KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Nomor : P. 6/IV-SET/2012 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM OI SUAKA MARGASAlWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 48 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PA8/Menhut-lV201O sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-ll/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
Mengingat
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
2.
Peraturan Menteri Kehutanan telah diubah dengan PA/Menhut-IV2012 tentang Margasatwa, Taman Nasional,
Nomor P. 48/Menhut-11!2010 sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alarn, termasuk pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alamo
usaha
2.Wisata .....
2.
Wisata A1am adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3.
Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
4.
Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata A1am yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan wisata alam.
5.
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata A1am yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
6.
Pengawasan Pengusahaan Pariwisata A1am adalah inspeksi/audit terhadap seluruh proses kegiatan pengusahaan pariwisata alam agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Evaluasi Pengusahaan Pariwisata A1am adalah kajian dan penilaian terhadap implementasi izin usaha pengusahaan pariwisata alam yang diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan.
8.
Kriteria Kinerja Pengusahaan Pariwisata A1am adalah kondisi/aspek/ukuran yang menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan penilaian atau penetapan suatu kegiatan di dalam kerangka pencapaian pelaksanaan prinsip dan tujuan pengusahaan pariwisata alam.
9.
Indikator Kinerja Pengusahaan Pariwisata A1am adalah pernyataan terukur yang menunjukkan pencapaian kriteria, serta merupakan sifat atau atribut atau deskriptif yang secara kuantitatif maupun kualitatif dapat diukur atau dipantau secara periodik, yang akan menunjukkan suatu arah perubahan dalam kegiatan pengusahaan pariwisata.
10. Direktorat Jenderal
adalah unit kerja eselon I di Iingkungan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata alam;
Kementerian
Kehutanan
yang
11. Unit Pelaksana
Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota)
yang mengelola taman hutan raya dan/atau membidangi
kehutanan.
13. Lembaga Pengawas Independen Pengusahaan Pariwisata A1am yang selanjutnya disingkat LPIPPA adalah lembaga pengawas terakreditasi di bidang pengusahaan pariwisata alam. Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pasal2 (1) Tujuan pedoman pengawasan dan evaluasi IUPSWA dan IUPJWAyaitu : a. memberikan arahan, acuan dan standar bagi UPT/UPTD dalam rangka pelaksanaan pengawasan kegiatan IUPSWA dan IUPJWA~ b. memberikan arahan, acuan dan standar bagi Direktur Jenderal, Gubernur, BupatVWalikota dan Kepala UPT/UPTD dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA dan IUPJWA; C. memberikan landasan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan usaha pariwisata alam yang dilakukan oleh pemegang IUPSWA dan IUPJWA. (2) Sasaran pedoman pengawasan dan evaluasi IUPSWA dan IUPJWAyaitu : a. tersedianya alat ukur yang standar dalam melakukan penilaian kinerja IUPSWA dan IUPJWA;
bagi pemegang b.tersedianya .....
b. tersedianya acuan yang standar dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha bagi pemegang IUPSWA dan IUPJWA; c. diperolehnya dasar pertimbangan dalam pengambHan keputusan terhadap pengusahaan pariwisata alam yang dilaksanakan oleh pemegang IUPSWA dan IUPJWA. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal3 Ruang Iingkup peraturan ini meliputi : a. pengawasan Pengusahaan Pariwisata A1am; dan b. evaluasi Pengusahaan Pariwisata A1am. Pasal4 (1)
Pengawasan pengusahaan pariwisata alam sebagaimana atas: a. pelaksana pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan; c. obyek pengawasan; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)
Evaluasi pengusahaan pariwisata atas: a. pelaksana evaluasi; b. pelaksanaan evaluasi; c. pelaporan hasil evaluasi; dan d. tindakJanjut evaluasi.
alam sebagaimana
dimaksud
dimaksud
dalam Pasal3
huruf a, terdiri
dalam Pasal 3 huruf b, terdiri
BAB II KEG~TANPENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaksana Pengawasan Pasal5 Pelaksana pengawasan pengusahaan pariwisata alam sebagairnana dimaksud dalam Pasal4 huruf a, dilakukan oleh : a. Kepala UPT/UPTD untuk kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam. b. Kepala Seksi UPT/UPTD untuk kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam.
ayat (1)
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan Pasal6 Pelaksanaan pengawasan pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Pasal 7 (1)
Kepala UPT/UPTD dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal5 huruf a, dapat bekerjasama dengan LPIPPA. (2) LPIPPA.....
