BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan: 006/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, MENIMBANG : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari : Nama Alamat
: Dr. MS Kaban,SE.MSi : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 No.1B Jakarta Selatan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang Nama : BM.Wibowo,SE.MM Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 No.1B Jakarta Selatan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dengan surat permohonan bertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 008/SP1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 006/SP2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Keberatan Terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Bahwa Partai Bulan Bintang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:
No
Wilayah
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor
PUSAT
Memenuhi Syarat
1
Aceh
Memenuhi Syarat
2.
Sumatera Utara
Memenuhi Syarat
3.
Sumatera Barat
Tidak Memenuhi Syarat
-1-
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota Syarat Jumlah Jumlah Minimal Memenuhi Kab/Kota 75% Syarat Kab/Kota 23
17
20
33
25
26
19
14
15
Kesimpulan
Tidak Memenuhi Syarat
4.
Riau
Memenuhi Syarat
12
9
11
5.
Jambi
Memenuhi Syarat
11
8
10
6.
Sumatera Selatan
Memenuhi Syarat
15
11
15
7.
Bengkulu
Memenuhi Syarat
10
8
8
8.
Lampung
Memenuhi Syarat
14
11
13
9.
Kep. Bangka Belitung
Memenuhi Syarat 7
5
6
10.
Kepulauan Riau
Memenuhi Syarat
7
5
6
11.
DKI Jakarta
Memenuhi Syarat
6
5
5
12.
Jawa Barat
Memenuhi Syarat
26
20
25
13.
Jawa Tengah
Memenuhi Syarat
35
26
18
14.
DI Yogyakarta
Memenuhi Syarat
5
4
2
15.
Jawa Timur
Memenuhi Syarat
38
29
31
16.
Banten
Memenuhi Syarat
8
6
7
17.
Bali
Memenuhi Syarat
9
7
5
18.
Nusa Tenggara Barat
Memenuhi Syarat 10
8
10
Nusa Tenggara Timur
Memenuhi Syarat 21
16
16
20.
Kalimantan Barat
Memenuhi Syarat
14
11
10
21.
Kalimantan Tengah
Memenuhi Syarat
14
11
11
22.
Kalimantan Selatan
Memenuhi Syarat
13
10
12
23.
Kalimantan Timur
Memenuhi Syarat
14
11
13
24.
Sulawesi Utara
Memenuhi Syarat
15
11
11
25.
Sulawesi Tengah
Memenuhi Syarat
11
8
10
26
Sulawesi Selatan
Memenuhi Syarat
24
18
19
27.
Sulawesi Tenggara
Memenuhi Syarat
12
9
12
28.
Gorontalo
Memenuhi Syarat
6
5
6
29.
Sulawesi Barat
Memenuhi Syarat
5
4
5
30.
Maluku
Memenuhi Syarat
11
8
9
31.
Maluku Utara
Memenuhi Syarat
9
7
8
32.
Papua
Memenuhi Syarat
29
22
23
33.
Papua Barat
Memenuhi Syarat
11
8
11
19.
b. Hasil Pemeriksaan bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan keputusan dengan hasil sebagai berikut :
-2-
pengambilan
1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan permohonan dari Partai Bulan Bintang sebagai berikut : Nama Alamat Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan Nama Alamat Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan
memutus
: Dr.MS.Kaban,SE,M.Si : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan : Indonesia : Ketua Umum Partai Bulan Bintang : BM. Wibowo, SE.MM : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan : Indonesia : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya 1). Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, SH; 2).Jamaluddin Karim, SH.,MH; 3) Widodo Iswantoro, SH.; 4) Agus Dwiwarsono, SH.,MH; 5) Rd. Yudy Anton Rikamandini, SH.,MH; 6) Bayu Nugroho, SH. 7) Abdrurrahman Tardjo SH.MH; 8) Panhar Makawi, SH.MH; 9) Samsudin Dayan SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2012 dari Advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend.Gatot Subroto, Kav. 35-36 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 008/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 006/SP2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat , dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33/KPU/I/2013 memberi kuasa kepada 1). Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution; 2). Ali Nurdin, S.H., S.T., 3) Rasyid Alam Perkasa Nasution SH; 4) Dr Absar Kartabrata SH.,MH; 5) Robikin Emhas, SH.,MH; 6) Arif Efendi SH.; 7) Syarif Hidayatullah SH.,MBA; 8) Syamsudin S. Pesilette,SH. Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Termohon
-3-
A.
Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu PEMOHON mohon agar Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyar, Dewan perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Pasal 258 Ayat (1) antara lain menyatakan “ Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu”
B.
Kedudukan Hukum 1. Bahwa Pasal 257 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD menyatakan “ Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. “ 2. Bahwa PEMOHON adalah Partai Politik yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH.AH.11.01.TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DPP PBB PERIODE 1431-1436/2010-2015( Bukti P-2) 3. Bahwa pada saat pengajuan Permohonan ini, PEMOHON telah ditetapkan sebagai Partai politik yang tidak lulus verifikasi factual dalam sidang pleno KPU tanggal 7-8 Januari 2013 sebagai peserta Pemilu 2014. 4. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Partai Politik yang tidak lulus dalam verifikasi factual didasarkan atas hasil verifikasi factual yang diselenggarakan oleh KPU Daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogjakarta, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Daerah pada Sidang Pleno KPU tertanggal 7-8 Januari 2013. 5. Bahwa ditetapkannya PEMOHON sebagai Partai Politik yang tidak lulus dalam verifikasi factual mengakibatkan PEMOHON kehilangan hak sebagai peserta Pemilu 2014. Oleh karena itu tindakan TERMOHON jelas telah menimbulkan kerugian PEMOHON sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 6. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebut bahwa Sengketa Pemilu terdiri atas: b. sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya -4-
keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sementara Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa, “Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari: a. partai politik calon peserta Pemilu; dan dan Pasal 9 ayat (2) menyebut bahwa, “Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.” Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh keputusan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Partai Politik yang tidak lulus verifikasi faktual yang menyebabkan PEMOHON tidak dapat mengikuti sebagai peserta pada Pemilu Tahun 2014 yang akan datang. Dengan demikian syarat kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang ada. C.
Tenggang Waktu Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa pemilu ke bawaslu PEMOHON ajukan/ sampaikan pada tanggal 14 Januari 2013 sedangkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2013 dengan demikian Permohonan ini masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat ( 3 ) UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
D.
Pokok Permohonan Pada pokoknya yang menjadi alasan PEMOHON dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut : 1. Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 08 Januari 2013 yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON tidak didasarkan atas peristiwa yang sebenarnya terjadi di wilayah-wilayah yang telah dilakukan verifikasi factual dimana PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat kelulusan . 2. Bahwa PEMOHON akan menjelaskan sejelas-jelasnya peristiwa yang terjadi di lapangan berikut bukti-bukti pada saat dilakukannya verifikasi dan penguman hasil verifikasi di KPUD Provinsi , Kabupaten /Kota sebagaimana tersebut di bawah ini :
A. PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Bahwa Ketua KPU Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rapat pleno yang diselenggara kan oleh KPU pada tanggal 7-8 Januar 2012 menyampaikan laporannya bahwa PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dalam verifikasi faktual disebabkan tidak memenuhi keterwakilan perempuan pada pengurus DPW Partai Bulan Bintang sekurang-kurangnya 30%. Berita Acara verifikasi faktual No. 54/BA/XI/2012 tertanggal 27 November 2012. (Bukti P-3) 2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut berbeda dengan keterangan pers yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum KPU Sumatera Barat Sdr. Ardian yang menyatakan “Hanya -5-
lima parpol yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual yaitu Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Persatuan Nasional sebagaimana yang dimuat dalam Harian Padang Today hari Selasa, 25 Desember 2012 pukul 10.30 WIB (Bukti P-4) 3. Bahwa keputusan KPU Sumatera Barat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat ( 2 ) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan “ menyertakan sekurang-kurangnya 30% ( tiga puluh persen ) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik Tingkat Pusat. ( Bukti P-5 ) 4. Bahwa pemberlakuan aturan yang dikeluarkan TERMOHON yaitu PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 14 Tahun 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bukti P-6), dan SURAT EDARAN yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Nomor 588/KPU/XI/2012 tertanggal 2 November 2012 Perihal Verifikasi faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 (Bukti P –7 ) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tidaklah dapat dijadikan dasar atau alasan untuk memberlakukan tentang ketentuan keterwakilan perempuan 30% di tingkat provinsi. 5. Bahwa Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan TERMOHON di atas jika dilihat dari tata urutan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-UndangSebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “ Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibentuk berdasarkan kewenangan” (Bukti P8), Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi TERMOHON untuk merevisi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehinggah menjadikan PEMOHON Memenuhi Syarat ( MS). B. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Kabupaten Kapuas Hulu 1.1.
Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu, melalui berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten nomor : 242/BA/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012 menerangkan bahwa jumlah populasi yang diusulkan Partai Bulan Bintang sebanyak 250 orang dengan -6-
sampel 25 orang dan setelah diverifikasi dinyatakan 4 orang menolak dan 2 orang tidak diperiksa. 1.2.
Bahwa data jumlah penduduk Kapuas Hulu berdasarkan KEPUTUSAN KPU Nomor : 156/KPTS/KPU/TAHUN 2012 tentang DATA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PARTAI POLITK MENJADI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2014 adalah sebanyak 221.374 jiwa (Bukti P-9), maka penghitungan seharusnya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar penentuan jumlah anggota Partai Bulan Bintang sekurangkurangnya 1000 (seribu) atau 1/1000 (seperseribu) dari jumlah jiwa penduduk yang ada adalah 221 orang/jiwa, sehingga sampel seharusnya yang diperlukan untuk anggota DPC PBB Kapuas Hulu adalah sebanyak 22 orang/jiwa, bukan 25 orang/jiwa. Maka berdasarkan jumlah verifikasi faktual KPU Kabupaten Kapuas Hulu sampel yang telah diverifikasi adalah 19 orang telah Memenuhi Syarat (MS), dengan demikian maka jumlah seharusnya yang diperlukan untuk diverifikasi adalah 3 orang/jiwa lagi saja;
1.3.
Bahwa berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan KPU kabupaten dinyatakan 4 orang/jiwa sampel menolak untuk diverifikasi, akan tetapi faktanya setelah DPC PBB Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengecekan terhadap 4 orang/jiwa sampel tersebut berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ternyata diketahui 3 orang yang merupakan syarat kekurangan orang/jiwa yang harus diverifikasi, diketahui 1 (satu) orang yang dianggap menolak atas nama IDAWATI dan telah mengisi formulir F12 tentang Penolakan bukan anggota Partai Bulan Bintang (PBB) ternyata adalah salah orang. Bahwa orang yang didatangi KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggap bernama Idawati sebenarnya bukan Idawati sebagaimana nama yang tercantum dalam daftar keanggotaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi bernama Ida. Sementara orang yang bernama Idawati sebenarnya sebagai anggota Partai Bulan Bintang ternyata belum pernah didatangi dan belum pernah menandatangani surat pernyataan apapun dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini ditegaskan oleh Saudari Idawati dalam Surat Pernyataannya (Bukti P-10); Bahwa untuk 2 (dua) sampel orang/jiwa lainnya anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Hulu yaitu bernama ASIAH dan HARNI YANTI, fakta yang kami temukan dilapangan terhadap kedua orang/jiwa tersebut oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan verifikasi faktual atas mereka kedua orang/jiwa tersebut. Hal ini dinyatakan oleh yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa (Bukti P-11);
1.4.
-7-
1.5.
Di dalam ketentuan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang diterbitkan KPU tertanggal 4 Oktober 2012, poin 3.b.2)b)(7) disebutkan, “Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil sampel dari urutan berikutnya.” Sehingga ketiga nama tersebut selayaknya diganti dengan sample lain, atau diterima keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
2. Kabupaten Kayong Utara 2.1. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor 116/BA/XII/2012 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dinyatakan, pada angka 4 hasil verifikasi faktual Partai Bulan Bintang TMS Tingkat Kecamatan dan dan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Bulan Bintang TMS Tingkat Kabupaten/Kota. (Bukti P-12) 2.2. Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tersebut dibantah oleh 12 anggota PBB yang merasa tidak pernah didatangani oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara untuk diverifikasi faktual sebagaimana surat pernyataan terlampir. (Bukti P13) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan kesalahan dalam melakukan verifikasi terhadap anggota PBB oleh karena itu TERMOHON sudah seharusnya merevisi keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tersebut. C. PROVINSI BALI C.1. KOTA DENPASAR 1.
Bawa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Nomor : 592/BA/XII/2012 menjelaskan bahwa jumlah populasi anggota Partai Bulan Bintang sebanyak 592 orang, dengan jumlah sampel 65 orang, dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 54 orang/jiwa sesuai dengan yang diverifikasi, sedangkan sebanyak 9 orang/jiwa menolak diverifikasi, jumlah yang tidak diperiksa sebanyak 2 orang, dengan ketentuan jumlah minimal anggota yang dipersyaratkan adalah sejumlah 57 orang/jiwa;
2.
Bahwa berdasarkan jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang telah diverifikasi oleh KPU Kota Denpasar sebanyak 54 orang/jiwa, masih kurang 3 orang/jiwa lagi yang dibutuhkan guna memenuhi syarat minimal anggota Partai Bulan Bintang sebanyak 57 orang/jiwa. Jumlah kekurangan 3 orang/jiwa oleh KPUD Kota Denpasar diminta dihadirkan ke kantor -8-
KPUD Kota Denpasar. Akan tetapi terhadap ke 3 orang anggota ketika mau dihadirkan ke kantor KPUD Kota Denpasar ternyata saat itu tidak kami sadari sedang mengalami masalah masing-masing sebagai berikut : 2.1. Anggota Partai Bulan Bintang atas nama NURMALA dengan Nomor KTA : 41.09.000.496., dengan nomor NIK : 5171015603760007 yang beralamat di Jl. Penyaringan No. 11 pada saat verifikasi faktual berlangsung, yang bersangkutan sedang melahirkan di rumah sakit (Bukti P-14); 2.2. Anggota Partai Bulan Bintang atas nama I NENGAH RENA No. KTA: 41.09.000.931., dengan nomor NIK : 5171023112690161 yang beralamat di Jl. Letda Made Putra GG 1 C/2F pada saat verifikasi faktual berlangsung kebetulan sedang ditahan di Kepolisian, hal ini ditegaskan berdasarkan surat penahanan kepolisian tersebut (Bukti P-15); 2.3. Anggota Partai Bulan Bintang atas nama Muhammad Syaheni tidak bisa dihadirkan karena telah meninggal dunia. Petugas KPUD Kota Denpasar yang melakukan verifikasi sudah mengetahui dari keluarga almarhum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Meninggal Dunia dari Keluarga (Bukti P-16), namun keputusan KPUD Kota Denpasar menyatakan tidak ketemu dengan yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas KPU Kota Denpasar tidak memberikan solusi terhadap anggota PBB yang meninggal dunia, melahirkan dan ditahan oleh pihak kepolisian. Seharusnya KPU Kota Denpasar memerintahkan kepada pengurus DPC PBB Denpasar untuk mengganti anggota-anggota yang tidak dapat dihadirkan tersebut bukan langsung memberikan penilaian TMS. Azas Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak diindahkan oleh KPU Kota Denpasar. Di dalam ketentuan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang diterbitkan KPU tertanggal 4 Oktober 2012, poin 3.b.2)b)(7) disebutkan, “Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil sampel dari urutan berikutnya.” 2.4 Bahwa dari daftar anggota yang dinyatakan TMS, terdapat 3 orang yang telah mencabut pernyataan penolakan sebagai anggota, yaitu atas nama: o Sdr. Eno Sudajat, No. KTA:41.09000460, beralamat di Jl. Kartika III/10, Denpasar menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai -9-
Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-17) o Sdri. Santi Puspita, No. KTA:41.09000464, beralamat di Jl. Piere Tendean No. 31, Dauh Puri, Denpasar, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-18) o Sdri. Nurmala, No. KTA : 41.09000496, beralamat Jl. Penjaringan No. 11, Sanurkauh Denpasar, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-19) C.2. KABUPATEN BULELENG 2.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual KPUD Kabupaten Buleleng nomor : 133/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 menyebutkan bahwa populasi pada tahap II berjumlah 906 orang/jiwa, dengan jumlah sampel sebanyak 91 orang/jiwa, yang memenuhi syarat verifikasi 69 orang/jiwa, tidak memenuhi syarat 6 orang. Hasil Pleno menetapkan PBB di Kabupaten Buleleng TMS. 2.2.
Bahwa verifikasi yang dilakukan KPU Kab. Buleleng menyebutkan bahwa 6 orang yang TMS setelah dilakukan pengecekan didapati keterangan sebagai berikut : o Sdr. Sahban, No. KTA:41.08000399, beralamat di Banjar dinas persiapan Bukit Sari Tegal Linggah Sukasada, Buleleng, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-20) o Sdri. Siti Nurhaeni, No. KTA.41.08.000.432, beralamat di Banjar dinas Persiapan Bukit Sari Tegal Linggah Sukasada, Buleleng, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain. (Bukti P-21) o Sdr. Anang Yahya, beralamat di Jl. Hasanuddin Gang Kaliasin, Singaraja, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain (surat pernyataan terlampir). (Bukti P-22) o Sdr. A. Majid, Alamat Gg. Taufik, Singaraja, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-23) o Sdri. Raminah, beralamat Jl. Hasanuddin Gg. Kaliasin Singaraja, menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Bulan Bintang dan tidak merangkap sebagai anggota parpol lain (surat pernyataan terlampir) (Bukti P-24)
2.3
Bahwa salah seorang anggota bernama Toha, beralamat di Jl Jeruk, Lingkungan Kajanan Barat, Kelurahan Kajanan RT 14 telah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan No 356/19-122012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 14 Moch Anwar - 10 -
2.4
2.5
2.6
dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Kajanan Barat Abdullah Machmud (terlampir) (Bukti P-25) Bahwa salah seorang anggota bernama Ny Badriah, usia 69 tahun, alamat Jalak Putih I/16 Singaraja, tidak dapat dihadirkan karena menderita sakit lumpuh +-4 tahun. Hal ini sesuai keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Dr Gede Nuada. (Bukti P-26) Bahwa salah seorang anggota bernama Saniyah, beralamat di BD. Yehbiu, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kab Buleleng, tidak hadir oleh karena sedang bekerja di Denpasar. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari Nyoman Suberata, Perbekel (Lurah) Patas No 503/1162/Ket tertanggal 14 November 2012. (Bukti P-27) Bahwa salah seorang anggota bernama Okky Meigawati, beralamat di BTN Panji Lestari Lestari Blok A/12, Banjar Dinas Banga, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, tidak hadir oleh karena sedang mengikuti suaminya bertugas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Perbekel Panji no 2510/SK-474.3/Pj 2012 yang ditandatangani Perbekel Ketut Artana, S.Sos. (Bukti P-28) Sesuai ketentuan 481/KPU/X/2012 poin 3.b.2)b)(7) seharusnya nama Toha, Ny Badriah, Saniyah, dan Okky Meigawati digantikan oleh sample lain, atau dapat diakui keberadaannya dengan surat keterangan dari yang berwenang. Bahwa pernyataan-pernyataan di atas adalah bukti Partai Bulan Bintang selayaknya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
D. PROVINSI YOGYAKARTA 1. Bantul : 1.1.
Bahwa hasil pleno verifikasi anggota oleh KPU Kab. Bantul pada tanggal 18 Desember 2012 DPC PBB Kab. Bantul dinyatakan tidak memenuhi syarat perihal nama dan susunan pengurus inti, padahal pada verifikasi tahap pertama, kepengurusan inti telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
1.2.
