Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45159/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2012
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa Food Processor dan Spare Parts (9 jenis barang sesuai lampiran PIB) negara asal China dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 sebesar CIF USD 18,630.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 54,647.28;
Menurut Terbanding: bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 54,647.28 berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel; Menurut Pemohon : bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 adalah harga yang sebenarnya Pemohon Banding bayarkan kepada eksportir di luar negeri, sesuai dengan semua dokumen transaksi pembayaran atas barang yang terkirim sesuai packing list dan invoice dan dibayar sesuai dengan bukti pembayaran dan tanda terima yang masing-masing sudah ditandasahkan oleh yang berwenang; Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya; bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang menggugurkan transaksi; bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 54,647.28 berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel; bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan RepuB/Lik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal: a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean. bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti nilai transaksi. bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding. bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR58/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 1.
Bahwa dari penelitian di atas kedapatan: a. Bukti terkait kontrak jual beli berupa sales contract dan Purchase Order, b. Bukti pembayaran berupa L/C namun tidak mengacu pada sebuah sales contract sebagai dokumen dasar pembukaan L/C, c. Bukti terkait pencatatan dan pembukuan, kedapatan: i. Tanggal pembelian pada buku pembelian yaitu tanggal 8 Juni 2012 adalah tidak sesuai dengan fakta importasi dimana telah terjadi transaksi jual beli berdasarkan invoice pada tanggal 24 April 2012 dan B/L sebagai document of title (Bukti kepemilikan) telah terbit tanggal 7 Mei 2012 demikian pula polis asuransi telah ditutup atas nama terjamin PT XXX tanggal 7 Mei 2012 sehingga tidak sesuai apabila pengakuan pembelian baru dilakukan pada tanggal 8 Juni 2012 (tanggal bayar pemasukan barang), sehingga secara keseluruhan tidak menggambarkan sebuah pembukuan yang valid dengan demikian pembukuan tersebut tidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi, ii. Terkait dengan butir (b) di atas terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan untuk meggugurkan nilai transaksi dari Pemohon Banding karena tidak memenuhi kriteria/ketentuan nilai transaksi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk dalam Lampiran I Ketentuan Nilai Transaksi pada Angka 2 huruf C. disebutkan: " Penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak jual beli (sales contract), maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak jual beli yang bersangkutan." iii. bahwa buku pembelian yang dilampirkan berdasarkan pengeluaran kas (cash basis), hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana dalam paragraf 22 disebutkan bahwa "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual (acrual basis). d. Faktur pajak dan/atau faktur penjualan diserahkan namun SPT Masa PPN belum diserahkan, e. Surat/korespondesi email terkait proses penawaran dan negosiasi harga tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dibuktikan apakah harga tercapai sesuai pricing practice yang wajar.
2.
Berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat diyakini
kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang mengugurkan nilai transaksi sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya. 3.
Dari data-data di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pemeriksaan validitas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi: - Nilai transaksi yang tercantum dalam Proforma Invoice, Commmercial Invoice tidak dapat dilakukan pengecekan silang (cross-check) ke Rekening Koran dan pencatatan pada pembukuan terkait dengan transaksi, - Bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon tidak melampirkan fotokopi dokumen Purchase Order, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen pembukuan lainnya sehingga data-data yang telah diserahkan belum cukup lengkap dan memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. b. Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai berikut: - Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, - Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan terhadap nilai transaksi melalui pemeriksaan pembukuan terkait, dan data pendukung lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan. c. Dari uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena: - Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, - Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.
4.
Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan, nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207808 tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya,
5.
Bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik ataupun barang serupa tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat
6.