(2) LPIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan rekomendasi Kepala UPT/UPTD.
oleh Direktur Teknis atas
Pasal8 (1)
Kepala UPT/UPTD menugaskan Kepala Seksi UPT/UPTD untuk melakukan usaha penyediaan jasa wisata alam di wilayah kerjanya.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
dimaksud
pengawasan
pada ayat (1) harus diselesaikan
kegiatan selambat-
Bagian Ketiga Obyek Pengawasan Pasal9 Obyek pengawasan pengusahaan huruf c, meliputi : a. Administrasi; b. Teknis konservasi.
pariwisata
alam sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)
Pasal 10 (1) Obyek pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 a. laporan kegiatan, dikecualikan bagi IUPJWA perorangan; b. laporan keuangan, dikecualikan bagi IUPJWA perorangan; c. dokumen perencanaan, dikecualikan bagi IUPJWA; dan d. pembayaran pungutan hasil usaha.
huruf a, terdiri atas :
(2) Obyek pengawasan teknis konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: a. pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disahkan, dikecualikan bagi IUPJWA; b. pengamanan kawasan dan potensinya; c. kebersihan Iingkungan dan pengelolaan Iimbah; d. rehabiIitasi kerusakan kawasan, dikecualikan bagi IUPJWA perorangan; e. pemeliharaan aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; dan f. keamanan pengunjung. Bagian Keempat Pelaporan Hasil Pengawasan Pasal11 (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dilaporkan kepada Kepala UPT/UPTD, Direktur JenderaVGubernur/Bupati/Walikota kewenangan selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan pengawasan dengan tembusan kepada Direktur Teknis.
d,
wajib sesuai dilakukan
(2) Kepala Seksi UPT/UPTD wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan usaha penyediaan jasa wisata alam kepada Kepala UPT/UPTD selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan. (3) Kepala UPT/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan usaha penyediaan jasa wisata alam dari Kepala Seksi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Teknis selambat-Iambatnya dalam 5 (lima) hari kerja. Bagian ....
Bagian Kelima Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal12 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pengenaan sanksi oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf e.
dasar tindak lanjut dalam pejabat yang berwenang
BAB III KEGIATAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaksanaan Evaluasi Pasal 13 (1) Evaluasi pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bagi pemegang IUPSWA dan IUPJWA dHaksanakan oleh : a. tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan; b. tim yang dibentuk oleh Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangan. (2) Tim yang telah dibentuk sebagaimana pengusahaan pariwisata alam.
dimaksud
pada ayat (1), melakukan
(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan indikator kinerja pemegang IUPSWA dan IUPJWA. (4) Kriteria dan indikator kinerja ayat (3) dikategorikan : a. baik; b. sedang; dan c. buruk.
pemegang
berdasarkan
IUPSWA dan IUPJWA sebagaimana
(5) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengusahaan pariwisata alam sebagaimana (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Kriteria dan indikator ayat (4), sebagaimana
kegiatan
kriteria dan
dimaksud
dimaksud
kinerja pemegang IUPSWA dan IUPJWA sebagaimana lampiran peraturan ini.
evaluasi
pada
pada ayat
dimaksud
pada
Bagian Kedua Pelaporan Hasil Evaluasi Pasal14 (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaporkan Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur selarnbat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
kepada Teknis,
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. di/aporkan kepada Kepala UPT/UPTD dengan tembusan kepada Kepala Seksi UPT/UPTD selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan. Bagian Ketiga Tindak Lanjut Evaluasi Pasal 15 (1) Hasil evaluasi pemegang IUPSWA yang dikategorikan baik sebagaimana 13 ayat (4) huruf a, diberikan insentif dan penghargaan, berupa :
dimaksud
dalam Pasal a.prioritas .....