Bahwa agenda pleno KPUD Bantul tesebut yang diberitahukan kepada DPC PBB Kabupaten Bantul adalah pengumuman hasil verifikasi anggota namun ternyata yang diumumkan sebagai hasil pleno KPU Kabupaten Bantul adalah hasil verifikasi pengurus. Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Bantul dalam mengumumkan hasil verifikasi tersebut jelas sebagai perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai PENIPUAN.
1.3.
Bahwa KPU Kab. Bantul tidak melakukan check and richek terhadap temuan Panwaslu yang menemukan bahwa Ketua DPC PBB Kab. Bantul berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPC PBB Kab. Bantul (Bukti P-29). - 11 -
2.
1.4.
Bahwa Untuk menggantikan ketua DPC PBB Kabupaten Bantul sebagai pengurus partai DPP PBB telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang tentang penggantian jajaran kepengurusan DPC PBB Kabupaten Bantul (Bukti P30)
1.5.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran TERMOHON No 588/KPU/XI/2012 tertanggal 2 November 2012 angka 2 menyebutkan bahwa TERMOHON dalam melakukan vertual terhadap perubahan kepengurusan partai politik dengan berpedoman kepada SK terakhir yang diterbitkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan. Namun ketentuan ini tidak dipakai oleh KPU Kabupaten Bantul terhadap kepengurusan DPC PBB Kabupaten Bantul yang sudah jelas kepengurusannya telah berubah sebagaiman Surat Keputusan DPP PBB tersebut. Selain itu TERMOHON tidak memberlakukan azas persamaan didalam hukum di mana banyak kepengurusan partai politik yang Ketuanya juga berstatus Pegawai Negeri seperti Ketua DPD II Partai Demokrat Kota Pekan Baru dan Ketua DPD II Demokrat Kabuten Rokan Hulu Provinsi Riau, Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Siak serta Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Beranikah TERMOHON memberikan penilaian TMS terhadap partai Golkar, Partai Demokrat serta Partai Amanat Nasional sebagaimana yang TERMOHON lakukan terhadap PEMOHON di Kabupaten Bantul.
Kab. Sleman : 2.1.
Bahwa pada verifikasi tahap 1 tanggal 29 September 2012 KPU Kab. Sleman tidak melakukan verifikasi anggota kepada Partai Bulan Bintang sebagaimana jadwal yang ada, karena KPU Kab. Sleman mengatakan bahwa data anggota Partai Bulan Bintang Kab. Sleman tidak sesuai dengan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Padahal data SIPOL tidak lagi digunakan apabila terdapat perbedaan dengan data lapangan, bahkan parpol-parpol yang tidak lulus SIPOL pun ternyata tetap dapat diverifikasi faktual.
2.2.
Bahwa pada verifikasi tahap kedua KPU Kab. Sleman mewajibkan DPC PBB Kab. Sleman agar menghadirkan sebanyak 68 anggota namun setelah dihadirkan anggota tersebut petugas verifikasi hanya memverifikasi sebanyak 36 orang anggota seja sedangkan sisanya sebanyak 37 orang ditolak dengan alasan tidak membawa KTP atau identitas lain sebagai tambahan identitas KTA. Akibatnya DPC PBB Kab. Sleman dinyatakan TMS pada rapat pleno KPU Kab. Sleman pada tanggal 19 Desember 2012.
2.3.
Bahwa Dalam membuat daftar nama anggota PBB yang akan diverifikasi Kab. Sleman telah salah dalam menulis alamat anggota PBB tidak sesuai dengan - 12 -
alamat yang ada di KTA sehingga sangat wajar dalam verifikasi faktual tidak ditemukan nama-nama yang bersangkutan. 2.4.
Bahwa dalam rapat pleno KPU Kab. Sleman pada tanggal 19 Desember 2012 KPUD Sleman tidak membuat notulen atas keberatan yang disampaikan secara lisan oleh DPC PBB kab. Sleman.
2.5.
Bahwa KPU kab. Sleman dengan sengaja tidak memberikan formulir keberatan kepada DPC PBB Kab. Sleman terhadap hasil pleno KPU Kabupaten Sleman.
2.6.
Bahwa tindakan KPU Kabupaten Sleman yang mengharuskan anggota PBB membawa KTA + KTP tidaklah mempunyai aturan yang mewajibkan verifikator dalam melakukan verifikasi terhadap anggota meminta identitas KTA + KTP.
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bab III pasal 8 ayat (2.f) menyatakan : “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (seper seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota”. Artinya, membawa atau tidak membawa identitas lain tidaklah membatalkan keberadaan anggota tersebut, dan tidak dapat digunakan untuk menyatakan yang bersangkutan TMS. Selain itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh verifikator dalam melakukan verifikasi di Kabupaten Sleman seperti salah dalam menulis alamat, tidak membuat notulen, tidak memberikan formulir keberatan adalah tindakan yang menunjukkan ketidak profesionalisme dalam menjalankan tugas.
3. Kab. Kulonprogo 3.1.
Bahwa KPU Kab. Kulonprogo tidak transparan dan terbuka dalam menyampaikan hasil verifikasi faktual anggota PBB dilapangan. DPC Kab. Kulonprogo mengirimkan surat resmi dengan nomor 210/001/KPU-Kab-013.329599/1/2013 untuk mendapatkan data-data tentang DPC Kab. Kulonprogo namun KPU Kab. Kulonprogo menolak memberikan. (Bukti P-31)
3.2.
Bahwa DPC PBB Kulon Progo telah menghadirkan anggota PBB ke KPU Kulonprogo pada tanggal 15 – 17 Desember 2012 sebanyak 32 orang anggota dan telah diverifikasi dengan keterangan memenuhi syarat, namun dalam rapat pleno Kulonprogo pada tanggal 19 Desember 2012 KPUD menyatakan PBB tidak memenuhi syarat dalam hal keanggotaan, padahal DPC PBB Kab. Kulonprogo telah melaksanakan apa - 13 -
yang diminta KPU Kulonprogo sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU Kab. Kulonprogo No. 210/195/KPU-Kab-013.329599/XII/2012. (Bukti P-32) 3.3.
DPC PBB Kab. Kulonprogo telah memiliki anggota sebagaimana yang dipersyaratkan UU dan diantaranya membuat Surat Pernyataan bahwa mereka masih sebagai anggota Partai Bulan Bintang. (Bukti P-33)
Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo dalam sidang pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan transparansi terhadap hasil verifikasi terhadap anggota Partai Politik khususnya PARTAI BULAN BINTANG. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 481/KPU/X/2012 point E : Akses data dan informasi diberikan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota, Pemantau/Pemangku Kepentingan Lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi Partai Politik berakhir.
E. PROVINSI JAWA TENGAH 1. Kabupaten Pekalongan : 1.1.
Bahwa KTA yang masuk 1.100 KTA – sample 110 – MS 42 – TMS 68, tapi KPUD Pekalongan justru menyarankan agar TMS 68 tidak usah dihadirkan, menurut mereka nanti saja masuk tahap perbaikan (Bukti P-34)
1.2.
Tahapan perbaikan KTA dimasukan ulang 1220 – sample 120.
1.3.
Tanggal 12 Desember KPU memberi surat untuk menghadirkan 20 orang (Bukti P-35) dan KPU memberikan info menyebutkan ada TMS tanpa menyebutkan jumlah.
1.4.
Tanggal 16 Desember DPC menghadirkan 20 orang dan hari itu KPU mengirimkan surat untuk menghadirkan 22 orang. Hasil akhir dari penghitungan adalah TMS 91 MS 31.
Setelah DPC melakukan pengecekan terhadap anggota yang dinyatakan TMS, ternyata ada anggota yang menyatakan bahwa KPUD tidak pernah mendatangi alamat yang bersangkutan (Surat Pernyataan Terlampir). Ada juga anggota yang tidak berada di tempat pada saat verifikasi dilakukan karena bekerja di luar daerah (Bukti P-36). Selain itu ternyata KPU Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi dengan mendatangani alamat anggota Partai Bulan Bintang. (Pernyataan terlampir). (Bukti P-37) Bahwa KPU Kabupaten Pekalongan sebagai bawahan TERMOHON tidaklah cermat memberikan informasi terhadap TERMOHON seperti tidak menyebutkan anggota mana TMS - 14 -
mana MS bagi anggota PEMOHON di Kabupaten Pekalongan. Sehingga dalam memberikan keputusan terhadap PEMOHON di Kabupaten Pekalongan jelas menimbulkan kerugian bagi PEMOHON. PEMOHON juga belum menerima salinan F12 dari daftar nama-nama TMS. 2. Kabupaten Batang : 2.1. Bahwa KTA 840 – sample 84 dan hasilnya MS 19 orang dan TMS sebanyak 65 orang. 2.2. Pada tahap kedua KPUD meminta mendatangkan yang TMS namun waktu yang disediakan untuk mendatangkan anggota hanya tiga hari (saptu, minggu dan senin) padahal sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (6) dinyatakan “dalam hal partai politik calon peserta pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU kabupaten/kota memberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.” 2.3. Dari TMS 42 orang tersebut ternyata 20 orang bekerja diluar negeri/kota (Bukti P-38) sisanya 22 orang tidak cukup waktu untuk didatangkan karena dari tiga hari yang disediakan hanya hari senin saja yang dapat menghadirkan anggota karena hari sabtu dan minggu KPUD Kab.Batang kantornya tutup. 2.4. Dengan kenyataan tersebut KPUD tidak melakukan pelayanan yang memadai pada hari Sabtu dan Minggu sehingga merugikan PEMOHON. 2.5. Sesuai Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 point C.3.b).(7) menyatakan : ”Apabila ditemukan sample anggota parpol yang alamatnya berada diwilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil sample pengganti dari urutan berikutnya.” (Bukti P-39) Maka seharusnya KPUD Brebes mengganti sample nama-nama anggota yang bekerja diluar negeri tersebut dan mengganti hari Sabtu dan Minggu selama kantor tutup dengan hari lain untuk memberi kesempatan secara layak, dan hal ini dapat dilakukan simultan dengan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik lain yang masih berlangsung. 3. Kabupaten Klaten: 3.1. Bahwa DPC PBB Kabupaten Klaten pada tahap pertama mendaftarkan anggotanya sejumlah 1.248, saat divertual jumlah sampel 125 dan yang MS adalah 15 sedangkan yang TMS sejumlah 110. Pada tahap perbaikan DPC PBB Kabupaten Klaten mendaftarkan anggotanya sejumlah 1030, saat di vertual jumlah sampel 103 dan yang MS adalah 85 sedangkan yang TMS sejumlah 18, dengan batas minimal anggota adalah 1000 orang, maka atas hasil tersebut DPC PBB Kabupaten Klaten - 15 -
dinyatakan; Tidak Memenuhi Syarat. 3.2. Bahwa dalam prakteknya, ternyata petugas KPU Kab. Klaten tidak menjalankan vertual yang benar terhadap anggota PBB, karena yang terjadi dilapangan petugas verifikasi tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan tidak menunjukkan surat tugas. (Bukti P-40 ) 3.3. Bahwa dalam melakukan vertual anggota, petugas KPU Kabupaten Klaten tidak menunjukkan surat tugas, bahkan tidak menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi anggota, langsung saja menyodorkan berkas untuk di tanda-tangani anggota, demikian yang dialami anggota PBB Klaten yang di nyatakan TMS oleh KPU Klaten. 3.4. Bahwa DPC PBB Klaten mendapatkan penjelasan dari KPU Klaten ketika sosialisasi, KPU Klaten dalam menjalankan vertual anggota dilapangan akan mengajak koordinasi RT setempat, di mana nantinya dalam memverifikasi akan didampingi pengurus RT. Namun pada kenyataannya hal ini tidak benar. Buktinya di wilayah RT 03, Dukuh Nginggas Lor Barenglor Klaten Utara yang mana ada 7 orang anggota PBB yang di vertual dan dinyatakan TMS, namun ketika pengurus DPC PBB Klaten melakukan klarifikasi kepada ketua RT setempat, beliau menyatakan tidak pernah bertemu dan mendapatkan tamu dari KPU Klaten untuk melakukan verifikasi. (Bukti P-41)
3.5. Bahwa pada saat fungsionaris DPC PBB Klaten; Bp. Rahmad, mengklarifikasi kepada anggota KPU Kabupaten Klaten; Bp. Muhammad Ismail, S.E., “mengapa banyak anggota PBB yang belum didatangi petugas KPU Kabupaten, namun diminta untuk di hadirkan? Bukannya dulu panjenengan (anda) ketika dalam sosialisasi mengatakan akan mendatangi rumah anggota yang di vertual ketika tidak ketemu sampai minimal 3 kali”, lantas jawabnya “kita ini petugas terbatas mas, waktu mepet, lelah, capek dan musimnya juga hujan lagi... jadi terpaksa kita minta di hadirkan saja” 3.6. Bahwa KPU Kabupaten Klaten ketika melakukan Pleno Terbuka tidak memberikan kesempatan kepada PBB untuk menyatakan keberatan, bahkan ketika DPC PBB meminta form keberatan akan hasil pleno, jawab anggota KPU Kabupaten Klaten adalah “ kami tidak ada surat keberatan, jika mengajukan surat keberatan silahkan, tetapi membuat sendiri seperti 2 partai yang lain yang telah mengajukan” 3.7. Bahwa segala data yang dahulu pernah diberikan DPC PBB Klaten kepada KPU Klaten untuk kepentingan verifikasi dan setelah Pleno Terbuka sudah diselenggarakan maka DPC PBB Klaten Membutuhkan - 16 -
data tersebut. Saat meminta data tersebut KPU Klaten menolak, padahal data itu diperlukan untuk evaluasi DPC PBB Klaten. Dalam penolakan tersebut KPU Klaten beralasan akan meminta izin KPU Provinsi, dan selanjutnya anggota KPU Klaten mengirim berita penolakan tersebut kepada salah satu fungsionaris DPC PBB Klaten melalui SMS (Short Message Service), dengan redaksi “nyuwun ngapunten, Baru saja ada jawaban dr KPU Provinsi, KPU Kabupaten tidak diperbolehkan untuk mengembalikan berkas parpol” Bahwa tindakan verifikator yang melakukan verifikasi di Kabupaten Klaten terhadap anggota PEMOHON dengan menyimpulkan bahwa PEMOHON adalah TMS tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Dimana verifikator tidak melakukan verifikasi secara benar yaitu mendatangi anggota PBB yang berada di Kabupaten Sleman namun KPUD Kab. Sleman menyimpulkan TMS. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh verifikator tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan azas-azas profesionalisme. Perbuatan itu juga bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 481/KPU/X/2012 point E : Akses data dan informasi diberikan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota, Pemantau/Pemangku Kepentingan Lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. 4. Kabupaten Karang Anyar 1.1. Bahwa DPC PBB Kabupaten Karanganyar pada tahap pertama mendaftarkan anggotanya sejumlah 924, saat di vertual jumlah sampel 93 dan yang MS adalah 31 sedangkan yang TMS sejumlah 62. Pada tahap perbaikan mendaftarkan anggotanya sejumlah 1288, saat di vertual jumlah sampel 129 dan yang MS adalah 52 sedangkan yang TMS sejumlah 77, dengan batas minimal anggota adalah 900 orang, maka atas hasil tersebut DPC PBB Kabupaten Karanganyar dinyatakan; Tidak Memenuhi Syarat. 1.2. Bahwa KPU Karanganyar belum pernah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang verifikasi faktual, baik juklak maupun juknisnya, adapun DPC PBB Karanganyar pernah diundang namun hanya sebatas mensosialisasikan tahapan pemilu saja. 1.3. Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan verifikasi tidak benar, ada anggota PBB Karanganyar yang belum pernah didatangi namun dinyatakan TMS. [Bukti P-42) 1.4. Bahwa ada pemaksaan tanda tangan penolakan, ketika anggota PBB menolak tanda tangan maka yang diminta tanda tangan adalah adiknya. [Bukti P-43) - 17 -
1.5. Bahwa ada verifikator KPU Kabupaten mendatangi anggota dan tidak bertemu namun istrinya diminta menandatangani surat pengunduran diri dari PBB. [Bukti P-44) 1.6. Bahwa ada juga anggota PBB yang tidak mau membuat pernyataan penolakan akan di TMS kan KPU Kabupaten, dan ada juga anggota PBB yang sudah tua, alamat jelas, tidak pernah pergi dari rumah namun di undang KPUD untuk didatangkan padahal KPU Kabupaten berkewajiban untuk mendatangi alamat yang bersangkutan. 1.7. Bahwa terjadi kesalahan administrasi oleh verifikator ketika menulis alamat anggota (5 orang), seharusnya RW 05 tapi tertulis RW 30 sudah diberi tahu tetapi tetap saja tidak mau merubah kesalahan tersebut. Namun terhadap ke-5 anggota PBB tersebut langsung dinyatakan TMS. [Bukti P-45) 1.8. Bahwa ada hal yang patut di curigai , seperti pada vertual anggota tahap awal anggota atas nama SUPADMAN dinyatakan MS, namun pada tahap perbaikan nama SUPADMAN dinyatakan TMS, di daerah Gondangrejo pada tahap awal vertual 50% anggota PBB dinyatakan MS, namun pada tahap perbaikan anggota PBB di daerah Gondangrejo 100% dinyatakan TMS, padahal ada 15 orang anggota PBB diwilayah tersebut yang di vertual. Bahwa tindakan verifikator yang melakukan verifikasi di Kabupaten Karang Anyar terhadap anggota PEMOHON dengan menyimpulkan bahwa PEMOHON adalah TMS tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Dimana verifikator tidak melakukan verifikasi secara benar yaitu mendatangi anggota PBB yang berada di Kabupaten Karang Anyar namun KPUD Kab. Karang Anyar menyimpulkan TMS. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh verifikator tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan azas-azas profesionalisme. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bab III pasal 8 ayat (2.f) menyatakan : “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (seper seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota. 7. Kabupaten Wonogiri 7.1.
Bahwa DPC PBB Kabupaten Wonogiri pada tahap pertama mendaftarkan anggotanya sejumlah 1131, saat di vertual jumlah sampel 114 dan yang MS adalah 22 sedangkan yang TMS sejumlah 87 dan tidak di periksa 5. Pada tahap perbaikan mendaftarkan anggotanya sejumlah 1242, saat di vertual jumlah sampel 125 dan yang MS adalah 60 sedangkan yang TMS sejumlah 65, dengan batas minimal anggota adalah 1000 orang, maka atas - 18 -
hasil tersebut DPC PBB Kabupaten Wonogiri dinyatakan; Tidak Memenuhi Syarat, dan DPC PBB Kabupaten Wonogiri menyatakan Keberatan serta mengisi form keberatan. 7.2.
Bahwa pada proses vertual awal, tepatnya tanggal 14 November 2012 DPC PBB Wonogiri mendapatkan surat dari KPUD Wonogiri berisi tentang rapat koordinasi hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, ketika menghadiri undangan tersebut, dikatakan bahwa hasil vertual anggota DPC PBB Wonogiri adalah sebagai berikut : “28 anggota TMS, 22 anggota MS, 59 anggota Tidak Ditemukan dan 5 anggota tidak di periksa”. Selanjutnya di informasikan bahwa; walau mendatangkan anggota yang tidak diketemukan, PBB tetap saja TMS, kemudian DPC PBB Wonogiri diminta membuat pernyataan yang berisi: PBB tidak sanggup menghadirkan anggota yang tidak diketemukan PBB setuju, nama-nama anggota tersebut (poin 1) dinyatakan TMS dan selanjutnya di tunjukan daftar sampel vertual, namun tidak ada keterangan status anggota sebagaimana tersebut diatas.
7.3.
Bahwa KPUD Wonogiri dalam melakukan vertual anggota tidak benar – benar melakukan vertual anggota, banyak anggota PBB yang belum pernah didatangi dan di undang namun dinyatakan TMS. [Bukti P-46]
7.4.
