperasi. Karena itulah lalu koperasi diletakkan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena melihat yang lain itu yang tidak sesuai, meskipun masih boleh hidup, tetapi harus hidup dalam kerangka usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Karena itu pulalah kemudian yang harus, kalau melihat pemikiran Mohammad Hatta, pelaku ekonomi utama pertama adalah koperasi, baru kemudian badan usaha milik negara, baru kemudian kalau tidak mampu kedua-duanya adalah swasta. Nah. Karena koperasi itu merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan prinsip perekonomian nasional, maka tentu koperasi memiliki gantungan terhadap konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (1) itu. Dan prinsip-prinsip yang ada di dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kalau kita mencermati, baik penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun risalah BPUPKI dan pemikiran Hatta. Yang pertama adalah kerjasama dan tolong menolong. Kemudian yang kedua, gotong-royong, mengharmoniskan antara kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum. Yang ketiga, keanggotaan berdasarkan kebebasan dan kesukarelaan. Saya kira ini persidangan kemarin sudah dibahas oleh Pak Revrisond Baswir. Kemudian keadilan dan persaudaraan, self-help, dan 12
solidarity. Kemudian auto aktivitas, lalu tanggung jawab sosial. Yang
kedelapan, bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai atau mencukupi keperluan hidup. Dan yang kesembilan, pembagian surplus menurut jasa, tidak menurut jumlah pesertaan kapital. Itu unsur-unsur menurut saya setelah melihat pemikiran Hatta dan beberapa dokumen. Persoalannya lalu apakah unsur-unsur ini sudah mengalami pergeseran dipahami oleh pembentuk atau perumus perubahan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 dibahas mulai perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat. Sampai dengan perubahan ketiga sebetulnya ada rumusan perubahan yang memang menghilangkan asas kekeluargaan. Jadi ada perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan dan seterusnya, tidak ada asas kekeluargaan. Kalau dari sisi sejarahnya itu ada … apa … terbelahnya para ahli di bidang ekonomi pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Tetapi rumusan itu yang ada mulai perubahan kedua, kemudian perubahan ketiga, pada saat perubahan keempat ternyata lalu kembali kepada rumusan asli. Mengapa kembali? Karena para perumus perubahan saat itu menyatakan bahwa perekonomian yang benar adalah apa yang dipikirkan oleh para pembentuk bangsa, oleh Mohammad Hatta. Kalau misalnya itu diubah itu seolah-olah akan mengamini atau membenarkan praktik perekonomian yang terjadi yang sesungguhnya itu bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Karena itulah lalu Pasal 31 ayat (1) dikembalikan … Pasal 33 ayat (1) dikembalikan, Pasal 33 ayat (2) dan (3) juga dikembalikan menjadi asli karena merasa bahwa itulah yang benar sesuai dengan jati diri bangsa. Demokrasi ekonomi yang benar itu adalah seperti itu, dan yang lalu menjadi perdebatan, Majelis Hakim Yang Mulia adalah Pasal 33 ayat (4) yang kemudian menjadi ada dan ditambahkan. Yang kalau saya membaca risalah, sesungguhnya justru dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan Pasal 33 ayat (1). Kenapa? Karena pada saat itu diuraikan bagaimana perkembangan perekonomian nasional yang cenderung berwatak kapitalistik, eksploitatif, tergantung pada modal asing, serta menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Karena itu kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) dirumuskan asas-asas yang bisa digunakan untuk memagari hal itu, yaitu demokrasi ekonomi berdasarkan pada asas keadilan itu. Jadi tidak kapitalistik, kebersamaan, tidak eksploitatif, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dari hal itu saya melihat bahwa … Majelis Hakim Yang Mulia … tidak ada perubahan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perubahannya mungkin hanya pada level pelaku usaha karena semula mau ada perubahan 13
menambahkan bahwa pelaku usaha nasional itu adalah tetap urutannya koperasi, kemudian Badan Usaha Milik Negara, baru swasta. Usulan ini kemudian di-drop karena ya memang sudah itu pelaku usaha, tidak ada yang lain, kan begitu. Itu seolah-olah lalu menempatkannya sama, tidak lagi seperti pada saat Bung Hatta memikirkan bahwa saka gurunya adalah koperasi yang utama, lalu baru negara, setelah itu baru swasta. Jadi, tidak ada perubahan pemahaman karena itu pemahamannya yang dipakai tentu adalah pemahaman pada saat awal digagas Pasal 33 ayat (1) ini terutama oleh Hatta. Kemudian, bagaimana kita membaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan kacamata Pasal 33 ayat (1) ini. Yang pertama, memang undang-undang ini ada asas-asas, Pasal 5 itu menyebutkan nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi ada menolong diri sendiri, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian, Pasal 6 juga menyatakan koperasi melaksanakan prinsip koperasi, ada keanggotaan bersifat sukarela, dan terbuka, dan sebagainya. Tapi menurut pembacaan saya, ini lalu tidak konsisten dengan isinya. Ini mungkin pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Prof. Arief Hidayat kemarin seperti itu juga. Hal itu bisa kita lihat pada uraian sebagai berikut. Yang pertama, jika ditelaah secara keseluruhan, politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 memang adalah memperkuat koperasi. Kita bisa melihat dari konsiderannya agar dapat bersaing dengan badan usaha lain, tapi dengan cara membuat tatanan yang mempermudah masuknya modal dari luar koperasi ke dalam koperasi. Karena itu, pengaturan koperasi lebih mengarah dan mereduksi koperasi sebagai badan hukum privat, bukan sebagai sebuah gerakan perekonomian. Koperasi akan berubah nanti dari persekutuan yang bersifat organis menjadi persekutuan yang bersifat mekanis saja. Jadi, nanti yang terjadi seperti itu. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan tentang sertifikat modal, larangan membagi laba dari modal penyertaan, pembatasan satu jenis usaha, serta bukan anggota dapat menjadi pengurus yang justru menurut saya mengesampingkan asas, nilai, dan prinsip yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu sendiri. Kemudian, Pasal 1 angka 1 juga telah mengubah hakikat koperasi sebagai kumpulan orang menjadi kumpulan modal. Meskipun di situ masih tetap ada kata-kata kumpulan orang, tapi frasa pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal jelas menunjukkan bahwa salah satu dasar keanggotaan koperasi untuk menjadi koperasi, itu adalah modal, sertifikat modal. Karena itu, ketentuan ini juga selanjutnya dijabarkan dengan kewajiban anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi, ada di Pasal 68 dan Pasal 69, serta kewajiban anggota menyetor tambahan sertifikat modal koperasi, koperasi simpan-pinjam jika ada defisit hasil usaha, pada Pasal 80. Walaupun modal itu tidak memiliki suara menurut undang-undang ini, jadi tidak one share, one 14
vote, begitu, tapi secara realitas kita bisa melihat pasti perbedaan
pemilikan modal itu akan berakibat pada perbedaan kekuatan dan pengaruh dalam pengelolaan koperasi. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip keanggotaan yang bersifat bebas dan sukarela. Kemudian, Ketentuan Pasal 78 ayat (2) yang melarang koperasi membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi nonanggota kepada anggota koperasi, menegaskan juga betapa besar pengaruh modal terhadap pengaturan koperasi. Larangan itu juga menegasikan prinsip tolong-menolong, gotong-royong, keadilan, dan persaudaraan, serta tanggung jawab sosial. Yang sebetulnya prinsip itu tidak hanya berlaku untuk anggota koperasi sendiri, melainkan juga terhadap masyarakat umum. Bung Hatta menyatakan bahwa sisa hasil usaha koperasi itu tidak hanya dibagikan kepada anggota. Kalaupun dibagikan itu hanya sebagian kecil saja, tetapi justru lebih banyak dibagikan kepada masyarakat melalui proses transaksi produk maupun jasa. Kemudian Pasal 82, 83, dan 84 membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha saja. Ini bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai satu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai atau mencukupi keperluan hidup. Bung Hatta menyatakan bahwa salah satu fungsi koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat menyejahterakan. Dan kalau itu dipecah seperti tadi disampaikan oleh saksi, tentu rasionalisasi itu tidak akan berjalan. Dan setiap badan usaha kemudian kalau menjadi badan usaha privat, tentu akan berusaha untuk mencari untung. Ya, jadinya kemudian menjadi tidak lagi bisa mencapai tujuan untuk merasionalisasi kehidupan perekonomian. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Mudah-mudahan tidak melebih waktu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 25.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, silakan Pak Ali untuk duduk lebih dulu. Ahli berikutnya sama juga sama waktunya. Pak Hestu, silakan.
