2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA SELASA, 8 JUNI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur PEMOHON Suhandoyo dan Kartika Hidayati TERMOHON KPU Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Selasa, 8 Juni 2010 Pukul 14.00-14.50 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD Harjono Maria Farida Indrati

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Suhandoyo Kartika Hidayati

Kuasa Hukum Pemohon: -

Andi Firasadi Anthony L.J. Ratag Sudiyatmiko Aribowo

Termohon (KPUD Lamongan): -

Khoirul Huda (Ketua KPUD Kabupaten Lamongan) Fariq (Sekretaris KPUD Kabupaten Lamongan) Isnanta (Anggota KPUD Kabupaten Lamongan) Tasrir

Kuasa Hukum Termohon: -

Fahmi H. Bachmid

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Robikin Emhas Anwar Rachman Deddy Prihambudi Arif Effendi Sugeng Syarif

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon disilakan untuk memperkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Saya Andi Firasadi, selaku Kuasa Hukum Pemohon, sebelah kiri saya rekan saya Anthony L.J Ratag juga Kuasa Hukum Pemohon, sebelah kiri saya lagi adalah Sudiyatmiko Aribowo juga selaku Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan yang sebelah kanan saya adalah Prinsipal Pemohon langsung yaitu Bapak Ir. Suhandoyo sama Ibu Hj. Kartika. Terima kasih, Pak.

3.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Termohon.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON : FAHMI H. BACHMID Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Saya Fahmi Bachmid, Kuasa Hukum Termohon.

5.

TERMOHON (KETUA KPU KABUPATEN LAMONGAN): KHOIRUL HUDA Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Khoirul Huda. Bapak Tasrir di sebelah kanan saya, kemudian Pak Sekretaris KPU Pak Fariq, dan Pak Isnanta selaku anggota KPU. Terima kasih.

6.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Pihak Terkait.

1

7.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Terima kasih, Majelis Hakim. Saya dan kawan-kawan adalah Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, saya sendiri Robikin Emhas, sebelah kiri saya adalah rekan Sugeng, berikutnya ada rekan Deddy, berikutnya rekan Anwar, berikutnya lagi rekan Arif dan yang terakhir adalah rekan Syarif. Terima kasih.

8.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Saudara Pemohon, Anda diberi waktu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang nanti diakhiri dengan petitum, mengapa Anda mengajukan permohonan ini, kemudian apa yang harus dibuktikan dan apa yang diminta kepada Majelis Hakim di dalam persidangan ini. Untuk itu dipersilakan.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Terima kasih, kepada Bapak Ketua Majelis Hakim. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kami memasukkan perkara pada tanggal 2 Juni tempo hari, kami juga melakukan beberapa perbaikan berkaitan dengan posita maupun petitum. Pada intinya…, jadi pada intinya tetap pada permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPU…, dan seterusnya tanggal 30 Mei 2010 tetapi di dalam petitum kami menambahkan adanya hitung ulang terhadap surat suara yang tidak sah di 25 kecamatan dan coblos ulang di 2 kecamatan di Solokuro dan Tikung dengan alasan bahwa di Tikung dan Solokuro sama sekali tidak ada kotak suara yang disegel di 2 kecamatan itu, sama sekali tidak ada seperti itu. Oleh karena itu petitum kami minta pembatalan, dan kemudian yang kedua adalah hitung ulang di 25 kecamatan selain Tikung dan Kecamatan Solokuro dan pemungutan ulang di Kecamatan Solokuro dan Tikung. Terima kasih, Pak.

10.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Sampaikan alasan-alasannya sebelum ditanggapi, jadi permohonan sudah dianggap oleh Saudara sudah final ya permohonannya. Sekarang coba disampaikan mengapa Saudara minta pengulangan-pengulangan itu agar didengar nanti oleh Pihak Termohon maupun Pihak Terkait. Silakan.

