2003 TENTANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

:

a. bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan Negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3612); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629)

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1999 tentang Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Keuangan; 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya; 17. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 141/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean. 2. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. 3. Kantor Pemuatan adalah Kantor Pabean tempat pemuatan barang ekspor yang dapat juga berfungsi sebagai tempat pendaftaran, pemeriksaan dan penerbitan LHP. 4. Kantor Pemeriksaan adalah Kantor Pabean yang melaksanakan pemeriksaan fisik barang yang terdekat dengan gudang eksportir atau tempat penimbunan barang yang akan diekspor. 5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 7. Pegawai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini. 9. Pemeriksa adalah Pegawai yang melakukan pemeriksaan fisik barang. 10. Petugas Pengawasan Stuffing adalah pegawai yang mengawasi pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas. 11. Petugas Dinas Luar adalah pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean. 12. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat Nomor Induk Perusahaan (NIPER) atau Perusahaan penerima barang yang mengekspor barang ekspor gabungan. 13. Perusahaan pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim barang hasil produksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi barang ekspor gabungan. 14. Perusahaan penerima barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mendapat atau tidak mendapat kemudahan impor tujuan ekspor yang menerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk digabung menjadi barang ekspor gabungan. 15. Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual di Indonesia dengan pembeli di luar negeri atau perwakilannya di dalam negeri yang menyatakan bahwa pihak penjual setuju untuk menyerahkan barang sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kepada pembeli di luar negeri dengan kesepakatan tertentu, antara lain pembayaran hanya dilakukan oleh pembeli di luar negeri.

3

16. Barang ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor; 17. Barang Ekspor adalah barang ekspor yang mendapat KITE yang dikeluarkan dari daerah pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri. 18. Barang ekspor gabungan adalah barang yang mendapat KITE yang digabung dengan barang lain yang mendapat atau tidak mendapat KITE sehingga menjadi satu atau tidak menjadi satu. 19. Spesifikasi Teknis Barang adalah data teknis dari suatu barang ekspor antara lain: tipe/model, ukuran, nomor artikel, merek barang. 20. Menjadi satu adalah kondisi antara barang yang satu dengan barang yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga tidak terlihat lagi sifat hakiki dari masing-masing barang dan menjadi barang yang baru, misalnya sendok logam yang dilapisi emas. 21. Tidak menjadi satu adalah kondisi antara barang yang satu dengan barang yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh tetapi masih dapat dibedakan masing-masing barang, misalnya pupuk yang dikemas dalam karung. 22. Penyerahan sementara adalah pengiriman barang hasil produksi dari pengusaha yang mendapat KITE ke pengusaha lain untuk digabung menjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 20 atau angka 21, sampai pemuatan barang untuk tujuan ekspor. 23. Pemberitahun Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang yang dibuat sesuai BC 3.0. 24. Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) adalah pemberitahuan oleh eksportir kepada Kantor Pemuatan tentang kesiapan barang ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. 25. Surat Serah Terima Barang (SSTB) adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang antara perusahaan di dalam negeri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk tujuan ekspor. 26. Barang ekspor yang terkena Pungutan Ekspor (PE) adalah barang ekspor berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan PE. 27. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) adalah pemberitahuan kepada eksportir dari Kantor Pabean bahwa akan dilakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 28. Persetujuan Ekspor adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh Pegawai untuk melindungi pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh eksportir ke Kawasan Pabean di pelabuhan pemuatan dan pemuatannya ke atas sarana pengangkut. 29. Tanda Pengenal Pemeriksaan Bea dan Cukai (TPPBC) adalah tanda pengaman berupa paraf dan tanggal yang dibubuhkan atau tanda pengaman lainnya yang dilekatkan oleh Pemeriksa pada kemasan barang ekspor dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang. 30. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor yang diterbitkan oleh Kantor tempat PEB didaftarkan. 31. Segel Ekspor adalah tanda pengaman yang dilekatkan atau ditempatkan oleh Petugas Pengawasan Stuffing pada peti kemas atau kemasan barang.