7.
importasi barang identik ataupun barang serupa dalam jangka waktu tanggal B/L 30 (tiga puluh) hari, Penetapan nilai pabean berdasarkan metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data, selanjutnya nilai pabean ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback), Bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penetapan Nilai Pabean atas importasi PIB Nomor: 207808 tanggal 24 Mei 2012 a.n. PT Multi Mayaka diusulkan ditetapkan berdasarkan survey harga dari Internet http://indoteknik.com dan dengan uraian penetapan nilai pabean sebagai berikut: Pos
Air Compressor BC-075680 DDOO Pos 2 s.d. 5 sesuai pemberitahuan Total PIB
1
8.
Jumlah (PCE)
Jenis Barang
Pemberitahuan PIB (CIF USD) Satuan Total 25.00
Penetapan Terbanding (CIF USD) Satuan Total
26,425.00
28.00
113,305.00
29,596.00 116,476.00
Dari uraian dan data di atas, Nilai Pabean diusulkan untuk ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan rincian penetapan sebagai berikut: METODE PENETAPAN No. PIB
POS
1
9.
No
Tgl
Pos
No/Tgl/B/L
I
II
-
-
-
-
-
-
Nama Barang
Sat
Val
Air Compressor BC-075-DDOO
PCE
USD
Harga Satuan (CIF) 28.00
Metode dan Alasan VI.4
Bahwa dari penelitian bukti pendukung di atas diketahui sebagai berikut: Sales Contract sebagai dasar terjadinya kesepakatan perjanjian jual beli tidak dilampirkan, sehingga tidak diketahui harga sebenarnya yang disepakati oleh para pihak, Buku Hutang, Buku Persediaan, Bukti Jurnal, Buku Pembelian tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan silang antara data importasi dengan data pembukuan perusahaan, Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan SPT Masa PPN sehingga tidak bisa diketahui PPN masukan dan PPN keluaran, Data-data di atas tidak dapat membuktikan bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
10. Berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung di atas maka disimpulkan bahwa persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi, sehingga penetapan nilai pabean ditetapkan ulang sesuai dengan Metode II sampai dengan Metode VI sesuai dengan hirarkinya, 11. Penetapan Nilai Pabean metode II s.d V secara hierarki: Nilai Transaksi Barang ldentik tidak dapat digunakan karena tidak ditemukan data importasi barang identik yang memenuhi persyaratan, Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan karena tidak ditemukan data importasi barang serupa yang memenuhi persyaratan, Metode Deduksi dan Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data- data yang diperlukan, Penetapan nilai pabean menggunakan Metode Pengulangan (Fallback). 12. Berkenaan dengan uraian di atas, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diusulkan untuk menggunakan metode pengulangan fleksibel metode
deduksi sesuai penetapan yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga nilai pabean atas importasi PIB Nomor: 299867 tanggal 20 Juli 2012 adalah sebagai berikut: PIB Pos
1 2-13 Total
Jenis Barang One Lot of Gasoline Generator GN-950-MP (Multipro) Sesuai Lembar Lanjutan PIB
Jumlah
1400NIU
Harga Satuan (USD) 27,00
Total CIF (USD) 37,800.00 38,113.70
Penetapan Terbanding Harga Total CIF Satuan (USD) (USD) 45,03
63,042
Sesuai Pemberitahuan 63,355.70
bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding memberikan Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan dengan surat Nomor: MM/015/IV/13-SUB tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa polis asuransi nomor yang benar adalah 11-06-12-000934 dan tanggal voucher bank yang benar atas tabel nomor 13 adalah tanggal 23 Mei 2012. bahwa L/C dibuka berdasarkan Proforma Invoice. Proforma invoice adalah sama dengan sales contract di mana umum digunakan oleh supplier yang berbasis di Negara China. Pada proforma invoice terdapat tanda tangan kedua belah pihak yakni supplier (penjual barang) dan pembeli (pemesan barang). Dan proforma invoice ini sudah diberikan pada waktu Pemohon Banding memberikan DNP dan juga keberatan. Dan dokumen ini merupakan dokumen awal yang menunjukkan terjadinya transaksi pembelian dan penjualan. Tanpa dokumen awal ini Pemohon Banding juga tidak akan membuka L/C dan tentunya tanpa telex L/C diterima, supplier tidak akan