2

11.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Terima kasih, Majelis. Kami bacakan perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPU-LMG-014.329744/2010 tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 (…)

12.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Langsung ke anu ya, langsung ke pokok permohonan (…)

13.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDY FIRASADI Permohonan kami pertama..., yang pertama adalah bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lamongan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk…, dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Lamongan secara konsisten dan bertanggung jawab. 2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan SK Nomor 496/KPTS/KPULMG-014.329744/2010 tertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamongan yang isinya antara lain sebagai berikut, Ke3.2., jumlah perolehan suara sah tingkat kabupaten untuk masingmasing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah: A. Pasangan calon Drs. H.M. Tsalis Fahami, M.M. dan H. Subagio sebanyak 90.092 (sembilan puluh ribu dua puluh sembilan) suara atau 14,50% dari suara sah kabupaten. B. Pasangan calon Ongky Wijaya Ismai Putra, S.T., dan H. Basir Sutikno sebanyak 37.993 suara atau 6,12% dari suara sah kabupaten. C. Psangan calon H. Fadeli dan Amar Saifudin sebanyak 253.997 suara atau 40,91% dari suara sah kabupaten. D. Pasangan calon Ir. Suhandoyo dan Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. sebanyak 238.816 suara atau 38,47% dari suara sah kabupaten.

3

3. Bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 620.835 suara sedangkan suara tidak sah 51.561 suara, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Tingkat Kabupaten (bukti P-5). 4. Bahwa tingginya angka surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut pada angka 3 di atas yaitu sebanyak 49.170 tersebut akibat Surat Edaran Termohon tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPULMG-014329744/V/2010 yang menyatakan ‘coblos tembus adalah tidak sah,’ (bukti P-6). 5. Bahwa sebagai akibat kebijakan Termohon tersebut Pemohon sangat dirugikan karena KPPS pada saat memberikan surat suara kepada pemilih yang terindikasi memilih Pemohon surat suara tersebut diberikan tidak terbuka lebar (terlipat); (bukti P-7). 6. Bahwa dalam buku panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbitan KPU Pusat halaman 37 cetakan pertama bulan April 2010 menyebutkan tentang suara sah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 (bukti P-8) 7. Bahwa visualisasi atau penggambaran tentang suara sah sebagaimana disebutkan pada buku panduan KPU tersebut pada halaman 39 sama sekali tidak ada gambar yang menunjukkan coblos tembus selama tidak mengenai calon lain adalah tidak sah. Mohon perhatikan bukti P-8. 8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Termohon tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPU-LMG-014329744/V/2010 yang menyebutkan ‘terjadinya surat suara tidak sah yang diakibatkan adanya coblos tembus’, mohon perhatikan bukti P-6. 10. Bahwa surat edaran tersebut sama sekali tidak jelas substansinya yang dimaksud coblos tembus tersebut seperti apa, apakah coblos tembus terus ada kertas di baliknya ataukah coblos tembus tersebut mengenai kolom calon lain, mohon perhatikan bukti P-6. 11. Bahwa dalam penjelasan PP Nomor 6 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan ‘kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.’