4

32. Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan fisik barang ekspor. 33. Tempat konsolidasi barang ekspor adalah tempat pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean yang dapat berlokasi di tempat konsolidator, perusahaan dalam satu group, atau perusahaan yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya. 34. Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang telah terdaftar untuk melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor yang diberitahukan dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan peti kemas LCL yang dilakukan sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. 35. Penyerahan Pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyerahan pemberitahuan pabean dengan menggunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung berdasarkan standar United Nation/ Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport (UN/EDIFACT). 36. UN/EDIFACT adalah standar penulisan dokumen electronic yang disusun oleh suatu kelompok kerja dibawah naungan PBB dan direkomendasikan penggunaannya untuk berbagai bidang bisnis meliputi administrasi, perdagangan dan pengangkutan di seluruh dunia. 37. Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis secara elektronik antar aplikasi, antar organisasi secara langsung yang terintegrasi dengan menggunakan standar UN/EDIFACT melalui jaringan komputer yang dikelola provider. 38. Customs declaration (Cusdec) adalah pemberitahuan pabean yang berisi data PEB dan PKBE serta dokumen pelengkap pabean dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh eksportir/ kuasanya, konsolidator atau PJT ke Kantor Pabean. 39. Customs respons (Cusres) adalah respon dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh Kantor atas Cusdec yang telah diterima sebelumnya. 40. Credit Advice adalah pemberitahuan penerimaan pembayaran PE dengan standar UN/EDIFACT yang diterima oleh Kantor Pemuatan dari bank devisa penerima PE. 41. Pembatalan ekspor adalah membatalkan atau tidak jadi mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. BAB II PEMBERITAHUAN PABEAN Bagian Pertama Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pasal 2 (1) Barang ekspor yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya dengan menggunakan PEB yang diserahkan melalui media elektronik. (2) PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berfungsi sebagai permintaan pemeriksaan fisik barang. (3) Eksportir/kuasanya wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PEB.

5

(4) PEB untuk barang ekspor yang terkena PE, pembayaran PE-nya dapat dilakukan melalui Bank Devisa atau Kantor Pabean tempat pendaftaran PEB berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran PE serta tarif dan harga patokan ekspor yang berlaku pada saat pendaftaran PEB. Bagian Kedua Pendaftaran PEB Pasal 3 (1)

PEB didaftarkan oleh eksportir/kuasanya ke Kantor Pemuatan.

(2)

Pada Kantor Pemuatan yang telah menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB wajib dilakukan dengan menggunakan sistem PDE.

(3)

Pada Kantor Pemuatan yang tidak menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan disket.

(4) Dalam hal PEB menggunakan media disket, pendaftaran PEB dilaksanakan di Kantor Pemuatan atau Kantor Pabean lainnya yang ditunjuk untuk melayani PEB KITE. (5) PEB didaftarkan oleh eksportir/kuasanya paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal permintaan pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan dalam PKB sesuai contoh BCF. 3.10. dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini. (6) Barang ekspor yang diekspor melalui PT. Pos Indonesia didaftarkan ke Kantor Pabean di Kantor Pos Lalu Bea tempat pengiriman barang ekspor yang bersangkutan. BAB III PEMERIKSAAN PABEAN Bagian Pertama Penelitian Dokumen Pasal 4 (1) Terhadap PEB dilakukan penelitian dokumen, meliputi : a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB; b. kebenaran perhitungan dan pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE; c. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; dan d. kelengkapan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dalam rangka pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (2) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa invoice dan packing list. (3) Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain : Surat Tanda Bukti Setor (STBS), Surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar, Surat Persetujuan Ekspor dari Depperindag, Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Izin Ekspor (SIE), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau Izin Khusus lainnya dari instansi terkait.

6

Pasal 5 (1) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar, PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran. (2) Apabila hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar, tetapi diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) : a) dalam hal sistim PDE, PEB diberikan nomor dan tanggal dengan ketentuan eksportir wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan kepada Pejabat baik sebelum atau pada saat pemasukan barang ke Kawasan Pabean; b) dalam hal menggunakan disket PEB diberikan nomor dan tanggal setelah eksportir/kuasanya melengkapi persyaratan yang diwajibkan (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar, PEB dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) sesuai Contoh BCF 3.04 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini. (4) Setelah PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, diterbitkan : a. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat atau berisi data nama dan NIP Pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; b. PPB dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang tetapi wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan. c. PPB dalam hal barang ekspor bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang (5) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a sesuai Contoh BCF 3.01 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut : a. lembar kesatu untuk eksportir; b. lembar kedua untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS); c. lembar ketiga untuk pengangkut. (6) PPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan c sesuai Contoh BCF 3.02 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini. (7) Tata kerja pendaftaran PEB dan penelitian dokumen diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini. Bagian kedua Pemeriksaan Fisik Barang Pasal 6 (1) Terhadap barang ekspor wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Kantor Pemuatan atau Kantor Pemeriksaan. (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di gudang eksportir atau tempat lain yang ditunjuk oleh eksportir.

