2010

Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK ….

Rokhmadi

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU -VIII/2010 Rokhmadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang e-mail: [email protected]

Abstrak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 mengenai anak di luar perkawinan mendapat pengakuan hukum perdatanya kepada bapak biologisnya, dan dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya pasal 43 ayat (1), karena UUP belum diamandemen, sehingga meresahkan masyarakat. Padahal Putusan MK adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materiil UUP, khususnya pasal 43 ayat (1). Oleh karena itu, Putusan MK ini berlaku sebagai undangundang, sehingga substansinya berlaku general, tidak individual dan tidak kasuistik. Putusan MK menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik anak itu yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan yang sah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; anak luar nikah; hubungan perdata

A. Pendahuluan Dunia Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini,

SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015

1

Rokhmadi


karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhlukmakhluk yang lain.1 Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta dipengaruhi juga luasnya pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, aliran kepercayaan dan agama yang dianutnya. Seperti halnya peraturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat istiadat budaya setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha Kristen dan Islam, bahkan budaya Barat juga turut berperan. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat, hukum agama dan tata cara upacara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih melihat berlakunya tata cara perkawinan bagi masyarakat yang berdasarkan asas kekeluargaan matrilenial (keibuan) di Minangkabau, tata cara perkawinan bagi masyarakat yang berdasarkan asas kekeluargaan patrilenial (kebapakan) di Batak, dan tata cara perkawinan yang berdasarkan asas kekeluargaan bilateral (kebapak-ibuan) di Jawa. Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, Kristen dan Islam.2 Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakatnya.3 ______________ 1Adanya pernyataan tersebut adalah merupakan intisari dari al-Qur’an Surat al-Tin (95): ayat 4, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. 2Berdasarkan atas sosio-kultural dan aspek antropologis itulah, maka Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut telah mengadopsi dari berbagai aspek tersebut di atas. 3Ibid., h. 2.

2



Rokhmadi

Berbahagialah bangsa Indonesia yang telah mempunyai undangundang perkawinan nasional yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang sifatnya dapat dikatakan telah menampung dari berbagai aspek, baik aspek adat, budaya dan agama yang menjadi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan rnasyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi Bangsa Indonesia telah rnemiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak kepada "bhinneka tunggal ika" sebagai lambang negara. Ini berarti bahwa walaupun pada pokoknya sudah mempunyai hukum perkawinan yang berdasarkan kesatuan, namun kebhinnekaannya tetap masih berlaku. Mengapa demikian, karena yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karena itu, jika yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan campuran (maksudnya antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan berbeda suku dan bangsa, bukan berbeda dalam keyakinan agamanya) sering menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikannya, bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berumah tangga. Kemudian, pada masa akhir-akhir ini tepatnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Pebruari 2012 mengenai pengakuan anak/status anak diluar perkawinan mendapat pengakuan hukum perdatanya kepada bapak biologisnya, dan dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya pasal 43 ayat (1) tersebut di atas, karena Undang-undang tersebut belum diamandemen, sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meresahkan masyarakat. Bahkan MUI ikut campur dalam menanggapi masalah tersebut. Hal ini disebabkan bahwa ketentuan sebelumnya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) menyatakan;


3

Rokhmadi


“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Padahal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materiil Undang-undang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) tersebut. Oleh karena itu, putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang, sehingga substansinya berlaku general, tidak individual dan tidak kasuistik,4 hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (3)5 jo. pasal 57 ayat (1)6 UUMK. Karena itulah putusan MK tersebut menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik anak itu adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku (perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan). Dengan demikian, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari 2012 sesuai Pasal 47 UUMK7 dan dengan terbitnya putusan

______________ 4A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUUVIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum Hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepaniteraan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon), h. 12-13. 5Pasal 56 ayat (3) UUMK menyatakan “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6Pasal 57 ayat (1) UUMK menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” . 7Pasal 47 UUMK menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

4



Rokhmadi

MK tersebut, maka ketentuan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI8 tidak memiliki lagi kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir (diputuskan) berawal karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2)9 dan pasal 43 ayat (1)10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristeri menikah lagi (poligami) dengan isteri keduanya bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam (Nikah Sirri) tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Dengan keberlakuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28 B ayat (1)11 dan ayat (2)12 serta pasal 28 D ayat (1)13 UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah (menurut hukum negara) termasuk juga anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.14 Dan berakibat hilangnya ______________ 8Pasal 100 KHI menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 9Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 10Pasal 43 ayat (1) menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 11Pasal 28 B ayat (1) menyatakan ‘Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 12Ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 13Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 14Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012, h. 4-5.