Bahwa tidak berbeda dengan yang diatas bahwa KPUD Wonogiri tidak benar – benar melakukan vertual anggota PBB, khususnya pada poin ini yang terdapat dalam sampel anggota PBB di Dusun Baleroto, kalurahan Minggar harjo, kecamatan Eromoko, kabupaten Wonogiri dimana terdapat 12 orang anggota PBB yang seharusnya di vertual anggota, sebagaimana tercantum dalam daftar sampel, tidak diverifikasi. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut : a. Salami b. Sunarno c. Sakiyem d. Sumarni e. Widodo f. Sri Lestari g. Suratno h. Wakino Norejo i. Wantino j. Amit Tohir k. Sarto Saryoko l. Sukadi A. Rozak Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dusun (Kadus) Baleroto, yang juga menjabat Kepala Urusan (Kaur) Desa Minggar Harjo yang bernama; Bp Sularto (Bukti P-47), Bahwa KPUD Wonogiri dalam melakukan vertual anggota membingungkan, tidak trasparan, tidak menggunakan identitas dan terkesan seakan – akan akan men-TMS-kan DPC PBB Wonogiri, dimana anggota yang didatangi jelas – jelas anggota PBB - 19 -
namun tetap saja diminta tanda tangan di form F12 Parpol dan dinyatakan TMS Bahwa KPUD Wonogiri dalam melakukan vertual anggota tidak sungguh – sungguh dan tidak sesuai aturan. Petugas tidak bertemu langsung dengan anggota PBB namun hanya bertemu tetangga dan meminta tanda tangan di form F-12, dan anggota PBB yang seharusnya di vertual dinyatakan TMS. [pernyataan 3 anggota yang bersangkutan Bukti P48] 7.5.
Bahwa petugas vertual KPUD Kabupaten Wonogiri, memalsukan data anggota PBB yang seharusnya di vertual, dengan cara meminta atas nama orang lain untuk menandatangani form penolakan menjadi anggota PBB.(Bukti P-49)
7.6.
Bahwa dalam pelaksanaan vertual anggota, petugas KPUD jelas – jelas menyalahi aturan, hal ini terjadi di RT 01 RW 08 Ds Ciman, Kalurahan Semagar, Kecamatan Girimarto. Dimana petugas KPUD tersebut bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Semagar; Bp Sadikan mendatangi Ketua RT 01 RW 08; Bp Lanjar, dan selanjutnya Bp Lanjar diminta melakukan vertual anggota sendirian tanpa di dampingi petugas tersebut, dalam vertual ini ada 1 anggota PBB di nyatakan; TMS. Demikian pernyataan Bp Lanjar kepada kami (Bukti P-50)
7.7.
Bahwa KPUD Wonogiri, tidak transparan dan efektif dimana pada vertual tahap perbaikan, DPC PBB Wonogiri di minta KPUD Wonogiri untuk mendatangkan 27 anggota, yang mana ketika di vertual anggota dinyatakan tidak diketemukan, selang satu hari surat itu muncul, anggota KPUD dengan nama; Maryono, menginfokan kepada sekertaris DPC PBB Wonogiri; Bp Ngadino M Amin, melalui SMS (Shotr Message Service), dengan mengatakan : “Mas, untuk pertimbangan sampai saat ini sampel PBB yang sdh dikunjungi dan menyatakan bukan anggota parpol (TMS) sdh 52, permulaan maka mau mendatangkan yang 27 itu kami siap menerima, tetapi apabila diputuskan tidak mendatangkan ya tidak apaapa” SMS (Short Message Service) tersebut di atas dapat diartikan sebagai upaya KPUD Wonogiri untuk mengaburkan informasi sehingga menyebabkan PEMOHON dirugikan karena dinyatakan TMS.
8. Kabupaten Purbalingga : Bahwa perbaikan tahap akhir KTA yang masuk 1319 – sampling – 132 – MS 15 menolak 47 orang jumlah tidak sesuai 70 – jumlah minimal anggota 96 orang. KPUD Purbalingga menyampaikan informasi yang sangat menyesatkan kepada ketua DPC PBB Purbalingga, dimana KPUD menyatakan DPC PBB Purbalingga tidak usah repot-repot memasukkan data PBB pasti lolos. - 20 -
Bahwa berdasarkan keterangan diatas KPUD Purbalingga telah melakukan perbuatan yang tidak menunjukkan profesionalisme sebagai verifikator dalam melakukan verifikasi dilapangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan petunjuk teknis verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 melalui Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 point E : yang berbunyi Akses data dan informasi diberikan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemantau atau pemangku kepentingan lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. 9. Kabupaten Brebes : 9.1. Bahwa KTA 1030 – sampling 103 – MS 50 – menolak 2 – tidak sesuai kosong – tidak diperiksa 51 orang. KPUD pada tahap pertama meminta untuk mendatangkan orang disuatu tempat dan sudah dikumpulkan oleh DPC dirumah Bapak Abdurahim, Desa Kali Erang Ayu dan anggota sudah kumpul jam 11.00, KPUD datangnya jam 15.50 dan akhirnya bubar. 9.2. Bahwa Tahap kedua untuk perbaikan memasukkan data yang sama 1030. Hasilnya MS 62 – 42 tidak dihadirkan – menolak 1. Bahwa berdasarkan keterangan diatas KPUD Kab. Brebes tidak menghargai adanya kepentingan masyarakat sehingga dengan mudah memberikan kesimpulan berupa TMS terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Brebes padahal anggota Partai Bulan Bintang yang merupakan anggota masyarakat telah meluangkan waktu untuk diverifikasi namun KPUD Kab. Brebes sendirilah yang datang terlambat sehingga menyebabkan anggota Partai Bulan Bintang bubar. Selanjutnya para anggota itu tidak lagi percaya untuk dihadirkan Pada tahap perbaikan. KPUD Kab. Brebes dalam Berita Acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Kab/Kota Nomor 188/BA/XII/2012 mencatat jumlah menolak 40 orang. (Bukti P-51) Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh DPC PBB Kab. Brebes ternyata 13 orang diantaranya menyatakan tidak pernah menolak sebagai anggota PBB dan tidak pernah didatangani oleh petugas KPUD Kab. Brebes. (Bukti P-52) 10. Kabupaten Kebumen : 10.1 Bahwa KTA 1271 – data diverifikasi 1024 sesuai sipol – sampling 103. Hasil tidak dikasih tahu tapi disurati untuk menghadirkan 38 orang – yang dihadirkan 8 karena dikasih tahu oleh petugas KPUD kalaupun dihadiri tetap tidak lulus. Hasil pleno MS 40. 10.2 Bahwa Tahap kedua KTA 1270 – simple 127. Melalui surat diminta menghadirkan 50 orang kemudian dihadirkan dan semuanya MS – hasil sidang pleno 85 MS, TMS 42. Persoalannya adalah KPUD tidak mendatangni anggota PBB untuk diverifikasi (pernyataan terlampir). (Bukti P-53) Selain itu, seharusnya KPUD Kab. Kebumen mengakumulasikan - 21 -
hasil verifikasi pertama dan hasil verifikasi perbaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPUD di DKI Jakarta, dengan meminta hanya kekurangan sample dari tahap pertama saja yang dihadirkan. Dalam Berita Acara KPU Jakarta Barat hal tersebut ditegaskan kembali (Bukti P-54). Dengan akumulasi demikian, maka jumlah MS anggota PBB di Kab. Kebumen telah mencapai 125 orang, melebihi syarat 100 orang. 11. Kabupaten Tegal Bahwa Verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Karena ada anggota PBB yang ber-KTA tidak didatangi oleh petugas verifikasi namun dinyatakan TMS. (Bukti P- 55) Alamat kantor DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tegal dinyatakan TMS, PEMOHON merasa dirugikan karena alamat kantor DPC PBB Kab. Tegal dinyatakan tidak memenuhi syarat, hal ini melanggar asas kesamaan dimuka hukum oleh karena ada banyak partai lain yang mengalami masalah alamat kantor dinyatakan MS oleh TERMOHON antara lain : Pengurus Wilayah Partai Hanura, PPP, PKB yang berlokasi diluar ibukota provinsi Maluku Utara di Sofifi melainkan di Ternate. KPU Provinsi Maluku Utara menyatakan partai-partai tersebut MS sedangkan Partai Bulan Bintang di Tegal dinyatakan TMS. 12. Kabupaten Jepara
Verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Jepara telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Karena ada anggota PBB yang ber-KTA tidak didatangi oleh petugas verifikasi namun dinyatakan TMS. (surat pernyataan Pernyataan)( Bukti P-56)
Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari anggota Partai Bulan Bintang di Kab. Jepara tersebut membuktikan bahwa KPUD Kab. Jepara tidak akurat dalam melakukan verifikasi. 13. Kota Magelang Bahwa KPUD Kota Magelang tidak pernah memberikan hasil rekapitulasi terhadap verifikasi anggota Partai Bulan Bintang yang ada di Kota Magelang, ketika dikonfirmasi apa yang kurang jawaban dari petugas KPUD Kota Magelang hanyalah semua parpol akan lulus. Bahwa DPC Partai Bulan Bintang Kota Magelang baru mengetahui hasil verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 18 Desember 2012 setelah masa verifikasi perbaikan dinyatakan berakhir. Informasi tersebut diperoleh setelah mendatangi KPUD Kota Magelang. Oleh karena itu, DPC PBB pernah meminta KPU Kota Magelang untuk memverifikasi ulang anggota PBB di Kota Magelang, bersamaan dengan verifikasi 18 parpol lain, namun KPU Kota Magelang menjawab siap melaksanakannya apabila ada perintah dari KPU Pusat. Bahwa dalam konfirmasi via SMS didapatkan jawaban, “bahwa yang diberitahukan hanya KPU dan Panwaslu, sedangkan parpol lain tidak.” Hal ini bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 melalui Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 point E : - 22 -
yang berbunyi akses data dan informasi diberikan kepada Partai Politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemantau atau pemangku kepentingan lainnya setiap kegiatan dala tahapan verifikasi Partai Politik berakhir. Partai Bulan Bintang merasa keberatan dengan kinerja KPUD Kota Magelang tersebut. Partai Bulan Bintang juga belum menerima salinan F12 anggota TMS, yang menurut informasi saat itu mencapai 4 dari 15 sample, sedangkan minimal jumlah MS 13 orang. 14. Kabupaten Banyumas Pada verifikasi tahap pertama dari jumlah 108 sample dinyatakan MS 37, pada verifikasi tahap perbaikan jumlah MS 61, jumlah TMS 30, ada yang meninggal 1, pindah alamat 5 orang. Diantara yang dinyatakan TMS terdapat 7 orang yang menyatakan tidak bertemu dengan verifikator, ada juga anggota yang mencabut pernyataan penolakan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan alasan khawatir dengan kedatangan petugas. DPC belum menerima salinan F12. Seharusnya KPUD Kab. Banyumas mengakumulasikan hasil verifikasi pertama dan hasil verifikasi perbaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPUD di DKI Jakarta. (Bukti P-52) Bila diakumulasi, jumlah MS anggota PBB di Banyumas mencapai 98, sehingga 1 orang yang meninggal dunia seharusnya diganti dengan sample lain, dan adanya pernyataan dari 7 orang yang mencabut penolakan dengan alasan kekhawatiran tertentu, maka seharusnya jumlah MS telah melebihi syarat minimal 100 orang. Dengan adanya pernyataan beberapa orang tersebut mengindikasikan KPUD tidak cermat dalam melakukan verifikasi keanggotaan. Adapun yang menjadi alasan-alasan umum PEMOHON dalam mengajukan Permohan ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam menjalankan proses dan tahapan verifikasi faktual tidak meng-indahkan dan/atau berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 2 ( PKPU, Pasal 2 ) 2. Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten dalam memberlakukan sebuah aturan seperti tentang SIPOL ( tidak berlaku, berlaku dan tidak berlaku). 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota tidak mensosialisasikan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis verifikasi kepada partai politik secara menyeluruh sehingga menyebabkan verifikasi faktual tersebut kurang dipahami oleh pengurus partai politik khususnya di tingkat cabang. 4. Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten / Kota tidak memiliki standar yang sama dalam melaksanakan aturan sehingga terdapat pemberlakuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya seperti: identitas anggota partai. Ada petugas KPU Kab./Kota tertentu yang meminta kepada anggota partai untuk memperlihatkan KTP dan Kartu anggota , sebaliknya daerah lain cukup hanya menunjukkan kartu anggota saja. - 23 -
5. Waktu yang diberikan kepada Partai di Tingkat Kabupaten/Kota untuk mendatangkan anggota ke KPUD sangat singkat, padahal untuk mendatangkan anggota yang bertempat tinggal jauh memerlukan waktu. 6. Dalam vertual petugas verifikasi dilapangan ada yang tidak dilakukan oleh komisioner KPU kab/kota dan/atau pokja KPUD melainkan oleh aparat desa. 7. Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa “verifikasi keanggotaan parpol dilakukan dengan metode yang dapat dipertangung jawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan metode sampling”. Penggunaan metode sampling yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus terlebih dahulu ditetapkan angka ketidakpastian karena deviasi pelaksanaan di lapangan. Ahli statistik telah menetapkan angka sebagai standar internasional yaitu nilai +/- 5.00 % adalah angka maksimal yang direkomendasikan jika samplenya 400 orang, dan bila 800 orang errornya +/_ 3.50 %, jika 1.200 errornya 2.75 %, dan bila sample 100 margin error bisa mencapai +/- 10 %. Namun KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak pernah merealese atau memberitahukan serta mengumumkan kepada partai politik peserta verifikasi tentang margin error yang dipakai dalam menilai metode sampling tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. 3. Memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU dalam rangka menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini Demikian permohonan PEMOHON, dengan harapan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil. 2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut: 1) Fotocopy Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; 2) Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH.AH.11.01.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PBB Periode 1431-1436/20102015; 3) Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual No. 54/BA/XI/2012 Tertanggal 27 November 2012; 4) Fotocopy Koran Harian Padang Today, Tanggal 25 Desember 2012; 5) Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD; - 24 -
6) Fotocopy Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; 7) Fotocopy Surat Edaran KPU Nomor 588/KPU/XI/2012 Tertanggal 2 November 2012 Perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014; 8) Fotocopy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9) Fotocopy Keputusan KPU Nomor 156/KPTS/KPU/Tahun 2012 Tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014; 10) Fotocopy Surat Pernyataan Atas Nama IDAWATI Tentang Penolakan Bukan Anggota Partai Bulan Bintang; 11) Fotocopy Surat Pernyataan Atas Nama ASIAH dan HARNI YANTI Tentang Tidak dilakukan Verifikasi Faktual terhadap nama ASIAH dan HARNI YANTI; 12) Fotocopy Berita Acara Verifikasi Hasil Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor 116/BA/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012; 13) Fotocopy Surat Pernyataan 12 Anggota PBB Tentang Anggota Partai Bulan Bintang dan tidak Pernah didatangi petugas KPU untuk verifikasi;
14) Fotocopy Surat Keterangan Diagnosa Dokter atas nama Nurmala dan Fotocopy Kartu tanda anggota dengan Nomor 41.09.333.496, dengan nomor NIK 5171015603760007 atas nama NURMALA; 15) Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/349/XI/2012/Reskrim Perihal: Penangkapan dan Penahanan An.Tersangka I Nengah Rena; 16) Fotocopy Surat Surat pernyataan meninggal dunia atas nama Muhammad Syaheni oleh Ida Bagus Alit Darmana, SE, (Adik Ipar); 17) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ENO SUDAJAT perihal pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan Nomor 41.09000460; 18) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SANTI PUSPITA perihal pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang Kota Denpasar dengan Nomor 41.09000464; 19) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Nurmala perihal pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor anggota 4109000496; 20) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sahban perihal pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor anggota 41.08.000.399; 21) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Nurhaeni perihal pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor anggota 41.08.000.432; 22) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anang Yahya perihal - 25 -
pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang; 23) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama A.Majid pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang;
perihal
24) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Raminah pernyataan sebagai anggota Partai Bulan Bintang;
perihal
25) Fotocopy Surat Keterangan Nomor 356/19-12-2012 tentang Keterangan meninggal dunia atas nama TOHA anggota Partai Bulan Bintang; 26) Fotocopy Surat Keterangan Dokter tentang Keterangan Sakit atas nama Ny. BADRIAH, anggota Partai Bulan Bintang; 27) Fotocopy Surat Keterangan Nomor 503/1162/Ket tertanggal 14 November 2012 tentang tidak hadir karena sedang bekerja di Denpasar; 28) Fotocopy Surat Keterangan Perbekel Panji No. 2510/SK-474.3/Pj 2012 perihal yang bersangkutan mengikuti suami bertugas di Lombok, Nusa Tenggara Barat; 29) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Supriyono perihal mengundurkan diri sebagai anggota dan Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Bantul; 30) Fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKR.PP/771/2012 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC Partai Bulan Bintang Kab.Bantul-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1430-1435 H/ 2009 – 2014 M; 31) Fotocopy Surat KPU Kabupaten Kulon 210/001/KPU-Kab.013.329599/I/2013 Perihal Surat Permohonan Data; 32) Fotocopy Surat KPU Kabupaten 210/143/KPU-Kab-013.329599/XII/2012 Faktual Keanggotaan Partai Politik;
Progo Nomor Jawaban Atas
Kulonprogo Nomor Perihal: Verifikasi
33) Fotocopy Surat Pernyataan 118 Anggota PBB Kabupaten Kulonprogo yang Belum Pernah Diverifikasi; 34) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Teguh Wisnu Wibowo yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan verifikasi PBB di Kab.Pekalongan KPUD meminta tidak perlu menghadirkan anggota pada perbaikan tahap I; 35) Fotocopy Surat KPU Nomor 192/KPU-Kab-012.329279/XI/2012 Perihal: Anggota Parpol yang harus dihadirkan ke KPU Kab Pekalongan; 36) Fotocopy Surat Keterangan 66 anggota PBB Kabupaten Pekalongan yang pada saat diverifikasi masih bekerja/keluar kota/ bekerja diluar negeri; 37) Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Slamet Sido Urip, Perihal: Belum Pernah didatangi/diverifikasi oleh KPUD Kab.Pekalongan dalam Rangka Verifikasi Parpol Pemilu 2014; 38) Fotocopy Surat Keterangan 22 anggota PBB yang sedang bekerja diluar kota atau luar negeri. dan pindah domisili; 39) Fotocopy Surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 Perihal: Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014; 40) Fotocopy Surat Keterangan atas nama Sutami, Perihal Kedatangan KPU kerumah yang bersangkutan tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menjelaskan maksud - 26 -
kedatangan yang sesungguhnya; 41) Fotocopy Surat Pernyataan 7 orang anggota PBB Kabupaten Klaten yang belum pernah ketemu dan didatangi oleh anggota dan/atau pegawai KPUD Kabupaten Klaten dan belum pernah bertandatangan dalam berkas apapun; 42) Fotocopy Surat Pernyataan 41 orang anggota PBB Kabupaten Karanganyar yang tidak pernah bertemu dengan petugas KPUD Kabupaten Karanganyer dan tidak pernah tanda tangan berkas apapun; 43) Fotocopy surat pernyataan atas nama Teguh Widyatmoko tanda tangan bermaterai, 19 Desember 2012; 44) Fotocopy surat pernyataan atas nama muh. gufron ismail menyatakan sebagai anggota PBB dan belum pernah ketemu anggota KPUD,tanda tangan bermaterai tertanggal 30 desember 2013 di karanganyar; 45) Fotocopy surat pernyataan atas nama budi sunarto, tanda tangan bermaterai tertanggal 30 desember 2013 di karanganyar; 46) Fotocopy surat pernyataan 39 orang anggota PBB yang menyatakan tidak pernah didatangi oleh KPUD tanda tangan bermaterai tertanggal desember 2013 di wonogiri; 47) Fotocopy surat pernyataan sebagai warga dusun balerejo dan sebagai anggota PBB dan tidak pernah didatangi oleh KPUD wonogiri; 48) Fotocopy surat pernyataan 3 orang yang menyatakan bahwa didatangi petugas KPU tetapi dirumah sebelah dan tidak bertandatangan penolakan keanggotaan parpol dan tetap menyatakan anggota PBB; 49) Fotocopy surat pernyataan atas nama sarengat yang menyatakan bahwa pernah didatangi petugas KPU diminta tanda tangan penolakan keanggotaan PBB; 50) Fotocopy surat atas nama Lanjar yang menyatakan bahwa didatangi petugas KPUD kab. Wonogiri; 51) Fotocopy berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no. 188/BA/XII/2012, dibuat di brebes pada tanggal 18 Desember 2012; 52) Fotocopy surat pernyataan 71 orang yang menyatakan bahwa tidak pernah menyatakan menolak sebagai anggota PBB dan tidak pernah didatangi oleh petugas KPUD brebes; 53) Fotocopy surat pernyataan 21 orang yang menyatakan bahwa pada saat verifikasi faktual tidak pernah didatangi oleh petugas KPUD kab. Kebumen; 54) Fotocopy Berita acara veifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no. 202/BA/KPUJB/XII/2012 di buat dijakarta tanggal 18 Desember 2012; 55) Fotocopy surat pernyataan 19 orang yang menyatakan bahwa tidak pernah didatangi oleh petugas KPUD kab. Tegal/tidak pernah menandatangani surat pernyataan keberataan sebagai anggota PBB; 56) Fotocopy surat pernyataan 6 orang yang menyatakan bahwa tidak pernah ditemui oleh KPU kab. Jepara untuk ditanyai tentang keanggotaan PBB; - 27 -
57) Fotocopy surat pernyataan 5 orang yang menyatakan bahwa belum pernah didatangi petugas KPU untuk kepentingan verifikasi parpol; 58) Fotocopy surat pernyataan 4 orang yang menyatakan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan petugas KPUD banyumas pada saat verifikasi faktual keanggotaan; 3. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah menyampaikan keterangan secara lisan di hadapan Majelis Pemeriksa antara lain sebagai berikut: a) Zaldi Heriawan (Sekretaris DPW PBB Provinsi Sumatera Barat) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa mendengar pernyataan Ketua KPU Sumatera Barat, Mazrul Veri bahwa “tidak menjadi persoalan karena persyaratan verifikasi parpol kepengurusan perempuan tidak menjadi satu hal yang membatalkan” - Bahwa menurut KPU, lolos atau tidak lolos tidak tergantung dengan dana, keterwakilan perempuan itu hanya berlaku di pengurus besar tidak berlaku di pengurus kecil dan kabupaten/kota. - Bahwa pernyataan seperti itu yang membuat PBB tidak melakukan keberatan di rapat pleno pertama dan kedua di Provinsi Sumatera Barat. b) Amli Kamal (Pengurus DPW PBB Provinsi Sumatera Barat) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa keterangan Ketua KPUD, masalah kuota 30 % perempuan tidak menjadi masalah c) Singgih Raharjo Sigit (Ketua DPC PBB Kab.Bantul) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa menjadi ketua DPC semenjak 14 Desember 2012, - Bahwa tidak hadir pada saat pleno di kab, bantul dan tidak tau proses verifikasi faktual. d) Suhadi Hamin (Ketua DPC PBB Kab.Sleman) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa Ia ditelepon oleh Ketua DPC Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa KPUD Sleman tidak melakukan verikasi faktual tahap pertama karena tidak memenuhi syarat keanggotaan; - Bahwa Ia pergi ke KPUD Sleman dan diberi surat No 304 yang isinya wajib menghadirkan anggota sejumlah 68 anggota di Kantor KPUD dengan menunjukkan KTA asli yang disertai KTP atau KK - Bahwa ada 7 orang yang alamatnya berbeda dengan file-nya PBB dan ada 1 orang yang keliru datanya - Bahwa salah seorang anggota yang bernama Siswahyono memberikan kuasa kepada istri tetapi dtolak oleh KPUD karena tidak menyebutkan nomor KTA e) Didik (Ketua DPC Kab.Kulonprogo) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa ketika vertual pertama menyerahkan 550 KTA, sampel 46, yang MS ada 12 KTA. Agar menghadirkan 20 orang anggota namun hanya mendatangkan 8 orang. - Bahwa pada verifikasi tahap perbaikan menambah 117 KTA sehingga jumlahnya menjadi 667 KTA. Sampelnya 66 orang, - 28 -
-
f)
yang MS 8 orang dan yang diminta hadir 32 orang. Pada saat rekapitulasi di KPUD Kulonprogo tanggal 19 Desember 2012 PBB dinyatakan TMS karena yg memenuhi syarat 40 orang dari 46 orang. Bahwa setelah verifikasi tahap kedua, meminta data ke KPUD tetapi tidak diperkenankan.