7

(3) Pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan di dalam kawasan pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pemuatan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor sepanjang pengusaha TPS menyediakan tempat pemeriksaan fisik barang ekspor di Kawasan Pabean. (5) Persetujuan Ekspor terhadap barang ekspor yang diperiksa fisik barang diterbitkan oleh Kantor Pemuatan atau Kantor Pemeriksaan. Pasal 7 (1) Pemeriksaan fisik barang dilakukan berdasarkan PEB, dokumen pelengkap pabean dan PPB. (2) Pemeriksaan fisik barang meliputi : a. b. c. d.

jenis barang; jumlah barang; spesifikasi teknis barang; nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan. Pasal 8

(1) Tingkat pemeriksaan fisik barang sebanyak-banyaknya 10%, sekurang-kurangnya (dua) kemasan.

2

(2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai jumlah barang ekspor yang tersedia untuk diperiksa dan eksportir/kuasanya wajib memberitahukan kepada Pemeriksa sebelum pemeriksaan dilakukan. (3) Dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemeriksa mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang dalam PEB setelah jumlah barang ekspor telah sesuai dengan yang diberitahukan dalam PEB. (4) Terhadap barang ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium. (5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang dalam PEB tanpa menunggu hasil pemeriksan laboratorium, kecuali: a. pemeriksaan laboratorium dapat diselesaikan dalam waktu segera yang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan ekspor; b. pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk menentukan barang ekspor bersangkutan termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya. (6) Persetujuan Ekspor terhadap barang ekspor yang telah diperiksa fisik barang, ditandatangani Pemeriksa. (7) Pada kemasan barang ekspor yang diperiksa, Pemeriksa wajib membubuhkan TPPBC. (8) Tatakerja pemeriksaan pabean barang ekspor diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

8

Pasal 9 (1) Terhadap barang ekspor yang diperiksa fisik barang wajib dilakukan pengawasan stuffing oleh Petugas Pengawasan Stuffing setelah pemeriksaan fisik barang selesai. (2) Pengawasan stuffing dilakukan dengan cara : a. meneliti kemasan barang dan TPPBC; b. menghitung kemasan yang di-stuffing. (3) Terhadap peti kemas yang telah selesai diawasi stuffing-nya dilakukan penyegelan. (4) Petugas Pengawasan Stuffing mencantumkan nomor peti kemas, jenis dan nomor segel, dan tanggal penyegelan serta menandatangani Persetujuan Ekspor. Pasal 10 (1) Terhadap eksportir tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. fasilitas yang diminta adalah pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai; b. barang yang diekspor adalah bahan baku asal impor yang diekspor kembali tanpa diolah terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan pesanan. (3) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Verifikasi dan Audit berdasarkan analisis manajemen risiko, dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu : a. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan b. tidak mempunyai tunggakan hutang Bea Masuk, Cukai, pajak, pungutan ekspor dan pungutan negara lainnya; dan c. sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat dibuat laporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Pasal 11 (1) Terhadap barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor yang terkena NHI harus dilakukan pemeriksaan fisik barang atau pemeriksaan fisik barang ulang. (2) Pemeriksan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di luar Kawasan Pabean atau di dalam Kawasan Pabean dalam hal barang ekspor tersebut sudah dimasukkan ke Kawasan Pabean. (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di Kawasan Pabean, Pejabat wajib memberitahukan kepada eksportir/kuasanya paling lama 4 jam sebelum pemeriksaan dimulai. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan kesalahan dalam PEB mengenai jumlah dan atau jenis barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berdasarkan pasal 82 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

9

BAB IV KONSOLIDASI BARANG EKSPOR Pasal 12 (1)

Konsolidasi barang ekspor dari beberapa eksportir dilakukan oleh konsolidator yang telah mendapat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor dari Kantor Pabean yang mengawasi.

(2)

Konsolidator dapat berstatus sebagai PPJK atau bukan sebagai PPJK.

(3)

Konsolidator wajib memberitahukan barang ekspor yang dikonsolidasikan dalam Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sesuai contoh BCF 3.03 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(4)

Eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan dapat melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya dengan ketentuan: a. Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya memberitahukan pelaksanaan konsolidasi tersebut dalam PKBE; b. Eksportir wajib memberitahukan perusahaan-perusahaan yang kelompok perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasi.

wajib

merupakan

Pasal 13 (1)

Stuffing barang ekspor konsolidasi wajib diawasi dalam hal: a. barang ekspor digabung dengan barang lain yang tidak mendapat KITE ; b. barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang, digabung atau tidak dengan barang lain yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; c. barang ekspor yang berasal dari TPB, digabung atau tidak dengan barang yang bukan berasal dari TPB.