5

Rokhmadi


statsus perkawinannya antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mokhtar serta status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono.15 Atas dasar latar belakang tersebut itulah, penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam sebuah makalah dan kajian yang komprehensif mengenai “status anak di luar nikah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi” dalam perspektif hukum di Indonesia. Karena keputusan tersebut masih bersifat kontroversial di masyarakat, maka perlu pembahasan yang mendalam agar semua pihak mampu menempatkan hukum sebagaimana mestinya.

B. Analisis Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU46/PUU-VIII/2010 Jika dicermati lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berawal dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) yang diajukan Machica Mokhtar yang telah menikah siri dengan Moerdiono (mantan Mensekneg era Presiden Soeharto) pada tanggal 20 Desember 1993. Perkawinan ini membuahkan hasil dengan lahirnya Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun perkawinan ini tidak berlangsung lama, karena berakhir pada tahun 1998, baru pada bulan Juli 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Kemudian pada tahun 2010, Machica Mokhtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan). Perjuangan Machica tersebut berakhir dengan kemenangan, dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

______________ Ibid, h. 6.

15

6



Rokhmadi

Sementara Moerdiono telah tutup usia (meninggal dunia) pada tanggal 7 Oktober 2011. Artinya, putusan tersebut tidak diketahui secara langsung oleh Moerdiono. Yang menjadi permasalahan kenapa Moerdiono menikahi Machica Mokhtar secara siri (tidak dicatatkan dalam akta nikah di Kantor Urusan Agama/KUA), dan sekaligus poligami di bawah tangan, sehingga perkawinannya secara hukum negara sesuai pasal 2 ayat (2) UUP tidak sah (legal formal), karena bertentangan atau melanggar ketentuan hukum UUP, yang menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Hal ini disebabkan, karena pada saat perkawinan mereka dilaksanakan, posisi Moerdiono sebagai Mensekneg telah beristeri, dan jika Moerdiono akan menikah lagi (poligami) harus mendapat ijin dari atasannya. Hal ini sebagaimana pasal 4 ayat (1),16 pasal 5 ayat (2),17 dan pasal 10,18 PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian ______________ 16Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. 17Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung , mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”. 18Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ayat (3) pasal ini. Ayat (2) menyatakan “Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ayat (3) menyatakan “Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: a. Ada persetujuan tertulis dari isteri; b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anakanaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Ayat (4) menyatakan “Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila: a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Alasan yang dikemukakan bertentangan


7

Rokhmadi


Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal I ayat (2 dan 3) PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983. Mengingat begitu rumitnya langkah yang harus ditempuh oleh Moerdiono untuk menikahi Machica Mokhtar, karena harus berbenturan dengan berbagai macam aturan sebagaimana tersebut di atas, maka jalan pintas dan mudah untuk menikahi Machica Mokhtar adalah dengan cara nikah siri atau poligami di bawah tangan. Karena jika ia menikah lagi (poligami) ia harus memenuhi berbagai macam persyaratan tersebut, baik syarat secara alternatif maupun syarat kumulatif, dan juga syarat disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berbagai macam persyaratan itulah yang menyebabkan mereka nikah siri. Hal ini disebabkan Moerdiono tidak mungkin memenuhi persyaratan tersebut, baik syarat alternatif (karena isteri pertamanya normal, artinya tidak mempunyai kriterian pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983) maupun syarat kumulatif, terutama tidak ada persetujuan tertulis dari isterinya, dan juga ada kemungkinan menganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Masalahnya, jika ada tugas kedinasan, lalu isteri yang mana yang akan mendampinginya? Mengenai istilah “anak sah”, maka menurut pasal 42 UUP jo. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian pasal 43 UUP jo. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini berarti bahwa anak sah menurut UUP (diakui Negara) bukan menurut Agama, karena perkawinan kedua orang tuanya telah tercatat dalam UUP, sebagaimana pernyataan pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahawa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, baik akte nikah yang dibuat oleh KUA maupun KCS. Oleh karena itulah, Muhammad Iqbal Romadhon anak hasil perkawinan antara Machica Mokhtar dengan Moerdiono adalah anak sah juga, tetapi menurut agama, karena perkawinannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun agamanya (nikah siri). Hai ini sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP, hanya saja karena terkendala persyaratan baik alternatif maupun kumulatif, ______________ dengan akal sehat; dan/atau e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