Muhammad Safei (Ketua DPC PBB Kapuas Hulu) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa saat verifikasi kedua tidak ingat. - Bahwa pernah ikut sosialisasi, tetapi tidak tahu kalau anggota yang bernama idawati didatangi oleh KPUD;
g) Rahardi Usman (Ketua DPC PBB Kayong Utara) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa pemberitahuan akan verifikasi faktual yang kedua diterima tanggal 16 desember 2012 akan menghadirkan 13 orang tetapi tidak dihadirkan dan saat pleno dinyatakan TMS. h) Suhadi ( ) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa Verifikasi faktual dalam hal keanggotaan, Tahap pertama kami tidak diverifikasi, saya melihat dan membaca Koran tanggal 9 september tahun 2012 halaman 6. Kami justru kaget. Kenapa kami tidak diveifikasi? Menurut versi harian kedaulatan rakyat. Ada tiga yang dinyatakan oleh harian kedaulatan rakyat tersebut, termasuk PBB. Kami kemudian crosscheck kepada KPUD. - Bahwa tidak ada surat pemberitahuan untuk pelaksanaan verifikasi faktual. - DPC kab sleman tidak diverifikasi karena tidak mencukupi batas minimal keanggotaan. i) Muhamad Syafei (DPC PBB Kabupaten Kapuas Hulu) menerangkan sebagai berikut : - Terjadi kekeliruan sample yang dilakukan dalam verifikasi terhadap orang yang salah. - Daftar anggota yang disampaikan 252 orang berarti 30% lebih dari jumlah anggota yang kami serahkan. - Dari jumlah sample yang menurut KPUD telah mengisi F-12 ternyata ketika kami minta tidak diberikan tetapi menurut informasi lisan dari KPUD diantara yang mengisi F-12 adalah ibu IDAWATI. Tetapi yang bersangkutan merasa tidak pernah mengisi form F-12 karena yang bersangkutan tidak pernah didatangi. 4. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang diperiksa tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan saksi sebagai berikut: a) Supriyono (Mantan Ketua DPC PBB Kabupaten Bantul) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa saya menjabat sebagai ketua DPC tahun 2004-2006. - Bahwa saya tahu PNS itu tidak boleh terjun dalam partai politik. - Bahwa saya telah menyampaikan permintaan mengundurkan diri secara lisan kepada atasan sebagai PNS - Bahwa saya tidak pernah mengatakan kalau PPB lolos verifikasi saya akan mengundurkan diri - Bahwa pada saat pleno tanggal 19 Desember 2012 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus Partai Bulan - 29 -
-
Bintang. Bahwa pada tanggal 20 September sudah mulai pengajuan pengunduran diri dari PNS. Bahwa agenda yang diberikan kepada Partai Bulan Bintang adalah verifikasi untuk anggota dan bukan untuk pengurus. Saya belum paham tentang undang-undang (Undang-undang PNS). Bahwa yang memberikan komentar boleh mundur kalau sudah lolos, itu istri saya, bukan saya.
b) Hendra (Penduduk Desa Nanga Mentebah, Kec.Mentebah Kab.Kapuas Hulu) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa Idawati masih mempunyai hubungan kekerabatan sebagai tante dan rumah saling berdekatan. - Bahwa Saudara Idawati benar sebagai anggota PBB dan tidak pernah dikunjungi oleh petugas verifikator KPUD. - Bahwa saudara Idawati bersedia bersaksi untuk menerangkan hal tersebut di persidangan Bawaslu. - Bahwa hari kamis, 24 Januari 2013 pukul 19.30, saudara Idawati telah didatangi oleh 6 orang mengendarai mobil yang mengaku sebagai petugas KPUD. - Bahwa setelah didatangai oleh 6 orang tersebut, saudara Idawati menjadi tidak bersedia hadir pada persidangan Bawaslu dijakarta dan merasa ketakutan. c) Lanjar (Ketua RT 01/RW08 Dusun Ciman Desa Semagar, Kec.Girimarto, Kab.Wonogiri) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa telah diperintah oleh Bapak Sadikin, Kaur Keuangan di Semagar, Kab.Wonogiri yang merupakan aparat KPUD untuk melakukan verifikasi terhadap anggota PBB di Wilayah RT nya - Bahwa telah melakukan verifikasi dan hasil verifikasi terhadap anggota PBB tersebut diserahkan kepada Bapak Kaur tersebut. d) Sutami (Warga desa Blorong Sidorejo, Kec.Kemalang, Kab.Klaten) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa hari Jumat telah didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas KPUD. - Bahwa petugas KPUD tersebut tidak menyebutkan nama dan menunjukkan identitas diri sebagai petugas KPUD. - Bawah petugas KPU langsung bertanya apakah saksi akan mendukung PBB? Kemudian ia menjawab, kalau saya bilang tidak apa resikonya pak? Atas pertanyaan tersebut petugas tadi mengeluarkan formulir dan meminta saksi untuk menandatangani. - Bahwa saksi menjadi ragu dan tidak yakin pertugas tersebut dari KPUD sehingga saksi menandatangani formulir tersebut tanpa mengetahui apa isinya. e) Sularto (Kepala Dusun Baleroto, Desa Minggarharjo, Kec Eromoko Kab.Wonogiri) mengatakan sebagai berikut; - Bahwa 12 orang yakni; Salami, Sunarno,Sakiyem, Sumarni, Widodo, Sri Lestari, Suratno, Wakino Norejo, Wantino, Amit Tohir, Satro Saryoko dan Sukadi Abdurozak adalah benar warga dusun Baleroto. - Bahwa 12 orang nama tersebut, 2 orang yang bernama Wakino Norejo dan Sumarni mengatakan tidak pernah dikunjungi oleh Petugas KPUD. - 30 -
- Bahwa empat orang dari 12 orang tersebut, melalui telepon, menerangkan dirinya tidak pernah dikunjungi oleh petugas verifikator kabupaten. f) Musafak (Sekretaris Desa Candi, Kec.Bandar, Kab.Batang) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa benar nama-nama yang diverifikasi oleh KPUD adalah penduduk desa Candi dan nama-nama tersebut tidak fiktif. - Bahwa sebagian nama-nama tersebut bekerja diluar daerah dan diluar negeri 5. Bahwa selain Pemohon mengajukan saksi-saksi, Pemohon juga mengajukan saksi ahli yang diperiksa tanggal 30 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan saksi ahli sebagai berikut: a) Dr.Margarito Khamis (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Khairun) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa Peraturan KPU No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu bertentangan dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD khususnya apa yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (e). - Bahwa persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf e UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD itu diberlakukan bagi partai politik di tingkat pusat dan tidak dapat dimaksudkan lain. - Bahwa jika suatu undang-undang telah mengatur secara tegas suatu ketentuan, maka peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan. - Bahwa UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menurut ilmu hukum adalah Lex Specialist sedangkan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah Lex Generalis. - Bahwa UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengatur tentang persyaratan berdidinya partai politik sedangkan sebuah partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma melebihi apa yang dimaksud oleh undang-undang karena tidak ada pasal delegasi dalam hal tersebut ke KPU. Oleh sebab itu peraturan yang menambahkan keterwakilan 30 persen perempuan di tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah tidak sah. - Bahwa hak berserikat bagi seorang warga negara RI adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. - Bahwa jika seseorang memilih suatu organisasi atau partai politik tertentu maka akan mempunyai konsekuensi terhadap pilihannya itu. - Bahwa menurut PP No 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No 5 Tahun 1999 Tentang PNS khusus yang menyangkut PNS yang menjadi anggota partai politik diatur pada pasal 7 dan 8 didapatkan ketentuan, “Apabila seorang PNS atau anggota TNI/Polri menjadi anggota partai politik, maka dia harus mengundurkan diri kepada atasannya langsung, apabila tidak mengundurkan diri maka ia diberhentikan tidak dengan hormat”. - Partai politik tidak dapat dikenakan sanksi atas adanya anggota yang berasal dari PNS/TNI/Polri. - 31 -
b) Dr.Fu Xie (Ahli Statistik Universitas Indonesia) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa dalam metode sampling acak sederhana, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. - Bahwa di dalam ilmu statistik ada prinsip dasar yang berlaku yaitu angka sample tidak boleh kurang dari 30 unit. Apabila sampel kurang dari 30 maka sample tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. - Bawah agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pelaksanaan sampling harus mempunyai prosedur yang standar, antara lain: Didahului dengan research design seperti ditentukan margin of error untuk menentukan jumlah sample. Pewancara harus ditraining terlebih dahulu. Pewancara harus netral dan tidak boleh berpihak. Pewancara tidak boleh disertai aparat pemerintah. Menggunakan daftar pertanyaaan yang seragam, tidak mengandung unsur-unsur intimidasi dan realiable dan tidak diperbolehkan adanya pertanyaan kreatif. Pengambilan sample secara random harus benar, antara lain menggunakan metode yang benar dan dilaksanakan secara benar. - Dalam sistem random, kemungkinan sebuah kelompok besar untuk tidak terwakili dalam sample memang ada, tetapi kemungkinannya sangat kecil. - Bahwa apabila ketentuan standar tersebut tidak dipenuhi maka hasil verifikasi tidak valid dan bias. 6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut: a) Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik, Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi persyaratan di tingkat provinsi pada Provinsi Sumatera Barat dan tidak memenuhi persyaratan kepengurusan minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota pada tingkat provinsi, di 4 (empat) provinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali. Di Provinsi Jawa Tengah, Pemohon hanya memenuhi syarat 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota di 18 (delapan belas) kabupaten/kota dari jumlah minimal 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota, sehingga kurang 8 (delapan) kabupaten/kota. b) Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan persyaratan 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota pada 12 (dua belas) kabupaten/kota di Jawa Tengah, namun sampai dengan proses pemeriksaan berakhir Pemohon hanya mampu menghadirkan saksi dan/atau pengurus Partai Bulan Bintang di daerah untuk 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Batang, Klaten, Karang Anyar dan Wonogiri yang didengar keterangannya pada hari Selasa, 29 Januari 2013 dan Rabu, 30 Januari 2013. Sedangkan terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu Pekalongan, Purbalingga, Brebes, Kebumen, Tegal, Jepara, Magelang, Banyumas, sejak awal dibukanya pemeriksaan perkara sampai dengan berakhirnya proses persidangan, Pemohon tidak pernah mengajukan apalagi menghadirkan saksi - 32 -
dan/atau pengurus daerah Partai Bulan Bintang untuk didengar keterangannya guna membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Padahal Termohon telah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, termasuk terhadap ke-8 (delapan) kabupaten/kota dimaksud, sebagaimana terdapat dalam bukti T-3 yang diajukan Termohon, yang berisi keterangan dan dokumentasi KPU Provinsi Jawa Tengah. c) Dengan demikian, karena Pemohon hanya mampu mengajukan bukti berupa keterangan saksi dan/atau pengurus Partai Bulan Bintang di 4 (empat) kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk mencapai jumlah minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota yang dipersyaratkan Pemohon masih kurang 8 (delapan) kabupaten/kota, sehingga Pemohon masih kekurangan pembuktian untuk 4 (empat) kabupaten/kota lainnya, maka tanpa perlu memeriksa lebih jauh nilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon (dengan asumsi apabila pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dianggap benar, quod non), dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bisa diloloskan sebagai partai politik peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat pada 4 (empat) kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. d) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip good governance, guna memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas, maka terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya Termohon telah mengajukan bantahan dan bukti-bukti yang mendukung jawaban Termohon.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: T-1 Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Sumatra Barat Sumatera Barat 1.
2. 3.
4.
5.
Fotocopy Jawaban KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap sengketa Pemilu yang diajukan oleh Partai Bulan Bin tang (PBB); Fotocopy klarifikasi atas keberatan yang diajukan oleh PBB atas penetapan hasil verifikasi di provinsi Sumatera Barat; Fotocopy tanda terima berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan DPC Partai politik tingkat kabupaten/kota se-Sumatera barat dalam formulir model F7-parpol pada rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari senin, 24 Desember 2012; Fotocopy berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai politik tingkat provinsi Sumatera Barat, no: 54/BA/XI/2012, di padang, 27 November 2012, - 33 -
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13. 14.
15.
16.
17.
18. 19.
Marzul Veri, dkk; Fotocopy lembaran verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai politik tingkat provinsi PBB provinsi Sumatera Barat, Ardyan, SH dkk. Fotocopy Surat Pernyataan DPP PBB nomor: B855/DPP-Sek/11/1433H, Jakarta, 15 Oktober 2012 yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; Fotocopy Surat Keputusan DPP PBB no.: SKR.PP/606/2011 tentang pengesahan susunan dan personalia DPW PBB Provinsi Sumatera Barat periode 1431-1436 H/2010-2015M, Jakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H/08 November 2011 M, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBB; Fotocopy lampiran Surat Keputusan DPP PBB no.: SKR.PP/606/2011 tentang pengesahan susunan dan personalia DPW PBB Provinsi Sumatera Barat periode 1431-1436 H/2010-2015M, Jakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H/08 November 2011 M, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBB; Fotocopy catatan verifikasi faktual terhadap pengurus perempuan PBB, tanggal 1 November 2012; Fotocopy Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor:99/KPU-Prov-003/XI/2012, perihal Pemberitahuan, Padang, 2 November 2012, Kepada DPD/DPW PBB, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumbar atas nama Marzul Veri; Fotocopy lampiran Surat nomor: 99/KPU-Prov003/XI/2012, Padang, 2 November 2012,yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumbar atas nama Marzul Veri; Fotocopy tanda terima surat yang diserahkan tanggal 2 November 2012, yang menyerahkan Richi Chandra; Fotocopy Daftar Hadir pengurus DPD/DPW partai politik Bulan Bintang, senin, 5 november 2012, pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB bertempat di secretariat KPU prov. Sumbar; Fotocopy Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 115/KPU-Prov-003/XI/2012, perihal Pemberitahuan, Padang, 8 November 2012, Kepada DPD/DPW PBB, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumbar atas nama Marzul Veri; Fotocopy Model F6-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual pengurus partai politik tingkat provinsi Sumatera barat Nomor: 37/BA/XI/2012, yang dibuat di Padang, tertanggal 6 November 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Prov. Sumbar; Fotocopy tembusan surat pengunduran diri Dra. Chandrawita, MM kepada DPP PBB di Padang, 30 Oktober 2012; FOtocopy catatan verifikasi faktual terhadap pengurus perempuan PBB tanggal 22 November 2012; Fotocopy Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: - 34 -
183/KPU-Prov-003/XII/2012, perihal Undangan, Padang, 19 Desember 2012, tanpa tujuan, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumbar atas nama Marzul Veri; 20. Fotocopy Padang today.berita poltik. Selasa, 25/12/2012-10.30 WIB. Redaksi padang today, Lima Parpol tak penuhi syarat; 21. Fotocopy grafik rekapitulasi jumlah memenuhi syarat (MS) hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 tingkat kabupaten/kota Se-Sumatera Barat di padang tertanggal 24 Desember 2012; 22. Fotocopy tabel rekapitulasi memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 tingkat kabupaten/kota Se-Sumatera Barat; T-2 Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi DIY Di Yogyakarta 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Permohonan Partai Politik PBB Ke Bawaslu; Fotocopy Klarifikasi Kabupaten Sleman Terhadap Keberatan Pbb, Sleman Tertanggal 17 Januari 2013, Ditandatangani Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; Fotocopy Daftar Nama Dan Alamat Anggota Partai Politik Dalam Bentuk Hardcopy Yang Tidak Ada Dalam Softcopy Namun Sesuai Dengan Fotocopy Kta, Pbb, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, Tertanggal 21 Oktober 2012 Di Sleman, Ditandatangani Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; Fotocopy Berita Acara Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No:166/Ba/X/2012, Di Sleman Tertanggal 21 Oktober 2012 Ditandatangani Oleh Djajadi Dkk.; Fotocopy Daftar Nama Dan Alamat Anggota Partai Bulan Bintang Dalam Bentuk Softcopy Yang Sesuai Dengan Fotocopi Kta, Sleman, 21 Oktober 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Kab. Sleman, Djajadi; Fotocopy Surat Kpu Kab. Sleman Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014, No: 304/KpuKab-013-329625/Xii/2012, Ditujukan Kepada Pimpinan Pbb Tingkat Kab. Sleman, Tertanggal 13 Desember 2012 Di Sleman, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; Fotocopy Lampiran Daftar Anggota Parpol Yang Tidak Ketemu (Tk) Dalam Proses Verifikasi Faktual Oleh Kpu Kab. Sleman No: 304/Kpu-Kab-013-329625/Xii/2012 Tertanggal 13 Desember 2012 Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; - 35 -
8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. 18. 19.