(2)

Dalam hal barang ekspor konsolidasi wajib dilakukan pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), konsolidator atau eksportir mengajukan permohonan pengawasan stuffing kepada Pejabat Kantor Pabean paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum stuffing dilakukan.

(3)

Barang ekspor yang akan di-stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan Persetujuan Ekspor. Pasal 14

(1)

Konsolidator diwajibkan : a. menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. menyediakan transportasi dan ruang kerja untuk Pemeriksa dan Petugas Dinas Luar; c. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); d. mempunyai peralatan kerja yang memadai telepon/fax, timbangan barang, fork lift;

10

seperti: komputer, pesawat

e. meminta persetujuan Kepala Kantor Pabean bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan; dan f. memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya. (2)

Tatakerja konsolidasi barang ekspor diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB V PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN Pasal 15 (1) Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan: a. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat. b. PEB dan PPB dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang tetapi wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan. c. PEB dan PPB dalam hal eksportir telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean. (2) Dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean di Kantor Pemuatan menggunakan Persetujuan Ekspor dan copy PEB. (3) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai dokumen pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean setelah ditandatangani oleh : a. Pejabat dalam hal barang ekspor bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; b. Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing dalam hal barang ekspor bersangkutan dilakukan pemeriksaan fisik barang. (4) Pengusaha TPS memberitahukan realisasi pemasukan dan penimbunan barang ekspor kepada Kantor Pemuatan. (5) Tatakerja pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal ini. BAB VI PEMUATAN DAN PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR Bagian Pertama Pemuatan Barang Ekspor Pasal 16 (1) Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut setelah mendapat Persetujuan Ekspor, dan dilaksanakan sebagai berikut:

11

a. terhadap barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang dimuat ke sarana pengangkut dengan menggunakan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; b. terhadap barang ekspor yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang, dimuat ke sarana pengangkut dengan menggunakan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. (2) Persetujuan Ekspor lembar ketiga disampaikan eksportir kepada Pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuan Pejabat Kantor Pemuatan. Bagian Kedua Pengangkutan Barang Ekspor Pasal 17 (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean wajib memberitahukan barang ekspor yang diangkutnya termasuk yang diangkut lanjut atau diangkut terus dengan menggunakan outward manifest kepada Pejabat yang menangani manifes di Kantor Pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut. (2) Barang ekspor yang diangkut lanjut dan/atau diangkut terus ke luar daerah pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat yang menangani manifes di Kantor Pabean tempat transit dengan menggunakan Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPBE). (3) Pengangkutan barang ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkut dengan menggunakan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pebean (BC 1.3) kepada Pejabat yang menangani manifes sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan. (4) Pejabat di Kantor Pemuatan yang menerima outward manifest melakukan rekonsiliasi antara data PEB dengan outward manifest yang diterimanya dari pengangkut dan menyampaikan data PEB yang tidak terekonsiliasi kepada Kepala Kantor dan Pejabat yang menangani penyelidikan. (5) Dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan, Pejabat di Kantor Pemuatan mengirimkan data atau copy outward manifest barang ekspor bersangkutan ke Kantor Pabean tempat pendaftaran PEB untuk direkonsiliasi dengan PEB. (6) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

12

BAB VII PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR Pasal 18 (1) Perusahaan yang mendapat KITE dapat melakukan ekspor barang hasil produksinya dengan cara digabung dengan barang lain, baik yang mendapat KITE atau tidak, atas permintaan pembeli di luar negeri dengan dibuktikan adanya perjanjian jual beli dengan perusahaan di dalam negeri. (2) Perusahaan yang mendapat KITE yang akan mengirimkan barang hasil produksinya untuk digabung menjadi barang ekspor gabungan, wajib memberitahukan dan mendaftarkan barang yang akan diserahkannya kepada perusahaan penerima barang ke Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang dengan menggunakan SSTB sesuai contoh BCF.3.09 dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini. (3) SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut: a. b. c. d.

lembar kesatu untuk perusahaan penerima barang; lembar kedua untuk perusahaan pengirim barang; lembar ketiga untuk Kantor Pabean tempat pendaftaran SSTB; lembar keempat untuk Kantor Pabean tempat penerimaan barang.

