PUTUSAN
Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013
LIN AN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komisi, yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) terkait Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20”, 40”, dan 2x20” di 12 Rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012, yang dilakukan oleh : ----------------------------------------------------------------------------------1)
Terlapor I, CV Belawan Indah, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan I Simpang Kampung Salam Nomor 1, Kecamatan Medan Belawan Bahagia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -----------------------------------------------------
2)
Terlapor II, PT Mitra Jaya Bahari, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan
3)
SA
Belawan Kampung Salam, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -------------------Terlapor III, CV Jaya Abadi Trans, berkedudukan di Jalan Pulau Sebira (KIM 2), Medan, Sumatera Utara, Indonesia; ------------------------------------------------4)
Terlapor IV, CV Idan, berkedudukan di Jalan Timur Baru Nomor 33 Medan, Sumatera Utara, Indonesia; ---------------------------------------------------------------
5)
Terlapor V, PT Benua Samudera Logistik, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan II Komplek Krakatau Mas Nomor A-6 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; --------------------
6)
Terlapor VI, PT Transporindo Agung Sejahtera, berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan Nomor 3, KIM II Mabar, Medan 20242, Sumatera Utara, Indonesia;- ----------------------------------------------------------------------------------
7)
Terlapor VII, CV Wahana Multi Karsa, berkedudukan di Jalan Kemakmuran 49, Medan 20116, Sumatera Utara, Indonesia atau beralamat lain di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 49, Medan 20116, Sumatera Utara, Indonesia; -----------------
SALINAN
8)
Terlapor VIII, PT Samudera Perdana, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia; --------------------------------------
9)
Terlapor IX, Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan atau Jalan Ujung Baru Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia atau beralamat lain di Jalan Pulau Menjangan Nomor 3 Kelurahan Sentis, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -----
10) Terlapor X, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan I Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -------------------------11) Terlapor XI, PT Tunas Jaya Utama, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 454, Pasar Baru, Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, atau
LIN AN
beralamat lain Komplek Perumahan Cemara Asri Blok N 4, Jalan Salak Nomor 28-30, Kelurahan Sampali, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -------------------12) Terlapor XII, Fa. Multatuli Bhakti, berkedudukan di Jalan Kota Baru II Nomor 13, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; --------------------------------------13) Terlapor XIII, PT Lintas Samudera Jaya, berkedudukan di Jalan Medan Belawan-Martubung, Sumatera Utara, Indonesia; -----------------------------------14) Terlapor XIV, Dewan Pimpinan Unit Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, berkedudukan di Jalan Kota Baru II Nomor 13, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------------
SA
15) Terlapor XV, Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI), yang sekarang telah berubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), berkedudukan di Jalan Cemara/Kol. Bejo Nomor 1 F Medan, Sumatera Utara, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Cendana Nomor 39, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; --------------------------------------------------------------------------telah mengambil Putusan sebagai berikut: ---------------------------------------------------Majelis Komisi: ---------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; Setelah mendengar keterangan para Saksi; --------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ---------------------halaman 2 dari 226
SALINAN
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----------------
TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20”, 40”, dan 2x20” di 12 Rute dari dan
2.
LIN AN
menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012; ---------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun yang dilakukan oleh pelaku usaha; ---------------------------------------------------------------------------------------3.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; --------------------------
4.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -------------------------------------------------------------------------------
5.
Menimbang
bahwa
setelah
dilakukan
pemberkasan,
Laporan
Hasil
SA
Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------6.
Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -
7.
Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 (vide bukti pemeriksaan A1); ---
8.
Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 187/KPPU/Kep/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 (vide bukti pemeriksaan A3); ---
9.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 19/KMK/Kep/VIII/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPUhalaman 3 dari 226
SALINAN
I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 (vide bukti pemeriksaan A6); -----------------------------------------------------10.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A2, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47); ----------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Majelis Komisi
LIN AN
11.
melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan B1);-------------------------------------------12.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor XII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XIII tidak hadir (vide bukti pemeriksaan B1); ------------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi I, Investigator
SA
membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B1, I2); ------------------------------------13.1 Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah: ----------------13.1.1 CV Belawan Indah, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan I Simpang Kampung Salam No. 1, Kecamatan Medan Belawan Bahagia, Medan, Sumatera Utara; ---------------
13.1.2 PT Mitra Jaya Bahari, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kampung Salam, Medan, Sumatera Utara;-13.1.3 CV Jaya Abadi Trans, yang beralamat kantor di Jalan Pulau Sebira (KIM 2), Medan, Sumatera Utara; ---------------------------13.1.4 CV Idan, yang beralamat kantor di Jalan Timur Baru Nomor 33 Medan, Sumatera Utara; -----------------------------------------------13.1.5 PT Benua Samudera Logistik, yang beralamat kantor di Jalan Bukit Barisan II Komplek Krakatau Mas Nomor A-6 Kelurahan Glugur Darat, Medan, Sumatera Utara; -----------------------------halaman 4 dari 226
SALINAN
13.1.6 PT Transporindo Agung Sejahtera, yang beralamat kantor di Jalan Pulau Menjangan Nomor 3, KIM II Mabar, Medan 20242, Sumatera Utara; ---------------------------------------------------------13.1.7 CV Wahana Multi Karsa, yang beralamat kantor di Jalan Kemakmuran 49, Medan 20116, Sumatera Utara; -----------------13.1.8 PT Samudera Perdana, yang beralamat kantor di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah; -------------------13.1.9 Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan Belawan atau Jalan Ujung Baru Belawan, Medan, Sumatera Utara; --------------
LIN AN
13.1.10 PT Berkat Nugraha Sinar lestari, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan I Belawan, Medan, Sumatera Utara; -------------13.1.11 PT Tunas Jaya Utama, yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 454, Pasar Baru, Medan Kota, Medan, Sumatera Utara; ---------------------------------------------------------------------13.1.12 Fa. Multatuli Bhakti, yang beralamat kantor di Jalan Kota Baru II Nomor 13 Medan, Sumatera Utara; -------------------------------13.1.13 PT Lintas Samudera Jaya, yang beralamat kantor di Jalan Medan Belawan-Martubung, Medan, Sumatera Utara; -----------13.1.14 Dewan Pimpinan Unit Organisasi Nasional Angkutan Bermotor
SA
di Jalan Raya (ORGANDA) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, yang beralamat kantor di Jalan Kota Baru II Nomor 13, Medan, Sumatera Utara;--------------------------------------------
13.1.15 Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI) atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), yang beralamat kantor di Cemara/Kol. Bejo Nomor 1 F Medan, Sumatera Utara; ------------------------------------------------
13.2 Bahwa objek perkara adalah penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012; --------------------------------------------------------------------13.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan:
halaman 5 dari 226
SALINAN
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. ------------------------------------------------------------------------13.4 Bahwa latar belakang dugaan yang disampaikan Tim Investigator dalam perkara a quo adalah : ------------------------------------------------------------13.4.1
Bahwa pada tahun 2011, telah terjadi kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang dibuat oleh anggota Organda Belawan dan diketahui oleh Ketua Organda
13.4.2
LIN AN
Belawan; -----------------------------------------------------------------Bahwa penetapan tarif angkutan kontainer untuk 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 merupakan hasil kesepakatan yang pernah ditetapkan pada tahun 2008, namun pelaksanaannya masih tertunda; -----------------------------13.4.3
Bahwa pada tahun 2012, dilakukan lagi kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang dibuat oleh anggota Organda Belawan dan diketahui oleh Organda Belawan.
13.4.4
Bahwa kesepakatan bersama DPU Organda Belawan dengan GAFEKSI/ALFI
SA
DPW
Sumut
No.010/DPU.ORG/KB/II/2012 No.001/KPTS/DPW/II/2012
Sumatera
dan tentang
tarif
Utara atau
angkutan
peti
kemas/barang di jalan, dari dan ke Pelabuhan Belawan yang ditandatangani kesepakatan
pada bersama
tanggal tersebut
08
Februari
2012.
Tarif
mulai diberlakukan
pada
tanggal 22 Februari 2012; ---------------------------------------------13.5 Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut; -----------------------------------------------------------13.5.1
Bahwa pasar bersangkutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; ------------------------------------
halaman 6 dari 226
SALINAN
13.5.2
Bahwa pasar bersangkutan dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Produk market dalam penyelidikan ini adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan geografis market dalam penyelidikan ini adalah yaitu angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ----------------------------------------------------------------
13.5.3
Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; -
LIN AN
13.6 Bahwa perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------------13.6.1
Bahwa kesepakatan harga pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------13.6.1.1 Bahwa terdapat kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) pelaku usaha di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota Organda Belawan dan diberlakukan mulai
SA
tanggal 1 Februari 2011. Dari 12 rute yang sudah
1.
CV Belawan Indah;------------------------------------
2.
PT Mitrajaya Bahari; ----------------------------------
3.
CV Jaya Abadi Trans; ---------------------------------
4.
CV Idan; ------------------------------------------------
5.
PT Putra Belawan Sejahtera; -------------------------
6.
BSK; -----------------------------------------------------
7.
GM; ------------------------------------------------------
8.
PT Lintas Samudra Jaya; -----------------------------
9.
SK; -------------------------------------------------------
ditentukan, ada 2 rute yang belum mencantumkan tarifnya (vide bukti penyelidikan C40); ------------------
13.6.1.2 Bahwa
15
(lima
belas)
pelaku
usaha
yang
menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya: ----
10. ASST; --------------------------------------------------halaman 7 dari 226
SALINAN
11. TKA;----------------------------------------------------12. CV Wahana Multi Karsa;----------------------------13. PT Samudra Perdana; --------------------------------14. PT Tunas Jaya Utama; -------------------------------15. PT Transporindo Agung Sejahtera.; ---------------13.6.1.3 Bahwa berdasarkan kesepakatan tahun 2011, tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C40): -----------------No
Dari/Tujuan
1.
Ukuran 40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR Titipapan-Kota Bangun-TerjunGd.SBU-Mabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang Patumbak-Namorambe-Tg.MorawaKIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
525.000
775.000
900.000
625.000
837.500
1.025.000
687.500
900.000
1.125.000
750.000
1.125.000
1.250.000
875.000
1.250.000
1.500.000
750.000
1.125.000
1.150.000
Pancur Batu-L.Pakam-PerbaunganBinjai-Tandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.105.000
1.430.000
1.650.000
1.950.000
2.250.000
2.600.000
2.340.000
2.600.000
3.250.000
10.
P.Siantar-K.Tanjung-L.PuluhPerdagangan-P.Susu Kisaran-Tg. Balai
2.600.000
2.890.000
3.640.000
11.
Berastagi
--
--
--
12.
Kabanjahe
--
--
--
2. 3. 4. 5. 6. 7.
SA
8.
LIN AN
20”
9.
13.6.2
Bahwa kesepakatan harga pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------13.6.2.1 Bahwa terdapat kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 17 (tujuh belas) pelaku usaha di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota Organda Belawan dan diberlakukan mulai halaman 8 dari 226
SALINAN
tanggal 16 Januari 2012 (vide bukti penyelidikan C29); ---------------------------------------------------------13.6.2.2 Bahwa
17
(tujuh
belas)
pelaku
usaha
yang
menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya (vide bukti penyelidikan C29): ---------------------------GM; ------------------------------------------------------
2.
CV Idan; -------------------------------------------------
3.
ASST;----------------------------------------------------
4.
M3; -------------------------------------------------------
5.
PT Mitra Jaya Bahari; ---------------------------------
6.
PT Transporindo Agung Sejahtera; -----------------
7.
CV Benua Samudera Logistik;-----------------------
8.
CV Belawan Indah; ------------------------------------
9.
CV Jaya Abadi Trans; ---------------------------------
LIN AN
1.
10. BLI; -----------------------------------------------------11. SK; ------------------------------------------------------12. PT Lintas Samudra Jaya; ----------------------------13. PT Sinarmas Abadi makmur; -----------------------14. Fa. Multatuli; ------------------------------------------15. CV Wahana Multi Karsa; -----------------------------
SA
16. PT Berkat Nugraha Sinar Lestari ; -----------------17. PT Samindo; --------------------------------------------
13.6.2.3 Berdasarkan kesepakatan tahun 2012 bahwa tarif angkutan kontainer adalah sebagai berikut(vide bukti penyelidikan C29): ------------------------------------------
No.
Dari/Tujuan
1.
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR Titipapan-Kota Bangun-TerjunGd.SBU-Mabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang Patumbak-Namorambe-Tg.MorawaKIM Star-Jl. Binjai
2. 3. 4. 5.
halaman 9 dari 226
Ukuran 20”
40”
2x40”
800.000
900.000
1.440.000
900.000
1.000.000
1.620.000
1.000.000
1.100.000
1.800.000
1.200.000
1.300.000
2.160.000
1.300.000
1.400.000
2.340.000
SALINAN
6.
Amplas s/d POLDASU
1.200.000
1.300.000
2.160.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-PerbaunganBinjai-Tandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.600.000
1.800.000
2.800.000
2.500.000
2.700.000
3.200.000
3.000.000
3.200.000
4.000.000
10.
P.Siantar-K.Tanjung-L.PuluhPerdagangan-P.Susu Kisaran-Tg. Balai
3.400.000
3.600.000
4.500.000
11.
Berastagi
3.000.000
5.000.000
6.000.000
12.
Kabanjahe
3.500.000
5.500.000
6.500.000
8. 9.
13.6.2.4 Bahwa
untuk
mendorong
diberlakukannya
LIN AN
kesepakatan tarif tersebut, diadakanlah pertemuan antara Organda Belawan dengan pengusaha/pemilik angkutan peti kemas Pelabuhan Belawan yang merupakan anggota Organda Belawan pada tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau No. 1 Medan yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: -------------------------------------------1.
Mengadakan pertemuan dengan pihak pengguna jasa (Gafeksi dan pemilik barang); ------------------
SA
2. 3.
13.6.3
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak DPP Organda Sumut; -------------------------Mendorong
semua
memberlakukan
tarif
pihak baru
untuk (vide
segera bukti
penyelidikan C3); --------------------------------------
Bahwa kesepakatan Organda dan Gafeksi dalam perkara a quo adalah: --------------------------------------------------------------------13.6.3.1 Bahwa sehubungan dengan permasalahan terkait pemberlakuan tarif yang telah disepakati oleh anggota Organda Belawan, selanjutnya Organda Belawan mengundang Ketua Gafeksi Sumut untuk diskusi dan koordinasi pada tanggal 20 Januari 2012 di Hotel Emerald Garden, Meranti House, Medan (vide bukti penyelidikan C4); ------------------------------------------13.6.3.2 Bahwa pertemuan antara Organda Belawan dengan pengurus Gafeksi Sumut pada tanggal 20 Januari halaman 10 dari 226
SALINAN
2012 dan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2012 bertempat di Hotel Emerald Garden, menghasilkan kesepakatan bersama antara DPU Organda angkutan barang Pelabuhan Belawan dengan DPW Gafeksi (INFA)
Sumatera
Utara
010/DPU.ORG/KB/II/2012
dan
No. atau
No.
001/KPTS/DPW/II/2012 tentang tarif angkutan peti kemas/barang di jalan, dari dan ke Pelabuhan Belawan yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2012 (vide bukti penyelidikan C2); ------------
LIN AN
13.6.3.3 Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Organda Belawan dengan Gafeksi Sumut maka tarif angkutan kontainer untuk tahun 2012
disepakati sebagai
berikut (vide bukti penyelidikan C2, C59): --------------
No
Dari/Tujuan
Ukuran
20”
40”
2x40”
750.000
875.000
1.350.000
850.000
975.000
1.550.000
950.000
1.050.000
1.700.000
1.150.000
1.250.000
2.050.000
1.250.000
1.350.000
2.250.000
1.150.000
1.250.000
2.050.000
Pancur Batu-L.Pakam-PerbaunganBinjai-Tandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.500.000
1.750.000
2.650.000
2.400.000
2.550.000
3.050.000
2.850.000
3.100.000
3.800.000
10.
P.Siantar-K.Tanjung-L.PuluhPerdagangan-P.Susu Kisaran-Tg. Balai
3.250.000
3.500.000
4.250.000
11.
Berastagi
2.850.000
4.850.000
5.700.000
12.
Kabanjahe
3.300.000
3.350.000
6.200.000
1. 2. 3.
SA
4.
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR Titipapan-Kota Bangun-TerjunGd.SBU-Mabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang Patumbak-Namorambe-Tg.MorawaKIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
5. 6. 7. 8. 9.
13.6.3.4 Bahwa dalam rangka sosialisasi kepada anggota Gafeksi
Sumut
maka
DPW
Gafeksi
Sumut
mengundang Organda Belawan untuk melakukan halaman 11 dari 226
SALINAN
sosialisasi tarif angkutan peti kemas pada hari Selasa, 14 Februari 2012 bertempat di Inna Dharma Deli, Ruang Tasik Madu. Jalan Balai Kota No. 2 Medan (vide bukti penyelidikan C6); -----------------------------13.7 Bahwa berikut analisa dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999: ------------------------------------------------------------------------13.7.1
Mengenai Pelaku Usaha dan Pihak Lain; ---------------------------Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------------------------------------------“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
LIN AN
berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ---------------------------------------13.7.2
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam penyelidikan ini adalah
khusus
pengusaha/pemilik
angkutan
barang
kontainer/trailer yang merupakan anggota Organda Belawan, Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara
SA
Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI); --------------------------------------13.7.2.1 Dalam dugaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah: -------------------------------------------1.
Bahwa CV Belawan Indah didirikan pada tanggal 24 April 1984, berkedudukan di Medan yang berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 24 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini CV Belawan Indah merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa : -----------------------------a.
Mengusahakan
pengangkutan
di
darat
dengan menerima dan mengangkut orang halaman 12 dari 226
SALINAN
dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain; -----------------------------b.
Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat (vide bukti penyelidikan C72); ------------------------
2.
Bahwa PT Mitra Jaya Bahari didirikan pada tanggal 19 Maret 1991, berkedudukan di Medan
LIN AN
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia
Nomor
C2.960.HT.01.01.th91 tertanggal 19 Maret 1991 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 29 tertanggal 6 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Mitra Jaya Bahari merupakan
pelaku
usaha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menjalankan usaha-usaha di
SA
bidang
3.
transportasi
dengan
menggunakan
angkutan truk, bus, sedan, dan angkutan darat lainnya serta ekspedisi dan pergudangan (vide bukti penyelidikan C101); ---------------------------Bahwa CV Jaya Abadi Trans didirikan pada tanggal 23 Februari 2006, berkedudukan di Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dimuat dalam Akta Nomor 40 tertanggal 23 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini CV Jaya Abadi Trans merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menjalankan usaha-usaha pengangkutan di darat dengan
menerima
halaman 13 dari 226
dan
mengangkut
orang
SALINAN
dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain (vide bukti penyelidikan C76); ----------4.
Bahwa CV Idan didirikan pada tanggal 31 Oktober
2006,
berkedudukan
di
Medan
berdasarkan Akta Nomor 32 tertanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini CV Idan merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa berusaha di bidang
LIN AN
pengangkutan atau transport, dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain (vide bukti penyelidikan C74);-------------------------------------
5.
Bahwa PT Benua Samudera Logistik didirikan pada tanggal 11 Juni 2010, berkedudukan di Medan yang dimuat dalam Akta Nomor 16 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Widjaja, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Benua Samudera Logistik
SA
merupakan
6.
pelaku
usaha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha dalam bidang transportasi (freight forwarding) dan keagenan (agency) (vide bukti penyelidikan C77);-----------------------------Bahwa didirikan
PT
Transporindo
pada
berkedudukan Pendirian
di
tanggal Medan
Perseroan
Agung 11
Sejahtera
April
2002,
berdasarkan
Terbatas
Nomor
Akta 29
tertanggal 11 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Transporindo Agung Sejahtera merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang
halaman 14 dari 226
SALINAN
ekonomi berupa usaha dibidang ekspedisi muatan kapal laut (vide bukti penyelidikan C102); --------7.
Bahwa CV Wahana Multi Karsa didirikan pada tanggal 23 September 1989, berkedudukan di Medan-Belawan berdasarkan Akta Nomor 129 tertanggal 23 September 1989 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini CV Wahana Multi Karsa pelaku
usaha
LIN AN
merupakan
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi
berupa
mengusahakan
perusahaan
pengangkutan/ transportasi umum baik untuk mengangkut orang maupun barang, usaha dalam bidang cargo atau pengiriman barang-barang, dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan barangbarang yang diangkut melalui darat, laut dan
8.
Bahwa PT Samudera Perdana tidak ada info
SA
udara (vide bukti penyelidikan C73); --------------dalam akta kapan didirikan, berkedudukan di Semarang yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29 tertanggal 09 April 1976, Tambahan Nomor 260 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tertanggal 22 Maret 2006 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 19 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, Sarjana
Hukum,
Magister
Humaniora.
Berdasarkan akta tersebut, Direktur Utama PT Samudera Perdana memberikan kuasa kepada Refly Yuner (Penerima Kuasa) untuk menjalani jabatan selaku Kepala Cabang PT Samudera Perdana di Medan dan selanjutnya mewakili, halaman 15 dari 226
SALINAN
membela serta menjaga segala keperluan kantor PT Samudera Perdana cabang Medan dan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif (vide bukti penyelidikan C75);-----------------------------9.
Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna
Barat”
Belawan
berkedudukan
di
Medan, Jalan Ujung Baru Terminal Penumpang, kelurahan Belawan I, kecamatan Medan Belawan berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 23 tertanggal 17 November
LIN AN
2011 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Dodi
Budiantoro,
Sarjana
Hukum.
Sampai
dengan saat ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa mengadakan
usaha-usaha
perdagangan,
transportasi, penyaluran (distribusi), asuransi, pemasaran, pergudangan, ekspedisi, jasa-jasa
kepariwisataan, usaha pelayaran, jasa bongkar
SA
muat dan lain-lain (vide bukti penyelidikan C100); ---------------------------------------------------
10. Bahwa PT Berkat Nugraha Sinar Lestari didirikan pada tanggal 15 Agustus 1990, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tertanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Berkat Nugraha Sinar Lestari merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha-usaha dibidang jasa pengangkutan transportasi (freight forwarding) yang mencakup pengiriman barang melalui
darat
dan
kegiatan-kegiatan halaman 16 dari 226
laut
serta
penerimaan,
mengadakan penyimpanan,
SALINAN
sortasi, pengepakan, penandasan, pengukuran, penerbitan
dokumen
angkutan
(vide
bukti
penyelidikan C108); ----------------------------------11. Bahwa PT Tunas Jaya Utama berkedudukan di Belawan, berdasarkan Akta Nomor 28 tertanggal 19 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Agoes Salim dan Akta Nomor 15 tertanggal 12 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Hajjah Nurlian dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 34 tertanggal 27 Mei 1994 yang
LIN AN
dibuat dihadapan Notaris Hajjah Nurlian, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Tunas Jaya Utama merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa ekspedisi muatan kapal laut (vide bukti penyelidikan C103); ----------------------------
12. Bahwa Fa. Multatuli Bhakti didirikan pada tanggal 21 November 1961, berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 21 November 1961 yang dibuat dihadapan
SA
Notaris Walter Siregar dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 3 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Sarif Halim, Sarjana Hukum, pengganti sementara dari Aniswar Yanis, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini Fa. Multatuli Bhakti merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam
bidang
ekonomi
(vide
bukti
penyelidikan C104); ----------------------------------13. Bahwa PT Lintas Samudera Jaya didirikan pada tanggal 5 Februari 2003, berkedudukan di Tanjung Morawa berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal Februari 2003 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tertanggal 6 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Farida halaman 17 dari 226
SALINAN
Hanum, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini PT Lintas Samudera Jaya merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam
bidang
ekonomi
(vide
bukti
penyelidikan C105); ----------------------------------13.7.2.2 Bahwa selanjutnya para pelaku usaha tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di dalam satu pasar bersangkutan yang sama, yaitu pasar jasa pengiriman barang dengan kontainer melalui transportasi darat
LIN AN
dengan truk khusus kontainer pada 10 rute pada tahun 2011 dan pada 12 (dua belas) rute pada tahun 2012 untuk jalur angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan; ----------------------------------------
13.7.2.3 Bahwa dalam dugaan pelanggaran ini, pihak lain yang dimaksud adalah: --------------------------------------------
1.
Bahwa Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik
&
Ekspedisi
(GAFEKSI) Forwarder
atau
Seluruh
Asosiasi
Indonesia
Indonesia
Logistik
(ALFI),
dan
berdasarkan
SA
Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah
Tangga
ALFI/ILFA
(d/h
GAFEKSI/INFA) tanggal 16 Juli 2010 di Bali, merupakan wadah bagi Perusahaan Nasional dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (freight forwarding and logistic
services)
Pengusaha
dan
Pengurusan
temasuk
didalamnya
Jasa
Kepabeanan
(customs brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi; -2.
ORGANDA sebagai wadah musyawarah sesama anggota
pengusaha
angkutan
di
pelabuhan
belawaan berfungsi untuk tidak saling merugikan seperti banting harga, pembinaan terhadap sopir
halaman 18 dari 226
SALINAN
angkutan barang, pembinaan keanggotaan dan sebagai mitra kerja pemerintah;---------------------13.7.3
Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian penetapan harga dalam perkara a quo adalah;---------------------------------------------------13.7.3.1 Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; ------------13.7.3.2 Bahwa bentuk-bentuk kesepakatan penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5
LIN AN
UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: -----------------------a.
Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga; --
b.
Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga; --------------------
c.
Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; ---------------------------------
d.
Kesepakatan
meniadakan
harga)
membuat
atau
diskon
(potongan
keseragaman
diskon
(potongan harga); --------------------------------------
SA
e. f.
g.
Kesepakatan
persyaratan
pemberian
kredit
kepada konsumen; ------------------------------------Kesepakatan
meniadakan
produk
yang
ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi. Persetujuan
kepatuhan
pada
harga
yang
diumumkan; -------------------------------------------h.
Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; ------------------------------
i.
Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi. -------------
13.7.4
Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian antar anggota Asosiasi Organda adalah: ---------------------------------------------------------13.7.4.1 Bahwa pada tahun 2011, anggota Organda Belawan diantaranya CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya halaman 19 dari 226
SALINAN
Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera
Logistik,
PT
Transporindo
Agung
Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, Koperasi Pegawai RI Baruna Barat Belawan (diwakili oleh Seiko), PT Tunas Jaya Utama, dan PT Lintas Samudera Jaya membuat dan menandatangani kesepakatan tertulis terkait tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 10 rute dan tercantum dalam surat kesepakatan tersebut, tarif diberlakukan
LIN AN
sejak 1 Februari 2011 (vide bukti penyelidikan C40); -
13.7.4.2 Bahwa besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” untuk 10 rute yang disepakati oleh anggota Organda Belawan tahun 2011 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini: --------------------------
No
Dari/Tujuan
1.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor, BGR Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBUMabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
525.000
775.000
900.000
625.000
837.500
1.025.000
687.500
900.000
1.125.000
750.000
1.125.000
1.250.000
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
875.000
1.250.000
1.500.000
750.000
1.125.000
1.150.000
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-BinjaiTandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.105.000
1.430.000
1.650.000
1.950.000
2.250.000
2.600.000
P.Siantar-K.Tanjung-L.PuluhPerdagangan-P.Susu Kisaran-Tg. Balai
2.340.000
2.600.000
3.250.000
2.600.000
2.890.000
3.640.000
SA
2.
Ukuran
13.7.4.3 Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, kembali anggota Organda Belawan diantaranya CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera Logistik, PT Transporindo halaman 20 dari 226
SALINAN
Agung Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, Koperasi Pegawai RI Baruna Barat Belawan (diwakili oleh Seiko), Fa. Multatuli, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari dan PT Lintas Samudera
Jaya
membuat
dan
menandatangani
kesepakatan tertulis terkait tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 rute dan tercantum dalam surat kesepakatan tersebut, tarif diberlakukan sejak 16 Februari 2012 (vide bukti penyelidikan C29);
LIN AN
13.7.4.4 Bahwa besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” untuk 12 rute yang disepakati oleh anggota Organda Belawan tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:---------------------------
No.
Dari/Tujuan
Ukuran
20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
800.000
900.000
1.440.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBUMabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
900.000
1.000.000
1.620.000
1.000.000
1.100.000
1.800.000
1.200.000
1.300.000
2.160.000
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
1.300.000
1.400.000
2.340.000
1.200.000
1.300.000
2.160.000
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-BinjaiTandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.600.000
1.800.000
2.800.000
2.500.000
2.700.000
3.200.000
3.000.000
3.200.000
4.000.000
10.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-PerdaganganP.Susu Kisaran-Tg. Balai
3.400.000
3.600.000
4.500.000
11.
Berastagi
3.000.000
5.000.000
6.000.000
12.
Kabanjahe
3.500.000
5.500.000
6.500.000
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SA
1.
13.7.5
Bahwa yang dimaksud perjanjian antara Organda dengan Gafeksi adalah: ----------------------------------------------------------13.7.5.1 Bahwa kesepakatan tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat oleh anggota halaman 21 dari 226
SALINAN
Organda angkutan barang Pelabuhan Belawan pada tahun 2012 menimbulkan reaksi dari pengguna jasa angkutan kontainer, salah satunya Gafeksi Sumut, sehingga
diadakan
pertemuan
antara
Organda
Belawan dengan pengurus Gafeksi Sumut pada tanggal 20 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2012 bertempat di Hotel Emerald Garden, yang menghasilkan kesepakatan bersama antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumut dengan No.010/DPU.ORG/KB/II/2012
dan
atau
LIN AN
No.001/KPTS/DPW/II/2012 tentang tarif angkutan peti kemas/barang di jalan, dari dan ke Pelabuhan Belawan yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2012; -----------------------------------------------
13.7.5.2 Bahwa besaran jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 rute yang disepakati antara Organda Belawan dengan Gafeksi sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini (vide bukti penyelidikan C2, C59): -
No
Dari/Tujuan
Ukuran 40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
750.000
875.000
1.350.000
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBUMabar Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
850.000
975.000
1.550.000
950.000
1.050.000
1.700.000
1.150.000
1.250.000
2.050.000
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
1.250.000
1.350.000
2.250.000
1.150.000
1.250.000
2.050.000
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-BinjaiTandem Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.500.000
1.750.000
2.650.000
2.400.000
2.550.000
3.050.000
2.850.000
3.100.000
3.800.000
10.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-PerdaganganP.Susu Kisaran-Tg. Balai
3.250.000
3.500.000
4.250.000
11.
Berastagi
2.850.000
4.850.000
5.700.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SA
20”
halaman 22 dari 226
SALINAN
Kabanjahe
3.300.000
3.350.000
6.200.000
13.7.5.3 Bahwa selain kesepakatan tarif tersebut, Organda Belawan dengan Gafeksi Sumut juga menyepakati bahwa apabila diterapkan harga sesuai dengan kesepakatan
tarif
tersebut
maka
perusahaan
pengangkutan akan memberikan discount sebesar 10% kepada pengguna jasa dari tarif angkutan kontainer yang telah disepakati (Anggota Gafeksi) (vide bukti penyelidikan B1, B16, B35, B42, B45,
LIN AN
B52); ----------------------------------------------------------
13.7.5.4 Bahwa kesepakatan tarif angkutan kontainer antara Organda Belawan dengan Gafeksi mulai diberlakukan pada
tanggal
22
Februari
2012
(vide
bukti
penyelidikan C2, C59); -------------------------------------
13.7.5.5 Bahwa kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011 dan 2012 dibuat dalam rangka mengatasi terjadinya perang harga (vide bukti penyelidikan B1,
B90); ----------------------------------------------------------
13.7.5.6 Bahwa
selanjutnya,
sosialisasi
SA
12.
Gafeksi
kesepakatan
tarif
Sumut
melakukan
tersebut
kepada
anggotanya namun tidak semua anggota Gafeksi yang diundang dan hadir pada acara sosialisasi tersebut (vide bukti penyelidikan B16, B52, B53, B56, B67, B70); ----------------------------------------------------------
13.7.6
Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pesaingnya adalah: 13.7.6.1 Bahwa CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera Logistik, PT Transporindo Agung Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, Koperasi Pegawai RI Baruna Barat Belawan (diwakili oleh Seiko), PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, PT Tunas Jaya Utama, Fa. Multatuli, dan PT Lintas Samudera Jaya merupakan pelaku usaha yang berada dalam satu
halaman 23 dari 226
SALINAN
pasar bersangkutan yang sama yang seharusnya bersaing satu sama lain; -------------------------------------13.7.7
Bahwa yang dimaksud dengan menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa adalah:---------------------------------------------13.7.7.1 Bahwa Organda Belawan dan beberapa anggota Organda
Belawan
menginformasikan
kepada
pengguna jasa terkait kesepakatan tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” tahun 2012 dilakukan melalui faximile, menunjukan secara langsung kepada penggunan jasa dan atau secara lisan
LIN AN
(vide bukti penyelidikan B42, B52, B56, B64, B67); ----
13.7.7.2 Bahwa tindakan Gafeksi, Organda Belawan dan anggota Organda Belawan yang menginformasikan kesepakatan tarif tersebut kepada pengguna jasa baik kesepakatan tarif angkutan kontainer yang dibuat oleh Organda
Belawan
bersama
dengan
anggotanya
maupun kesepakatan tarif angkutan kontainer yang dibuat antara Organda Belawan dan Gafeksi diduga bertujuan agar kesepakatan tarif angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan dapat berjalan
SA
efektif di pasar bersangkutan; -------------------------------
13.7.8
Bahwa yang dimaksud dengan dibayar oleh konsumen pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama adalah; -------------13.7.8.1 Bahwa pasar bersangkutan di dalam penyelidikan ini dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Produk market dalam penyelidikan ini adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan geografis market dalam penyelidikan ini adalah yaitu angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ----------13.7.8.2 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam penyelidikan ini adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; --------halaman 24 dari 226
SALINAN
13.7.8.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan atau dokumen dan keterangan pelaku usaha diduga terdapat beberapa besaran tarif angkutan kontainer yang diberlakukan di pasar bersangkutan yaitu: -------13.7.8.3.1 Pengguna
jasa
dikenakan
tarif
jasa
angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan
tarif angkutan
kontainer yang disepakati oleh Organda Cab. Belawan dan anggotanya (vide bukti penyelidikan B44, B53); ---------------------
LIN AN
13.7.8.3.2 Pengguna jasa diberikan potongan harga (diskon) sebesar 10% apabila dikenakan besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer yang disepakati oleh Organda Belawan dan anggotanya (vide bukti penyelidikan B35, B52, B56, B67); --------------------------------------------
13.7.8.3.3 Pengguna jasa dikenakan besaran tarif angkutan kontainer sesuai dengan tarif
SA
angkutan kontainer yang disepakati oleh Organda Cab. Belawan dan Sumut (vide bukti penyelidikan B30); ---------------------
13.7.8.3.4 Pengguna jasa diberikan potongan harga (diskon) sebesar 10% apabila dikenakan besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer yang disepakati oleh Organda Belawan dan Gafeksi Sumut (vide bukti penyelidikan B1, B16, B42, B45); --------------------------------------------
13.7.8.4 Bahwa pengenaan besaran potongan harga (diskon) yang sama sebesar 10% kepada pengguna jasa angkutan kontainer yang diberikan oleh anggota Organda diduga merupakan bentuk penetapan tarif halaman 25 dari 226
SALINAN
batas bawah yang bertujuan untuk mengurangi persaingan (perang tarif) diantara perusahaan jasa angkutan kontainer anggota Organda Belawan untuk 12 rute yang telah disepakati;-----------------------------13.7.8.5 Bahwa kesepakatan tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” diduga berlaku efektif di pasar bersangkutan apabila tarif angkutan kontainer yang dikenakan kepada pengguna jasa sebagaimana berikut: -------------------------------------------------------13.7.8.5.1 Pengguna
jasa
dikenakan
tarif
jasa
LIN AN
angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan
tarif angkutan
kontainer yang disepakati oleh Organda Cab. Belawan dan anggotanya (vide bukti penyelidikan B44, B53); ---------------------
13.7.8.5.2 Pengguna jasa diberikan potongan harga (diskon) sebesar 10% apabila dikenakan besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer yang disepakati
SA
oleh Organda Belawan dan anggotanya (vide bukti penyelidikan B35, B52, B56, B67); --------------------------------------------
13.7.8.5.3 Pengguna jasa dikenakan besaran tarif angkutan kontainer sesuai dengan tarif angkutan kontainer yang disepakati oleh Organda Cab. Belawan dan Sumut (vide bukti penyelidikan B30); ---------------------
13.7.8.5.4 Pengguna jasa diberikan potongan harga (diskon) sebesar 10% apabila dikenakan besaran tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer yang disepakati oleh Organda Belawan dan Gafeksi Sumut
halaman 26 dari 226
SALINAN
(vide bukti penyelidikan B1, B16, B42, B45); -------------------------------------------14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XIII tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (vide bukti pemeriksaan A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A50, A52, A53, A54, A55, A57, A59, A60, A61, A62; B1); ----------------------Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, Majelis Komisi
LIN AN
15.
melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (vide bukti pemeriksaan B2);--------------------------------------------------------------------------16.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV, sedangkan Terlapor IX dan Terlapor XIII tidak hadir tanpa memberikan keterangan dan tanpa menguasakan kepada pihak manapun (vide bukti pemeriksaan B2); ------------------------------------------------Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 30 Agustus 2013,
SA
17.
masing-masing Terlapor yang hadir, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang memiliki kesamaan baik isi dan penulisannya, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan T1.1, T2.2, T3.1, T4.1, T5.1, T6.2, T7.1, T8.2, T10.1, T11.2, T12.1): --------------------------17.1 Bahwa kami telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus yang sama oleh KPPU RI dengan No. 50/Lid-I/IX/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Organda Cabang Khusus Pelabuhan Belawan terkait dugaan kenaikan tarif angkutan kontainer; ---------------------------------------------------------------17.2 Bahwa kami telah memberikan kesaksian dan alat-alat bukti baik berupa lisan maupun dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Tim penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bapak Gopprera halaman 27 dari 226
SALINAN
Panggabean, S.E., Ak.) tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 oleh Organda Cabang Khusus Pelabuhan Belawan terkait dengan kenaikan tarif angkutan kontainer yakni pada; --------------------------------17.2.1
Hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sesuai dengan surat KPPU RI KPD Medan No. 172/KPD-Medan/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal permintaan data/dokumen; ------------------
17.2.2
Hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sesuai dengan surat KPPU RI No. 21/SJ-B7/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal undangan diskusi; --------------------------------------------------------
17.2.3
Hari Rabu 13 Juni 2012 sesuai dengan surat KPPU RI KPD
LIN AN
Medan No. 746/SET/KPD-Medan/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal diskusi dan permintaan data; ---------------------------------17.2.4
Hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sesuai dengan surat KPPU RI No. 1219/SJ/P/XI/2012 perihal Surat Panggilan; -------
17.2.5
Hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 mewakili pemberi Kuasa PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (anggota DPW Alfi Sumut); ----
17.2.6
Hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 mewakili pemberi Kuasa PT Meridian Makmur Mandiri (anggota DPW Alfi Sumut); ----------
17.2.7
Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 acara dialog bersama DPW Alfi/Ilfa Sumut, DPD Organda Sumut, DPU Organda angkutan
SA
Barang Pelabuhan Belawan, KPPU dan pengguna jasa angkutan peti kemas/barang di Pelabuhan Belawan di Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Medan, Sumatera Utara; ---
17.2.8
Hari Kamis tanggal 18 April 2013 acara audiensi DPW Alfi/Ilfa Sumut, DPD Organda Sumut, DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan kepada KPPU RI di Jakarta; -------------------
17.3 Bahwa sebagai latar belakang serta landasan hukum kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa adalah sebagai berikut: 17.3.1
Bahwa Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak ada mengatur secara khusus tarif angkutan kontainer di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan; --------------------------------------
17.3.2
Dalam KUH Perdata Pasal 1338 dijelaskan bahwa perjanjian berlaku
sebagai
undang-undang
bagi
para
pihak
yang
melakukannya; -----------------------------------------------------------
halaman 28 dari 226
SALINAN
17.3.3
Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, PP No. 14 Tahun 1993 tentang angkutan jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang tarif angkutan di jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.1A/AJ.001/Phb.89 tanggal 25 Juli 1989 tentang Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda); -----------------------------------
17.3.4
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan besaran tarif barang diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik barang dan penyedia jasa dalam hal ini pemilik barang diwakili oleh
LIN AN
Alfi (d/h Gafeksi) dan penyedia jasa diwakili oleh DPU Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan. -----------------------------17.3.5
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yakni Pasal 30 tentang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b dan Pasal 33, selanjutnya pada Pasal 36 tertera tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa, berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa; ------------------------------------------------------------------------
17.3.6
Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun
2008,
selanjutnya
Presiden
Republik
Indonesia
SA
menetapkan PP No. 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang kepelabuhan, yang ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) huruf e dan i. ----------------------------------------------------
17.3.7
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan tertuang pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan arus barang di pelabuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi, serta dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.4/AU.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989 tentang pengukuhan Gafeksi (Infa) oleh Menteri Perhubungan dimana dinyatakan Gafeksi (Infa) merupakan satu-satunya organisasi wadah bagi perusahaan forwader/ekspedisi muatan di Indonesia dan sekarang sudah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 781 Tahun 2012 tentang Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics dan halaman 29 dari 226
SALINAN
Forwader Association (ILFA) tanggal 8 Agustus 2012. Dan Surat Kementerian Perekonomian No. 050/SA.IV.M.Ekon/092008
tanggal
17
September
2008
tentang
penunjukan
Gafeksi/Infa sekarang ALFI/ILFA sebagai koordinator Asosiasi Sektor Logistik; ---------------------------------------------------------17.3.8
KM 35 Tahun 2004 tentang pedoman perhitungan ongkos pelabuhan
pemuatan
ditetapkannya
dan
berdasarkan
ongkos kesepakatan
pelabuhan,
tujuan
bersama
antara
pengguna jasa dan asosiasi penyedia jasa; --------------------------17.4 Bahwa kesepakatan yang dilakukan adalah kesepakatan bersama antara
LIN AN
DPU organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dengan DPW GAFEKSI/INFA
(ALFI/ILFA)
Sumatera
Utara
No.
010/DPU/ORG/KB/II/2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di jalan, di, dari dan ke Pelabuhan Belawan. Dimana kesepakatan bersama ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi monopoli; ------------------------------------------------------17.5 Bahwa kesepakatan bersama antara DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dengan DPW Gafeksi/INFA (ALFI/ILFA) Sumatera Utara No. 010/DPU/ORG/KB/II/2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari dan ke
SA
Pelabuhan sudah berjalan efektif selama 1 (satu) tahun lebih, dimana barang bongkar muat dari dan ke Pelabuhan Utama Belawan tetap terlindung dari pemberlakuan tarif secara sepihak, dan berjalannya level of service kepada pemilik barang serta lebih terjalinnya hubungan baik timbal balik sesama anggota; -----------------------------------------------------
17.6 Bahwa dengan dilakukannnya kesepakatan bersama antara DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dengan DPW GAFEKSI/INFA (ALFI/ILFA) Sumatera Utara No. 010/DPU/ORG/KB/II/2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di jalan, di, dari dan ke Pelabuhan, maka surat edaran tarif angkutan kontainer khusus trailer yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Unit Organda
Angkutan
Barang
Pelabuhan
Belawan
No.