a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain; b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; c. perpanjangan izin usaha yang diterbitkan secara otomatis sebelum jangka waktu izin berakhir yang dinyatakan oleh penerbit izin. (2) Hasil evaluasi pemegang IUPJWA yang dikategorikan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, diberikan insentif dan penghargaan, berupa : a. sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangan; b. perpanjangan izin usaha yang diterbitkan secara otomatis sebelum jangka waktu izin berakhir yang dinyatakan oleh penerbit izin. (3) Hasil evaluasi pemegang IUPSWA dan IUPJWA yang dikategorikan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil evaluasi pemegang IUPSWA dan IUPJWA yang dikategorikan buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, diberikan peringatan dan atau pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV
PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. : Jakarta : 31
~~ Salinan Peraturan ini disampalkan kepada :!':r~::-••••\.~ 1. Menteri Kehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan; 4. Direktur JenderaVKepala Badan Iingkup Kementerian Kehutanan: 5. Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Sekretaris/Direktur Iingkup Dlrektorat Jenderal PHKA; 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; 8. Kepala UPT Iingkup Direktorat Jenderal PHKA; 9. Kepala UPTD Taman Hutan Raya seluruh Indonesia; 10. Ketua Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia.
Oktober
2012
LAMPlRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR
P. 6/IV-SET/2012
TANGGAL
31 Oktober
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA AlAM.
A.
2012
KRITERIA EVALUASI KINERJA PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA AlAM
No
I
Kriteria
Bobot Kriterla (B)
dan Indikator
2
3
4
Tertib penyusunan
Nilai Tertimbang (BxN)
Rencana
Karya Lima Tahunan
6
(RKL)
a.
Pemegang izin telah menyampaikan dan tepat waktu
RKL secara lengkap
5
30
b.
Pemegang izin telah rnenyarnpaikan sebagian tidak tepat waktu
RKL secara lengkap,
4
24
c.
Pemegang seluruhnya
izin telah menyampaikan tidak tepat waktu
RKL secara lengkap,
2.5
15
d.
Pemegang
izin tidak menyampaikan
RKL dengan
1
6
e.
Pemegang
izin tidak menyampaikan
RKL
0
0
Tertib penyusunan
Rencana
Karya Tahunan
lengkap
6
(RKD
a.
Pemegang izin telah menyampaikan dan tepat waktu
RKT secara lengkap
5
30
b.
Pemegang izin telah menyampaikan sebagian tidak tepat waktu
RKT secara lengkap,
4
24
c.
Pemegang seluruhnya
izin telah menyampaikan tidak tepat waktu
RKT secara lengkap,
2.5
15
d.
Pemegang
izin tidak menyampaikan
RKT dengan
1
6
e.
Pemegang
izin tidak menyampaikan
RKT
0
0
Tertib pelaporan
lengkap
3
bulanan
a.
Pemegang izin telah menyampaikan secara teratur dan tepat waktu
laporan bulanan
5
15
b.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan bulanan secara teratur dan sebagian tidak tepat waktu
4
12
c.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan bulanan secara teratur dan seluruhnya tidak tepat waktu
2.5
7.5
d.
Pemegang izin tidak menyampaikan secara teratur
1
3
e.
izin tidak Pemegang bulanan same sekali
0
0
Tertib pelaporan
KET
30
Administrasi
1
Nliai Indikator (N)
pernah
laporan bulanan
menyampaikan
laporan
3
tahunan
a.
Pemegang izin telah menyampaikan secara teratur dan tepat waktu
laporan tahunan
5
15
b.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan sebagian tidak tepat waktu
4
12
c. Pemegang .....
5
c.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan seluruhnya tidak tepat waktu
d.
Pemegang izin tidak menyampaikan secara teratur
e.
Pemegang izin tidak pemah tahunan sama sekali
Tertib pelaporan
o
o
5
30
izin telah menyampaikan laporan keuangan oleh akuntan publik, secara teratur dan tepat
4.5
27
izin telah menyampaikan laporan keuangan oleh akuntan publik dan tidak teratur
3
18
laporan
6
Pemegang izin telah menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, secara teratur dan tepat waktu serta menunjukkan peningkatan keuntungan yang signifikan
b.
Pemegang yang diaudit waktu Pemegang yang diaudit
laporan
keuangan
2
12
menyampaikan
laporan
o
o
d.
Pemegang izin telah menyampaikan yang tidak diaudit oleh akuntan publik
e.
Pemegang keuangan
izin
tidak
pernah
6
PHUPSWA
a.
Pemegang izin telah membayar besarnya kewajiban dan tepat waktu
PHUPSWA
sesuai
5
30
b.