4

12. Berdasarkan ketentuan hukum di atas jelaslah bahwa yang dicoblos atau dipilih oleh rakyat adalah satu calon kepala daerah. Konsekuensi hukumnya selama yang dicoblos adalah satu pasangan calon maka surat suara harus dianggap sah selama tidak mengenai kolom pasangan lain meskipun coblosan tersebut mengakibatkan tembus pada surat suara. 13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2010 mengeluarkan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 yang isinya sebagai berikut, ‘berkenaan telah dicetaknya surat suara dengan satu muka bahwa untuk menghindari coblos tembus yang dapat mengakibatkan suaranya tidak sah’, (bukti P-9). 14. Bahwa coblos tembus sehubungan dengan kata ‘dapat’ dihubungkan dengan kata ‘mengakibatkan suaranya tidak sah’ maka mengandung dua pengertian yaitu: a. Coblos tembus berakibat suara tidak sah. b. Coblos tembus berakibat suara sah. 15. Bahwa Ketua KPU juga secara tegas dalam suratnya tersebut di atas mengatakan ‘coblos tembus juga sebagai akibat dari surat suara yang dicetak dengan satu muka’. Surat suara Pemilukada Lamongan Tahun 2010 bentuknya sama persis dengan surat suara Pilpres Tahun 2004. 16. Bahwa dalam pelaksanaan Pilpres 2004 Prof. Ramlan Surbakti, M.A. Ph.D., menyatakan ‘terjadinya kesalahan coblos dalam Pemilu Presiden 2004 disebabkan oleh desain surat suara dan cara melipatnya.’ Keputusan KPU untuk menyatakan coblosan yang tembus dinyatakan sah adalah keputusan yang tepat karena keputusan itu untuk melindungi suara rakyat, hanya untuk melindungi suara rakyat tidak ada maksud lain. Mohon perhatikan bukti P-10. 17. Bahwa kejadian coblos tembus pada saat Pilpres 2004 berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1604/15/IX/2004 tanggal 14 September 2004, yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat Nomor 1151/15/VII/2004 Tanggal 5 Juli 2004 secara tegas menyatakan surat suara yang mengalami coblos tembus dianggap sah (bukti P11). 18. Bahwa dalam Pemilukada di Kabupaten Lamongan 2010 coblos tembus merupakan akibat dari: (1) Kurangnya sosialisasi dari KPU,

5

(2) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS karena memberikan kertas suara tidak dalam keadaan terbuka atau dilipat. 19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk itu perlu diperhatikan dalam buku panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah halaman 26, secara tegas disebutkan sebagai berikut, huruf C anggota KPPS ketika bertugas membantu Ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh Ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat), (bukti P-2). 20. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Bandar Lampung, anggota KPU Bandar Lampung Ridwan Syakur pada tanggal 28 April 2010 menyatakan bahwa coblos tembus dilegalkan apabila tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. (bukti P-13). 21. Bahwa demikian juga KPU Provinsi Kepri melalui Surat Edaran Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tertanggal 22 Mei 2010 menyebutkan coblos tembus surat suara sah selama tidak mengenai calon lain. (bukti P-14). 22. Bahwa hal itu semakin diperkuat dengan adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 mengeluarkan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 sebagai tindak lanjut Surat Komisi Pimilihan Umum KPU Kabupaten Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut, sambil menunggu revisi peraturan KPU apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengeni kolom pasangan calon lainnya, perhatikan bukti P-10. 23. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 23 Mei 2010 tidak seluruh TPS menyatakan coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain adalah tidak sah. Ada juga TPS yang menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain. Hal tersebut membuktikan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para KPPS Kabupaten Lamongan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, sehingga akan berpengaruh besar terhadap perolehan suara Pemohon, TPS-TPS yang menyatakan coblos tembus sah sebagai berikut; 1. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Lamongan Agung Kecamatan Sugio (…) 14.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Oke, terus saja, nggak usah dbaca ini.

6

15.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO 24. Bahwa PPK dan Termohon menolak menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus meskipun tidak mengenai kolom pasangan calon lain sehingga tuntutan untuk menghitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan sebagai suara tidak sah ditolak oleh PPK dan Termohon dengan alasan Surat KPU Pusat tertanggal 25 Mei 2010, sedangkan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan 23 Mei 2010. 25. Bahwa tidak ada larangan yang menyatakan surat suara yang coblos tembus sebagai suara sah selama tidak mengenai kolom calon pasangan lain dan melakukan hitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah meskipun surat KPU turun tanggal 25 Mei 2010. Dengan pertimbangan hukum bahwa tahapan penghitungan suara finalnya adalah di KPU Kabupaten karena berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dalam Pemilukada Provinsi tahapan penghitungan suara finalnya adalah di KPU Provinsi. 26. Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk meraih keadilan substantif yaitu berpijak pada perbuatan Termohon yang menolak melaksanakan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dengan alasan surat KPU tersebut tidak dapat berlaku surut. Perbuatan Termohon tersebut secara nyata telah menghilangkan puluhan ribu hak pemilih sebab akan mempengaruhi hasil atau kualitas Pemilukada. 27. Bahwa dengan diterapkannya…, diterapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 (…)