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 secara otomatis tidak berlaku lagi sesuai dengan BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 10 kesepakatan bersama tersebut; ---------------------------------------------------halaman 30 dari 226
SALINAN
17.7 Bahwa memperhatikan sebagai berikut: ---------------------------------------17.7.1
Keberadaan KPPU adalah untuk merubah perilaku pengusaha di Indonesia. -----------------------------------------------------------------
17.7.2
Adanya
keresahan/kecemasan
anggota
DPU
ORGANDA
Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dan anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) Sumatera Utara, terkait penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bapak Gopprera Panggabean, SE, AK, Ridho Pamungkas, SIP, dan T. Haris Munandar, SE) No. 50/Lid-I/IX/2012 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun
LIN AN
1999 oleh Organda Cabang Khusus Pelabuhan Belawan Terkait dengan kenaikan tarif angkutan kontainer, dimana di dalam Surat Panggilan tercantum catatan yang menyatakan :”Para Pihak yang tidak menghadap dan bekerjasama dengan KPPU sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. (Pasal 41 dan
SA
Pasal 48 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999), hal ini menimbulkan keresahan yang amat mengganggu kinerja kami semua;-----------
17.7.3
Adanya saran dari Komisioner KPPU RI yang disampaikan pada audiensi
yang dilakukan oleh DPP ORGANDA, DPD
ORGANDA Sumatera Utara, DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara dengan Komisioner KPPU RI pada tanggal 18 April 2013 di Sekretariat KPPU RI Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, yang diterima oleh Bapak Kamser Lumbanradja, M.B.A dan Rekan untuk melakukan perubahan perilaku dari DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan; ---------------
17.7.4
Hasil Audiensi yang dilakukan oleh DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, DPD ORGANDA Sumatera Utara dan DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan dengan KPPU RI Kantor Perwakilan Medan pada tanggal 2 Mei 2013 di Jalan Ir. H. halaman 31 dari 226
SALINAN
Juanda No. 9 Medan, yang diterima oleh Bp. Ridho Pamungkas S.IP. dan T. Haris Munandar, S.E.; ----------------------------------17.7.5
Maka pada tanggal 3 Mei 2013, Surat Edaran Tarif Angkutan Container Khusus Trailer yang dikeluarkan oleh DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Nomor: 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Angkutan Kontainer Khusus Trailer Nomor 006/DPU.ORG/KB/IV/2013 yang ditandatangani oleh Bapak Sutrisno Salim, selaku Ketua
LIN AN
DPU ORGANDA Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, Bapak DR Haposan Siallagan, S.H. M.Hum, selaku ketua DPD ORGANDA
Sumatera
Utara
dan
para
pengusaha/pemilik/perusahaan angkutan peti kemas/ kontainer anggota DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, yaitu: ----------------------------------------------------------------------a. b. c. d.
Senghok/ASST; -----------------------------------------------------
Ahoa/M3; -----------------------------------------------------------Atak/ Mitra Jaya Abadi; -------------------------------------------
Aciang/Transporindo; ----------------------------------------------
SA
e.
Adut/Idan; -----------------------------------------------------------
f.
Susilo/Benua S Logistik; ------------------------------------------
g.
Abidin/Belawan Indah; --------------------------------------------
h.
Kuandy/Jaya Abadi Trans; ----------------------------------------
i.
Acun/BLI; -----------------------------------------------------------
j.
Akiong Seiko/SK; --------------------------------------------------
k.
Aliong/ Lintas Samudera; -----------------------------------------
l.
Harsono Lukman/SAM; -------------------------------------------
m. Sutrisno Salim/Multatuli; ----------------------------------------n.
Ery Salim/Wahana MK; -------------------------------------------
o.
Nursalim/ Berkat NSL; --------------------------------------------
p.
Refli Yuner/Samindo;----------------------------------------------
17.8 Bahwa kesimpulan dan permohonan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII sebagai berikut: ---------------------halaman 32 dari 226
SALINAN
17.8.1
Dalam penjelasan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa berkaitan menentukan perbuatan kartel yang diakibatkan dari perjanjian persaingan usaha, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel; ----------------------------------------------------------------------
17.8.2
Bahwa Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak ada mengatur secara khusus tentang tarif angkutan kontainer di, dari dan ke Pelabuhan Belawan; -----------------------
17.8.3
Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
LIN AN
Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Tarif Angkutan di Jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.1/AJ.001/Phb.89 tanggal 25 Juli 1989 tentang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA). -----------------------------------------------------------17.8.4
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan besaran tarif diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik barang dengan penyedia jasa. Dalam hal ini pemilik barang diwakili oleh ALFI
SA
(d/h Gafeksi) dan penyedia jasa diwakili oleh DPU ORGANDA angkutan khusus Pelabuhan Belawan. --------------------------------
17.8.5
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yakni Pasal 30 Tentang Jasa terkait dengan Angkutan Perairan, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2 Huruf B) dan Pasal 33, selanjutnya pada Pasal 36 tertera Tarif Usaha Jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa, berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa; ------------------------------------------------------------------------
17.8.6
KM 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Ongkos Pelabuhan
Pemuatan
dan
Ongkos
Pelabuhan
tujuan
ditetapkannya berdasarkan kesepakatan bersama antara asosiasi pengguna jasa dan asosiasi penyedia jasa; --------------------------17.8.7
Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan No. 001/DPU/Tarif/I/2013 tanggal halaman 33 dari 226
SALINAN
10 Januari 2012 telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer
Khusus Trailer No.
006/DPU.ORG/KB/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013; -----------------17.8.8
Untuk itu kami mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kami sebagai Terlapor Perkara Nomor 06/KPPU/I/2013 tentang dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012.
LIN AN
Karena kami menyadari sebagai pengusaha mitra Pemerintah yang bergerak aktif sebagai penunjang arus barang dari dan ke kapal keberadaan kami sangat bermanfaat demi kemajuan perekonomian di Indonesia. Untuk itu besar harapan kami, mohon kiranya dapat segera menghentikan perkara ini sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan tenang; -----------------------Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 30 Agustus 2013, Terlapor XIV (Dewan Pimpinan Unit Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan) memberikan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan T14.1);---------
SA
18.
18.1 Bahwa pada dasarnya kami mengapresiasi Laporan Tim Investigator yang telah bersusah payah menyajikan data dari berbagai sumber dan analisa, meskipun kami menerima penjelasan dari KPPU Medan bahwa kasus tidak ada oknum Pelapor hanya diapresiasi dari media masa terbitan Medan; ---------------------------------------------------------------------
18.2 Bahwa kami akan menanggapi hal-hal urgent dan fundamental dari Laporan tim Investigator dengan maksud, seluruh skema awal pembuatan tarif angkutan kontainer dapat dijabarkan lebih lunak dalam kontekstual hukum maupun ekonomi; --------------------------------------------------------18.3 Bahwa tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40”, dan 2x20” tersebut ditetapkan selama beberapa waktu lamanya, melalui proses analisa fakta dan asumsi ekonomi, terhubung pada kepentingan masing-masing yang berkepentingan. Dalam hal ini kepentingan dari penyedia jasa dan pengguna jasa; ---------------------------------------------------------------------halaman 34 dari 226
SALINAN
18.4 Bahwa akhirnya, tarif angkutan kontainer tersebut terdisiplin dalam sebuah perjanjian yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa (Organda) dan pengguna jasa (Gafeksi), dimana pada garis pokoknya, diharapkan pihak pengguna jasa tidak tertekan pada struktur tarif yang tergolong mahal sehingga merugikan pengguna jasa sebagai konsumen; --------------------------------------------------------------------------18.5 Bahwa perjanjian yang dibangun oleh penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut, berangkat dari kehendak Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi: ----“Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat
LIN AN
(2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum” ---------------------------------------------------18.6 Bahwa guna melaksanakan perintah Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, Organda Sumatera Utara yang lahir dari gabungan beberapa pengusaha angkutan barang/trailer, menyusun suatu design tarif yang digali dari berbagai kondisi, situasi dan keadaan perekonomian pelaku usaha, selain berguna untuk menertibkan banyaknya ragam dan jenis tarif yang beredar saat itu. Jenis dan ragam tarif ini muncul dari kepentingan satu, dua atau lebih pelaku usaha (penyedia jasa) baik bersama-sama maupun sendiri-sediri, yang menimbulkan carut marutnya
SA
jenis tarif yang kesemuanya dapat berpotensi merugikan konsumen (pengguna jasa); --------------------------------------------------------------------
18.7 Bahwa selain menjalankan kehendak Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas, perjanjian kesepakatan tarif angkutan kontainer tersebut juga mempedomani Pasal 1233 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan: ------------------------------------------------------------------------“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena Undang-Undang” --------------------------------------------------------18.8 Bahwa dengan tidak membahas lebih jauh Pasal 1233 ayat (1) diatas, terlihat bahwa dengan adanya kehendak Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah memberikan kebebasan bagi pihak yang berkepentingan untuk menentukan undang-undang bagi mereka tanpa melanggar undang-undang yang berlaku (ic. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999). Kekuatan kebebasan bersepakat ini juga tidak lantas dimanfaatkan Organda untuk mengisolir kepentingan guna memperkaya halaman 35 dari 226
SALINAN
diri
sendiri,
atau
di
lain
definisi
sebagai
bentuk
persekongkolan/persekutuan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Melainkan hanya mewujudkan amanah dalam rangka menjalankan suatu undang-undang. Maka, pasal 1233 KUHPerdata di atas sudah tepat berkekuatan sejajar dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut; -------------------------------------------------18.9 Bahwa andai kata telah terbit besaran tarif angkutan umum dari Pemerintah yang menjadi pedoman bagi pengusaha jasa angkutan kiranya tim Investigator tidak perlu repot-repot membuat laporan terkait adanya dugaan pelanggaran ini; --------------------------------------------------
LIN AN
18.10 Bahwa jika diterjemahkan secara implisit Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang menyatakan: ---------------------------------------------------------“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama” -------------------------------------------------------18.11 Bahwa bila dikaitkan dengan fakta yang ada, didapati beberapa argumen/alasan/pendapat: --------------------------------------------------------18.11.1 Bahwa
yang
mengadakan
perjanjian/kesepakatan
adalah
SA
Organda (penyedia jasa) dengan gabungan forwader, penyedia jasa logistik & ekspedisi Indonesia (Gafeksi), sedangkan anggota yang tergabung di dalam keorganisasian Organda, bersifat tunduk dan patuh; ----------------------------------------------
18.11.2 Bahwa Gafeksi adalah gabungan dari pengusaha ekspedisi yang menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 maupun Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah sebagai konsumen (pengguna jasa). Ini mengartikan bahwa Gafeksi bukan pelaku usaha pesaing Organda; -------------------------------18.11.3 Bahwa jika “pesaing” yang dimaksudkan Tim Investigator adalah pelaku usaha yang tergabung di dalam ke-organisasian Organda, maka argumentasi ini haruslah dianggap kurang tepat, karena pengusaha/pelaku usaha yang tergabung dalam Organda tersebut, sudah meleburkan diri menjadi satu visi, misi, satu kepentingan dan satu tujuan dimana seluruh ketetapan dan halaman 36 dari 226
SALINAN
kebijakan berada pada keputusan pimpinannya. Diluar pelakupelaku usaha yang tidak/belum bergabung dalam keorganisasian Organda, bolehlah dikatakan sebagai pesaingnya; -----------------18.11.4 Bahwa perjanjian/kesepakatan yang dibangun oleh Organda dengan Gafeksi tidak secara langsung diklaim sebagai kesepakatan yang cenderung untuk mengakomodir kepentingan sepihak. Kenyataannya, perjanjian/kesepakatan ini merupakan cerminan dari kebebasan menentukan sikap bagi Gafeksi (konsumen) untuk menyesuaikan kemampuan terhadap tarif yang ada. Ini terbukti telah terjadinya beberapa kali pertemuan
LIN AN
Organda dengan Gafeksi itu sendiri. Masing-masing tanggal 20 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2012, kemudian akhirnya disosialisasikan Gafeksi pada tanggal 14 Februari 2012 (baca: Laporan Tim Investigasi poin 11.2 hal 6); 18.11.5 Bahwa dari tanggal 7 Februari 2012 (batas terakhir pertemuan Organda dengan Gafeksi) sampai dengan sosialisasi tanggal 4 Februari 2012, menandakan adanya interval waktu bagi Gafeksi untuk menganalisa diktum perjanjian/kesepakatan tersebut, baik berkenaan dengan ketentuan, syarat dan kemampuan ketetapan tarif angkutan dimaksud. Dengan kata lain, bahwa keputusan
SA
menyetujui besaran tarif angkutan tersebut terletak pada kemampuan Gafeksi itu sendiri yang tidak diintervensi oleh Organda; ------------------------------------------------------------------
18.11.6 Bahwa andaikata seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam keorganisasian Organda harus dianggap bersaing, juga kurang dapat diterima apabila ditinjau dari kepentingan negara yang menempatkan Organda sebagai mitra pemerintah. Organda itu sediri mempunyai otoritas untuk menghukum/memberikan sanksi atau sejenisnya bagi pelaku-pelaku usaha yang berbuat curang, melakukan persekongkolan jahat yang merugikan pelaku usaha lain dan diseberang itu, turut berfungsi melindungi kepentingan konsumen. Itulah sebabnya Organda itu ada dan terbentuk; ----------------------------------------------------------------18.11.7 Bahwa sebagai catatan penting, tarif pengangkutan barang yang telah disepakai tersebut tidak pernah dijalankan, karena di dalam halaman 37 dari 226
SALINAN
klausula kesepakatan tersebut tidak memuat sanksi-sanksi melainkan dimaksudkan sebagai pedoman untuk mempersempit keanekaragaman jenis tarif yang berlaku di pasaran; --------------18.11.8 Bahwa butiran pendapat/alasan dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang telah dijelaskan diatas kiranya dapat disesuaikan sebagai dasar pertimbangan sebuah keputusan, seraya menyatakan Pasal 5 Ayat (1) yang diusung Tim Investigator tersebut belum sempurna menyentuh aspek pelanggaran. Maka, kesimpulan dari analisa yang dipaparkan di atas, adalah lebih tepat dianggap memenuhi Pasal 5 ayat (2)
LIN AN
huruf b yang berbunyi: ------------------------------------------------“Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku” ------------------------------------------------------------------Dalam arti, bahwa perjanjian/kesepakatan yang dibentuk oleh penyedia jasa dan pengguna jasa adalah murni karena kehedak dari undang-undang;----------------------------------------------------18.11.9 Bahwa kami sangat menghargai laporan Tim Investigator ini sepenuhnya karena selain merupakan koreksi konstruktif bagi pelaku usaha juga mengandung nilai-nilai rumusan yang objektif dari Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Berkenaan dengan itu, pada
SA
kesempatan ini, kami sepakat mencabut atau membatalkan seluruh ketetapan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan, sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi; ------------------------------------------------------------------------
19.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 30 Agustus 2013, Terlapor XV (Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI) yang sekarang telah berubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/
Indonesian
Logistics
and
Forwarders
Association
(ILFA))
memberikan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan T15.1); --------------------------------------------------------------------------------------19.1 Bahwa Pemerintah sampai dengan saat ini tidak mengatur secara khusus tentang tarif angkutan kontainer di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan. Sehingga dibuat suatu kesepakatan antara penyedia jasa (Organda) halaman 38 dari 226
SALINAN
sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pengguna jasa yaitu DPW ALFI Sumatera Utara mewakili kepentingan pemilik barang yang tertera di dalam Pasal 181 (2) huruf b UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan “Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan
kesepakatan
pengguna
jasa dan
perusahaan angkutan umum”; ---------------------------------------------------19.2 Bahwa bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dijabarkan di dalam Pasal 35 ayat (4) “Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai
LIN AN
dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah”; -19.3 Bahwa KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan tujuan ditetapkannya berdasarkan kesepakatan bersama antara Asosiasi Pengguna Jasa dan Asosiasi Penyedia Jasa; -----------------------------------------------------------19.4 Bahwa Surat Edaran Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan No. 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer yang ditandatangani oleh
17
Pengusaha/Perusahaan
angkutan
barang
anggota
DPU
ORGANDA Pelabuhan Belawan, sesuai Berita Acara Pencabutan Tarif Kontainer
Khusus
Trailer
dengan
No.
SA
Angkutan
006/DPU.ORG/KB/IV/2013 tanggal 03 Mei 2013 maka dinyatakan tidak berlaku lagi; -------------------------------------------------------------------------
19.5 Bahwa Organda telah melakukan perubahan perilaku sesuai dengan himbauan dari Komisioner KPPU yang disampaikan pada audiensi DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, DPP Organda Sumatera Utara, DPD Organda Sumatera Utara, dan DPU ORGANDA Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 April 2013 di Sekretariat KPPU Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, yang diterima oleh Bapak Kamser Lumbanradja, M.B.A dan rekan; ------------------------------------------------20.
Menimbang bahwa Terlapor IX dan Terlapor XIII tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II dan belum menyerahkan tanggapannya, Ketua Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor yang tidak hadir tersebut untuk menyerahkan tanggapan di luar sidang sampai dengan hari Senin tanggal
halaman 39 dari 226
SALINAN
2 September 2013 yang merupakan hari ketujuh sejak Laporan Dugaan Pelanggaran telah dilaksanakan atau dianggap telah dibacakan; -------------------21.
Menimbang bahwa sampai dengan hari Senin tanggal 2 September 2013, Terlapor IX dan Terlapor XIII belum juga menyerahkan tanggapannya, maka Ketua Majelis Komisi menilai Terlapor IX dan Terlapor XIII tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan B3); ---------------------------------------------
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; --------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil
LIN AN
23.
Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013; ---------------24.
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 23/KPPU/Pen/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPUI/2013 (vide bukti pemeriksaan A37); --------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 207/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi
SA
pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 (vide bukti pemeriksaan A42); ------------------------------------------------------------------------26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 24/KMK/Kep/IX/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (vide bukti A45); ----------------------------------------------------------------------------------------27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A38 , A39, A40, A41, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61); ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 40 dari 226
SALINAN
28.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A159; B4); ----------------------------------------------------
29.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A158; B5); ---------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I,
LIN AN
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B6); ------------------------------------------------------------30.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Che Kiong selaku Direktur Utama PT Meridian Makmur Mandiri (vide bukti pemeriksaan A160);---------------------------------------30.2 Bahwa Saksi menyampaikan PT Meridian Makmur Mandiri merupakan anggota Gafeksi; -------------------------------------------------------------------30.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Meridian Makmur Mandiri biasa melayani rute dari Belawan-Tanjung Moara (pp), KIM Mabar, dan jalan Binjai-Belawan, Namorambe-Belawan (pp); ----------------------------------30.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Meridian Makmur Mandiri biasa
SA
30.
bekerjasama dengan CV Belawan Indah dan CV Jaya Abadi Trans, karena sudah mengenal lama dan saling percaya; -----------------------------
30.5 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan tahun 2011 (C40) dan menerimanya dalam bentuk faks dari Gafeksi ; ------------------------------------------------------------------------
30.6 Bahwa Saksi menyampaikan menerima kesepakatan penetapan tarif angkutan tahun 2012 (C29) dari perusahaan EMKL lain; -------------------30.7 Bahwa Saksi menyampaikan adanya penetapan tarif kesepakatan angkutan kontainer tahun 2011 tersebut karena adanya kenaikan bahan bakar minyak; ----------------------------------------------------------------------30.8 Bahwa Saksi menyampaikan tarif yang diberikan kepada costumer (pelanggan) lebih rendah sebelum adanya penetapan tarif; ------------------
halaman 41 dari 226
SALINAN
30.9 Bahwa Saksi menyampaikan membebankan tarif angkutan kepada costumer (pelanggan) dengan menunjukkan surat pemberitahuan kenaikan tarif angkutan (C49); --------------------------------------------------30.10 Bahwa Saksi menyampaikan harga yang diberikan ke costumer (pelanggan) pada tahun 2013 di bawah tarif kesepakatan; ------------------30.11 Bahwa Saksi menyampaikan memberi diskon (maksimal diskon yang diberikan 17%) kepada costumer (pelanggan) dengan melihat kondisi di lapangan dan volume muatan yang diangkut; ---------------------------------30.12 Bahwa Saksi menyampaikan penetapan tarif angkutan dari Gafeksi sifatnya fleksible dan tidak mengikat, maksudnya bisa digunakan dan
LIN AN
bisa tidak; ---------------------------------------------------------------------------30.13 Bahwa Saksi menyampaikan penetapan tarif angkutan dari Gafeksi tersebut hanya digunakan sebagai acuan harga yang diberikan kepada costumer (pelanggan); ------------------------------------------------------------30.14 Bahwa Saksi menyampaikan harga yang diberikan kepada costumer (pelanggan) di lapangan masih bisa terjadi negosiasi. Negosiasi tersebut muncul tergantung kondisi daerah yang dituju dan halangan yang ditemui; -----------------------------------------------------------------------------30.15 Bahwa Saksi menyampaikan CV Belawan Indah memberikan harga Rp 1.400.000,00 untuk kontainer ukuran 40”;--------------------------------------
SA
30.16 Bahwa Saksi menyampaikan CV Belawan Indah tidak pernah memberikan harga di atas tarif kesepakatan; -----------------------------------
30.17 Bahwa Saksi menyampaikan sebagai anggota Gafeksi tidak ada konsekuensi apabila perusahaan tidak menjalankan penetapan tarif tersebut; ------------------------------------------------------------------------------
31.
Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B7); ------------------------------------------------------------31.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Anton Martono selaku Direktur PT Intrafero (vide bukti pemeriksaan A161); ---------------------------------------------------------------31.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B52); ----------------------------------------------------------
halaman 42 dari 226
SALINAN
31.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Intrafero merupakan anggota Gafeksi (vide bukti penyelidikan C43); --------------------------------------------------31.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Intrafero biasa bekerjasama dengan CV Belawan Indah, karena harga untuk tarif angkutan bisa dilakukan negosiasi. Negosiasi tersebut tergantung pada jumlah barang dan jauh dekat jarak yang ditempuh; ------------------------------------------------------31.5 Bahwa Saksi menyampaikan rute yang biasa digunakan PT Intrafero adalah dari Belawan-KIM Mabar, Tanjung Morawa-KIM Star, Tanjung Morawan-jalan Binjai, Tanjung Morawa melewati jembatan; --------------31.6 Bahwa Saksi menyampaikan menggunakan kontainer ukuran 40” dengan
LIN AN
harga Rp. 300.000,00, 20” dengan harga Rp. 250.000,00, dan 2x20” dengan harga Rp. 500.000,00; ---------------------------------------------------31.7 Bahwa Saksi menyampaikan pernah mendapatkan penetapan tarif dalam bentuk faks yaitu untuk tarif kesepakatan angkutan kontainer tahun 2011 dari Gafeksi dan tarif kesepakatan angkutan kontainer tahun 2012 dari Organda (vide bukti penyelidikan C29, C40); ---------------------------------31.8 Bahwa Saksi menyampaikan adanya penetapan tarif kesepakatan angkutan kontainer tersebut karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga sparepart; ----------------------------------------------------31.9 Bahwa Saksi menyampaikan mendapatkan diskon (potongan harga) 10-
SA
15% dari CV Belawan Indah yang menggunakan penetapan tarif kesepakatan angkutan kontainer; -------------------------------------------------
31.10 Bahwa Saksi menyampaikan apabila menggunakan kontainer yang lebih besar, CV Belawan Indah bahkan memberikan diskon (potongan harga) sampai dengan 20%; ---------------------------------------------------------------
31.11 Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada pertemuan antara Gafeksi dengan anggota Gafeksi terkait adanya kenaikan tarif angkutan kontainer; -------31.12 Bahwa Saksi menyampaikan meskipun sudah ada penetapan tarif angkutan kontainer, untuk harga di lapangan masih bisa terjadi negosiasi; 31.13 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah menggunakan harga di atas tarif yang telah ditetapkan oleh Gafeksi dengan Organda; ------------------31.14 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kesepakatan mengenai penetapan tarif angkutan antara Gafeksi dengan Organda; -------------------
halaman 43 dari 226
SALINAN
31.15 Bahwa Saksi menyampaikan benar mendapat diskon (potongan harga) 10% apabila menggunakan harga sesuai penetapan tarif angkutan tahun 2012 (vide bukti penyelidikan C29, C45); -------------------------------------31.16 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer; -----------------------------31.17 Bahwa Saksi menyampaikan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah mengalami kenaikan tarif angkutan kontainer; ----------------31.18 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mendapatkan harga yang lebih besar atau di atas Rp 1.400.000,00. PT Intrafero selalu mendapat harga di bawah nominal tersebut; -----------------------------------------------------------
LIN AN
31.19 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai penetapan tarif angkutan yang tidak mengikat maupun penetapan tarif angkutan yang telah dicabut; ----------------------------------31.20 Bahwa Saksi menyampaikan merasa keberatan dengan adanya penetapan tarif angkutan jika tidak bisa dilakukan negosiasi; ---------------------------31.21 Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada kesepakatan untuk menaikkan atau menurunkan harga antara PT Intrafero dengan CV Belawan Indah; -Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B8); -------------------------------------------------------------
SA
32.
32.1 Bahwa Saksi yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Smart Glove Indonesia, namun yang hadir dan mewakili PT Smart Glove Indonesia dalam pemeriksaan adalah Saudari Leli (vide bukti pemeriksaan A163); -
32.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B79); ----------------------------------------------------------
32.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Smart Glove Indonesia berdiri sejak tahun 2004 dan bergerak di bidang ekspor impor. Untuk ekspor biasa menggunakan jasa EMKL milik PT Surya Sumatera Indah Sejahtera dan PT Lintas Samudera Jaya, sedangkan untuk impor hanya menggunakan PT Surya Sumatera Indah Sejahtera; -------------------------------------------32.4 Bahwa Saksi menyampaikan alasan menggunakan jasa EMKL milik PT Surya Sumatera Indah Sejahtera dan PT Lintas Samudera Jaya, karena pelayanan (service) dan harga yang diberikan adalah harga yang wajar; --
halaman 44 dari 226
SALINAN
32.5 Bahwa Saksi menyampaikan terkait harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa masih bisa dilakukan negosiasi; --------------------------------32.6 Bahwa Saksi menyampaikan merasa mengalami kerugian apabila para perusahaan saling sepakat menaikkan tarif angkutan kontainer; -----------32.7 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah menggunakan jasa EMKL lain selain yang telah disebutkan sebelumnya pada angka 32.3 dan 32.4; -----32.8 Bahwa Saksi menyampaikan perusahaan EMKL yang digunakan oleh PT Smart Glove Indonesia pernah memberikan harga untuk ekspor Rp 1.900.000,00 dan harga untuk impor Rp 2.050.000,00; ---------------------32.9 Bahwa Saksi menyampaikan harga yang disebutkan pada angka 32.8
LIN AN
untuk rute dari KIM Star ke Pelabuhan Belawan. Harga tersebut muncul setelah PT Smart Glove Indonesia melakukan negosiasi; -------------------Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B9); ------------------------------------------------------------33.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Cia Pen selaku Direktur Utama PT Karunia BS (vide bukti pemeriksaan A162); ---------------------------------------------------------------33.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B53); ----------------------------------------------------------
SA
33.
33.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Karunia BS berdiri sejak tahun 2001 dan bergerak di bidang EMKL; --------------------------------------------------
33.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Karunia BS biasa bekerjasama dengan CV Jaya Abadi Trans, CV Belawan Indah, PT Idham, PT GM, PT AST; -
33.5 Bahwa Saksi menyampaikan PT Karunia BS biasa menggunakan rute dari Medan ke KIM (pp); ---------------------------------------------------------33.6 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kenaikan harga pada tahun 2011 dari perusahaan mitra bisnis; --------------------------------------33.7 Bahwa Saksi menyampaikan mendapatkan diskon (potongan harga) 1020% dari perusahaan mitra bisnis yang menggunakan harga di dalam penetapan tarif angkutan tahun 2011 dan tahun 2012 (dari Organda dan Gafeksi) (vide bukti penyelidikan C29, C40); ---------------------------------33.8 Bahwa Saksi membenarkan telah menyampaikan dokumen berupa penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012 dan invoice pembayaran halaman 45 dari 226
SALINAN
jasa angkutan kontainer kepada Investigator saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan C29, C39); ----------------------------------------------------------33.9 Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada harga khusus dari Gafeksi, karena harga diperoleh dari hasil negosiasi; --------------------------------------------33.10 Bahwa Saksi menyampaikan adanya kenaikan tarif angkutan dinilai wajar karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga sparepart; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut
LIN AN
(vide bukti pemeriksaan B10); ----------------------------------------------------------34.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Johan Tjandra selaku Direktur Utama PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (vide bukti pemeriksaan A164); -------------------------------------34.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B56); ---------------------------------------------------------34.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Surya Sumatera Indah Sejahtera merupakan anggota Gafeksi; -----------------------------------------------------34.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Surya Sumatera Indah Sejahtera biasa bekerjasama dengan CV Belawan Indah dan PT Mitra Jaya Bahari, namun yang paling sering digunakan adalah CV Belawan Indah; ----------
SA
34.
34.5 Bahwa Saksi menyampaikan alasan menggunakan CV Belawan Indah karena armada yang selalu ada, servis yang bagus, dan harga yang bisa dinegosiasi; --------------------------------------------------------------------------
34.6 Bahwa Saksi menyampaikan PT Surya Sumatera Indah Sejahtera biasa menggunakan rute dari KIM, Tanjung Morawa, Binjai, Patumbak; --------
34.7 Bahwa Saksi menyampaikan pernah melihat kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara mengenai kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer dan penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2012 (vide bukti penyelidikan C2, C59); ------------34.8 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kenaikan tarif angkutan yang terjadi pada tahun 2011 dan 2012, dikarenakan alasan kenaikan harga bahan bakar minyak dan sparepart; -------------------------------------34.9 Bahwa Saksi menyampaikan mendapat informasi dari Gafeksi mengenai kenaikan tarif angkutan melalui faks; ------------------------------------------halaman 46 dari 226
SALINAN
34.10 Bahwa Saksi menyampaikan dengan adanya kenaikan tarif angkutan kontainer pada angka 34.8, PT Surya Sumatera Indah Sejahtera melakukan negosiasi. Kesepakatan yang terjadi adalah PT Surya Sumatera Indah Sejahtera mendapat diskon (potongan harga) antara 515% dari tarif kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara (C2), yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa angkutan;----------------------------------------------------------------------------34.11 Bahwa Saksi menyampaikan keberatan atas tarif angkutan kontainer yang telah ditetapkan tersebut karena dinilai mahal; -------------------------34.12 Bahwa Saksi mendapat pemberitahuan kenaikan tarif angkutan kontainer
LIN AN
dari perusahaan angkutan; --------------------------------------------------------34.13 Bahwa Saksi menyampaikan tidak menemukan ada perusahaan lain (selain mitra bisnis) yang menawarkan harga di atas tarif kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara (vide bukti penyelidikan C2); ------------------------------------------------------------------34.14 Bahwa Saksi menyampaikan harga yang ditawarkan oleh perusahaan angkutan tidak pernah melebihi dari harga tarif kesepakatan; --------------34.15 Bahwa Saksi menyampaikan penetapan tarif angkutan yang berdasar kesepakatan bukan menjadi pedoman, karena PT Surya Sumatera Indah Sejahtera tetap melakukan penawaran; ------------------------------------------
SA
34.16 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mendapat perintah maupun intervensi dari Gafeksi untuk menggunakan tarif kesepakatan tersebut; ---
35.
Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A166; B11);---------------------------------------------------
36. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B12); ----------------------------------------------------------36.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Susanto mewakili PT Universal Shipping (vide bukti pemeriksaan A165); ---------------------------------------------------------------36.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B70); ---------------------------------------------------------halaman 47 dari 226
SALINAN
36.3 Bahwa Saksi membenarkan PT Universal Shipping merupakan anggota Gafeksi (vide bukti penyelidikan C69); ----------------------------------------36.4 Bahwa Saksi menyampaikan dalam hal pengangkutan PT Universal Shipping biasa bekerjasama dengan Transpac Logistik dan PT Transporindo Agung Sejahtera; -------------------------------------------------36.5 Bahwa Saksi menyampaikan PT Universal Shipping biasa menggunakan rute dari Labuhan-KIM Canang-Sp. Kantor, BGR Bandar Reksa (Pergudangan BUMN); Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd. SBU-Mabar; Helvetia-Cemaran-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan; Tembung-SampaliSunggal-Kp. Lalang; Patumbak-Namorambe-Tg. Morawa-KIM Star-
LIN AN
Jalan Binjai; Amplas sampai dengan POLDASU; ----------------------------36.6 Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai kesepakatan tarif angkutan dari Gafeksi;---------------------------------------36.7 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kenaikan tarif angkutan pada tahun 2011; -------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B13); ----------------------------------------------------------37.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Rolly Piay selaku Direktur Utama PT Sanobar Gunajaya (vide
SA
37.
bukti pemeriksaan A170); ---------------------------------------------------------
37.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B78); ----------------------------------------------------------
37.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Sanobar Gunajaya berdiri sejak tahun 1994, merupakan perusahaan EMKL dan trucking. Pada tahun 2011 PT Sanobar Gunajaya menjadi perusahaan importir sampai dengan saat ini. PT Sanobar Gunajaya biasa mengimpor aspal drum dari Iran, dan untuk ekspedisi muatannya biasa bekerjasama dengan PT Kartika Andalas Bahari;-------------------------------------------------------------------------------37.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Sanobar Gunajaya biasa menggunakan rute dari Belawan-Patumba dan Belawan-Binjai;-----------------------------37.5 Bahwa Saksi menyampaikan tarif angkutan untuk rute dari BelawanBinjai pada tahun 2012 berada dikisaran Rp 1.300.000,00 per kontainer
halaman 48 dari 226
SALINAN
ukuran 20” (harga yang didapat dari penawaran EMKL PT Kartika Andalas Bahari); -------------------------------------------------------------------37.6 Bahwa Saksi menyampaikan mendapat pemberitahuan mengenai kenaikan tarif angkutan; ----------------------------------------------------------37.7 Bahwa Saksi menyampaikan memang benar terdapat acuan harga dari EMKL yang berbentuk surat penawaran; --------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B14); -----------------------------------------------------------
LIN AN
38.1 Bahwa Saksi yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Fajar Insan Nusantara, namun yang mewakili dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Iqbal Zainsah Lubis selaku Branch Manager PT Fajar Insan Nusantara (vide bukti pemeriksaan A167); ------------------------------------38.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B67); ---------------------------------------------------------38.3 Bahwa Saksi menyampaikan PT Fajar Insan Nusantara merupakan anggota Gafeksi, namun tidak pernah aktif dalam keanggotaan; -----------38.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Fajar Insan Nusantara biasa bekerjasama dengan Laut Jaya Raya (LJR) selama 3 (tiga) tahun dan juga dengan CV Belawan Indah; -------------------------------------------------------
SA
38.
38.5 Bahwa Saksi menyampaikan PT Fajar Insan Nusantara saat ini hanya menggunakan Laut Jaya Raya (LJR) karena pelayanannya (service) yang
baik; ----------------------------------------------------------------------------------
38.6 Bahwa Saksi menyampaikan PT Fajar Insan Nusantara
biasa
menggunakan rute dari Pelabuhan Belawan ke Kayu Putih dan Kawasan Industri; ------------------------------------------------------------------------------
38.7 Bahwa Saksi menyampaikan pernah menerima penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2012 dari Gafeksi melalui faks; -----------------------38.8 Bahwa Saksi menyampaikan mengenai diskon (potongan harga) antara 510% tidak berpedoman pada tarif kesepakatan, karena harga tergantung pada negosiasi dengan vendor (perusahaan trucking); -----------------------38.9 Bahwa Saksi menyampaikan range diskon (potongan harga) antara 510% bisa diperoleh karena volume dan berat barang; -------------------------
halaman 49 dari 226
SALINAN
38.10 Bahwa Saksi menyampaikan PT Fajar Insan Nusantara menggunakan tarif kesepakatan angkutan kontainer tahun 2011 antara Organda dengan anggota Organda dan tarif kesepakatan tahun 2012 antara Organda dengan Gafeksi, sebagai acuan; -------------------------------------------------39.
Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B15); ----------------------------------------------------------39.1 Bahwa Saksi yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Marumitsu Indonesia (Nitori Furniture), namun yang mewakili dan hadir dalam
LIN AN
pemeriksaan adalah Saudari Dahliani selaku Direktur Administrasi PT Marumitsu Indonesia (Nitori Furniture) (vide bukti pemeriksaan A168); 39.2 Bahwa Saksi menyampaikan saat ini PT Marumitsu Indonesia sudah berganti nama menjadi PT Nitori Furniture Indonesia, dengan Direktur Utama adalah Shigehito Matsukura yang berasal dari Jepang. PT Nitori Furniture Indonesia bergerak di bidang furniture dan melakukan kegiatan ekspor impor;-----------------------------------------------------------------------39.3 Bahwa Saksi menyampaikan terkait pengangkutan, PT Nitori Furniture Indonesia biasa menggunakan perusahaan EMKL dengan rute dari Belawan-KIM (pp); ----------------------------------------------------------------
SA
39.4 Bahwa Saksi menyampaikan mengenai harga penawaran dari perusahaan EMKL, PT Nitori Furniture Indonesia biasa melakukan negosiasi; --------
39.5 Bahwa
saat
validasi
dokumen,
Saksi
membenarkan
pernah
menyampaikan dokumen kepada Tim Investigator saat penyelidikan yaitu dokumen data time series nilai pemakaian jasa dan tarif angkutan kontainer tahun 2010, 2011, dan 2012 milik PT Nitori Furniture Indonesia (vide bukti penyelidikan C17); ---------------------------------------
39.6 Bahwa Saksi menyampaikan daftar harga pada angka 39.5 tersebut merupakan harga yang sudah dinegosiasi dan harga akhir yang diberikan kepada costumer (pelanggan); ---------------------------------------------------40.
Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B16); -----------------------------------------------------------
halaman 50 dari 226
SALINAN
40.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Darwin Kofani, S.E. selaku Direktur Utama PT Chanela Jaya Perkasa (vide bukti pemeriksaan A169); ---------------------------------------40.2 Bahwa
Saksi
menyampaikan
PT
Chanela
Jaya
Perkasa
biasa
menggunakan rute dari Labuhan-KIM-Canang-Sp. Kantor BGR; Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan; Amplas sampai dengan POLDASU; ---------------------------------------------------------------40.3 Bahwa Saksi menyampaikan terkait perusahaan angkutan, PT Chanela Jaya Perkasa biasa menggunakan CV Belawan Indah karena armada yang selalu ready (siap pakai); ---------------------------------------------------
LIN AN
40.4 Bahwa Saksi menyampaikan PT Chanela Jaya Perkasa merupakan anggota Gafeksi; -------------------------------------------------------------------40.5 Bahwa Saksi menyampaikan PT Chanela Jaya Perkasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait kesepakatan tarif angkutan kontainer; ---40.6 Bahwa Saksi menyampaikan mengetahui adanya kesepakatan tarif angkutan kontainer antara Organda dengan Gafeksi dari sesama perusahaan EMKL; ----------------------------------------------------------------40.7 Bahwa Saksi menyampaikan PT Chanela Jaya Perkasa menggunakan harga berdasar tarif kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara;-----------------------------------------------------------
SA
40.8 Bahwa Saksi menyampaikan dengan menggunakan harga yang berdasar tarif kesepakatan, sebagaimana dimaksud pada angka 40.7, PT Chanela Jaya Perkasa memberikan diskon (potongan harga) 15% kepada pelanggannya; -----------------------------------------------------------------------
40.9 Bahwa Saksi membenarkan pada tahun 2012 tarif angkutan kontainer di lapangan sesuai dengan tarif kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara (vide bukti penyelidikan C29, C59); ----41.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B17); ----------------------------------------------------------41.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Abidin selaku Direktur CV Belawan Indah (vide bukti pemeriksaan A178); --------------------------------------------------------------------------------
halaman 51 dari 226
SALINAN
41.2 Bahwa Terlapor I sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B32); --------------------------------------------------41.3 Bahwa Terlapor I mengaku sebagai anggota Organda Pelabuhan Belawan (vide bukti penyelidikan C90); --------------------------------------------------41.4 Bahwa Terlapor I mengaku jika PT Intrafero merupakan pelanggan/mitra bisnis dari CV Belawan Indah; --------------------------------------------------41.5 Bahwa Terlapor I mengaku perlu memperhitungkan segala biaya dan lain-lain (misal melihat volume barang) untuk memberikan diskon (potongan harga) kepada PT Intrafero; -----------------------------------------41.6 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor I tidak membantah semua
LIN AN
dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator, yaitu dokumen penetapan tarif angkutan tahun 2011, penetapan tarif angkutan 2012, kesepakatan bersama antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara, undangan diskusi, notulen hasil diskusi terkait kesepakatan antara Organda dengan anggota Organda, pencabutan kesepakatan mengenai tarif angkutan antara Organda, anggota Organda, dan Gafeksi (vide bukti penyelidikan C2, C4, C5, C29, C40, C80); ------------------------------------41.7 Bahwa Terlapor I mengaku menghadiri undangan dari Organda Belawan di Hotel Emeral pada tanggal 4 Februari 2012, serta ikut menandatangani kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40”, dan
SA
2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan bersama dengan anggota Organda yang lain; -----------------------------------------------------------------
41.8 Bahwa Terlapor I mengaku adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer disebabkan karena adanya kenaikan harga bbm dan harga sparepart;-----------------------------------------------------------------------------
41.9 Bahwa Terlapor I mengaku adanya kesepakatan dalam angka 41.8 tersebut berasal dari keinginan anggota Organda; ----------------------------41.10 Bahwa Terlapor I mengaku pada tanggal 3 Mei 2013 telah mencabut kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer (vide bukti penyelidikan C80);---------------------------------------------------------------------------------41.11 Bahwa Terlapor I mengaku adanya kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011 yang ditandatangani oleh anggota Organda Belawan menjadi harga perkiraan bagi CV Belawan Indah; --------------------------------------41.12 Bahwa Terlapor I mengaku tarif angkutan berdasarkan kesepakatan pada angka 41.11 tersebut merupakan batas maksimum; --------------------------halaman 52 dari 226
SALINAN
42.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B18); ----------------------------------------------------------42.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Kuandy Tenggara selaku Direktur CV Jaya Abadi Trans (vide bukti pemeriksaan A176); ---------------------------------------------------------------42.2 Bahwa Terlapor III sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B34); ----------------------------------42.3 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor III tidak membantah semua
LIN AN
dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator, yaitu dokumen penetapan tarif angkutan tahun 2011, penetapan tarif angkutan 2012, dan kesepakatan bersama antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara (vide bukti penyelidikan C2, C29, C40); -------------------------------42.4 Bahwa Terlapor III mengaku harga di dalam kesepakatan tarif angkutan kontainer hanya sebagai harga perkiraan; --------------------------------------42.5 Bahwa Terlapor III mengaku terkait pemberian diskon (potongan harga) merupakan hasil negosiasi antara CV Jaya Abadi Trans dengan perusahaan EMKL (pengguna jasa); --------------------------------------------42.6 Bahwa Terlapor III mengaku mengetahui adanya pertemuan antara
SA
Organda Belawan dengan Gafeksi di Hotel Emeral pada tahun 2012; ----42.7 Bahwa Terlapor III mengaku penetapan tarif angkutan kontainer merupakan usulan sesama anggota Organda; ----------------------------------
42.8 Bahwa Terlapor III mengaku harga yang diberikan kepada costumer (pelanggan) berkisar pada tarif kesepakatan pada angka 42.3; --------------
43.
Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B19); ----------------------------------------------------------43.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Irawan Rusli selaku Direktur PT Mitra Jaya Bahari (vide bukti pemeriksaan A177); ---------------------------------------------------------------43.2 Bahwa saat validasi dokumen, Investigator menunjukkan dokumen kesepakatan tarif angkutan tahun 2011, kesepakatan tarif angkutan tahun 2012, pencabutan kesepakatan tarif angkutan oleh Organda Belawan dan halaman 53 dari 226
SALINAN
Gafeksi Sumatera Utara, yang mana dalam penandatanganan semua dokumen tersebut tertera nama Bapak Sutjipto (vide bukti penyelidikan C29, C40, C80); -------------------------------------------------------------------43.3 Bahwa terkait poin 43.2 tersebut, Terlapor II mengaku sebagai generasi kedua penerus perusahaan dan Bapak Sutjipto adalah Paman dari Terlapor II yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Mitra Jaya Bahari; ------------------------------------------------------------------------43.4 Bahwa Terlapor II mengaku PT Mitra Jaya Bahari merupakan anggota Organda Belawan; -----------------------------------------------------------------43.5 Bahwa Terlapor II mengaku memberitahukan kepada pelanggan 44.
LIN AN
mengenai kenaikan tarif angkutan melalui telepon; --------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A175; B20);--------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B21); ----------------------------------------------------------45.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Susilobing Tjae Se selaku Direktur Utama PT Benua Samudera Logistik
SA
45.
(vide bukti pemeriksaan A174); --------------------------------------------------
45.2 Bahwa Terlapor V sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B90); -----------------------------------
45.3 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor V tidak membantah semua dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator yaitu berupa dokumen undangan diskusi dari Organda Belawan, notulen hasil diskusi antara Organda Belawan dengan anggota Organda, kesepakatan tarif angkutan tahun 2011, kesepakatan tarif angkutan tahun 2012, kesepakatan tarif angkutan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara, Berita Acara pencabutan kesepakatan tarif, surat keterangan keanggotaan PT Benua Samudera Logistik sebagai anggota Organda (vide bukti penyelidikan C2, C4, C5, C29, C40, C59, C80, C84); ------------------------
halaman 54 dari 226
SALINAN
45.4 Bahwa Terlapor V mengaku harga kesepakatan tarif angkutan kontainer pada tahun 2012 merupakan harga perkiraan yang diusulkan bersama kepada Organda Belawan;--------------------------------------------------------45.5 Bahwa Terlapor V mengaku tidak pernah mengirimkan kesepakatan tarif angkutan kontainer kepada costumer (pelanggan); ---------------------------45.6 Bahwa Terlapor V mengaku terkait pencabutan tarif angkutan telah diberitahukan kepada costumer (pelanggan) melalui telepon; --------------Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut
LIN AN
(vide bukti pemeriksaan B22); ----------------------------------------------------------46.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Min Tjhien selaku Direktur Utama PT Transporindo Agung Sejahtera (vide bukti pemeriksaan A173); --------------------------------------------------------46.2 Bahwa Terlapor VI mengaku tidak hadir saat penyelidikan yang lalu, dan telah menguasakan kepada Saudara Hasan alias Saudara Ng Bin San untuk hadir mewakili perusahaan (vide bukti penyelidikan B44); ---------46.3 Bahwa Terlapor VI mengaku memiliki nama lain “Aciang” dan “Vidya” (dalam kesepakatan tarif angkutan tahun 2011 dan 2012 yang ditandatangani oleh PT Transporindo Agung Sejahtera tertulis nama “Aciang”); ---------------------------------------------------------------------------
SA
46.
46.4 Bahwa Terlapor VI mengaku PT Transporindo Agung Sejahtera merupakan anggota Organda Pelabuhan Belawan; ----------------------------
46.5 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor VI tidak membantah semua dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator yaitu berupa dokumen Berita Acara Penyelidikan Terlapor VI, kesepakatan penetapan tarif angkutan antara Organda Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara, notulen hasil rapat antara Organda Belawan dengan anggota Organda, kesepakatan tarif angkutan tahun 2011, kesepakatan tarif angkutan tahun 2012 (vide bukti penyelidikan B44; C2, C5, C29, C40); --------------------46.6 Bahwa Terlapor VI mengaku PT Transporindo Agung Sejahtera biasa menggunakan rute dari KIM-Tanjung Mulia, Binjai; ------------------------46.7 Bahwa Terlapor VI mengaku Organda Belawan telah mengirimkan kesepakatan tarif angkutan kontainer ke PT Transporindo Agung Sejahtera melalui faks; ------------------------------------------------------------halaman 55 dari 226
SALINAN
46.8 Bahwa Terlapor VI mengaku kesepakatan harga terkait tarif angkutan kontainer berdasarkan hasil perundingan, namun Terlapor VI tidak merasa mengusulkan harga; ------------------------------------------------------46.9 Bahwa Terlapor VI mengaku dalam pertemuan terkait kesepakatan tarif angkutan kontainer antara Organda Belawan dengan anggotanya dan Gafeksi, juga dibahas mengenai masalah diskon (potongan harga); -------46.10 Bahwa Terlapor VI mengaku terkadang menggunakan harga di dalam tarif kesepakatan angkutan kontainer, meskipun sifatnya negosiasi; ------46.11 Bahwa Terlapor VI mengaku dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dalam menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer
LIN AN
tersebut; -----------------------------------------------------------------------------46.12 Bahwa Terlapor VI mengaku yang menandatangani Berita Acara pencabutan kesepakatan tarif angkutan kontainer adalah Saudara Hasan; 46.13 Bahwa Terlapor VI mengaku dalam melakukan pencabutan kesepakatan tarif angkutan atas dasar kesepakatan bersama dengan anggota Organda lainnya; ------------------------------------------------------------------------------46.14 Bahwa Terlapor VI menyadari bila tindakan melakukan kesepakatan harga terkait tarif angkutan kontainer bersama-sama dengan yang lain pada tahun 2011 dan 2012 adalah perbuatan yang dilarang; ----------------46.15 Bahwa Terlapor VI membenarkan keterangan Saudara Hasan saat
SA
penyelidikan bahwa tarif yang disampaikan ke costumer (pelanggan) adalah tarif sesuai kesepakatan bersama tahun 2011 dan 2012; -------------
46.16 Bahwa Terlapor VI menyampaikan keterangan Saudara Hasan saat penyelidikan tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saudara Min Tjhien saat ini dalam pemeriksaan; ------------------------
47.
Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B23); -------------------------------------------------47.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Ery Salim selaku Direktur Utama CV Wahana Multi Karsa (vide bukti pemeriksaan A172); ---------------------------------------------------------------47.2 Bahwa Terlapor VII sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B35); -----------------------------------
halaman 56 dari 226
SALINAN
47.3 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor VII tidak membantah semua dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator yaitu berupa dokumen Berita Acara Penyelidikan Terlapor VII, kesepakatan bersama antara Organda Belawan dengan Gafeksi, notulen hasil kesepakatan antara Organda Belawan dengan anggota Organda, kesepakatan tarif angkutan tahun 2011, kesepakatan tarif angkutan tahun 2012, akta perusahaan Terlapor VII Nomor 35 tanggal 15 Desember 2008, Berita Acara pencabutan kesepakatan tarif angkutan antara Organda dengan anggota Organda (vide bukti penyelidikan B35; C2, C5, C29, C40, C73, C80); ---47.4 Bahwa Terlapor VII mengaku hadir dalam pertemuan pada tanggal 20
LIN AN
Januari 2012 di Hotel Emeral Garden dan tanggal 4 Februari 2012 di Istana Krakatau;--------------------------------------------------------------------47.5 Bahwa Terlapor VII mengaku kesepakatan tarif angkutan kontainer memang benar telah ditandatangani, namun kesepakatan tersebut tidak berlaku efektif di lapangan; ------------------------------------------------------47.6 Bahwa keterangan yang disampaikan Terlapor VII saat penyelidikan berbeda dengan keterangan yang disampaikan saat pemeriksaan, terutama mengenai pemberian diskon (potongan harga) apabila menggunakan tarif kesepakatan. Terlapor VII menyatakan mencabut keterangan saat penyelidikan; ----------------------------------------------------
SA
47.7 Bahwa Terlapor VII membenarkan tandatangan dalam Berita Acara Penyelidikan adalah tandatangannya (vide bukti penyelidikan B35); ------
47.8 Bahwa Terlapor VII mengaku tarif kesepakatan yang ditandatangani bersama merupakan hasil usulan dari Terlapor VII kepada Organda Belawan; -----------------------------------------------------------------------------
47.9 Bahwa Terlapor VII mengaku tujuan adanya kesepakatan tarif angkutan kontainer adalah agar terdapat tarif dari Organda Belawan yang menjadi acuan untuk anggotanya untuk diberikan kepada costumer (pelanggan) sehingga tidak muncul perang tarif antar sesama anggota Organda;-------48.
Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B24); -------------------------------------------------48.1 Bahwa yang dipanggil dalam pemeriksaan adalah Direktur Utama PT Samudera Perdana Kantor Pusat, namun yang hadir dan mewakili halaman 57 dari 226
SALINAN
perusahaan dalam pemeriksaan adalah Saudara Ir. Refli Yuner selaku Direktur/Kepala Cabang PT Samudera Perdana Kantor Cabang Medan. Oleh karena itu jawaban dari Saudara Ir. Refli Yuner merupakan jawaban Terlapor VIII (vide bukti pemeriksaan A171); --------------------------------48.2 Bahwa dalam mewakili Terlapor VIII sekaligus sebagai Direktur Cabang PT Samudera Perdana, Saudara Ir. Refli Yuner sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B45); -----------48.3 Bahwa saat validasi dokumen, Terlapor VIII tidak membantah semua dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator yaitu berupa dokumen Berita Acara Penyelidikan Terlapor VIII, kesepakatan bersama antara
LIN AN
Organda Belawan dengan Gafeksi, notulen hasil kesepakatan antara Organda Belawan dengan anggota Organda, kesepakatan tarif angkutan tahun 2011, kesepakatan tarif angkutan tahun 2012, Berita Acara pencabutan kesepakatan tarif angkutan antara Organda dengan anggota Organda (vide bukti penyelidikan B45; C2, C5, C29, C40, C80); ---------48.4 Bahwa Terlapor VIII mengaku mengajukan usulan ke Organda Belawan untuk menaikkan tarif angkutan dikarenakan beberapa permasalahan di lapangan saat itu sehingga terjadi penandatanganan kesepakatan tarif angkutan kontainer; ---------------------------------------------------------------48.5 Bahwa Terlapor VIII mengaku kesepakatan tarif angkutan pada tahun
SA
2011 merupakan kesepakatan antara Organda Belawan dengan anggotanya saja; --------------------------------------------------------------------
48.6 Bahwa Terlapor VIII mengaku aktif sebagai anggota Organda Belawan sejak tahun 2010; -------------------------------------------------------------------
48.7 Bahwa Terlapor VIII mengaku ikut hadir dalam pertemuan antara Organda dengan Gafeksi;----------------------------------------------------------
48.8 Bahwa Terlapor VIII mengaku kesepakatan tarif angkutan dalam prakteknya di lapangan tidak pernah berlaku dan tidak pernah terealisasi, karena kesepakatan tarif tersebut hanya dijadikan sebagai acuan; ---------48.9 Bahwa Terlapor VIII telah menyerahkan bukti invoice harga tahun 2012 milik PT Samudera Perdana; -----------------------------------------------------48.10 Bahwa Terlapor VIII mengaku harga yang diberikan kepada costumer (pelanggan) adalah harga di bawah tarif kesepakatan; -----------------------48.11 Bahwa Terlapor VIII mengaku memang benar ada wacana pemberian diskon (potongan harga) sebesar 5-10% apabila menggunakan tarif halaman 58 dari 226
SALINAN
kesepakatan antara Organda Belawan dengan Gafeksi, namun tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan; ----------------------------------------48.12 Bahwa Terlapor VIII mengaku merasa kesulitan jika tidak ada tarif sebagai acuan yang diajukan ke costumer (pelanggan), karena melihat kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya aturan tarif, harga bisa semaunya;---------------------------------------------------------------------------49. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi
menerbitkan
Surat
Keputusan
Majelis
Komisi
Nomor
33/KMK/Kep/XII/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara
LIN AN
Nomor 06/KPPU-I/2013 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 (vide bukti pemeriksaan A174); ---------------------------------------50. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 254/KPPU/Kep/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan
Perkara
Nomor
06/KPPU-I/2013
(vide
bukti
pemeriksaan A179); ----------------------------------------------------------------------51. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan
SA
Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A183); ---------------------------------------------52.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A232; B25); ----------------------------------------------------------------
53.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A233; B26); ----------------------------------------------------------------
54.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A234; B27); ----------------------------------------------------------------
halaman 59 dari 226
SALINAN
55.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A235; B28); ----------------------------------------------------------------
56.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A236; B29); ----------------------------------------------------------------
57.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor
LIN AN
XIV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A237; B30); ----------------------------------------58.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A238; B31); -----------------------------------------
59.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti pemeriksaan A231; B32);--------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi
SA
60.
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B33); ----------------------------------------------------------60.1 Bahwa yang dipanggil dalam pemeriksaan adalah Pimpinan Koperasi Baruna Barat, namun yang mewakili dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara M. Dagang Sinaga selaku Manager Direktur Angkutan sehingga jawaban dari Saudara M. Dagang Sinaga merupakan jawaban dari Terlapor IX; -------------------------------------------------------------------60.2 Bahwa sebagai Manager Direktur yang mewakili Terlapor IX, yang bersangkutan pernah dipanggil dan hadir saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B31); ----------------------------------------------------------------60.3 Bahwa Terlapor IX mengaku tergabung ke dalam anggota Organda Pelabuhan Belawan sejak tahun 1989; ------------------------------------------
halaman 60 dari 226
SALINAN
60.4 Bahwa Terlapor IX mengaku pertemuan antara Organda Pelabuhan Belawan dengan anggota dan Gafeksi membahas mengenai kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer yang digunakan sebagai harga perkiraan; ---------------------------------------------------------------------------60.5 Bahwa Terlapor IX mengaku tidak semua anggota Organda hadir dalam pertemuan. Anggota yang hadir menandatangani kesepakatan, sedangkan yang tidak hadir tidak ikut menandatangani kesepakatan; ------------------60.6 Bahwa Terlapor IX mengaku ada tim khusus yang membuat kesepakatan tarif angkutan dan melakukan usulan kenaikan harga; -----------------------60.7 Bahwa Terlapor IX mengaku bukan merupakan anggota dari tim khusus
LIN AN
tersebut, namun ikut hadir dalam pertemuan pada angka 60.6;-------------60.8 Bahwa Terlapor IX mengaku mengetahui adanya pertemuan di Hotel Emerald antara Organda dengan Gafeksi pada tanggal 7 Februari 2012; -60.9 Bahwa Terlapor IX mengaku kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer yang terjadi pada tahun 2011 adalah kesepakatan antara anggota Organda dengan Organda; ---------------------------------------------60.10 Bahwa Terlapor IX mengaku kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer yang terjadi pada tahun 2012 adalah kesepakatan antara Organda dengan Gafeksi;---------------------------------------------------------60.11 Bahwa Terlapor IX mengaku tarif angkutan kontainer yang diberikan
SA
kepada konsumen selalu dibawah tarif kesepakatan; -------------------------60.12 Bahwa Terlapor IX mengaku melakukan pencabutan atas kesepakatan tarif angkutan kontainer pada tahun 2013 karena kesepakatan tersebut faktualnya tidak berlaku secara efektif di lapangan; --------------------------
60.13 Bahwa Terlapor IX mengaku tidak mengetahui jika Saudara Akiong telah
mewakili
Koperasi
Baruna
Barat
dalam
menandatangani
kesepakatan tarif angkutan kontainer; ------------------------------------------60.14 Bahwa Terlapor IX tidak berusaha menegur Saudara Akiong dan tidak melakukan pencabutan atas kesepakatan tarif angkutan kontainer yang telah ditandatangani tersebut; ----------------------------------------------------60.15 Bahwa Terlapor IX mengaku tunduk atas penetapan tarif angkutan kontainer yang telah disepakati tersebut; --------------------------------------61.
Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X,
halaman 61 dari 226
SALINAN
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B34); ----------------------------------------------------------61.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Lim Kok Kie alias Nur Salim selaku Direktur Utama PT Berkat Nugraha Sinar Lestari; -----------------------------------------------------------------------61.2 Bahwa Terlapor X sudah pernah dipanggil dan diperiksa saat penyelidikan (vide bukti penyelidikan B11); ----------------------------------61.3 Bahwa Terlapor X mengaku aktif sebagai anggota Organda Pelabuhan Belawan sejak tahun 2005; -------------------------------------------------------61.4 Bahwa Terlapor X mengaku hadir dalam pertemuan terkait kesepakatan
LIN AN
tarif angkutan kontainer tahun 2011 serta ikut menandatangani kesepakatan tarif tersebut; --------------------------------------------------------61.5 Bahwa Terlapor X mengaku hadir dalam pertemuan pada angka 61.4 karena memenuhi undangan rapat dari Organda Pelabuhan Belawan -----61.6 Bahwa Terlapor X mengaku hasil kesepakatan dalam pertemuan pada angka 61.4 berbentuk notulen rapat; --------------------------------------------61.7 Bahwa Terlapor X mengaku dalam pertemuan pada angka 61.4 dibahas mengenai kenaikan harga angkutan kontainer; --------------------------------61.8 Bahwa Terlapor X mengaku kesepakatan tarif angkutan kontainer pada tahun 2011 merupakan kesepakatan antara Organda Pelabuhan Belawan
SA
dengan anggotanya; ---------------------------------------------------------------61.9 Bahwa Terlapor X mengaku tidak hadir dalam pertemuan antara Organda Pelabuhan Belawan dengan Gafeksi yang terjadi pada tahun 2012, namun mengetahui adanya kesepakatan tarif tersebut dari Organda; ----------------
61.10 Bahwa Terlapor X mengaku harga yang terjadi di lapangan adalah tergantung negosiasi. Harga yang diperoleh bisa di atas maupun di bawah tarif kesepakatan; ------------------------------------------------------------------61.11 Bahwa Terlapor X mengaku alasan ditetapkannya tarif angkutan kontainer karena perusahaan EMKL yang tergabung ke dalam anggota Gafeksi meminta adanya tarif khusus karena harga selama ini terlalu rendah, dan sampai saat ini belum ada aturan penetapan harga dari Pemerintah; -------------------------------------------------------------------------61.12 Bahwa Terlapor X mengaku ide awal munculnya penetapan tarif berasal dari para anggota Organda, dengan tujuan agar apa yang ditetapkan oleh
halaman 62 dari 226
SALINAN
Organda dan Gafeksi dapat dijadikan sebagai pedoman dan harga yang dapat digunakan di lapangan; ----------------------------------------------------61.13 Bahwa Terlapor X mengaku tidak pernah mengirimkan tarif kesepakatan angkutan kontainer kepada pelanggan melalui faks; -------------------------61.14 Bahwa Terlapor X tidak dapat menunjukkan bukti berupa kuitansi (invoice) pembayaran yang menunjukkan harga angkutan kontainer yang diberikan kepada pelanggan adalah harga di atas tarif kesepakatan; -------62.
Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut
LIN AN
(vide bukti pemeriksaan B35); ----------------------------------------------------------62.1 Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Tiodo Herman, yang bersangkutan mengaku telah meminjam PT Tunas Jaya Utama untuk melakukan bisnis pengangkutan; ----------------------------------------62.2 Bahwa Saudara Tiodo Herman datang tanpa Surat Kuasa dari Direktur Utama dan akan menyerahkan Surat Kuasa di luar sidang; -----------------62.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Saudara Tiodo Herman tidak memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan yang berhubungan dengan obyek perkara dan juga tidak kompeten untuk mewakili PT Tunas Jaya Utama sebagai Terlapor XI; -------------------------------------------------------
SA
62.4 Bahwa Majelis Komisi memutuskan untuk dilakukan panggilan ulang kepada Direktur Utama Terlapor XI pada Sidang Majelis Komisi selanjutnya; --------------------------------------------------------------------------
63.
Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B36); -------------------------------------------------63.1 Bahwa yang hadir dan mewakili Terlapor XII dalam pemeriksaan adalah Saudara Sutrisno Salim selaku Kepala Operasional Angkutan, sehingga jawaban dari Saudara Sutrisno Salim merupakan jawaban dari Terlapor XII; ----------------------------------------------------------------------------------63.2 Bahwa
Saudara
Sutrisno
Salim
mengaku
ikut
menandatangani
kesepakatan tarif angkutan kontainer mewakili Fa. Multatuli Bhakti atas keinginan sendiri dan bukan atas perintah Direktur Utama; -----------------
halaman 63 dari 226
SALINAN
63.3 Bahwa terkait angka 63.2 tersebut di atas, Direktur Utama Fa. Multatuli Bhakti tidak mengetahui tandatangan kesepakatan tarif angkutan tahun 2012
yang
dilakukan
oleh
Saudara
Sutrisno
Salim,
yang
mengatasnamakan Fa. Multatuli Bhakti; ---------------------------------------63.4 Bahwa Saudara Sutrisno Salim mengaku Direktur Utama Fa. Multatuli Bhakti sudah menyerahkan segala urusan perusahaan terkait angkutan kepada yang bersangkutan; ------------------------------------------------------63.5 Bahwa Saudara Sutrisno Salim mengaku Fa. Multatuli Bhakti tidak bergerak di bidang kontainer; ----------------------------------------------------63.6 Bahwa Saudara Sutrisno Salim mengaku alasan ikut menandatangani
LIN AN
kesepakatan tarif angkutan kontainer karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Organda Pelabuhan Belawan dan menilai adanya keuntungan apabila tarif angkutan kontainer disepakati bersama; ---------63.7 Bahwa Saudara Sutrisno Salim tidak membantah dokumen yang menjadi bukti dari Investigator, berupa: akta perubahan Anggaran Dasar Fa. Multatuli Bhakti Nomor 9 tanggal 3 Juni 1993, penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012, surat keanggotaan Organda, kesepakatan bersama antara Organda Pelabuhan Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara, dan berita acara pencabutan surat edaran tarif angkutan kontainer; -------------63.8 Bahwa Saudara Sutrisno Salim mengaku kesepakatan tarif angkutan 64.
SA
kontainer berasal dari usulan para anggota Organda; ------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B37); ----------------------------------------------------------64.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Miswar Achdar, S.E. selaku Direktur Utama CV Idan; ----------------------64.2 Bahwa Terlapor IV mengaku mengenal Saudara Adut Slamet, yang mewakili CV Idan menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer; 64.3 Bahwa Terlapor IV tidak membantah dokumen yang menjadi bukti Investigator, berupa: dokumen penetapan kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2012, penetapan kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011, berita acara pencabutan surat edaran tarif angkutan kontainer, dan kesepakatan bersama antara Organda Pelabuhan Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara mengenai tarif angkutan kontainer; ------halaman 64 dari 226
SALINAN
64.4 Bahwa Terlapor IV mengaku tergabung ke dalam anggota Organda sejak tahun 1990, namun tidak aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Organda; --------------------------------------------------64.5 Bahwa Terlapor IV mengaku tidak hadir dalam pertemuan dan membenarkan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saudara Adut;---------------------------------------------------------------------------------64.6 Bahwa Terlapor IV mengaku Saudara Adut memberikan laporan setelah yang bersangkutan menandatangani kesepakatan; ----------------------------64.7 Bahwa Terlapor IV mengaku harga yang berlaku di lapangan adalah harga negosiasi; ---------------------------------------------------------------------
LIN AN
64.8 Bahwa Terlapor IV mengaku tidak pernah menunjukkan tarif kesepakatan kepada pelanggan; -------------------------------------------------64.9 Bahwa Terlapor IV mengaku tarif angkutan kontainer yang diberikan ke pelanggan adalah tarif yang lebih rendah dari tarif kesepakatan; ----------65. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B38); -------------------------------------------------65.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Sulung Tedy selaku Direktur Utama PT Lintas Samudera Jaya; ------------
SA
65.2 Bahwa Terlapor XIII mengaku tergabung ke dalam anggota Organda sejak perusahaan berdiri (tahun 2004); ------------------------------------------
65.3 Bahwa Terlapor XIII mengaku memilki nama lain “Aliong”. Nama “Aliong” tersebut ikut menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer; ----------------------------------------------------------------------------
65.4 Bahwa Terlapor XIII tidak membantah telah menandatangani beberapa dokumen yang menjadi bukti Investigator, berupa: dokumen penetapan kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2012, penetapan kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011, berita acara pencabutan surat edaran tarif angkutan kontainer, dan kesepakatan bersama antara Organda Pelabuhan Belawan dengan Gafeksi Sumatera Utara mengenai tarif angkutan kontainer; ---------------------------------------------------------------65.5 Bahwa Terlapor XIII mengaku menandatangani dokumen-dokumen terkait kesepakatan tarif tidak dalam forum pertemuan resmi; --------------
halaman 65 dari 226
SALINAN
65.6 Bahwa Terlapor XIII mengaku menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena mengikuti anggota lain yang sebagian sudah ikut tandatangan; ------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B39); ----------------------------------------------------------66.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Oce Sabartua Siregar selaku Direktur Utama PT Tunas Jaya Utama, Saudara Tiodo Herman, dan Saudari Marlina; --------------------------------------------
LIN AN
66.2 Bahwa Terlapor XI tergabung ke dalam anggota Organda; -----------------66.3 Bahwa Terlapor XI tidak membantah pernyataan Saudara Tiodo Herman dalam BAP Pemeriksaan Terlapor XI (B35) yang lalu, bahwa yang bersangkutan telah meminjamkan PT Tunas Jaya Utama. Saudara Oce Sabartua Siregar telah memberikan Surat Kuasa kepada Saudara Tiodo Herman khusus hanya untuk menjalankan usaha perdagangan jasa pengangkutan di bidang trucking terutama dalam hal pengiriman dan penagihan barang angkutan. Dengan meminjamkan PT Tunas Jaya Utama tersebut Saudara Oce Sabartua Siregar memperoleh fee dari Saudara Tiodo Herman. Namun, apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur
SA
66.
Utama yaitu Saudara Oce Sabartua Siregar; ------------------------------------
66.4 Bahwa Terlapor XI tidak mengetahui jika istri dari Saudara Tiodo Herman, yaitu Saudari Marlina, telah menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011; --------------------------------------------------
66.5 Bahwa
Saudari
Marlina
tidak
membantah
dalam
tandatangan
kesepakatan tarif tahun 2011 menggunakan namanya dan nama PT Tunas Jaya Utama, namun tandatangan yang terdapat dalam kesepakatan tersebut bukanlah tandatangannya; ---------------------------------------------66.6 Bahwa Saudari Marlina merasa tidak pernah menulis namanya dan menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer dalam forum pertemuan yang resmi; ------------------------------------------------------------66.7 Bahwa Saudari Marlina mengetahui ada kesepakatan penetapan tarif angkutan yang harus ditandatangani ketika yang bersangkutan berada di kediamannya; ----------------------------------------------------------------------halaman 66 dari 226
SALINAN
Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B40); -------------------------------------------------67.1 Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam pemeriksaan adalah Saudara Sutrisno Salim selaku Ketua Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan; ----------------------------------------67.2 Bahwa Terlapor XIV mengaku yang mengusulkan membuat penetapan tarif angkutan kontainer adalah anggota Organda; ---------------------------67.3 Bahwa Terlapor XIV tidak membantah semua tandatangan dalam
LIN AN
dokumen yang menjadi bukti Investigator dalam persidangan adalah tandatangannya, yaitu: dokumen kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011, kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012, berita acara pencabutan surat edaran tarif angkutan kontainer tahun 2013, kesepakatan antara Organda dengan Gafeksi mengenai tarif angkutan kontainer, notulen hasil pertemuan antara Organda dengan anggota Organda, kesepakatan bersama antara Organda dengan Gafeksi, daftar hadir pada tanggal 4 Februari 2012 di Istana Krakatau, undangan Gafeksi kepada Organda tanggal 10 Februari 2012 terkait sosialisasi tarif angkutan kontainer, Berita Acara penyelidikan Terlapor XIV; -------------67.4 Bahwa Terlapor XIV mengaku tidak ada tim perumus tarif angkutan
SA
67.
kontainer dalam pembahasan penetapan tarif antara Organda dengan Gafeksi; ------------------------------------------------------------------------------
67.5 Bahwa Terlapor XIV mengaku yang hadir dalam pertemuan antara Organda dengan Gafeksi adalah Ketua Organda, Saudara Susilo, Saudara Wan, Ketua Gafeksi, dan Saudara Ramdan Damir; ---------------------------
67.6 Bahwa Terlapor XIV mengaku jika anggota Organda mengetahui adanya pertemuan antara Organda dengan Gafeksi; -----------------------------------67.7 Bahwa Terlapor XIV mengaku tarif yang akan berlaku pada tanggal 16 Januari 2012 (poin dalam kesepakatan penetapan tarif angkutan), secara faktual tidak berjalan; -------------------------------------------------------------67.8 Bahwa Terlapor XIV mengaku memberikan surat edaran kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer melalui faks hanya kepada anggota yang mengikuti rapat/pertemuan; ------------------------------------------------
halaman 67 dari 226
SALINAN
67.9 Bahwa Terlapor XIV mengaku memiliki jumlah anggota sebanyak 23 perusahaan. 17 anggotanya menandatangani kesepakatan tarif, sedangkan 6 anggota sisanya tidak ikut tandatangan kesepakatan tarif; ----------------68. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan B41); -------------------------------------------------68.1 Bahwa yang dipanggil dalam pemeriksaan adalah Ketua Gafeksi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA),
LIN AN
namun yang hadir dalam persidangan adalah Saudara Ramdan Damir selaku Kuasa dari Terlapor XV, sehingga jawaban dari Saudara Ramdan Damir merupakan jawaban dari Terlapor XV; --------------------------------68.2 Bahwa Terlapor XV mengaku terjadinya kesepakatan tarif angkutan kontainer antara Organda dengan Gafeksi karena adanya keluhan dari para anggota mengenai kenaikan bahan bakar minyak dan sparepart; ----68.3 Bahwa Terlapor XV mengaku yang memiliki inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan Organda Belawan pada tanggal 7 Februari 2012 di Hotel Emerald adalah pihak Gafeksi;-------------------------------------------68.4 Bahwa Terlapor XV tidak membantah dalam pertemuan antara Organda
SA
dengan Gafeksi tersebut dibahas adanya diskon (potongan harga) 10%, apabila pengguna jasa mengenakan besaran tarif jasa angkutan kontainer sesuai dengan tarif kesepakatan antara Organda dengan anggota Organda; -----------------------------------------------------------------------------
68.5 Bahwa Terlapor XV tidak membantah keterangan yang disampaikan oleh Ketua Gafeksi dalam Berita Acara Penyelidikan yaitu bahwa Gafeksi dan Organda Belawan telah mensosialisasikan kenaikan tarif angkutan kepada para anggotanya pada tanggal 14 Februari 2012 di Hotel Dharma Deli, Medan, dan menyepakati bahwa tarif tersebut akan efektif dan berlaku mulai tanggal 22 Februari 2012; ---------------------------------------69.
Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti pemeriksaan B42); ------------------------------
halaman 68 dari 226
SALINAN
70.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor XIV, serta Terlapor XV; ---------------------------------
71.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------71.1 Bukti Dokumen; --------------------------------------------------------------------
1
C1
2
C2
3
C3
5
6
C4
Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alfi/Ilfa (d/h Gafeksi/Infa) Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pwlabuhan Belawan dengan Dewan Pengurus Wilayah Gafeksi (INFA) Sumatera Utara Daftar Hadir Anggota Organda dalam Rapat tanggal 4 Februari 2012
Undangan Diskusi dari Dewan Pimpinan Unit Organda Belawan kepada Gafeksi/Infa Sumut Notulen Pertemuan antara DPU Organda Pelabuhan Belawan dengan Pengusaha/Pemilik Angkutan Peti Kemas Pelabuhan Belawan Anggota DPU Organda Undangan Rapat Anggota dari Gafeksi Sumut kepada Dewan Pimpinan Organda Belawan di Hotel Inna Dharma Deli tanggal 14 Februari 2012 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Bahari Centralindo
SA
4
NAMA DOKUMEN
C5
C6
7
C7
8
C8
NOMOR DOKUMEN
SUMBER Gafeksi/Alfi/Infa Sumatera Utara
LIN AN
NO KODE
No.010/DPU.ORG/KB/II/ 2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012
DPU Organda Belawan
DPU Organda Belawan
No. 002/DPU-BL W/I/2012, tanggal 18 Januari 2012
DPU Organda Belawan
No.007/DPU/NoRa/II/201 2, Tanggal 4 Februari 2012
DPU Organda Belawan
No. 008/DPW/II/2012, tanggal 10 Februari 2012
Gafeksi Sumut
No. 11, Tanggal 19 Maret 2009
Struktur Organisasi PT. Berkat Bahari Centralindo
halaman 69 dari 226
PT. Berkat Bahari Centralindo PT. Berkat Bahari Centralindo
SALINAN
NO KODE
NAMA DOKUMEN Profil Perusahaan PT. Nitori Furniture Indonesia
10
C17
Data Time Series Nilai Pemakaian Jasa dan Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2010, 2011, dan 2012.PT. Nitori Furniture Indonesia
11
C18
Akte Pendirian Perusahaan PT. Marumitsu Indonesia
C19
Sistem Kerja Sama dan prosedur Pengiriman barang dari dan ke Belawan PT. Nitori Furniture Indonesia
C20
Profil Perusahaan, Pengesahan Pendirian Perusahaan, dan Prosedur Pengiriman Barang PT. Indowangi Nusajaya
C22
Data Time Series Nilai Penggunaan Jasa Angkutan Kontainer/Jasa Pengurusan Transportasi Tahun 2010, 2011, dan 2012 PT. Budi Tamora Permai
13
14
15
SA
12
LIN AN
C16
9
NOMOR DOKUMEN
C23
Data Time Series Tarif Jasa Angkutan Kontainer yang digunakan oleh PT. Budi Tamora Permai untuk Rute Tg. Morawa - Belawan Tahun 2010, 2011, dan 2012. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sanobar Gunajaya
SUMBER PT. Nitori Furniture Indonesia/PT. Marumitsu Indonesia PT. Nitori Furniture Indonesia/PT. Marumitsu Indonesia PT. Nitori Furniture Indonesia/PT. Marumitsu Indonesia PT. Nitori Furniture Indonesia/PT. Marumitsu Indonesia PT. Indowangi Nusajaya
PT. Budi Tamora Permai
PT. Budi Tamora Permai
No. 30 Tanggal 10 November 1994
PT. Sanobar Gunajaya
16
C25
17
C26
Profil Perusahaan PT. Sanobar Gunajaya
PT. Sanobar Gunajaya
C27
Data Nilai Penggunaan Jasa dan Tarif Jasa Tracking yang digunakan oleh PT. Sanobar Gunajaya Tahun 2010, 2011, dan 2012.
PT. Sanobar Gunajaya
18
halaman 70 dari 226
SALINAN
NO KODE
NAMA DOKUMEN
NOMOR DOKUMEN
SUMBER PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
19
C28
NPWP Bpk Edy dan TDP PT. Karya Bahari Sejahtera
20
C29
Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2012
21
C30
Akta Pendirian an dan Perub ahan Perusahaan PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
22
C31
Struktur Organisasi PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
23
C32
Kartu Tanda Anggota Gafeksi PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
No. 005/KTA/GAFEKSISU/I/2010
PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
24
C33
Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
No. PEM034/PB/WPJ.01/KP.0903/ 2011
PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
No.552.1/4827/R/PHB/20 08
PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
C35
Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
No. 503/12/107 dan No.470/07/2012
SA
26
C34
LIN AN
25
No. 18 Tanggal 14 januari 2008 dan 02, tanggal 7 September 2011
No.503.570/2063/02.13/P K/III/2012 dan No. 503.530.08.570/2064/201 2 No. Kep000225/BC.2/PPJK/2008
29
C38
No. AHU52409.AH.01.02.Tahun 2011
30
C39
31
C40
27
28
C36
C37
SIUP dan Izin Gangguan Tempat usaha PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera Keputusan Dirjen Bea Cukai tentang Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera Keputusan Menkumham tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera Invoice pembayaran jasa angkutan Kontainer dari PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2011
halaman 71 dari 226
PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera
PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera PT. Intrafero
SALINAN
NO KODE
NAMA DOKUMEN
32
C41
33
C42
Tarif angkutan kontainer tahun 2008, Memo CV. Belawan Indah dan Surat Pemberitahuan kenaikan tarif angkutan kontainer dari CV. Belawan indah Akta Pendirian Perusahaan PT. Intrafero
34
C43
Kartu Tanda Anggota Gafeksi PT. Intrafero
35
C44
37
C45
C46
C47
39
C48
40
41 42
Struktur Organisasi PT. Intrafero Surat Pemberitahuan kenaikan ongkos angkutan kepada PT. Budi Tamora Permai Kartu Tanda Anggota GPEI Sumatera Utara PT. Sanobar Gunajaya Data Penyedia Jasa Angkutan kontainer PT. Sanobar Gunajaya Tarif Angkutan Kontainer dan Invoice Trucking PT. Sanobar Gunajaya
SA
38
C49
C50 C51
43
C52
44
C53
45
C54
Akte Pendirian Perusahaan PT. Smart Glove Indonesia Struktur Organisasi Perusahaan PT. Smart Glove Indonesia
SUMBER PT. Intrafero
No. 33. Tanggal 25 Juli 2006
PT. Intrafero
No. A.07/KTA/GAFEKSI/SU/ VII/2009
PT. Intrafero
LIN AN
36
Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada Direktur PT. Intrafero Tarif Angkutan Kontainer tahun 2012 dan Kwitansi Pembayaran Jasa Angkutan Kontainer Tahun 2012 PT. Intrafero Surat Tanda Pendaftaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan PT. Intrafero Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT. Intrafero
NOMOR DOKUMEN
PT. Intrafero PT. Intrafero
No. AL.001/3/6/OP.BLW- PT. Intrafero 2013 No. 124/SIUJPT/1988
PT. Intrafero
PT. Intrafero
No. 008/M3-I/2012
PT. Meridian Makmur Mandiri
No. 003/KTAGPEI.SU/I/2012
PT. Sanobar Gunajaya PT. Sanobar Gunajaya PT. Sanobar Gunajaya
No. 2 Tanggal 5 Juli 2010
halaman 72 dari 226
PT. Smart Glove Indonesia PT. Smart Glove Indonesia
SALINAN
NO KODE
NAMA DOKUMEN
46
C55
47
C56
Tarif angkutan kontainer tahun 2010, 2011, dan 2012 dan Invoice pembayaran jasa angkutan kontainer PT. Smart Glove Indonesia Surat Undangan Diskusi dari DPW Organda Belawan
48
C58
Jawaban Kuesioner dari PT. Chanela Jaya Perkasa
50
C66
51
C67
52
C68
53
C69
54
C70
56 57
C74
55
58 59
60
C72 C73
C75 C76
C77
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan CV. Belawan indah Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan CV. Wahana Multi Karsa
SUMBER PT. Smart Glove Indonesia
No. 002/DPU-BL W/I/2012, tanggal 18 Januari 2012
CV. Belawan Indah
No.010/DPU.ORG/KB/II/ 2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012
Koperasi Baruna Barat
LIN AN
C59
SA
49
Kesepakatan Tarif Bersama Antara Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pwlabuhan Belawan dengan Dewan Pengurus Wilayah Gafeksi (INFA) Sumatera Utara Akte Pendirian Perusahaan PT. Universal Shipping SIUJPT PT. Universal Shipping Struktur Organisasi Perusahaan dan KTP Kepala Cabang PT. Universal Shipping Piagam Tanda Anggota Alfi/Ilfa Notulen Rapat Dialog Bersama Organda dan Gafeksi/Ilfa Sumatera utara
NOMOR DOKUMEN
No. 37 tanggal 4 Desember 2004 No.46/SIUJPT/DISHUB/I I/2005
No. 01.3119.05.12.D
No. 35 Tanggal 15 Desember 2008
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan CV. Idan Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Samudera Perdana Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan CV. Jaya Abadi Trans
No. 32 Tanggal 31 Oktober 2006
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Benua Samudera Logistics
No. 16 Tanggal 11 Juni 2010
No. 19 Tanggal 11 Juni 2010 No. 40 Tanggal 23 Februari 2006
halaman 73 dari 226
PT. Chanela Jaya Perkasa
PT. Universal Shipping PT. Universal Shipping PT. Universal Shipping PT. Universal Shipping DPW Gafeksi/Alfi Sumatera Utara Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan
SALINAN
61
62
63
64
65
66
C79
C80
C81
C82
C83
C84
No. 10 Tanggal 15 Agustus 2002
SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Cikara Bela Bersama SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Bakapel SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Samudera Indonesia SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Koperasi Pengangkutan Barang SU SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan PT. Tunas Jaya Utama
68
C85
69
70
71
72
C86
C87
C88
C89
NOMOR DOKUMEN
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan CV. Jangkar Belawan Surat Keputusan Dewan Pengurus DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Idan SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Wahana Multi Karsa SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan PT. Musim Mas SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Benua Samudera Logistik
SA
67
C78
NAMA DOKUMEN
Nomor. SKEP.19/DPDSU/IV/2013 No.006/DPU.ORG/KB/IV /2013 001L/DPU/SKET/I/2012
LIN AN
NO KODE
SUMBER Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001P/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001S/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001R/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001Q/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001N/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001O/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001K/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001J/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
halaman 74 dari 226
SALINAN
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
NOMOR DOKUMEN
SUMBER
SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Belawan Indah SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan PT. Lintas Samudera Jaya SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Bima Prima SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Fa. Multatuli Bhakti SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Koperasi Baruna Barat SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Jangkar SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Mitra jaya Bahari SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Saudara Jaya SK Keanggotaan DPU Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan CV. Jaya Abadi Trans Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan Koperasi Baruna Barat
001A/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001I/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001H/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001G/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001F/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001E/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001D/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001C/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001B/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
001M/DPU/SKET/I/2012
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
No. 23 tanggal 17 November 2011
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Mitra Jaya Bahari dan Keputusan Menkumham Tentang perubahan Anggaran Dasar
No. 29 tanggal 6 Februari 2007
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
SA
73
NAMA DOKUMEN
LIN AN
NO KODE
C97
C98
C99
C100
C101
halaman 75 dari 226
SALINAN
NO KODE C102
86
C103
87
C104
88
C105
89
90
NOMOR DOKUMEN
SUMBER
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Transporindo Agung Sejahtera Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Tunas Jaya Utama
No. 29 tanggal 11 April 2002
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
No. 34 tanggal 27 Mei 1994
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan Fa. Multatuli Bhakti Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Lintas Samudera Jaya
No. 9 tanggal 3 Juni 1993
Organda Cab. Pelabuhan Belawan Organda Cab. Pelabuhan Belawan
No. 1 tanggal 6 juli 2004
LIN AN
85
NAMA DOKUMEN
No. 9 tanggal 4 Mei 2001
C106
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Meridian Makmur Mandiri
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
C108
Akta/Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari
No. 03 tanggal 3 Maret 2008
Organda Cab. Pelabuhan Belawan
71.2 Keterangan Terlapor, Saksi dan Ahli dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP): -------------------------------------------------------------------------------NO KODE
2
B1
Berita Acara Penyelidikan Saksi (Ketua Organda Cabang Belawan ) Berita Acara Penyelidikan Terlapor II (PT. Mitra Jaya Bahari)
SA
1
NAMA DOKUMEN
B3
TANGGAL BAP 24 Oktober 2012 25 Oktober 2012
B11
Berita Acara Penyelidikan Terlapor X (PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari)
13 November 2012
B16
Berita Acara Penyelidikan Saksi (Ketua Gafeksi Sumatera Utara)
06 Desember 2012
5
B21
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Estetika Mandiri Lestari)
17 Desember 2012
6
B24
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Berkat Bahari Centralindo)
18 Desember 2012
7
B27
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Teratai Negeri Sukavati)
19 Desember 2012
8
B31
Berita Acara Penyelidikan Terlapor IX (Primkokadpel Baruna Barat)
07 Januari 2013
9
B32
10
B34
3 4
Berita Acara Penyelidikan Terlapor I (CV. Belawan Indah) Berita Acara Penyelidikan Terlapor III (CV. Jaya Abadi Trans) halaman 76 dari 226
25 Februari 2013 26 Februari 2013
SALINAN
NO KODE
TANGGAL BAP
B35
Berita Acara Penyelidikan Terlapor VII (CV. Wahana Multi Karsa)
12
B38
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Asahan Crumb Rubber)
06 Maret 2013
13
B41
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Batanghari Tebing Pratama)
13 Maret 2013
14
B42
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Budi Tamora Permai)
13 Maret 2013
15
B44
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Transporindo Agung Sejahtera)
18 Maret 2013
16
B45
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Samudera Indonesia)
19 Maret 2013
17
B52
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Intrafero)
21 Maret 2013
18
B53
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera)
21 Maret 2013
19
B56
20
B64
21
B67
22
B70
23
B74
26
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Surya Sumatera Indah Sejahtera) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Benua Samudera Kargo) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Fajar Insan Nusantara) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Universal Shipping) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Indowangi Nusajaya) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Sanobar Gunajaya) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Smart Glove Indonesia) Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Toba Pulp Lestari) Berita Acara Penyelidikan Ahli (Dr. Andi Fahmi Lubis S.E., M.E)
SA
25
LIN AN
11
24
72.