Pemegang izin telah membayar besarnya kewajiban, tidak tepat waktu
PHUPSWA
sesuai
2.5
15
c.
Pemegang mengalami
izin tidak membayar kerugian.
Pemegang izin tidak besarnya kewajiban. II
menyampaikan
keuangan
Tertib pembayaran
PHUPSWA,
membayar
PHUPSWA,
sesuai
b.
c.
d.
e.
2
b.
C.
Sarana
o
5
90
3.5
63
2,5
45
18
Wisata A1am
Pemegang izin telah melaksanakan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan site plan dan target rencana yang telah disahkan Pemegang izin telah melaksanakan pembangunan sarana wisata alam mencapai lebih dari 70% site plan yang disahkan Pemegang izin tela melaksanakan pembangunan sarana wisata alam mencapai kurang dari 70% site plan yang disahkan. Pemegang izin telah membangun sarana wisata alam namun tidak sesuai sengan site plan yang telah disahkan. Pemegang izin tidak melaksanakan wisata alam.
Keamanan a.
o 70
Pembangunan
a.
6
dikarenakan
Teknis 1
7.5 3
laporan tahunan
a.
c.
6
2.5
dan Ketertiban
pembangunan
18
sarana
Pengunjung
Tanda larangan dan petunjuk bagi pengunjung cukup memadai dan tidak terdapat kecelakaan pengunjung dan gangguan keamanan dalam areal kerjanya dalarn jangka RKT berjalan Tanda larangan dan petunjuk bagi pengunjung tidak memadai, tidak terdapat kecelakaan pengunjung dan gangguan keamanan dalam areal kerjanya dalam jangka RKT berjalan Tanda larangan dan petunjuk bagi pengunjung cukup memadai namun terdapat kecelakaan pengunjung dan/atau gangguan keamanan dalam areal kerjanya dalam janqka RKT berjalan
o
o
5
40
4,5
36
2,5
20
8
d.Tanda .....
Tanda larangan dan petunjuk bagi pengunjung tidak memadai dan terdapat kecelakaan pengunjung dan/atau gangguan keamanan dalam areal kerjanya dalarn jangka RKT berjalan
d.
3
Pemberdayaan
b.
4
59
39
d.
Pemegang izin telah setempat dalam kegiatan
masayarakat
2
26
e.
Pemegang izin tidak mempekerjakan dan memanfaatkan hasil usaha masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya
o
o
5
60
4,5
54
2,5
30
o
o
mempekerjakan usahanya
12
Kapasitas
Pemegang izin telah melaksanakan pengembangan usaha masyarakat setempat, pelatihan bagi masayarakat setempat dan membangun sarana pengelolaan. Pemegang izin telah melaksanakan pelatihan bagi masyarakat setempat dan membangun sarana pengelolaan Pemegang
c.
izin telah membangun
sarana pengelolaan
d.
Pemegang izin tidak melaksanakan pengembangan usaha masyarakat setempat, pelatihan bagi masyarakat setempat rnauoun membanaun sarana penqelolaan. Pencemaran, Pengelolaan Umbah dan Kebersihan
11
a.
Pemegang izin telah melaksanakan pengelolaan dan kebersihan serta tidak terdapat pencemaran genetik/ekosistem
Iimbah jenis/
5
55
b.
Pemegang izin telah melaksanakan dan kebersihan namun terdapat genetik/ekosistem
pengelolaan pencemaran
Iimbah jenis/
2.5
28
c.
Pemegang izin tidak melaksanakan pengelolaan dan kebersihan dan terdapat pencemaran jenis/ ekosistem
Iimbah genetik/
o
11
5
40
4,5
36
2,5
20
o
o
8
Ketenagakerjaan Pemegang izin telah mempekerjakan tenaga ahli bidang konservasi dan pariwisata alam sesuai dengan kebutuhannya, dalam periode RKL berjalan Pemegang izin telah mempekerjakan tenaga ahli bidang konservasi dan pariwisata alam, tidak sesuai dengan kebutuhannya, dalam periode RKL berjalan Pemegang izin telah mempekerjakan salah satu tenaga ahli bidang konservasi atau pariwisata alam, dalam periode RKL berjalan Pemegang izin tidak mempekeIjakan tenaga ahli bidang konservasi dan pariwisata alam, dalam periode RKL berjalan
a.
b.
c.
d.