26.
AHLI DARI PEMOHON: HESTU CIPTO HANDOYO Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil dari Pemerintah. Bapak, Ibu Pengurus Koperasi, Tim Kuasa Hukum. Dalam keterangan ini, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Erani karena Prof. Erani sudah memberikan teori ekonomi. Kemudian, Dr. Ali Safaat juga sudah menyampaikan dasar konstitusional dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, saya akan mencoba memberikan keterangan mengenai makna ketentuan umum dalam memberikan batasan-batasan pengertian. 15
Yang tentunya batasan pengertian ini nanti akan berpengaruh terhadap keseluruhan norma yang ada di dalam pasal maupun ayat UndangUndang Koperasi ini. Saya memberikan tiga pokok. Yang pertama, ini menyangkut teknis apa … perumusan. Kemudian yang kedua, menyangkut konsekuensi pemaknaan koperasi dalam ketentuan umum, khususnya Pasal 1 angka 1. Dan yang terakhir, sebetulnya menyangkut bagaimana ketentuan umum ini mampu membangun sebuah teori dalam konteks hukum karena ada beberapa hal tentunya ada beberapa pilihan. Pemilih … pilihannya adalah bagaimana ketentuan umum itu mampu mengonstruksikan teori dalam pengertian. Kemudian, ataukah mengonstruksikan pengertian untuk membangun teori. Karena ada beberapa pengertian-pengertian, ada beberapa teori yang ketika dirumuskan di dalam politik perundang-undangan mengalami perubahanperubahan. Baiklah, yang pertama menyangkut pendahuluan. Saya melihat bahwa jika mengkaji secara lebih mendalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka sejatinya kajian awal dalam naskah akademik menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan prinsip ekonomi yang tertuang dalam teori-teori koperasi. Naskah akademik pada hakikatnya kan berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang, termasuk rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk. Nah, di dalam bab 5 naskah akademik yang membahas tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undangundang, peraturan daerah provinsi, dan seterusnya. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa, tentunya ini pasti akan ada landasan teorinya untuk merumuskan pengertian ini. Kemudian materi yang akan diatur kemudian ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 9 … UU … UndangUndang Nomor 12 … maaf, menurut lampiran 2 Nomor 98 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa ketentuan umum berisi batasan-batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan … dan/atau halhal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikut antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi menyatakan bahwa 16
koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa perumusan pemaknaan koperasi tidak taat asas dan prinsip koperasi sebagaimana pernah digagas oleh Mohammad Hatta. Ketidaktaatan asas itu nampak jelas ketika koperasi dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Frasa atau yang menghubungkan kata orang perseroangan badan hukum pada hakikatnya menunjukkan sifat alternatif, sehingga menimbulkan makna bahwa koperasi dapat didirikan oleh orang perseroangan, individu sebagai subjek hukum, atau badan hukum yang terdiri dari kelompok orang. Sementara prinsip koperasi itu sendiri dinyatakan oleh Bung Hatta berdasarkan prinsip kekeluargaan. Artinya, bukan berdasarkan pada perseorangan melainkan berdasarkan pada koletivisme. Pemaknaan yang tidak konsisten dan ambigu ini mengakibatkan seluruh perumusan pasal-pasal yang mempergunakan frasa koperasi akan melanggar prinsip atau hakikat keberadaan koperasi itu sendiri. Pelanggaran terhadap prinsip dasar atau hakikat koperasi di dalam perumuasn pasal-pasal akan nampak jelas manakala pengertiaan koperasi itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) ini, dirumuskan secara lengkap sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum 1 itu, Pasal 1 angka (1) tersebut tentang koperasi. Misalnya, Pasal 1 angka (2) menyatakan, “Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.” Dan kalau ini dilengkapkan yang dimaksud kehidupan koperasi adalah kehidupan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Pasal 1 angka (3) juga menyatakan, “Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.” Pendivisian dengan mempergunakan frasa didirikan oleh dan beranggotakan mengandung makna bahwa koperasi primer sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan juga beranggotakan orang perseorangan. Pemaknaan yang demikian ini jelas menafikan prinsip koperasi yang sifatnya kolektifitas atau dengan mempergunakan asas kekeluargaan. Kendati yang dimaksud subjek hukum dalam konstruksi ilmu hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum, namun pemahaman subjek hukum orang perseorangan ini tidak serta-merta dapat diberlakukan dalam konteks koperasi. Subjek hukum orang perorangan adalah menyangkut kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam mendirikan koperasi secara kolektif. Jadi bukan
17
kecakapan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan ketika secara pribadi bermaksud mendirikan suatu koperasi. Kedua, contoh penerapan pengertian ke dalam suatu ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian yang dalam menerangkan inti pengertian koperasi telah menimbulkan pemaknaan ganda. Kondisi seperti inilah yang seharusnya tidak dijumpai dalam norma hukum tertulis yang lebih menekankan atau mengedepankan aspek kepastian hukum. Sehubungan dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PPUUVI/2008 [Sick!] mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian dikuatkan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PPUUVII/2009 [Sick!] mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tegas-tegas dinyatakan bahwa ketentuan umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Jika mencermati pengertian koperasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menyebut bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha dan seterusnya, maka pengertian ini sebetulnya ingin menerangkan prinsip yang utama