NAMA DOKUMEN
B78 B79 B81
26 Februari 2013
22 Maret 2013 08 April 2013 09 April 2013 12 April 2013 10 April 2013 11 April 2013 12 April 2013 12 April 2013
27
B83
15 April 2013
28
B90
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Benua Samudera Logistic)
19 April 2013
29
B95
Berita Acara Penyelidikan Saksi (PT. Asia Traco Nusantara)
25 April 2013
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tersebut, Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor XIV, memohon kepada Majelis Komisi agar dapat dilakukan halaman 77 dari 226
SALINAN
pemeriksaan ulang alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, mengingat para Terlapor pada hari tersebut tidak dapat hadir karena masih dalam perayaan ibadah keagamaan; ------------------------------------------------------------------------73.
Menimbang pada angka 72, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor yang belum hadir tersebut untuk melakukan pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tambahan sampai sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya); ---------------------------------------
74.
Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Lapangan (vide bukti pemeriksaan B43); ----------------------------------------------------------Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Majelis Komisi
LIN AN
75.
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak para Terlapor (vide bukti pemeriksaan B44); -----------------------------------------76.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan, dihadiri oleh Investigator, sedangkan para Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir. Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya yang tidak hadir tersebut untuk menyerahkan kesimpulan di luar sidang sampai dengan tanggal 13 Februari 2014; -------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan
SA
77.
yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan I6): ------------------------------------------------------------------------------------------77.1 Latar Belakang; --------------------------------------------------------------------77.1.1
Gambaran Umum dan Permasalahan; -------------------------------77.1.1.1 Bahwa pada tahun 2011, telah terjadi kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang dibuat oleh anggota Organda Belawan dan diketahui oleh Ketua Organda Belawan; ----------77.1.1.2 Bahwa penetapan tarif angkutan kontainer untuk 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 merupakan hasil kesepakatan yang pernah ditetapkan pada tahun 2008, namun pelaksanaannya masih tertunda; ---------------------------------------------halaman 78 dari 226
SALINAN
77.1.1.3 Bahwa pada tahun 2012, dilakukan lagi kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organda Belawan dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Organda Belawan; ----------------------------77.1.1.4 Bahwa oleh karena adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tersebut, sehingga EMKL yang bernaung dibawah ALFI Sumatera Utara, mengajukan keberatan terhadap tarif kesepakatan
LIN AN
yang dibuat oleh Anggota Organda Belawan; ----------
77.1.1.5 Bahwa kemudian DPW ALFI dan DPU Organda Belawan mengadakan pertemuan untuk membahas tarif angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan dan menghasilkan kesepakatan bersama antara DPU Organda Belawan dengan DPW ALFI Sumut
Sumatera
No.010/DPU.ORG/KB/II/2012
Utara
dengan dan
atau
No.001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di, dari dan ke Pelabuhan
SA
Belawan yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2012. Tarif kesepakatan bersama tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 22 Februari 2012; ---
77.1.1.6 Bahwa untuk menjamin pelaksaan kesepakatan tarif angkutan kontainer, DPW ALFI dan DPU Organda Belawan bersepakat bahwa setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi operasional serta sanksi organisatoris; -----------
77.1.2 Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------77.1.2.1 Bahwa pasar bersangkutan menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; ----------------------------halaman 79 dari 226
SALINAN
77.1.2.2 Bahwa pasar bersangkutan dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ----------------------77.1.2.3 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju 77.2
LIN AN
Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ---------
Analisis Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------77.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -------------------------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”; -----------------
77.3
Background (Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran); -----------------77.3.1 Sebelum menguraikan fakta hasil persidangan majelis perlu
SA
kami sampaikan kerangka berpikir dari dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan para Terlapor yaitu sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------77.3.1.1 Konsep per se ilegal dan rule of reason; ---------------1. Bahwa pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu
tindakan
melanggar
tertentu
undang-undang
dari
pelaku
hukum
usaha
persaingan
usaha. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan
usaha
untuk
membuat
evaluasi
mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau
halaman 80 dari 226
SALINAN
mendukung persaingan.1 Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut
atas dampak
yang
ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.2 Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali;3 ----------2. Bahwa penetapan harga (price fixing) dalam
LIN AN
hukum persaingan ditetapkan sebagai perbuatan yang diklasifikasikan sebagai per se illegal dan secara universal dalam hukum persaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang per se illegal;4 -----------------
3. Bahwa kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan tersebut juga secara implisit digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau
SA
“patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu
tindakan
dapat
menimbulkan
praktek
monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. Sebagai contoh, kartel (Pasal 11) dan praktek monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan rule of reason. Sedangkan
pemeriksaan
1
terhadap
perjanjian
Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, dan kawan-kawan, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009, p.55 2 Ibid. 3 Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, and friends, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (Competition Law between Text and Context), Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009, p.55 4 Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Medan 2011, p. 139
halaman 81 dari 226
SALINAN
penetapan
harga
(Pasal
5)
dianggap
menggunakan pendekatan per se illegal;5 -----------4. Bahwa berdasarkan konsep tersebut, apabila dilihat dalam penerapannya, maka Pasal 5 dirumuskan secara per se ilegal, dengan kata lain penegak hukum dapat langsung menerapkan Pasal ini kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan
mereka
melakukan
perbuatan
tersebut/tidak perlu melakukan pembuktian apakah
perbuatan
tersebut
menimbulkan
LIN AN
persaingan usaha tidak sehat; -----------------------
77.3.2 Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement); ----------77.3.2.1 Potensi dampak persaingan yang terjadi antara lain; --1. Perjanjian
penetapan
harga
(price
fixing
agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi
SA
produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal; 6 ----------------------------------------------
2. Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah satu yang paling gampang untuk diketahui.
Persaingan
dalam
harga
akan
menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang 5 6
Andi Fahmi et. al, p. 55 Ibid
halaman 82 dari 226
SALINAN
serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap
LIN AN
pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut;7 ------------------------------
77.3.3 Konsep Asosiasi; --------------------------------------------------------Bahwa definisi mengenai asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk
SA
membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual. (Lihat: Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 tentang pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 32 K/Pdt.Sus/2010); -----------------------------------------------77.3.4 Putusan KPPU terkait Penetapan Harga; ----------------------------77.3.4.1 Bahwa Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2003 tentang penetapan harga yang dilakukan oleh Asosiasi 7
Ibid
halaman 83 dari 226
SALINAN
Angkutan
Jalan
Raya
(Organda).
Kesepakatan
bersama tersebut diakomodasi oleh DPD Organda DKI Jakarta melalui surat DPD Organda tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta, yang kemudian tindakan tersebut melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ---77.3.4.2 Bahwa perkara a quo, Dewan Pimpinan Daerah Organda wilayah Jakarta melakukan penetapan tarif Bus Kota Patas AC sebesar Rp. 3.300,00. Tindakan tersebut diawali dengan cara mengajukan permohonan
LIN AN
kepada Gubernur DKI Jakarta. Setelah melalui proses pembahasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kenaikan tarif dari Rp. 2.500,00 menjadi Rp. 3.300,00 per-penumpang, melalui Surat Nomor 2640/-1.811.33 pada tanggal 4 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan. Berdasarkan
menerbitkan
Surat
Surat
Gubernur
Keputusan
ini, Nomor
Organda SKEP-
115/DPD/IX/2001 tanggal 5 September 2001 tentang
SA
Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah Jakarta; -------------------------------------
77.3.4.3 Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta Nomor Skep-115/DPD/IX/2001 tersebut dibuat didasarkan oleh kesepakatan bersama para pengusaha bus kota pada tanggal 15 Agustus 2001; ---------------------------------------------------------77.3.4.4 Kemudian KPPU memutus para pengusaha bus yang tergabung dalam Organda terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif bus kota Patas AC dari Rp. 2500,00 menjadi Rp. 3.300,00 per penumpang; --77.3.4.5 Bahwa demikian juga terkait dengan kasus yang melibatkan
Asosiasi
Penerbangan
Indonesia
(Indonesia National Air Carrier Association – halaman 84 dari 226
SALINAN
INACA). Penetapan harga yang dilakukan oleh INACA didasarkan pada harga bahan bakar (avtur) dan dan juga pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (patokan kurs ditentukan dengan batasan tertinggi dan batasan terendah). Tiap perusahaan penerbangan menentukan tarifnya berdasarkan pada patokan kurs terendah dan tertinggi tersebut. KPPU kemudian mengeluarkan rekomendasi agar Menteri Perhubungan dan Komunikasi mencabut wewenang INACA
seperti
yang
didelegasikan
melalui
LIN AN
Kepmenhub No. 25 Tahun 1997, dan KPPU meminta agar Menteri Perhubungan dan Komunikasi untuk membatalkan penetapan harga yang dibuat oleh INACA;8 ------------------------------------------------------
77.4
Fakta; ------------------------------------------------------------------------------77.4.1 Perjanjian Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2011; ---77.4.1.1 Bahwa terdapat kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) pelaku usaha di
SA
bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan dan diberlakukan mulai
tanggal
1
Februari
2011
(vide
bukti
penyelidikan C40); ------------------------------------------
77.4.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan para Terlapor bahwa latar belakang adanya kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan adalah untuk menghindari adanya perang tarif antara diantara pelaku usaha yang bergerak jasa angkutan kontainer dan adanya kenaikan BBM dan sparepart (vide bukti pemeriksaan B21, B23); ------------------------------------
8
Ningrum Natasya Sirait, p 145
halaman 85 dari 226
SALINAN
77.4.1.3 Bahwa
15
(lima
belas)
pelaku
usaha
yang
menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya (vide bukti penyelidikan C40); ---------------------------CV Belawan Indah/Terlapor I; -----------------------
2.
PT Mitrajaya Bahari/Terlapor II; --------------------
3.
CV Jaya Abadi Trans/Terlapor III; ------------------
4.
CV Idan/Terlapor IV; ---------------------------------
5.
PT Putra Belawan Sejahtera; -------------------------
6.
Benua Samudera Kargo; ------------------------------
7.
Gaya Maju; ---------------------------------------------
8.
PT Lintas Samudra Jaya/Terlapor XIII; ------------
9.
Seiko; ----------------------------------------------------
LIN AN
1.
10. Asengsate;----------------------------------------------11. TKA; ----------------------------------------------------12. CV Wahana Multi Karsa/Terlapor VII;------------13. PT Samudera Perdana/Terlapor VIII; --------------14. PT Tunas Jaya Utama/Terlapor XI; ----------------15. PT Transporindo Agung Sejahtera/Terlapor VI; --
77.4.1.4 Bahwa berdasarkan kesepakatan tahun 2011, tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai
No.
SA
berikut (vide bukti penyelidikan C40): -------------------
Dari/Tujuan
Ukuran 20”
40”
2x40”
1.
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
525.000
775.000
900.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
625.000
837.500
1.025.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
687.500
900.000
1.125.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
750.000
1.125.000
1.250.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
875.000
1.250.000
1.500.000
6.
Amplas s/d POLDASU
750.000
1.125.000
1.150.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.105.000
1.430.000
1.650.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.950.000
2.250.000
2.600.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
2.340.000
2.600.000
3.250.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
2.600.000
2.890.000
3.640.000
11.
*Berastagi
--
--
--
12.
*Kabanjahe
--
--
--
*kedua rute tersebut belum terdapat penetapan tarif
halaman 86 dari 226
SALINAN
77.4.2 Perjanjian Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2012; ---77.4.2.1 Bahwa terdapat pengakuan dari para Terlapor, inisiatif adanya penetapan tarif angkutan kontainer berasal dari anggota DPU Organda Belawan (vide bukti pemeriksaan B17, B18, B21, B23, B36, B40); -77.4.2.2 Bahwa realisasi dari inisiatif tersebut dilakukan pertemuan antara anggota DPU Organda Belawan pada tanggal 09 Desember 2011, tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 9 Januari 2012 bertempat di Istana Krakatau di Jalan Putri Hijau No. 1 Medan
LIN AN
(vide bukti penyelidikan C80); ----------------------------
77.4.2.3 Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 17 (tujuh belas) pelaku usaha jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan dan diberlakukan mulai
tanggal
16
Januari
2012
(vide
bukti
penyelidikan C29); ------------------------------------------
77.4.2.4 Bahwa
untuk
memberlakukan
penetapan
tarif
SA
tersebut, DPU Organda Belawan mengeluarkan surat edaran tarif tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan untuk Pimpinan Perusahaan Anggota DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan C80); -----------------
77.4.2.5 Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pelaku usaha yang merupakan
anggota
DPU
Organda
Belawan
menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya (vide bukti penyelidikan C29); ---------------------------77.4.2.6 Bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pelaku usaha yang merupakan
anggota
DPU
Organda
Belawan
menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya (vide bukti penyelidikan C29); ---------------------------1.
Gaya Maju; ---------------------------------------------
2.
CV Idan/Terlapor IV; ---------------------------------
3.
Asengsate;-----------------------------------------------
halaman 87 dari 226
SALINAN
4.
Merdian Makmur Mandiri; ---------------------------
5.
PT Mitrajaya Bahari/Terlapor II; --------------------
6.
PT Transporindo Agung Sejahtera/Terlapor VI; --
7.
PT Benua Samudera Logistik/Terlapor V; ---------
8.
CV Belawan Indah/Terlapor I; -----------------------
9.
CV Jaya Abadi Trans/Terlapor III; ------------------
10. Bakti Luhur Indah; ------------------------------------11. Seiko; ---------------------------------------------------12. PT Lintas Samudra Jaya/Terlapor XIII; -----------13. PT Sinarmas Abadi Makmur; ------------------------
LIN AN
14. Fa. Multatuli Bhakti/Terlapor XII; -----------------15. CV Wahana Multi Karsa/Terlapor VII;------------16. PT Berkat Nugraha Sinar Lestari/Terlapor X; ----17. PT Samudera Perdana/Terlapor VIII; ---------------
77.4.2.7 Bahwa berdasarkan kesepakatan tahun 2012, tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C29): -------------------
No.
Dari/Tujuan
Ukuran
20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
800.000
900.000
1.440.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
900.000
1.000.000
1.620.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
1.000.000
1.100.000
1.800.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
1.200.000
1.300.000
2.160.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
1.300.000
1.400.000
2.340.000
6.
Amplas s/d POLDASU
1.200.000
1.300.000
2.160.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.600.000
1.800.000
2.800.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
2.500.000
2.700.000
3.200.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
3.000.000
3.200.000
4.000.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
3.400.000
3.600.000
4.500.000
11.
Berastagi
3.000.000
5.000.000
6.000.000
12.
Kabanjahe
3.500.000
5.500.000
6.500.000
SA
1.
77.4.2.8 Bahwa, setelah adanya penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2012, EMKL sebagai pengguna jasa
angkutan
kontainer
mengajukan
keberatan
terhadap penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012 melalui ALFI Sumut/Terlapor XV yang
halaman 88 dari 226
SALINAN
kemudian
disampaikan
kepada
DPU
Organda
Belawan/Terlapor XIV; -----------------------------------77.4.2.9 Bahwa
DPU
Organda
Belawan/Terlapor
XIV
mengadakan pertemuan dengan mengundang anggota DPU Organda Belawan pada tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau No. 1 Medan yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu (vide bukti penyelidikan C3, C5):------------------------1. Mengadakan pertemuan dengan pihak pengguna jasa (Gafeksi dan pemilik barang); --------------------
LIN AN
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak DPP Organda Sumut; -----------------------------------
3. Mendorong
semua
pihak
untuk
segera
memberlakukan tarif baru; -----------------------------
77.4.3 Kesepakatan DPU Organda Belawan–ALFI Sumut; --------------77.4.3.1 Berdasarkan pengakuan Terlapor XIV, Terlapor XV dan berdasarkan bukti dokumen, Bahwa DPU Organda Belawan/Terlapor XIV mengundang Ketua ALFI Sumut/Terlapor XV berdasarkan surat No. 002/DPU-BLW/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012
SA
untuk diskusi dan koordinasi pada tanggal 20 Januari 2012 di Hotel Emerald Garden, Meranti House, Medan (vide bukti penyelidikan C4; vide bukti
pemeriksaan B40, B41); ------------------------------------
77.4.3.2 Bahwa pertemuan antara DPU Organda Belawan dengan ALFI Sumut pada tanggal 20 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2012 bertempat di Hotel Emerald Garden, menghasilkan Kesepakatan
Bersama
antara
DPU
Organda
Belawan/Terlapor XIV dan ALFI/Terlapor XV yang dituangkan
dalam
Kesepakatan
010/DPU.ORG/KB/II/2012
Bersama
dan/atau
No. No.
001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2012 di halaman 89 dari 226
SALINAN
Medan dan ditandatangani oleh Terlapor XIV dan Terlapor XV (vide bukti penyelidikan C2, C59; vide bukti pemeriksaan B40, B41); ----------------------------77.4.3.3 Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Terlapor XIV dan Terlapor XV maka tarif angkutan kontainer untuk tahun 2012 disepakati sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C2, C59) : ----------------------------No.
Dari/Tujuan
Ukuran 20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
750.000
875.000
1.350.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
850.000
975.000
1.550.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
950.000
1.050.000
1.700.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
1.150.000
1.250.000
2.050.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
1.250.000
1.350.000
2.250.000
6.
Amplas s/d POLDASU
1.150.000
1.250.000
2.050.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.500.000
1.750.000
2.650.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
2.400.000
2.550.000
3.050.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
2.850.000
3.100.000
3.800.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
3.250.000
3.500.000
4.250.000
11.
Berastagi
2.850.000
4.850.000
5.700.000
12.
Kabanjahe
3.300.000
3.350.000
6.200.000
SA
LIN AN
1.
77.4.3.4 Bahwa Terlapor XV mengundang Terlapor XIV untuk mengadakan sosialisasi kepada anggota Terlapor XV berkaitan dengan Tarif Angkutan Peti Kemas pada hari Selasa, 14 Februari 2012 bertempat di Inna Dharma Deli, Ruang Tasik Madu Jl. Balai Kota No.2 Medan (vide bukti penyelidikan C6, vide bukti pemeriksaan B41); ------------------------------------------
77.4.4 Pengakuan Para Terlapor Terkait Adanya Kesepakatan Tarif Angkutan Kontainer; ---------------------------------------------------77.4.4.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XIII mengakui menandatangani penetapan tarif angkutan jasa kontainer tahun 2011 (vide bukti pemeriksaan B1, B18, B37, B22, B23, B24, B35, B38); ---------------------------------------------------------halaman 90 dari 226
SALINAN
77.4.4.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV mengakui menandatangani
penetapan
tarif
angkutan
jasa
kontainer tahun 2012 (vide bukti pemeriksaan B1, B18, B19, B37, B21, B22, B23, B24, B33, B34, B36, B38, B39, B40); --------------------------------------------77.4.4.3 Bahwa Anggota DPU Organda Belawan mengadakan pertemuan di Istana Krakatau tanggal 4 Februari 2012
LIN AN
yang membahas antara lain (vide bukti penyelidikan C5, C3): ------------------------------------------------------1. Kendala-kendala di lapangan (gudang, pelabuhan, dan depo); -------------------------------------------------
2. Biaya operasional kendaraan yang semakin tinggi; 3. Biaya perawatan yang sangat besar; ------------------
77.4.4.4 Bahwa
dari
hasil
pertemuan
tersebut
didapat
kesimpulan antara lain; ------------------------------------1. Mengadakan pertemuan dengan pihak pengguna jasa (Gafeksi dan Pemilik Barang); -------------------
SA
2. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan DPD Organda Sumut; ------------------------------------------
3. Mendorong
semua
pihak
untuk
segera
memberlakukan tarif baru; -----------------------------
77.4.5 Efektifitas Penetapan Tarif Angkutan Kontainer; ------------------77.4.5.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I, bahwa penetapan tarif kesepakatan angkutan jasa kontainer tahun 2011 dan tahun 2012 merupakan harga perkiraan atas, yang dalam implementasinya tidak melebihi tarif yang telah disepakati (vide bukti pemeriksaan B17); -----------------------------------------77.4.5.2 Bahwa Terlapor III tidak pernah menggunakan harga diatas tarif kesepakatan tahun 2011 dan 2012 (vide bukti pemeriksaan B18); -----------------------------------
halaman 91 dari 226
SALINAN
77.4.5.3 Bahwa Terlapor IV mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B37); ---77.4.5.4 Bahwa Terlapor VIII mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B24); ---77.4.5.5 Bahwa Terlapor IX mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B33); ---77.4.5.6 Bahwa Terlapor X tidak dapat menunjukkan bukti
LIN AN
adanya harga di atas kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B34); ----------------
77.4.5.7 Bahwa Terlapor XIII mengakui harga yang diberikan kepada konsumen adalah tidak pernah melebihi tarif kesepakatan jasa kontainer (vide bukti pemeriksaan B38); ----------------------------------------------------------
77.4.5.8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi PT Chanela Jaya Perkasa bahwa harga tarif angkutan kontainer tahun 2012 yang digunakan adalah harga yang sesuai dengan tarif kesepakatan antara anggota DPU Belawan
tahun
2012
(vide
bukti
SA
Organda
penyelidikan C58; vide bukti pemeriksaan B16); ------
77.4.5.9 Bahwa pengguna jasa dikenakan tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer baik yang disepakati oleh DPU Organda Belawan dan Anggota DPU Organda Belawan maupun tarif jasa angkutan kontainer yang disepakati oleh DPU Organda Belawan dan ALFI Sumut dan hal ini juga dikuatkan dengan bukti invoice (vide bukti penyelidikan B44, B53, C27, C39, C45, C49, C52, C55; vide bukti pemeriksaan B6, B7, B9, B10, B12, B16); ----------------------------------------
77.4.5.10 Bahwa berdasarkan keterangan saksi PT Meridian Makmur
Mandiri
halaman 92 dari 226
(EMKL)
memberikan
bukti
SALINAN
dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C49; vide bukti pemeriksaan B6): -----------------------NO 1
2
DARI/TUJUAN
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
875.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
1.210.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
Ukuran
Labuhan - KIM-Canang Sp. Kantor,BGR Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
2x20”
5
6
7
8
9
10
11
12
2x20”
LIN AN
4
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai Tandem Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura
SA
3
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
Tarif 2011
Tarif 2012
* Dokumen dari PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL) dengan menggunakan angkutan Terlapor I dan Terlapor III.
halaman 93 dari 226
SALINAN
77.4.5.11 Bahwa berdasarkan keterangan PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) dan memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C39; vide bukti pemeriksaan B9): ----------------------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
Tarif Baru (2012)
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
900.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
1.440.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
1.400.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
2.340.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
2x20”
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai Tandem
SA
3
LIN AN
2x20”
Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
*Invoice PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) pengguna jasa angkutan kontainer dari Terlapor IV
halaman 94 dari 226
SALINAN
77.4.5.12 Bahwa berdasarkan keterangan PT Chanela Jaya Perkasa (EMKL) dan memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C58; vide bukti pemeriksaan B16): --------------------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
20”
525.000
800.000
40”
775.000
2x20”
Tarif 2011
Tarif 2012
750.000
525.000
800.000
900.000
875.000
775.000
900.000
900.000
1.440.000
1.350.000
900.000
1.440.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
687.500
1.000.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
900.000
1.100.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
1.125.000
1.800.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
750.000
1.200.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
1.125.000
1.300.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
1.250.000
2.160.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
2x20”
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem
SA
3
LIN AN
2x20”
Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
*Jawaban Kuesioner dari PT Chanela Jaya Perkasa (EMKL)
halaman 95 dari 226
SALINAN
77.4.5.13 Bahwa berdasarkan keterangan PT Sanobar Guna Jaya
Utama
(konsumen)
memberikan
bukti
dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C52; vide bukti pemeriksaan B13): --------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem
2x20”
SA
3
LIN AN
2x20”
Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
Tarif 2012
1.300.000
*Invoice dari PT Sanobar Gunajaya Utama (konsumen) menggunakan EMKL PT Global
halaman 96 dari 226
SALINAN
77.4.5.14 Bahwa berdasarkan keterangan PT Smart Glove Indonesia
(konsumen)
dan
memberikan
bukti
dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C55; vide bukti pemeriksaan B8): ---------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
3
LIN AN
2x20”
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
2x20”
5
6
7
8
9
10
11
12
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem
SA
4
Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
halaman 97 dari 226
Tarif 2012
1.400.000
SALINAN
*Dokumen/Data dari PT Smart Glove Indonesia (Konsumen) menggukan jasa angkutan kontainermelalui PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (EMKL)
77.4.5.15 Bahwa apabila EMKL menggunakan kesepakatan tarif angkutan kontainer DPU Organda Belawan dan menggunakan tarif kesepakatan angkutan kontainer antara DPU Organda Belawan dan ALFI Sumut mendapatkan diskon antara 10-20% (vide bukti pemeriksaan B6, B7, B9, B10, B14, B16); -----------77.4.5.16 Bahwa Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor XV, mengakui adanya pembahasan pemberian diskon
LIN AN
apabila menggunakan kesepakatan tarif tahun 2012; (vide bukti pemeriksaan B22, B24, B41) ; -------------
77.4.6 Pencabutan Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Tahun 2012; -77.4.6.1
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer dengan No. 006/DPU.ORG/KB/IV/2013, tertanggal 3 Mei 2013, yang pada pokoknya memuat keputusan pencabutan tarif angkutan kontainer yang dikeluarkan oleh DPU Organda
Belawan
dengan
No.
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (vide
SA
bukti penyelidikan C80); ---------------------------------
77.4.6.2
Bahwa pencabutan surat tersebut telah diakui oleh Ketua dan Anggota DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan C80, vide bukti pemeriksaan B17, B18, B19, B21, B22, B23, B24, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40); ------------------------
77.4.6.3
Bahwa pencabutan surat tersebut didasarkan pada hasil pertemuan dengan Komisioner KPPU yang pada intinya Komisioner KPPU menyarankan untuk melakukan
perubahan
perilaku
(vide
bukti
penyelidikan C70, C80);---------------------------------77.4.6.4
Bahwa
secara
kesepakatan
tarif
secara
faktual,
angkutan
pencabutan
kontainer
hanya
mencabut penetapan tarif yang dilakukan oleh DPU Organda Belawan beserta anggotanya sehingga halaman 98 dari 226
SALINAN
penetapan tarif yang dilakukan oleh DPU Organda Belawan/Terlapor XIV dengan Terlapor XV masih tetap berlaku (vide bukti penyelidikan C2, C59, C80); -------------------------------------------------------77.5
Analisis; ---------------------------------------------------------------------------77.5.1 Grand Design Kesepakatan Tarif Angkutan Kontainer (vide bukti penyelidikan C3, C4, C5, C6; vide bukti pemeriksaan B21, B23); ----------------------------------------------------------------------77.5.1.1
Bahwa latar belakang dibuatnya penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011 adalah untuk
LIN AN
menghindari adanya perang tarif antara pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan kontainer; ---------------------------------------------------
77.5.1.2
Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011, pada tahun 2012, anggota Organda DPU Belawan yang bergerak di bidang jasa kontainer, mengusulkan untuk membuat perjanjian secara formil yang difasilitasi oleh Ketua DPU Organda Belawan; ----------------------------------
77.5.1.3
Bahwa
dengan
demikian
inisiatif
dibuatnya
SA
perjanjian penetapan tarif angkutan jasa kontainer adalah berasal dari pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan (Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII); ---------------------------------
77.5.1.4
Bahwa keterangan para Terlapor yang menyatakan tarif kesepakatan jasa angkutan kontainer tahun 2011 dan 2012 tidak berlaku dan yang berlaku adalah harga negosiasi, bertolak belakang/tidak konsisten
dengan
latar
belakang
dibuatnya
penetapan tarif angkutan jasa kontainer tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu untuk menghindari adanya perang tarif;------------------------------------------------77.5.1.5
Bahwa secara faktual harga negosiasi hanya terjadi antara pelaku usaha jasa angkutan kontainer dengan halaman 99 dari 226
SALINAN
EMKL yang didasarkan pada kesepakatan tarif angkutan kontainer dalam bentuk diskon, artinya pemilik barang tetap harus membayar harga sesuai dengan kesepakatan tarif yang dibuat oleh DPU Organda dan/atau kesepakatan tarif yang dibuat oleh DPU Organda dan ALFI Sumut; -----------------------77.5.2 Perjanjian Kesepakatan Tarif (vide bukti penyelidikan C2, C29, C40, C59, C80); ---------------------------------------------------------77.5.2.1
Bahwa dalam tanggapan Terlapor XV surat edaran DPU
Organda
Belawan/Terlapor
XIV
No.
LIN AN
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tarif Angkutan Kontainer khusus trailer yang ditandatangani oleh 17 Pelaku Usaha yang merupakan Anggota DPU Organda Belawan sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Tarif Angkutan Kontainer dengan No. 006/DPU.ORG/KB/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini menegaskan bahwa pencabutan penetapan tarif hanya dilakukan terhadap penetapan yang dilakukan oleh anggota DPU Organda Belawan; ----Bahwa dasar pemikiran penetapan tarif angkutan
SA
77.5.2.2
kontainer yang dilakukan oleh DPU Organda Belawan dan ALFI didasarkan atas tarif penetapan
yang dibuat oleh anggota DPU Organda Belawan; ---
77.5.2.3
Bahwa penetapan tarif angkutan kontainer yang dibuat oleh anggota DPU Organda Belawan dirasakan terlalu mahal oleh anggota ALFI Sumut selaku pengguna jasa angkutan kontainer, sehingga diperlukan penetapan tarif baru hasil kesepakatan antara DPU Organda Belawan dengan ALFI Sumut;
77.5.2.4
Bahwa penetapan tarif angkutan kontainer antara ALFI dan Organda masih efektif berlaku dan tidak pernah
dicabut,
sehingga
dengan
demikian
pencabutan yang dilakukan oleh anggota DPU Organda
Belawan
halaman 100 dari 226
bukan
merupakan
suatu
SALINAN
perubahan perilaku karena secara faktual, penetapan tarif angkutan kontainer masih efektif dan mengikat terhadap anggota DPU Organda Belawan dan anggota ALFI Sumut; ------------------------------------77.5.2.5
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga) secara umum bentukbentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) : -----Kesepakatan
menaikkan
atau
LIN AN
a.
menurunkan
harga; --------------------------------------------------
b.
Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga; ------------------
c.
Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; -------------------------------
d.
Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;---------------------------------
e.
Kesepakatan
persyaratan
pemberian
kredit
SA
kepada konsumen; -----------------------------------
f.
g.
Kesepakatan
meniadakan
produk
yang
ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi; ------------------------------------------Persetujuan
kepatuhan
pada
harga
yang
diumumkan; ------------------------------------------h.
Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;-----------------------------
i.
Kesepakatan seragam
menggunakan
sebagai
langkah
harga awal
yang untuk
negosiasi; --------------------------------------------77.5.2.6
Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, penetapan tarif angkutan kontainer merupakan harga
halaman 101 dari 226
SALINAN
acuan yang dalam implementasinya masih dilakukan negosiasi; --------------------------------------------------77.5.2.7
Bahwa dengan demikian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan bentuk penetapan harga (price fixing) yang termasuk dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ----
77.6
Harga yang harus dibayar oleh konsumen (vide bukti penyelidikan C39, C49, C52, C55, C58; vide bukti pemeriksaan B6, B8, B9, B13); --------77.6.1 Bahwa konsumen dalam perkara a quo adalah pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan kontainer secara langsung
LIN AN
berhubungan dengan perusahaan jasa angkutan kontainer ataupun melalui perusahaan EMKL; ---------------------------------77.6.2 Bahwa konsumen membayar jasa angkutan kontainer sesuai dengan tarif kesepakatan antara DPU Organda Belawan dan/atau tarif kesepakatan DPU Organda Belawan dan ALFI baik secara langsung dengan perusahaan jasa angkutan kontainer maupun melalui perusahaan EMKL; -------------------------------------------77.6.3 Bahwa diskon yang diberikan oleh pelaku usaha jasa angkutan kontainer diberikan kepada EMKL dan bukan untuk konsumen; 77.6.4 Bahwa dengan adanya penetapan tarif angkutan kontainer tahun
SA
2011 dan tahun 2012 menghilangkan persaingan harga diantara pelaku usaha jasa angkutan kontainer sehingga tidak diperoleh harga terbaik/kompetitif berdasarkan mekanisme pasar bagi konsumen; ----------------------------------------------------------------
77.6.5 Bahwa harga yang dibayar oleh konsumen akibat adanya penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------Kenaikan antara Tarif Organda 2011 dengan Tarif Organda 2012
Penurunan antara Tarif organda 2012 dengan Tarif Organda ALFI 2012
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
Tarif Organda 2011
Tarif Organda 2012
Tarif Organda ALFI 2012
1
Labuhan - KIM-Canang Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
52,38%
6,25%
40”
775.000
900.000
875.000
16,13%
2,78%
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
60,00%
6,25%
20”
625.000
900.000
850.000
44,00%
5,56%
40”
837.500
1.000.000
975.000
19,40%
2,50%
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
halaman 102 dari 226
SALINAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai Tandem Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
Penurunan antara Tarif organda 2012 dengan Tarif Organda ALFI 2012
Ukuran
Tarif Organda 2011
Tarif Organda 2012
Tarif Organda ALFI 2012
2x20”
1.025.000
1.620.000
1.550.000
58,05%
4,32%
20”
687.500
1.000.000
950.000
45,45%
5,00%
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
22,22%
4,55%
2x20”
1.125.000
1.800.000
1.700.000
60,00%
5,56%
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
60,00%
4,17%
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
15,56%
3,85%
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
72,80%
5,09%
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
48,57%
3,85%
LIN AN
3
DARI/TUJUAN
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
12,00%
3,57%
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
56,00%
3,85%
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
60,00%
4,17%
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
15,56%
3,85%
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
72,80%
5,09%
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
44,80%
6,25%
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
24,14%
2,78%
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
69,70%
5,36%
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
28,21%
4,00%
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
20,00%
5,56%
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
23,08%
4,69%
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
28,21%
5,00%
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
23,08%
3,13%
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
23,08%
5,00%
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
30,77%
4,41%
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
24,57%
2,78%
2x20”
3.640.000
23,63%
5,56%
SA
NO
Kenaikan antara Tarif Organda 2011 dengan Tarif Organda 2012
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
5,00%
40”
5.000.000
4.850.000
3,00%
2x20”
6.000.000
5.700.000
5,00%
20”
3.500.000
3.300.000
5,71%
40”
5.500.000
5.350.000
2,73%
2x20”
6.500.000
6.200.000
4,62%
Kenaikan/penurunan rata-rata
38,47%
77.6.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas, persentase kenaikan tarif angkutan jasa kontainer dari tahun 2011 ke tahun 2012 rata-rata 38,47% dan setelah adanya kesepakatan antara DPU Organda Belawan dan ALFI terdapat penurunan rata-rata 4,47% dari harga kesepakatan DPU Organda tahun 2012, sehingga dengan demikian harga mengalami kenaikan sebesar 34%; ---------------halaman 103 dari 226
4,47%
SALINAN
77.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh analisa harga yang dibayar konsumen sebagai berikut: ----------------------------Nama Pengguna Jasa
Rute
Ukuran
Tahun
Tarif
Keterangan
20”
2011
875.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
PatumbakNamorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai
PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL)
Labuhan - KIMCanang - Sp. Kantor, BGR
40” 2x20”
2012
900.000 1.440.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
Patumbak Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai
40” 2x20”
2012
1.400.000 2.340.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
PT Sanobar Gunajaya (importir)
PatumbakNamorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai
20”
2012
1.300.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL)
PatumbakNamorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai
20” 40”
2011
875.000 1.250.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
40”
2012
1.350.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
20” 40” 2x20”
2011
525.000 775.000 900.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
800.000 900.000 1.440.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
20” 40” 2x20”
2011
687.500 900.000 1.125.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
1.000.000 1.100.000 1.800.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
20” 40” 2x20”
2011
750.000 1.125.000 1.250.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
1.200.000 1.300.000 2.160.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2012.
Labuhan - KIMCanang - Sp. Kantor,BGR
SA
PT Cahnela Jaya Perkasa (EMKL)
LIN AN
PT Intrafero (EMKL)
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
Amplas s/d POLDASU
77.7
Tentang Pengecualian; ----------------------------------------------------------halaman 104 dari 226
SALINAN
77.7.1 Bahwa kesepakatan tarif jasa angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan tidak termasuk perjanjian yang dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 50 huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: ----------------------77.7.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 40 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 50 PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 44 Tahun 1990 jo. No. 8 Tahun 1995 tentang
LIN AN
Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) disebutkan bahwa tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan; -------------------------
77.7.1.2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara eksplisit bahwa asosiasi diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan harga in cassu penetapan tarif jasa angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan
SA
Belawan; ------------------------------------------------------
77.7.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah.
Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan tarif merupakan usulan asosiasi kepada Pemerintah dan penetapan harga ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan Pemerintah. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat terlapor XIV dan Terlapor XV bukan termasuk dalam usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; -----------------------------------------------------77.8
Analisa Pemenuhan Unsur Pasal; ---------------------------------------------halaman 105 dari 226
SALINAN
Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: --------------------------------------------77.8.1 Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------77.8.1.1 Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
LIN AN
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------------------------
77.8.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah khusus pengusaha/pemilik angkutan barang kontainer/trailer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan, DPU Organda Belawan dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (ALFI Sumut); ------------------------
77.8.1.3 Bahwa Terlapor dalam perkara a quo adalah sebagai
SA
berikut : ------------------------------------------------------1.
Bahwa Terlapor I didirikan pada tanggal 24 April 1984, berkedudukan di Medan yang berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 24 April 1984 yang dibuat dihadapan
Notaris
Linda Herawati
Sarjana
Hukum. Terlapor I menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam
bidang
ekonomi
berupa
(i)
mengusahakan pengangkutan di darat dengan menerima dan
mengangkut
orang dan/atau
barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, (ii) menjalankan perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang inter insuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atau badan lain atas halaman 106 dari 226
SALINAN
dasar komisi atau secara amanat (vide bukti penyelidikan C72; vide bukti pemeriksaan B17); 2.
Bahwa Terlapor II didirikan pada tanggal 19 Maret 1991, berkedudukan di Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor
C2.960.HT.01.01.th91
tertanggal 19 Maret 1991 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 29 tertanggal 6 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati,
Sarjana
Hukum.
Terlapor
II
LIN AN
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidan ekonomi berupa menjalankan usaha-usaha di bidang
transportasi
dengan
menggunakan
angkutan truk, bis, sedan, dan angkutan darat lainnya serta ekspedisi dan pergudangan (vide bukti penyelidikan C101; vide bukti pemeriksaan
B19); -----------------------------------------------------
3.
BahwaTerlapor III didirikan pada tanggal 23 Februari 2006, berkedudukan di Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dimuat dalam
SA
Akta Nomor 40 tertanggal 23 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, Sarjana Hukum. Terlapor III merupakan pelaku
usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menjalankan usaha-usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yang lain (vide bukti penyelidikan C76; vide bukti pemeriksaan B18); -----------------------------------------------------
4.
Bahwa Terlapor IV didirikan pada tanggal 31 Oktober
2006,
berkedudukan
di
Medan
berdasarkan Akta Nomor 32 tertanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum Sarjana Hukum. Sampai dengan halaman 107 dari 226
SALINAN
saat ini Terlapor IV merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa berusaha dibidang pengangkutan atau transport, dengan menerima dan
mengangkut
orang
dan/atau
barang
daritempat yang satu ketempat yang lain (vide bukti penyelidikan C74; vide bukti pemeriksaan B37); ----------------------------------------------------5.
Bahwa Terlapor V didirikan pada tanggal 11 Juni 2010, berkedudukan di Medan yang dimuat
LIN AN
dalam Akta Nomor 16 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Widjaja, Sarjana Hukum. Terlapor V merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha dalam bidang transportasi (freight forwarding) dan keagenan (agency) (vide bukti penyelidikan C77, vide bukti pemeriksaan B21); ------------------------
6.
Bahwa Terlapor VI didirikan pada tanggal 11 April 2002, berkedudukan di Medan berdasarkan
SA
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tertanggal 11 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum. Terlapor VI merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha dibidang ekspedisi muatan kapal laut (vide bukti penyelidikan C102; vide bukti pemeriksaan B22); ------------------------------
7.
Bahwa Terlapor VII didirikan pada tanggal 23 September 1989, berkedudukan di
Medan-
Belawan berdasarkan Akta Nomor 129 tertanggal 23 September 1989 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, Sarjana Hukum. halaman 108 dari 226
SALINAN
Terlapor VII merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi
berupa
mengusahakan
perusahaan
pengangkutan/transportasi umum baik untuk mengangkut orang maupun barang, usaha dalam bidang cargo atau pengiriman barang-barang, dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan barangbarang yang diangkut melalui darat, laut dan udara (vide bukti penyelidikan C73; vide bukti
LIN AN
pemeriksaan B23); -------------------------------------
8.
Bahwa Terlapor VIII, berkedudukan di Semarang yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29 tertanggal 09 April 1976, Tambahan Nomor 260 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tertanggal 22 Maret 2006 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 19 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, Sarjana
Hukum,
Magister
Humaniora.
SA
Berdasarkan akta tersebut, Direktur Utama Terlapor VIII memberikan kuasa kepada Refly Yuner (Penerima Kuasa) untuk menjalani jabatan selaku Kepala Cabang Terlapor VIII di Medan dan
selanjutnya
mewakili,
membela
serta
menjaga segala keperluan kantor Terlapor VIII cabang Medan dan untuk melakukan tindakantindakan administratif (vide bukti penyelidikan C75; vide bukti pemeriksaan B24); -----------------
9.