Ketaatan
Terhadap
100
Peraturan
100
Pelanggaran a.
4.5 3
b.
III
65
Pemegang izin telah mempekerjakan lebih dari 50% total karyawan atau memanfaatkan hasil usaha masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya
Peningkatan
6
5
c.
a.
5
o
13
Masyarakat
Pemegang izin telah mempekerjakan lebih dari 50% total karyawan dan memanfaatkan hasil usaha masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya Pemegang izin telah mempekeIjakan dan memanfaatkan hasil usaha masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya
a.
o
Tidak pernah
mendapat
peringatan
o
o -100
b.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis I
-1
c.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis II
-2
-200
d.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis III
-3
-300
e.Pernah .... ,
B.
e.
Pernah mendapat rekomendasi percabutan dari UPT
-4
-400
f.
Melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana dan atau telah mendapat usulan pencabutan izin dari tim.
-5
-500
KRITERIA EVALUASI KINERJA PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (BADAN USAHA DAN KOPERASI)
No.
I
Kriteria dan Indikator
Administrasi
2
5
50
b.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan bulanan secara teratur dan sebagian tidak tepat waktu
4
40
C.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan bulanan secara teratur dan seluruhnya tidak tepat waktu
2.5
25
d.
Pemegang izin tidak menyampaikan laporan bulanan secara teratur
1
10
e.
Pemegang izin tidak pemah menyampaikan laporan bulanan sama sekali
0
0
Tertib Pelaporan Tahunan Pemegang izin telah menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan tepat waktu
5
50
b.
Pemegang izin telah menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan sebagian tidak tepat waktu
4
40
Pemegang izin telah menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan seluruhnya tidak tepat waktu
2.5
25
d.
Pemegang izin tidak menyampaikan laporan tahunan secara teratur
1
10
e.
Pemegang izin tidak pemah menyampaikan laporan tahunan sarna sekali
0
0
a.
Pemegang izin telah membayar PHUPJWAsesuai besamya kewajiban dan tepat waktu
5
50
b.
Pemegang izin telah membayar PHUPJWAsesuai besarnya kewajiban. tidak tepat waktu
2.5
25
0
0
Tertib Pembayaran PHUPJWA
2
10
Pemegang izin tidak membayar PHUPJWA 70
Teknis 1
10
a.
C.
KET
10
Pemegang izin telah menyampaikan laporan bulanan secara teratur dan tepat waktu
. II
Nilai Tertimbang (BxN)
a.
C.
3
Nilai Indikator (N)
30
Tertib Pelaporan Bulanan
1
Bobot Krlteria (B)
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa
30
a.
Pemegang izin telah melaksanakan kegiatan usaha jasa wisata alam
5
150
b.
Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usaha jasa wisata alam
0
0
5
75
Keamanan dan Ketertiban Pengunjung a.
Tidak ada kecelakaan dan gangguan keamanan pengunjungnya selama jangka tahun berjelan
15
b.Terdapat.. ...
b.
Terdapat kecelakaan dan atau gangguan keamanan pengunjungnya kurang dari 5 kali selama jangka tahun berjalan Terdapat kecelakaan dan atau gangguan keamanan pengunjungnya lebih dari 5 kali selama jangka tahun berjalan
c.
3
Pencemeran,
Limbah dan Kebersihan
Pemegang izin telah melaksanakan dan kebersihan serta tidak terdapat jenis/genetik/ekosistem.
b.
Pemegang izin telah melaksanakan pengelolaan Iimbah dan kebersihan namun terdapat pencemaran jenis/genetik/ekosistem. Pemegang izin tidak melaksanakan pengelolaan limbah dan kebersihan dan terdapat pencemaran jenis/ genetik/ekosistem
Ketaatan
Terhadap
38
o
o
5
125
2.5
63
o
o
"25
a.
c.
III
Pengelolaan
2.5
pengelolaan pencemaran
Iimbah
Peraturan
100 100
Ketaatan a. b.
C.
o
o
peringatan
tertulis I
-1
-100
-2
-200
Tidak pernah mendapat Pernah mendapat
peringatan
c.
Pemah
mendapat
peringatan
tertulis II
d.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis III
e.