20.
Fotocopy Daftar Hadir Anggota Partai Politk Yang Tidak Ketemu (Tk) Dalam Proses Verifikasi Faktual Oleh Kpu Kab. Sleman Pbb, Tertanggal 17 Desember 2012,Di Sleman, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; Fotocopy 12 Kta Dpc Pbb Sleman; Fotocopy Risalah Rapat Pleno Terbuka Kpu Kab. Sleman Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurussan, Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dpr, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kab./Kota Tahun 2014, Sleman, 19 Desember 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Kab. Sleman Djajadi; Fotocopy Surat Dari Panwaslu Kab. Sleman No: 038a/Panwaslu-Slm/Xii/2012 Perihal Surat Pengantar, Kepada Ketua Kpu Kab. Sleman Tanggal 1 Januari 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Panwaslu Kab. Sleman Drs. Sutoto Jatmiko, M.M.; Fotocopy Surat Panwaslu Kab. Sleman Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Diumumkan Di Sleman Tanggal 30 Desember 2012, Ditandatangani Oleh Drs. Sutoto Jatmiko, Mm Dkk.; Fotocopy Surat Panwaslu Kab. Sleman No.: 037/Ba/Pws-Slm/Xii/2012 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Atas Hasil Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran, Dibuat Di Sleman Pada Tanggal 1 Januari 2013, Ditandatangani Oleh Drs. Sutoto Jatmiko, Mm, Dkk; Fotocopy Panwaslu Kab. Sleman No.: 009/Pileg/Xii/2012 Tentang Kajian Laporan Kab. Sleman, Tertanggal 29 Desember 2012 Di Sleman, Ditandatangani Oleh Drs. Sutoto Jatmiko, Mm, Dkk; Fotocopy Surat Kpu Kab. Bantul No.: 637/Und/Xii/2012 Perihal Undangan Tertanggal 17 Desember 2012 Di Bantul, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Bantul Budhi Wiryawan; Fotocopy Surat Kpu Kab. Bantul No.: 724/Kpu.Kab/Btl.013.329600/Xii/2012 Perihal Surat Mandat, Tanpa Tujuan, Tertanggal 17 Desember 2012 Di Bantul, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Bantul Budhi Wiryawan; Fotocopy Hal 46, Fotocopy Lembar Disposisi Kpu Kab. Bantul Perihal Rekomendasi No. Urut 797 Tanggal 18 Desember 2012; Fotocopy Surat Panwaslu Kab. Bantul No.: 01/Rt/Panwaslukabbantul/Xii/2012 Perihal Rekomendasi Kepada Ketua Kpu Kab. Bantul, Tanpa Tanggal, Ditandatangani Oleh Drs. Supardi; Fotocopy Kajian Laporan No.:01/Kj/Panwaslubtl/Xii/2012, Dikaji Di Bantul Hari Sabtu 15 Desember 2012 Jam 15.00-17.00 Wib Ditandatangani Oleh Drs. Supardi Dkk; - 36 -
21. Fotocopy Tanda Terima, Hal 57; 22. Fotocopy Surat Kpu Kab. Bantul No.: 726/Kpu/Xii/2012 Perihal Klarifikasi Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul, Ditandatangani Oleh Ketua Kpu Bantul, Budhi Wirawan; 23. Fotocopy Surat Keterangan Pemkab Bantul Dinas Pendidikan Dasar No.: 800/1697,Tertanggal 19 Desember 2012 Di Bantul, Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Pemkab Bantul, Drs. H. Sahari; 24. Fotocopy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bantul No. 34/Peg/D.4 Tahun 2001, Tertanggal 31 Mei 2001 Di Bantul; 25. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No: 49-34.02/00007/Kep/R.I/13., Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 29 Desember 2000, Ditandatangani Oleh Drs. Budi Hartono Sebagai Kepala Kantor Regional A.N. Kepala Bkn; 26. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Di Yogyakarta No.: 23/Pem.D/Up/D.1 Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 12 April 2010 Tertanda Hamengku Buwono X; 27. Fotocopy Legalisir Kartu Pns Ri No.: E 325754 Atas Nama Supriyono; 28. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Di Yogyakarta No.: 03/Pst/G/D.2, Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 1988,Tertanda Paku Alam Viii Sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 29. Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Di Yogyakarta No.: 03/Pst/G/D.2, Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 26 Maret 1988,Tertanda Paku Alam Viii Sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 30. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Di Yogyakarta No.: 26/Pst/G/Pns/D2, Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 8 Juni 1989,Tertanda R.St Rusdarundiyo Sebagai Pjs Kepala Biro Kepegawaian A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 31. Fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Di Yogyakarta No.: 26/Pst/G/Pns/D2, Ditetapkan Di Yogyakarta Pada Tanggal 8 Juni 1989,Tertanda R.St Rusdarundiyo Sebagai Pjs Kepala Biro Kepegawaian A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 32. Fotocopy Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012 , Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 04 September 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; 33. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; 34. Foto Kopy Lembar Disposisi Kpu Kab. Bantul No. Urut - 37 -
35.
36.
37.
38.
39.
40. 41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
798, Perihal Sk Pengurus Pbb,Tanggal Penyelesaian 19 Desember 2012; Fotocopy Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012 , Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Desember 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Foto Kopy Lembar Disposisi Kpu Kab. Bantul No. Urut 798, Perihal Sk Pengurus Pbb, Tanggal Penyelesaian 19 Desember 2012; Fotocopy Surat Fax Dari Dpp Pbb Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012, Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Desember 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Fotocopy Lampiran Surat Fax Dari Dpp Pbb Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Fotocopy 2 Lembar, Hal 82 Dan 83; Fotocopy Lembar Disposisi Kpu Kab. Bantul No. Urut 802, Perihal Pengunduran Diri Sebagai Anggota Pbb Bantul; Fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggot Dan Ketua Pbb Kab. Bantul Kepada Ketua Dpp Pbb, Tembusan Kepala Dinas Pendidikan Dasaar Kab. Bantul, Di Bantul Tanggal 13 Desember 2012, Ditandatangan Diatas Materai Oleh H. Supriyono; Fotocopy Tanda Terima Dpw Pbb Di Yogyakarta , 13 Desember 2012, Dittandatangan Oleh Drs. Yunohedi Sebagai Ketua; Fotocopy Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012 , Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Desember 2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Dpp Pbb No. Skr.Pp/771/2012, Ditandatangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp Pbb; Fotocopy Berkas Kpu Kab. Bantul Berupa Tanda Bukti Penerimaan Berkas Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Hari Senin Tanggl 3 Desember 2012; Fotocopy Berkas Kpu Kab. Bantul Berupa Tanda Bukti Penerimaan Berkas Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Hari Jumat Tanggal 30 November 2012; Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Fotocopy Kta Dan Daftar Nama Anggota Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2012; - 38 -
49. Fotocopy Lampiran 2 Model F-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan Kta Parpol, Selasa 25 September 2012; 50. Fotocopy Berita Acara Tanggal 25 September 2012 Hari Selasa Di Kpu Kab. Bantul; 51. Fotocopy Lampiran 2 Model F-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan Kta Parpol, Jumat, 7 September 2012; 52. Fotocopy Lampiran 2 Model F-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan Kta Parpol, Selasa 25 September 2012; 53. Fotocopy Berkas Kpu Kab. Kulonprogo, Jawaban Kpu Kab. Kulonprogo Atas Keberatan Pbb, Ditandatangan Oleh Ketua Kpu Kab. Kulonprogo Siti Ghoniyatun, Sh; 54. Fotocopy Daftar Penerimaan Berita Acara No. 201/Ba/Kpu/Xii/2012 Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Kpu Kab. Kulonprogo; 55. Fotocopy Daftar Penerimaan Berita Acara No. 201/Ba/Kpu/Xii/2012 Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Kpu Kab. Kulonprogo; 56. Fotocopy Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab./kota tingkat kabupaten Kulonprogo prov. D.I. Yogyakarta, ditandatangan oleh ketua KPU Kab. Kulonprogo dan ketua PBB; 57. Fotocopy surat DPP PBB perihal Instruksi no.; A928/DPP-Sek/02/1434, kepada Ketua DPC PBB kab. Kulonprogo tanggal 2 januari 2012, ditandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP PBB; 58. Fotocopy permohonan daftar anggota PBB yang TMS kepada Komisioner KPUD Kulonprogo, no: A.01/DPC/KEt/2013, ditandatangan oleh Ketua DPC PBB Kulonprogo Drs. Didik Purwanto; 59. Fotocopy surat KPU kab. Kulonprogo nomor 210/001/KPU-Kab-013.329599/I/2013 perihal jawaban atas surat permohonan data kepada DPC PBB Kab. Kulonprogo di Wates, 4 januari 2013; 60. Fotocopy daftar hadir penyuluhan PerKPU no.: 12 tahun 2012 tentang verifikasi Parpol calon peserta pemilu 2014, rabu tanggal 17 Oktober 2012; 61. Fotocopy penerimaan penyuluhan KIT (stop map plastic,blocknote, ballpoint, dan buku peraturan KPU) dalam acara penyuluhan PerKPU no.: 12 tahun 2012 tentang verifikasi Parpol calon peserta pemilu 2014, rabu tanggal 17 Oktober 2012; 62. Fotocopy berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Kulonprogo no.: 201/BA/KPU/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012 di Kulonprogo, ditandatangan oleh Siti Ghoniyatun, SH, Dkk.; 63. Fotocopy rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota parpol tingkat kab. Kulonprogo prov. D.I. Yogyakarta, tertanggal 19 Desember 2012 di Wates, ditandatangan oleh Siti Ghoniyatun, SH, Dkk.; - 39 -
T-3 Keterangan dan dokumentai verifikasi KPU prov. Jawa tengah Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan 1. Fotocopy Surat Komisi pemilihan Umum nomor 245/KPU-Kab-012.329279/XII/2012 tertanggal 9 Desember 2012 perihal anggota yang harus dihadirkan ke KPU kab. Pekalongan yang ditanda angani oleh Dwi Mei Narna, SH 2. Fotocopy Rekap Hasil Verfifkasi faktual (Perbaikan) Anggota partai PBB yang harus dihadirkan dikantor KPU kabupaten Pekalongan tahap I sebanyak 20 orang yang ditandatangani oleh Dwi Mei Narna, SH; 3. Fotocopy Surat Komisi pemilihan Umum nomor 269/KPU-Kab-012.329279/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dwi Mei Narna, SH 4. Fotocopy Rekap Hasil Verfifkasi faktual (Perbaikan) Anggota partai PBB yang harus dihadirkan dikantor KPU kabupaten Pekalongan sebanyak 44 orang yang ditandatangani oleh Dwi Mei Narna, SH; 5. Fotocopy anggota partai politik yang harus dihadirkan oleh KPU nomor 244/KPU-Kab.012329279/XII/2012, nomor 269/KPU-Kab.012329279/XII/2012. 6. Fotocopy Surat KPU tentang Berita Acara Verifikasi Faktual hasil Perbaikan pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten Pekalongan model F8-Parpol nomor 102/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dwi Mei Narna, SH, Mudasir, S.Pd, Drs. Khusnul Ma’at, Zahiroh, S.Pd 7. Fotocopy Surat KPU tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota partai poltik tingkat kabupaten Pekalongan nomor 110/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dwi Mei Narna, SH, Mudasir, S.Pd, Drs. Khusnul Ma’at, Zahiroh, S.Pd; 8. Fotocopy Lampiran hasil verifikasi faktual partai politk tingkat Kabupaten Pekalongan (lampiran 6 Model F8 Parpol) sebanyak 16 Parpol tertanggal 19 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dwi Mei Narna, SH, Mudasir, S.Pd, Drs. Khusnul Ma’at, Zahiroh, S.Pd; 9. Fotocopy Lembaran verifikasi faktual pengurus partai politik tingkat Kabupaten pekalongan (Lampiran 1 Model F8-Parpol) yang ditandatangani oleh petugas Verifikasi yang bernama Mudasir, S.Pd; Kabupaten Batang 1. Fotocopy Surat KPU kabupaten Batang Nomor 337/KPU-Kab-012.329285/XII/2012 perihal menghadirkan keanggotaan partai politik yang tidak ditemukan pada verifikasi faktual hasil perbaikan tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Adi Pranoto, SE 2. Fotocopy Data sample partai politik tidak ketemu dalam hasil verifikasi faktual keanggotaan partai poltik - 40 -
3.
4.
5.
6.
7.
di kabupaten Batang sebanyak 42 orang yang ditandatangani oleh Adi Pranoto, SE; Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan anggotan partai poltik tingkat kabupaten Batang nomor 86/BA/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 yang ditand tangani oleh Adi Pranoto, SE, Ikhwanudi, S.Ag, Yakub Widodo, SH.,M.Hum, M. Rifa’i, S.Pd.I, Nuhul Bihar, SH; Fotocopy Rekapitulasi hasil verifikasi partai politik kabupaten Batang (lampiran 6 model F8 parpol) sebanyak 9 Parpol tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Adi Pranoto, SE, Ikhwanudi, S.Ag, Yakub Widodo, SH.,M.Hum, M. Rifa’i, S.Pd.I, Nuhul Bihar, SH; Fotocopy Surat KPU Kabupaten Batang kepada Pimpinan Partai Bulan Bintang nomor 291/KPU-Kab012.329285/XI/2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani Adi Pranoto, SE Fotocopy Surat Tanda Terima dari KPU Kabupaten Batang tertanggal Senin, 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Moko Setyowo dan Sodikin. Fotocopy Daftar Bukti 3.1 dan 3.2 Verifikasi Faktual keanggotaan PBB berupa 2 buah foto.