Bahwa Terlapor IX berkedudukan di Medan, Jalan
Ujung
Kelurahan
Baru
Belawan
Terminal I,
Penumpang,
Kecamatan
Medan
Belawan, berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 23 tertanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris halaman 109 dari 226
SALINAN
Muhammad Dodi Budiantoro, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini Terlapor IX merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa mengadakan
usaha-usaha
perdagangan,
transportasi penyaluran (distribusi), asuransi, pemasaran, pergudangan, ekspedisi, jasa-jasa kepariwisataan, usaha pelayaran, jasa bongkar muat dan lain-lain (vide bukti penyelidikan C100; vide bukti pemeriksaan B33); ------------------------
LIN AN
10. Bahwa Terlapor X didirikan pada tanggal 15 Agustus 1990, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan perubahan terakhir dimuat dalam
Akta Nomor 03 tertanggal 3 Maret 2008 yang dibuat
dihadapan
Linda
Herawati,
Sarjana
Hukum. Sampai dengan saat ini Terlapor X
merupakan
pelaku
usaha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha-usaha dibidang jasa pengangkutan transportasi (freight forwarding)
SA
yang mencakup pengiriman barang melalui darat dan laut serta mengadakan kegiatan-kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandasan, pengukuran, penerbitan dokumen angkutan (vide bukti penyelidikan C108; vide bukti pemeriksaan B34); ------------------------------
11. Bahwa Terlapor XI berkedudukan di Belawan, berdasarkan Akta Nomor 28 tertanggal 19 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Agoes Salim dan Akta Nomor 15 tertanggal 12 januari 1994 yang dibuat dihadapan Hajjah Nurlian dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 34 tertanggal 27 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Nurlian, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini Terlapor XI merupakan pelaku halaman 110 dari 226
SALINAN
usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (vide bukti penyelidikan C103; vide bukti pemeriksaan B35); ---------------12. Bahwa Terlapor XII didirikan pada tanggal 21 November
1961,
berkedudukan
di
Medan
berdasarkan Akta nomor 107 tertanggal 21 November 1961 yang dibuat dihadapan Notaris Walter Siregar dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 3 Juni 1993 yang
LIN AN
dibuat dihadapan Notaris Indra Sarif Halim, Sarjana
Hukum,
pengganti
sementara
dari
Aniswar Yanis, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini Terlapor XII merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (vide bukti penyelidikan C104; vide bukti pemeriksaan B36); ----------------
13. Bahwa Terlapor XIII didirikan pada tanggal 5 Februari
2003,
berkedudukan
di
Tanjung
Morawa, berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal
SA
Februari 2003 dan perubahan terakhir dimuat
dalam Akta Nomor 1 tertanggal 6 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, Sarjana Hukum. Sampai dengan saat ini Terlapor XIII merupakan
pelaku
usaha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (vide bukti penyelidikan C105; vide bukti pemeriksaan B38); ------------------------------
14. Bahwa
Terlapor
XIV
merupakan
wadah
musyawarah sesama anggota pengusaha angkutan di pelabuhan belawaan berfungsi untuk tidak saling
merugikan
seperti
banting
harga,
pembinaan terhadap sopir angkutan barang, pembinaan keanggotaan dan sebagai mitra kerja
halaman 111 dari 226
SALINAN
pemerintah (vide bukti pemeriksaan B40; T14.4, T14.5); -------------------------------------------------15. Bahwa Terlapor XV berdasarkan Penyempurnan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) tanggal 16 Juli 2010 di Bali, merupakan wadah bagi Perusahaan Nasional dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang
Jasa
Pengurusan
Transportasi
dan
Logistik (Freight Forwarding and Logistic
LIN AN
Services) dan temasuk didalamnya Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan
Penyedia
Jasa
Ekspedisi
(vide
bukti
pemeriksaan B41; T15.6); ----------------------------
77.8.2 Perjanjian Penetapan Harga. ------------------------------------------77.8.2.1 Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: -----------------“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” ---------------------------
SA
77.8.2.2 Bahwa
terdapat
perjanjian
penetapan
angkutan
kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, dan Terlapor XIII; --------------------
77.8.2.3 Bahwa
terdapat
perjanjian
penetapan
angkutan
kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII dan diketahui oleh Terlapor XIV; 77.8.2.4 Bahwa
terdapat
perjanjian
penetapan
angkutan
kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari halaman 112 dari 226
SALINAN
dan menuju Pelabuhan Belawan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Terlapor XIV dan Terlapor XV; ------------------------------------------------77.8.2.5 Bahwa penetapan harga dalam perkara a quo diklasifikasikan menjadi penetapan harga antara pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan kontainer yang tergabung dalam DPU Organda Belawan dan penetapan harga yang dilakukan oleh DPU Organda Belawan dengan ALFI Sumut; ---------77.8.3 Pelaku Usaha Pesaingnya. ----------------------------------------------
LIN AN
Bahwa Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII, merupakan pelaku usaha yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama yang seharusnya bersaing satu sama lain. --------------------77.8.4 Menetapkan Harga Atas Suatu Barang dan atau Jasa. -------------77.8.4.1 Bahwa Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII membuat penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012; --------------
77.8.4.2 Bahwa Terlapor XIV mengetahui dan menfasilitasi penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”,
SA
40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012 berupa sosialisasi penetapan harga dan menerbitkan surat edaran pemberlakuan tarif; ----------
77.8.4.3 Bahwa tindakan Terlapor XIV dan Terlapor XV melakukan penetapan harga melalui penandatangan kesepakatan bersama yang bertujuan agar kesepakatan harga angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan dapat berjalan efektif di pasar bersangkutan; 77.8.4.4 Bahwa Terlapor XV melakukan sosialisasi dengan cara mengundang anggota ALFI Sumut (EMKL) untuk memberlakukan hasil kesepakatan bersama dengan Terlapor XIV; --------------------------------------
77.8.5 Dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. ----------------------------------------------------------------
halaman 113 dari 226
SALINAN
77.8.5.1 Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara a quo dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ----------------------77.8.5.2 Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa angkutan kontainer
LIN AN
ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ---------
77.8.5.3 Bahwa konsumen dalam perkara a quo adalah pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan kontainer secara langsung berhubungan dengan perusahaan jasa angkutan kontainer ataupun melalui perusahaan EMKL; --------------------------------------------------------
77.8.5.4 Bahwa konsumen membayar jasa angkutan kontainer sesuai dengan tarif kesepakatan antara Terlapor I-XIV dan/atau kesepakatan antara Terlapor XIV dan
SA
Terlapor XV; -------------------------------------------------
78. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Terlapor XIV melalui Kuasa Hukumnya yang juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama para Terlapor lain, yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan dalam satu dokumen Kesimpulan, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan T16); -------------------------------------------------78.1 Terhadap penetapan harga dan pasar yang bersangkutan; -------------------78.1.1
Bahwa semua Saksi yang diperiksa di persidangan pada umumnya menerangkan benar adanya tabel harga seperti yang dipertunjukkan Tim Investigator kepada Majelis Komisi, akan tetapi saksi-saksi tersebut dengan tegas juga membantah bahwa para saksi-saksi menerangkan tidak pernah tunduk dan atau patuh terhadap “tabel harga” tersebut. Ini menjelaskan bahwa tabel harga dimaksud bukanlah tabel harga yang menjadi acuan halaman 114 dari 226
SALINAN
yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan penyedia jasa angkutan maupun pengguna jasa angkutan; ------------------------78.1.2
Bahwa menelisik maksud penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 ini, adalah penetapan harga yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen
LIN AN
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. menyatakan bahwa perjanjian yang demikian akan meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. Bahwa benar perjanjian harga (price fixing agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya, dimana dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (ie. penyedia jasa dan pengguna jasa) telah meniadakan persaingan dari segi harga terhadap produk/jasa
SA
yang mereka jual atau pasarkan yang berakibat terhadap consumer's surplus. Pada kenyataannya, semua perusahaan penyedia jasa angkutan tidak pernah memakai/rnenerapkan ketetapan harga pada tabel harga yang timbul dari suatu perjanjian tersebut, ditetapkan sebagai prakiraan tarif dasar, dan sedemikian juga dengan pengguna jasa angkutan yang tidak pernah tunduk dan patuh terhadap ketetapan dari tabel harga sebagaimana telah diterangkan di atas. Pelaku usaha, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, cenderung mengutamakan negosiasi secara independen guna mencapai kesepakatan bersama terkait dengan penetapan tarif penggunaan jasa angkutan dan sebaliknya pengguna jasa juga mengetahui dengan tepat adanya perbedaan harga angkutan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (ie. Terlapor). Maka, ketetapan
harga halaman 115 dari 226
yang
dianggap
SALINAN
telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah terpenuhi; ----------------------------------------------------------------78.1.3
Bahwa penafsiran Tim Investigator mengenai definisi “pasar yang bersangkutan” adalah jenis angkutan kontainer 20”, 40” dan 2x20” sebagai produk marketnya dan geografis marketnya diartikan rute angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute. Menjawab ini, perlu dicatat pengertian “pasar yang bersangkutan” yang dijabarkan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. Memang cakupannya sungguh luas, tetapi ada hal-hal yang penting diperhatikan
LIN AN
seperti “struktur pasar”. Struktur pasar diartikan sebagai keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh pentinq terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keraqaman produk, system distribusi dan penquasaan pangsa pasar. Salah satu jenis struktur pasar adalah adanya hambatan masuk dan keluar angkutan. Ini dialami oleh seluruh pelaku usaha bidang transportasi. Jenis kendaraan seperti kontainer yang berbadan bongsor kerap mengalami hambatan signifikan ketika harus memasuki kawasan dengan
SA
jalan lintas berkelas kecil/sempit. Biasanya, supir kontainer hampir
tidak
pernah
menyukai
keadaan
ini.
Selain
membutuhkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sedikit, dibutuhkan kehati-hatian, khususnya barang yang diangkut harus dalam keadaan baik, sebab ini sangat berpengaruh pada kepercayaan konsumen. Belum lagi kutipan liar seperti biaya penggantian perbaikan jalan dan kutipan liar (premanisme) adalah tantangan tersendiri yang terjadi diluar prakiraan pemilik barang (konsumen). Disituasi inilah pelaku usaha bidang jasa pengangkutan selalu melakukan negoisasi harga dengan perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), demi mengantisipasi kerugian-kerugian yang timbul karenanya. Negoisasi terhadap permasalahan ini kerap berujung pada batalnya perjanjian. Maka, terdapat dua pola asumsi di sini. Yang pertama, pihak perusahan pengangkutan (pelaku usaha) halaman 116 dari 226
SALINAN
harus berhadapan dengan resiko rusaknya barang, pergantian spareparts kendaraan, perkiraan pemakaian BBM dan cadangan untuk penggantian barang-barang yang rusak apabila barang yang diangkut bermutu tinggi. Kedua, pihak supir yang harus berhadapan dengan ongkos BBM yang melebihi target perjalanan, kutipan-kutipan liar dan kemacetan disekitarnya perjalanannya. Kedua asumsi tersebut mendasari harga ongkos angkutan
pada
saat
negoisasi
diantara
perusahaan
EMKL/pemilik barang dengan perusahaan jasa angkutan, sehingga akhirnya pelaku usaha jasa angkutan tidak berselera
LIN AN
dengan “tabel harga” yang dikeluarkan oleh asosiasi seperti Organda dan Gafeksi, karena kemungkinan besar tidak sebanding dengan nilai yang ditanggung oleh pelaku usaha itu sendiri. (baca: keterangan Saksi). Meski diartikan “harnbatanhambatan” di atas sangat sederhana, harusnya dapat dipahami dengan bijak bagaimana hambatan-harnbatan tersebut sangat berpengaruh dominan bagi pelaku usaha jasa angkutan. Sejatinya, hambatan yang kami maksud, mempunyai pengertian tidak terbatas pada teori-teori semata yang kemungkinan besar dapat ditafsir berbeda oleh Majelis, tetapi yang perlu ditekankan
SA
adalah adanya hambatan tersebut ternyata sangat berpegaruh besar bagi perusahaan angkutan. Demikianlah yang terjadi secara nyata. (baca: pemeriksaan para Terlapor). Selain itu perlu diketahui juga, apabila kerugian yang timbul akibat tidak tepatnya waktu pengiriman atau terjadinya sestuatu peristiwa selama masa pengangkutan yang berakibat terhadap rusaknya barang, maka yang menanggung segala kerugian termasuk tuntutan hukum yang timbul karenanya adalah pemilik angkutan, sedangkan perusahaan EMKL yang menerima upah dari pemilik barang, terbebas dari ancaman kerugian dimaksud. Ini berarti bahwa pelaku usaha di bidang transportasi/angkutan wajar mendapat perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Dengan demikian, mohon kiranya Laporan Tim Investigator dinyatakan ditolak; ------------------------------------------------------
halaman 117 dari 226
SALINAN
78.1.4
Bahwa memperkuat argumentasi di atas, keterangan saksi-saksi di persidangan juga tidak menunjukkan adanya kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh
melalui
mekanisme
persaingan,
kesepakatan
penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, kesepakatan pembagian pasar. (Pembagian pasar ini tidak dilakoni secara bersama-sarna oleh pelaku usaha jasa pengangkutan untuk menguasai pasar tertentu sebagai bentuk dari kolusi. Laporan Investigator menunjukkan hal tersebut dimana seluruh trayek angkutan mempunyai rute
LIN AN
yang sama dari dan menuju Pelabuhan Belawan), serta kepatuhan terhadap “penetapan harga” seperti yang dilaporkan Tim Investigator; -------------------------------------------------------78.1.5
Dengan sendirinya dan demi hukum, para pelaku usaha, antara lain CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera Logistik, PT Transporindo Agung Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, Koperasi Baruna Barat, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, PT Tunas Jaya Utama, Fa. Multatuli Bhakti, PT Lintas Samudera Jaya, Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan,
SA
dan Gafeksi, yang didudukkan sebagai Terlapor dalam perkara ini, kiranya dibebaskan dari pelanggaran atas Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------------------------------------------
78.2 Pelaku usaha yang independen; -------------------------------------------------78.2.1 Bahwa menggali keterangan para Saksi yaitu PT Meridian Makmur Mandiri, PT Intrafero, PT Smart Glove Indonesia, PT Karunia BS, PT Surya Sumatera Indah Sejahtera, PT Universal Shipping, PT Fajar Insan Nusantara, PT Sanobar Guna Jaya, PT Marumitsu Indonesia dan PT Chanela Jaya Perkasa, selaras dengan pernyataan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, yang mengatakan “untuk membuktikan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan/atau jasa menjadi hal yang sangat penting”. Perilaku halaman 118 dari 226
SALINAN
penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (concerted). Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perlaku usaha lain bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan”; ------78.2.2
Bahwa meski adanya penetapan harga yang dibuat oleh Organda tetapi pada kenyataannya penetapan harga tersebut tidak pernah dipatuhi pelaku usaha, baik pada pelaku usaha jasa angkutan maupun perusahaan EMKL atau pemilik barang. Semua pelaku usaha tersebut memutuskan sendiri harga ongkos angkutnya tanpa terikat dengan perjanjian ataupun keputusan organisasi
LIN AN
Organda, menyangkut adanya “penetapan harga” tanggal 18 Februari 2012. Inilah yang harus dipahami secara baik dan benar, dengan maksud agar tidak rnengkultuskan pola pikir terhadap “penetapan harga” yang kemudian dipandang sebagai objek terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, didapati secara jelas dan terang bahwa seluruh Terlapor (harus pula dianggap sebagai pelaku usaha yang independen untuk menentukan harga atas jasa angkutannya, meskipun dibayang-bayangi oleh “tabel harga” yang berbentuk kesepakatan antara organisasi Organda dengan organisasi Gafeksi). Kunci pokok di dalam skema ini
SA
adalah bukan sekedar nilai materi dari “tabel harga” tanggal 18 Februari 2012 tersebut, melainkan terletak pada keputusan pelaku usaha itu sendiri, apakah dapat disebut secara bersamasama melakukan kesepakatan atau berlaku independen. Dari keterangan Saksi (ic. Direktur Utama PT Meridian Makmur Mandiri, Wakil Direktur PT Smart Glove Indonesia, dan Direktur Utama PT Karunia BS) menyebut dengan tegas bahwa seluruh Terlapor bersikap independen untuk menentukan harga atas jasa angkutannya, tanpa adanya upaya intervensi yang bersifat memaksa dari pihak manapun, sekalipun itu diketahui secara pasti oleh pimpinan organisasi Organda; -------------------78.3 Dominasi perusahaan EMKL terhadap perusahaan jasa pengangkutan; --78.3.1
Bahwa seluruh Saksi yang diperiksa dalam persidangan berasal dari perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Diantaranya PT Meridian Makmur Mandiri, PT Smart Glove halaman 119 dari 226
SALINAN
Indonesia, PT Karunia BS, PT Surya Sumatera Indah Sejahtera, PT Universal Shipping, PT Fajar Insan Nusantara, PT Sanabor Guna Jaya, PT Marumitsu Indonesia, PT Chanela Jaya Perkasa, dan PT Intrafero. Perusahaan-perusahaan EMKL tersebut di atas adalah perusahaan jasa
yang memanfaatkan perusahaan
pengangkutan untuk memenuhi kebutuhan customer (pemakai jasa). Sebenarnya perusahaan EMKL bukanlah pemakai jasa angkutan, melainkan berfungsi sebagai perpanjangantangan (perantara) dari pengguna jasa (customer/konsumen/pemilik barang), sebab pemilik barang membutuhkan jasa transportasi,
LIN AN
jasa Bea Cukai, jasa Dipo yang kesemua jasa angkut tersebut diproses menjadi satuan angka-angka bagi perusahaan EMKL, dan selanjutnya dijadikan harga tawaran dengan pihak pemilik barang/customer. (Contoh: Perusahaan A adalah perusahaan konfeksi yang membutuhkan jasa angkutan untuk mengirim barang-barang produksinya dari Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Morawa, tempat barang terakhir harus dikirim. Perusahaan A membutuhkan perusahaan
EMKL karena
perusahaan yang bernaung di dalam perusahaan EMKL telah memperoleh izin, diantaranya PT Meridian Makmur Mandiri,
SA
PT Intrafero, PT Smart Glove Indonesia, PT Karunia BS, PT Surya Sumatera Indah Sejahtera, PT Universal Shipping, PT Fajar Insan Nusantara, PT Sanabor Guna Jaya, PT Marumitsu Indonesia, dan PT Chanela Jaya Perkasa. Ketika salah satu perusahaan EMKL telah sepakat dengan perusahaan A untuk mengirimkan
barang
milik
perusahaan
A,
selanjutnya
perusahaan EMKL mencari ongkos angkutan termurah dari pengusaha jasa angkutan (ie. Terlapor)). Ketika sudah mendapatkan ongkos angkut murah, pihak EMKL melakukan negoisasi dengan pihak konsumen. Keadaan inilah yang menyebabkan
pihak
jasa
pengangkutan
terus
menerus
mengalami dilematis, antara adanya pekerjaan untuk biaya operasional sehari-hari dengan kehilangan proyek yang akan diambil alih perusahaan lain yang sejenis. Dengan kata lain, daripada tidak mendapat pekerjaan sama sekali, lebih baik halaman 120 dari 226
SALINAN
menerima ongkos murah dari hasil tawaran EMKL. Perilaku seperti inilah yang belum mendapat perhatian dari Tim Investigator, dimana Tim Investigator hanya membatasi diri pada “tabel harga” demi menunjukkan bukti fisik (tabel harga) sebagai maksud pemenuhan terhadap suatu unsur pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Kiranya kinerja dan seluk-beluk perusahaan EMKL adalah suatu hal yang sangat penting untuk kami bahas karena dapat menjelaskan sejumlah fakta yang tidak bersifat monolistik, sebagai rupa-rupa untuk mencerahkan pengertian diseputaran “tabel harga” yang 78.3.2
LIN AN
sedemikian sederhana itu; ---------------------------------------------Bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan Terlapor XV telah dijelaskan bahwa ketika DPU Organda melakukan pertemuan guna membahas adanya tarif harga yang akan dijadikan dasar pertirnbangan untuk ongkos angkutan bagi pihak konsumen, Terlapor XV merespon keadaan tersebut menjadi suatu hal yang harus dibicarakan, karena diduga akan menghilangkan atribut kekuasaan di jajaran anggota Terlapor untuk menekan para pengusaha angkutan demi ongkos murah sekaligus diduga dapat menghilangkan upah/jasa/keuntungan yang memadai, bahkan
SA
mencapai angka signifikan. Selanjutnya kegerahan dari pihak Terlapor XV tetap ditanggapi oleh DPU Organda dengan rnaksud agar wacana penetapan tarif angkutan tidak mengalami kendala yang bisa berujung pada kekacauan dan terciptanya polemik diantara kedua organisasi. Lantas pertemuan pun dilakukan dengan mengedepankan langkah-langkah bijak untuk mencapai konsensus diantaranya dan harus dipandang sebagai pertemuan yang saling menguntungkan; ----------------------------78.4 Faktor Eksternal yang menyebabkan adanya kenaikan harga; -------------78.4.1
Bahwa adapun yang menjadi faktor eksternal penyebab adanya kenaikan harga adalah adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengumuman Nornor UM-85/Fl1400/2013S3, yang dikeluarkan General Manager Marketing Operation Region I, Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina), serta adanya penetapan upah minimum Kota Medan tahun 2012, halaman 121 dari 226
SALINAN
dengan pertimbangan untuk meningkatkan penghasilan pekerja sebagai
bagian
masyarakat, menetapkan
dari
maka upah
upaya
Pemerintah minimum
memajukan Provinsi Kota
kesejahteraan
Sumatera Medan
Utara Nomor
188.44/804/KPTS/Tahun 2012 tertanggal 26 Desember 2012. --78.4.2
Bahwa kedua faktor di atas, sangat signifikan menekan harga (cost) angkutan yang mau tidak mau dipatuhi dan dijalankan seluruh pengusaha angkutan. Belum lagi tuntutan status karyawan dan pemenuhan biaya hidup supir yang terus menerus dilancarkan, senyatanya membuat pihak angkutan harus
LIN AN
mengakomodir kepentingan itu demi kelangsungan usaha dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;------------------------78.5 Hakikat Perjanjian; ----------------------------------------------------------------78.5.1
Bahwa di atas telah duraikan secara singkat mengenai suatu “perjanjian”, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah “bagaimana peranan hukum jika subjek hukum tidak tunduk terhadap perjanjian?”. Handri Raharjo, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian di Indonesia” mengutip di dalam buku KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjian (Pasal 1313 KUPerdata) adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang
SA
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan menurut Handri Rajarjo, S.H., perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum di bidang harta kekavaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/ subjek hukum saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewaiiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”. Dari rumusan ini dapat ditarik iktisar bahwa perjanjian itu harus didasari pada kata sepakat yang mengikatkan diri dan mengandung prestasi (kewajiban). Apabila prestasi tersebut tidak dijalankan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum. Wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan halaman 122 dari 226
SALINAN
debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan; ------------------------------------------78.5.2
Bahwa pada perkara a quo, setiap pelaku usaha ternyata melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ini membuktikan bahwa kesepakatan tersebut sangat tidak efektif dan membawa perubahan besar terhadap kelangsungan usaha di dunia transportasi. Pada fase ini dapat diyakni bahwa tidak satupun pelaku
usaha
dapat
dipersalahkan
karena
perbuatannya
melanggar perjanjian, karena pelaku usaha tetap memandang perjanjian tersebut tidak berfaedah bagi dirinya, dan jika
LIN AN
dipaksakan dapat merugikan diri pelaku usaha tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, perjanjian penetapan harga tersebut bukanlah merupakan kehendak dari setiap pelaku usaha, sebab penetapan harga yang telah dibuat Organda dengan Gafeksi ternyata tidak melindungi kepentingan pelaku usaha dari sisi ekonomi secara mikro dan dapat berakibat fatal. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini pula tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meski sudah menimbulkan akibat hukum; ------------------------------------------78.5.3
Bahwa menelusuri persoalan wanprestasi, Munir Fuady, S.H.,
SA
M.H., L.L.M., menempatkan wanprestasi itu dari beberapa model. Diantaranya yaitu wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” (Substantial Performance). Yang dimaksud dengan "Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial" adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” halaman 123 dari 226
SALINAN
(material
breach).
Karena
itu,
jika
telah
dilaksanakan
substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin exception non adimpleti contractus, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya;--------------------------------------------78.5.4
Bahwa dalam perkara a quo, seluruh pengusaha angkutan yang tergabung dan telah mengetahui adanya penetapan harga yang dikeluarkan Organda, benar telah menyerahkan pendapatnya sebagai bentuk persetujuan akan penetapan harga tersebut, tetapi
LIN AN
secara langsung tidak mempunyai efek retrospektif, yakni kontrak yang dianggap sama sekali tidak ada. Pendapat ini telah dibuktikan di dalam pemeriksaan saksi di persidangan KPPU terdahulu.
Semua
saksi
yang
didengar
keterangannya
menyatakan tidak patuh terhadap penetapan harga (tabel harga) meski telah dikeluarkan dan disetujui para pihak. Adanya negoisasi yang bukan berdasarkan tabel harga merupakan suatu perbuatan tiap-tiap pihak dengan secara sadar telah meniadakan kontrak/perjanjian yang memuat rincian-rincian angka ongkos angkutan secara mutlak; -----------------------------------------------Bahwa menguatkan pendapat ini, dalam hukum kontrak dikenal
SA
78.5.5
dengan nama repudiasi kontrak yang menerangkan bahwa suatu mantfestasi/pernyataan ketidakmampuan
mengenai
untuk
ketidaksediaan
melaksanakan
kontrak
atau yang
sebelumnya telah disetujui, manifestasi mana dibuat sebelum tibanya waktu yuridis
dari
melaksanakan kontrak tersebut. Konsekuensi Repudiasi
adalah
dapat
menunda
atau
membebaskan pihak lain dari kewajibannya melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut. Pihak lain disini adalah para pengusaha
angkutan
yang
dalam
kenyataannya
tidak
menggunakan penetapan harga (tabel harga) dari Organda karena tabel tersebut sangat merugikan pengusaha angkutan secara material namun sebagai anggota yang tergabung di dalamnya; -----------------------------------------------------------------
halaman 124 dari 226
SALINAN
78.5.6
Bahwa negoisasi harga yang kerap diprakarsai oleh pengusaha EMKL untuk mencari keuntungan kepada pemilik barang dan dikesempatan menyetujui terendah),
lain ongkos
menekan angkutan
menyebabkan
pengusaha
angkutan
semurah-murahnya
pengusaha
angkutan
untuk (harga
mengalami
depresi sedemikian rupa, antara tidak sanggup melakukan kontrak kerja dengan tidak mendapat pekerjaan dari pihak EMKL, dan sementara itu pula pengusaha angkutan harus berjuang mempertahankan kelangsungan usahanya. Artinya seluruh pelaku usaha di bidang jasa transportasi harus
LIN AN
mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul sebagai kewajiban yang tidak dapat ditiadakan, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), upah borongan supir angkut, situasi keadaan jalan raya, pergantian sparepart angkutan, kutipan-kutipan liar (lain lokasi berbeda kutipannya), izin trayek, bea cukai, bea parkir, termasuk proteksi terhadap barang yang akan diangkut. Semua biaya yang timbul ini diprediksi dengan angka yang akurat dan selanjutnya dirangkai menjadi acuan penetapan harga sementara. Harga inilah yang ditawarkan kepada perusahaan EMKL maupun ke pemilik barang, bukan seperti yang
dimaksud pada “tabel
SA
harga” yang dikeluarkan oleh Organda; -----------------------------78.5.7
Bahwa perilaku tersebut juga adalah benar merupakan wujud dari tindakan repudiasi secara tegas dan repudiasi secara inklusif. Repudiasi secara tegas maksudnya melakukan repudiasi menyatakan kehendaknya dengan tegas bahwa dia tidak ingin melakukan kewajibannya yang terbit dari kontrak. Maka pernyataan tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya itu menyebabkan timbulnya repudiasi. Atau repudiasi secara inklusif, yang maksudnya dari fakta-fakta yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya salah satu pihak telah tidak akan melakukan kewajibannya yang terbit berdasarkan kontrak. Kriteria utama terhadap adanya repudiasi secara inklusif adalah bahwa pihak yang melakukan repudiasi menunjukkan tindakan atau maksudnya secara “legis dan jelas” (reasonably clear) bahwa pengusaha angkutan tidak akan halaman 125 dari 226
SALINAN
melaksanakan kewajibannya
yang terbit dalam kontrak.
Repudiasi ini dapat terjadi karena repudiasi ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak, yang mengartikan bahwa adanya ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kontrak, sungguhpun dia masih bermaksud untuk melaksanakannya (sebagai kepatuhannya terhadap Organda). Isyarat yang timbul dari ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajibannya itu cukup “jelas” tanpa memperdulikan apakah ketidakmampuan itu terjadi dengan kontrol atau di luar kontrol pihak yang melakukan
repudiasi
tersebut.
Pokok-pokok
kandungan
LIN AN
repudiasi ini menuntun suatu keputusan pada sidang KPPU untuk memutuskan agar tabel harga yang diterbitkan oleh Organda Belawan tanggal 1 Februari 2011, dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; ---78.6 Peranan Organisasi Pengangkutan; ---------------------------------------------78.6.1
Bahwa terdapat dua alasan kuat yang mendasari terbitnya kesepakatan tarif tanggal 1 Februari 2011, yakni mengacu Pasal 6 “organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang kuat,
SA
efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi”, dan Pasal 9 ayat (4) “memperjuangkan iklim yang baik dibidang usaha jasa angkutan jalan, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota”; ------------------------------------------
78.6.2
Bahwa kedua pasal tersebut di atas memiliki diktum yakni, memperjuangkan adanya daya saing tinggi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota. Lahirnya
pasal
ini
menjelaskan
bahwa
Organda
ikut
berpartisipasi mewujudkan kehendak dari Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 secara optimal demi pencapaian efisiensi ekonomi dan turut mencitapkan iklim kesempatan berusaha yang sarna bagi pelaku usaha jasa angkutan. Namun pada kenyataannya, tindakan melesatkan Pasal 9 ayat (4) AD Organda ternyata membawa dampak buruk bagi pengusaha angkutan berskala kecil karena pengusaha angkutan kecil menjadi terlunta-lunta halaman 126 dari 226
SALINAN
dan tidak dapat masuk pada persaingan. Ini terjadi karena adanya sistem transaksi yang dilakukan antara pengusaha (pengguna jasa dan penyedia jasa) serta kehadiran perusahaan EMKL sebagai perusahaan perantara. Sistem transaksi antara pemilik barang, perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan pengusaha angkutan terletak pada negoisasi harga angkutan. Yang mengambil peran utama adalah perusahaan EMKL yang bernegosiasi dengan pemilik barang (termasuk ongkos angkut barang). Setelah berhasil melakukan transaksi dengan
pemilik
barang,
perusahaan
EMKL
kemudian
LIN AN
melakukan negoisasi dengan perusahaan pengangkutan untuk mencapai ongkos angkut murah. Selisih antara harga tawar dari pemilik barang dan harga ongkos angkut dari perusahaan angkutan merupakan keuntungan milik perusahaan EMKL. Ini jelas sangat tidak adil dan nyata-nyata merugikan pihak pemilik angkutan. Dengan penggambaran di atas, akan merugikan pengusaha angkutan karena pengusaha angkutan tidak dapat melakukan negoisasi secara sempurna serta tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melakukan negoisasi dengan pemilik barang, sebab seluruh kegiatan transaksi dikendalikan oleh
SA
perusahaan EMKL yang dalam hal ini menjelma sebagai pemberi kerja yang mempunyai kemampuan mengkontrol harga pasar; ----------------------------------------------------------------------
78.6.3
Bahwa untuk perusahaan angkutan dengan modal kecil, sering tidak mendapat pekerjaan dari perusahaan EMKL, karena tidak satupun perusahaan EMKL tertaik pada pengusaha angkutan bermodal keeil karena dinilai kurang mampu bertanggungjawab seeara finansial maupun adanya keraguan bahwa barang kiriman milik konsumen akan tidak terjamin dengan baik (perhatikan keterangan Saksi). Keengganan perusahaan EMKL memakai
jasa
angkutan
angkutan
perusahaan
keeil
menyebabkan terjadinya tingkat kesenjangan cukup tinggi antara perusahaan jasa angkutan bermodal besar dengan pengusaha angkutan yang bermodal kecil, bahkan di luar itu, sudah melahirkan kesan adanya usaha dari sekolompok halaman 127 dari 226
SALINAN
pengusaha
angkutan
tertentu
untuk
menghilangkan/
menenggelamkan perusahaan angkutan skala kecil tersebut. Atau sebaliknya, pengusaha angkutan kecil akan sulit masuk pada persaingan diantara sesama pelaku usaha pengangkutan dan
hanya
kemungkinan
kecil
saja
angkutan
mereka
dipergunakan oleh perusahaan EMKL; ------------------------------78.7 Dasar-dasar yang memicu adanya pertemuan Organda dengan pelaku usaha angkutan; --------------------------------------------------------------------78.7.1
Bahwa dalam upaya mengantisiasi keluhan para pengusaha golongan kecil, mendorong pengurus Organda Belawan
LIN AN
melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak angkutan besar sebagai turut bagian mewujudkan Pasal 9 ayat (4) AD/ART Organda. Pekerjaan ini tidaklah mudah, apabila di dalam dunia persaingan, antara pelaku usaha angkutan, baik berskala besar maupun kecil telah terjadi persaingan yang cukup ketat. Dorongan moral sebagai bentuk memberikan perlindungan dan kesempatan hak yang sama diantara pelaku usaha adalah alasan kuat menggugah pelaku usaha angkutan golongan besar memberi perhatian dan membantu usaha-usaha pengangkutan kecil menghidupi usahanya. Andai saja pimpinan Organda
SA
Belawan tidak merespon kegetiran nasib pengusaha angkutan modal kecil, barangkali pengusaha kecil tertindas kemudian terpuruk hingga mencapai keadaan bangkrut. Dasar-dasar yang menjadi pemicu tersebut antara lain: ---------------------------------1.
Bahwa
pelaku
usaha
perantara
(EMKL)
mendapat
keuntungan besar dari pemilik barang (pengguna jasa) dengan cara menekan harga tawar semurah-murahnya kepada pemilik angkutan. Ketika perusahaan angkutan besar harus berjuang menghidupi perekonomian usahanya karena minimnya pekerjaan dari perusahaan EMKL, tekanan dari pihak EMKL justru dimaklumi dan diterima sebagai cara menutupi pengeluaran wajib/rutin seperti gaji, pajak, biaya parkir, dll; --------------------------------------------
2.
Bahwa terjadinya hak eksploitasi terhadap harga angkutan barang dan sangat berpontensi melumpuhkan usaha halaman 128 dari 226
SALINAN
angkutan kecil. Eksploitasi ini sangat berpengaruh pada karyawan serta buruh (supir) di perusahaan angkutan kecil dengan gaji/jupah yang ditetapkan lebih rendah dan kondisi kerja yang buruk dan tidak tetap; -------------------------------3.
Bahwa terjadinya ketidakekonomian dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam rangka memanfaatkan jasa angkutan seeara langsung karena EMKL cenderung tidak mau beroperasi pada average cost yang minimum; -----------------------------------------------------
4.
Bahwa pelaku usaha kecil yang tidak mampu masuk ke
LIN AN
pasar persaingan akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang secara wajar dan menuntun perusahaan tersebut pada situasi bangkrut; -----------------------------------
5.
Bahwa terciptanya pendapatan yang tidak merata dimana
sumber-sumber penghasilan akan tersedot oleh perusahaan berskala besar, sehingga pengusaha angkutan kecil tidak akan mampu mencapai efisiensi usaha; -------------------------
6.
Bahwa pengusaha angkutan kecil hanya dianggap sebagai
ancaman oleh pengusah angkutan berskala besar; -------------
7.
Bahwa adanya faktor yang akan sangat menghilangkan perusahaan
angkutan
kecil
(economic
SA
kesejahteraan
welfare); -------------------------------------------------------------
78.7.2
Kendala ini tidak saja tuntas sampai pada tingkat kesepakatan pelaku usaha di dalam tubuh Organda. Perusahaan EMKL yang paling dominan menentukan harga, baik melalui negoisasi maupun persentase discount yang beragam, memaksa pimpinan Organda harus melakukan pertemuan dengan organisasi perusahaan EMKL. Berbagai masukan dan arahan serta asumsiasumsi ekonomi diseputaran jasa angkutan, mewarnai debat pendapat antara pengurus Organda Belawan dengan Pengurus Organisasi naungan EMKL (Gafeksi). Akhirnya, kesadaran akan memajukan dan menumbuhkembangkan perekonomian yang adil dan merata, "penetapan harga" tersebut dapat tercapai pada tanggal 8 Februari 2012. Hal yang paling terasa dialami pelaku jasa angkutan dengan timbulnya kesepakatan ini adalah adanya halaman 129 dari 226
SALINAN
perlindungan dan pemberian kesempatan hak yang sama bagi kelompok usaha angkutan kecil dalam usaha angkutan. Tidak hanya bermanfaat besar bagi golongan kecil, tugas-tugas mulia dari Organda ini juga menuntun terimplementasinya revitalisasi darat sebagai tulang punggung masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Peningkatan pelayanan, efisiensi biaya produksi dan biaya operasional dengan melibatkan Pemerintah dalam meringankan beban usaha para anggota adalah sebuah misi untuk mengentaskan visi Organda yang mampu menjadi organisasi yang professional dan
LIN AN
independen serta mampu mewujudkan transformasi bidang usaha transportasi darat guna meningkatkan usaha para anggota serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat; ---78.7.3
Bahwa dalam upaya mengantisiasi keluhan para pengusaha golongan kecil, mendorong pengurus Organda Belawan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak angkutan besar sebagai turut bagian mewujudkan Pasal 9 ayat (4) AD/ART Organda. Pekerjaan ini tidaklah mudah, apabila di dalam dunia persaingan, antara pelaku usaha angkutan, baik berskala besar maupun kecil telah terjadi persaingan yang cukup ketat.
SA
Dorongan moral sebagai bentuk memberikan perlindungan dan kesempatan hak yang sama diantara pelaku usaha adalah alasan kuat menggugah pelaku usaha angkutan golongan besar memberi perhatian dan membantu usaha-usaha pengangkutan kecil menghidupi usahanya. Andai saja pimpinan Organda Belawan tidak merespon kegetiran nasib pengusaha angkutan modal kecil, barangkali pengusaha kecil tertindas kemudian terpuruk hingga mencapai keadaan bangkrut; ----------------------78.7.4
Dari sini, 3 (tiga) hal besar yang menjadi misi DPD Organda Sumatera Utara, diantaranya: -----------------------------------------1.
Membuka pola piker stakeholder (misal perusahaan swasta, pemerintah, pengusaha angkutan, dll) untuk memahami perlu adanya tarif angkutan yang layak dan memadai sebagai dasar pegangan sekaligus menghindari adanya persaingan yang tidak sehat dalam upaya menjatuhkan satu halaman 130 dari 226
SALINAN
atau lebih pengusaha dengan maksud jahat (membuat bangkrut, ambruk, dIl); -------------------------------------------2.
Tarif angkutan tersebut sangat berguna bagi pengusaha kecil yang mempunyai angkutan kecil yang tergabung dalam organisasi seperti koperasi, usaha dagang yang dianggap tidak dapat bersaing dengan pengusaha angkutan yang berskala besar; ------------------------------------------------
3.
Mendorong semakin kecilnya muatan yang overload dengan memperhatikan infrastruktur jalan yang bakal dan akan dilaluli oleh armada angkutan) sehingga jalan tersebut
LIN AN
dapat terawat dan tidak merugikan Pemerintah secara umum; ----------------------------------------------------------------
78.8 Perbuatan didasarkan kepada undang-undang yang berlaku; ---------------78.8.1
Bahwa lahirnya penetapan harga yang diterbitkan Organda Belawan merupakan suatu kehendak dari undang-undang yang berlaku. Kalimat ini terkandung di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku”. Memang, sampai dengan saat ini belum ada suatu peraturan khusus yang berlaku sebagai tarif angkutan di dalam mengatur operasional angkutan Belawan. Tidak seperti peraturan yang berlaku di jenis
SA
di
angkutan kota (angkot) Kotamadya Medan dan sekitarnya. Tarif angkutan kota tersebut diberlakukan secara resmi oleh Pemerintah kota Medan sehubungan dengan banyaknya jumlah dan jenis kendaraan angkutan kota. Penentuan terhadap tarif oleh Pemerintah setempat adalah sah menurut undang-undang yang berlaku karena didasari pada kehendak undang-undang yang berlaku, meski di satu pihak telah meniadakan adanya persaingan diantara angkutan kota dimaksud; ----------------------
78.8.2
Bahwa benar secara substantif tujuan Organda Belawan adalah mewujudkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, tetapi di dalam prakteknya, Organda ternyata dihadapkan pada situasi rumit dimana masih banyak perusahaan angkutan kecil yang harus dilindungi dari tekanan pihak jasa angkutan sejenis. Disini, Organda harus bergeser, dari kewajiban mencegah halaman 131 dari 226
SALINAN
terjadinya
persaingan
tidak
sehat
ke
perjuangan
mempertahankan dan melindungi pengusaha kecil. Ketika “penetapan harga” dibuat dalam rangka mempertahankan pengusaha-pengusaha kecil tersebut, secara otomatis, Pasal 5 Organda berhadapan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Sejauh ini, Organda tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Adanya “penetapan harga” yang diterbitkan oleh Organda telah dilindungi Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; -------------------------------------------------78.8.3 Bahwa meski tidak dijelaskan secara detail dan menyeluruh
LIN AN
mengapa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 ditetapkan, pada kasus ini jelas terlihat bahwa pasal tersebut juga disandarkan “dengan pengecualian” pada Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menyatakan “Tarif angkutan barang sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum”; --------------------------------------------------------------78.8.4
Bahwa tarif angkutan barang adalah penetapan harga yang diterbitkan Organda bersama dengan Gafeksi tanggal 18
SA
Februari 2012 adalah bentuk kesepakatan yang dirangkai menjadi “penetapan harga”. Pada dimensi ini “penetapan harga” tersebut diterbitkan bukan sekadar untuk melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus dipandang sebagai kehendak dari Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang wajib diwujudkan Organda. Selain pemenuhan terhadap kehendak dari undang-undang itu sendiri, pada kesempatan lain telah menyelamatkan pelaku usaha jasa angkutan yang bergolongan kecil, sebagaimana alasan-alasan yang telah kami uraikan sebelumnya;---------------78.8.5
Bahwa pendapat dan penjelasan kami di atas mungkin terkesan sederhana. Pimpinan Organda lebih mengharapkan keputusan Majelis KPPU yang mencerminkan rasa keadilan setinggitingginya dengan tetap memandang bahwa masalah ini tidak semata-mata pada pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, halaman 132 dari 226
SALINAN
melainkan juga harus dipandang sebagai cara menciptakan keadilan dan kesempatan bagi ekonomi lemah untuk dapat menumbuhkembangkan
ekonomi
usahanya
dengan
mengandalkan usaha persaingan yang adil dan sehat. Dalam permohonan sedemikian itu, alasan-alasan di bawah ini, merupakan pertimbangan bagi Majelis KPPU menganulir maksud Tim Investigator yang akhirnya kami balut dalam perrnohonan, kiranya laporan Tim Investigator ditolak demi hukum atau tidak dipertimbangkan;----------------------------------78.9 Kesimpulan secara garis besar; --------------------------------------------------Bahwa DPP Organda Belawan sekuat tenaga akan melindungi
LIN AN
78.9.1
pengusaha angkutan kecil yang sebelum dikeluarkan “penetapan harga” tanggal 8 Februari 2012 tengah dalam keadaan sangat terjepit dan hampir tidak dapat menghidupi ekonominya; --------78.9.2
Bahwa adanya penetapan harga tersebut merupakan kehendak dari Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memberi kebebasan kepada perusahaan angkutan umum sehingga tidak dikategorikan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------Bahwa penetapan harga tersebut ternyata tidak efektif dalam arti
SA
78.9.3
tidak pernah dipatuhi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa; -----
78.9.4
Bahwa akibat adanya tekanan harga yang cukup murah dari pihak konsumen, maka para pelaku usaha angkutan tidak dapat meremajakan angkutannya (bukti T-1 s/d T-4); ---------------------
78.9.5
Bahwa adanya permintaan tabel harga dari pihak konsumen maupun dari EMKL, sehingga mau tidak mau harus disediakan oleh perusahaan angkutan; ---------------------------------------------
78.10 Permohonan dalam Amar Putusan; ---------------------------------------------78.10.1 Menyatakan laporan Tim Investigasi tertanggal 22 Agustus 2013 ditolak demi hukum; ---------------------------------------------------78.10.2 Menyatakan penetapan harga yang diterbitkan Organda pada tanggal 7 Februari 2012 No. 010/DPU.ORG/KB/II/2012 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun
halaman 133 dari 226
SALINAN
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------------------------------------------------78.10.3 Menyatakan penetapan harga yang diterbitkan Organda pada tanggal 7 Februari 2012 adalah benar dan dapat dipertahankan serta tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------78.10.4 Menyatakan bahwa CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera Logistik, PT Transporindo Agung Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT
LIN AN
Samudera Perdana, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat Berlawan, PT, Berkat Nugraha Sinar Lestari, PT Tunas Jaya Utama, Fa. Multatuli Bhakti, PT Lintas Samudera Jaya, Organisasi Pengangkuatan Darat (Organda), tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya dibebaskan dari tuntutan hukum;-------------79. Menimbang bahwa Terlapor XV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan T15.9); ---------------------------------------------------------------------------------------
SA
79.1 Sehubungan dengan adanya laporan dari anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT mengenai edaran kesepakatan tarif angkutan container dari perusahaan-perusahaan/ pemilik angkutan darat khusus trailer yang diketahui oleh DPU Organda Pelabuhan Belawan. Dimana penyesuaian ongkos angkutan container mulai diberlakukan tanggal 16 Januari 2012, maka DPW Gafeksi Sumut mengirimkan surat Nomor 001/DPW/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 perihal tarif angkutan container kepada DPU Organda Pelabuhan Belawan, yang isinya bahwa DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT menegaskan menolak kenaikan
tarif
angkutan
kontainer.