Pernah mendapat
rekomendasi
f.
Melakukan pelanggaran berakibat pidana
pencabutan
ketentuan
dari UPT
perundangan
yang
-3
-300
-4
-400
-5
-500
KRITERIA EVALUASI KINERJA PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA AlAM
No. I
Kriteria Administrasi 1
Pemegang izin telah membayar kewajiban dan tepat waktu
PHUPJWA sesuai besarnya
KET
b.
Pemegang kewejlban,
izin telah membayar tidak tepat waktu
PHUPJWA sesuai besarnya
c.
Pemegang
izin tidak membayar
PHUPJWA
5
150
2.5
75
0
0
5
150
0
0
5
75
2.5
38
,
". 70
Pelaksanaan
Kegiatan
Usaha Jasa
30
a.
Pemegang izin telah melaksanakan wisata alam
kegiatan
usaha jasa
b.
Pemegang izin tidak melaksanakan wisata alam
kegiatan
usaha jasa .
2
Nilai Tertimbang (8xN)
30
PHUPJWA
Teknis
1
Nilai Indika tor (N)
30
Tertib Pembayaran a.
II
8obot Kriteria (8)
dan Indikator
(PERORANGAN)
Keamanan
dan Ketertiban
Pengunjung
a.
Tidak ada kecelakaan dan gangguan keamanan pengunjungnya selama jangka tahun berjalan
b.
Terdapat kecelakaan dan atau gangguan keamanan pengunjungnya kurang dari 5 kali selama jangka tahun berialan
"
,;
.
15
c.Terdapat. ....
c.
3
Terdapat kecelakaan dan atau gangguan keamanan pengunjungnya lebih dari 5 kali selama jangka tahun berjalan Pencemaran, Pengelolaan Limbah dan Kebersihan Pemegang izin dan kebersihan genetik/ekosistem Pemegang izin dan kebersihan genetik/ekosistem Pemegang izin dan kebersihan genetik/ekosistem
a.
b.
c.
III
Ketaatan 1
Tehadap
0
0
5
125
25
telah melaksanakan pengelolaan lirnbah serta tidak terdapat pencemaran jensi/ tidak melaksanakan terdapat namun
pengelolaan pencemaran
limbah jensi/
2,5
63
tidak melaksanakan dan terdapat
pengelolaan pencemaran
limbah jensV
0
0
0
0
100
Peraturan
Ketaatan
100
a.
Tidak pernah
mendapat
peringatan
b.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis I
-1
-100
c.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis II
-2
-200
d.
Pernah mendapat
peringatan
tertulis III
-3
-300
e.
Pernah mendapat
rekomendasi
-4
-400
g.
Melakukan pelanggaran berakibat pidana
-5
-500
pencabutan
ketentuan
dari UPT
perundangan
yang
D. ANALISIS
Setiap kriteria terdiri dari beberapa indikator yang telah ditetapkan nilainya (N), dengan skala interval 5 (lima). Penentuan nilai akhir kinerja IPPA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Nilai (N) setiap lndikator dikalikan dengan bobot (8) kriterianya, diperoleh nilai tertimbang. 2. Nilai tertimbang masing-masing kriteria dijumlahkan. 3. Hasil penjumlahan nilai tertimbang dibagi dengan 100, diperoleh nilai akhir kinerja. Rumus Perhitungan :
Nilai Akhir
=
:E(nilai tertimbang) 100
:E(NT AdministrasD
+ :E(NT Teknis) + (NT Ketaatan) 100
Keterangan : NT : Nilai Tertimbang
E. KESIMPULAN .....
E.
KESIMPULAN Berdasarkan nilai akhir rnaka kondisi kinerja pernegang [PPA dikategorikan sebagai berikut : 1. Kategori pernegang [PPA dikategorikan baik bila nilai akhir lebih dari 4,25 (nilai akhir > 4,25) 2. Kategori pernegang IPPA dikategorikan sedang bila nilai akhir lebih dari 2,5 dan kurang atau sama dengan 4,25 (2,5 < nilai akhir -s 4,25) 3. Kategori pernegang [PPA dikategorikan buruk bila nilai akhir kurang atau sama dengan 2,5 (nilai akhir :::;2,5)
I,MM 531005 198103 1 004