memproses produksi dan pengiriman barang. bahwa setiap supplier mempunyai sistem yang berbeda-beda dan Pemohon Banding sebagai pembeli tidak bisa meminta supplier tersebut merubah sistem mereka hanya untuk mengikuti kemauan Terbanding bahwa harus ada sales contract sebagai konfirmasi atas persetujuan penjualan barang bukannya dalam bentuk proforma invoice. bahwa mereka hanya mengirimkan proforma invoice yang sudah ditandatangani oleh pihak mereka terlebih dulu lalu meminta Pemohon Banding untuk menandatangani dokumen tersebut. Dimana dengan adanya tanda tangan Pemohon Banding sudah cukup bagi mereka untuk memahami bahwa seluruh kondisi baik harga, metode pembayaran, jumlah barang dan persyaratan lainnya sudah dapat diterima oleh pembeli. bahwa termin di dalam L/C dan juga proforma invoice adalah L/C at Sight. Artinya dokumen ASLI dikirim langsung dari pihak Supplier ke bank advising Supplier lalu kemudian dari bank advising Supplier mengirimkan ke bank issuance Pemohon Banding. Maka Pemohon Banding baru menerima dokumen asli Invoice, Packing List, B/L setelah Pemohon Banding melunasinya dan nilai pelunasan tentunya mengacu kepada nilai barang yang dikirim oleh supplier berdasarkan invoice yang diterbitkan oleh supplier atas L/C terkait. Dan atas invoice ini adalah Pemohon Banding lunasi tanggal 23 Mei 2012 sesuai dengan buku besar. bahwa karena barang baru tiba di gudang Pemohon Banding tanggal 8 Juni 2012 sehingga yang dicatat pada buku pembelian adalah ketika barang Pemohon Banding terima di gudang bukan berdasarkan tanggal invoice 24 April 2012. Dan bisa dicross check silang karena sudah tercatat pada tanggal 8 Juni 2012 sesuai dengan Ledger Transaction List. Valid tidaknya suatu pembukuan pembelian tidak harus berdasarkan tanggal invoice. Pada penerapan pola pembukuan cash basis hal ini dibenarkan.
bahwa dokumen atas pembayaran tersebut bisa dicek kepada rekening koran dan nota debit yang sudah diberikan pada persidangan. Maka tentunya hal ini sudah menjadi bukti kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi karena secara nilai, apa yang sudah disepakati pada perjanjian awal, diikuti dengan terealisasinya pengiriman barang tersebut sampai dibayarnya barang tersebut sampai dibukukannya barang tersebut, semua tercatat pada pembukuan dan pada rekening koran bisa dicek kebenarannya. Semua sudah menunjukkan kesesuaian arus barang, arus uang dan arus dokumen. bahwa yang dipertanyakan terkait pernyataan atas cii adalah atas butir (b) mengenai tanggal pembelian yang diakui berdasarkan tanggal pemasukan barang, di mana Pemohon Banding lakukan demikian karena pembukuan Pemohon Banding berdasarkan pembukuan cash basis bukan accrual basis. bahwa pada PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 lampiran I angka 2 huruf c adalah suatu pernyataan menyangkut tanggal penjualan. bahwa sedangkan yang dimaksudkan pertanyaan Terbanding pada butir cii berdasarkan butir b adalah mengenai tanggal pembelian. bahwa maka jika dimaksudkan Terbanding bahwa tanggal pembelian harus mengacu kepada tanggal invoice, adalah jika suatu perusahaan tersebut menerapkan pembukan accrual basis. Sedangkan perusahaan Pemohon Banding menerapkan pembukuan cash basis. bahwa valid tidaknya suatu pembukuan perusahaan bukan berdasarkan pembukuan harus accrual basis. Karena pola cash basis adalah juga valid dengan mengacu kepada Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di mana ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: (1). Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. bahwa Undang-undang Perpajakan tersebut adalah juga dikeluarkan lewat Kementerian Keuangan. Maka jika dinyatakan tidak valid jika suatu perusahaan menerapkan pola cash basis maka seharusnya undang-Undang Perpajakan juga menyatakan demikian. bahwa Pemohon Banding selaku pelaku usaha menjadi bingung jika peraturan dan Undang-undang dikeluarkan oleh Kementerian yang sama namun tidak sinkron satu sama lain. bahwa dinyatakan bahwa pembukuan yang dilampirkan berdasarkan pengeluaran kas (cash basis), hal ini tidak sesuai dengan pemyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) di mana dalam paragraf 22 disebutkan bahwa "untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual (accrual basis) adalah Pemohon Banding nyatakan tidak mutlak harus diterapkan. bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah Standard Akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem cash basis dan accrual basis, bukan hanya accrual basis,. Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi. Jika cash basis tidak diakui seharusnya cash basis tidak diperkenalkan dalam dunia pendidikan akuntansi di Indonesia. bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan Undang-undang RepuB/Lik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (5) di atas bahwa wajib pajak diberikan hak untuk memilih pencatatan pembukuan yang digunakan dalam
sistem pencatatan pembukuan yang diselenggarakan sepanjang sudah mengadopsi ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut. bahwa organisasi profesi akuntansi Indonesia adalah hanya sekedar asosiasi/organisasi Profesi Akuntan yang ada di wilayah Indonesia, sedangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah suatu departemen resmi dimana salah satunya telah mengatur mengenai perpajakan diantaranya mengeluarkan Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mengijinkan wajib pajak badan di Indonesia pada pelaporan keuangannya untuk menggunakan stelsel kas sesuai Pasal 28 ayat (5) di atas (terlampir). bahwa yang menjadi wajib adalah bahwa pembukuan harus mencerminkan pencatatan atas harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Kelima faktor tersebut sudah terdapat pada pencatatan pembukuan Pemohon Banding meskipun Pemohon Banding menggunakan sistem cash basis dan tentunya seluruh pencatatan pembukuan yang Pemohon Banding sampaikan sudah bisa dan tentunya dapat ditetapkan untuk menghitung besarnya nilai transaksi impor Pemohon Banding. bahwa yang perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa besarnya nilai transaksi sudah dapat dihitung dari dokumen importasi Pemohon Banding, berikut dengan pembuktian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dilengkapi dengan pencatatan pembukuan untuk bisa dicross check silang bahwa pembuktian bahwa barang yang diimpor sudah benar dicatat pada pembukuan Pemohon Banding berikut dengan biaya-biaya yang sudah terdapat pada rekening koran Bank dan juga sudah dicatat pada waktu barang masuk serta barang keluar dan ketika dijual sudah dilaporkan pada SPT Masa. Artinya semua sudah menunjukkan kesesuaian arus dokumen, arus barang dan arus uang. bahwa menjawab surat Terbanding atas permintaan data dan/atau bukti pendukung Nomor Surat: S-1504/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 8 Juli 2012 bahwa sudah Pemohon Banding jelaskan pada surat jawaban Pemohon Banding Nomor: MM/006/VII/12 tanggal 17 Juli 2012 bahwa SPT Masa pada saat itu belum Pemohon Banding serahkan dikarenakan SPT Masa periode Juni 2012 baru akan dilaporkan pada akhir bulan Juli 2012 untuk penjualan selama bulan Juni 2012. Pelaporan SPT Masa pada setiap akhir bulan berikutnya atas transaksi di bulan sebelumnya adalah dibenarkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. bahwa harga tercapai berdasarkan kesepakatan dua belah pihak melalui proforma invoice dengan kondisi harga, kondisi pengiriman, kondisi lainnya lengkap tercantum pada proforma invoice. Dan pembuktian dokumen yang Pemohon Banding berikan adalah yang menjadi suatu yang "prinsip" mutlak diberikan kepada pihak terkait yang membutuhkan. korespondensi adalah bukan prinsip mutlak atas terjadinya kesepakatan jual beli. bahwa meskipun barang yang diimpor oleh PT B/Lue Gas Indonesia memiliki jenis produk yang sama yakni food processor seperti yang diimpor Pemohon Banding, namun perlu ditelusuri bahwa apakah kualitas barang tersebut benarbenar identik dan bagaimana dengan kandungan komponen di dalamnya, dll. Pemohon Banding yakin tidak dilakukan pemeriksaan fisik untuk membandingkan keduanya secara jelas. bahwa bagaimana mungkin bisa dinyatakan identik? Sudah jelas bahwa merk atas kedua barang juga berbeda bahwa merk yang mereka impor adalah merk Vienta yang merupakan merk dan kualitas di atas barang yang Pemohon Banding impor yakni merk Mayaka.
bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan pula pemicu biaya (cost driver) dan activity based volume dari perusahaan pemasok/manufacturing company tersebut seperti unit yang diproduksi, labor/manpower, jumlah dan kualitas material/komponen yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, scale, technology, workforce, proses produksi, supplier relation, dan lain-lain. bahwa seperti TV yang sama-sama berukuran 29" tentunya sangat umum kita dapati dijual dengan harga yang berbeda tergantung dengan merk barang tersebut karena kandungan komponen di dalamnya dan pemicu faktor biaya lainnya membuat perbedaan atas harga jual barang tersebut. bahwa pemasok keduanya berbeda. Pemohon Banding adalah Cixi City Global Electric Appliances Co, sedangkan PT Blue Gas Indonesia pemasoknya adalah Huzhou Limes Electronic Science and Tech. Meskipun keduanya berasal dari negara yang yang sama China, namun tentunya ada faktor lainnya yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan hanya menyatakan bahwa asal barang sama karena supplier/pemasok jelas-jelas berbeda dan merk juga berbeda. bahwa secara umum dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Terbanding tidak bisa mengambil acuan data nilai pabean barang serupa yang terdapat pada data importasi dikarenakan harga barang yang diimpor sangat beivariasi, baik ukuran, fungsi, jenis, kualitas barang, negara asal barang dan jumlah pembelian. Apabila Terbanding menetapkan harga yang terdapat pada data importasi tanpa melihat faktor-faktor lain sangat tidak relevan. bahwa selanjutnya pada SUB yang dikirimkan ke Pemohon Banding pada lembar/halaman 3 adalah butir 6 pernyataan di atas masih menyangkut barang yang diimpor food processor, namun di bawahnya adalah butir 2 yang berlanjut ke halaman selanjutnya yang tidak ada hubungannya dengan importasi food processor ini karena menyangkut importasi mengenai Air Compressor sampai dengan lembar/halaman 5 selanjutnya dan juga lemar/halaman 6. Lalu pada lembar/halaman ke 7 menyebutkan Gasoline Generator. bahwa maka Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan penjelasan Pemohon Banding lebih lanjut karena atas SUB yang dikirimkan ini sangat jelas salah karena ada 3 nomor PIB yang berbeda dengan 3 jenis barang yang berbeda. bahwa karena atas yang sedang disengketakan ini adalah hanya satu jenis barang yakni: food processor PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 bukan air compressor PIB Nomor: 207808 tanggal 24 Mei 2012 maupun gasolene generator PIB Nomor: 299867 tanggal 20 Juli 2012. bahwa mengacu pada penjelasan di atas, kiranya Surat Penjelasan Tertulis Pengganti SUB Nomor: SR-109/KPU.01/13D.02/2013 tanggal 18 Maret 2013 dapat digugurkan karena tidak sesuai dengan yang sedang disengketakan; bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor: S1238/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Tanggapan atas Bukti Importasi PT XXX yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 1. Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut: Dokumen Purchase Order Sales Contract Proforma I nvoice
Tanggal 07/12/2011
Jumlah USD 18,630.00