dan pertama. Siapakah pendiri koperasi yang dalam hal ini ditegaskan adalah bisa perorangan … perseorangan dan bisa juga badan hukum koperasi? Karena diberi kata sambung atau yang artinya alternatif. Sementara frasa dengan pemisahan kekayaan para anggotanya, pada hakikatnya merupakan prinsip kedua yang mengandung unsur persyaratan yang terkait dengan kekayaan sebagai modal. Sehubungan dengan hal ini, jika menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka hubungan antara Pasal 1 angka (1) dengan pasal 3 tidak ada konsistensi dan hubungan timbal balik. Kekeluargaan tidak lain adalah kolektifitas, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) jelas lebih menonjolkan individualitas karena mempergunakan frasa orang perseorangan. Kendati Pasal 1 angka (1) masuk dalam kategori ketentuan umum yang belum mengandung norma hukum, namun pengertian-pengertian yang dirumuskan dalam ketentuan umum termasuk Pasal 1 angka (1)
18
merupakan instrumen atau formula untuk merumuskan norma-norma hukum yang ada di dalam ketentuan pasal atau ayat selanjutnya. Ketidakkonsistenan dan ketidak … ketiadaanhubungan timbal-balik antara pengertian koperasi Pasal 1 angka (1) juga nampak jelas ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 menyatakan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Pengkhususan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, jelas berbeda dengan tujuan orang perseorangan. Oleh sebab itulah tidak tepat jika pendiri koperasi itu orang perseorangan namun tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Ambiguitas seperti ini jelas merupakan manipulasi pemaknaan koperasi yang disadari atau tidak, telah memisahkan aspek tujuan koperasi dengan aspek pendirian koperasi. Artinya tujuannya untuk anggota, namun yang mendirikan bisa orang perseorangan. Pertanyannya, mungkinkah itu terjadi? Kalau mungkin, betapa mulianya seorang pendiri koperasi itu karena tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan kesejahteraan anggota. Ketidakkonsistenan tersebut di atas juga nampak jelas jika pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka (1) dikaitkan dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam kegiatan koperasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5. Seluruh nilai yang tertuang dalam Pasal 5 menonjolkan sifat kolektifitas atau kebersamaan dalam berbagai aspek kegiatan. Nah di dalam Pasal 10 juga, ditegaskan Pasal 10 ayat (2) huruf a keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan, atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hokum koperasi pendiri bagi koperasi sekunder. Nah, pemaknaan yang semacam ini tentunya di sini Pasal 10 ayat (2) huruf a ini justru lebih mengedepankan pendiri perseorangan. Yang terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentang mengkonstruksikan teori dalam pengertian atau mengkonstruksikan pengertian untuk membangun teori. Suatu pengertian tidak dirumuskan tanpa dilandasi teori tertentu. Oleh sebab itu, perumusan pengertian koperasi seharusnya juga dilandasi oleh teori-teori dasar koperasi, sebagaimana pernah disampaikan oleh keterangan ahli yang lain. Apalagi dalam perkembangan ilmu ekonomi, koperasi sejatinya sudah memiliki pengertian baku yang pada hakikatnya unsur yang terpenting dalam memahami koperasi adalah prinsip atau asas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, walaupun tadi oleh keterangan Dr. Ali Syafaat itu sebetulnya sebagai basis pembangunan perekonomian, tidak hanya sekedar koperasi. Namun demikian, ada juga 19
sebaliknya, suatu pengertian yang dirumuskan dalam ketentuan umum undang-undang dapat berkembang menjadi teori hukum. Bahkan dalam konstruksi tradisi hukum kontinental, penemuan prinsip-prinsip hukum justru melalui hukum yang tertulis. Dengan demikian, pengertian dalam undang-undang yang selalu dituangkan dalam ketentuan umum bisa saja mengubah bahkan memunculkan teori baru karena adanya unsur keajekan pemahaman sebagai akibat adanya sifat suatu hukum yang tertulis. Contoh yang saya ... bisa saya sampaikan dapat dikemukakan di sini, dalam pemahaman desentralisasi, dalam disertasinya Prof. Bagir Manan, beliau mengutip teori Kelsen. Menurut teori Kelsen, desentralisasi terkait dengan pengertian negara yang oleh Kelsen, negara disebut sebagai kesatuan norma hukum. Oleh sebab itu, berbicara mengenai desentralisasi, terkait dengan pemberlakuan norma hokum, menurut Kelsen dalam pemberlakuan norma hukum itu ada yang disebut central norm, ada yang disebut decentral norm. Teori ini di Indonesia kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perubahan politik perundang-undangan pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah ditegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah dari contoh tersebut di atas, menunjukkan bahwa teori desentralisasi Hans Kelsen yang menekankan aspek penerapan norma hukum negara berangsur-angsur mengalami perubahan menjadi penyerahan urusan, kemudian penyerahan wewenang, dan terakhir penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang Mulia Majelis Hakim Kontitusi Republik Indonesia, kondisi seperti ini tentu akan dialami oleh Undang-Undang Koperasi, jikalau dalam pemaknaan pengertiannya tidak taat kepada teori-teori koperasi yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Kesalahan dalam pendefinisian pengertian akan mempengaruhi perkembangan pemahaman teori dari satu bidang kajian yang ada di dalam masyarakat. Demikianlah kesaksian kami, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.
20
27.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Terima kasih, silakan duduk Saudara Ahli. Saudara Pemohon ada hal yang mau didalami terhadap Ahli ataupun Saksi Saudara atau cukup?
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Kami kira cukup, Yang Mulia.
29.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup. Pemerintah?
30.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ada, Yang Mulia.
31.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan.