(4) Tatakerja pengiriman barang yang akan digabung dengan barang lain untuk tujuan ekspor diatur sesuai ketentuan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal ini. Pasal 19 (1) Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan dalam kondisi penggabungan barang hasil produksi perusahaan sebagai berikut : a. antara perusahaan yang mendapat KITE dengan yang tidak mendapat KITE dan barangnya tidak menjadi satu; b. antara perusahaan yang mendapat KITE dengan yang tidak mendapat KITE dan barangnya menjadi satu; c. antara perusahaan yang mendapat KITE dengan yang mendapat KITE dan barangnya tidak menjadi satu; d. antara perusahaan yang mendapat KITE dengan yang mendapat KITE dan barangnya menjadi satu. (2) Barang ekspor gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan dalam satu PEB sebagai barang ekspor dengan ketentuan dalam PEB harus diisi data mengenai : a. perusahaan yang mendapat KITE yang produknya digunakan memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; b. barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat KITE yang digunakan dalam memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, nomor dan tanggal SSTB. (3) Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kantor Pemuatan menerbitkan LHP untuk masing-masing perusahaan yang mendapat KITE yang produknya digunakan untuk mengekspor barang ekspor gabungan.

13

BAB VIII EKSPOR BAHAN BAKU ASAL IMPOR Pasal 20 (1) Eksportir dapat mengekspor bahan baku yang telah diimpornya yang menggunakan pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambanan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, tanpa melalui proses pengolahan dalam hal barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. (2) Ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB yang mendapat KITE dan diterbitkan LHP. (3) Persetujuan untuk melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Pemuatan setelah eksportir mengajukan permohonan yang memuat alasan dilakukannya ekspor dan disertai keterangan mengenai: a. nama, alamat penerima/pembeli, dan negara tujuan; b. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB); c. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang diekspor. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copy PIB yang ditanda-sahkan oleh Pejabat, invoice, packing list, dan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat pembatalan order dari pembeli barang jadi di luar negeri, sales contract. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam hal : a. pelaksanaan ekspor tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak

tanggal pengimporan; b. barang tersebut diekspor kembali ke perusahaan dan negara pemasok pada waktu

pengimporan barang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam PIB. (6) Dalam hal nama, alamat penerima/pembeli dalam PEB tidak sama dengan nama, alamat, dan negara pemasok dalam PIB pada waktu pengimporan barang bersangkutan, atau jangka waktu pelaksanaan ekspor melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan, PEB dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai NPP. (7) Terhadap barang ekspor bersangkutan wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang. (8) Pemeriksaan fisik barang dilakukan berdasarkan PEB, dokumen pelengkap pabean, PPB, PIB dan dokumen pelengkap pabean PIB bersangkutan. (9) Dalam hal pada saat pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang diekspor berbeda dengan barang yang diberitahukan pada PEB, Pemeriksa membuat Nota Pembetulan (NP) sesuai Contoh BCF 3.07. dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini. (10) Barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tidak dapat diberlakukan sebagai barang yang mendapat KITE dan tidak diterbitkan LHP atas barang ekspor bersangkutan.

14

BAB IX PEMBATALAN DAN PEMBETULAN/PERUBAHAN DATA PEB Bagian Pertama Pembatalan PEB Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi pembatalan ekspor, eksportir wajib mengajukan permohonan pembatalan PEB ke Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB. (2) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya atau melaporkan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995. (3) Dalam hal barang ekspor yang dibatalkan ekspornya telah dimasukkan ke Kawasan Pabean, permohonan pembatalan PEB harus dilampiri Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean. (4) Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dari Kawasan Pabean menggunakan Surat Persetujuan Keluar Barang Ekspor (SPKBE) sesuai contoh BCF. 3.06. dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini. (5) Dalam hal barang ekspor terdiri satu kontainer atau satu kemasan dan telah dimasukan ke Kawasan Pabean, terjadi kerusakan pada peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang: a. PEB-nya dibatalkan dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan; b. terhadap barang ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu sebelum barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Bagian Kedua Pembetulan/Perubahan data PEB Pasal 22 Dalam hal pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan sistem PDE dan disket, pembetulan/perubahan data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran, wajib diberitahukan oleh eksportir ke Kantor Pemuatan atau Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan dengan menggunakan PEB Perubahan. Pasal 23 (1) Dalam hal barang ekspor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis, jumlah barang dan atau perubahan spesifikasi teknis barang dilaksanakan sebagai berikut : a. eksportir mengajukan PEB perubahan;