DPW
ALFI/ILFA
(d/h
GAFEKSI/INFA) SUMUT selaku asosiasi, wadah bagi EMKL, JPT, dan PPJK sebagai wakil pemilik barang yang senantiasa diikutsertakan dalam mengambil kebijakan atau bersepakat dalam penyesuaian tarif angkutan kontainer sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2008 “Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia halaman 134 dari 226
SALINAN
jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah”, namun dalam hal ini DPU Organda Pelabuhan Belawan tanpa kompromi menaikkan tarif secara sepihak. Untuk itu, DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT memohon agar tidak menetapkan penyesuaian ongkos angkutan kontainer sepihak dan menjadi patokan yang baku dari para pengusaha angkutan darat dan meminta tetap diberlakukannya tarif angkutan kontainer sesuai dengan harga pasar dan diundur waktunya jika akan menyesuaikan kesepakatan tarif angkutan kontainer;-----------------------------------------------------------
LIN AN
79.2 DPU Organda Pelabuhan Belawan mengirimkan surat kepada DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT dengan Surat Nomor 002/DPU-BLW/I/2012 perihal undangan diskusi tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Nomor 008/DPU-BLW/II/2012 perihal undangan diskusi lanjutan tanggal 7 Februari 2012; -----------------------------------------------79.3 Dengan memperhatikan hasil rapat DPU Organda Pelabuhan Belawan dengan pengurus DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT tanggal 18 Januari 2012 dan 8 Februari 2012 di Hotel Emerald Garden, maka DPU Organda Pelabuhan Belawan dan DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT sepakat menetapkan tarif angkutan peti
SA
kemas/barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara DPU Organda Pelabuhan Belawan dengan DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT Nomor 010/DPU.ORG/KB/II/2012, Nomor 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan tanggal 8 Februari 2012. Dimana kesepakatan bersama ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi monopoli; ----------------------79.4 Tanggal 10 Februari 2012 DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT mengundang anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT untuk rapat anggota dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 di Inna Dharma Deli, Medan. Hasil rapat anggota tersebut telah dituangkan dalam notulen rapat anggota dan telah disebarkan kepada anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT; -----------------------------------------------------------------------------
halaman 135 dari 226
SALINAN
79.5 Bahwa kesepakatan bersama antara DPU Organda Pelabuhan Belawan dengan DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT Nomor 010/DPU.ORG/KB/II/2012 dan Nomor 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan sampai saat ini sudah berjalan efektif selama 1 (satu) tahun lebih, dimana dengan kesepakatan bersama tersebut kondusifitas kelancaran arus barang bongkar muat dari, dan ke Pelabuhan Belawan tetap terjaga. Selain itu, anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT terlindung dari pemberlakuan tarif secara sepihak, dan berjalannya level of service kepada pemilik barang serta lebih terjalinnya hubungan timbal
LIN AN
balik sesama anggota; -------------------------------------------------------------79.6 Bahwa dengan dilakukannya kesepakatan bersama antara DPU Organda Pelabuhan Belawan dengan DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT
Nomor
010/DPU.ORG/KB/II/2012
dan
Nomor
001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan, maka Surat Edaran tariff angkutan container khusus trailer yang dikeluarkan oleh DPU Organda Pelabuhan Belawan Nomor 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 secara otomatis tidak berlaku lagi sesuai dengan BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 10 Kesepakatan Bersama tersebut;----------------------------------------
SA
79.7 DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT telah memberikan kesaksian dan alat-alat bukti baik secara lisan maupun dokumendokumen terkait yang diminta oleh Tim Penyelidik KPPU (Bp. Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Ridho Pamungkas, SIP., dan T. Haris Munandar, S.E.) Nomor 50/Lid-I/IX/2012 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 oleh Organda Cabang Khusus Pelabuhan Belawan terkait dengan kenaikan tarif angkutan kontainer, yakni pada: ----------------------79.7.1
Hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sesuai dengan surat KPPU RI KPD Medan Nomor 172/KPD-Medan/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Perihal permintaan Data/Dokumen; -----------------
79.7.2
Hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sesuai dengan surat KPPU RI Nomor 21/SJ-B7/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 Perihal Undangan Diskusi; ------------------------------------------------------
halaman 136 dari 226
SALINAN
79.7.3
Hari Rabu 13 Juni 2012 sesuai dengan surat KPPU RI KPD Medan Nomor 746/SET/KPD-Medan/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Diskusi dan Permintaan Data; -------------------------
79.7.4
Hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sesuai dengan surat KPPU RI Nomor 1219/SJ/P/XI/2012 Perihal Surat Panggilan; -----------
79.7.5
Hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 mewakili pemberi Kuasa PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (Anggota DPW ALFI SUMUT).
79.7.6
Hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 mewakili pemberi Kuasa PT Meridian Makmur Mandiri (anggota DPW Alfi Sumut); ----------
LIN AN
79.8 Sehubungan dengan adanya laporan anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA)
SUMUT
yang
resah
dan
menimbulkan
ketidaknyamanan anggota DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT dalam melakukan kegiatan usahanya terkait surat panggilan KPPU tersebut, maka DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT dan Organda Pelabuhan Belawan mengadakan acara dialog bersama DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) SUMUT, DPD ORGANDA SUMUT, DPU ORGANDA Pelabuhan Belawan, KPPU, dan pengguna jasa angkutan peti kemas/barang di Pelabuhan Belawan tanggal 28 Maret 2013 di Hotel Emerald Garden, Medan; ----------------------------------------
SA
79.9 Hasil dialog bersama tersebut dituangkan dalam Notulen rapat dan telah diserahkan kepada KPPU dan Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan yang diterima oleh Sdri. Dewi tanggal 9 April 2013; -------------------------
79.10 Bahwa adanya saran dari Komisioner KPPU RI yang disampaikan pada audiensi yang dilakukan oleh DPP ORGANDA, DPD ORGANDA SUMUT, DPU ORGANDA Pelabuhan Belawan dan DPW ALFI/ILFA SUMUT dengan Komisioner KPPU RI pada tanggal 18 April 2013 di Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Jl. Ir. H Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, yang diterima oleh Bapak Kamser Lumbanradja, M.B.A dan rekan untuk melakukan perubahan perilaku; ----------------------------------------------------------------------------79.11 Pada tanggal 2 Mei 2013 DPW ALFI/ILFA SUMUT, DPD ORGANDA SUMUT dan DPU ORGANDA Pelabuhan Belawan mengadakan audiensi kepada KPPU Medan di Jl. Ir H Juanda No. 9 Medan, yang diterima oleh Bp. Ridho Pamungkas, S.IP. dan T. Haris Munandar, S.E. halaman 137 dari 226
SALINAN
79.12 Dengan memperhatikan hasil dari kedua audiensi tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Mei 2013 Surat Edaran tarif angkutan kontainer khusus trailer yang dikeluarkan oleh DPU Organda Pelabuhan Belawan Nomor 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 telah diputuskan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer Nomor 006/DPU.ORG/KB/IV/2013 dan ditandatangani oleh Bp. Sutrisno Salim, selaku Ketua DPU Organda Pelabuhan Belawan, Bp. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.Hum., selaku Ketua DPD Organda Sumatera Utara,
dan
para
pengusaha/pemilik/perusahaan
angkutan
peti
LIN AN
kemas/kontainer anggota DPU Organda Pelabuhan Belawan, yaitu: ------1.
Aliap/GM; ---------------------------------------------------------------------
2.
ADUT/IDAN; -----------------------------------------------------------------
3.
SENGHOK/ASST; -----------------------------------------------------------
4.
AHOA/M3; --------------------------------------------------------------------
5.
ATAK/ Mitra Jaya Abadi; --------------------------------------------------
6.
Aciang/Transporindo;--------------------------------------------------------
7.
Susilo/Benu S Logistik; -----------------------------------------------------
8.
ABIDIN/Belawan Indah; ----------------------------------------------------
9.
Kuandy/Jaya Abadi Trans; --------------------------------------------------
SA
10. Acun/BLI; --------------------------------------------------------------------11. Akiong Seiko/SK; -----------------------------------------------------------12. Aliong/ Lintas Samudera; --------------------------------------------------13. Harsono Lukman/SAM; ----------------------------------------------------14. Sutrisno Salim/Multatuli; ---------------------------------------------------
15. Ery Salim/Wahana MK; ----------------------------------------------------16. Nursalim/ Berkat NSL; -----------------------------------------------------17. Refli Yuner/Samindo; -------------------------------------------------------
79.13 Kesimpulan dan Permohonan; ---------------------------------------------------79.13.1 Dalam penjelasan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa berkaitan menentukan perbuatan kartel yang diakibatkan dari perjanjian persaingan usaha, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel; ---------------------------------------------------------------------halaman 138 dari 226
SALINAN
79.13.2 Bahwa Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak ada mengatur secara khusus tentang tarif angkutan kontainer di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan; ---------------------79.13.3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Tarif Angkutan di jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.1/AJ.001/Phb.89 tanggal 25 Juli 1989 tentang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya
LIN AN
(Organda); ---------------------------------------------------------------79.13.4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan besaran tarif diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik barang dan penyedia jasa. Dalam hal ini pemilik barang diwakili oleh ALFI (d/h Gafeksi) dan penyedia jasa diwakili oleh DPU Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan; -----------------------------79.13.5 Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b dan Pasal 33 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa terkait dengan Angkutan Perairan, selanjutnya dalam Pasal 36 tertera “Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa,
SA
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa; ------------------------------------------------------------------------
79.13.6 KM 35 tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Ongkos Pelabuhan
Pemuatan
dan
Ongkos
Pelabuhan
tujuan
ditetapkannya berdasarkan kesepakatan bersama antara Asosiasi pengguna jasa dan Asosiasi penyedia Jasa; --------------------------
79.13.7 Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan Nomor 001/DPU/Tarif/I/2013 Tanggal 10 Januari 2012 telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer Nomor 006/DPU.ORG/KB/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013; 79.13.8 Untuk itu kami mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi halaman 139 dari 226
SALINAN
kami sebagai Terlapor Perkara Nomor 06/KPPU/I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2 x 20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012. Karena kami menyadari sebagai pengusaha mitra Pemerintah yang bergerak aktif sebagai penunjang arus barang dari dan ke kapal keberadaan kami sangat bermanfaat demi kemajuan perekonomian di Indonesia. Untuk itu besar harapan kami, mohon kiranya dapat segera menghentikan perkara ini sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan tenang; -------------
LIN AN
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------80.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T1.1); ----------------------------------------------------------------80.2 Akta Perusahaan CV Belawan Indah Nomor 107 tanggal 24 April 1984 (vide bukti pemeriksaan T1.2); --------------------------------------------------80.3 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 9352 DS (lampiran kesimpulan T1); --------------------------------------------------80.4 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 9348 DS (lampiran kesimpulan T1); --------------------------------------------------80.5 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: Nomor Polisi BK 9349
SA
80.
DS, Nomor Polisi BK 9282 LK, Nomor Polisi BK 9791 DH, Nomor Polisi BK 9548 DK, Nomor Polisi BK 9593 DE, Nomor Polisi BK 8558 DF, Nomor Polisi BK 9785 DP, Nomor Polisi BK 8571 DS, Nomor Polisi BK 8569 DS, Nomor Polisi BK 8154 DH, Nomor Polisi BK 8675 DS, Nomor Polisi BK 8672 DS, Nomor Polisi BK 8674 DS, Nomor Polisi BK 9416 DJ, Nomor Polisi BK 8107 DK, Nomor Polisi BK 8568 DS, Nomor Polisi BK 8570 DS, Nomor Polisi BK 9345 DS, Nomor Polisi BK 9818 DS, Nomor Polisi BK 9353 DS, Nomor Polisi BK 9352 DS, Nomor Polisi BK 8676 DS, Nomor Polisi BK 8673 DS, Nomor Polisi BK 9362 LK, Nomor Polisi BK 8950 DP, Nomor Polisi BK 9278 DE, Nomor Polisi BK 9783 DE, Nomor Polisi BK 8557 DF, Nomor Polisi BK 9784 DE, Nomor Polisi BK 9275 DE, Nomor Polisi BK 9603 DE, Nomor Polisi BK 9250 DJ, Nomor Polisi BK 8133 DF (vide bukti pemeriksaan T1.3); ----------------------------------------------------------------halaman 140 dari 226
SALINAN
80.6 Kesimpulan Terlapor I (vide bukti pemeriksaan T16);-----------------------81.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------81.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T2.2); ----------------------------------------------------------------81.2 Dokumen Berita Acara Rapat Nomor 03 tanggal 4 Juni 2011 PT Mitra Jaya Bahari (vide bukti pemeriksaan T2.3); -----------------------------------81.3 Kesimpulan Terlapor II (vide bukti pemeriksaan T16);-----------------------
82.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------
LIN AN
82.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T3.1); ----------------------------------------------------------------82.2 Akta Perusahaan CV Jaya Abadi Trans Nomor 40 tanggal 23 Februari 2006 (vide bukti pemeriksaan T3.2); -------------------------------------------82.3 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 9558 DM (lampiran kesimpulan T3); -------------------------------------------------82.4 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 8230 LG (lampiran kesimpulan T3); --------------------------------------------------82.5 Kesimpulan Terlapor III (vide bukti pemeriksaan T16);---------------------83.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan
SA
oleh Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------83.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T4.1); -----------------------------------------------------------------
83.2 Surat pemberitahuan tidak hadir dan permohonan penjadwalan ulang sidang tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T4.2); --------------
83.3 Akta Perusahaan CV Idan Nomor 32 tanggal 31 Oktober 2006 (vide bukti pemeriksaan T4.3); ---------------------------------------------------------83.4 Kesimpulan Terlapor IV (vide bukti pemeriksaan T16); --------------------84. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------84.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T5.1); ----------------------------------------------------------------84.2 Akta Perusahaan PT Benua Samudera Logistik Nomor 16 tanggal 11 Juni 2010 (vide bukti pemeriksaan T5.2); --------------------------------------------
halaman 141 dari 226
SALINAN
84.3 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 3 Oktober 2012 (lampiran kesimpulan T5);--------------------------84.4 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 29 Oktober 2012 (lampiran kesimpulan T5); ------------------------84.5 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 6 Desember 2012 (lampiran kesimpulan T5); -----------------------84.6 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 16 September 2013 (lampiran kesimpulan T5); ---------------------84.7 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 31 Oktober 2013 (lampiran kesimpulan T5); -------------------------
LIN AN
84.8 Invoice PT Benua Samudera Logistik untuk PT Benua Samudera Kargo tanggal 5 November 2013 (lampiran kesimpulan T5); -----------------------84.9 Kesimpulan Terlapor V (vide bukti pemeriksaan T16); ---------------------85. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------85.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T6.2); ----------------------------------------------------------------85.2 Dokumen Berita Acara Rapat PT Transporindo Agung Sejahtera Nomor 6 tanggal 5 Oktober 2011 (vide bukti pemeriksaan T6.3); ------------------85.3 Kesimpulan Terlapor VI (vide bukti pemeriksaan T16); ---------------------
SA
86. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------86.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T7.1); -----------------------------------------------------------------
86.2 Dokumen Akta masuk sebagai Persero, keluar dari perseroan, dan perubahan Anggaran Dasar CV Wahana Multi Karsa Nomor 35 tanggal 15 Desember 2008 (vide bukti pemeriksaan T7.2); --------------------------86.3 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 053/WMK/XII/2012 untuk PT Widya Trans Cargo tanggal 19 Desember 2012 (lampiran kesimpulan T7); ----------------------------------------------------------------------------------86.4 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 063/WMK/XII/2012 untuk PT Widya Trans Cargo tanggal 22 Desember 2012 (lampiran kesimpulan T7); ----------------------------------------------------------------------------------86.5 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 004/WMK/VIII/2012 untuk PT Lancar Prima tanggal 2 Agustus 2012 (lampiran kesimpulan T7); --------halaman 142 dari 226
SALINAN
86.6 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 103/WMK/XI/2013 untuk PT Tunas Kreasi Perkasa tanggal 27 November 2013 (lampiran kesimpulan T7); ----------------------------------------------------------------------------------86.7 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 002/WMK/XII/2013 untuk PT DS Trans tanggal 3 Desember 2013 (lampiran kesimpulan T7); -----------86.8 Invoice CV Wahana Multi Karsa Nomor 033/WMK/XI/2013 untuk PT Lancar Prima tanggal 9 November 2013 (lampiran kesimpulan T7);------86.9 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: Nomor Polisi BK 9362 BM, Nomor Polisi BK 8487 BA, Nomor Polisi BK 9466 BH, Nomor Polisi BK 8986 LL, Nomor Polisi BK 9332 BH, Nomor Polisi BK 9305
LIN AN
BN, Nomor Polisi BK 9303 BN, Nomor Polisi BK 8716 DS, Nomor Polisi BK 9306 BN, Nomor Polisi BK 9304 BN, Nomor Polisi BK 9412 DS (vide bukti pemeriksaan T7.3); ---------------------------------------------86.10 Kesimpulan Terlapor VII (vide bukti pemeriksaan T16); -------------------87. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII adalah sebagai berikut: --------------------------------------------87.1 Surat Kuasa dari Direktur Utama Kantor Pusat PT Samudera Perdana, Nomor SK.13.08.261/HK/SP tanggal 21 Agustus 2013 kepada Kepala Cabang PT Samudera Perdana Medan (vide bukti pemeriksaan T8.1); ---87.2 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti
SA
pemeriksaan T8.2); ----------------------------------------------------------------87.3 Akta Kuasa Kepala Cabang PT Samudera Perdana Medan Nomor 19 tanggal 11 Juni 2010 (vide bukti pemeriksaan T8.3); -------------------------
87.4 Invoice PT Samudera Perdana Nomor ND20250131 untuk PT Asia Samudera Jaya tanggal 27 Februari 2012 (vide bukti pemeriksaan T8.4); -
87.5 Invoice PT Samudera Perdana Nomor ND20350025 untuk PT Teguh Andalas Sejahtera tanggal 8 Maret 2012 (vide bukti pemeriksaan T8.5); -87.6 Invoice PT Samudera Perdana Nomor ND20350110 untuk PT NA Attaya Trans tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti pemeriksaan T8.6); --------------87.7 Invoice PT Samudera Perdana Nomor ND21250037 untuk PT Tobatotal Transindo tanggal 17 Desember 2012 (vide bukti pemeriksaan T8.7); ----88.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IX adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------
halaman 143 dari 226
SALINAN
88.1 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T9.1); ----------------------------------------------------------------89.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor X sebagai berikut: --------------------------------------------------------89.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T10.1); --------------------------------------------------------------89.2 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T10.2); ---------------------------------------------------------------
LIN AN
89.3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Berkat Nugraha Sinar Lestari Nomor 3 tanggal 3 Maret 2008 (vide bukti pemeriksaan T10.3); ----------90. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XI adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------90.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T11.2); --------------------------------------------------------------90.2 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T11.3); --------------------------------------------------------------90.3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 81 tanggal 11 Juni 1975 PT
SA
Tunas Jaya Utama (vide bukti pemeriksaan T11.4); -------------------------90.4 Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Tunas Jaya Utama kepada Saudara Tiodo Herman, sebagai Kuasa untuk melakukan semua tagihan dan pengiriman barang atas nama PT Tunas Jaya Utama (vide bukti pemeriksaan T11.5); ---------------------------------------------------------------
91.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XII adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------91.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T12.1); --------------------------------------------------------------91.2 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T12.2); --------------------------------------------------------------91.3 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 8239 DO (lampiran kesimpulan T12); -------------------------------------------------
halaman 144 dari 226
SALINAN
91.4 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: Nomor Polisi BK 9810 DL, Nomor Polisi BK 9275 DK, Nomor Polisi BK 9272 DK, Nomor Polisi BK 9271 DK, Nomor Polisi BK 9277 DK, Nomor Polisi BK 9276, Nomor Polisi BK 9812 DL, Nomor Polisi BK 9811 DL, Nomor Polisi BK 9360 DK, Nomor Polisi BK 9270 DK, Nomor Polisi BK 9269 DK, Nomor Polisi BK 9274 DK, Nomor Polisi BK 9809 DL, Nomor Polisi BK 9273 DK (vide bukti pemeriksaan T12.3); --------------------------------92.
Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XIII adalah sebagai berikut: --------------------------------------------92.1 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan
LIN AN
penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T13.1); --------------------------------------------------------------92.2 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 9618 DF (vide bukti pemeriksaan T13.2); --------------------------------------------92.3 Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BK 9857 LE (vide bukti pemeriksaan T13.3); --------------------------------------------Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XIV adalah sebagai berikut: --------------------------------------------93.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T14.1); --------------------------------------------------------------93.2 Dokumen Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan
SA
93.
Kontainer Khusus Trailer, Nomor 006/DPU.ORG/KB/IV/2013 tanggal 3 Mei
2013
atas
Surat
Edaran
Tarif
Angkutan
Nomor
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (vide bukti pemeriksaan T14.2); -------------------------------------------------------------------------------
93.3 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dan permohonan penjadwalan ulang sidang, tanggal 6 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T14.3); --------------------------------------------------------------93.4 Akta Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPU Organda, Nomor 14 tanggal 28 Juli 2010 (vide bukti pemeriksaan T14.4); -------------------------------------------------------93.5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPU Organda Periode 2010-2015 (vide bukti pemeriksaan T14.5); -----------------------------------93.6 Surat Keputusan Nomor 18/SKEP/DPD-SU/V/2013 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Unit Organda halaman 145 dari 226
SALINAN
Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan Periode 2013-2018 tanggal 30 Mei 2013 (vide bukti pemeriksaan T14.6); ------------------------------------93.7 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen dari Terlapor dan Investigator (vide bukti pemeriksaan T14.7); ---------------------------------93.8 Surat
Edaran
Tarif
Angkutan
dari
Organda
Belawan
Nomor
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (vide bukti pemeriksaan T14.8); ------------------------------------------------------------------------------93.9 Faks daftar jumlah truk milik anggota Organda Pelabuhan Belawan yang menjadi pihak Terlapor dalam perkara a quo (vide bukti pemeriksaan
LIN AN
T14.9); ------------------------------------------------------------------------------93.10 Kesimpulan Terlapor XIV (vide bukti pemeriksaan T16); ------------------94. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XV adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------94.1 Dokumen tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti pemeriksaan T15.1); --------------------------------------------------------------94.2 Surat pemberitahuan ketidakhadiran dalam sidang dengan agenda pemeriksaan Terlapor XV Nomor 001/DPW/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 (vide bukti pemeriksaan T15.2); ------------------------------------------94.3 Surat penunjukkan Gafeksi/Infa dari Kementerian Koordinator Bidang
SA
Perekonomian RI Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah Swasta, Nomor S-050/SA.IV.M.EKON/09/2008 tanggal 17 September 2008 (vide bukti pemeriksaan T15.3); -------------------------------------------
94.4 Copy halaman Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2008 (vide bukti pemeriksaan T15.4); -------------------------------------------------------------------------------
94.5 Surat Keputusan Pimpinan Sidang Gafeksi/Infa, Bali 16 Juli 2010, Nomor 001/SKEP/MUNASLUB-GAFIN/VII/2010 tentang Pergantian Nama Asosiasi Gafeksi/Infa Menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) d/h GAFEKSI/INFA (vide bukti pemeriksaan T15.5); -------------94.6 Akta Pernyataan
Keputusan Musyawarah
Nasional
Luar
Biasa
(MUNASLUB) ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) Nomor 1 tanggal 1 Desember 2011 (vide bukti pemeriksaan T15.6); -----------------------------94.7 Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat GAFEKSI/INFA Nomor 016/SKEP/DPP-ALFI (d/h GAFEKSI)/XII/20111 tentang Pengesahan halaman 146 dari 226
SALINAN
Pergantian Antar Waktu-II Susunan Kepengurusan DPW ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) Propinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2009-2014, tanggal 15 Desember 2011 (vide bukti pemeriksaan T15.7); ---------------94.8 Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP.781 Tahun 2012 tentang Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) tanggal 8 Agustus 2012 (vide bukti pemeriksaan T15.8); --------------------------------------------------------------94.9 Kesimpulan Terlapor XV beserta Kronologis Perkara Nomor 06/KPPUI/2013 (vide bukti pemeriksaan T15.9); ----------------------------------------95.
Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan
LIN AN
(dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 05/KPPU/Pen/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 (vide bukti pemeriksaan A278); ------96.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 21.1/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 (vide bukti pemeriksaan A280); -----------------------------------------------------------------------
97. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi dan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi
SA
kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A279, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297); ----98.
Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ----------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masingmasing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun halaman 147 dari 226
SALINAN
1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPUI/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -------------------------------------------------------------------------Tentang Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------------------
2.
Tentang Para Terlapor; --------------------------------------------------------------------
3.
Tentang Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal; -----------------------------
4.
Tentang Pasar Bersangkutan;-------------------------------------------------------------
5.
Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; -----------------------------------
6.
Tentang Perjanjian Penetapan Harga; ---------------------------------------------------
7.
Tentang Harga Yang Harus Dibayar Oleh Konsumen; -------------------------------
8.
Tentang Fakta Lain;------------------------------------------------------------------------
9.
Tentang Dampak Persaingan; ------------------------------------------------------------
LIN AN
1.
10. Tentang Pengecualian; -------------------------------------------------------------------11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; --------------12. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;------------------------------------------------13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------------14. Tentang Perhitungan Denda; ------------------------------------------------------------15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -------------------------------------------------
1.
SA
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------------------Tentang Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Kesimpulan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dalam bentuk:--------------------------------------------------------------------------------------1.1
Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organda Belawan, pada tanggal 9 Desember 2011 dan 16 Desember 2011 di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau Nomor 1 Medan, dan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2011; -----------------------------------------------------------
1.2
Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organda Belawan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua DPU Organda Belawan, halaman 148 dari 226
SALINAN
pada tanggal 9 Januari 2012 di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau Nomor 1 Medan. Tarif kesepakatan tersebut mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012, melalui surat edaran tarif angkutan kontainer khusus trailer yang
dikeluarkan
oleh
DPU
Organda
Belawan
No.
001/DPU/Tarif/I/2012;------------------------------------------------------------1.3
Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat oleh Organda Belawan bersama dengan DPW ALFI Sumatera Utara pada tanggal 7 Februari 2012 di Hotel Emerald Garden, Meranti House, Medan, dan menghasilkan kesepakatan bersama No. 010/DPU.ORG/KB/II/2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang
LIN AN
Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2012; -------------------------------Tentang Para Terlapor;----------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------2.1
Terlapor I, CV Belawan Indah, didirikan pada tanggal 24 April 1984, berkedudukan di Medan yang berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 24 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, S.H. Sampai dengan saat ini CV Belawan Indah merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan
usaha
dalam
SA
2.
bidang
ekonomi,
berupa
mengusahakan
pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, menjalankan perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang inter insuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang
lain atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat. (vide bukti
penyelidikan C72, vide pemeriksaan B17); ------------------------------------2.2
Terlapor II, PT Mitra Jaya Bahari, didirikan pada tanggal 19 Maret 1991, berkedudukan di Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.960.HT.01.01.th91 tertanggal 19 Maret 1991 dan perubahan terakhir dimuat dalam akta Nomor 29 tertanggal 6 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati, S.H. Sampai dengan saat ini PT Mitra Jaya Bahari merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menjalankan usaha di bidang transportasi dengan menggunakan halaman 149 dari 226
SALINAN
angkutan truk, bus, sedan, dan angkutan darat lainnya serta ekspedisi dan pergudangan. (vide bukti penyelidikan C101, vide bukti pemeriksaan B19); ---------------------------------------------------------------------------------2.3
Terlapor III, CV Jaya Abadi Trans, didirikan pada tanggal 23 Februari 2006, berkedudukan di Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dimuat dalam akta Nomor 40 tertanggal 23 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, S.H. Sampai dengan saat ini CV Jaya Abadi Trans merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menjalankan usaha-usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan
LIN AN
mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. (vide bukti penyelidikan C76, vide bukti pemeriksaan B18); ---------2.4
Terlapor IV, CV Idan, didirikan pada tanggal 31 Oktober 2006, berkedudukan di Medan berdasarkan akta Nomor 32 tertanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, S.H. Sampai dengan saat ini CV Idan merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha di bidang pengangkutan, dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. (vide bukti penyelidikan C74, vide bukti pemeriksaan B37); -----------------------------Terlapor V, PT Benua Samudera Logistik, didirikan pada tanggal 11
SA
2.5
Juni 2010, berkedudukan di Medan yang dimuat dalam akta Nomor 16 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Widjaja, S.H. Sampai dengan saat ini PT Benua Samudera Logistik merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha dalam bidang transportasi (Freight Forwarding) dan keagenan (agency). (vide bukti penyelidikan C77, vide bukti pemeriksaan B21);-----------------------------------------------------------
2.6
Terlapor VI, PT Transporindo Agung Sejahtera, didirikan pada tanggal 11 April 2002, berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Pendirian perseroan Terbatas Nomor 29 tertanggal 11 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurdelia Tutupoly, S.H. Sampai dengan saat ini PT Transporindo Agung Sejahtera merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usaha
halaman 150 dari 226
SALINAN
dibidang ekspedisi muatan kapal laut. (vide bukti penyelidikan C102, vide bukti pemeriksaan B22); ----------------------------------------------------2.7
Terlapor VII, CV Wahana Multi Karsa, didirikan pada tanggal 23 September 1989, berkedudukan di Medan-Belawan berdasarkan akta Nomor 129 tertanggal 23 September 1989 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, S.H. Sampai dengan saat ini CV Wahana Multi Karsa merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa mengusahakan perusahaan pengangkutan/ transportasi umum baik untuk
LIN AN
mengangkut orang maupun barang, usaha dalam bidang kargo atau pengiriman barang-barang, dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan barang-barang yang diangkut melalui darat, laut dan udara. (vide bukti penyelidikan C73, vide bukti pemeriksaan B23);----------------------------------------------------------2.8
Terlapor VIII, PT Samudera Perdana, Kantor Pusat berkedudukan di Semarang, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29 tertanggal 09 April 1976, tambahan Nomor 260 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tertanggal 22 Maret 2006 dan perubahan terakhir dimuat dalam akta Nomor 19 tertanggal 11 Juni 2010
SA
yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum. Berdasarkan akta tersebut, Direktur Utama PT Samudera Perdana memberikan kuasa kepada Refly Yuner (Penerima Kuasa) untuk menjalani jabatan selaku Kepala Cabang PT Samudera Perdana di Medan dan selanjutnya mewakili, membela serta menjaga segala keperluan kantor Pusat dan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif lainnya. Sampai dengan saat ini PT Samudera Perdana merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa jasa pengangkutan. (vide bukti penyelidikan C75, vide bukti pemeriksaan B24);-----------------------------------------------------------------2.9
Terlapor IX, Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan, berkedudukan di Medan, berdasarkan akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 23 tertanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, S.H. Sampai dengan saat ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan halaman 151 dari 226
SALINAN
merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa mengadakan usaha-usaha perdagangan, transportasi penyaluran (distribusi), asuransi, pemasaran, pergudangan, ekspedisi, jasa-jasa kepariwisataan, usaha pelayaran, jasa bongkar muat dan lain-lain. (vide bukti penyelidikan C100, vide bukti pemeriksaan B33); ---------------------------------------------------------------------------------2.10 Terlapor X, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, didirikan pada tanggal 15 Agustus 1990, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perubahan Terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tertanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H. Sampai dengan saat ini PT Berkat Sinar
Lestari
merupakan
pelaku
usaha
LIN AN
Nugraha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa usahausaha dibidang jasa pengangkutan transportasi (freight forwarding) yang mencakup pengiriman barang melalui darat dan laut serta mengadakan kegiatan-kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandasan, pengukuran, penerbitan dokumen angkutan. (vide bukti penyelidikan C108, vide bukti pemeriksaan B34); ---------------------------2.11 Terlapor XI, PT Tunas Jaya Utama, berkedudukan di Belawan, berdasarkan Akta Nomor 28 tertanggal 19 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Agoes Salim, S.H. dan Akta Nomor 15 tertanggal 12
SA
Januari 1994 yang dibuat dihadapan Hajjah Nurlian, S.H. dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 34 tertanggal 27 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Nurlian, S.H. Sampai dengan saat ini PT Tunas
Jaya
Utama
merupakan
pelaku
usaha
yang
masih
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa Ekspedisi Muatan Kapal Laut. (vide bukti penyelidikan C103, vide bukti pemeriksaan B35);------------------------------------------------------------------
2.12 Terlapor XII, Fa. Multatuli Bhakti, didirikan pada tanggal 21 November 1961, berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 21 November 1961 yang dibuat dihadapan Notaris Walter Siregar. S.H. dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 3 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Sarif Halim, S.H., pengganti sementara dari Aniswar Yanis, S.H. Sampai dengan saat ini Fa. Multatuli Bhakti merupakan pelaku usaha yang masih
halaman 152 dari 226
SALINAN
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (vide bukti penyelidikan C104, vide bukti pemeriksaan B36); ---------------------------2.13 Terlapor XIII, PT Lintas Samudera Jaya, didirikan pada tanggal 5 Februari 2003, berkedudukan di Tanjung Morawa berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal Februari 2003 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tertanggal 6 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, S.H. Sampai dengan saat ini PT Lintas Samudera Jaya merupakan pelaku usaha yang masih menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (vide bukti penyelidikan C105, vide bukti pemeriksaan B38);------------------------------------------------------------------
LIN AN
2.14 Terlapor XIV, Dewan Pimpinan Unit Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, merupakan wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor di jalan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan di jalan di Indonesia yang kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi. Serta bertugas untuk memupuk dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota sebagai warga negara, membina dan mengembangkan kemampuan manajerial yang profesional serta sistem informasi berbasis teknologi di bidang angkutan jalan,
SA
memperjuangkan aspirasi seluruh anggota dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan jasa angkutan jalan, memperjuangkan iklim yang baik di bidang jasa angkutan jalan serta mencegah terjadinya persiangan usaha tidak sehat diantara para anggota. (vide bukti pemeriksaan B40; T14.4, T14.5); ----------------------------------
2.15 Terlapor XV, Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI) atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), berdasarkan penyempurnan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI/INFA) tanggal 16 Juli 2010 di Bali, merupakan wadah bagi Perusahaan Nasional dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services) dan temasuk didalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi. (vide bukti pemeriksaan B41; T15.6); -------------------------------------------------halaman 153 dari 226
SALINAN
Tentang Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal; -----------------------3.1
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan mengenai pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar undang-undang hukum persaingan usaha;-------------------------
3.2
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan menurut Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E, M.E., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks” (hal. 55), pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian
LIN AN
atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Pemeriksaan terhadap perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal; -------------------------------------------------------------------------------3.3
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan menurut Prof.
SA
3.
Ningrum Natasya Sirait, dalam bukunya yang berjudul “Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (hal. 139), penetapan harga (price fixing) dalam
hukum
persaingan
ditetapkan
sebagai
perbuatan
yang
diklasifikasikan sebagai per se illegal dan secara universal dalam hukum persaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang per se illegal; ----------------------------------------------------
3.4
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan penerapan pendekatan rule of reason dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”, seperti pada Pasal 11 (Kartel) dan Pasal 17 (Praktek Monopoli). Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan, sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang halaman 154 dari 226
SALINAN
menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”, seperti pada Pasal 5 (Penetapan Harga); ---------------3.5
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan konsep per se illegal dan rule of reason, maka Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara per se illegal, yang artinya penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; -----------------------------------------------------
3.6
Bahwa dalam tanggapan dan pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI,
LIN AN
VII, VIII, X, XI, XII, dan Terlapor XV menyampaikan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa untuk menentukan perbuatan kartel yang diakibatkan dari perjanjian persaingan usaha, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel; -----3.7
Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan Terlapor XV, telah keliru mengaitkan Pasal 11 dengan perkara a quo, karena telah jelas Pasal yang diduga dilanggar dalam perkara a quo adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -------
3.8
Bahwa Majelis Komisi menilai dalam menganalisa dugaan pelanggaran
SA
Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sudah tepat menggunakan pendekatan per se illegal, artinya Majelis Komisi dapat langsung menerapkan pasal tersebut kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak; --------------------------------------------------------------
4.
Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------4.1
Bahwa dalam kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan
pasar
bersangkutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut; -------------------4.2
Bahwa dalam kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan
pasar
bersangkutan dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar halaman 155 dari 226
SALINAN
produk dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute. Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; --------------------------------4.3
Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, menyampaikan pengertian pasar bersangkutan yang dijabarkan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya cakupannya sungguh luas, tetapi ada hal-hal lain yang penting diperhatikan seperti “struktur pasar”. Struktur
LIN AN
pasar diartikan sebagai keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar; -----------------------------------------------------------------------4.4
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, menyampaikan salah satu jenis struktur pasar adalah adanya hambatan masuk dan keluar angkutan. Ini dialami oleh seluruh pelaku usaha bidang transportasi. Jenis kendaraan seperti kontainer yang berbadan bongsor kerap mengalami hambatan signifikan ketika harus memasuki kawasan
SA
dengan jalan lintas berkelas kecil/sempit. Biasanya, supir kontainer hampir tidak pernah menyukai keadaan ini. Selain membutuhkan penggunaan bahan bakar minyak (bbm) yang tidak sedikit, dibutuhkan kehati-hatian, khususnya barang yang diangkut harus dalam keadaan baik, sebab ini sangat berpengaruh pada kepercayaan konsumen. Belum lagi kutipan liar seperti biaya penggantian perbaikan jalan dan kutipan liar (premanisme) adalah tantangan tersendiri yang terjadi diluar prakiraan pemilik barang (konsumen). Disituasi inilah pelaku usaha bidang jasa pengangkutan selalu melakukan negoisasi harga dengan perusahaan EMKL demi mengantisipasi kerugian-kerugian yang timbul karenanya sehingga pada akhirnya para pelaku usaha jasa angkutan tidak berselera dengan tarif kesepakatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi karena tidak sebanding dengan nilai yang ditanggung oleh pelaku usaha itu sendiri; -------------------------------------------------------------------------------
halaman 156 dari 226
SALINAN
4.5
Bahwa tentang pasar bersangkutan, Terlapor VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, tidak memberikan tanggapan dan pembelaan; ----------------------------
4.6
Bahwa Majelis Komisi berpendapat tahapan pertama yang harus dilakukan untuk membuktikan dua atau lebih pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga adalah apakah pelaku usaha tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama;-------------------------------------------
4.7
Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (close substitute)
dari
produksi
perusahaan
lain.