32.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin memperoleh keterangan dari Ahli ... eh dari Saksi, apakah KPRI sekarang ini telah menerapkan prinsip koperasi, yaitu di bidang keanggotaan sukarela dan terbuka? Artinya tidak pegawai negeri pun boleh menjadi anggota koperasi? Itu prinsip koperasinya seperti itu. Kemudian, yang kedua. Kami juga ingin memperoleh keterangan dari Saksi bahwa kalau misalnya terjadi kerugian terhadap transaksi nonanggota, apakah anggota juga bersedia membayar untuk menutup kerugian tersebut. Jadi siap melaksanakan asas resiprokal, asas resiprokal. Itu permohonan kami kepada para Saksi. Yang berikutnya, Yang Mulia, mohon izin untuk memperoleh keterangan juga atau pendapat dari Para Ahli bahwa apakah menurut Ahli pernyataan-pernyataan (statement-statement) dari Bung Hatta itu menempatkan koperasi sebagai suatu badan hukum atau hanya gerakan ekonomi biasa? Apakah dia koperasi menurut Pak Hatta itu apakah koperasi itu dianggap sebagai recht person atau hanya gerakan biasa? Karena nanti akan beda penjabarannya kalau memang Bung Hatta tidak menempatkan koperasi menjadi sebuah recht person. Yang pertama seperti itu. Kemudian kepada Para Ahli, kami juga ingin memperoleh pendapat keterangan, apakah sektor keuangan itu bisa dicampur aduk
21
dengan sektor riil? Kalau ada kami mohon minta contohnya bahwa sektor keuangan bisa dicampur dengan sektor riil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepada Para Ahli juga kami mohon penjelasan badan hukum, badan usaha yang mengelola berbagai jenis usaha, itu apakah bisa berkembang, apakah betul bahwa berbagai macam risk dari berbagai jenis usaha tersebut bisa di-manage dalam suatu manajemen pengelolaan. Karena berbagai macam risk tersebut tentu memerlukan pemikiran tersendiri. Nah, yang terakhir kepada Para Ahli, kami juga ingin memperoleh informasi keterangan, kita semua sudah mendengar jargon soko guru ekonomi nasional, kira-kira terjemahannya secara kuantitatif seperti apa? Terjemahan soko guru perekonomian nasional, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Apakah dengan pengusahaan ... penguasaan produsen, atau penguasaan market share, dan lain sebagainya. Karena selama ini kita kan hanya lebih banyak diberi jargon. Implementasinya, ahlinya dari segi implementasi itu belum pernah didiskripsikan, kami mohon memperoleh diskripsi itu. Itu Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan pertanyaanpertanyaan, selanjutnya kalau masih diperkenankan waktu, kami ingin menanggapi beberapa pernyataan dari Saksi tadi. 33.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak perlu ditanggapi Saksinya nanti ada waktunya Bapak untuk menyampaikan dalam kesimpulan saja.
34.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih.
35.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hari ini kita bertanya kepada Ahli atau Saksi.
36.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih, Yang Mulia.
37.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan Saudara Saksi untuk menjawab lebih dulu. Mau menjawab atas pertanyaan dari (...)
22
38.
SAKSI DARI PEMOHON: R. NUGROHO MULATINGTIAS Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan prinsip keterbukaan, apakah selain pegawai, boleh masuk menjadi KPRI ... menjadi anggota KPRI Joyoboyo? Sebagaimana ketentuan anggaran dasar yang ada pada kami, memang keterbukaan ini terbatas untuk pegawai saja di lingkungan pemerintah kota. Yang kedua, kami mohon bisa diulangi pertanyaannya, Yang Mulia.
39.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pertanyaan yang kedua tadi, Pak? Oh, yang ... atau hanya satu untuk Saksi ini? Dua, satu lagi apa?
40.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menanyakan, seandainya transaksi dengan nonanggota mengalami kerugian, apakah anggota siap untuk membayar guna menutup kerugian transaksi nonanggota tadi. Begitu, Pak.
41.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan.
42.
SAKSI DARI PEMOHON: R. NUGROHO MULATINGTIAS Untuk pertanyaan yang kedua, kami ingin sampaikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada saat ini KPRI Joyoboyo selain usaha yang berkaitan dengan jasa fotokopi, tidak melayani transaksi dengan nonanggota. Tetapi dari suasana kebatinan, di dalam rencana anggaran dan rencana kerja, namun di keputusan rapat anggota tidak disediakan dana-dana untuk menutup kerugian yang berkaitan dengan transaksi nonanggota. Demikian, Yang Mulia, jawaban kami.
43.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Berikutnya kepada Ahli, ada tiga atau empat pertanyaan tadi. Silakan dijawab sesuai dengan keahlian masing-masing.
23
44.
AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMMAD ALI SAFAAT Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan keahlian yang telah saya sampaikan hanya ada satu pertanyaan, apakah Bung Hatta itu menempatkan koperasi sebagai badan hukum atau gerakan biasa? Menurut saya gerakan di sini bukan gerakan biasa, tapi gerakan-gerakan perekonomian nasional, gerakan yang justru levelnya itu lebih tinggi dari sebagai badan hukum biasa, begitu. Jadi sebagai gerakan yang ingin mengakhiri kolonialisme dengan sistem yang baru, dengan sistem yang tidak menggunakan kapitalisme karena kapitalisme itu adalah anak turun dari kolonialisme itu sendiri. Kalaupun misalnya koperasi itu dibicarakan sebagai sebuah bangun usaha, sebagai badan hukum dan pasti seperti itu karena referensi dari Bung Hatta juga banyak koperasi-koperasi yang ada di Eropa Barat karena beliau juga mengakui bahwa koperasi atau usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan itu diambil dari tiga pilar sosialisme barat, kemudian persaudaran, dan keadilan Islam, serta gotong-royong Indonesia, pasti ya, tapi badan hukum di sini adalah bagian daripada gerakan perkoperasian secara nasional itu, gerakan yang lebih besar atau tujuannya lebih tinggi. Kalau kita menempatkan koperasi hanya sebagai badan hukum privat, maka tujuannya adalah hanya sekedar untuk bisa bertindak dalam lalu lintas hukum saja, dan badan hukum yang lain kan juga sama. Lalu apa yang membedakan antara koperasi dengan bentuk badan hukum yang lain? Saya kira itu, Yang Mulia, untuk yang lain saya melihat Prof. Erani.
45.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, soal soko-mesoko tadi, soko guru itu.