8



Rokhmadi

sehingga perkawinannya tidak tercatat dalam akte nikah yang dibuat oleh KUA. Menuurt Chatib Rasyid,19 ia menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UUP, dan juga UUD 1945 pasal 28B ayat (1 & 2), pasal 28D ayat (1), serta Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP memutuskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sah-nya perkawinan, dan pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif berdasarkan perundang-undangan. Dengan demikian, jika ada perkawinan yang belum tercatat dalam KUA maupun KCS, masih ada kemungkinan untuk dicatatkan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan pengesahan anak dengan mengacu: 1. UUD 1945 pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; 2. Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum Islam, baik tercatat maupun tidak, jika tidak, maka dapat melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama; dan 3. Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Persyaratan ini bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan, tegas Rasyid.20 Dari uraian di atas mempermasalahkan anak yang sah, tentunya ada istilah “anak tidak sah”. Jika dicermati, ternyata anak tidak sah ada 2 jenis, yaitu; 1. Anak yang sah secara materiil, tetapi tidak sah secara formil, dan 2. Anak yang tidak sah secara materiil, juga tidak sah secara formil.21 Yang dimaksud Anak yang sah secara materiil, tetapi tidak sah secara formil adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama & kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak tercatat di KUA maupun KCS. Sedangkan Anak yang tidak sah secara materiil, juga tidak sah secara formil adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan (kumpul kebo atau samen leven). ______________ 19Chatib Rasyid, dalam Seminar Nasional “Status Anak Luar Nikah dan Hak-hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang diselenggarakan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo pada tanggal 10 April 2010, h. 4. 20Ibid. 21Ibid., h. 2.


9

Rokhmadi


Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sebagaimana yang masih menjadi perdebatan di masyarakat, termasuk juga MUI mempermasalahkan atas putusan MK tersebut. Antara MUI dan MK saling serang argumentasi, MUI menyatakan bahwa Putuskan Nasib Anak di Luar Nikah, MK dinilai Arogan, karena tidak melibatkan MUI dalam memutuskan hukum agama, kemudian Ketua MK menilai MUI tidak paham terhadap putusan tersebut.22 MUI menilai MK menghalalkan perzinaan, karena dalam keputusan tersebut tidak secara spesifik menyebut hak anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, meskipun belum dicatatkan pada KUA atau KCS, seperti nikah siri, tetapi keputusan tersebut untuk semua anak yang lahir di luar nikah dapat dihubungkan secara perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Karena MUI masih menyamakan antara hubungan perdata dengan nasab.23 Menurut Syafi’i (Dosen Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta), pengakuan adanya hubungan nasab antara anak dan ayah akan menimbulkan 4 hak, yaitu; hak pengakuan terhadap anak sebagai ayah, hak nafkah untuk bertanggung jawab, hak waris, dan hak wali bagi anak perempuan.24 Ketua MUI Ma’ruf Amin berharap agar PP mengenai anak luar nikah segera dibuat. Untuk substansi materi, pihaknya telah mengusulkan du hal ______________ 22http://news.detik.com/read/2012/03/20/205212/1872731/10/putuskan-nasib-anak-diluar-nikah-mk-dinilai-arogan, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 23http://www.antaranews.com/berita/304582/mui-minta-dilibatkan-dalam-uji-materiiluu-terkait-islam, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 24http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/23/m1bd10-nasab-anakditentukan- oleh-akad-nikah-bukan-tes-dna, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

