2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 9 FEBRUARI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Darmawan, MM.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 9 Februari 2010, Pukul 09.30 – 10.03 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Alfius Ngatrin, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Darmawan, MM

Kuasa Hukum Pemohon: -

Fatahillah, S.H. Rachmat Bagja, S.H., LL.M.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Sidang pemeriksaan Permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon dan mungkin Kuasanya, kami persilakan lebih dahulu untuk menyebutkan siapa-siapa yang hadir, kemudian menjelaskan secara ringkas pokok daripada permohonannya ditambah dengan permintaannya atau petitumnya. Kami persilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. Selamat pagi, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Mohon izin untuk memperkenalkan, kami Kuasa Hukum beserta Pemohon Asli, yaitu Bapak Pemohon kami, klien kami, Bapak Darmawan. Kemudian Fatahillah, mohon maaf Yang Mulia, karena Bapak Fatahillah lupa membawa toga, jadi saya sampaikan lebih dahulu bahwa Bapak Fatahillah tidak membawa toga, tetapi Beliau adalah Kuasa Pemohon. 3.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Ya, nanti pada sidang berikutnya supaya memakai ya Saudara, karena Saudara adalah Kuasa daripada Pemohon. Silakan teruskan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. Ya, dan saya Rachmat Bagja, saya juga Kuasa dari Pemohon. Adapun duduk persoalan yang…, permohonan yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permohonan judicial review Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan, yang menyebutkan secara jelas bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, ayat (c)-nya menyatakan pengawasan peredaran barang cetakan. Hal ini sangat berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh klien kami, Yang Mulia. Saya ceritakan kronologis secara singkat bahwa klien kami yang menulis Buku “Enam Jalan Menuju Tuhan”, dengan tidak ada konfirmasi

3

kepada Beliau, dengan tidak ada pengumuman ataupun pemberitahuan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung dengan press conference-nya itu menyatakan bahwa buku Pemohon kami dilarang, sedangkan info ini, informasi ini didapat oleh klien kami bukan dari Kejaksaan Agung dan hanya didapat dari sumber media. Jadi klien kami merasa kerugian konstitusional telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung berlandaskan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan Agung. Atas undang-undang ini, klien kami dirugikan secara konstitusional. Klien kami, kami kemudian membuat permohonan ini, berkesimpulan bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan Agung…, Undang-Undang Kejaksaan, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Jadi klien kami dengan tidak melalui proses, due process of law, tidak melalui proses peradilan, tidak melalui proses hukum yang benar, klien kami, kebebasan klien kami, hak asasi manusia klien kami dilanggar oleh Kejaksaan. Sehingga secara singkat bahwa kami mengajukan petitum, kami mohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan, karena berkaitan dengan permohonan ini, hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh Kejaksaan melalui keputusan pelarangan buku oleh Kejaksaan…, Kejaksaan Agung, sehingga Putusan Kejaksaan Agung ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UndangUndang Dasar 1945. Jadi petitum kami seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. 5.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Baiklah, Saudara Kuasa Pemohon telah mengemukakan permohonannya. Di sini, saya lihat Saudara, ada beberapa bukti dan permohonannya yang memakai kertas yang sudah dipakai sebelumnya (…)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. Mohon maaf, Yang mengemukakan saat itu (…)

7.

Mulia.

Mungkin

kalau

boleh

kami

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Jangan

dulu! Kita

belum berbicara kalau

Saudara

sudah

menyahut-nyahut terus, berhenti dulu! Ini ada dicobalah diperbaiki yang lebih baik, itu pertama.