46.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA Baik. Yang pertama soal soko guru, gitu ya. Jadi, dalam bidang ilmu ekonomi, penguasaan kegiatan ekonomi itu biasanya dengan menggunakan market share. Sehingga mengapa kemudian dalam Undang-Undang Persaingan Usaha misalnya, yang disebut dengan monopoli, polikopoli, dan seterusnya itu dilihat dari market share-nya. Sampai hari ini khusus untuk mengatakan penguasaan dari suatu kegiatan ekonomi dalam pasar, itu kita bisa memakai beberapa indikator, tetapi dalam konteks koperasi sampai hari dalam istilah soko guru tadi itu tidak ada pembicaraan baku mengenai hal itu. Tapi sekedar contoh yang menunjukkan bahwa koperasi sedemikian memiliki peranan besar dalam kegiatan ekonomi, bisa kita contohkan di dalam data dari European Commission of Enterprise and 24
Industries yang diterbitkan oleh Small and Media Enterprise Cooperative, misalnya di sektor pertanian. Di Belanda itu kontribusi koperasi itu mencapai 83%, itu di sektor pertanian Belanda. Di Finlandia, sektor yang sama, itu 79%. Italia=55% dan Perancis=50%. Di sektor keuangan perbankan, Pak. Itu Perancis kontribusi koperasi dari keseluruhan sektor perbankan itu mencapai 50%, Cyprus=37%, di Jerman 21%. Kemudian di sektor retail, misalnya Finlandia=36%, Swedia=20%. Masih ada di sektor farmasi dan kesehatan. Ini banyak contoh yang muncul, khususnya dari Eropa karena memang saya kira bukan suatu kebetulan pada saat koperasi dijadikan sebagai konsep untuk bisa membangun ekonomi nasional oleh para pendiri bangsa karena memang ikatan akademik, ikatan intelektual para pendiri bangsa ini banyak diambil dari narasi-narasi akademik di daerah Eropa, di Belanda, Jerman, dan seterusnya. Sehingga menurut saya ini bukan suatu kebetulan ininya. Nah, oleh karena itu soko guru dalam konteks ekonomi itu tadi itu semakin besar kontribusi koperasi, khususnya dalam market share itu tentu menunjukkan bahwa dia memiliki peranan yang sangat besar. Tapi saya kira, melihat dari market share saja bukan suatu ini yang mencukupi. Tadi disebut-sebut soal gerakan koperasi tadi itu bahwa yang paling pokok adalah market share yang besar tadi itu diiringi dengan adanya kepemilikan terhadap faktor produksi dan keterlibatan masyarakat yang semakin besar. Faktor produksi itu hulu dari kegiatan ekonomi, jadi kalau ada ekonom atau aparat pemerintah yang bilang tidak penting melihat siapa pemainnya dari asing, domestik, dan seterusnya, yang paling pokok adalah itu memberikan manfaat ekonomi. Saya kira ada satu hal yang absen bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh penilik faktor produksinya karena dari situlah misbah ekonomi yang paling besar itu akan diperoleh. Hakikat dari gerakan koperasi adalah adanya kesadaran bersama untuk membangun suatu usaha yang mereka secara otomatis itu menguasai faktor produksi tadi itu. Jadi saya kira itu yang terkait dengan soko guru. Satu lagi, yang penting saya jawab adalah soal apakah ada sektor keuangan dan sektor riil itu dilakukan dalam satu atap, satu kegiatan hukum ekonomi, satu usaha tertentu. Dalam praktik ekonomi yang lebih modern seperti sekarang, itu terlepas kita bicara mengenai koperasi ya, terlepas kita bicara mengenai koperasi, nanti kita bisa berbicara mengenai itu. Itu makin banyak kegiatan ekonomi yang melakukan secara sekaligus antara sektor riil dengan sektor keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan misalnya, dia memiliki anak-anak perusahaan yang dipecah tetapi induknya itu adalah satu perusahaan tadi itu. Tetapi dalam kasus mikronya, dia dipisahkan berdasarkan tata kelola perusahaan tadi itu. Jadi pada level mikronya, perusahaannya itu 25
sebetulnya masih dalam satu induk. Tetapi dalam … yang saya nyatakan dalam paparan saya tadi itu, yang paling pokok dalam konteks koperasi itu bukan kita membolehkan atau tidak satu koperasi masuk di dalam beberapa kegiatan tadi itu. Tetapi pembatasan dalam … ke dalam empat atau lima jenis usaha tadi itu, itu yang saya kira kemudian koperasi sebagai suatu gerakan, itu menjadi ada keterbatasan. Misalnya di situ tidak disebutkan soal koperasi produksi, yang dalam beberapa hal itu berbeda dengan yang disebut dengan koperasi produsen. Dalam terminologi ekonomi dipisahkan sebetulnya definisi istilah antara produksi dengan produsen itu sendiri. Nah, yang diangankan oleh Mohammad Hatta adalah koperasi itu … ini sebagai suatu gerakan ekonomi yang memberi kegiatan lebih banyak pada aspek produksi. Makanya tadi disebutkan bahwa dalam demokrasi ekonomi itu, rakyat melakukan kegiatan produksi yang memungkinkan mereka melakukan pemilikan dan penilikan bersama. Jadi aspek produksinya mendapatkan aksentuasi yang jauh lebih kuat di dalam konsep para pendiri bangsa. Saya kira itu untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan dari Pemerintah tadi. Terima kasih. 47.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pak Hestu mau dijawab atau cukup?
48.
AHLI DARI PEMOHON: HESTU CIPTO HANDOYO Mau menambah, Yang Mulia.
49.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan.
50.
AHLI DARI PEMOHON: HESTU CIPTO HANDOYO Baik, saya mau menambah dengan pertanyaan yang pertama. Apakah statement dari Bapak Mohammad Hatta ini hanya koperasi sebagai gerakan ataukah badan hukum. Saya melihat di sini adalah merupakan bentuk perkembangan dari munculnya KUHP Perdata sebetulnya. Karena begini, koperasi yang digagas sebagai sebuah gerakan itu pada hakikatnya merupakan aktifitas, aktifitas untuk maju berasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Tetapi dalam konteks untuk melaksanakan kegiatan ini, maka dia harus cakap melakukan perbuatan hukum, kan begitu. Nah, kecakapan inilah yang kemudian muncul konsep bahwa dia untuk cakap melakukan perbuatan hukum, maka dia harus berbadan 26
hukum. Nah, inilah yang kemudian muncul dalam perkembangan koperasi. Jadi badan hukum itu dipakai sebagai wadah gerakan untuk memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Saya rasa tambahan saya seperti itu, Hakim Yang Mulia. 51.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, dari meja Hakim … masih?
52.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Klarifikasi sedikit.
53.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
54.
PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Prof. Yunan, Yunan ini ... Prof. Ernani. Manajemen modern tadi yang Bapak memberikan contoh bank-bank memcah-mecah kegiatan usahanya itu, dengan badan hukum sendiri atau tidak? Itu yang mohon klarifikasi.
55.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA (Suara tidak terdengar jelas) saja dalam bentuk badan usaha sendiri, PT sendiri. Tetapi mereka ada induk di atasnya tadi itu.
56.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kalau badan hukum sendiri itu, terus banyak usahanya, konglomerat namanya, begitu ya, konglomerasi. Kemudian, dari meja Hakim, Pak Harjono, saya persilakan.
