ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
Sebagaimana hukum pidana materiii, hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga memiliki asasasas yang menurut Mark Constanzo dengan asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 1. Asas Legalitas; 2. Asas Difrensiasi Fungsional; 3. Asas Lex Scripta; 4. Asas Lex Stricta
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
1
Ad. 1. Asas Legalitas
Bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti: bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Ad. 2. Asas Difrensiasi Fungsional Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ad. 3. Asas Lex Scripta bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
2
Ad. 4. Asas Lex Stricta
bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensinya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia.
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
3
Oleh
karena
itu,
di
satu
sisi
negara
diberi
kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang Iain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara expresiv verbis tertuang dalam undang-undang.
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
4
Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP 1. Asas legalitas. 2. Asas keseimbangan. 3. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). 4. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
5. Asas unifikasi. 6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 7. Asas oportunitas. 8. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
5
ad. 1. Asas legalitas Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
6
Bahwa
pelaksanaan
penerapan
KUHAP
harus
bersumber pada titik tolak the rule of law, sehingga setiap tindakan para penegak hukum harus: 1. Berdasarkan ketentuan hk dan UU. 2. Menempatkan kepentingan hukum dan per-UU-an di atas
segala-galanya,
sehingga
terwujud
suatu
kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah "supremasi hukum" yang selaras dengan ketentuanketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
7
Setiap
orang,
baik
tersangka
maupun
terdakwa
mempunyai kedudukan: 1. sama sederajat di hadapan hukum (equal before the law); 2. mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh hukum (equal protec on the law);
3. mendapat "perlakuan keadilan" yang sama di bawah hukum (equal justice lo the law).
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
8
ad. 2. Asas keseimbangan Asas ini dapat dijumpai dalam konsideran KUHAP huruf c yang menegaskan bahwa dalam penegakan
hukum harus bcrlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara: 1. perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan 2. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
9
dengan
asas
keseimbangan
perlindungan
harkat
perlindungan
kepentingan
yang
martabat
terjalin
manusia
ketertiban
antara dengan
masyarakat,
KUHAP telah menonjolkan tema human dignity (martabat kemanusiaan), dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia.
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
10
ad. 3. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) Asas "praduga tak bersalah" atau “presumption of
innocent” dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf c. Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (law enforcement).
9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
11
Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis
penyidikan dinamakan “prinsip akusatur (accusatury procedure / accusatorial system),” yakni: 1. Menempatkan tersangka / terdakwa dalam setiap jenjang pemeriksaan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pemeriksaan, sehingga tersangka /
terdakwa
harus
diperlakukan
sebagai
layaknya
manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.
2. Yang menjadi obyek dalam pemeriksaan adalah kesalahan / tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
12
ad. 4. Asas ganti rugi dan rehabilitasi Pasal 95-97 KUHAP Pasal 95 KUHAP :
Ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan,
penahanan, penuntutan, dan pengadilan serta tindakan lain seperti : a. Tanpa alasan yang berdasarkan UU; b. Kekeliruan atas orang; c. Kekeliruan hukum yang diterapkan. 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
13
Tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang pra-
peradilan. Pasal 97 KUHAP : Rehabilitasi dapat diajukan oleh seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang telah incracht. Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU, atau
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang tidak diajukan ke PN, diputus melalui sidang praperadilan (Psl 97 ayat 3). 9/13/2012 8:29 AM
Ngurah Suwarnatha
14