10



Rokhmadi

ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kemenag, yaitu; pertama, adanya ta’zir bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak itu untuk membiayai, tetapi bukan menafkahi. Kedua, pemberian berupa wasiat wajibah dari laki-laki tersebut yang diberikan kepada anak luar nikah, tapi bukan warisan karena anak tersebut tidak ahli waris. Dia berpendapat bahwa pembiayaan dan wasiat wajibah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah biologis. Yang penting bahwa anak di luar nikah itu tidaka ada hubungan nasab, wali, waris, dan nafkah, tegasnya.25 Sementara, menurut Mahfud bahwa hubungan keperdataan anak lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya tidak selalu berarti hubungan nasab. Hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, seperti nikah siri, memang mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sedangkan anak hasil perzinaan hanya mempunyai hubungan keperdataan di luar hubungan nasab. Beliau menepis tuduhan MUI yang menilai bahwa MK menghalalkan perzinahan, justru vonis MK itu mengancam orang agar tidak berbuat zina, karena ia harus bertanggung jawab pada anaknya, kata Mahfud saat meresmikan miniatur Wilwatika di Universitas Islam Majapahit, di Mojokerto.26 Menurut hemat penulis, justru Putusan MK tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi laki-laki agar tidak mudah berbuat selingkuh, sehingga dapat menjadi upaya preventif. Lebih lanjut, ia mengatakan, putusan MK hanya mengakui anak hasil perkawinan sah secara agama. Di luar itu (hasil perzinahan), secara hukum anak tidak ada nasab dengan bapaknya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata saja. Jika bapak biologisnya tidak bertanggung jawab, maka anak itu lewat ibunya bisa menuntut kepada bapaknya secara perdata. Hal ini sesuai pasal 365 KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, bisa dituntut secara perdata”.27

______________ Ibid. http://news.detik.com/read/2012/03/28/162308/1879155/10/soal-putusan-status-anakdi-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 27Ibid. 25 26


11

Rokhmadi


Dari uraian di atas, menurut hemat penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat in abstracto bukan in konkrito. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor. Artinya, bahwa pihak yang bersangkutan tidak serta merta terus berlaku hukum baginya, tetapi berkewajiban untuk meneruskan perkaranya kepada pengadilan, baik pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, melalui pihak keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum dari ayah biologisnya lewat ibu biologisnya, karena hasil putusan pengadilan itulah yang bersifat in konkrito, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan kepada pihak-pihak yang diputuskan melalui juru sitanya.

C. Analisis Alasan dan Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU46/PUU-VIII/2010 Setelah Mahkamah Konstitusi mendengarkan dan membaca berbagai pendapat, baik dari Pemerintah yang menyampaikan keterangan secara lisan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, dan Mahkamah Konstitusi juga membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, maka Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan pemohon; 1) Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konsti-tusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang barlaku” dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 2) Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai

12



Rokhmadi

permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang barlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hanya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suratsurat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syaratsyarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang- undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945].28 Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sabagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional, karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan ______________ 28Pasal 28I ayat (4) menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dan ayat (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.


13

Rokhmadi

3)


dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebabasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].29 Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan afisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan prosas pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik, maka menganai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan afisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan

______________ 29Pasal 28J ayat (2) menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

14



4)

Rokhmadi

perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karana itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan scorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan saorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa, karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah, seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan, meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan; Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mcmpunyai hubungan perdata dengan ibunya dan


15

Rokhmadi


keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 5) Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan,”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Setelah Mahkamah menyimpulkan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah memutuskan: a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilang-kan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

16



Rokhmadi

c.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atas dasar uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permasalahan tersebut adalah sudah tepat, jika hanya mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemaslahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, tetapi jika dikaji lebih dalam akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general (umum), baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami di bawah tangan (nikah siri), atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum anata kedua belah pihak secara timbal balik adalah tidak atau kurang tepat. Karena yang berkaitan dengan hak-hak anak menurut hukum adalah hak anak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris. Memang jika dilihat dari asal muasal lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sangat tepat, karena sesuai dengan permohonan pemohon yang telah menikah siri (menikah menurut agamanya), SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015

17

Rokhmadi


sebagaimana telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, perkawinan pemohon tersebut (Machica Mokhtar dengan Moerdiono) adalah nikahnya sudah sah menurut hukum. Akan tetapi, jika membaca dalam diktumnya yang me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, maka putusan tersebut berlaku umum (general), sehingga Putusan tersebut akhirnya tidak membedakan antara mereka yang sudah menikah secara agamanya dengan perilaku prostitusi, kumpul kebo, atau sex bebas.

D. Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU46/PUU-VIII/2010 terhadap Perlindungan Anak Pakar psikologi Muhammad Idrus, menyatakan bahwa pengakuan hak anak hubungan ayah biologis sangat penting untuk memperbaiki mental anak yang lahir di luar perkawinan. Anak tanpa ikatan dengan ayah biologis, menurut dia berkembang sangat deviatif, seperti kelainan pelaku, cenderung destruktif (bunuh diri, berbuat kriminal).30 Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Seto Mulyadi, yang menyatakan “Kami menyayangkan penggunaan istilah “Anak Hasil Zina” dalam fatwa MUI, karena dapat melukai perasaan masyarakat, khususnya anak-anak tersebut, karena yang melakukan zina orang tuanya dan mereka tidak memiliki salah atau dosa apapun, penggunaan istilah tersebut memberi stigma negatif pada anak”.31 Seto Mulyadi cs meminta MUI untuk meninjau kembali fatwanya. Seto meminta MUI untuk melihat langsung nasib anak-anak Indonesia yang selama ini mendapat hukuman seumur hidup, karena memiliki akte ______________ 30http://www.pikiran-rakyat.com/node/182147, paradigma anak dalam hukum kawin berubah, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 31http://news.detik.com/read/2012/03/28/162308/1879155/10/soal-putusan-status-anakdi-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

18



Rokhmadi

kelahiran tanpa bapak. Nasib anak-anak tersebut juga tidak memiliki kepastian hukum tentang hubungan dengan bapak biologisnya. Kemudian, ia meminta MUI untuk melakukan kajian secara mendalam sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang instan dan reaktif tanpa melalui proses kajian yang mendalam. Ini akan membingungkan umat Islam yang melihat MUI sebagai lembaga agama Islam yang mewakili kehidupan umat Islam di Indonesia.32 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mengapresiasi atas keputusan MK tersebut. Aktivis KPAI Muhammad Ikhsan mengatakan banyak anak yang dulunya tidak pernah mendapatkan hak-haknya, karena lahir di luar nikah, pasca putusan MK tersebut akan mendapatkan hak-hak sepenuhnya. Anak di luar nikah sering kali mendapatkan diskriminasi dan stigma di sekolah maupun tempat kerja dengan sebutan “Anak Haram”. Dengan sebutan itu, akan merusak kejiwaan anak. Dia menyayangkan MUI menyebutkan anak di luar nikah dengan sebutan “Anak Zina”. Hal senada juga dilakukan oleh anggota Komnas Perempuan KH. Husein Muhammad yang menepis pandangan yang mengungkapkan anak yang di luar nikah itu ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan.33 Hal ini tidak sesuai sabda Rasulullah Saw; “Setiap anak yang dilahirkan adalah suci (fitrah)”. Meskipun ia dilahirkan di luar perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah QS. al-Isra’ ayat 15; “Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur aspek perlindungan anak yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Sementara hak keperdataan anak merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak, bukan satu-satunya. Hak keperdataan anak diatur dalam Bab Kedudukan Anak, secara khusus pasal 27 mengatur: a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. ______________ Ibid. http://www.KBR68H,Pernama, Erric, melindungi anak diluar nikah, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 32 33


19

Rokhmadi

c. d.


Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan /atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Ketentuan lain yang terkait adalah ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, sebagaimana diatur dalam pasal 7; a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Atas dasar itulah MK sebagai bagian dari Lembaga Negara, memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, dan hak-hak lainnya, terutama hak keperdataan kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya, sangatlah tepat lahirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

E. Kesimpulan Dari hasil kajian mengenai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berawal dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) yang diajukan Machica Mokhtar yang telah menikah siri dengan Moerdiono (mantan Mensekneg era Presiden Soeharto) pada tanggal 20 Desember 1993. Perkawinan ini membuahkan hasil dengan lahirnya Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun perkawinan ini tidak berlangsung lama, karena berakhir pada tahun 1998, baru pada bulan Juli 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Kemudian pada tahun 2010, Machica Mokhtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan

20



Rokhmadi

pengakuan tentang status hukum anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan). Perjuangan Machica tersebut berakhir dengan kemenangan, dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi ; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

2.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat in abstracto bukan in konkrito. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor. Artinya, bahwa pihak yang bersangkutan tidak serta merta terus berlaku hukum baginya, tetapi berkewajiban untuk meneruskan perkaranya kepada pengadilan, baik pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, melalui pihak keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum dari ayah biologisnya lewat ibu biologisnya, karena hasil putusan pengadilan itulah yang bersifat in konkrito, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan kepada pihak-pihak yang diputuskan melalui juru sitanya. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permasalahan tersebut adalah sudah tepat, jika hanya mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemaslahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, tetapi jika dikaji lebih dalam akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general (umum), baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, kumpul kebo, atau sex bebas, atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal


21

Rokhmadi

3.


balik adalah tidak atau kurang tepat. Karena yang berkaitan dengan hak-hak anak menurut hukum adalah hak anak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris. Dampak Positif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perlindungan Anak adalah memperbaiki mental anak yang lahir di luar perkawinan. Anak tanpa ikatan dengan ayah biologis, menurut dia berkembang sangat deviatif, seperti kelainan pelaku, cenderung destruktif (bunuh diri, berbuat kriminal). Banyak anak yang dulunya tidak pernah mendapatkan hak-haknya, karena ia lahir di luar nikah, pasca putusan MK tersebut akan mendapatkan hak-hak sepenuhnya. Anak di luar nikah sering kali mendapatkan diskriminasi dan stigma di sekolah maupun lingkungannya dengan sebutan “Anak Haram”. Dengan sebutan itu, akan merusak kejiwaan anak.[]

Daftar Pustaka Anwar, Syamsul dan Isak Munawar, “Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 Menurut Teori Fiqh dan Perundang-undangan” (pdf). Arto, A. Mukti, “Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP”, Bahan Diskusi Hukum Hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepaniteraan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon. Anas, Malik bin, al-Muwaththa’, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M. Daulay, Ikhsan Rasyada Parluhutan, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Huda, Ni’matul, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UUI Press, 2003. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Bandar Maju, 1990. Latif, Abu, Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum yang Demokrasi, Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, 2003, 2003.

22



Rokhmadi

Nazir, Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983. Rasyid, Chatib, “Status Anak Luar Nikah dan Hak-hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tanggal 10 April 2012. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia lndonesia, 1984. Suryabrata, Sumadi, Metodologl Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. Sugandi, R., KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, t.th. Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, t.th.. Thaib, Dahlan, dkk., Teori Mahkamah Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan.(pdf), tanggal 27 Pebruari 2012. Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Tatang M. Amirin, Menyusun Rencang Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.


23

Rokhmadi


Zubaidah, Syarif, Nasab Anak Ditentukan oleh Akad Nikah, Bukan Tes DNA, Yogyakarta: Republika.CO.ID, 2012. http://news.detik.com/read/2012/03/20/205212/1872731/10/putuskan-nasibanak-di-luar-nikah-mk-dinilai-arogan, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. http://www.antaranews.com/berita/304582/mui-minta-dilibatkan-dalam-ujimateriil-uu-terkait-islam, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/23/m1bd10-nasabanak-ditentukan-oleh-akad-nikah-bukan-tes-dna, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. http://news.detik.com/read/2012/03/28/162308/1879155/10/soal-putusanstatus-anak-di-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. http://www.pikiran-rakyat.com/node/182147, paradigma anak dalam hukum kawin berubah, diakses pada tanggal 7 Mei 2012. http://www.KBR68H,Pernama, Erric, melindungi anak diluar nikah, diakses pada tanggal 7 Mei 2012.

24


2010

Recommend Documents