Kabupaten Klaten 1. Fotocopy Surat Tugas KPU Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Ngatmin Sumarto Pawiro tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro 2. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Siti Farida tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro 3. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Suharso, S.Sos tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro 4. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada H.M Ismail. SE tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 5. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Mukaromah, S.Sos tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 6. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Thomas Sunarno, SH tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 7. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Dra. Wahyu Agustini, MM tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 8. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Dra. Eka Susilawati, Msi tertanggal 3 November 2012 yang - 41 -
ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 9. Fotocopy Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPU-Kab/012.329461/XI/2012 kepada Tatiek Hariyatie, S.Sos tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 10. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP, MSi tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 11. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Soni Wicaksono, SAP tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 12. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Desnata Sandi, AMd tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 13. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Sri Rejeki, SH tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 14. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Drs. Aris purwadi tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 15. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Ika Nurmaliana Dewi, SE tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 16. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Trisnanto, S.Sos tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 17. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Agus Sutanta, SIP tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 18. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Murgiyanto, SIP tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 19. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Minarno tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 20. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Hermawan tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 21. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Mega Ayu Kartika, SH., MSi tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 22. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Ali Gutamaji tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 23. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Karyono, SH - 42 -
tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 24. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Ady Christanto Utomo, AMd tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 25. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Dyah Ayu Prananingsih, AMd tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 26. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Poniman tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 27. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Adek Purwanto tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 28. Surat Tugas Kabupaten Klaten nomor 544/KPUKab/012.329461/XI/2012 kepada Supriyanto tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Sumarto Pawiro; 29. Fotocopy identitas petugas verifikasi faktual Partai Poltik peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Klaten Sebanyak 27 petugas (terlampir sebanyak 14 Halaman); 30. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 665/-/Tim 2-201/K-71 atas nama Ratna Watik tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ratna Watik; 31. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 609/92/333/Tim I-13/K-70 atas nama Rochani M tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rochani; 32. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 608/7/644/Tim 2-19/K-69 atas nama Wahini S tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Wahini S; 33. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 607/70/591/Tim 2-18/K-68 atas nama Wagi Harto Iyoso tertanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani olehWagi Harto Iyoso; 34. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 606/67/77/Tim 2-17/K-67 atas nama Temu tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Temu; 35. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 605/66/518/Tim 2-16/K-66 atas nama Suwarti tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Suwarti; 36. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 604/64/515/Tim 2-15/K-65 atas nama Sutami tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sutami; 37. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 603/59/496/Tim 2-14/K-64 atas nama Suparno tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Suparno; 38. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor - 43 -
602/56/748/Tim 2-13/K-63 atas nama Sukiyono tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sukiyono; 39. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 601/49/342/Tim 2-12/K-62 atas nama Sijum Ratno Tiyoso tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sijum Ratno Tiyoso; 40. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 600/44/775/Tim 2-11/K-61 atas nama Sarmi tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sarmi; 41. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 599/38/733/Tim 2-10/K-60 atas nama Prihono tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Prihono; 42. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 598/36/756/Tim 2-9/K-59 atas nama Nurjuanto tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nurjuanto; 43. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 597/32/495/Tim 2-8/K-58 atas nama Khairul Anwar tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Khairul Anwar; 44. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 596/31/499/Tim 2-7/K-57 atas nama Maryadi tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Maryadi; 45. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 595/20/592/Tim 2-6/K-56 atas nama Jemirah Warto Iyoso tertanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jemirah Warto Iyoso; 46. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 594/10/616/Tim 2-5/K-55 atas nama Harsini Purwuharjono tertanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Harsini Purwuharjono; 47. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 593/6/752/Tim 2-4/K-54 atas nama Anto tertanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Anto; 48. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Juli Suryanto; 49. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 112/9/623/Tim 3/K-3 atas nama Nazula tertanggal 11 November 2012 yang ditandatangani oleh Nazula; 50. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 114/14/654/Tim 1-5/K-5 atas nama Purwadi yang ditandatangani oleh Purwadi; 51. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 115/15/655/Tim 1-6/K-5 atas nama Isti Darwati yang ditandatangani oleh Isti Darwati; 52. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 116/21/695/Tim 1-7/K-5 atas nama Andoko Nugroho R tertanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Andoko Nugroho R; 53. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 118/23/719/Tim 1-9/K-9 atas nama A Anies D tertanggal 18 November 2012 yang ditandatangani oleh A Anies D; 54. Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 119/24/767/Tim 1-10/K atas nama Titik Pratiwi tertanggal 19 November 2012 yang ditandatangani - 44 -
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
oleh Titik Pratiwi; Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Tri lestari tertanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Tri lestari; Fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol nomor 120/25/778/Tim 1-11/K-1 atas nama Esther Apriliana Nugraheny tertanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Esther A.N (Terlampir); Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Titik S tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Basiah tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Wartono; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Titik S tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Islamiah tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Novtobin; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Muhammad Ismail tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Nurhiyati tertanggal 5 Desember 2012; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Hermawan tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Bandot Ariwono tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Harsono; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Giyanti tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nanto Sawiryo; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Sumarni tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sabar Joyo Dinowo; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Maryadi tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nanto Duwiryo; Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Jaeni tertanggal 8 - 45 -
Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nanto Duwiryo; 65. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Wahyuti tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nanto Duwiryo; 66. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Laminah tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nanto Duwiryo; 67. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Tukinem tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Suryanto; 68. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Sriyono Marno Suwito tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sriyono Cipto Karsono; 69. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Hermawan tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Marsono tertanggal 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Tri Harsono; 70. Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama mukaromah tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Eko Suparno tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Suharjo; 71. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Jumanis Trisno Hartono tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pamirin; 72. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Sumiyem tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Adik kandung sumiyem yaitu Suhiyono; 73. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan - 46 -
oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Titik S tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Suwartono tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ponidi; 74. Fotocopy Surat keterangan telah melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Klaten yang bernama Minarno tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan atas nama Rini Rahmawati tertanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sawukir; 75. Fotocopy Daftar hadir dalam acara Rakor persiapan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 pada hari selasa tanggal 4 September 2012 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula KPU Kabupaten Klaten yang ditanda tangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klaten yang bernama Thomas Sunarno, SH; 76. Fotocopy Daftar hadir dalam acara Sosialisasi Verifikasi Partai Politik Peserta pemilu tahun 2014 pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel galuh Prambanan, Klaten yang ditanda tangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klaten yang bernama Thomas Sunarno, SH; 77. Fotocopy Surat pernyataan dari H. Muhammad Ismail, SE terkait tidak pernah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan oleh KPU Kabuaten Klaten pada tanggal 22 Januari 2013 yang ditandantangani oleh H. Muhammad Ismail bermaterai; 78. Foto kopi KTP atas nama Muhammad Ismail. 79. Fotocopy Surat penyataan Keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 19 Desember 2012 yng ditanda tangani oleh Nagatimin Sumarto Pawiro; 80. Fotokopi daftar Bukti berupa foto sebanyak 6 lembar;
Kabupaten Karanganyar 1. Fotocopy Surat KPU kabupaten Karanganyar nomor 472/UND/VIII/2012 perihal undangan penyuluhan pendaftaran Parpol tertanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sri Handoko Budi N, ST; 2. Fotocopy Surat KPU kabupaten Karanganyar nomor 714/UND/X/2012 perihal undangan persiapan Verfikasi faktual Partai Politik tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sri Handoko Budi N, ST; 3. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari wijjiyanti tertanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh wijiyanti; 4. Fotocopy Formulir pernyataan keanggotaan partai Politik desa Brujul Kecamatan Jaten dan desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar; 5. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Baskoro tertanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Baskoro; 6. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Tanjung pitri Astuti bulan Desember 2012 yang ditandatangani - 47 -
oleh Tanjung Pitri Astuti; 7. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Supatman bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Supatman; 8. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Najib Khadirul bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Najib Khadirul; 9. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari S Hafide bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh S Hafide; 10. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Djumadi bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Djumadi; 11. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Muh. Farkhan bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Muh. Farkhan; 12. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari uh. Takdir S bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Muh. Takdir S; 13. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Siparman bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Suparman; 14. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Najib Yahman bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Yahman; 15. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Siti Q.N bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Siti Q.N; 16. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari M. Mualim bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh M. Mualim; 17. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Susanto bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Susanto; 18. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Nasrochah bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nasrochah; 19. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Siti K, bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Siti K; 20. Fotocopy Surat pernyataan model F12 dari Mudzakir bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Mudzakir; 21. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Karanganyar nomor 930/KPU-Kab-012.329506/XII/2012 perihal verifikasi faktual keanggotaan parpol tertanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sri Handoko Budi N, ST; 22. Fotocopy Daftar nama verifikasi keanggotaan partai Bulan Bintang sebanyak 35 anggota; 23. Fotokopi barang bukti berupa foto sebanyak 6 lembar. Kabupaten Wonogiri 1. Surat KPU kabupaten Wonogiri berupa Berita Acara pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten wonogiri nomor 48/BA/Parpol/XI/2012 tertanggal 1 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Purnomo, Mat Nawir, S.Ag, Suyono, S.Pd, A, Joko Wuryanto, SH, - 48 -
Bambang Tetuko, ST; 2. Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Wonogiri nomor 48/BA/Parpol/XI/2012 terkait Random nomor anggota Partai tertanggal 01 November 2012 yang ditandatangani oleh oleh Drs. Joko Purnomo, Mat Nawir, S.Ag, Suyono, S.Pd, A, Joko Wuryanto, SH, Bambang Tetuko, ST; 3. Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Wonogiri nomor 48/BA/Parpol/XI/2012 terkait Hasil sample 10 persen anggota partai politik tertanggal 01 November 2012 yang ditandatangani oleh oleh Drs. Joko Purnomo, Mat Nawir, S.Ag, Suyono, S.Pd, A, Joko Wuryanto, SH, Bambang Tetuko, ST; 4. Fotocopy Berita Acara KPU Kabupaten Wonogiri nomor 48/BA/Parpol/XI/2012 terkait daftar nama-nama sample 10% Anggota Partai politik sebanayak 5 lembar tertanggal 01 November 2012 yang ditandatangani oleh oleh Drs. Joko Purnomo, Mat Nawir, S.Ag, Suyono, S.Pd, A, Joko Wuryanto, SH, Bambang Tetuko, ST; 5. Fotocopy Lembar Verifikasi Faktual Anggota partai Politik Tingkat kabupaten. 6. Fotocopi KTA Partai Bulan Bintang sebanyak 11 Halaman; 7. Fotocopy surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang berita acara hasil verifikasi factual kenggotaan partai politik tingkat Kabupaten nomor 74/BA/PARPOL/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 yang di tandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 8. Fotocopy surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel hasil perbaikan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten wonogiri nomor 79/BA/PARPOL/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 9. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang berita acara random nomor sample anggota partai politik tingkat Kabupaten wonogiri nomor 79/BA/PARPOL/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 10. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang berita acara hasil sample 10 persenn anggota partai politik tingkat Kabupaten wonogiri nomor 79/BA/PARPOL/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 11. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang berita acara daftar nama-nama sampel 10% anggota partai politik tingkat Kabupaten wonogiri nomor 79/BA/PARPOL/XI/2012 sebanyak 115 Sampel tertanggal 3 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono - 49 -
S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 12. Fotocopy Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Amit Tohir tertanggal 7 Desember 2012; 13. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Sakiyem tertanggal 7 Desember 2012; 14. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Sri Lestari tertanggal 7 Desember 2012; 15. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Sukadi Abdur Rozaq tertanggal 7 Desember 2012; 16. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Sumarni tertanggal 7 Desember 2012; 17. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Sunarno tertanggal 7 Desember 2012; 18. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Wakino Norejo tertanggal 7 Desember 2012; 19. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Wantino tertanggal 7 Desember 2012; 20. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Widodo tertanggal 7 Desember 2012; 21. Fotokopi KTA dan fotocopy surat pernyataan model F12-Parpol atas nama Amit Tohir tertanggal 7 Desember 2012; 22. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Wonogiri nomor 237/KPU-Wng-012329512/XII/2012 kepada Ketua DPC PBB Kabupaten Wonogiri perihal mendatangkan anggota partai Politik tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo; 23. Fotocopy Daftar nama anggota partai politik Kabupaten Wonogiri yang harus mengikuti Verifikasi Di kantor KPU kabupaten Wonogiri untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 27 orang tertanggal 14 desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Purnomo; 24. Fotocopy Surat KPU Kabupaten Wonogiri tentang Berita Acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan Anggota partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri nomor 103/BA/Parpol/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Joko purnomo, Mat Nawir, S,Ag, Suyono S.Pd, A, Joko Wuryanto SH, Bambang Tetuko, ST; 25. Fotokopi lembaran verifikasi faktual perbaikan pengurus partai politik tingkat kabupaten pada bulan November 2012 yang ditandatangani oleh A.Joko Wuryanto, SH; 26. Fotokopi Hasil verifikasi faktual tahap I dan Tahap II Partai Bulan Bintang Kabupaten Wonogiri tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Joko Purnomo; 27. Fotokopy lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tngkat Kabupaten sebanyak 125 anggota pada bulan desember 2012 yang ditandatangani oleh A. - 50 -
Joko Wuryanto; 28. Fotokopi surat KPU Kabupaten Wonogiri terkait berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan kenggotaan partai politik tingkat kabupaten dengan nomor 103/BA/PARPOL/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012; 29. Fotokopi Berita Acara Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi hasil verifikasi Pengurus dan anggota partai politik nomor 109/BA/PARPOL/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 30. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten Wonogiri tertanggal 19 Desember 2012. 31. Fotokopi pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh M.Zaini BA danDjoko Purnomo; 32. Fotokopi pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Edy Heriyanto danDjoko Purnomo; Kabupten Purbalingga 1. Fotokopi Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota partai bulan bintang tingkat kabupaten Purbalingga nomor 113/BA/XII/2012 tertanggal 24 November 2012; 2. Fotokopi lembaran verifikasi faktual pengurus dan anggota partai Bulan Bintang tingkat kabupaten Purbalingga; 3. Fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat kabupaten Purbalingga nomor 113.A/BA/XII/2012 tertanggal 24 November 2012; 4. Fotokopi berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai Bulan Bintang nomor 155/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012; 5. Fotokopi lembaran verifikasi dfaktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai Bulan Bintang tingkat Kabuoaten Purbalingga; 6. Fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten Purbalingga nomor 159/BA/XII/2012 tertanggal 18 November 2012; 7. Fotokopi berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten Purbalingga nomor 162/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 8. Fotokopi rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat kbupaten/Kota Purbalingga sebanyak 16 partai tertanggal 19 Desember 2012; Kabupaten Brebes 1. Fotokopi berita acara verifikasi faktual nomor 140/BA/X/2012 tertanggal 7 November 2012; 2. Fotokopi suratKPU Kabupaten Brebes nomor 337/KPU.Bbs-012.329305 perihal verifikasi faktual - 51 -
tertanggal 22 November 2012 yang di tandatangani oleh Masykuri, S,Pd; 3. Fotokopi daftar sample kabupaten Brebessebnayak 54 nama; 4. Fotokopi berita acara verifikasi faktual nomor 144/BA/XI/2012 tertanggal 26 November 2012; 5. Fotokopi lembaran verifikasi faktual pengurus partai politik tingkat kabupaten Brebes; 6. Fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual nomor 144.1/BA/XI/2012 tertanggal 26 November 2012; 7. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkatb kabupaten/Kota sebanyak 103 anggota pada bulan november 2012; 8. Fotokopi surat KPU nomor 359/KPU.Bbs012.329305/XII/2012 perihal veridfikasi faktual anggota hsil perbaikan tertanggal 14 desember 2012; 9. Fotokopi berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan nomor 179/BA/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012; 10. Fotokopi lembaran verifikasi faktual hasil faktual pengrus partai politik tingkat Kabupaten/Kota; 11. Fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota nomor 188/BA/XII/2012 tertanggal Desmber 2012; 12. Fotokopi daftar nama hasil verifikasi sebanayak 97 orang; 13. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota parati politik tingkat Kabupaten/kota Brebes sebanyak 103 orang tertanggal 18 Desember 2012; 14. Fotokopi rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat Kabupaten/kota kabuoaten Brebes sebanyak 16 partai politik tertanggal 19 Desember 2012; Kabupaten Kebumen 1. Surat KPU Kebumen nomor 005/202/2012 perihal undangan rapay koordinasi pendaftaran dan verifikasi parpol pesrta pemilu Tahun 2014 tertanggal 07 agustus 2012; 2. Surat KPU Kebumen nomor 270/431 perihal pemberitahuan tertanggal 30 Oktober 2012; 3. Fotokopi jadwal verifikasi faktual kepengurusan partai politik sebanyak 16 partai tertanggal 31 oktober 2012; 4. Fotokopi beita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel keanggotaan partai politik tingkat kabupaten Kbumen nomor 432.2/KPU.Kbm/2012 tertanggal 1 November 2012; 5. Fotokopi random nomor sampel anggota partai tertanggal 1 november 2012; 6. Fatokopi hasil sampel 10% anggota partai politik tertanggal 1 november 2012; 7. Fotokopi daftar nama-nama sampel 10% anggota partai sebanyak 103 sampel tertanggal 1 november 2012; 8. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten 39 anggota pada bulan november 2012; 9. Fotokopi surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 30 orang; 10. Fotokopi surat KPU nomor 270/467/2012 tertanggal 20 - 52 -