Keterangan Tidak terlampir Tidak terlampir CFR
Invoice Letter of Credit Konfirmasi Debit Rekening Koran Buku Bank Buku Pembelian Buku Hutang Buku Penjualan
24/04/2012 09/04/2012 23/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 23/06/2012 -
USD 18,630.00 USD 18,630.00 USD1 8,630.00 IDR.176.172.000 IDR 176.072.130 IDR 176.172.130 -
CFR
Tidak terlampir Tidak terlampir
2. Sales contract, purchase order, bukti korespondensi pemesanan barang dan bukti korespondensi negosiasi harga tidak dilampirkan. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/KMK.04/2010 dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan untuk pembuktian nilai transaksi, 3. Invoice diterbitkan tanggal 24 April 2012 tetapi baru diakui dan dicatat pada buku besar pembelian pada bulan Juni 2012, wajarnya pembelian diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal invoice atau sales contract (Acrual Basis), 4. Invoice diterbitkan tanggal 24 April 201 2 dan dibayar tanggal 23 Mei 2012 tetapi buku hutang tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan tracing atas transaksi tersebut, 5. Buku besar penjualan tidak dilampirkan, Pemohon hanya melampirkan faktur penjualan dan faktur pajak sehingga tidak dapat dilakukan uji silang kewajaran harga penjualan untuk menguji kewajaran nilai transaksi, 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagal nilai pabean (sesuai Pasal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan PT XXX dengan PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 sebesar CIF USD 18,630.00 tidak dapat kami yakini sebagai nilai pabean. bahwa selanjutnya Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis terhadap tanggapan Terbanding atas bukti-bukti transaksi Nomor: S1238/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 8 April 2013 yang dituangkan dalam surat Nomor: MM/017/IV/13-SR tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: bahwa purchase order sudah diberikan dalam bentuk Proforma Invoice. Karena pada proforma invoice terdapat tanda tangan kedua belah pihak yakni supplier dan pembeli (pemesan barang). Dan proforma invoice ini sudah diberikan pada waktu Pemohon Banding memberikan DNP dan juga keberatan. Dan dokumen ini merupakan dokumen awal yang menunjukkan terjadinya transaksi pembelian dan penjualan. Tanpa dokumen ini supplier tidak akan memproses produksi dan pengiriman barang. Pada umumnya supplier menggunakan proforma invoice bukan sales contract. bahwa setiap supplier mempunyai sistem yang berbeda-beda dan Pemohon Banding sebagai pembeli tidak bisa meminta supplier tersebut mengubah sistem mereka hanya untuk mengikuti kemauan Pemohon Banding. Umumnya supplier Pemohon Banding tidak membuat sales contract melainkan membuat proforma invoice dan mereka juga tidak mensyaratkan harus ada PO dari Pemohon Banding atau meminta PO dari Pemohon Banding terlebih dulu. bahwa supplier mengirimkan proforma invoice yang sudah ditandatangani oleh pihak mereka terlebih dulu lalu meminta Pemohon Banding untuk menandatangani dokumen tersebut. Dimana dengan adanya tanda tangan Pemohon Banding sudah cukup bagi mereka untuk memahami bahwa seluruh