4

Kedua. Di sini di dalam permohonan Saudara, Saudara mengatakan bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c undang-undang dalam di petitum Saudara, itu huruf b dan huruf c kan ada, menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian c-nya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mestinya ini masih kurang, itu kan karena ini suatu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes berlaku untuk umum, bukan semacam partai acte seperti di pengadilan umum hanya berlaku kedua belah pihak, maka dia mestinya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, itu mestinya Saudara tambahi itu, karena kalau dikabulkan tidak dimuat juga kan tidak dipahami orang, itu merupakan salah satu kekurangannya itu. Lalu mengenai…, ini janganlah sembarangan kertas yang dikasih, yang belum dipergunakan lah yang dipakai, barangkali tidak terlalu mahal lah insyaallah kalau kertas saja itulah, jangan sampai yang sudah bekas kok dipakai lagi, difotokopi di sebelahnya. Nanti Saudara tampung saja seluruhnya saran dari Hakim Panel ini nanti apa nanti Saudara jawab. Ya, saya persilakan Pak Hamdan. 8.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. Saudara Pemohon, ini permohonannya capek juga saya jawab, saya baca ini, kenapa mempersulit hal yang mudah itu. Artinya, hal yang bisa ditulis secara sangat ringkas, padahal pasal yang digugat itu simple, hanya satu butir dari satu ayat, kemudian ditulis dengan tulisan yang sangat panjang. Kalau saya melihat bisa dibuat saya rasa secara seringkas mungkin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat uraian Saudara, bagian terbesarnya adalah keberatan terhadap Keputusan Jaksa Agung terhadap pelarangan peredaran buku, tidak terlalu mempermasalahkan Pasal 30 ayat (3) huruf c. Karena menurut uraian itu tidak terlalu masalah seandainya dilakukan due process of law dalam implementasi Pasal 30 ayat (3), tidak menjadi masalah, kan gitu kira-kira. Seandainya dipanggil dulu, seandainya diproses dengan baik, maka tidak menjadi masalah, karena Saudara mengakui juga, dalam uraian ini bahwa pembatasan-pembatasan itu dibolehkan, dimungkinkan, sehingga saya sebenarnya berkesimpulan bahwa Pasal 30 ayat (3) ini secara norma tidak ada masalah dengan konstitusi. Ini tolong diklarifikasi, dipertegas betul, dipertajam betul, apakah ini persoalan implementasi Pasal 30 ayat (3) yang tidak melalui due process of law, ataukah norma Pasal 30 ayat (3) betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini tolong kalau mau itu ya dipertajam betul, bukan persoalan implementasi, persoalan implementasi sekedar pintu masuk ada masalah begini. Kalau secara keseluruhan saya melihat apa yang dijelaskan itu tidak mempermasalahkan boleh tidaknya pembatasan. Artinya pembatasan itu sepanjang itu boleh-boleh saja menurut uraian yang

5

sangat panjang ini. Ini hanya sekedar saran-saran dari untuk permusyawaratan untuk mempertajam betul. Karena kalau persoalan implementasi bukan di sini Mahkamah-nya, itu di PTUN, keberatan terhadap Putusan Jaksa Agung tidak melalui due process of law, tidak memendam pihak korban, katakanlah penulis yang tiba-tiba dilarang beredar bukunya melalui rapat cleaning house, kan gitu, kan mengenai keberatan itu. Kalau itu masalahnya, bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi di pengadilan tata usaha negara. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara mengaitkan dengan UndangUndang PNPS Tahun…, tahun berapa itu ya…, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963. Nah, sebenarnya sumber dari tindakan Jaksa Agung itu kan Jaksa Agung itu hanya kewenangannya di situ, tapi sumber menjadi alas hukum kewenangannya adalah Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1993. Nah, kalau sumber kewenangan alas hukumnya ini tetap hidup maka artinya pelarangan buku itu masih tetap dimungkinkan akan terjadi, yang bisa saja mungkin Jaksa Agung tapi mungkin ada institusi atau lembaga negara yang lain. Coba Saudara rumuskan lebih jelas bagaimana posisi Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 ini dalam kaitan dengan permohonan Saudara? Kemudian yang ketiga, Panitera belum mendapatkan satu buku, apa itu? 9.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. “Enam Jalan Menuju Tuhan”, Yang Mulia.