Pasar
bersangkutan
menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang 4.8
LIN AN
diproduksi oleh perusahaan; -----------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kesimpulan Investigator bahwa benar yang menjadi pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; --------------------------------------------------------------------4.9
Bahwa Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; -----------------------
4.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam persidangan terbukti bahwa
SA
pasar jasa yang harganya disepakati dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan; ------------------------------------------------------
4.11 Bahwa selain itu di dalam pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, menyebutkan tentang analisis struktur pasar. Sesuai dengan pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud analisis struktur pasar adalah analisis yang menggambarkan apakah kondisi pasar lebih menguntungkan untuk melakukan perjanjian penetapan harga atau lebih menguntungkan apabila bersaing. Aspek/elemen struktur pasar yang dapat dianalisis diantaranya adalah hambatan masuk pasar tinggi, maksudnya semakin tinggi tingkat hambatan untuk masuk pasar, maka semakin besar insentif bagi perusahaan-perusahaan di pasar untuk melakukan kesepakatan harga karena tidak ada ancaman dari perusahaanperusahaan
baru
yang
dapat
menggagalkan
kesepakatan
harga
perusahaan-perusahaan di pasar (incumbents);--------------------------------halaman 157 dari 226
SALINAN
4.12 Bahwa Majelis Komisi menilai alasan dan analisis struktur pasar seperti dalam pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, tidak relevan dan tidak terkait dengan pembuktian pasar bersangkutan sehingga tidak perlu diperjelas; --------------------------------------------------------------------Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; -----------------------------5.1
Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
LIN AN
maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------------------5.2
Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha pesaing sesuai dengan Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama; ---------------------------------------------------
5.3
Menimbang bahwa kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang
SA
5.
sama; ---------------------------------------------------------------------------------
5.4
Menimbang
bahwa
pasar
bersangkutan
yang
dimaksud
adalah
sebagaimana dalam penjelasan angka 4; ----------------------------------------
5.5
Bahwa dalam LDP, Investigator menyampaikan pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah khusus pengusaha/pemilik angkutan barang kontainer/trailer yang merupakan anggota Organda Belawan, Dewan Pimpinan Unit Organda Belawan dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi); -----------------------------------------
5.6
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan definisi mengenai asosiasi. Asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan
halaman 158 dari 226
SALINAN
anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual; ---------------------5.7
Bahwa dalam LDP dan kesimpulannya, Investigator menyampaikan CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Benua Samudera Logistik, PT Transporindo Agung Sejahtera, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, Koperasi Pegawai RI Baruna Barat Belawan, Fa. Multatuli Bhakti, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari dan PT Lintas Samudera Jaya, merupakan pelaku usaha yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama, yang seharusnya bersaing satu sama lain; ----------------------------------------------------------Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan Organda
LIN AN
5.8
Sumatera Utara lahir dari gabungan beberapa pengusaha angkutan barang/trailer, menyusun suatu design tarif yang digali dari berbagai kondisi, situasi dan keadaan perekonomian pelaku usaha, selain berguna untuk menertibkan banyaknya ragam dan jenis tarif yang beredar saat itu; 5.9
Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan Organda bertujuan menuntun terimplementasinya revitalisasi darat sebagai tulang punggung
masyarakat
dalam
melakukan
kegiatan
sosial
dan
ekonominya. Peningkatan pelayanan, efisiensi biaya produksi dan biaya operasional dengan melibatkan pemerintah dalam meringankan beban
SA
usaha para anggota, adalah sebuah MISI untuk mengentaskan VISI Organda yang
mampu menjadi organisasi yang professional dan
independen serta mampu mewujudkan transformasi bidang usaha transportasi darat guna meningkatkan usaha para anggota serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat; ---------------------
5.10 Bahwa
dalam
tanggapannya,
Terlapor
XIV
menyampaikan
perjanjian/kesepakatan diadakan oleh Organda (penyedia jasa) dengan Gabungan Forwader, Penyedia Jasa Logistik & ekspedisi Indonesia (Gafeksi), sedangkan anggota yang tergabung di dalam keorganisasian Organda, bersifat tunduk dan patuh; --------------------------------------------5.11 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan Gafeksi adalah gabungan dari pengusaha ekspedisi yang menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 maupun Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009, adalah sebagai konsumen (pengguna jasa). Hal ini mengartikan bahwa Gafeksi bukan pelaku usaha pesaing Organda; ------------------------------------------halaman 159 dari 226
SALINAN
5.12 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan jika pelaku usaha pesaing yang dimaksud dalam LDP Investigator adalah pelaku usaha yang tergabung dalam keorganisasian Organda, maka argumentasi tersebut harus dianggap kurang tepat karena pelaku usaha yang tergabung dalam Organda tersebut, sudah meleburkan diri menjadi satu visi, misi, satu kepentingan, dan satu tujuan dimana seluruh ketetapan dan kebijakan berada pada keputusan pimpinannya, dan diluar pelaku usaha yang tidak/belum tergabung dalam keorganisasian Organda dapatlah dikatakan pesaingnya; -------------------------------------------------5.13 Bahwa tentang pelaku usaha, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
LIN AN
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, tidak memberikan tanggapan dan pembelaan; 5.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat mengutip Pasal 7 AD/ART Organda, Terlapor XIV adalah Organisasi profesi yang merupakan wadah para pengusaha Nasional angkutan bermotor di jalan yang berbentuk kesatuan di seluruh wilayah Republik Indonesia; ----------------------------------------5.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor XV merupakan satusatunya wadah organisasi bagi perusahaan forwader/ekspedisi muatan di Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 781 Tahun 2012 tentang Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and
SA
Forwaders Association (ILFA) tanggal 8 Agustus 2012; -------------------5.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor XIV dan Terlapor XV merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan angkutan yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara, sehingga Terlapor XIV dan Terlapor XV dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; ---------------------
5.17 Bahwa untuk menguatkan pendapat mengenai konsep Asosiasi pada angka 5.16 di atas, Majelis Komisi merujuk pada Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008
sebagaimana
telah
dikuatkan
dalam
Putusan
Mahkamah Agung No. 32/K/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Februari 2010; ----5.18 Bahwa Majelis Komisi menilai yang dimaksud dengan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing dalam perkara a quo adalah Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, yang satu sama lain saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama dalam perkara a quo; ------
halaman 160 dari 226
SALINAN
5.19 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XV bukanlah pelaku usaha pesaing dari Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV; ---------------------------------------------------------------------------------Tentang Perjanjian Penetapan Harga; ---------------------------------------------6.1
Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, mengatur mengenai perilaku yang dilarang berupa penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia yang saling bersaing (price fixing); ------------------------------------------------------------------------
6.2
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan Hal
tersebut
disebabkan
penetapan
LIN AN
persaingan.
harga
selalu
menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat, sehingga harga yang tinggi menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung; ----------------------------------------------------------6.3
Menimbang bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------6.3.1 Tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh anggota Asosiasi dan Asosiasi; ---------------------------------------------------6.3.1.1 Tentang perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer
SA
6.
tahun 2011 (Terlapor I, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII); -------------------------------------------------------------6.3.1.1.1
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
terdapat
kesepakatan
penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju
Pelabuhan
Belawan
yang
ditandatangani oleh 15 (lima belas) pelaku usaha di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan, yaitu CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Putra Belawan Sejahtera, Benua Samudera Kargo, Gaya Maju, PT Lintas Samudera Jaya, halaman 161 dari 226
SALINAN
Seiko, Asengsate, TKA, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, PT Tunas Jaya Utama, PT Transporindo Agung Sejahtera, dan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2011 (vide bukti penyelidikan C40); ----------6.3.1.1.2
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan keterangan para Terlapor
bahwa
latar
belakang
adanya
kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12
LIN AN
rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan adalah untuk menghindari adanya perang tarif diantara pelaku usaha yang bergerak jasa angkutan kontainer dan adanya kenaikan bahan bakar minyak dan sparepart (vide
bukti pemeriksaan B21, B23);-------------------
6.3.1.1.3
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
kesepakatan
tahun 2011 tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (vide bukti
No.
SA
penyelidikan C40); --------------------------------
Dari/Tujuan
Ukuran 20”
40”
2x40”
1.
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
525.000
775.000
900.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
625.000
837.500
1.025.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
687.500
900.000
1.125.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
750.000
1.125.000
1.250.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
875.000
1.250.000
1.500.000
6.
Amplas s/d POLDASU
750.000
1.125.000
1.150.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.105.000
1.430.000
1.650.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
1.950.000
2.250.000
2.600.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
2.340.000
2.600.000
3.250.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
2.600.000
2.890.000
3.640.000
11.
*Berastagi
--
--
--
halaman 162 dari 226
SALINAN
*Kabanjahe
--
6.3.1.1.4
--
--
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan keterangan para Terlapor yang menyatakan tarif kesepakatan jasa angkutan kontainer tidak berlaku dan yang berlaku adalah harga negosiasi bertolak belakang/tidak
konsisten
dengan
latar
belakang dibuatnya penetapan tarif angkutan jasa kontainer yaitu untuk menghindari
LIN AN
adanya perang tarif; -------------------------------
6.3.1.1.5
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan pengakuan para Terlapor, penetapan tarif angkutan kontainer merupakan
harga
acuan
yang
dalam
implementasinya masih dilakukan negosiasi; -
6.3.1.1.6
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan Peraturan Komisi No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga) secara umum bentuk-bentuk penetapan harga
SA
12.
yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) : ---------------1. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga; ------------------------------------------2. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga; 3. Kesepakatan
memelihara
suatu
perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan
dengan
suatu
produk
tertentu; ---------------------------------------4. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon; ------------5. Kesepakatan halaman 163 dari 226
persyaratan
pemberian
SALINAN
kredit kepada konsumen; -------------------6. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga
membatasi
pasokan
dan
memelihara harga tinggi; -------------------7. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; ----------------------------------8. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; -------------9. Kesepakatan menggunakan harga yang
LIN AN
seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi; --------------------------------------
6.3.1.1.7
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
penetapan
harga
yang
dilakukan oleh Terlapor I, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIII, merupakan bentuk penetapan harga (price fixing) yang termasuk dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------
6.3.1.1.8
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator
SA
menyampaikan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XIII mengakui menandatangani penetapan tarif angkutan jasa kontainer tahun 2011 (vide
bukti pemeriksaan B1, B18, B37, B22, B23, B24, B35, B38); -----------------------------------
6.3.1.1.9
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan semua saksi yang diperiksa di persidangan pada umumnya menerangkan benar terdapat kesepakatan tarif angkutan kontainer, namun para Saksi yang juga sebagai pengguna jasa menerangkan tidak tunduk/patuh terhadap tarif
kesepakatan
halaman 164 dari 226
tersebut.
Hal
ini
SALINAN
menjelaskan bahwa tarif kesepakatan yang dimaksud bukanlah tarif kesepakatan yang menjadi acuan atau wajib dipatuhi oleh semua perusahaan penyedia jasa angkutan maupun pengguna jasa angkutan; --------------6.3.1.1.10 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para Terlapor tidak pernah memakai/menerapkan ketetapan harga yang berasal dari tarif kesepakatan
yang
timbul
dari
suatu
LIN AN
perjanjian. Para Terlapor juga tidak pernah memakai tarif kesepakatan tersebut sebagai prakiraan tarif dasar; ------------------------------
6.3.1.1.11 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para pelaku usaha, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, cenderung mengutamakan negoisasi secara independen guna mencapai kesepakatan
bersama
terkait
dengan
penetapan tarif penggunaan jasa angkutan dan
SA
sebaliknya pengguna jasa juga mengetahui dengan
tepat
adanya
perbedaan
harga
angkutan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (ic. Terlapor). Maka, ketetapan
harga
yang
dianggap
telah
melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah terpenuhi; --------------------------------
6.3.1.1.12 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan keterangan para saksi dalam persidangan tidak
menunjukkan
adanya
kesepakatan
penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan, kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas halaman 165 dari 226
SALINAN
dalam
situasi
persaingan,
kesepakatan
pembagian pasar yang tidak dilakoni secara bersama-sama
oleh
pelaku
usaha
jasa
angkutan untuk menguasai pasar tertentu sebagai bentuk dari kolusi dimana seluruh trayek angkutan rnempunyai rute yang sama dari dan menuju Pelabuhan Belawan, dan kepatuhan terhadap “penetapan harga” seperti yang dilaporkan Tim Investigator; -------------6.3.1.1.13 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II,
LIN AN
III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan menggali keterangan para Saksi yang selaras dengan pernyataan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, yaitu “untuk membuktikan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka pembuktian adanya perjanjian di antara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan/atau jasa menjadi hal yang sangat penting”. Perilaku
SA
penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut
dilakukan
(concerted),
oleh
secara
bersama-sama
karena
itu
tindakan
perusahaan yang bersifat independen dari pelaku usaha lain bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan; -----
6.3.1.1.14 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan ada dua alasan kuat yang mendasari terbitnya kesepakatan tarif tertanggal 1 Februari 2011, yakni mengacu Pasal 6 yang menyebutkan “Organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan profesionalisme
kemampuan para
anggota,
serta menuju
terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di halaman 166 dari 226
SALINAN
Indonesia yang kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi”, serta Pasal 9 ayat (4) yang menyebutkan, “memperjuangkan iklim yang baik dibidang usaha jasa angkutan jalan, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota”; -----6.3.1.1.15 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan akibat adanya tekanan harga yang cukup murah dari pihak konsumen, maka para usaha
angkutan
LIN AN
pelaku
meremajakan
angkutannya
tidak
dapat
(bukti
yang
disampaikan oleh Terlapor, T-1 s/d T-4); -----
6.3.1.1.16 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan adanya permintaan tabel harga dari pihak konsumen maupun dari EMKL yang mau tidak mau harus disediakan oleh para Terlapor; --------------------------------------------
6.3.1.1.17 Bahwa tentang perjanjian penetapan tarif
SA
angkutan kontainer tahun 2011, Terlapor VIII,
IX,
X,
XI,
XII,
XIII,
tidak
menyampaikan tanggapan dan pembelaannya;
6.3.1.1.18 Bahwa
Majelis
Komisi
berpendapat
mengenai kesepakatan tarif dilakukan untuk menghindari
perang
tarif
tidak
dapat
dibenarkan, karena kesepakatan harga dapat mengurangi
persaingan
dan
meniadakan
alternatif pilihan tarif, baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya; ------------------------------------6.3.1.1.19 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, halaman 167 dari 226
SALINAN
XIV, yang menyebutkan harga yang berlaku berdasarkan negosiasi, tidak dapat dibenarkan karena
harga
riil
atau
mempertimbangkan
harga
banyak
jadi faktor,
diantaranya berat ringannya muatan, jauh dekatnya
jarak,
dan
medan
yang
jadi
hambatan. Kesemua faktor tersebut tidak bisa diakomodasikan
ke
dalam
harga
yang
disepakati (tabel harga). Oleh karena itu, harga
kesepakatan
yang
ditetapkan
LIN AN
menciptakan ruang bagi para pelaku usaha melakukan
negosiasi
dan
harga
yang
disepakati tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman/acuan harga; ----------------------------
6.3.1.1.20 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut apabila terdapat kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi; -
SA
6.3.1.1.21 Bahwa
Majelis
Komisi
berpendapat
meskipun semua perusahaan penyedia jasa angkutan
mengaku
tidak
pernah
memakai/menerapkan ketetapan harga pada tarif kesepakatan yang timbul dari suatu perjanjian maupun tidak pernah tunduk dan patuh
terhadap
ketetapan
dari
tarif
kesepakatan, namun kesepakatan tarif telah berjalan sebagai pedoman untuk memberikan harga bagi konsumen yang berlangsung selama tahun 2011; ------------------------------6.3.1.1.22 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, yang menyebutkan terdapat beberapa faktor
eksternal
halaman 168 dari 226
yang
mempengaruhi
SALINAN
kenaikan harga angkutan kontainer pada waktu itu, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan spareparts, merupakan hal yang wajar bagi masing-masing pelaku usaha untuk
menaikkan
harga,
namun
alasan
tersebut tidak seharusnya menyebabkan para pelaku usaha (anggota Organda) menetapkan harga
melalui
kesepakatan
sehingga
menghilangkan persaingan yang berdampak pada kerugian konsumen; -----------------------Majelis
Komisi
LIN AN
6.3.1.1.23 Bahwa
menilai
dalam
pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, tidak membantah adanya perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011; ------------------------------------------------
6.3.1.1.24 Bahwa Majelis Komisi menilai selain adanya pengakuan Terlapor pada poin 6.3.1.1.23 di atas,
terdapat
keterangan
Saksi
yang
membenarkan adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011; -----------
SA
6.3.1.1.25 Bahwa
Majelis
Komisi
menilai
bukti
dokumen yang diajukan oleh Investigator, diantaranya perjanjian kesepakatan tarif yang ditandatangani oleh para Terlapor tahun 2011, perjanjian kesepakatan tarif yang diterima oleh para Saksi melalui faks, data tarif harga (milik PT Meridian Makmur Mandiri, dan PT Chanela Jaya Perkasa, yang tidak melebihi tarif kesepakatan), telah menguatkan dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -----------------------
6.3.1.1.26 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang cukup diantaranya pengakuan para Terlapor, para Saksi, dan dokumen selama pemeriksaan, yang dapat digunakan untuk halaman 169 dari 226
SALINAN
memutus adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian penetapan harga yaitu kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011 yang dilakukan oleh Terlapor I, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIII; -------------------------------------6.3.1.2 Tentang perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012 (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV); ----------------------------------------6.3.1.2.1
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator untuk
LIN AN
menyampaikan
menindaklanjuti
kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011, pada tahun 2012 anggota Organda DPU Belawan yang bergerak di bidang jasa kontainer, mengusulkan untuk membuat perjanjian secara formil yang difasilitasi oleh Ketua DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan C3, C4, C5, C6; vide bukti pemeriksaan B21, B23); -------------------------
6.3.1.2.2
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator
SA
menyampaikan terdapat pengakuan dari
6.3.1.2.3
para Terlapor, inisiatif adanya penetapan tarif angkutan kontainer berasal dari anggota DPU Organda Belawan (Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII) (vide bukti pemeriksaan B17, B18, B21, B23, B36, B40); --------------------Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan realisasi dari inisiatif pada angka 6.3.1.2.2 yaitu dilakukan pertemuan antara anggota DPU Organda Belawan pada tanggal 09 Desember 2011, tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 9 Januari 2012 bertempat di Istana Krakatau di Jalan Putri Hijau No. 1 Medan (vide bukti penyelidikan C80);------------------------------------------------
halaman 170 dari 226
SALINAN
6.3.1.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pertemuan
menyampaikan 6.3.1.2.3
pada
menghasilkan
angka
kesepakatan
penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju
Pelabuhan
Belawan
yang
ditandatangani oleh 17 (tujuh belas) pelaku usaha
jasa
angkutan
kontainer
yang
merupakan anggota DPU Organda Belawan, yaitu Gaya Makmur, CV Idan, Asengsate
LIN AN
(ASST), M3, PT Mitra Jaya Bahari, PT Transporindo Agung Sejahtera, PT Benua Samudera Logistik, CV Belawan Indah, CV Jaya Abadi Trans, BLI, Seiko, PT Lintas Samudera
Jaya,
PT
Sinarmas
Abadi
Makmur, Fa. Multatuli Bhakti, CV Wahana Multi Karsa, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, PT Samindo, dan diberlakukan mulai tanggal
16
Januari
2012
(vide
bukti
penyelidikan C29); -------------------------------
SA
6.3.1.2.5
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
untuk
memberlakukan
penetapan tarif kesepakatan, DPU Organda Belawan mengeluarkan surat edaran tarif tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan untuk Pimpinan perusahaan anggota DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan C80);------------------------------------------------
6.3.1.2.6
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan pengakuan dari Terlapor XI dan Terlapor XIII, bersangkutan
tidak
yang
menandatangani
penetapan tarif dalam forum pertemuan yang diadakan oleh DPU Organda Belawan. Tandatangan dilakukan di kantor perusahaan halaman 171 dari 226
SALINAN
yang bersangkutan (vide bukti pemeriksaan B37, B38); ----------------------------------------6.3.1.2.7
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
kesepakatan
tahun 2012 tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C29); ------------------------------No.
Ukuran
Dari/Tujuan
20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
800.000
900.000
1.440.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
900.000
1.000.000
1.620.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
1.000.000
1.100.000
1.800.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
1.200.000
1.300.000
2.160.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
1.300.000
1.400.000
2.340.000
6.
Amplas s/d POLDASU
1.200.000
1.300.000
2.160.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.600.000
1.800.000
2.800.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
2.500.000
2.700.000
3.200.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
3.000.000
3.200.000
4.000.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
3.400.000
3.600.000
4.500.000
11.
Berastagi
3.000.000
5.000.000
6.000.000
12.
Kabanjahe
3.500.000
5.500.000
6.500.000
LIN AN
1.
SA
6.3.1.2.8
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan setelah adanya penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2012, EMKL sebagai pengguna jasa angkutan kontainer mengajukan keberatan terhadap penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012 melalui ALFI Sumut yang kemudian disampaikan kepada DPU Organda Belawan;
6.3.1.2.9
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
DPU
Organda
Belawan
mengadakan pertemuan dengan mengundang anggota DPU Organda Belawan pada tanggal 4
Februari
2012
bertempat
di
Istana
Krakatau, Jalan Putri Hijau No. 1 Medan, yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu (vide bukti penyelidikan C3, C5): ------halaman 172 dari 226
SALINAN
1.
Mengadakan pertemuan dengan pihak pengguna jasa (Gafeksi dan pemilik barang); ---------------------------------------
2.
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak DPP Organda Sumut; ------
3.
Mendorong semua pihak untuk segera memberlakukan tarif baru; -----------------
6.3.1.2.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan pengakuan para Terlapor, penetapan tarif angkutan kontainer harga
acuan
yang
LIN AN
merupakan
dalam
implementasinya masih dilakukan negosiasi;
6.3.1.2.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
Peraturan
Komisi No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga)
secara
umum
bentuk-bentuk
penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas
SA
pada) : ---------------------------------------------1.
Kesepakatan
menaikkan
atau
menurunkan harga; -------------------------2.
Kesepakatan memakai suatu formula standart
sebagai
dasar
perhitungan
harga; 3.
Kesepakatan
memelihara
suatu
perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan
dengan
suatu
produk
tertentu; --------------------------------------4.
Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;------------
5.
Kesepakatan
persyaratan
pemberian
kredit kepada konsumen; ------------------6.
Kesepakatan meniadakan produk yang
halaman 173 dari 226
SALINAN
ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga
membatasi
pasokan
dan
memelihara harga tinggi; ------------------7.
Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; ----------------------------------
8.
Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; -------------
9.
Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi; -------------------------------------
LIN AN
6.3.1.2.12 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
penetapan
harga
yang
dilakukan oleh para Terlapor merupakan bentuk penetapan harga (price fixing) yang termasuk dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------
6.3.1.2.13 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator berpendapat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX,
SA
Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV, mengakui menandatangani penetapan tarif angkutan jasa kontainer tahun 2012 (vide bukti pemeriksaan B1, B18, B19, B37, B21, B22, B23, B24, B33, B34, B36, B38, B39, B40); --
6.3.1.2.14 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan semua saksi yang diperiksa di persidangan pada umumnya menerangkan benar terdapat kesepakatan tarif angkutan kontainer, namun para
Saksi
yang
juga
pengguna
jasa
menerangkan tidak tunduk/patuh terhadap tarif
kesepakatan
tersebut.
Hal
ini
menjelaskan bahwa tarif kesepakatan yang halaman 174 dari 226
SALINAN
dimaksud bukanlah tarif kesepakatan yang menjadi acuan atau wajib dipatuhi oleh semua perusahaan penyedia jasa angkutan maupun pengguna jasa angkutan; -------------6.3.1.2.15 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para Terlapor tidak pernah memakai/menerapkan ketetapan harga yang berasal dari tarif kesepakatan
yang
timbul
dari
suatu
perjanjian. Para Terlapor juga tidak pernah
LIN AN
memakai tarif kesepakatan tersebut sebagai prakiraan tarif dasar; -----------------------------
6.3.1.2.16 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para pelaku usaha, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, cenderung mengutamakan negoisasi secara independen guna mencapai kesepakatan
bersama
terkait
dengan
penetapan tarif penggunaan jasa angkutan dan
sebaliknya
pengguna
jasa
juga
SA
mengetahui dengan tepat adanya perbedaan harga angkutan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (ic. Terlapor). Maka, ketetapan harga yang dianggap telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah terpenuhi; --------------------------------
6.3.1.2.17 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan keterangan para saksi dalam persidangan tidak
menunjukkan
adanya
kesepakatan
penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari
harga
mekanisme
yang
diperoleh
persaingan,
melalui
kesepakatan
penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah
dari
halaman 175 dari 226
kuantitas
dalam
situasi
SALINAN
persaingan, kesepakatan pembagian pasar yang tidak dilakoni secara bersama-sarna oleh pelaku usaha jasa angkutan untuk menguasai pasar tertentu sebagai bentuk dari kolusi dimana seluruh trayek angkutan rnempunyai rute yang sama dari dan menuju Pelabuhan Belawan, dan kepatuhan terhadap “penetapan harga” seperti yang dilaporkan Tim Investigator; --------------------------------6.3.1.2.18 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II,
LIN AN
III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan menggali keterangan para Saksi yang selaras dengan pernyataan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, yaitu “untuk membuktikan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka pembuktian adanya perjanjian di antara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan/atau jasa menjadi hal yang sangat penting”. Perilaku
SA
penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (concerted),
oleh
karena
itu
tindakan
perusahaan yang bersifat independen dari pelaku usaha lain bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan;-----
6.3.1.2.19 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan meski ada penetapan harga yang dibuat oleh Organda tetapi pada kenyataannya penetapan harga tersebut tidak pernah dipatuhi pelaku usaha baik pada pelaku usaha jasa angkutan maupun perusahaan EMKL atau pemilik barang.
Semua
pelaku
usaha
tersebut
memutuskan sendiri harga ongkos angkutnya halaman 176 dari 226
SALINAN
tanpa
terikat
keputusan
dengan
Organda
perjanjian
menyangkut
atau adanya
“penetapan harga” tertanggal 18 Februari 2012;-----------------------------------------------6.3.1.2.20 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan dari keterangan para saksi menyebut dengan tegas bahwa seluruh Terlapor bersikap independen untuk
menentukan
harga
atas
jasa
angkutannya, tanpa adanya upaya intervensi
LIN AN
yang bersifat memaksa dari pihak manapun, sekalipun itu diketahui secara pasti oleh pimpinan Organda; -------------------------------
6.3.1.2.21 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan Terlapor XIV sekuat tenaga akan melindungi pengusaha angkutan kecil yang sebelum dikeluarkan “penetapan harga” tanggal 8 Februari 2012 tengah dalam keadaan sangat terjepit dan hampir tidak dapat menghidupi
SA
ekonominya; ---------------------------------------
6.3.1.2.22 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan dasar-dasar yang memicu adanya pertemuan Organda dengan pelaku usaha angkutan sebagai turut bagian mewujudkan Pasal 9 ayat (4) AD/ART Organda, antara lain; ------1.
Pelaku
usaha
perantara
(EMKL)
mendapat keuntungan besar dari pemilik barang (pengguna jasa) dengan cara menekan
harga
tawar
semurah-
murahnya kepada pemilik angkutan. Ketika perusahaan angkutan besar harus berjuang
menghidupi
perekonomian
usahanya karena minimnya pekerjaan halaman 177 dari 226
SALINAN
dari perusahaan EMKL, tekanan dari pihak EMKL justru dimaklumi dan diterima
sebagai
cara
menutupi
pengeluaran wajib/rutin seperti gaji, pajak, biaya parkir, dll; --------------------2.
Terjadinya
hak
eksploitasi
terhadap
harga angkutan barang dan sangat berpontensi
melumpuhkan
usaha
angkutan kecil. Eksploitasi ini sangat berpengaruh pada karyawan serta buruh
LIN AN
(supir) di perusahaan angkutan kecil dengan gaji/upah yang ditetapkan lebih rendah dan kondisi kerja yang buruk dan tidak tetap;------------------------------------
3.
Terjadinya
ketidakekonomian
dan
ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada
konsumen
dalam
rangka
memanfaatkan jasa angkutan secara langsung karena EMKL cenderung tidak mau beroperasi pada average cost yang
SA
minimum; ------------------------------------
4.
Pelaku usaha kecil yang tidak mampu masuk
ke
mengalami
pasar
persaingan
kesulitan
untuk
akan dapat
berkembang secara wajar dan menuntun perusahaan
tersebut
pada
situasi
bangkrut; ------------------------------------5.
Menciptakan pendapatan yang tidak merata penghasilan
dimana akan
sumber-sumber tersedot
oleh
perusahaan berskala besar, sehingga pengusaha angkutan kecil akan tidak mampu mencapai efisiensi usaha; --------
halaman 178 dari 226
SALINAN
6.
Pengusaha dianggap
angkutan sebagai
kecil ancaman
hanya oleh
pengusah angkutan berskala besar; ------7.
Sangat
menghilangkan
kesejahteraan
perusahaan angkutan kecil (economic welfare); -------------------------------------6.3.1.2.23 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan kenaikan harga angkutan kontainer, yaitu
LIN AN
kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), sebagaimana yang dikeluarkan oleh General Manager Marketing Operation Region I Pertamina dalam Pengurnuman No. UM85/Fl1400/2013-S3, juga terdapat penetapan upah minimum Kota Medan tahun 2012 No. 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tertanggal 26 Desember
2012.
Faktor-faktor
tersebut
sangat signifikan menekan harga (cost) angkutan yang mau tidak mau dipatuhi dan
SA
dijalankan seluruh
pengusaha angkutan.
Belum lagi tuntutan status karyawan dan pemenuhan
biaya hidup supir yang terus
menerus dilancarkan, senyatanya membuat pihak
angkutan
harus
mengakomodir
kepentingan itu demi kelangsungan
usaha
dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;--------------------------------------------6.3.1.2.24 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan adanya permintaan tabel harga dari pihak konsumen maupun dari EMKL yang mau tidak mau harus disediakan oleh perusahaan angkutan;-------------------------------------------
halaman 179 dari 226
SALINAN
6.3.1.2.25 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, menyampaikan pada tanggal 3 Mei 2013 Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer yang dikeluarkan oleh DPU Organda
Pelabuhan
Belawan
No.001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer
Khusus
LIN AN
Angkutan
Trailer
No.006/DPU.ORG/KB/IV/2013
yang
ditandatangani oleh Bapak Sutrisno Salim, selaku Ketua DPU Organda Pelabuhan Belawan, Bapak Dr. Haposan Siallagan, S.H. M.Hum,
selaku
Sumatera
ketua
Utara,
DPD
Organda
dan
para
pengusaha/pemilik/perusahaan angkutan peti kemas/kontainer
anggota
DPU
Organda
Pelabuhan Belawan; ------------------------------
SA
6.3.1.2.26 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pengakuan
Terlapor
dibuatnya
perjanjian
terkait penetapan
inisiatif tarif
angkutan jasa kontainer berasal dari Terlapor sendiri, merupakan suatu kehendak nyata ataupun niatan para pelaku usaha tersebut untuk melakukan kesepakatan; -----------------
6.3.1.2.27 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, yang menyebutkan harga yang berlaku berdasarkan
negosiasi,
tidak
dapat
dibenarkan karena harga riil atau harga jadi mempertimbangkan
banyak
faktor,
diantaranya berat ringannya muatan, jauh dekatnya jarak, dan medan yang jadi halaman 180 dari 226
SALINAN
hambatan. Kesemua faktor tersebut tidak bisa diakomodasikan
ke
dalam
harga
yang
disepakati (tabel harga). Oleh karena itu, harga
kesepakatan
yang
ditetapkan
menciptakan ruang bagi para pelaku usaha melakukan
negosiasi
dan
harga
yang
disepakati tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman/acuan harga; --------------------------6.3.1.2.28 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999
LIN AN
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal
5
tersebut
apabila
terdapat
kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi; ---------------------------
6.3.1.2.29 Bahwa
Majelis
Komisi
berpendapat
meskipun semua perusahaan penyedia jasa angkutan
mengaku
tidak
pernah
memakai/menerapkan ketetapan harga pada tarif kesepakatan yang timbul dari suatu
SA
perjanjian maupun tidak pernah tunduk dan patuh
terhadap
ketetapan
dari
tarif
kesepakatan, namun kesepakatan tarif telah berjalan sebagai pedoman untuk memberikan harga bagi konsumen yang berlangsung selama tahun 2012; -------------------------------
6.3.1.2.30 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, yang menyebutkan terdapat beberapa faktor
eksternal
yang
mempengaruhi
kenaikan harga angkutan kontainer pada waktu itu, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, spareparts, maupun upah minimum Kota Medan, merupakan hal yang wajar bagi masing-masing pelaku usaha halaman 181 dari 226
SALINAN
untuk menaikkan harga, namun alasan tersebut tidak seharusnya menyebabkan para pelaku usaha (anggota Organda) menetapkan harga
melalui
kesepakatan
sehingga
menghilangkan persaingan yang berdampak pada kerugian konsumen; ----------------------6.3.1.2.31 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai asosiasi
yang
mengayomi
anggotanya,
seharusnya dapat mengarahkan anggotanya agar tidak melakukan praktek-praktek yang
LIN AN
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------
6.3.1.2.32 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, yang menyebutkan tentang Pasal 9 ayat (4) AD/ART Organda, jelas mengartikan bahwa pasal tersebut melarang Asosiasi untuk memfasilitasi terjadinya suatu kolusi atau penetapan harga yang dilakukan oleh
SA
anggotanya; ----------------------------------------
6.3.1.2.33 Bahwa
Majelis
Komisi
berpendapat
mengenai tanggapan dan pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, yang menyatakan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer yang dikeluarkan oleh DPU Organda Pelabuhan Belawan
Nomor
001/DPU/Tarif/I/2012
tertanggal 10 Januari 2012 telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Mei 2013, adalah hal yang tidak menyentuh obyek perkara a quo karena pencabutan tarif kesepakatan dilakukan pada tahun 2013. Pencabutan tersebut tidak dapat menghapus eksistensi terjadinya kesepakatan halaman 182 dari 226
SALINAN
penetapan harga yang dilakukan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV pada tahun 2011 dan 2012; ---6.3.1.2.34 Bahwa
Majelis
Komisi
menilai
dalam
pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII,
XIV,
tidak
membantah
adanya
perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer yang terjadi pada tahun 2012; -----------------6.3.1.2.35 Bahwa Majelis Komisi menilai selain adanya pengakuan Terlapor pada angka 6.3.1.2.34 di terdapat
keterangan
LIN AN
atas,
Saksi
yang
membenarkan adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012, adanya pemberian diskon, dan keterangan tarif angkutan yang dikenakan tidak melebihi tarif kesepakatan; ---------------------------------------
6.3.1.2.36 Bahwa
Majelis
Komisi
menilai
bukti
dokumen yang diajukan oleh Investigator, diantaranya angkutan
perjanjian
kontainer
kesepakatan tahun
2012
tarif yang
SA
ditandatangani oleh para Terlapor, perjanjian kesepakatan tarif yang diterima oleh para Saksi melalui faks, data tarif harga (milik PT
Karunia BS/Karya Bahari Sejahtera, PT Chanela Jaya Perkasa, PT Sanobar Gunajaya, PT Smart Glove Indonesia, yang tidak melebihi
tarif
kesepakatan),
telah
menguatkan dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dalam perkara a quo; ----------------------------6.3.1.2.37 Bahwa
Majelis
Komisi
menolak
bukti
dokumen berupa invoice pembayaran jasa angkutan kontainer tahun 2012 dan 2013 yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VII. Majelis Komisi meragukan keabsahan halaman 183 dari 226
SALINAN
dokumen tersebut
karena tidak
pernah
diajukan/divalidasi
selama
sidang
pemeriksaan Terlapor; --------------------------6.3.1.2.38 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang cukup diantaranya pengakuan para Terlapor, para Saksi, dan dokumen selama pemeriksaan, yang dapat digunakan untuk memutus adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian penetapan harga yaitu kesepakatan
LIN AN
tarif angkutan kontainer tahun 2012 yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV; ----------
6.3.2 Tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan antar sesama Asosiasi; -------------------------------------------------------------------6.3.2.1 Tentang perjanjian kesepakatan tarif angkutan kontainer antara DPU Organda Pelabuhan Belawan (Terlapor XIV) dengan ALFI Sumatera Utara (Terlapor XV); --------------
6.3.2.1.1
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
pengakuan
SA
Terlapor XIV, Terlapor XV dan berdasarkan bukti
dokumen,
bahwa
DPU
Organda
Belawan mengundang Ketua ALFI Sumut berdasarkan surat No. 002/DPU-BLW/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 untuk diskusi dan koordinasi pada tanggal 20 Januari 2012 di Hotel Emerald Garden, Meranti House, Medan (vide bukti penyelidikan C4; vide bukti pemeriksaan B40, B41); ------------------
6.3.2.1.2
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
pertemuan
antara
DPU
Organda Belawan dengan ALFI Sumut pada tanggal 20 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2012 bertempat di Hotel Emerald Garden, menghasilkan kesepakatan halaman 184 dari 226
SALINAN
bersama antara DPU Organda Belawan dan ALFI yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama
No.
dan/atau
010/DPU.ORG/KB/II/2012
No.
001/KPTS/DPW/II/2012
tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2012 di Medan dan ditandatangani oleh Terlapor XIV
dan
Terlapor
penyelidikan
C2,
XV
(vide
bukti
C59;
vide
bukti
LIN AN
pemeriksaan B40, B41); -------------------------
6.3.2.1.3
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
kesepakatan
yang dibuat oleh Terlapor XIV dan Terlapor XV maka tarif angkutan kontainer untuk tahun 2012 disepakati sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C2, C59): -------------------
No.
Dari/Tujuan
Ukuran
20”
40”
2x40”
Labuhan – KIM –Canang - Sp. Kantor,BGR
750.000
875.000
1.350.000
2.
Titipapan-Kota Bangun-Terjun-Gd.SBU-Mabar
850.000
975.000
1.550.000
3.
Helvetia-Cemara-Krakatau-Kayu Putih-P. Brayan
950.000
1.050.000
1.700.000
4.
Tembung-Sampali-Sunggal-Kp. Lalang
1.150.000
1.250.000
2.050.000
5.
Patumbak-Namorambe-Tg.Morawa-KIM Star-Jl. Binjai
1.250.000
1.350.000
2.250.000
6.
Amplas s/d POLDASU
1.150.000
1.250.000
2.050.000
7.
Pancur Batu-L.Pakam-Perbaungan-Binjai-Tandem
1.500.000
1.750.000
2.650.000
8.
Sei Rampah-T.Tinggi-tabat-Tg. Pura
2.400.000
2.550.000
3.050.000
9.
P.Siantar-K.Tanjung-L.Puluh-Perdagangan-P.Susu
2.850.000
3.100.000
3.800.000
10.
Kisaran-Tg. Balai
3.250.000
3.500.000
4.250.000
11.
Berastagi
2.850.000
4.850.000
5.700.000
12.
Kabanjahe
3.300.000
3.350.000
6.200.000
SA
1.
6.3.2.1.4
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan Terlapor XV mengundang Terlapor XIV untuk mengadakan sosialisasi kepada anggota Terlapor XV berkaitan dengan tarif angkutan peti kemas pada hari
halaman 185 dari 226
SALINAN
Selasa, 14 Februari 2012 bertempat di Inna Dharma Deli, Ruang Tasik Madu Jalan Balai Kota No. 2 Medan (vide bukti penyelidikan C6; vide bukti pemeriksaan B41);-------------6.3.2.1.5 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan dalam tanggapan Terlapor XV
surat
edaran
Belawan/Terlapor
DPU
Organda
XIV
No.
001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang tarif angkutan kontainer khusus
LIN AN
trailer yang ditandatangani oleh 17 pelaku usaha
yang
merupakan
anggota
DPU
Organda Belawan sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Tarif Angkutan Kontainer dengan
No.
006/DPU.ORG/KB/IV/2013
tanggal 3 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini menegaskan bahwa pencabutan penetapan tarif hanya dilakukan terhadap penetapan yang dilakukan oleh anggota DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan
SA
C2, C59, C80); ------------------------------------
6.3.2.1.6
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan dasar pemikiran penetapan tarif angkutan kontainer yang dilakukan oleh DPU Organda Belawan dan ALFI Sumatera Utara, didasarkan atas tarif penetapan yang dibuat oleh anggota DPU Organda Belawan (vide bukti penyelidikan C29, C40); -----------
6.3.2.1.7
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan penetapan tarif angkutan kontainer yang dibuat oleh anggota DPU Organda Belawan dirasakan terlalu mahal oleh anggota ALFI Sumut selaku pengguna jasa angkutan kontainer, sehingga diperlukan
halaman 186 dari 226
SALINAN
penetapan tarif baru hasil kesepakatan antara DPU Organda Belawan dengan ALFI Sumut; 6.3.2.1.8
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan penetapan tarif angkutan kontainer antara ALFI Sumut dan Organda masih efektif berlaku dan tidak pernah dicabut,
sehingga
dengan
demikian
pencabutan yang dilakukan oleh anggota DPU Organda bukan merupakan suatu perubahan perilaku karena secara faktual,
LIN AN
penetapan tarif angkutan kontainer masih efektif dan mengikat terhadap anggota DPU Organda Belawan dan anggota ALFI Sumut;
6.3.2.1.9
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
berdasarkan
Peraturan
Komisi No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 (Penetapan Harga)
secara
umum
bentuk-bentuk
penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun
SA
1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) : ---------------------------------------------1.
Kesepakatan
menaikkan
atau
menurunkan harga; -------------------------2.
Kesepakatan memakai suatu formula standart
sebagai
dasar
perhitungan
harga;-----------------------------------------3.
Kesepakatan
memelihara
suatu
perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan
dengan
suatu
produk
tertentu; --------------------------------------4.
Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;------------
5.
Kesepakatan
persyaratan
pemberian
kredit kepada konsumen; ------------------halaman 187 dari 226
SALINAN
6.
Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga
membatasi
pasokan
dan
memelihara harga tinggi; ------------------7.
Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; ----------------------------------
8.
Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; -------------
9.
Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk
LIN AN
negosiasi; -------------------------------------
6.3.2.1.10 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan pengakuan para Terlapor, penetapan tarif angkutan kontainer merupakan
harga
acuan
yang
dalam
implementasinya masih dilakukan negosiasi;
6.3.2.1.11 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan
penetapan
harga
yang
dilakukan oleh para Terlapor merupakan bentuk penetapan harga (price fixing) yang
SA
termasuk dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------
6.3.2.1.12 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan
yang
mengadakan
perjanjian/kesepakatan adalah Terlapor XIV sebagai penyedia jasa dengan Terlapor XV sebagai pengguna jasa, sedangkan anggota yang tergabung di dalam keorganisasian Terlapor XIV, bersifat tunduk dan patuh; -----
6.3.2.1.13 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan
Terlapor
XV
adalah
gabungan dari pengusaha ekspedisi yang menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 maupun Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009, adalah sebagai konsumen (pengguna halaman 188 dari 226
SALINAN
jasa). Hal tersebut mengartikan bahwa Terlapor XV bukan pelaku usaha pesaing Organda; ------------------------------------------6.3.2.1.14 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan perjanjian/kesepakatan yang dibangun oleh Terlapor XIV dengan Terlapor XV tidak secara langsung diklaim sebagai kesepakatan
yang
mengakomodir Kenyataannya
untuk
kepentingan
sepihak.
perjanjian/kesepakatan cerminan
dari
LIN AN
merupakan
cenderung
ini
kebebasan
menentukan sikap bagi Terlapor XV dalam hal
ini
sebagai
pengguna
jasa
untuk
menyesuaikan kemampuan terhadap tarif yang
ada.
Terbukti
dengan
terjadinya
beberapa kali pertemuan antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV, masing-masing tanggal
20 Januari 2012, dilanjutkan pada tanggal 7 Februari
2012,
kemudian
akhirnya
disosialisasikan Gafeksi pada tanggal 14
SA
Februari 2012;-------------------------------------
6.3.2.1.15 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor XIV menyampaikan dari tanggal 7 Februari 2012 (batas terakhir pertemuan Terlapor XIV dengan
Terlapor
sosialisasi
XV)
tanggal
sampai
14
dengan
Februari
2012,
menandakan adanya interval waktu bagi Terlapor XV untuk menganalisa diktum perjanjian/kesepakatan
tersebut,
baik
berkenaan dengan ketentuan, syarat dan kemampuan dimaksud.
ketetapan Dengan
kata
tarif lain,
angkutan bahwa
keputusan menyetujui besaran tarif angkutan tersebut terletak pada kemampuan Terlapor
halaman 189 dari 226
SALINAN
XV itu sendiri yang tidak diintervensi oleh Terlapor XIV; ------------------------------------6.3.2.1.16 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan adanya
kesepakatan
penetapan
harga
bersama
tersebut
terkait
merupakan
kehendak dari Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menyebutkan “Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat huruf
b
ditetapkan
LIN AN
(2)
berdasarkan
kesepakatan pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum”. Pasal tersebut dengan jelas telah memberi kebebasan kepada perusahaan angkutan umum sehingga tidak dikategorikan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;------------------------------------------------
6.3.2.1.17 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan adanya permintaan tabel harga dari pihak
SA
konsumen maupun dari EMKL yang mau tidak mau harus disediakan oleh para Terlapor; -------------------------------------------
6.3.2.1.18 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan perusahaan EMKL yang paling dominan menentukan harga, baik melalui negoisasi maupun persentase discount yang beragam, memaksa
pimpinan
Organda
harus
melakukan pertemuan dengan organisasi perusahaan EMKL. Berbagai masukan dan arahan
serta
asumsi-asumsi
ekonomi
diseputaran jasa angkutan, mewarnai debat pendapat antara pengurus Organda Belawan dengan pengurus Organisasi naungan EMKL halaman 190 dari 226
SALINAN
(Gafeksi), dan pada akhirnya tercapailah kesepakatan penetapan harga pada tanggal 18 Februari 2012 yang menimbulkan manfaat bagi pelaku jasa angkutan yaitu adanya perlindungan dan pemberian kesempatan hak yang sama bagi kelompok usaha angkutan kecil dalam usaha angkutan; -------------------6.3.2.1.19 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan terkait kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Terlapor XIV dengan
LIN AN
Terlapor XV, dilatar belakangi adanya surat edaran tarif kesepakatan anggota Organda yang diketahui oleh Ketua DPU Organda Belawan tentang kenaikan tarif angkutan kontainer.
Atas
surat
edaran
tersebut,
Terlapor XV berusaha memohon agar pihak Organda
tidak
menetapkan
penyesuaian
ongkos angkutan kontainer sepihak dan menjadi patokan yang baku dari para pengusaha angkutan darat dan meminta tetap
SA
diberlakukannya tarif angkutan kontainer sesuai dengan harga pasar; ----------------------
6.3.2.1.20 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan hal yang kemudian dilakukan oleh Terlapor XIV adalah mengirimkan surat kepada Terlapor XV, yaitu Surat No. 002/DPU-BLW/I/2012
perihal
undangan
diskusi tanggal 18 Januari 2012 dan Surat No.