57.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin tanya kepada Ahli ini terutama yang dari aspek ekonomi ya. Tadi atau kita mempunyai ketentuan yang ada pada Pasal 83 itu. Jenis koperasi tadi sudah Anda komentari masalah produsen. Kalau koperasi dijeniskan seperti ini, artinya kemudian badan usahanya harus dipisah, itu mendekatkan atau menjauhkan harapan koperasi sebagai soko guru, akankah harapan koperasi sebagai soko guru itu bisa terpenuhi kalau koperasi dijeniskan di dalam Pasal 83 itu? 27
Nah, sekarang … tadi bicara market share. Market share sendiri juga ada persoalan, persoalan keterlibatan, ataukah persoalan mendapatkan manfaat. Orang bisa terlibat dalam market share yang tertentu, tapi tidak mendapatkan mafaat (benefit) dari market share yang lebih luas, ini persoalan itu. Kemudian, dalam begini, sebetulnya kalau kita melihat Koperasi dan Koperasi itu (suara tidak terdengar jelas) harus dilindungi ya, juga harus dijaga agar supaya Koperasi adalah … jangan sampai Koperasi digunakan sebagai suatu penyalahgunaan yang sebetulnya bukan Koperasi. Itu yang jadi masalah. Katakan saja, pendiri 20 orang terpenuhi. Ya, meskipun tadi ada persoalan, apakah perorangan atau kelompok orang yang mendirikan Koperasi itu. Kalau saya dengar keberatan-keberatan itu bukan perorangan, sebenarnya kelompok orang karena disebut 20 orang. Kalau 20 orang itu mendirikan koperasi, lalu koperasi itu besar, berhasil, tapi kemudian 10 tahun … 20 tahun, ya hanya 10 orang itu saja yang jadi anggota, ya kan? Ya, bolehlah itu dikatakan terbuka, tapi karena siapa yang akan menerima anggota itu kemudian yang pendiri itu juga, maka kecurigaan saya adalah pemanfaatan kegiatan ekonomi untuk profit, tetapi berbadan hukum Koperasi tadi. Karena Koperasi produsen, kalau di sini disebut produsen, kalau itu terjadi, itu apakah kemudian tidak bisa menimbulkan kartel? Karena produsen juga kemudian menentukan harga, ya kan? 10 orang produsen untuk memproduksi barang yang sama karena memproduksi barang yang sama, kemudian menjual harga dengan harga yang sama. Padahal, dia market share-nya 80% yang menjadi anggota koperasi, lalu terjadi kartel. Apakah itu justru yang tidak dipikirkan pada saat itu koperasi, tapi wadahnya sebetulnya adalah kartel dari usaha-usaha. Terima kasih. 58.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berikutnya, Pak Achmad Sodiki, saya persilakan.
59.
HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saya pengin pandangan dari Ekonom. Kita itu berada pada situasi apa yang saya sebut (Hakim menggunakan bahasa asing). Artinya apa? Artinya, alam pikir kita itu sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ada jiwa yang terbelah sebetulnya, cita-cita koperasi dan sebagainya. Tetapi yang dominan sekarang malah bukan koperasi, usaha-usaha yang bersifat individualis. Nah, pertanyaan saya, kalau di Barat ada … tahun 1990 … 1980 ya, 1989. Seorang Menteri Kehakiman Belanda namanya Kortalasem mengatakan bahwa untuk melemahkan kominisme itu karena bertentangan dengan kapitalisme, kapitalisme mengerti bahwa yang harus dijamin lebih bagus itu adalah para buruh-buruh itu. Karena buruh 28
itu nanti dengan teori (suara tidak terdengar jelas) adakan satu class street merebut kekuasaan faktor produksi itu, itu tidak akan terjadi kalau buruh itu disejahterakan. Dan dia mengatakan bahwa kami tidak akan berubah menjadi sosialisme karena kita mengikuti saja apa yang dimaui oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian di Barat juga timbul apa yang disebut dengan compassionate capitalism (kapitalisme yang berbelas kasih). Kemudian, kita juga tidak mau yang cenderung kepada hal-hal yang komunisme, apakah ada alternatif-alternatif kalau kemudian koperasi juga keadaannya begitu? Apakah ada alternatif sistem yang sebetulnya tidak secara idealis, tetapi menurut kenyataan acceptable di Indonesia itu, itu sebetulnya sistem yang bagaimana ekonomi kita ini? Karena kan teori bukan ini dan bukan itu, kita juga tidak lalu menjadi sangat jelas posisi kita itu ada di mana? Sementara menginginkan koperasi yang berbentuk kekeluargaan yang demikian indah, tetapi kenyataannya adalah begini. Apakah ada, misalnya kapitalisme itu yang … ya, sekalipun melakukan sistem yang begitu di Indonesia … kelihatannya memang begitu dengan menjinakkan aspek-aspek yang negatif, sementara dari unsur yang lebih bersifat kekeluargaan, menumbuhkannya sebetulnya lebih bersifat me … menghargai usaha-usaha yang individu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. 60.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berikutnya dari Ibu Maria, saya persilakan.
61.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya tergelitik dengan pendapat Ahli Ali Safaat. Kalau tadi dikatakan bahwa Pasal 78 itu, “Koperasi dilarang membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan nonanggota.” Saya rasa enggak ada gunanya, Pak. Karena semestinya enggak ada itu. Di dalam ketentuan sanksi enggak ada. Tapi saya kemudian melihat pada pasal-pasal yang lain. Rupanya di Pasal 17 juga dikatakan, “Koperasi dilarang memakai nama A, B, C,” itu. Ayat (3) juga dikatakan kata Koperasi dilarang digunakan oleh badan badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan undang-undang ini. Saya mau tanyakan kepada Pemerintah dan pada Saksi, kalau di sini ada kata dilarang-dilarang dan tidak ada sanksi di dalam ketentuan sanksi di sini, apa gunanya undang-undang ini diterapkan? Saya juga dengan yang ini, saya tadi melihat Bapak Saksi mengatakan bahwa KPRI Joyoboyo Kota Kediri mempunyai usaha yang dilakukan untuk melayani anggota, yaitu usaha simpan-pinjam, usaha pertokoan, dan jasa fotokopi. Nah, kalau itu kita hubungkan dengan Pasal 122 dikatakan di sini, ayat (1), “Koperasi yang mempunyai unit simpan-pinjam wajib 29
mengubah unit simpan-pinjam menjadi koperasi simpan-pinjam dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini disahkan,” undang-undang ini tahun 2008. Nah, sekarang Bapak … kalau saya mendengar paparan Bapak, tentu koperasi Bapak itu belum seperti undang-undang ini, dalam waktu transisi ini belum menjadikan unit simpan-pinjam dari koperasi. Tapi, kalau itu saja sebetulnya enggak masalah. Tapi, pertanyaannya ke pemerintah adalah ayat (2)-nya menyatakan, dalam jangka waktu perubahan menjadi koperasi simpan-pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “Unit simpan-pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada nonanggota.” Dan ayat (3)-nya, “Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak mengubah unit simpan-pinjam menjadi koperasi simpan-pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan-pinjam.” Jadi, apa artinya pasal ini? Apa artinya larangan ini? Dan saya tanyakan ini sudah 3 tahun berlalu, apakah Bapak Nugroho, koperasi yang sudah dapat sanksi dan juga anehnya di sini, larangan ini diletakkan di dalam ketentuan peralihan. Jadi saya mohon tanggapan dari pemerintah dan dari saksi, apakah sanksi ini sudah dilaksanakan atau belum? Walaupun ayat (3)-nya dikatakan, “Diatur dengan peraturan menteri.” Terima kasih. 62.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan dijawab oleh Ahli masing-masing, pertanyaannya.