10.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. “Enam Jalan Menuju Tuhan”. Kami juga mau pelajari sebenarnya apa sih? Tolong dikopikan juga ya, sekalian untuk sembilan Hakim Konstitusi itu juga mau baca “Enam Jalan Menuju Tuhan” itu. Saya kira itu secara umum setelah saya membaca permohonan dari Pemohon. Saya mohon nanti bisa ditanggapi biar kita lebih tajam melihat permohonan ini agar lebih tepat begitu. Kemudian kaitannya juga dengan tadi Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) apa nggak ada hubungannya dengan Pasal 28F misalnya mengenai hak untuk mendapat informasi, menyimpan informasi, menyebarkan informasi dan seterusnya? Saya kira itu, terima kasih.

11.

HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, saya melihat di dalam permohonan ini seperti dikatakan Hakim Hamdan Zoelva, Anda menuliskan permohonan ini mempersulit

6

apa yang seharusnya mudah, ya. Di sini Anda tidak perlu menguraikan menurut Anda definisi tentang kerugian konstitusional itu apa? Itu cuma hanya melihat saja di dalam Putusan-Putusan MK atau permohonanpermohonan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada itu jelas di sana. Jadi kalau Anda membuat definisi lebih dahulu nanti malah dianggapnya nggak cocok di sini, ya. Kemudian ada hal-hal yang dalam kalimat ini meragukan kami misalnya hal 6 permohonan Anda, “adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan pengujian secara materiil yang mana Pemohon memperoleh pengertian atas pengujian secara materiil”, ini yang dimaksud apa? Tapi kemudian Pemohon dalam permohonan ini tidak hendak mempermasalahkan proses pembentukan maupun hal-hal bersifat formal lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) huruf a jo Pasal 4 ayat (3) PMK 6/2005 yang menyebabkan termaktubnya ayat tersebut di dalam Undang-Undang Kejaksaan, yang dimaksud apa? Jadi Anda mengatakan ada pengujian formal dan materiil tapi Anda tidak mengajukan permohonan formilnya tapi kemudian apa artinya di sini bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf A dan Pasal 4 ayat (3) PMK menyebabkan termaktubnya ayat tersebut dalam Undang-Undang Kejaksaan. Apakah betul ini? Ini tentu salah, ya, pasti. Jadi ini diperbaiki. Kemudian nomor 6,7,8,9 ini halaman 8 dan halaman 9 saya rasa itu tidak sebaiknya diluruskan tapi Anda langsung mengatakan kerugian konstitusional Anda apa, dan itu lebih tepat kalau Anda hubungkan dengan Pasal 28F tadi sudah dikatakan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, karena ini Bapak Darmawan ini kan menulis buku, menurut Bapak, “pendapat saya seperti itu, biar orang lain tahu”, tapi itu kemudian kok disita dan tidak boleh beredar, mestinya di sana. Itu hak konstitusionalnya. Tapi bukan caranya bahwa bagaimana jaksa kemudian tanpa sepengetahuan Bapak Darmawan kemudian menyita itu dan sebagainya. Ya, ini yang harus diperbaiki sehingga kerugian konstitusional ini terlihat jelas. Secara penulisan juga kalau Anda menulisakan pasal dan ayat, pasal itu harus dengan P besar dan ayat itu angka dalam kurung ya, ini karena nanti kalau banyak pasal-pasal dan ayatnya nanti kemudian kita nggak tahu mana menjadi bergabung, ya. Sedangkan dalam petitum di sini dinyatakan: A. Mengabulkan permohonan pemohon; Kemudian B. Menyatakan materi muatan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi “pengawasan peredaran barang cetakan dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945”. Undang-Undang Dasar 1945 itu sekarang banyak sekali, ya. Jumlahnya sekarang ada 73 pasal. Nah, pasal yang mana yang diacu ini? Karena kalau kita mengetahui semuanya, tidak akan jelas nanti. Jadi ini dikatakan harus pasal yang mana yang diujikan yang terhadap pasal-pasal mana. Kemudian juga tadi dikatakan, kalau ini