008/DPU-BLW/II/2012
perihal
undangan diskusi lanjutan tanggal 7 Februari 2012;-----------------------------------------------6.3.2.1.21 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan memperhatikan hasil rapat antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV tanggal 18 Januari 2012 dan 8 Februari 2012 halaman 191 dari 226
SALINAN
di Hotel Emerald Garden, menyepakati penetapan tarif angkutan peti kemas/barang di jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan, yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama
No.010/DPU.ORG/KB/II/2012,
No.001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan tanggal 8 Februari 2012. Kesepakatan bersama tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi
LIN AN
monopoli; ------------------------------------------
6.3.2.1.22 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan kesepakatan bersama antara Terlapor
XIV
(sebagaimana
dengan
dimaksud
Terlapor pada
XV angka
6.3.2.1.21) sampai saat ini sudah berjalan
efektif selama 1 (satu) tahun lebih, dimana dengan
kesepakatan
bersama
tersebut
kondusifitas kelancaran arus barang bongkar muat dari, dan ke Pelabuhan Belawan tetap
SA
terjaga. Selain itu, para anggota Terlapor XV terlindung dari pemberlakuan tarif secara sepihak, dan berjalannya level of service kepada pemilik barang serta lebih terjalinnya hubungan timbal balik sesama anggota; ------
6.3.2.1.23 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan pada tanggal 10 Februari 2012
Terlapor
anggotanya
XV
untuk
mengundang
rapat
dalam
para rangka
sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 di Inna Dharma Deli, Medan. Hasil rapat anggota tersebut telah dituangkan dalam Notulen rapat anggota dan telah
disebarkan
kepada
para
anggota
Terlapor XV; -------------------------------------halaman 192 dari 226
SALINAN
6.3.2.1.24 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan
adanya
kesepakatan
penetapan tarif tersebut disebabkan karena sampai dengan saat ini tidak ada aturan secara khusus dari Pemerintah mengenai tarif angkutan kontainer di, dari dan ke Pelabuhan Belawan; ------------------------------------------6.3.2.1.25 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan
kesepakatan
tarif
antara
Terlapor XIV dengan Terlapor XV sesuai
LIN AN
kehendak UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan besaran tarif diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik barang (yang diwakili Terlapor XV) dan penyedia jasa (yang diwakili Terlapor XIV); ------------------
6.3.2.1.26 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan
kesepakatan
tarif
antara
Terlapor XIV dengan Terlapor XV juga sesuai kehendak Pasal 30, Pasal 31 ayat (2),
SA
Pasal 32 ayat (2) huruf b dan Pasal 33 UU No. 17 Tahun 2008 yakni tentang Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan. Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2008 menyatakan tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia
jasa,
berdasarkan
kesepakatan
antara
pengguna jasa dan penyedia jasa; -------------6.3.2.1.27 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XV menyampaikan KM 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan tujuan ditetapkannya
berdasarkan
kesepakatan
bersama antara Asosiasi pengguna jasa dan Asosiasi penyedia jasa; --------------------------
halaman 193 dari 226
SALINAN
6.3.2.1.28 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XV telah keliru menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai tanggapan dan pembelaannya, karena hal tersebut tidak tepat dan tidak menyentuh obyek perkara a quo atau dasar dugaan dari Investigator; --------------------------------------6.3.2.1.29 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XV telah keliru menerapkan KM 35 Tahun 2004 dalam tanggapan dan pembelaannya untuk dalil
dugaan
LIN AN
menyanggah
Investigator,
karena KM 35 Tahun 2004 tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; -
6.3.2.1.30 Bahwa
Majelis
Komisi
menilai
dalam
tanggapan dan pembelaan Terlapor XIV dan Terlapor XV mengenai kesepakatan tarif yang dilakukan oleh Terlapor XIV dengan Terlapor XV merupakan kehendak dari Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009, adalah telah
SA
salah interpretasi, karena kesepakatan tarif antara pengguna jasa dengan perusahaan angkutan umum yang dimaksud merupakan kesepakatan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek (sesuai Pasal 181 ayat (2) huruf b UU No. 22 Tahun 2009); ----
6.3.2.1.31 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan bersama dalam menetapkan harga antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV tersebut tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------------------6.3.3 Tentang efektifitas penetapan tarif angkutan kontainer;-------------6.3.3.1 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan berdasarkan pengakuan Terlapor I, penetapan tarif kesepakatan angkutan jasa kontainer halaman 194 dari 226
SALINAN
tahun 2011 dan tahun 2012 merupakan harga perkiraan atas, yang dalam implementasinya tidak melebihi tarif yang telah disepakati (vide bukti pemeriksaan B17);-----6.3.3.2
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor III tidak pernah menggunakan harga diatas tarif kesepakatan tahun 2011 dan 2012 (vide bukti pemeriksaan B18); --------------------------------------6.3.3.3 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor IV mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan
LIN AN
tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B37); --
6.3.3.4
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor VIII mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B24); --
6.3.3.5
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor IX mengakui harga yang berlaku di lapangan tidak pernah melebihi kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B33); --
6.3.3.6
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
SA
menyampaikan Terlapor X tidak dapat menunjukkan bukti adanya harga di atas kesepakatan tarif angkutan kontainer (vide bukti pemeriksaan B34); --------------------
6.3.3.7
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor XIII mengakui harga yang diberikan kepada konsumen adalah tidak pernah melebihi tarif kesepakatan jasa kontainer (vide bukti pemeriksaan B38); ----------------------------------------------
6.3.3.8
Bahwa
dalam
menyampaikan
kesimpulannya,
berdasarkan
keterangan
Investigator Saksi
PT
Chanela Jaya Perkasa, harga tarif angkutan kontainer tahun 2012 yang digunakan adalah harga yang sesuai dengan tarif kesepakatan antara anggota DPU Organda Belawan Tahun 2012 (vide bukti penyelidikan C58; vide bukti pemeriksaan B16); --------------------------------------halaman 195 dari 226
SALINAN
6.3.3.9
Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan pengguna jasa dikenakan tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” sesuai dengan tarif angkutan kontainer baik yang disepakati oleh DPU Organda Belawan dan anggota DPU Organda Belawan maupun tarif jasa angkutan kontainer yang disepakati oleh DPU Organda Belawan dan ALFI Sumatera Utara dan hal ini juga dikuatkan dengan bukti invoice (vide bukti penyelidikan B44, B53, C27, C39, C45, C49, C52, C55; vide bukti pemeriksaan B6, B7, B9,
LIN AN
B10, B12, B16); -------------------------------------------------
6.3.3.10 Bahwa
dalam
menyampaikan
kesimpulannya,
berdasarkan
keterangan
Investigator saksi
PT
Meridian Makmur Mandiri (EMKL) memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C49;
vide bukti pemeriksaan B6): ----------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
DARI/TUJUAN
Labuhan - KIM-Canang Sp. Kantor,BGR
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai Tandem Sei Rampah - T.Tinggi –
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
875.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
1.210.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
Ukuran
SA
NO
2x20”
2x20”
halaman 196 dari 226
Tarif 2011
Tarif 2012
SALINAN
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
Stabat - Tg. Pura
10
11
12
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
LIN AN
9
Tarif 2011
* Dokumen dari PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL) dengan menggunakan angkutan Terlapor I dan Terlapor III.
6.3.3.11 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan berdasarkan keterangan PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C39; vide bukti pemeriksaan B9): -----------------------------------------------
1
2
4
5
6
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
Tarif Baru (2012)
Ukuran
Labuhan - KIM-Canang Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
900.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
1.440.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
1.400.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
2.340.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
2x20” 3
Organda 2011
DARI/TUJUAN
SA
NO
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
2x20”
halaman 197 dari 226
Tarif 2012
SALINAN
7
8
9
10
11
12
DARI/TUJUAN
Ukuran
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai Tandem Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
LIN AN
NO
Tarif Baru (2012)
*Invoice PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) pengguna jasa angkutan kontainer dari Terlapor IV
6.3.3.12 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan berdasarkan keterangan PT Chanela Jaya
SA
Perkasa (EMKL) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C58; vide bukti pemeriksaan B16): ----------------------------------------------
NO 1
2
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
20”
525.000
800.000
40”
775.000
2x20”
Tarif 2011
Tarif 2012
750.000
525.000
800.000
900.000
875.000
775.000
900.000
900.000
1.440.000
1.350.000
900.000
1.440.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
687.500
1.000.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
900.000
1.100.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
1.125.000
1.800.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
875.000
1.300.000
1.250.000
DARI/TUJUAN
Ukuran
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
2x20” 3
4
5
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang Patumbak – Namorambe -
2x20”
20”
halaman 198 dari 226
SALINAN
NO
DARI/TUJUAN Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai
7
8
9
10
11
12
Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
750.000
1.200.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
1.125.000
1.300.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
1.250.000
2.160.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura
LIN AN
6
Ukuran
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
Tarif 2011
SA
*Jawaban Kuesioner dari PT Chanela Jaya Perkasa (EMKL)
6.3.3.13 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan berdasarkan keterangan PT Sanobar Gunajaya (konsumen) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C52; vide bukti pemeriksaan B13): ---------------------------------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
20”
687.500
1.000.000
950.000
40”
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
2x20” 3
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
2x20”
halaman 199 dari 226
Tarif 2012
Tarif 2012
SALINAN
5
6
7
8
9
10
11
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
SA
12
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
LIN AN
4
1.300.000
*Invoice dari PT Sanobar Gunajaya (konsumen) menggunakan EMKL PT Global
6.3.3.14 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan berdasarkan keterangan PT Smart Glove Indonesia (konsumen) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C55; vide bukti pemeriksaan B8): ----------------------------------------------Organda 2011
Organda 2012
OrgandaALFI 2012
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
1
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR
20”
525.000
800.000
750.000
40”
775.000
900.000
875.000
2x20”
900.000
1.440.000
1.350.000
20”
625.000
900.000
850.000
40”
837.500
1.000.000
975.000
1.025.000
1.620.000
1.550.000
687.500
1.000.000
950.000
2
Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar
2x20” 3
Helvetia – Cemara –
20”
halaman 200 dari 226
Tarif 2012
SALINAN
NO
DARI/TUJUAN
Ukuran
Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan 4
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang
5
Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU
7
Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem
8
Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura
P.Siantar - K.Tanjung L.Puluh-Perdagangan P.Susu
10
11
12
Kisaran - Tg. Balai
Berastagi
Kabanjahe
OrgandaALFI 2012
Tarif 2012
900.000
1.100.000
1.050.000
1.125.000
1.800.000
1.700.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
875.000
1.300.000
1.250.000
40”
1.250.000
1.400.000
1.350.000
2x20”
1.500.000
2.340.000
2.250.000
20”
750.000
1.200.000
1.150.000
40”
1.125.000
1.300.000
1.250.000
2x20”
1.250.000
2.160.000
2.050.000
20”
1.105.000
1.600.000
1.500.000
40”
1.450.000
1.800.000
1.750.000
2x20”
1.650.000
2.800.000
2.650.000
20”
1.950.000
2.500.000
2.400.000
40”
2.250.000
2.700.000
2.550.000
2x20”
2.600.000
3.200.000
3.050.000
20”
2.340.000
3.000.000
2.850.000
40”
2.600.000
3.200.000
3.100.000
2x20”
3.250.000
4.000.000
3.800.000
20”
2.600.000
3.400.000
3.250.000
40”
2.890.000
3.600.000
3.500.000
2x20”
3.640.000
4.500.000
4.250.000
20”
3.000.000
2.850.000
40”
5.000.000
4.850.000
2x20”
6.000.000
5.700.000
20”
3.500.000
3.300.000
40”
5.500.000
3.350.000
2x20”
6.500.000
6.200.000
40” 2x20”
SA
9
Organda 2012
LIN AN
6
Organda 2011
1.400.000
*Dokumen/Data dari PT Smart Glove Indonesia (Konsumen) menggukan jasa angkutan kontainermelalui PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (EMKL)
6.3.3.15 Bahwa
dalam
menyampaikan
kesimpulannya, apabila
EMKL
Investigator menggunakan
kesepakatan tarif angkutan kontainer DPU Organda Belawan dan menggunakan tarif kesepakatan angkutan kontainer antara DPU Organda Belawan dan ALFI Sumatera Utara mendapatkan diskon antara 10-20% (vide bukti pemeriksaan B6, B7, B9, B10, B14, B16); ----
halaman 201 dari 226
SALINAN
6.3.3.16 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan Terlapor VI, VIII, XV, mengakui adanya pembahasan pemberian diskon apabila menggunakan kesepakatan tarif tahun 2012 (vide bukti pemeriksaan B22, B24, B41); ------------------------------------------------6.3.3.17 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan semua saksi yang diperiksa di persidangan pada umumnya menerangkan benar terdapat kesepakatan tarif angkutan kontainer, namun para Saksi yang juga pengguna jasa menerangkan tidak
LIN AN
tunduk/patuh terhadap tarif kesepakatan tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa tarif kesepakatan yang dimaksud bukanlah tarif kesepakatan yang menjadi acuan atau wajib dipatuhi oleh semua perusahaan penyedia jasa angkutan maupun pengguna jasa angkutan; ----------------
6.3.3.18 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para Terlapor tidak pernah memakai/menerapkan
ketetapan
harga
pada
tarif
kesepakatan yang timbul dari suatu perjanjian. Para Terlapor juga tidak pernah memakai tarif kesepakatan
SA
tersebut sebagai prakiraan tarif dasar; -----------------------
6.3.3.19 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan para pelaku usaha, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, cenderung mengutamakan
negoisasi
secara
independen
guna
mencapai kesepakatan bersama terkait dengan penetapan tarif penggunaan jasa angkutan dan sebaliknya pengguna jasa juga mengetahui dengan tepat adanya perbedaan harga angkutan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (ic. Terlapor). Maka, ketetapan harga yang dianggap telah melanggar Pasal 5 UU No. 5
Tahun 1999 tidaklah terpenuhi;------------------------------6.3.3.20 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan keterangan para saksi dalam
persidangan
halaman 202 dari 226
tidak
menunjukkan
adanya
SALINAN
kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari
harga
yang
diperoleh
melalui
mekanisme
persaingan, kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang
lebih
rendah
dari
kuantitas
dalam
situasi
persaingan, kesepakatan pembagian pasar yang tidak dilakoni secara bersama-sarna oleh pelaku usaha jasa angkutan untuk menguasai pasar tertentu sebagai bentuk dari kolusi dimana seluruh trayek angkutan rnempunyai rute yang sama dari dan menuju Pelabuhan Belawan, dan kepatuhan terhadap “penetapan harga” seperti yang
LIN AN
dilaporkan Tim Investigator; ----------------------------------
6.3.3.21 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan meski adanya penetapan harga yang dibuat oleh Terlapor XIV tetapi pada kenyataannya penetapan harga tersebut tidak pernah dipatuhi pelaku usaha baik pada pelaku usaha jasa angkutan maupun perusahaan EMKL atau pemilik barang. Semua pelaku usaha tersebut memutuskan sendiri harga ongkos angkutnya tanpa terikat dengan perjanjian atau keputusan Organda menyangkut adanya
SA
“penetapan harga” tertanggal 18 Februari 2012; -----------
6.3.3.22 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan dari keterangan para saksi menyebut dengan tegas bahwa seluruh Terlapor bersikap independen
untuk
menentukan
harga
atas
jasa
angkutannya, tanpa adanya upaya intervensi yang bersifat memaksa dari pihak manapun, sekalipun itu diketahui secara pasti oleh pimpinan Organda; ------------
6.3.3.23 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V dan Terlapor VII menyampaikan bukti invoice harga jasa angkutan kontainer tahun 2012 dan 2013 (dalam invoice tersebut menunjukkan harga yang diberikan oleh Terlapor V dan Terlapor VII kepada konsumen/pelanggannya diatas tarif kesepakatan); ----------------------------------------------------
halaman 203 dari 226
SALINAN
6.3.3.24 Bahwa
dalam
menyampaikan
pembelaannya, memperhatikan
Terlapor
hasil
rapat
XV antara
Terlapor XIV dengan Terlapor XV tanggal 18 Januari 2012 dan 8 Februari 2012 di Hotel Emerald Garden, menyepakati penetapan tarif angkutan peti kemas/barang di jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan, yang dituangkan
dalam
surat
kesepakatan
bersama
No.010/DPU.ORG/KB/II/2012, No.001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di Jalan, di, dari, dan ke Pelabuhan
LIN AN
tanggal 8 Februari 2012. Kesepakatan bersama tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi monopoli;----
6.3.3.25 Bahwa
dalam
pembelaannya,
Terlapor
XV
menyampaikan kesepakatan bersama antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV (sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.3.24) sampai saat ini sudah berjalan efektif selama 1 (satu) tahun lebih, dimana dengan kesepakatan bersama tersebut kondusifitas kelancaran arus barang bongkar muat dari, dan ke Pelabuhan Belawan tetap terjaga. Selain itu, para anggota Terlapor XV terlindung
SA
dari pemberlakuan tarif secara sepihak, dan berjalannya level of service kepada pemilik barang serta lebih terjalinnya hubungan timbal balik sesama anggota; -------
6.3.3.26 Bahwa
dalam
pembelaannya,
Terlapor
XV
menyampaikan adanya kesepakatan penetapan tarif tersebut disebabkan karena sampai dengan saat ini tidak ada aturan secara khusus mengenai tarif angkutan kontainer di, dari dan ke Pelabuhan Belawan; --------------
6.3.3.27 Bahwa
dalam
pembelaannya,
Terlapor
XV
menyampaikan kesepakatan tarif antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV sesuai kehendak UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan
besaran
tarif
diserahkan
kepada
kesepakatan antara pemilik barang (yang diwakili
halaman 204 dari 226
SALINAN
Terlapor XV) dan penyedia jasa (yang diwakili Terlapor XIV); ------------------------------------------------------------6.3.3.28 Bahwa tentang efektifitas penetapan tarif angkutan kontainer, Terlapor VIII, IX, X, XI, XII, XIII, tidak menyampaikan tanggapan dan pembelaan; ----------------6.3.3.29 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, yang menyebutkan harga yang berlaku berdasarkan negosiasi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena harga riil atau harga
jadi
mempertimbangkan
banyak
faktor,
LIN AN
diantaranya berat ringannya muatan, jauh dekatnya jarak, dan medan yang jadi hambatan. Kesemua faktor tersebut tidak bisa diakomodasikan ke dalam harga yang disepakati (tabel harga). Oleh karena itu, harga kesepakatan yang ditetapkan tersebut menciptakan ruang bagi pelaku usaha melakukan negosiasi dan harga yang disepakati tetap berfungsi sebagai acuan/pedoman harga;
6.3.3.30 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut apabila terdapat
SA
kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi; ---
6.3.3.31 Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun semua perusahaan penyedia jasa angkutan mengaku tidak pernah memakai/menerapkan ketetapan harga pada tarif kesepakatan yang timbul dari suatu perjanjian maupun tidak pernah tunduk dan patuh terhadap ketetapan dari tarif kesepakatan, namun kesepakatan tarif telah berjalan sebagai
pedoman
untuk
memberikan
harga
bagi
konsumen yang berlangsung selama tahun 2011 dan 2012; -------------------------------------------------------------6.3.3.32 Bahwa Majelis Komisi menilai data tarif harga tahun 2011 dan 2012 yang disampaikan oleh para Saksi (PT Meridian Makmur Mandiri, PT Karunia BS, PT Chanela Jaya Perkasa, PT Sanobar Gunajaya, PT Smart Glove halaman 205 dari 226
SALINAN
Indonesia), telah jelas menunjukkan harga yang sama dengan tarif kesepakatan atau menunjukkan harga tersebut tidak melebihi tarif kesepakatan. Oleh karena itu, tarif kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor digunakan sebagai tarif batas atas dan digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menetapkan harga di lapangan; --6.3.3.33 Bahwa Majelis Komisi menolak bukti dokumen berupa invoice pembayaran jasa angkutan kontainer tahun 2012 dan 2013 yang diajukan oleh Terlapor V dan Terlapor VII. Majelis Komisi meragukan keabsahan dokumen
LIN AN
tersebut karena tidak pernah diajukan/divalidasi selama sidang pemeriksaan Terlapor; ---------------------------------
6.3.3.34 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan yang terjadi antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV yang tertuang dalam
Kesepakatan
Bersama
No.
010/DPU.ORG/KB/II/2012
dan/atau
No.
001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2012, bukan termasuk pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun
SA
1999; --------------------------------------------------------------
6.3.3.35 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang cukup diantaranya pengakuan para Terlapor, keterangan para Saksi, dan dokumen selama pemeriksaan, yang dapat
digunakan untuk memutus
adanya
dugaan
pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV; --------------------------------------------------------
7.
Tentang Harga Yang Harus Dibayar Oleh Konsumen; ------------------------7.1
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan konsumen dalam perkara a quo adalah pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan kontainer secara langsung berhubungan dengan perusahaan jasa angkutan kontainer ataupun melalui perusahaan EMKL; --------------------
halaman 206 dari 226
SALINAN
7.2
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan konsumen membayar jasa angkutan kontainer sesuai dengan tarif kesepakatan antara DPU Organda Belawan dan/atau tarif kesepakatan DPU Organda Belawan dan ALFI baik secara langsung dengan perusahaan jasa angkutan kontainer maupun melalui perusahaan EMKL; --------------------
7.3
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan diskon yang diberikan oleh pelaku jasa angkutan kontainer diberikan kepada EMKL dan bukan untuk konsumen; ------------------------------------------------------
7.4
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan dengan adanya penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011 dan tahun 2012
LIN AN
menghilangkan persaingan harga diantara pelaku usaha jasa angkutan kontainer sehingga tidak diperoleh harga terbaik/kompetitif berdasarkan mekanisme pasar bagi konsumen; ----------------------------------------------7.5
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan harga yang dibayar oleh konsumen akibat adanya penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut: ---------------------------
20” 40” 2x20” 20” 40” 2x20” 20” 40” 2x20” 20” 40” 2x20” 20” 40” 2x20”
525,000 775,000 900,000 625,000 837,500 1,025,000 687,500 900,000 1,125,000 750,000 1,125,000 1,250,000 875,000 1,250,000 1,500,000
800,000 900,000 1,440,000 900,000 1,000,000 1,620,000 1,000,000 1,100,000 1,800,000 1,200,000 1,300,000 2,160,000 1,300,000 1,400,000 2,340,000
750,000 875,000 1,350,000 850,000 975,000 1,550,000 950,000 1,050,000 1,700,000 1,150,000 1,250,000 2,050,000 1,250,000 1,350,000 2,250,000
52.38% 16.13% 60.00% 44.00% 19.40% 58.05% 45.45% 22.22% 60.00% 60.00% 15.56% 72.80% 48.57% 12.00% 56.00%
Presentase penurunan antara Organda 2012 dengan Gafeksi 2012 6.25% 2.78% 6.25% 5.56% 2.50% 4.32% 5.00% 4.55% 5.56% 4.17% 3.85% 5.09% 3.85% 3.57% 3.85%
20” 40” 2x20” 20” 40”
750,000 1,125,000 1,250,000 1,105,000 1,450,000
1,200,000 1,300,000 2,160,000 1,600,000 1,800,000
1,150,000 1,250,000 2,050,000 1,500,000 1,750,000
60.00% 15.56% 72.80% 44.80% 24.14%
4.17% 3.85% 5.09% 6.25% 2.78%
Ukuran
SA
DARI/TUJUAN
Tarif Tarif Tarif Kesepakatan Kesepakatan Kesepakatan Organda Organda Organda dengan 2011 2012 Gafeksi 2012
Labuhan - KIMCanang - Sp. Kantor,BGR
Titipapan - Kota Bangun – Terjun Gd.SBU-Mabar
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang Patumbak – Namorambe Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai Amplas s/d POLDASU Pancur Batu L.Pakam –
halaman 207 dari 226
Presentase kenaikan antara 2011 dengan 2012
SALINAN
Ukuran
Perbaungan –Binjai – Tandem Sei Rampah T.Tinggi – Stabat Tg. Pura
2x20”
1,650,000
2,800,000
2,650,000
69.70%
20” 40” 2x20” 20” 40” 2x20”
1,950,000 2,250,000 2,600,000 2,340,000 2,600,000 3,250,000
2,500,000 2,700,000 3,200,000 3,000,000 3,200,000 4,000,000
2,400,000 2,550,000 3,050,000 2,850,000 3,100,000 3,800,000
28.21% 20.00% 23.08% 28.21% 23.08% 23.08%
4.00% 5.56% 4.69% 5.00% 3.13% 5.00%
2,600,000 3,400,000 20” 2,890,000 3,600,000 40” 3,640,000 4,500,000 2x20” 3,000,000 20” 5,000,000 40” 6,000,000 2x20” 3,500,000 20” 5,500,000 40” 6,500,000 2x20” Kenaikan/penurunan
3,250,000 3,500,000 4,250,000 2,850,000 4,850,000 5,700,000 3,300,000 5,350,000 6,200,000
30.77% 24.57% 23.63%
4.41% 2.78% 5.56% 5.00% 3.00% 5.00% 5.71% 2.73% 4.62% 4.47%
Berastagi
Kabanjahe
7.6
LIN AN
DARI/TUJUAN
Presentase penurunan antara Organda 2012 dengan Gafeksi 2012 5.36%
P.Siantar K.Tanjung L.PuluhPerdagangan P.Susu Kisaran - Tg. Balai
Tarif Tarif Tarif Kesepakatan Kesepakatan Kesepakatan Organda Organda Organda dengan 2011 2012 Gafeksi 2012
Presentase kenaikan antara 2011 dengan 2012
38.47%
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan
SA
tabel di atas, persentase kenaikan tarif angkutan jasa kontainer dari tahun 2011 ke tahun 2012 rata-rata 38,47% dan setelah adanya kesepakatan antara DPU Organda Belawan dan ALFI terdapat penurunan rata-rata 4,47% dari harga kesepakatan DPU Organda tahun 2012, sehingga dengan demikian harga mengalami kenaikan sebesar 34%; -----------------
7.7
Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan berdasarkan keterangan saksi diperoleh analisa harga yang dibayar konsumen sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C39, C49, C52, C55, C58; vide bukti pemeriksaan B6, B8, B9, B13): --------------------------------------------------
No 1.
Nama Pengguna Jasa PT Intrafero (EMKL)
Rute PatumbakNamorambe Tg.Morawa KIM Star-Jl. Binjai
Ukuran Tahun 20”
halaman 208 dari 226
2011
Tarif 875.000
Keterangan Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan2011.
SALINAN
2.
Nama Pengguna Jasa PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL)
3.
PT Sanobar Gunajaya (importir)
4.
PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL)
PT Cahnela Jaya Perkasa (EMKL)
Ukuran Tahun
Tarif
Keterangan
Labuhan - KIMCanang - Sp. Kantor, BGR
40” 2x20”
2012
900.000 1.440.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan Anggota DPU Organda Belawan2012.
Patumbak Namorambe Tg.Morawa KIM Star-Jl. Binjai
40” 2x20”
2012
1.400.000 2.340.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan2012.
PatumbakNamorambe Tg.Morawa KIM Star-Jl. Binjai
20”
2012
1.300.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU OrgandaBelawan 2012.
PatumbakNamorambe Tg.Morawa KIM Star-Jl. Binjai
20” 40”
2011
875.000 1.250.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2011.
40”
2012
1.350.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
Labuhan - KIMCanang - Sp. Kantor,BGR
20” 40” 2x20”
2011
525.000 775.000 900.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
800.000 900.000 1.440.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
20” 40” 2x20”
2011
687.500 900.000 1.125.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
1.000.000 1.100.000 1.800.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
20” 40” 2x20”
2011
750.000 1.125.000 1.250.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2011.
20” 40” 2x20”
2012
1.200.000 1.300.000 2.160.000
Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
SA
5.
Rute
LIN AN
No
Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan
Amplas s/d POLDASU
halaman 209 dari 226
SALINAN
7.8
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan keterangan
para saksi
dalam
persidangan
tidak
menunjukkan adanya kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan, kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, kesepakatan pembagian pasar yang tidak dilakoni secara bersama-sama oleh pelaku usaha jasa angkutan untuk menguasai pasar tertentu sebagai bentuk dari kolusi dimana seluruh trayek angkutan rnempunyai rute yang sama dari dan menuju Pelabuhan Belawan, dan kepatuhan terhadap “penetapan harga” seperti yang 7.9
LIN AN
dilaporkan Tim Investigator; -----------------------------------------------------Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyatakan perusahaan EMKL yang paling dominan menentukan harga, baik melalui negoisasi maupun persentase discount yang beragam, memaksa pimpinan Organda harus melakukan pertemuan dengan organisasi perusahaan EMKL. Berbagai masukan dan arahan serta asumsi-asumsi ekonomi diseputaran jasa angkutan, mewarnai debat pendapat antara pengurus Organda Belawan dengan Pengurus Organisasi naungan EMKL (Gafeksi), dan pada akhirnya tercapailah kesepakatan penetapan harga pada tanggal 18 Februari 2012 yang menimbulkan
SA
manfaat bagi pelaku jasa angkutan yaitu adanya perlindungan dan pemberian kesempatan hak yang sama bagi kelompok usaha angkutan kecil dalam usaha angkutan; ------------------------------------------------------
7.10 Bahwa tentang harga yang harus dibayar oleh konsumen, Terlapor VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV tidak menyampaikan tanggapan dan pembelaan;
7.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut apabila terdapat kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi, hal tersebut telah jelas dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dengan cara melakukan kesepakatan tarif angkutan kontainer dan pada akhirnya menciptakan ruang untuk para pengguna jasa melakukan negosiasi; --------------------------------------------------------8.
Tentang Fakta Lain; --------------------------------------------------------------------8.1
Tentang pencabutan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012; -----halaman 210 dari 226
SALINAN
8.1.1 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan
berdasarkan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer dengan No. 006/DPU.ORG/KB/IV/2013, tertanggal 3 Mei 2013, yang pada pokoknya memuat keputusan pencabutan tarif angkutan kontainer yang dikeluarkan oleh DPU Organda Belawan dengan No. 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (vide bukti penyelidikan C80); --------------------------8.1.2 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan
pencabutan Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah diakui oleh Ketua dan anggota DPU Organda Belawan (vide bukti
LIN AN
penyelidikan C80; vide bukti pemeriksaan B17, B18, B19, B21, B22, B23, B24, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40); ------8.1.3 Bahwa
dalam
kesimpulannya,
Investigator
menyampaikan
pencabutan Surat Kesepakatan Bersama tersebut didasarkan pada hasil pertemuan dengan Komisioner KPPU yang pada intinya Komisioner KPPU menyarankan untuk melakukan perubahan perilaku (vide bukti penyelidikan C70, C80); -------------------------8.1.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan secara faktual, pencabutan Surat Kesepakatan Bersama atas tarif angkutan kontainer hanya mencabut penetapan tarif yang
SA
dilakukan oleh DPU Organda Belawan beserta anggotanya, sehingga penetapan tarif yang dilakukan oleh Terlapor XIV dengan Terlapor XV masih tetap berlaku (vide bukti penyelidikan C2, C59, C80);--------------------------------------------------------------
8.1.5 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, membenarkan telah melakukan pencabutan atas Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus Trailer Nomor 001/DPU/Tarif/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan menyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Surat Edaran Tarif Angkutan Kontainer Khusus
Trailer
Nomor
006/DPU.ORG/KB/IV/2013
yang
ditandatangani oleh Ketua DPU Organda Pelabuhan Belawan, Ketua DPD Organda Sumatera Utara, dan para anggota DPU Organda Pelabuhan Belawan; --------------------------------------------
halaman 211 dari 226
SALINAN
8.1.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV menyampaikan adanya penetapan harga antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV, merupakan kehendak dari Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menyebutkan “Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum”. Pasal tersebut dengan jelas telah memberi kebebasan kepada perusahaan angkutan umum sehingga tidak dikategorikan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -------------------
LIN AN
8.1.7 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, telah melakukan pencabutan surat edaran tarif No.001/DPU/Tarif/I/2012 pada tanggal 3 Mei 2013, namun pencabutan atas tarif kesepakatan tersebut tidak tepat karena tidak menyentuh hal yang menjadi obyek perkara a quo. Pencabutan tarif kesepakatan yang dilakukan
pada
tahun
2013
tersebut
tetap
tidak
dapat
menghapuskan eksistensi kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer yang terjadi pada tahun 2011 dan 2012; -------------------8.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun tidak ada
SA
pencabutan atas kesepakatan tarif yang dilakukan oleh Terlapor XIV dengan Terlapor XV yang dituangkan dalam kesepakatan bersama
Nomor
010/DPU.ORG/KB/II/2012
dan
Nomor
001/KPTS/DPW/II/2012 tanggal 8 Februari, Majelis Komisi menilai kesepakatan tersebut bukanlah termasuk ke dalam larangan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -------------
9.
Tentang Dampak Persaingan; --------------------------------------------------------9.1
Menimbang bahwa dampak persaingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 selalu dikaitkan dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----------------------------------------------------
9.2
Menimbang bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----------------“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
halaman 212 dari 226
SALINAN
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -----------------------------------------9.3
Menimbang bahwa perilaku para Terlapor yang melakukan perjanjian penetapan harga (kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2011 dan tahun 2012) di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara pelaku usaha jasa angkutan yang bersepakat atau melakukan kesepakatan, karena hal tersebut dapat menghilangkan persaingan dan mengakibatkan kerugian konsumen;---------------------------------------------
9.4
Menimbang bahwa perilaku para Terlapor yang melakukan perjanjian
LIN AN
penetapan harga (kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer pada tahun 2011 dan tahun 2012) di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan, juga telah meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan ditawarkan
oleh
penyedia
jasa
sesuai
dengan
variasi
kualitas
pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya; ----------------------------------------------------------------------Tentang Pengecualian; -----------------------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi membuktikan pemenuhan unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan pasal-pasal pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------
SA
10.
10.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan kesepakatan tarif jasa angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan tidak termasuk perjanjian yang dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: -------------------10.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 40 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 50 PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 44 Tahun 1990 jo. No. 8 Tahun 1995 tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), disebutkan bahwa tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan; ----------------------------------------------
halaman 213 dari 226
SALINAN
10.1.2 Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara eksplisit bahwa asosiasi diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan harga in cassu penetapan tarif jasa angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan; ------------------------------------------------------10.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
LIN AN
Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan tarif merupakan usulan asosiasi kepada pemerintah dan penetapan harga ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat Terlapor XIV dan Terlapor XV bukan termasuk dalam usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tersebut; ---------------------------------------------------------------------10.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XIV dan XV menyampaikan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Terlapor XIV dan Terlapor XV,
merupakan
kesepakatan
yang disandarkan
pada
peraturan
perundang-undangan yaitu Pasal 184 UU No. 22 Tahun 2009 tentang
SA
Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menyebutkan besaran tarif angkutan barang diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik barang dan perusahaan angkutan umum. Kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, oleh karena itu kesepakatan bersama tersebut bukan termasuk pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -----
10.3 Bahwa dalam penerapan pasal pengecualian atas pelanggaran Pasal 5 ayat
(1)
UU
No.
5
Tahun
1999,
Majelis
Komisi
hanya
mempertimbangkan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------------10.4 Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha
halaman 214 dari 226
SALINAN
patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------10.5 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta memang benar telah terjadi kesepakatan bersama antara Terlapor XIV dengan Terlapor XV, namun kesepakatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; --------11.1 Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
LIN AN
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” ------------------------------------------------------------------------11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------11.2.1 Unsur pelaku usaha; ----------------------------------------------------11.2.1.1
Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
SA
11.
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------
11.2.1.2
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah khusus pengusaha/pemilik angkutan barang kontainer/trailer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, XII, XIII), DPU Organda Belawan (Terlapor XIV), dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia
Jasa
Logistik
&
Ekspedisi
Seluruh
Indonesia (ALFI Sumut) (Terlapor XV); --------------halaman 215 dari 226
SALINAN
11.2.1.3
Bahwa para Terlapor dalam perkara a quo adalah CV Belawan Indah selaku Terlapor I, PT Mitra Jaya Bahari selaku Terlapor II, CV Jaya Abadi Trans selaku Terlapor III, CV Idan selaku Terlapor IV, PT Benua Samudera Logistik selaku Terlapor V, PT Transporindo Agung Sejahtera selaku Terlapor VI, CV Wahana Multi Karsa selaku Terlapor VII, PT Samudera Perdana selaku Terlapor VIII, Koperasi RI Baruna Barat selaku Terlapor IX, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari selaku Terlapor X, PT Tunas Jaya
LIN AN
Utama selaku Terlapor XI, Fa. Multatuli Bhakti selaku Terlapor XII, PT Lintas Samudera Jaya selaku Terlapor XIII, DPU Organda Belawan selaku Terlapor XIV, dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (ALFI Sumut), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 2.1. sampai dengan 2.15 di atas; -----------------------------------------------------------
11.2.1.4
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha
SA
terpenuhi; ---------------------------------------------------
11.2.2 Unsur membuat perjanjian ; -------------------------------------------11.2.2.1
Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; ------------------------------------------------
11.2.2.2
Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, unsur membuat perjanjian tersebut dapat berupa: ------------------------------------------------------a. Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga; b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga; ------------------
halaman 216 dari 226
SALINAN
c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;--------------------------------d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon; ---------------------------------e. Kesepakatan
persyaratan
pemberian
kredit
kepada konsumen; ------------------------------------f. Kesepakatan
meniadakan
produk
yang
ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara
LIN AN
harga tinggi;--------------------------------------------
g. Persetujuan
kepatuhan
pada
harga
yang
diumumkan; --------------------------------------------
h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; ------------------------------
i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.-------------
11.2.2.3
Bahwa terdapat perjanjian penetapan tarif angkutan
kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 10 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 yang
SA
ditandatangani oleh Terlapor I, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIII; -----------------------------------------------------
11.2.2.4
Bahwa terdapat perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV; --------------------------
11.2.2.5
Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian penetapan harga sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum (angka 4), perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, memenuhi unsur membuat perjanjian, karena terbukti adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri halaman 217 dari 226
SALINAN
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 dan 2012; --------------------------------------------------------11.2.2.6
Bahwa dengan demikian unsur membuat perjanjian terpenuhi; ---------------------------------------------------
11.2.3 Unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya; ----------------11.2.3.1
Bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud adalah sebagaimana dalam penjelasan angka 11.2.1.1; -------
11.2.3.2
Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun
LIN AN
1999, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha pesaingnya adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama;----------------------------------
11.2.3.3
Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya dalam perkara ini adalah CV Belawan Indah selaku Terlapor I, PT Mitra Jaya Bahari selaku Terlapor II, CV Jaya Abadi Trans selaku Terlapor III, CV Idan selaku Terlapor IV, PT Benua Samudera Logistik selaku Terlapor V, PT Transporindo Agung Sejahtera selaku Terlapor VI,
SA
CV Wahana Multi Karsa selaku Terlapor VII, PT Samudera Perdana selaku Terlapor VIII, Koperasi Pegawai RI Baruna Barat Belawan selaku Terlapor IX, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari selaku Terlapor X, PT Tunas Jaya Utama selaku Terlapor XI, Fa. Multatuli Bhakti selaku Terlapor XII, dan PT Lintas Samudera Jaya selaku Terlapor XIII, merupakan pelaku usaha yang berada dalam pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan, yang seharusnya bersaing satu sama lain; -----------------------------------
11.2.3.4
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi. --------------------
11.2.4 Unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa; --------------
halaman 218 dari 226
SALINAN
11.2.4.1
Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan; ----------------------------------------
11.2.4.2
Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai,
dipergunakan,
atau
LIN AN
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----
11.2.4.3
Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan
dalam
masyarakat
untuk
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----
11.2.4.4
Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, membuat penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011
SA
dan 2012; ----------------------------------------------------
11.2.4.5
Bahwa Terlapor XIV mengetahui dan memfasilitasi penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012, yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dengan cara mengadakan sosialisasi penetapan harga, serta menerbitkan surat edaran pemberlakuan tarif No. 001/DPU/Tarif/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012; ---------------------------------------------------------
11.2.4.6
Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa terpenuhi.-------------------
11.2.5 Unsur dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----------------------------------------------
halaman 219 dari 226
SALINAN
11.2.5.1
Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain; ------------------------------------
11.2.5.2
Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau
LIN AN
subtitusi dari barang dan/atau jasa tersebut; ------------
11.2.5.3
Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara a quo dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; ----------------------
11.2.5.4
Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam
SA
perkara a quo adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute; --------
11.2.5.5
Bahwa konsumen dalam perkara a quo adalah pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan kontainer secara langsung berhubungan dengan perusahaan jasa angkutan kontainer ataupun melalui perusahaan EMKL; ----------------------------------------
11.2.5.6
Bahwa konsumen membayar jasa angkutan kontainer yang
berpedoman
pada
tarif
kesepakatan
menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi, yaitu sesuai tarif kesepakatan antara Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan difasilitasi oleh Terlapor XIV; ----------------------------------------------halaman 220 dari 226
SALINAN
11.2.5.7
Bahwa dengan demikian, unsur dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama terpenuhi. -------------------------------------
12.
Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; --------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi memandang perlu memberikan rekomendasi kepada Komisi berupa: ----------------------------------12.1 Memberi rekomendasi agar DPP Organda Sumatera Utara lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan kepada DPU Organda Belawan Sumatera Utara, termasuk tentang penetapan kriteria anggota pengurus; -------------12.2 Memberi rekomendasi agar DPP Organda Sumatera Utara memberi
LIN AN
sanksi administratif kepada Ketua DPU Organda Pelabuhan Belawan yang telah memfasilitasi penetapan harga yang dilakukan oleh para anggotanya, sesuai dengan AD/ART Organda; -------------------------------13.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------13.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terlapor sebagai berikut; -----------------------------13.1.1 Bahwa
Majelis
Komisi
menilai
terdapat
hal-hal
yang
memberatkan bagi Terlapor XIII, yaitu Terlapor XIII tidak
SA
kooperatif selama proses pemeriksaan; -------------------------------
13.1.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -------------------------------
14.
Tentang Perhitungan Denda; ---------------------------------------------------------Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ------14.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------
halaman 221 dari 226
SALINAN
14.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----14.3 Bahwa untuk Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);--------------------------------------------------------------------
LIN AN
14.4 Bahwa untuk Terlapor XIII, karena bersikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi menambah denda menjadi 20% (dua puluh persen); ----------------------------------------------------------14.5 Bahwa jika dalam menetapkan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi mempertimbangkan turn over perusahaan, aspek keadilan, dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; ---------------------------------------15.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup;--------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999,
SA
Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN 1.
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------------------------------halaman 222 dari 226
SALINAN
2.
Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------
3.
Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 828.400.948,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------
4.
Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 174.618.438,00
LIN AN
(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------5.
Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 463.024.531,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
SA
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------6.
Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 247.120.284,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------
7.
Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 72.759.127,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank halaman 223 dari 226
SALINAN
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------8.
Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 145.626.835,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------
9.
Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 108.720.126,00
LIN AN
(Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------------------------------10.
Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 293.253.670,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
SA
usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------11.
Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 237.696.452,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------
12.
Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 166.208.037,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan halaman 224 dari 226
SALINAN
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------------------------------13.
Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 24.165.695,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------
14.
Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 22.000.000,00
LIN AN
(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------15.
Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp 168.208.037,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan
SA
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------------------------------16.
Memerintahkan Terlapor I s.d. Terlapor XIII, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara a quo kepada KPPU.----------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. dan Sulastri Ambarianti, S.H., masingmasing sebagai Panitera. halaman 225 dari 226
SALINAN
Ketua Majelis Komisi, t.t.d. Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec., Ph.D. Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.
t.t.d.
R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.
Panitera, t.t.d.
Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.
Sulastri Ambarianti, S.H.
LIN AN
t.t.d.
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan,
SA
A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., MK.n.
halaman 226 dari 226