63.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama begini, pertanyaan akankah koperasi menjadi besar atau kecil jika kemudian ada penentuan jenis usaha? Tentu saja dengan adanya pembatasan jenis usaha yang dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang tadi itu, maka berarti itu mempersempit ruang perkembangan koperasi itu sendiri. Hal yang itu kalau kita lihat di dalam kegiatan bentuk usaha ekonomi yang lainnya, misalnya PT, CV, dan seterusnya itu kan tidak dilakukan. Jadi, esensi dari kebebasan untuk melakukan kegiatan usaha pada ranah manapun itu menjadi terbatasi. Sehingga kesimpulannya, kalau itu tetap dilakukan, maka potensi perkembangan koperasi untuk menjadi lebih besar itu menjadi sulit ke depannya. Yang berikutnya, mengenai pertanyaan soko guru tadi itu soal market share dan seterusnya begitu ya, berkaitannya dengan itu. Tentu saja saya setuju bahwa market share bukan merupakan satu-satunya indikator untuk melihat sampai sejauh mana koperasi itu menjadi soko guru. Dan yang diangankan oleh Mohammad Hatta misalnya, sebetulnya 30
yang paling pokok dia itu harus terlindungi dari suatu sistem ekonomi yang memang memberikan tempat yang besar bagi kaitan ekonomi itu agar badan usaha yang berkembang itu adalah koperasi tadi itu. Disebutkan sebagai badan usaha yang cocok sesuai dengan konstitusi, gitu ini ya. Jadi, kalau kemudian itu tadi, payung tadi itu ada, maka dengan sendirinya dia sebagai soko guru itu akan ini … baik dilihat dari kacamata market share, dilihat dari nilai tambahnya, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi, dan seterusnya itu yang akan terjadi. Nah, apakah nanti kalau kemudian ini nanti menjadi berkembang besar seperti penguasaan 80% oleh koperasi, gitu ini akan menjadi kartel. Saya rasa ada dua cara untuk menjawab ini. Pertama, kalau kita memakai terminologi, terminologi kartel yang basisnya adalah persaingan ekonomi, maka tentu saja yang disebut kartel apabila itu hanya dilakukan oleh sedikit pelaku ekonomi. Tapi, kalau 80% misalnya dilakukan oleh banyak koperasi yang bersaing tadi itu, maka kartel itu tidak terjadi di situ. Tetapi sesungguhnya, istilah kartel yang basisnya pada persaingan ekonomi itu tidak dikenal di dalam kalau kita mengacu kepada konstitusi kita (Pasal 33). Bahwa usaha bersama, kemudian kekeluargaan itu bangunan dari … bangunan dari cooperation (kerjasama) dan bukan competition, gitu ininya. Sehingga, ketika ada satu unit, satu rumah ekonomi menjadi lebih besar, kontribusinya besar dalam kegiatan ekonomi, maka dia itu menggabungkan dari upaya untuk melakukan solidaritas ekonomi secara bersama tadi itu dan tidak persaingan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. 64.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dikaitkan dengan pendiri yang hanya terbatas, yang kemudian tidak membuka kepada anggota yang lain. Mungkin saya katakan 20 itu dari pendiri sampai 10 tahun ya, 20 itu saja. Oleh karena itu, ada satu kamuflase yang sebetulnya itu bukan koperasi.
65.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA Betul, betul.
66.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu yang saya katakan kemudian membentuk kartel tadi, kalau itu koperasi.
31
67.
AHLI DARI PEMOHON: AHMAD ERANI YUSTIKA Betul. Kalau yang semacam … dan penyimpangan itu kan, sampai hari ini, jenisnya banyak sekali yang terjadi di dunia, yang kita semua, tadi saya sampaikan di paparan juga, kita memahami semacam itu. Misalnya kalau kita pergi ke showroom, gitu ya, mobil, kita ingin beli mobil itu, maka dia juga menyediakan koperasi simpan-pinjam di sana itu. Kalau kita ingin pinjam itu. Koperasinya itu sebenarnya didirikan hanya mengambil KTP-nya para karyawannya yang kemudian ditandatangani oleh koperasi. Mereka sama sekali tidak ada tahumenahu bahwa itu dibikin koperasi, apalagi ada rapat tahunan, ada rapat rutin yang dilakukan. Itu praktik yang jamak kita lakukan tadi, yang bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian ya, ini saya rasa kita semua bisa merasakan bahwa kalau di ruangan ini kita bicara mengenai sesuatu yang idealistik berdasarkan konstitusi, maka begitu kita keluar ruangan, kita akan menjumpai suatu habitat yang betul-betul ada di luar konstitusi. Kita merasa bahwa karena sudah sekian lama berjalan dan menjadi keseharian kegiatan ekonomi kita, apa yang terjadi di luar, merupakan suatu keniscayaan yang given. Meskipun itu secara nilai-nilai itu berbeda sama sekali dengan konstitusi. Tetapi kalau kita lihat, mengapa sistem ekonomi, mengapa praktik-praktik ekonomi di luar kita, terjadi seperti sekarang ini, misalnya penguasaan PMA yang sedemikian besar 70% kegiatan ekonomi, gili rasio untuk penguasaan lahan sekarang 0,5 yang luar biasa timpangnya, dan seterusnya. Itu kan, produk dari sejarah kebijakan ekonomi yang didesain selama puluhan tahun, bukan terjadi satu-dua tahun yang lalu. Diproduksi, direproduksi, dan dirawat sedemikian cermatnya oleh para pengambil kebijakan. Nah, oleh karenanya, saya setuju bahwa ada jiwa yang terbelah tadi itu. Di satu sisi, kita memahami konstitusi kita tidak semacam itu. Tetapi ketika kita melihat keluar, begitu beratnya beban yang harus kita lakukan ketika ingin mengubah keadaan. Tetapi saya kira, apa yang dicontohkan tadi, misalnya bahwa intisarinya kalau dalam sistem ekonomi kapitalis yang paling pokok adalah pekerja memeroleh kesejahteraan dan dengan begitu mereka tidak memiliki tuntutan kepada yang lain. Kalau kita kaitkan dengan konstitusi bahwa dalam kegiatan ekonomi sampai dalam unit yang terkecil, itu kan ada tiga hal yang mesti dilakukan dengan merujuk kepada itu. Ada yang disebut sebagai coownership, kepemilikan bersama. Yang kedua adalah co-determination, penentuan maupun keputusan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah co-responsibility. Jadi, ada tanggung jawab untuk menerima risiko atau manfaat secara bersama-sama. Nah, model semacam ini tentu tidak akan ada bahwa buruh di sana dalam sistem kapitalisme memiliki mekanisme untuk mereka menuntut kesejahteraannya. Tetapi dalam hal co-determination, co32