7

dikabulkan maka juga permohonan penempatan ini di dalam berita negara. Itu tentang materi. Kemudian dari..., kita melihat dari surat kuasa, ya. Surat kuasa ini agak aneh karena ada lembar yang lepas dengan huruf yang besar. Kemudian di sini hanya dikatakan, “Hormat kami, Kuasa Pemohon : Fatahillah, FX. Teguh Darmawan, S.H., Margaretha Gita Darmawan, dan Rachmat Bagja.” Ini hanya satu lembar, ya. Tapi kemudian yang kedua, ada surat kuasa khusus, hurufnya kecil, ya. Ini kok tadi yang satu hurufnya dengan arial, yang ini dengan huruf yang lain. Kemudian di sini surat kuasa ini mengatakan, “Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan masing-masing memiliki hak substitusi kepada Fatahillah, S.H., Margaretha Gita Darmawan, S.H., dan tiga, FX Teguh Pribadi Darmawan, hanya tiga orang. Tetapi di dalam halaman berikutnya, kemudian penerima kuasa ini 4 orang, yang 3 tadi dengan Rachmat Bagja. Jadi harus dijelaskan, yang menerima kuasa itu siapa, ya, karena ini nanti, kalau demikian di dalam putusan nanti akan membingungkan, yang diberikan kuasa siapa. Nanti kalau Pak Racmat Bagja itu ada kemudian dikatakan di dalam kuasa ini tidak diberikan kuasa, ya. Hal-hal ini yang harus diperbaiki dalam permohonan ini, dirapikan dan supaya memperkuat hakim akan menerima, “Oh ya, permohonan ini mempunyai landasan kuat untuk diuji selanjutnya, untuk disidangkan selanjutnya.” Saya rasa itu, Bapak. 12.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Saudara Pemohon, ini ada saran-saran dari Bapak dan Ibu Hakim. Silakan ditanggapi apa yang Saudara…

13.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas tanggapan dan masukan juga terhadap kami. Kami mengakui banyak beberapa kesalahan yang harus kami perbaiki dalam permohonan ini, sehingga kami mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan kami tenggat waktu untuk memperbaiki permohonan ini. Kemudian kami juga akan memperbaiki juga surat kuasa karena kemarin saya kebetulan berada di luar kota sehingga tidak termasuk dalam surat kuasa tersebut. Jadi Insya Allah dalam beberapa hari ini kami akan perbaiki surat kuasa berikut permohonan. Dan kemudian juga kami akan mencoba mereformulasi permohonan ini, karena Yang Mulia, menurut kami benar karena yang standing kami mengatakan bahwa yang dilanggar oleh Undang-Undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf c adalah kebebasan menyatakan pendapat klien kami. Kemudian itu ada turunannya termasuk Pasal 28I, mungkin kami agak salah memformulasikan ini,

8

sehingga kami akan menempatkan Pasal 28F itu di depan atau kemudian juga mendapatkan informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sehingga kami mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan kami tenggat waktu. Dan kemudian buku juga akan kami sampaikan, Yang Mulia. Karena buku masih ada, walaupun klien kami ditakut-takuti untuk disita, akan tetapi akan segera kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. 14.