kondisi baik harga, metode pembayaran, jumlah barang dan persyaratan lainnya sudah dapat diterima oleh pembeli atau kedua belah pihak, dan supplier inipun juga menerapkan sistem yang sama seperti supplier China pada umumnya. bahwa atas importasi ini pembayaran dilakukan dengan L/C at sight artinya dibayar langsung ketika dokumen asli P/L, invoice dan B/L tiba di Bank sehingga atas importasinya Pemohon Banding tidak mencatatnya sebagai hutang. bahwa buku penjualan sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya. bahwa proforma invoice (sales contract) dan invoice diterbitkan sebelum tanggal pengiriman dan invoice asli tersebut berikut packing list serta B/L baru Pemohon Banding terima dari bank ketika Pemohon Banding melunasi/melakukan pembayaran mengacu kepada termin syarat pembayaran yang disepakati. bahwa artinya Pemohon Banding baru menerima dokumen tersebut ketika Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran bukan sebelumnya. bahwa karena barang baru tiba di gudang Pemohon Banding tanggal 8 Juni 2012 sehingga yang dicatat pada buku pembelian adalah ketika barang Pemohon Banding terima di gudang bukan berdasarkan tanggal proforma invoice ataupun invoice. Dan bisa dicross check silang karena sudah tercatat pada tanggal 8 Juni 2012 sesuai dengan Ledger Transaction List. bahwa dokumen atas pembayaran tersebut bisa dicek kepada Rekening Koran dan Nota Debit yang sudah diberikan pada persidangan. Pencatatan tersebut mengikuti tanggal terjadinya transaksi pembayaran bukan berdasarkan tanggal invoice karena Pemohon Banding tidak menerapkan pencatatan pembukuan accrual basis melainkan cash basis karena Pemohon Banding tidak menginginkan pencatatan pembukuan yang menimbulkan selisih kurs. Hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan cash basis. bahwa invoice diterbitkan sebelum tanggal pengiriman dan invoice asli tersebut berikut packing list serta B/L baru Pemohon Banding terima dari bank ketika Pemohon Banding melunasi/melakukan pembayaran mengacu kepada termin syarat pembayaran yang disepakati. bahwa artinya Pemohon Banding baru menerima dokumen tersebut ketika Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran bukan sebelumnya. Dan Pemohon Banding tidak mengakui adanya hutang karena pembayaran atas shipment ini dibayar dengan trade term L/C at sight artinya pembayaran baru dilakukan ketika dokumen ekspor supplier (Invoice, Packing List, B/L) sampai di Bank bukan berdasarkan tanggal invoice sehingga tidak dicatat pada buku hutang atas pengeluaran importasi ini, karena yang dicatat pada pembukuan Pemohon Banding adalah pada buku bank yakni saat ketika Pemohon Banding melakukan pembayaran tersebut yakni pada tanggal 23 Mei 2012. bahwa pembayaran yang dicatat pada pembukuan Pemohon Banding bisa dicross check pada buku bank yakni seat ketika Pemohon Banding melakukan pembayaran tersebut yakni pada tanggal 23 Mei 2012 dengan rate Rp9.451,00 x USD 18,630.00 + Adm Rp100.000,00 = Rp176.172.130,00. Dan pada rekening koran juga didebet sesuai tanggal transaksi yakni 23 Mei 2012. bahwa buku besar penjualan sudah diberikan pada persidangan sebelumnya tanggal 18 Maret 2013.
bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Pemohon Banding jelaskan butir per butir, kiranya tanggapan Terbanding atas bukti importasi dapat ditinjau kembali karena semua data yang sudah Pemohon Banding berikan sudah cukup dan sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya dan sudah bisa ditelusuri secara jelas atas pendekatan pengujian arus dokumen, arus barang dan arus uang. bahwa selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T dan asli bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis. bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan tidak menyerahkan bukti pendukung yang memadai sesuai lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain proforma invoice, L/C, invoice, packing list, bill of lading, asuransi, nota debet, rekening koran, buku besar kas/bank dan buku besar persediaan, Faktur Pajak Penjualan dan SPT PPN. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi. bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 sebesar CIF USD 18,630.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya. bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi. bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa: 1. Proforma Invoice Nomor: PI11086 tanggal 7 Desember 2011, 2. Letter of Credit Nomor: 014ITSY027464 tanggal 9 April 2012, 3. Bill of Lading Nomor: 143286115841 tanggal 7 Mei 2012, 4. PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012, 5. Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012, 6. Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-000934 tanggal 7 Mei 2012, 7. Packing List tanggal 24 April 2012, 8. Nota Debit Bank BCA tanggal 23 Mei 2012, 9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 3423087788 bulan Mei 2012, 10. Buku Besar, 11. Kartu Stock, 12. SPT Masa PPN. bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Cixi City Global Electric Appliances CO.LTD. membuat Proforma Invoice Nomor: PI11086 tanggal 7 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut: NO
Description of goods Food Processor FP-390 SK Spare Parts Rubber Foot Connect Panel Switch Panel
QTY
UNIT PRICE (USD)
Amount (USD)
1872 unit
9.93
18,588.96
38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs
0.01 0.17 0.07
0.38 6.46 2.66
Driver Joint Rubber Seat Ring Lid Feeding Bar Gift Box
38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs
0.13 0.03 0.17 0.11 0.39 TOTAL
4.94 1.14 6.46 4.18 14.82 18,630.00
bahwa Pemohon Banding membuka Letter of Credit Nomor: L/C Nomor: 014ITSY027464 tanggal 9 April 2012 pada Bank BCA sebesar USD 18,630.00. bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 dan Packing List tanggal 24 April 2012. NO
Description of goods Food Processor FP-390 SK Spare Parts Rubber Foot Connect Panel Switch Panel Driver Joint Rubber Seat Ring Lid Feeding Bar Gift Box
QTY
UNIT PRICE (USD)
1872 unit
9.93
18,588.96
38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs 38 Pcs
0.01 0.17 0.07 0.13 0.03 0.17 0.11 0.39
0.38 6.46 2.66 4.94 1.14 6.46 4.18 14.82 18,630.00
TOTAL
Gross Weight Net Weight
Amount (USD)
: 8913.00 Kgs : 8114.00 Kgs
bahwa pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: 143286115841 tanggal 7 Mei 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Shipper : Cixi City Global Electric Appliances CO.LTD. Consignee : To Order of Bank Central Asia Notify Party : Pemohon, Port of Loading : Ningbo, China Port of Discharge : Ningbo, China Description of Goods : 470 CTNS Gross Weight : 8,913.00 kgs Date Laden on Board : 7 Mei 2012; bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT Asuransi Central Asia Nomor Polis: 014ITSY027464 tanggal 9 April 2012 untuk Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 dan dengan Bill of Lading Nomor: 143286115841 tanggal 7 Mei 2012. bahwa barang impor 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Nomor: 143286115841 tanggal 7 Mei 2012 dan Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 serta Packing List tanggal 24 April 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 18,630.00. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 adalah 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Cixi City Global Electric Appliances CO.LTD. dengan Nilai Pabean sebesar
CIF USD 18,630.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012, Packing List tanggal 24 April 2012 dan Bill of Lading Nomor: 143286115841 tanggal 7 Mei 2012. bahwa atas barang impor dengan Letter of Credit Nomor: 014ITSY027464 tanggal 9 April 2012 dan Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti berupa Nota Debit Bank BCA 23 Mei 2012 sebesar USD 18,630.00 serta bukti Rekening Koran Bank BCA dengan A/C Nomor: 3423087788 tanggal 23 Mei 2012 dan telah dibukukan dalam Ledger bulan Mei 2012, dan barang yang diimpor tersebut telah dimasukkan dalam Kartu Stock bulan Mei 2012. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Cixi City Global Electric Appliances CO.LTD. sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 18,630.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: WM11095 tanggal 24 April 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 sebesar CIF USD 18,630.00. bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Memperhatikan
: Surat Permohonan Banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. 3. Peraturan perundang-undangan perpajakan.
Memutuskan
: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4286/KPU.01/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-010331/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 5 Juni 2012, sehingga Nilai Pabean atas impor 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 207853 tanggal 24 Mei 2012 sebesar CIF USD 18,630.00.