16.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Sebentar Saudara, sudah lain, mana yang baru yang sudah diperbaiki mana? Belum diserahkan ke sini? Diambil. Ya, sekaligus di….., mulai nomor 26 berbeda. Ulangi dari 26, ya.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Baik. 26. Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk meraih keadilan substantif yaitu berpijak pada perbuatan Pemohon yang menolak melaksanakan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dengan alasan surat KPU tersebut tidak dapat berlaku surut. Perbuatan Termohon tersebut secara nyata telah menghilangkan

7

puluhan ribu hak pemilih sebab akan mempengaruhi hasil atau kualitas Pemilukada. 27. Bahwa dengan diterapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 sebagai dasar hitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus yang tidak mengenai calon lain memang belum menjamin kalau Pemohon pasti menang tetapi keadilan akan tercapai sebagai salah satu asas Pemilu. 28. Bahwa dengan demikian, ketentuan surat KPU tanggal 27 Mei 2010 Nomor 321/KPU/V/2010 yang menyatakan tidak berlaku surut Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 haruslah dikesampingkan dan hitung ulang terhadap surat suara yang tidak sah haruslah dilaksanakan demi tercapainya keadilan sebagai salah satu asas Pemilu. 29. Bahwa menurut pendapat Refli Harun, S.H., M.H., LL.M. dalam kasus coblos tembus pemilih telah berkehendak untuk memilih salah satu calon, namun coblosan yang dilakukan tembus hingga ke halaman lain dari surat suara. Ini problem teknis yang tidak bisa ditimpakan akibatnya kepada pemilih. Kesalahan kalaupun ingin dikatakan demikian terletak pada petugas yang tidak memberikan penjelasan kepada pemilih agar membuka surat suara lebar-lebar terlebih dahulu atau pada teknis melipat surat suara. Namun semua kesalahan teknis dari penyelenggara Pemilu itu tidak boleh membuat suara rakyat menjadi hangus. Hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) adalah hak yang dijamin konstitusi (constitutional right). Problem-problem teknis tersebut tidak boleh membuat hak yang dijamin konstitusi tersebut terabaikan (bukti P16). 30. Bahwa berdasarkan catatan Saksi dari Pemohon mengenai jumlah surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang memilih Pemohon sebanyak 31.513 suara dengan rincian... (kami anggap terbaca). 31. Bahwa Saksi Termohon..., bahwa Saksi Pemohon telah berulangkali meminta kepada Termohon agar surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah, sehingga harus dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut. 32. Bahwa keberatan para Saksi Pemohon maupun beberapa pasangan Saksi calon nomor urut 1 yang secara tegas telah dicatat dalam formulir pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

8

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan pada tingkat PPK model DA-KWK beserta lampirannya, (bukti P-18A sampai dengan P-18Y). 33. Bahwa selain itu pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010 di tingkat KPUD Kabupaten Lamongan (Termohon), Saksi Pemohon dan Saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan keberatan yang isinya antara lain meminta agar Termohon menyatakan sah surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah. Perhatikan bukti P-5. 34. Bahwa apabila surat suara yang dicoblos tembus tersebut sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dinyatakan sah maka Pemohon mendapat tambahan sebanyak 31.513 suara yang jika ditambah perolehan suara Pemohon berdasarkan keputusan Termohon sejumlah 238.816, perhatikan bukti P-5, maka perolehan suara Pemohon seharusnya menjadi 270.329 suara, sehingga melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sejumlah 253.997 suara. Artinya penambahan suara Pemohon sebagaimana tersebut di atas akibat adanya coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah, sehingga menjadikan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010. 35. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon a quo sehubungan dengan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 37. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