KUASA HUKUM PEMOHON : FATAHILLAH, S.H. Untuk sekedar tambahan, Yang Mulia, mungkin kalau boleh. Berkaitan dengan halaman 6 tadi, kebetulan waktu itu pengertian kami adalah bahwa mungkin ini salah atau benar kami tidak mengerti, ya. Mungkin kami konfirmasikan lebih lanjut, bahwa suatu ayat atau suatu pasal itu bisa diuji secara formil, bisa diuji secara materiil. Diuji secara formil dalam arti pembentukan ayatnya itu benar atau tidak gitu kan, secara hukum. Nah, untuk berkaitan dengan redaksional ini, maupun hal-hal yang bersifat formil lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) huruf a juncto Pasal 4 ayat (3) PMK/VI/2005 “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor VI Tahun 2005”, yang menyebabkan termaktubnya ayat tersebut dalam UU Kejaksaan. Yang maksudnya itu adalah termaktubnya Pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut dalam UU Kejaksaan. Jadi sebenarnya sih, mungkin formulasinya memang menjadi kurang benar begitu. Tapi maksudnya adalah bahwa kita tidak hendak mengajukan ayat ini secara formil, tapi hanya secara materiil, karena kita tidak,.., permasalahan Pak Darmawan adalah secara materiilnya gitu. Lalu, berkaitan dengan pengujian ini, waktu itu kami melihatnya dari…, bahwa kalau di UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963, untuk menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Hamdan Zoelva. Di Pasal 1 menyatakan, “Menteri, Jaksa Agung, berwenang melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.” Sehingga secara struktural dalam undang-undang ini yang dimaksud Jaksa Agung adalah ketika dia sebagai bagian dari kabinet, dalam arti Jaksa Agung sebagai Menteri. Toh, sekarang asumsi yang kami mengerti, Jaksa Agung saat ini adalah bukan posisi Jaksa Agung sebagai Menteri sehingga sepatutnya undang-undang ini tidak bisa masuk oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu akhirnya kami fokus pada Pasal 30 ayat (3) tetapi kalau sekiranya undang-undang ini memang pun dianggap memang secara faktual belum berlaku maka kami akan memperbaiki lebih lanjut. Terima kasih.

9

15.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Jadi begini Saudara, itu yang dikatakan oleh Ibu Prof. Maria tadi di halaman 6, memang kita tidak paham kenapa kok ini memaktubkan ini menjadi termaktub. Nah, mengenai PNPS itu, itu kan pada saat lahirnya PNPS tersebut kan memang ada Jaksa Agung itu kadang-kadang dianggap dinilai sebagai Menteri sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat setingkat Menteri juga waktu itu. Tetapi yang dimaksud di situ dalam kaitannya sekarang itu adalah Jaksa Agungnya. Karena Jaksa Agung yang mengeluarkan makanya dijadikan dasar itu. Itu kalau itu. Apapun yang disampaikan kepada Saudara itu adalah satu saran dan karena saran itu terserah sepenuhnya kepada Saudara. Saudara mau terima boleh, tidak mau terima itu urusan Saudara. Ya, silakan Pak.

16.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. Saya ada sedikit. Jadi kalau Pasal 30 saja yang katakanlah seandainya dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka kan belum menjamin ke depan kerugian konstitusional tidak akan terjadi karena masih ada Undang-Undang PNPS Nomor 4. Artinya ini kaitannya. Ini saran, tolong dilihat lebih jauh ke sana. Kemudian mungkin ada dari Pemohon Prinsipalnya? Mau, ada Pemohon Prinsipalnya? Ya mungkin mau bicara atau apa? Kita mau dengar juga sebenarnya aslinya mau gimana.

17.

PEMOHON : DARMAWAN, MM. Saya tidak paham benar secara hukum tapi artinya secara prinsip bahwa kebebasan saya menulis, menurut saya seharusnya dihargai. Orang mau melawan apa yang saya tulis dengan juga pendapat. Jadi kalau saya dilarang menulis maka saya sebagai warga bangsa ini merasa hak saya dikebiri dan menurut saya itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak mengerti persis pasalnya, barangkali Kuasa Hukum yang akan menjelaskan tetapi secara pribadi saya sebagai anak bangsa ini merasa berhak menulis, mengeluarkan pendapat saya, kalau orang tidak setuju silakan menulis juga dan mendebat saya atau berdiskusi, tapi tidak melarang mulut saya untuk bicara atau tangan saya untuk menulis. Intinya saya kira di situ. Terima kasih Yang Mulia.

18.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Baiklah kepada Saudara Pemohon, waktu bagi Saudara adalah paling lama 14 hari Anda memperbaiki permohonan Anda, kemudian langsung kalau seumpamanya segera selesai, jangan lewat 14 hari,

10

segera disetorkan ke Kepaniteraan. Nanti dari situ sudah masuk, kepaniteraan akan mengagendakan untuk pemanggilan berikutnya pada sidang yang akan datang. Tidak ada lagi pertanyaan? 19.

KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAT BAGJA, S.H., LL.M. Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

20.

KETUA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.03 WIB

11