ownership, dan seterusnya, mereka tidak memiliki. Dan pada akhirnya,
tetap saja nisbah ekonomi selamanya tidak akan pernah sebagian besar jatuh kepada mereka. Nah, sistem apa yang kemudian ini akan menjadi alternatif bagi kegiatan ekonomi yang memiliki dimensi peradaban yang lebih bagus. Kita lihat, sebetulnya kalau kita lihat hari ini, kapitalisme berkembang, itu kan, sejak Abad XVIII, sebetulnya. Sebelum itu, ada banyak sistem ekonomi lain yang mewarnai, misalnya sebelum ada kapitalisme, merkantilisme, dan seterusnya. Kemudian, pernah ada masa kejayaan sosialisme. Hari ini pun, kapitalisme mendapatkan tantangan yang keras, sehingga di Amerika Serikat sekalipun kalau kita melihat pidatonya Obama, itu mirip seperti juru kampanye Pancasila hari ini bahwa kita sedang melakukan kegiatan ekonomi yang meluluhlantakkan tatanan sosial, sehingga kerakusan ekonomi itu menghilangkan rasionalitas sosial yang muncul di masyarakat dan itu yang akan membuat negara tenggelam. Nah, tentu saja sistem ekonomi yang kita angankan, yang kalau kita bicara mengenai sistem kan, ada empat instrumennya. Kita bicara mengenai soal bagaimana mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang kita miliki. Apakah itu dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh badan usaha milik negara, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah alokasi pemain-pemain, pelakupelaku ekonominya. Yang ketiga adalah mekanisme perencanaannya. Dan yang terkakhir adalah soal sistem persaingan atau kalau konstitusi sistem kerjasama ekonomi sebetulnya. Ini semua sebetulnya, menurut saya pribadi, sebetulnya kita sudah memiliki sandaran, hanya memang ini sesuatu yang mesti harus terus dinegosiasikan, sesuatu yang mesti didesakkan, dan mesti dicicil sejak sekarang. Makanya tadi yang saya tawarkan, kalau misalnya undang-undang sistem ekonomi itu dibuka kembali di DPR yang sudah dibikin oleh pemerintah kemudian kita ini, maka itu akan menjadi investasi yang sangat baik. Barangkali bukan revisi yang sangat fundamental dalam jangka pendek, tetapi kalau kita merujuk pengalaman Denmark, Jerman punya sistem ekonomi sosial market ekonomi ininya, itu bagian dari kenyataan ada sistem ekonomi lain yang bisa hidup dan ternyata sangat kompetitif ketika harus bersaing dengan negara lain dan menimbulkan kesejahteraan ekonomi sosial di domestik. Saya kira karena ini cakupan yang sangat besar, gitu ya, bicara mengenai sistem ekonomi ada banyak aspek yang mesti disampaikan. Tetapi secara garis besar saya kira kita tidak perlu harus rendah diri menawarkan alternatif yang memang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para pendiri bangsa itu. Terima kasih.
33
68.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masih ada? Yang lain cukup ya. Saya kira sudah mewakili semualah. Terakhir dari saya tapi tidak usah dijawab, untuk kita renungkan bersama saja. Meminjam pemikiran Bung Hatta yang mengatakan bahwa memang koperasi itu kan soko guru perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dia diletakkan pada level yang pertama, yang kedua itu oleh negara melalui BUMN-BUMN, yang ketiga barulah ekonomi pasar yang dikuasai oleh PT dan badan-badan hukum lainnya. Dua hal yang di atas, koperasi dan BUMN itu begitu penting, negara ini juga sektornya pun ada menterinya. Ada menteri koperasi, ada menteri BUMN, yang level ketiga itu enggak ada menterinya, menteri PT enggak ada, tapi kok yang dua itu melarat terus dari dulu, gitu. Yang enggak ada menterinya itu malah bagus, gitu. Ya direnungkanlah para Ahli ekonomi dan Ahli bidang itu, gitu. Itu saya dari tadi berpikirnya enggak bisa ada yang jawab itu kenapa ya? Dua sudah dipenuhi ada menterinya, mungkin yang ketiga nanti kita perlu menteri perusahaan PT-PT atau apalah namanya menterinya nanti, supaya bisa dikontrol juga. Sidang ini masih akan dilanjutkan dan Pemohon saksinya sudah cukup?
69.
KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelum itu apa boleh sedikit komentar? Sedikit saja, terkait dengan pertanyaan Prof. Maria tadi diminta untuk pemerintah menjelaskan mengapa (…)
70.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak, itu kepada pemerintah nanti.
71.
KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Betul, kami ingin mendengarkan penjelasan pemerintah sehingga nanti kami betul-betul (…)
72.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nanti tertulis saja karena itu teknis sifatnya karena menyangkut pasal-pasal, nanti dari jawaban itu Saudara juga bisa dapatkan secara tertulis ya. Kalau sekarang pun saya yakin pemerintah tidak akan bisa menjawab itu karena memang itu kan menyangkut pasal-pasal, betul kan? Ya, harus dicermati betul.
34
73.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Tapi kalau harus menjawab sesuai keinginan, kita jawab juga, Yang Mulia.
74.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Keinginan siapa? Harus sesuai dengan persidanganlah.
75.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
76.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kita yang menentukan di sini, kita kasih kesempatan Saudara untuk menjawab secara tertulis biar komprehensif, gitu. Termasuk juga tadi pertanyaan saya kalau gitu perlu dijawab kenapa ada menteri koperasi dan BUMN, enggak ada menteri PT ya? Untuk itu pemerintah sudah memasukkan daftar ahli, ada empat. Jadi untuk itu kita akan mendengar keterangan ahli dari pemerintah sekaligus jawaban yang nanti secara tertulis disampaikan pada hari Kamis, 4 Juli 2013, jam 10.30 WIB ya. Saya ulangi, hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, jam 10.30 WIB untuk mendengar keterangan ahli atau saksi dari pemerintah. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB Jakarta, 19 Juni 2013 Kepala Sub Bagian Risalah,
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
35