9

dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambatlambatnya 7 hari sesudah hari pemungutan suara. 38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK maupun Termohon menyatakan tidak sah surat suara akibat coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah. 39. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sepanjang sebanyak 49.170 surat suara di 25 kecamatan selain Kecamatan Solokuro dan Tikung. 40. Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon untuk dapat dilaksanakan di kantor Termohon, mengingat yang dihitung ulang hanyalah surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selain itu penghitungan ulang di kantor Termohon juga demi kemurnian kotak suara dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan. 41. Bahwa selain itu Termohon juga melakukan perbuatan yang sama sekali tidak menjamin keamanan surat suara yang berada di kotak suara. Hal ini dilakukan secara masif di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung. Sebanyak 80 kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung sama sekali tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok. Demikian ini menyebabkan surat suara dalam kotak suara tersebut sama sekali tidak dijamin..., tidak dapat dijamin kemurniannya, (bukti P-19). 42. Bahwa dalam Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut, ayat (1) berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dimasukkan ke dalam surat..., dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bagian luar ditempel label serta disegel. Dua, KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar atau tanda terima Model C8-KWK. 43. Bahwa berdasarkan buku panduan KPPS halaman 42 menyebutkan, angka 1, memasukkan semua dokumen dan alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara…, dan penghitungan

10

suara ke dalam sampul dan ke kotak suara. Angka 2, semua sampul, dokumen disegel dan dimasukkan dalam kantong plastik, sampul kemudian dimasukkan dalam kotak suara bersama berita acara dan dengan lampirannya (semua formulir model C-KWK serta salinan DPT yang telah diberi tanda kehadiran pemilih). Angka 3, kotak suara kemudian dikunci dan disegel pada lubang kotak surat suara dan lubang gembok ditempel segel. Empat, alat kelengkapan dan alat keperluan administrasi pemungutan suara yang lain dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan kemudian disegel. Angka 5, anak kunci dimasukkan dalam sampul sesuai kode, pada bagian luar sampul ditandatangani oleh Ketua KPPS. Angka 6, sampul kemudian ditutup, dilem dan disegel, (bukti P-20). 44. Bahwa sehubungan dengan kotak suara yang tidak disegel dan kuncinya menempel pada gembok tersebut haruslah dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut: ayat (2), “Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat 1 atau lebih dari keadaan: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 45. Bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon tentang pemungutan ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung patut dikabulkan. 46. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan surat suara yang dicoblos tembus tersebut sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dinyatakan sah (tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung) maka Pemohon mendapat tambahan sebanyak 31.513 suara. Dan jika ditambah perolehan suara Pemohon, tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung, maka perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah 225.659 suara, perhatikan bukti P-5, sehingga jumlah totalnya sebanyak 257.212 suara atau melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 yang hanya sejumlah 236.642 suara (tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung). Artinya berdasarkan perhitungan di atas maka Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Petitum, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim

11

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mejatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. II. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 496/KPTS/KPULMG-014.329744/2010 Tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pemungutan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010. III. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 49.170 surat suara yang dilaksanakan di kantor Termohon. IV. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung. V. Menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 dan dengan perolehan suara sebanyak 271.509 suara. VI. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Tertanda Kuasa Hukum Pemohon. 18.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Baik, permohonannya sudah cukup jelas, cuma petitum nomor 6 itu alternatif apa komulatif dengan petitum-petitum sebelumnya? Kalau masih mau minta dihitung kenapa lalu minta ditetapkan itu, apa... nomor 5 dan nomor…, nomor 5 dan nomor-nomor sebelumnya?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Ya, alternatif, Pak Majelis.

20.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Apa perlu(…)

21.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Ya, untuk romawi 4 itu ada redaksi yang…, maaf romawi III itu dilaksanakan di kantor yang tadi satu itu. Terus yang romawi IV, memerintahkan pada Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang itu sebenarnya di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung,

12

sedangkan yang kaitannya dengan romawi V dan VI itu bersifat alternatif. Terima kasih, Pak Ketua Majelis. 22.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Ini bukti-buktinya dimana, PP? Bukti-buktinya dimana ini? Apa sudah lengkap ini bukti-buktinya? Mana Kuasa Hukum Sudiyatmiko ini? Orangnya mana Sudiyatmiko? Ini belum tanda tangan. Saudara, alat bukti atau yang…, di sini yang Saudara ajukan di sini baru sampai P-5, ya? Saudara ini nyebut P-10 tadi sudah sampai…, sudah P-20…, dimana itu yang 15?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Ya, kami segera menyerahkan, artinya ya…, artinya bisa kami serahkan hari ini atau besok pagi paling lambat.