November; 11. Fotokopi berita acara verifikasi faktual nomor 270/70/BA/KPU.Kbm/2012 tertanggal 25 November 2012; 12. Fotokopi lembaran verifikasi faktual pengurus partai politik tingkat kabupaten kebumen; 13. Fotokopi verifikasi faktual anggota partai politik tingkat politik sebanyak 103 anggota; 14. Fotokopi surat KPU Kabupaten Kebumen nomor 005/480 tertanggal 24 November 2012; 15. Fotokopi surat KPU Kabupaten Kebumen nomor 005/506 tertanggal 3 Desember 2012; 16. Fotokopi surat KPU Kabupaten Kebumen nomor 005/513 tertanggal 12 Desember 2012; 17. Fotokopi berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sapel keanggotaan partai politik tingkat kabupaten nomr 409.5/KPU.Kbm/2012 tertanggal 3 Desember 2012; 18. Fotokopi random nomor sampel anggota partai tertanggal 3 desember 2012; 19. Fotokopi hasil sampel 10% anggota partai politik tertanggal 3 deseber 2012; 20. Fotokopi daftar nama-nama sampel 10% anggota partai kabupaten Kenbumen 127 sampel tertanggal 3 Desember 2012; 21. Surat pernyataan model F12-Parpol sebanyak 40 nama; 22. Fookopi daftar hadir pada hari sabtu-senin 15 -12 desember 2012 sebanyak 50 peserta; 23. Fotokopi berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten kebumen nomor 270/30/BA/KPU.Kbm/2012 tertanggal 19 desember 2012; 24. Fotokopi lembaran verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai politik tingkat kabupaten Kebumen; 25. Fotokopi lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten kebumen sebanayak 127 anggota; 26. Syrat KPU Kabupten Kebumen nomor 270/517/2012 perihal pemberitahuan menghadirkan nama-nama anggota tertanggal 14 Desember 2012; 27. Syrat KPU Kabupten Kebumen nomor 005/524 perihal undangan tertanggal 15 Desember 2012; 28. Fotokopi pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon pesert pemiluyang ditandatangani oleh edi muslimin dan paulus widiyantoro, SE Kabupaten Tegal 1. Fotokopi Surat keterangan pengantar nomor 474.5.344.IX.2012 atas nama Taufik tertanggal 6 September 2012; 2. Fotokopi Surat Perjnjian Pinjam Pakai gedung tertanggal 1 januari 2011 yang ditandatangani oleh Novel Taufik dan Basuki Rahmat; 3. Fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan partai poltik tingkat kabupaten Tegal nomor 325.A/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012; 4. Fotokopi hasil reakpitulasi faktual partai politik tingkat - 53 -
Kabuoaten Tegalsebanyak 16 Partai tertanggal 19 Desember 2012; Kabupaten Jepara 1. fotokopi tanda bukti penerimaan kartu tanda anggota partai politik pada hari jumat tanggal 7 september 2012 yang ditandatangani oleh muslim aisyah SHi dan Sunugroho; 2. fotokopi tanda bukti penerimaan kartu tanda anggota partai politikp ada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Nur Tanhoni dan Sunugroho; 3. fotokopi surat pernyataan bukan anggota partai model F12 Parpol sebanyak 29 lembar.; 4. fotokopi lembar verifikasi faktual anggota partai politik tingkat Kabupaten Jepara tertanggal 24 November 2012; 5. fotokopi lembar verifikasi factual perbaikan anggota partai politik tingkat Kabupaten Jepara sebanyak 102 anggota partai tertanggal 19 Desember 2012; 6. fotokopi rekap yang telah dikunjungi namun tidak bertemu yang bersangkutan sebanyak 6 orang; 7. fotokopi rekap yang telah dikunjungi namun tidak bertemu yang bersangkutan sebanyak 12 orang; 8. fotokopi rekap yang telah dikunjungi namun tidak bertemu yang bersangkutan sebanyak 27 orang; 9. surat keterangan tidak berteu dengan anggota partai politik sebanyak 35 lembar; 10. surat pernyataan keberatn hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 19 Desember 2012; Kota Magelang 1. surat KPU Kota Malangnomro 266/KPU-Kota Mgl/012.329568/XI/2012 tertanggal 25 November 2012; 2. surat pernyataan model F12-Parpol yang menyatakan bukan sebagai anggota partai;sebnyak 5 anggota; 3. surat tanda terima tertanggal 21 Desember 2012; Kabupaten Banyumas 1. fotokopi berita acara pengambilan atau pencuplikan sampel nomor 145/BA/XI/2012 tertanggal 1 November 2012 2. fotokopi daftar random partai bulan bintang kabupaten Banyumas tertanggal 1 november 2012; 3. fotokopi daftar sampel Partai Bulan Bintang tertanggal 1 november 2012; 4. Fotokopi daftar nama partai Bulan Bintang Kabupaten Banyumas sebanyak 108 tertanggal 1 november 2012; 5. Fotokopi berita acara hasil verifikasi factual keanggotaan partai tingkat kabupaten nomor 188/BA/XI/2012 tertanggal 26 November 2012; 6. Fotokopi lembaran verifikasi factual pengurus partai tingkat Kabupaten Banyumas; 7. Fotokopi lembaran verifikasi factual anggota partai politik tingkat kabuoaten banyumas sebanyak 108 nama tertanggal 296 November 2012; - 54 -
8. Fotokopi Berita acara hsasil pengambilan atau pencuplikn sampel keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten nomor 212/BA/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012; 9. Fotokopi Daftar random partai Bulan Bintang tertanggal 3 Desember 2012; 10. Fotokopi daftar sampel partai Bulan Bintang Kabuoaten Banyumas tertanggal 3 Desember 2012; 11. Fotokopi daftar sampel Partai Bulan bintang Kabupaten Banyumas sebanyak 100 sampel tetanggal 3 Desember 2012; 12. Fotokopi berita acara verifikasi factual perbaikan pengurus dan Anggota partai politik tingkat Kabupaten Banyumas nomor 259/BA/XII/2012; 13. Fotocpi berita acara hasil verifikasi factual perbaikan keanggotaan partai tingkat kab./kota no.: 253/BA/XII/2012, 18 desember 2012; 14. Fotocopi lampiran 2 model F8-parpol lembaran verifikasi factual perbaikan anggota parpol tingkat kab./kota , 18 desember 2012; 15. Fotocopi lampiran 3 daftar nama PBB kab. Banyumas; 16. Fotocopy tanda bukti kunjungan verifikasi factual keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2014 di kab. Banyumas sebanyak 60 berkas; 17. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan 57 orang yang menyatakan bukan anggota partai PBB; 18. Lampiran 3 daftar nama sampel partai bulan bintang kab. Banyumas,3 desember 2012; 19. Fotocopi Surat keterangan desa Berkah rt. 2/RW 07 kec. Purwokerto selatan kab. Banyumas, desember 2012; 20. Fotocopi surat keterangan 4 orang/lembar dari pemerintah desa/kelurahan kebumen RT 07 RW 01 kec. Baturaden kab. Banyumas, 11 desember 2012; 21. Fotocopi surat tugas KPU kab. Banyumas no. 161/KPU.Kab.-012-329373/XI/2012, 6 Nopember 2012; 22. Fotocopi co card verifikator verifikasi factual keaanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2014 atas nama darmastuti K., SH; 23. Fotocopi foto verifikasi faktual PBB tanggal 17 desember 2012; Bukti T-4 Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Bali BALI Kota Denpasar 1. Permohonan Partai Politik PBB Ke Bawaslu; 2. Fotocopy berita acara rapat pleno KPU Kota Denpasar no.: 16/BA/I/2013 tentang jawaban atas surat keberatan DPP PBB, 20 Januari 2013 di Denpasar, tandatangan Ketua KPU kota Denpasar Gede Ray Misno, ST.,MSi.; 3. Fotocopy daftar hadir rapat/pertemuan KPU Kota Denpasar minggu 20 Januari 2012; 4. Fotocopy surat KPU kota Denpasar perihal undangan - 55 -
no.: 357/UND/X/2012 kepada pimpinan parpol tertanggal 15 oktober 2012 di Denpasar; 5. Fotocopy daftar undangan; 6. Fotocopy daftar hadir parpol dalam rangka verifikasi parpol, 31 Oktober 2012; 7. Fotocopy surat KPU kota Denpasar perihal rapat pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan, secretariat, dan keanggotaan no.: 501/KPUKota/016433809/XI/2012 kepada pimpinan parpol tertanggal 23 November 2012 di Denpasar; 8. Fotocopy daftar undangan; 9. Fotocopy daftar hadir rapat pemberitahuan hasil verifikasi faktual secretariat dan kepengurusan KTA, senin 26 November 2012 di Denpasar, tandatangan sekretaris KPU Denpasar, I Wayan Arya Arsana,SH.; 10. Fotocopy daftar penerimaan rapat pemberitahuan hasil verifikasi faktual secretariat dan kepengurusan KTA, Denpasar 26 November 2012; 11. Fotocopy surat KPU Kota Denpasar no.: 496/KPUKota/016433809/XI/2012 perihal rapat koordinasi verifikasi faktual, kepada Pimpinan Parpol, Denpasar 16 Nopember 2012 tanda tangan ketua KPU kota Denpasar; 12. Fotocopy daftar undangan; 13. Fotocopy daftar hadir ra[at koordinasi verifikasi faktual secretariat dan KTA, 18 november 2012. Denpasar 19 november 2012, tanda tangan Sekretaris KPU kota Denpasar; 14. Fotocopy daftar penerimaan surat no.: 496/KPUkota/016433809/XI/2012 dan daftar nama anggota parpol yang diverifikasi faktual, minggu 18 nopember 2012. Tandatangan sekretaris KPU kota Denpasar di Denpasar tanggal 19 Nopember 2012; 15. Fotocopy surat KPU Kota Denpasar no.: 563/KPUKota/016433809/XII/2012 perihal undangan, kepada Pimpinan Parpol, Denpasar 11 Desember 2012 tanda tangan ketua KPU kota Denpasar; 16. Fotocopy daftar undangan; 17. Fotocopy daftar penerimaan bahan rapat pemberitahuan hasil perbaikan verifikasi faktual secretariat dan kepengurusan dan keanggotaan, 12 Desember 2012 di Denpasar; 18. Fotocopy daftar hadir rapat pemberitahuan hasil perbaikan verifikasi faktual secretariat dan kepengurusan dan keanggotaan, 12 Desember 2012 di Denpasar; 19. Fotocopy surat KPU Kota Denpasar no.: 588/KPUKota/016433809/XII/2012 perihal undangan, kepada Pimpinan Parpol, Denpasar 17 Desember 2012 tanda tangan ketua KPU kota Denpasar; 20. Fotocopy daftar undangan; - 56 -
21. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka verifikasi faktual secretariat dan keanggotaan parpol, 19 Desember 2012; 22. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka verifikasi faktual secretariat dan keanggotaan parpol, 19 Desember 2012; 23. Fotocopy KTA atas nama I Ngh Rena; 24. Fotocopy Kartu keluarga no.: 5171021309070252; 25. Fotocopy Surat perintan penahanan kepolisian resor kota Denpasar nomor: Sprin.han/256/XI/2012/reskrim, dikeluarkan di Denpasar tanggal 27 November 2012; 26. Fotocopy surat dari kapolri daerah bali resor Denpasar perihal penangkapan dan penahanan an tersangka I Nengah Rena kepada Sdri Ni Wayan Tilem, 27 November 2012; 27. Fotocopy Surat perintah penangkapan kepolisian resor kota Denpasar nomor: Sprin.han/460/XI/2012/reskrim, dikeluarkan di Denpasar tanggal 26 November 2012; 28. Fotocopy model F8-Parpol Berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 503/BA/XI/2012, 25 November 2012 tandatangan I made Gede Ray Misno dkk.; 29. Fotocopy lampiran I model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali; 30. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali; 31. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali, 25 november 2012; 32. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama I Komang Soma; 33. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Samuel Nans Sina; 34. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Soejono; 35. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Magdalena Setyowati; 36. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Sumarni; 37. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama; 38. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Meike Riskiyana; 39. Fotocopy model F12-Parpol surat pernyataann atas nama Mulyadi; 40. Fotocopy berita acara pengambilan sampel verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 420/BA/X/2012, dibuat di Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2012, tandatangan I Made Gede Ray Misno, - 57 -
dkk.; 41. Fotocopy model F8-parpol, berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 592/BA/XII/2012, dibuat di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2012, tandatangan I Made Gede Ray Misno, dkk.; 42. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali; 43. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali, 11 Desember 2012; 44. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kota PBB kota Denpasar Bali; 45. Fotocopy lampiran 5 model F8-parpol, berita acara hasil verifikasi faktual hasil perbaikan kenaggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 592/BA/XII/2012, dibuat di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2012, tandatangan I Made Gede Ray Misno, dkk.; 46. Fotocopy lampiran 6 model F8-parpol, rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol tingkat kab./kota Denpasar Prov. Bali, dibuat di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2012, tandatangan I Made Gede Ray Misno, dkk.; 47. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama I Nengah Rena, dibuat di Denpasar tanggal 17 desember 2012; 48. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Moc. Saleh Huseain, dibuat di Denpasar tanggal 6 desember 2012; 49. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Ketut Sudani, dibuat di Denpasar tanggal 7 desember 2012; 50. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Eno Sudajat, dibuat di Denpasar tanggal 6 desember 2012; 51. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Leni mardiana, dibuat di Denpasar tanggal 8 desember 2012; 52. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Blasius Juanda, dibuat di Denpasar tanggal 9 desember 2012; 53. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Siti Mustiatin, dibuat di Denpasar tanggal 9 desember 2012; 54. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama IKM Soma, dibuat di Denpasar tanggal 11 desember 2012; 55. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama Santi Puspita, dibuat di Denpasar tanggal 06 desember 2012; 56. Fotocopy Foto dokumentasi verifikasi faktual terhadap I Nengah rena (sampel PBB) yang diverifikasi oleh tim verifikasi KPU Kota Denpasar dilakukan ditempat umum dan tanpa tekanan; 57. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi Parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, - 58 -
DPRD kab./kota tingkat Kota Denpasar prov. Bali tanggal 19 Desember 2012; Kab. Buleleng 1. Fotocopy surat KPU proses verifikasi PBB kab. Buleleng tahun 2012, di Singaraja tanggal 25 Desember 2012 ditandatangani oleh Kadek Cita Ardana Yudi, dkk; 2. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 9 Nopember 2012 di singaraja; 3. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 5 Nopember 2012 di singaraja; 4. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 12 Nopember 2012 di singaraja; 5. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 9 Nopember 2012 di singaraja; 6. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 8 Nopember 2012 di singaraja; 7. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 16 Nopember 2012 di singaraja; 8. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 17 Nopember 2012 di singaraja; 9. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tanggal 5 Nopember 2012 di singaraja; 10. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Wiwin Asriani, dibuat di Gedegak tanggal 9 November 2012; 11. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama M. Husin, dibuat di Singaraja tanggal 17 November 2012; 12. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Supani, dibuat di Singaraja tanggal 17 November 2012; 13. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Patmawati, dibuat di Singaraja tanggal 12 November 2012; 14. Fotocopy foto patmawati, jl. Dipenegoro, GG Merpati No. 20, Seririt; 15. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 10 Desember 2012 di singaraja; 16. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 10 Desember 2012 di - 59 -
singaraja; 17. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 7 Desember 2012 di singaraja; 18. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 7 Desember 2012 di singaraja; 19. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 11 Desember 2012 di singaraja; 20. Fotocopy lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab. Buleleng, tertanggal 10 Desember 2012 di singaraja; 21. Fotocopy lampiran II, Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam wilayah kab./kota yang belum diverifikasi faktual; 22. Fotocopy lampiran II, Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam wilayah kab. Buleleng yang tidak ditemukan dalam diverifikasi faktual, 28 desember 2012; 23. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Sahban, dibuat di Tegalinggah tanggal 10 Desember 2012; 24. Fotocopy kartu keluarga no. 51080524406090014; 25. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Siti Nurheni , dibuat di tegalinggah tanggal 10 desember 2012; 26. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Anang yahya , dibuat di singaraja tanggal 10 desember 2012; 27. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama Rominah, dibuat di singaraja tanggal 10 desember 2012; 28. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama A. Majid , tanpa tempat tanggal 10 desember 2012; 29. Fotocopy model F12-parpol surat pernyataan atas nama drs. Tarmujan , dibuat di Singaraja tanggal 11 desember 2012; 30. Fotocopy daftar hadir verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kabupaten buleleng , hari minggu 16 desember 2012; 31. Fotocopy model F8-Parpol berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 113/BA-KPU.Kab.Bll/XII/ 2012 di singaraja pada tanggal 19 desember 2012, tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 32. Fotocopy berita acara verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 113.1/BAKPU.Kab.Bll/XII/ 2012 di Buleleng pada tanggal 19 desember 2012, tandatangan kadek cita ardana yudi, - 60 -
dkk.; 33. Fotocopy berita acara verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kab./kota no.: 113.1/BAKPU.Kab.Bll/XII/ 2012 di Buleleng pada tanggal 19 desember 2012, tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 34. Fotocopy lampiran model F8-parpol lembaran verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus partai poltik tingkat kabupaten Buleleng, singaraja pada tanggal 17 desember 2012; 35. Fotocopy lembaran verifikasi faktual perbaikan anggota parpol tingkat kabupaten buleleng, disingaraja tanggal 19 desember 2012, tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 36. Fotocopy lampiran I berita acara rapat pleno KPU kab. Buleleng no.: 109/BA-KPU.KAB.BLL/XII/2012 hasil verifikasi faktual tahap I parpol calon peserta pemilu 2014 wilayah kab. Buleleng rekomendasi DKPP TMT 6 s/d 11 desember 2012 tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 37. Fotocopy berita acara rapat pleno KPU kab. Buleleng no. 109/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012 tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 38. Fotocopy lampiran II berita acara rapat pleno KPU kab. Buleleng no.: 109/BA-KPU.KAB.BLL/XII/2012 hasil verifikasi faktual tahap I pengurus tingkat kecamatan parpol calon peserta pemilu 2014 wilayah kab. Buleleng rekomendasi DKPP TMT 6 s/d 11 desember 2012 tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 39. Fotocopy daftar hadir 12 Desember 2012, tandatangan kadek cita ardana yudi; 40. Fotocopy surat KPU kab. Buleleng no.: 634/KPU.Kab016.433727/XII/2012 perihal rapat pleno kepada Anggota KPU kab. Buleleng, tanggal 11 Desember 2012 di singaraja; 41. Fotocopy model F8-parpol berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota no.: 113/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012 tertanggal 19 desembar 2012 di singaraja tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 42. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kab./kota tertanggal 17 desembar 2012 di singaraja; 43. Fotocopy lembaran verifikasi faktual perbaikan anggota partai politik tingkat kab. Buleleng tertanggal 19 desembar 2012 di singaraja tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 44. Fotocopy berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan keanggotaan parpol tingkat kab. Buleleng no.: 133/BA-KPU.Kab.Bll/XII/2012, - 61 -
tertanggal 19 desembar 2012 di singaraja tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 45. Fotocopy hasil verifikasi faktual partai politik tingkat kab./kota kab. Buleleng prov. Bali, tertanggal 19 desembar 2012 di singaraja tandatangan kadek cita ardana yudi, dkk.; 46. Fotocopy catatan kejadian verifikasi faktual keanggotaan parpol, singaraja, 10 desember 2012; 47. Fotocopy catatan kejadian verifikasi faktual keanggotaan parpol, singaraja, 11 desember 2012; 48. Fotocopy catatan kejadian verifikasi faktual keanggotaan parpol, singaraja, 12 desember 2012; 49. Fotocopy surat KPU kab. Buleleng no.: 659/KPU.Kab.016.433727/XII/2012 perihal pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan ulang pengurus parpol kepada pimpinan DPX/DPD PBB kab. Buleleng, singaraja 14 Desember 2012; 50. Fotocopy lampiran I, daftar nama tim verifikasi faktual KPU kab. Buleleng; 51. Fotocopy lampiran II, daftar nama dan alamat anggota parpol dalam wilayah kab./kota yang belum diverifikasi faktual; 52. Fotocopy surat pernyataan keberatan hasil verifikasi parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab./kota tingkat kab./kota, tertanggal 19 desember 2012 di singaraja; Bukti T-5 Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1. Permohonan Partai Politik PBB Ke Bawaslu; 2. Fotocopy surat KPU kab. Kapuas Hulu no.: 349/KPUKab-019.435755/XII/2012 perihal penjelasan atas keberatan PBB kepada ketua KPU prov. Kalimantan barat, putussibau tertanggal 26 desember 2012, tertanda ketua KPU moh. Sainihadi; 3. Fotocopy Model F8-parpol berita acara verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten no.:201/BA/XI/2012, dibuat di Putussibau pada tanggal 24 November 2012, ditandatangani oleh Moh. Sainihadi dkk.; 4. Fotocopy lapiran 1 Model F8-parpol lembaran verifikasi faktual pengurus parpol tingkat kabupaten dibuat di Putussibau pada tanggal 6 November 2012; 5. Fotocopy lampiran 4 model F8-parpol berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kabupaten no.: 201A/BA/XI/2012 dibuat di Putussibau pada tanggal 24 November 2012, ditandatangani oleh Moh. Sainihadi dkk.; - 62 -
6. Fotocopy model F8-Parpol berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten no.:260/BA/XII/2012, dibuat di Putussibau pada tanggal 18 desember 2012, ditandatangani oleh Moh. Sainihadi dkk.; 7. Fotocopy lampiran 1 model F8-lembaran verifikasi faktual hasil perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten no.:260/BA/XII/2012, dibuat di Putussibau pada tanggal 18 desember 2012, ditandatangani oleh Moh. Sainihadi; 8. Fotokopy berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol tingkat kabupaten no.: 242/BA/XII/2012, dibuat di Putussibau pada tanggal 18 desember 2012, ditandatangani oleh Moh. Sainihadi dkk; 9. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab./kota tingkat kabupaten, putussibau, 19 desember 2012; 10. Fotocopy pernyataan keberatan hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab./kota tingkat kabupaten, putussibau, 22 desember 2012; 11. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, 9 desember 2012; 12. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, 9 desember 2012; 13. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, 10 desember 2012; 14. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, desember 2012; 15. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, desember 2012; 16. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, desember 2012; 17. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, 10 desember 2012; 18. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, desember 2012; 19. Fotocopy lampiran 2 Model F.8-parpol lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat kabupaten, , putussibau, 11 desember 2012; 20. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama - 63 -
