KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 7/BC/2012 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.
Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai.
2.
Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit berdasarkan surat tugas atau surat perintah dari Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Pasal 2 (1) Audit kepabeanan dan audit cukai dilaksanakan oleh Tim Audit. (2) Dalam melaksanakan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit harus berpedoman pada standar audit kepabeanan dan audit cukai. Pasal 3 (1) Standar audit kepabeanan dan audit cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: a. standar umum; b. standar pelaksanaan; dan c. standar pelaporan. (2) Standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 4 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 09 Maret 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER 07/BC/2012 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI 1. STANDAR UMUM Standar Umum terdiri dari : 1.1. Auditor harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya, dengan penjelasan sebagai berikut: Auditor harus: a. memiliki kemampuan, baik secara teori maupun praktik di bidang kepabeanan dan cukai; b. memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, berupa kecakapan dalam menerapkan teknik dan prosedur audit yang sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran audit, serta kecakapan dalam memahami permasalahan teknis yang diaudit; c. memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; d. memiliki sertifikat keahlian yang ditandatangani oleh Direktur Audit atas nama Direktur Jenderal; 1.2. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap independen, berintegritas, dan menjaga perilaku profesional, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama, dengan penjelasan sebagai berikut: a.
Auditor harus bersikap independen pada saat melaksanakan tugas audit, artinya auditor bertindak netral dengan mengambil pertimbangan yang tidak bias dan harus objektif dalam melaksanakan audit. b. Auditor harus mempunyai integritas dalam pelaksanaan tugasnya yang dilandasi unsur-unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab. c. Auditor melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan ini menekankan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar audit kepabeanan dan audit cukai dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan tujuan audit kepabeanan dan audit cukai. 1.3. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit, dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain kecuali atas perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2. STANDAR PELAKSANAAN Standar pelaksanaan terdiri dari: 2.1. Pelaksanaan audit harus direncanakan dan terhadap auditor harus dilakukan supervisi dengan seksama, dengan penjelasan sebagai berikut: a.
Perencanaan audit harus dibuat untuk setiap penugasan berdasarkan profil auditee. Apabila diperlukan, rencana tersebut dapat diperbaiki selama proses audit.
b.
c. d.
e.
f.
Perencanaan audit dilakukan untuk: menentukan tujuan dan lingkup audit; menetapkan jadwal kerja audit; menetapkan kriteria dalam audit; menentukan pengujian yang akan dilaksanakan dan teknik-teknik pengumpulan bukti audit; dan menetapkan mekanisme koordinasi dari pekerjaan audit yang dilaksanakan di berbagai lokasi. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dan auditor tidak memilikinya, maka auditor dapat menggunakan bantuan peralatan khusus dan/atau tenaga ahli. Kriteria pelaksanaan audit dapat berasal dari sumber-sumber, sebagai berikut: peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepabeanan dan cukai; standar yang diterima secara umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan. Supervisi berupa bimbingan, pengarahan dan pengendalian terhadap auditor dilakukan dengan seksama oleh Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit dalam setiap penugasan. Supervisi harus dilakukan untuk memastikan bahwa: auditor memahami tujuan dan rencana audit; audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai; rencana dan program audit telah diikuti; kertas kerja audit memuat dokumentasi bukti-bukti yang mendukung kesimpulan, dan rekomendasi; tujuan audit telah tercapai; dan laporan audit memuat kesimpulan dan rekomendasi.
2.2. Struktur pengendalian internal (SPI) auditee harus dipahami untuk menentukan jenis, saat, ruang lingkup dan luas pengujian yang harus dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Auditor harus mempelajari dan memahami SPI auditee. b. Auditor harus melakukan pengujian terhadap penerapan SPI untuk menilai keandalan SPI. c. Auditor harus Mendokumentasikan pengujian terhadap pengendalian internal.
2.3. Bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh sebagai dasar dalam membuat kesimpulan dan rekomendasi audit, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bukti audit disebut cukup jika jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit. Bukti disebut kompeten jika bukti tersebut relevan dengan temuan audit dan konsisten dengan fakta. b. Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan pencapaian sasaran audit. c. Auditor dapat menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli untuk mendukung dugaan atau kesimpulan auditnya. d. Auditor harus mempunyai pemahaman yang baik tentang teknik dan prosedur pengumpulan bukti. 2.4. Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditee terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
2.5. Prosedur audit yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan audit yang didapatkan selama penugasan harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit, dengan penjelasan sebagai berikut: a.
b.
c. d.
Hal-hal penting berupa prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan, harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit (KKA). KKA harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan: pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik; bukti audit yang telah diperoleh seperti data dan keterangan; prosedur audit yang telah diterapkan, atau pengujian yang telah dilaksanakan. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan audit. Tim audit harus menjaga kerahasian KKA. KKA dapat berbentuk hardcopy dan/atau softcopy
3. STANDAR PELAPORAN 3.1. Pelaporan hasil audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3.2. Pelaporan hasil audit harus memuat: − Ruang lingkup dan tujuan audit; − Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai; − Kesimpulan dan/atau rekomendasi. dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kesimpulan dan/atau rekomendasi yang disampaikan kepada auditee harus dikemukakan secara objektif dan didukung bukti yang cukup dan kompeten sehingga auditee dapat memahami kesimpulan dan/atau rekomendasi tersebut secara utuh. b. Tanggung jawab auditor terbatas pada kesimpulan dan/atau rekomendasi, sedangkan kebenaran data merupakan tanggung jawab auditee dan pihak terkait. c. Pelaporan hasil audit dapat mengungkapkan prosedur yang tidak atau belum dapat diselesaikan selama proses audit dengan disertai alasan yang jelas. d. Pelaporan hasil audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai. Apabila pelaporan hasil audit memuat pernyataan bahwa audit tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai,tim audit harus menjelaskan alasannya. e. Unit audit pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah,atau Kantor Pelayanan Utama harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan LHA dan KKA. DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