24.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Karena mau disahkan ya, jadi.... Silakan.

25.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Saudara Pemohon, alat bukti kenapa mesti harus besok, apa belum ada atau gimana?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Sudah ada, sudah leges, tinggal memperbanyak saja, Pak, copynya saja.

27.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Tinggal...?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Tinggal di-copy rangkap 12 saja.

29.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO

Oh.

13

30.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Dileges.

31.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Nanti secepat mungkin pemeriksaan yang lain, ya.

32.

untuk

diserahkan

karena

untuk

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI FIRASADI Ya, terima kasih, Pak.

33.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Baik. Termohon, Saudara saya beri kesempatan kalau mau menanggapi sekarang.

34.

KUASA HUKUM TERMOHON : FAHMI H. BACHMID Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena kami barusan mendapatkan tadi, tidak sama dengan yang kami terima, mungkin Majelis bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban kami, karena jawaban kami berdasarkan gugatan yang awal kami terima, namun hari ini kami mendapatkan gugatan yang posita maupun petitumnya sama sekali jauh dengan yang kami terima, sehingga kami butuh untuk menanggapi sesuai dengan gugatan yang saat ini masuk. Terima kasih, Majelis.

35.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Oke, tapi ada pertanyaan pendahuluan dari Majelis, apa betul pokok-pokok perkara ini kan hanya 2 sebenarnya. Pertama, interpretasi tentang coblos yang tembus. Kemudian yang kedua, ada 2 kecamatan yang kotaknya tidak terkunci. Nah, yang saya tanyakan memang benar di dalam praktik yang coblos tembus itu seluruhnya itu dinyatakan tidak sah?

36.

TERMOHON (KETUA KPU KABUPATEN LAMONGAN): KHOIRUL HUDA Terima kasih, Majelis yang kami hormati. Jadi selama pelaksanaan Pemilukada tanggal 23/2010 adalah seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Lamongan sejumlah 2.557 itu adalah semuanya tidak disahkan.

14

37.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Seluruh..., tidak disahkan yang tembus, ya?

38.

TERMOHON (KETUA KPU KABUPATEN LAMONGAN): KHOIRUL HUDA Ya.

39.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Oke. Sesuai dengan peraturan KPU, ya?

40.

TERMOHON (KETUA KPU KABUPATEN LAMONGAN): KHOIRUL HUDA Ya, betul.

41.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Baik, artinya sampai tahap ini Saudara tidak melakukan pelanggaran meskipun belum tentu tidak salah, tidak melanggar itu belum tentu keliru. Itu soal interpretasi, nanti pembuktian di persidangan. Pihak Terkait mau bicara? Silakan.

42.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Majelis Yang Mulia dan Pemohon serta Termohon. Meskipun ada perubahan sedikit, baik di posita maupun tuntutan tapi karena menurut hemat kami itu tidak mengurangi substansi dari posita maupun tuntutannya maka untuk Termohon akan memberikan tanggapan sekaligus pada kesempatan kali ini, namun…, mohon maaf, maksud saya dari Pihak Terkait,.... namun untuk khusus yang terkait dengan tambahan atau perubahan permohonan bahwa baik di petitum maupun posita kami akan tanggapi secara lisan jika diperkenankan.

43.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Nggak. Baik, begini saja, karena nanti yang harus menanggapi lebih dulu KPUD, Termohon, ya. Jadi begini saja, KPUD diberi waktu…, Termohon ya diberi waktu untuk menyiapkan jawaban bersama dengan ini dan sidang akan ditunda sampai besok jam 9, Rabu 9 Juni jam 9 di ruang ini, tanggapan sekaligus pembuktian. Saudara bawa seluruh bukti, besok kita adu di sini, Termohon juga bawa bukti lalu adu dokumen di sini, Terkait juga untuk memperkuat Termohon, silakan.