bardiono, tanggal 11 desember 2012; 21. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama M. Bashirun, dibuat di putussibau tanggal 09 desember 2012; 22. Fotocopy F12-parpol surat pernyataan atas nama idawati, dibuat di desa naga mentebah tanggal 15 desember 2012; 23. Fotocopy foto verifikasi faktual PBB calon peserta pemilu tahun 2014 oleh KPU kab. Kapuas hulu; 24. Fotocopy surat kronologis PBB oleh ketua KPU kab. Kayong utara; 25. Fotocopy model F8-parpol berita acara verifikasi hasil faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten no.: 116/BA/XII/2012, dibuat disukadan pada tanggal 18 desember 2012, tandatangan dedy efendy dkk.; 26. Fotocopy lampiran 1 model F8-parpol lembaran verifikasi hasil faktual perbaikan pengurus dan anggota parpol tingkat kabupaten; 27. Fotocopy berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No.: 91/BA/XI/2012, dibuat di Kayong Utara pada tanggal 01 desember 2012, ditandatangani oleh Dedy Efendy dkk; 28. Fotocopy berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol tingkat kab. No.: 128/BA/XII/2012, dibuat di Kayong Utara pada tanggal 18 desember 2012, ditandatangani oleh Dedy Efendy dkk; 29. Fotocopy surat KPU kab. Kayong utara no.: 164/KPUKKU/019.964828/XI/2012 perihal pemberitahuan kepada ketua DPD PBB kab. Kayong utara, dibuat disukadana 15 November 2012; 30. Fotocopy lampiran 2 model F8-parpol, lembaran verifikasi faktual anggota parpol tingkat kab.; 31. Fotocopy KTA verifikasi faktual tahap 2 PBB kab. Kayong utara; 8. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon juga telah memberikan tanggapan secara lisan di depan Majelis Pemeriksa, sebagai berikut: a) Ardian (KPU Provinsi Sumatera Barat) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa kami tidak pernah menjanjikan apapun atau memberikan apapun istilahnya. Dalam tingkat provinsi pada tanggal 27 November 2012 kita baru menggunakan F6, dimana disitu tidak ada kesimpulan karena memang berdasarkan SE KPU sebelumnya No 681 bahwa komisi tidak membuat kesimpulan “ b) (Anggota KPUD Kabupaten Kulonprogo) mengatakan sebagai berikut: - Bahwa metode verifikasi yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Kulonprogo adalah dengan menggunkan metode sample bukan sensus. - 64 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa untuk PBB memang kepengurusan maupun kantor dan perwakilan perempuan sudah sesuai. Bahwa verifikasi hasil perbaikan kami baru sampaikan bahwa jumlah populasi yang diserahkan adalah 657. Jumlah samplenya 66, jumlah yang sesuai 40 yang tidak sesuai itu 46. Dari jumlah yang sesuai 40 itu berdasarkan hasil verifikasi kunjungan ke lapangan yang MS itu 8. Kemudian yang tidak ketemu itu 32. Jadi jumlahnya 40. Dan terhadap yang tidak ketemu 32 kami juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPC PBB untuk diadakan di KPU kabupaten. Benar bahwa kami menerima surat permohonan dari PBB, tetapi berdasarkan pada surat permohonan keberatan surat DPC PBB itu nomornya adalah 210,jadi langsung saja saya katakan surat permohonannya adalah bahwa KPU kabupaten porwokerto tidak transparan dan terbuka dalam menyampaikan hasi lverifikasi factual KPUD Purwokerto. DPC kabupaten kulonprogo mengirimkan surat resmi dengan no surat 210/001/KPU-kab-1013.329.599/1/2013. Kami tidak pernah menerima surat dengan nomor itu ibu… yang kami terima adalah surat DPC PBB dengan nomr. A-01/DPC/ketua/2013 tanpa tanggal perihal permohonan daftar anggota PBB yang TMS. Suratnya adalah surat no A01 bukan no 210. Dan selanjutnya itu menjadi surat KPU. Bahwa berdasarkan permohonan itu kita menjawab dengan surat 210/001/KPU-KAB .013.329.599/I/2013 tanggal 4 januari 2013 perihal jawaban atas permohonan Data. Memang kami tidak memberikan data yang TMS by name-nya kenapa seperti itu memnag bahwa sesuai dengan ketentuan. Bahwa yang diberikan oleh partai politik adalah anggota partai politik yang tingkat kunjungan kelapangan itu tidak ditemui oleh petugas verifikator. Itu KPU harus memberitahukan dan itu sudah kami lakukan. Bahwa KPUD sudah berkoordinasi dengan KPU provinsi pada tanggal 3 januari menanyakan dengan terkait, Bolehkahanggota yang TMS ini diberikan namanya pada partai politik? Jawabannya adalah KPU kabupaten tidak diperkenankan memeberikan data nama-nama parpol yang TMS tanpa perintah resmi dari KPU. Bahwa berdasarkan Juknis dari KPU bahwa permohonan data seharusnya disampaikan oleh KPU pusat. Jika data itu dipakai di KPU Provinsi maupun kabupaten maka itu harus diberikan dan diperintahkan berdasarkan juknis. Itu tadi semua terkait dengan surat. SOP yang kita lakukan yang pertama adalah terkait dengan verifikasi factual yang pertama adalah kita mendatangi namanama anggota partai politik yang tersampel kerumahnya atau kalau pas tidak kerumahnya kita ketemu janjian mungkin sedang dimana.. dan kita mendatangi kemudian kita tatap muka kepada anggota partai politik yang tersampel untukk ditanyakan kebenarannya apakah benar berdsarkan KTA foto copy yang kita terima. Bahwa ketika kita berangkat itu petugas itu membawa tanda pengenal, identitas kemudian ada surat perintah tugas yang dibikin oleh ketua KPU. Kita juga membawa foto copy KTA yang diserahkan. Kemudian tatap muka dan menanyakan apakah betul saudara X adalah orang yang tertera dalam KTA tersebut? Kemudian apakah betul saudara adalah anggota PBB. Klo ya betul maka kami minta untuk mengisi formulir dan - 65 -
-
kegiatan didalam formulir itu. Tanda tangan kemudian kita beri tanda MS artinya Memenuhi Syarat Bahwa kemudian yang menyatakan terhadap yang bukan anggota, kalu memang tidak memegang KTA kita tanyakan apakah dia memiliki KTP atau identitas lainnya untuk memastikan bahwa kita tidak bertemu dengan orang yang salah deskripsinya seperti itu. Terhadap anggota yang menyatakan dirinya bukan anggota kita meminta untuk mengisi surat pernyataan F12 yang memang kita bawa. Formulirnya memang disiapkan untuk mengisi yang F12 itu. Satu lagi dan didalam verifikasi faktual kami juga didampingi NPP maupun Panwaslu
c) KPU Kabupaten Klaten mengatakan sebagai berikut: - Bahwa sebelum rapat pleno dilaksanakan, ketua membacakan tata tertib Rapat. - Bahwa pada saat rapat pleno diselenggarakan PBB tidak mengajukan keberatan. d) Jayadi (KPU Kabupaten Sleman) - Tidak dilakukannya verifikasi pada tahap pertama, karena KPU Sleman menggunakan data sipol sebagai dasar pegangan. Namun terdapat data hardcopy berupa KTA yang diserahkan oleh DPD PBB Sleman. Setelah dilakukan kroscek antara data softcopy dan hardcopy, ternyata ditemukan ketidaksesuaian nama-nama yang dimaksud baik dalam data softcopy maupun hardcopy berjumlah 461. Namun stelah dikroscek ulang dapat tambahan sekitar 179 yang sesuai. Jadi jumlah total 640. Oleh sebab itu syarat minimal keanggotaan yang harus dipenuhi di Kabupaten Sleman sebanyak 1000 KTA dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga KPU Sleman tidak melakukan verifikasi faktual tahap pertama. - Pada waktu perbaikan tahap kedua, jumlah populasi 1517 dan sampel 10%. Memenuhi syarat verifikasi dilapangan 43 dan waktu menghadirkan berjumlah 31. Sehingga total 74. Kemudian yang tidak memenuhi syarat dilapangan 37 dan yang tidak mememnuhi syarat waktu menghadirkan 41 , total 78. - Penyebab tidak memenuhi syarat adalah ada yang meninggal dan ada yang yang menyampaikan surat pernyataan bahwa ia bukan anggota, dan di isi dalam surat pernyataan form F-12. Yang mengisi ada 18 orang. - Kemudian KPU Sleman melakukan pemberitahuan, dan ketika itu kami meminta agar ada penghubung dari PBB, sehingga dapat menghubungkan. e) Siti Ghoniyatun (KPUD Kab Kulonprogo) mengatakan sebagai berikut: - Metode dalam verifikasi yang dilakukan di Kulon Progra menggunakan sampel dan bukan sensus. - Dengan jumlah penduduk 451.155 jiwa. Sehingga samplenya 451. - Parpol memperbaiki berkas KTA. - Hasil vertual I.Jlh populasi 557. Sampel 56, MS 12, TMS 44, proyeksi 120. - Sudah bersurat kepada PBB Nomor 210/143/KPU-Kab. f) Yakub Widodo (KPU Kabupaten Batang). Dalam verifikasi - 66 -
ketika petugas tidak bertemu dengan anggota parpol maka KPUD meminta pengurus parpol untuk menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi jadwal kepada petugas verifikasi guna memberikan data keanggotaannya. DPC PBB menyerahkan 810 KTA, kemudian tanggal 30 oktober sampai 24 november, kami melakukan verifikasi. Dari sampel 84, memenuhi syarat 19, tidak memenuhi syarat 65 yang terdiri dari 25 tidak mengakui sebagai anggota PBB F-12. Kemudian 40 kami minta untuk dihadirkan dikantor KPU tetapi sampai dengan batas akhir tahap pertama, tidak ada satupun yang datang. KPU Kabupaten Batang memberikan waktu sampai tanggal 26 kami meminta semua partai hadir, tidak hanya PBB. kami berikan penjelasan, berita acaranya, juga ada tanda bukti kehadiran, penyerahan berita acara, sekaligus penjelasan. Kemudian DPC mempunyai kesempatan dari 27 september sampai 3 Desember. Pada tanggal 3 desember DPC PBB menyerahkan lagi data baru 840 KTA dan JMA. Dari 840 itu kami dari sampel 84 di tahap verifikasi faktual. Kami melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan 4-17 desember. memenuhi syarat 18, tidak memenuhi syarat 66 dengan rincian 28 tidak mengakui (dibuktikan dengan F-12), kemudian 42 kami minta dihadirkan di KPU. Surat pemberitahuan yang kami sampaikan tanggal 18 Desember. Mereka menghadirkan hanya 4. g) Muhamad Zaini Hadi (Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu) menyampaikan keterangan sebagai berikut: - bahwa penarikan sample diambil dari data yang ada di program Excel sebanyak 250 kemudian ditarik sample acak sederhana sejumlah 25 orang yang dibagi ke dalam format lampiran II F-8 dan dibagi ke wilayah administrasi masing-masing. - Verifikasi dilakukan dengan mendatangi alamat sample yang tertera dalam data dimulai dari ibukota - Hasil verifikasi I tanggal 8 Desember ternyata tidak semua alamat lengkap atau hanya ditulis desa dan sebagian lengkap. Dari 25 sample 8 orang MS, 3 sample bukan anggota partai (polri, PNS, anggota partai Gerindra), 7 orang tidak berada di tempat, 7 orang yang alamat dan orangnya tidak ditemukan. - Tanggal 12-13 kami menyampaikan hasil kepada DPC PBB orang yang tidak ditemukan dan meminta agar DPC PBB menghadirkan ke kantor KPU. Kalau kesulitan hadir ke Kabupaten maka petugas KPUD yang akan hadir ke Kecamatan setempat. - Hasil verifikasi KPUD bersama dengan pengurus DPC di Buyan Tanjung terdapat sample yang bernama IDAWATI yang dengan alamat ditunjukkan oleh pengurus PBB. Tetapi pada saat verifikasi ke yang bersangkutan (IDAWATI) pengurus PBB berpisah jalan dengan petugas verifikasi. Hasilnya IDAWATI mengaku tidak menjadi anggota partai. Waktu diminta KTP IDAWATI mengaku tidak memilikinya tetapi bersedia menandatangani form F-12.
c. Pertimbangan Bawaslu - 67 -
1. Kewenangan Untuk Menyelesaikan Pokok Permohonan Sengketa; Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Kedudukan Hukum Pemohon a) Bahwa Partai Bulan Bintang berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemiluhan Umum Tahun 2014; b) Bahwa Partai Bulan Bintang tercantum dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 angka 1. c) Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) jo pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu. 3. Jangka waktu Permohonan Pemohon Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan. 4. Pertimbangan Hukum 1. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan syarat 30 persen ketewakilan perempuan di dalam pengurusan hanya untuk kepengurusan di tingkat pusat sebagimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf e UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga pemohon memenuhi syarat di Sumatera Barat. Untuk menguatkan dalil pemohon tersebut, pemohon mengajukan saksi ahli. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menjelaskan dengan jawaban merujuk pada penjelasan pasal 15 huruf d UU No 8 Tahun 2012 yang mengatur kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik tentang keterwakilan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan mengacu kepada UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa setelah mencermati dan menilai dengan seksama atas keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan Saksi-Saksi, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang - 68 -
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah secara tegas mengatur bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan hanya untuk pengurus di tingkat pusat; Bahwa penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:“Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.” Bahwa terkait penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu menyatakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa fungsi dan peran penjelasan peraturan perundangundangan sudah secara tegas diatur di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: - Angka 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. - Angka 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. - Angka 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan - Angka 186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan, tidak memperluas atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 - 69 -
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penyertaan 30% keterwakilan Perempuan di dalam kepengurusan partai politik adalah pada di tingkat pusat; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyertaan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik adalah hanya untuk tingkat pusat dinilai beralasan hukum dan dapat diterima; Dengan demikian keputusan KPU yang menyatakan kepengurusan pemohon di DPW Provinsi Sumatera Barat yang tidak memenuhi 30 % keterwakilan perempuan adalah tidak memenuhi syarat tidak beralasan hukum sehingga kepengurusan pemohon di DPW Provinsi Sumatera Barat dinyatakan dapat diterima. 2. Menimbang bahwa terkait tidak memenuhi syarat ketua DPC pemohon yang berstatus PNS di Kabupaten Bantul, pemohon mendalilkan bahwa seharusnya yang dipermasalahkan adalah status PNS dan bukan kepengurusan partainya. Untuk menguatkan dalil pemohon tersebut, pemohon mengajukan saksi ahli. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon memberikan keterangan dalam jawaban sebagai berikut : Jika pengurus partai politik di suatu daerah adalah PNS, maka menyebabkan partai politik tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Bahwa hasil pleno verifikasi anggota oleh KPU Kab. Bantul pada tanggal 18 Desember 2012 DPC PBB Kab. Bantul dinyatakan tidak memenuhi syarat perihal nama dan susunan pengurus inti, padahal pada verifikasi tahap pertama, kepengurusan inti telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). 3. Bawaslu mencermati dan menilai dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hak berserikat bagi seorang warga negara RI adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Bahwa jika seseorang memilih suatu organisasi atau partai politik tertentu maka akan mempunyai konsekuensi terhadap pilihannya itu. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil khusus yang menyangkut PNS yang menjadi Anggota Partai Politik diatur pada pasal 7 dan 8 didapatkan ketentuan, “Apabila seorang PNS atau anggota TNI/Polri menjadi anggota partai politik, maka dia harus mengundurkan diri (dari PNS/TNI/Polri) kepada atasannya langsung. Apabila tidak mengundurkan diri maka ia diberhentikan tidak dengan hormat.” Partai politik tidak dapat dikenakan sanksi atas adanya anggota yang berasal dari PNS/TNI/Polri. Dengan demikian Bawaslu menyatakan bahwa dalil pemohon beralasan hukum dan dapat diterima.
4.
Menimbang bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu, pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan verifikasi terhadap orang yang salah. Termohon melakukan verifikasi terhadap orang yang bukan anggota Partai Bulan Bintang. Akibatnya orang tersebut harus mengisi formulir F12 tentang Penolakan bukan anggota - 70 -
Partai Bulan Bintang.(Bukti terlampir) Terhadap dalil tersebut pemohon mengajukan saksi bernama Hendra di dalam proses pemeriksaan yang mengatakan Saudara Idawati tidak dapat hadir karena dihalang-halangi oleh petugas KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Saksi menjelaskan bahwa Saudara Idawati adalah tantenya dan letak rumahnya berhadapan dengan rumah saksi. 5. Menimbang jawaban termohon bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu pengurus PBB tidak mampu menghadirkan mereka sehingga mereka dikategorikan tidak memenuhi syarat. Mengenai sampel atas nama IDAWATI, KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah mendatangi rumah yang ditunjukkan oleh pengurus PBB setempat pada tanggal 15 Desember 2012. Di rumah tersebut KPU bertemu dengan orang yang mengaku bernama IDAWATI, dan yang bersangkutan menyatakan bukan anggota PBB. 6. Bahwa bukti F-8 PARPOL yang diajukan oleh Termohon di hadapan Majelis Pemeriksa, menerangkan bahwa verifikator tidak bertemu dengan IDAWATI pada tanggal 11 Desember 2012. 7. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, saksi tidak dapat menguraikan dengan jelas fakta tersebut. Alamat yang disebutkan oleh Saksi tidak sesuai dengan identitas (KTP) millik saksi. Keterangan terkait dengan IDAWATI, Bawaslu menilai Pemohon dan Termohon memiliki informasi yang berbeda dan saling bertentangan satu dengan yang lain.
8.
9.
Bawaslu memberikan pertimbangan bahwa dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penilaian terhadap kebenarannya Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon dalam melakukan verifikasi tidak mengambil sample pengganti dari urutan berikutnya terhadap beberapa anggota PBB yang tidak memungkinkan untuk diverifikasi karena alasan yang rasional seperti sakit, meninggal dunia dan pindah keluar kota sebagaimana terjadi di Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Banyumas. Menimbang jawaban Termohon di hadapan Majelis Pemeriksa bahwa verifikasi keanggotaan di Provinsi Bali, KPU Kota Denpasar dan KPU Kabupaten Buleleng bahwa proses verifikasi faktual sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi terhadap 3 (tiga) orang sampel di kota Denpasar yaitu yaitu Nurmala, I Nengah Rena dan Muhamad Syaheni sudah dilakukan, dimana I Nengah Rena sudah ditemui di tahanan dan menyatakan menolak sebagai anggota PBB. Pada waktu verifikasi faktual, alamat Muhamad Syaheni ditemukan namun yang bersangkutan tidak berada di tempat karena menurut tetangganya/teman kostnya sudah meninggal. Karena informasinya masih kabar burung, bukan dari keluarga yang bersangkutan dan tidak didukung oleh bukti lainnya, maka diminta untuk dihadirkan atau diberikan penjelasan oleh pengurus PBB setempat. Pada saat pengurus menghadirkan sampel yang tidak ditemukan ke KPU Kota Denpasar, terdapat orang yang mengaku bernama Muhamad Syaheni dengan hanya menunjukkan KTA, namun karena orang tersebut tidak mampu menunjukkan dokumen identitas lainnya seperti KTP ataupun SIM, maka Muhamad Syaheni dinyatakan TMS. Belakangan muncul surat pemberitahuan resmi dari pengurus PBB bahwa - 71 -
Muhamad Syaheni telah meninggal dunia, namun karena pemberitahuannya datang terlambat, maka tidak bisa diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk Nurmala, berdasarkan bukti surat dari RS bahwa yang bersangkutan sudah keluar dari RS tanggal 16 Desember 2012, pada tanggal 17 Desember 2012 KPU Kota Denpasar telah mendatangi rumah yang bersangkutan, namun ternyata tidak ditemukan. Di Kabupaten Buleleng, KPU Kabupaten Buleleng telah meminta pengurus PBB setempat untuk menghadirkan anggotanya ke sekretariat KPU Kabupaten Buleleng karena alamatnya tidak ditemukan. Namun sampai dengan batas akhir yang ditentukan, pengurus PBB tidak mampu menghadirkannya. Pada waktu rapat pleno, pengurus PBB tidak menyatakan keberatan.
10. Menimbang bahwa terkait dengan verifikasi terhadap Muhamad Syaheni yang disampaikan oleh Termohon adalah tidak dapat diterima karena Termohon tetap menyurati Pemohon untuk menghadirkan orang yang telah meninggal dunia. Pemohon juga memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dengan menghadirkan Muhamad Syaheni, padahal menurut Pemohon yang bersangkutan telah meninggal dunia. Bawaslu memberikan pertimbangan bahwa dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penilaian terhadap kebenarannya 11. Menimbang bahwa dalil pemohon yang mengatakan termohon tidak pernah mendatangi anggota PBB untuk diverifikasi sebagaimana terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Banyumas. 12. Menimbang bahwa berdasarkan bukti F-8 PARPOL untuk verifikasi tahap II jumlah yang tidak diperiksa sebanyak 2 orang karena yang bersangkutan tidak ditemukan. Padahal 2 orang tersebut seandainya dalam proses verifikasi dinyatakan benar sebagai anggota PBB maka Pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat. Terhadap 2 orang sebagaimana dimaksud Bawaslu tidak dapat menilai apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bawaslu memberikan pertimbangan bahwa dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penilaian terhadap kebenarannya. 13. Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak menjalankan verifikasi faktual yang benar karena petugas verifikasi tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menggunakan identitas. Hal ini terjadi di Kabupaten Klaten. (Bukti Surat Keberatan) Bawaslu setelah mencermati dan menilai dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon menyatakan bahwa apa yang didalilkan merupakan klaim sepihak dari pemohon dan bukan dalam forum penyelesaian sengketa untuk menilai kebenaran dari klaim sepihak tersebut. 14. Menimbang termohon dalam menjalankan verifikasi faktual anggota - 72 -
15.
16.
17.
18.
dilapangan akan mengajak koordinasi dan didampingi RT setempat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Termohon juga meminta Ketua RT untuk melakukan vertual anggota tanpa didampingi petugas verifikator. Hal ini terjadi di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri (Bukti Surat Pernyataan) Menimbang Termohon tidak pernah mendatangi anggota PBB untuk diverifikasi. Jikapun didatangi untuk verifikasi dan tidak bertemu, istrinya diminta menandatangani surat pengunduran diri dari PBB. Termohon juga hanya bertemu tetangga dan meminta tanda tangan di Form F12. Hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri (Bukti Surat Pernyataan) Menimbang Termohon tidak memverifikasi anggota PBB yang tidak membawa KTP atau identitas lainnya sebagai tambahan identitas KTA, padahal UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD hanya mensyaratkan Kartu Tanda Anggota. Hal ini terjadi di Kabupaten Sleman. Menimbang Termohon telah salah menulis alamat anggota PBB yang akan diverifikasi. Alamat tidak sesuai dengan yang ada di KTA. Hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Sleman. Menimbang untuk Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri, termohon mengatakan bahwa penulisan formulir F-12 Parpol yang dilakukan oleh anak atau istrinya tidak mengubah substansi bahwa yang bersangkutan secara sadar mengaku bukan anggota PBB.
Bawaslu berpendapat bahwa yang mengisi F-12 adalah orang yang menolak sebagai anggota partai politik sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2012. Dikarenakan termohon tidak bertemu yang bersangkutan sehingga tidak bisa dimintakan pernyataan F-12. Dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk diwakilkan kepada pihak lain. Namun demikian tidak serta merta dapat diartikan bahwa yang bersangkutan adalah benar anggota partai politik dari pemohon. Bawaslu memberikan pertimbangan bahwa dalil dan bukti pemohon serta jawaban dan bukti termohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penilaian terhadap kebenarannya. d. Kesimpulan bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan a quo 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo 3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan 4) Dalil pemohon terkait 30 % keterwakilan perempuan beralasan hukum 5) Dalil pemohon terkait Ketua DPC pemohon di kabupaten Bantul yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beralasan hokum 6) Pemohon tidak memenuhi syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; MENGINGAT
: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- 73 -