15

Silakan Bu Maria. 44.

HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Ada pertanyaan Pihak Pemohon, antara permohonan yang pertama dan permohonan yang kedua, di sini ada beda…, alasan nomor 3 dan nomor 4. Ya, yang pertama…, halaman 4 dikatakan…, nomor 4 bahwa tingginya angka surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut pada angka 3 di atas yaitu sebanyak 51.561, ya, tapi dalam perbaikan itu nomor 4 dikatakan sebanyak 49.170, yang benar yang mana?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Yang betul adalah di angka 4, Ibu, yang 49.170 karena dikurangi oleh 2 kecamatan yaitu perolehan di Kecamatan Solokuro dan kecamatan Tikung.

46.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Saya tanya kepada KPU, ya, KPUD. Apakah ada di dalam dokumen-dokumen baik itu tingkat di PPS, PPK dan sebagainya, kemudian menghitung secara tersendiri jumlah suara tidak sah? Artinya di dalam 1 rekapitulasi itu ada jumlah suara tidak sah dari TPS masingmasing TPS dan sebabnya kenapa tidak sah itu ada nggak? Di berita acara.

47.

TERMOHON (KETUA KPU KABUPATEN LAMONGAN): KHOIRUL HUDA Jadi kalau di tingkatan TPS bahwa menyatakan tidak sah itu sifatnya umum, tidak ada sifatnya…, apa namanya…, ini coblos tembus atau hal yang lain, jadi sifatnya adalah umum.

48.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Apa ini yang disebut 51 tadi? Yang 51 sekian, yang di angka itu kan disebut ada angka 51 sekian, apa itu yang dimaksud tidak sah?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Nilai tersebut kami peroleh dari model DB1-KWK yang di..., (...)

50.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Angka tiga..., angka tiga?

16

51.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Ya.

52.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Ya, itu?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Ya, dari yang terdapat di dalam lampiran model 2 DB1-KWK (...)

54.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Angka tiga Anda menulis bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan sekian, sedangkan jumlah suara tidak sah 51.561 itu dikumpulkan dari seluruh itu?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Ya, betul.

56.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Artinya tidak sah itu yang 51 itu atau 49 itu gabungan dari sah baik karena pencoblosan beda kamar maupun sama kamar atau karena mungkin nyoblos banyak atau tidak nyoblos?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Gabungan dari seluruhnya (...)

58.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Sehingga belum dipilah, ya?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUDIYATMIKO ARIBOWO Ya.

60.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Oke, saya kira demikian, besok (…)

17

61.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Majelis.

62.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Silakan.

63.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Mohon maaf, berhubung kami sudah terlanjur menyampaikan berkas jawaban kami ke Panitera, maka pada kesempatan kali ini kami mohon diberikan kesempatan untuk menarik berkas kami khususnya jawaban kami (...)

64.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Mau ditarik dulu?

65.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Kami tarik dulu, karena kami kemudian..., (...)

66.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Sebelum dibacakan besok, ya?

67.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Persis.

68.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Oke, silakan dikembalikan dulu, ini juga bagian dari strategi persidangan, bagus nggak apa-apa.

69.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS Terima kasih.

70.

KETUA : MOH. MAHFUD MD. Daripada bocor lebih dulu, besok dibuktikan di sana kan Saudara susah, ya, lebih baik rahasiakan dulu, ya, silakan itu boleh dipengadilan. Yang mana ini…., oh, ini, ya. Oke.

18

Ya, baik. Saudara, besok kita akan ketemu di sini jam 9, ya. Dengan demikian…, sudah selesai Pak? Ditarik Mbak? Oh, sana belum dapat, sudah yang ada saja yang dikasih. Ya, kalau di situ kan nggak masalah, ya, itu kan teman, tuh, nggak apa-apa, sana yang nggak boleh. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup dan ketemu besok di ruang ini jam 9.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 8 Juni 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

19