15

b. pembetulan/perubahan mengenai jenis, jumlah barang dan atau spesifikasi teknis barang menjadi lebih kecil dari PEB, harus diberitahukan oleh eksportir sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut; c. pembetulan/perubahan mengenai jenis, jumlah barang dan atau spesifikasi teknis barang menjadi lebih besar dari PEB, harus diberitahukan oleh eksportir sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean. (2) Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang. Pasal 24 Dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik barang, pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis, jumlah barang, dan atau perubahan spesifikasi teknis barang dilaksanakan sebagai berikut : a. eksportir harus mengajukan PEB perubahan sebelum pemeriksaan fisik barang dan menyerahkan PEB perubahan tersebut kepada Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan fisik barang; b. dalam hal eksportir melakukan pembetulan/perubahan data PEB setelah pemeriksaan fisik barang selesai dan PEB telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang, eksportir wajib mengajukan PEB perubahan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean. c. berdasarkan pemberitahuan pembetulan/perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kantor Pemeriksaan melakukan pemeriksaan fisik barang ulang dan hasil pemeriksaan ulang tersebut harus dicantumkan dalam PEB Perubahan. Pasal 25 (1) Pembetulan/perubahan data PEB mengenai nilai FOB harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut. (2) Pembetulan/perubahan data PEB mengenai cara pengangkutan dan atau pelabuhan muat harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean. (3) Dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dimasukkan ke Kawasan Pabean, pemindahan barang ekspor dari Kawasan Pabean pelabuhan muat semula ke Kawasan Pabean pelabuhan muat yang seharusnya, dilaksanakan sebagai berikut : a. eksportir mengajukan permohonan pemindahan barang ekspor kepada Pejabat di Kantor Pemuatan semula dengan dilampiri PEB Perubahan; b. pemindahan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan pengawalan pegawai Kantor Pemuatan semula atau dengan penyegelan; c. pengeluaran barang ekspor dari Kawasan Pabean menggunakan SPKBE; d. pemasukan ke Kawasan Pabean pelabuhan muat yang seharusnya, menggunakan Persetujuan Ekspor semula.

16

Pasal 26 (1) Pembetulan/perubahan data PEB disebabkan : a) penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggal keberangkatan sarana pengangkut, b) tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment) harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula. (2) Pembetulan/perubahan data PEB yang disebabkan karena nyata-nyata kesalahan administratif harus diajukan paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB. Pasal 27 (1) Pembetulan/perubahan data PEB berupa perubahan peti kemas barang ekspor sepanjang jumlah dan jenis barang tidak mengalami perubahan, dilaksanakan sebagai berikut : a. dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, eksportir harus mengajukan PEB Perubahan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean; b. dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik barang, perubahan peti kemas harus diberitahukan oleh eksportir kepada pemeriksa sebelum pemeriksaan fisik barang dan mengajukan PEB Perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut. (2) Pejabat atau Pemeriksa wajib menyerahkan Persetujuan Ekspor atas penambahan jumlah peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal barang ekspor lebih dari satu kontainer telah dimasukkan ke Kawasan Pabean terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang: a. PEB-nya dibetulkan/diubah dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan; b. Terhadap barang ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya yang akan diganti harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu sebelum barang ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean. (4) Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SPKBE, dengan ketentuan : a. pengeluaran barang ekspor dari Kawasan Pabean ke gudang/tempat yang ditunjuk eksportir di luar Kawasan Pabean tanpa pengawalan pegawai; b. Pemeriksa wajib menyerahkan Persetujuan Ekspor atas perubahan peti kemas atau kemasan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); c. penggantian peti kemas atau kemasan dan pelaksanaan stuffing kembali ke dalam peti kemas diawasi oleh Petugas Pengawasan Stuffing dan disegel kembali; d. Petugas Pengawasan stuffing mencatat dalam Persetujuan Ekspor, nomor peti kemas, nomor segel yang ditempatkan pada peti kemas atau kemasan barang; e. pengangkutan dari gudang/tempat yang ditunjuk eksportir ke Kawasan Pabean menggunakan Persetujuan Ekspor yang baru;

17

(5) Tatakerja pembetulan/perubahan dan pembatalan PEB diatur sesuai ketentuan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB XI PENYERAHAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN LHP Bagian Pertama Penyerahan LHP Pasal 28 (1) Atas barang ekspor yang mendapat KITE, diterbitkan LHP oleh Pejabat di Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan. (2) Laporan hasil pemeriksaan pabean dalam LHP, meliputi : a. b. c. d. e. f. g.

jenis barang; jumlah barang; spesifikasi teknis barang; nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan; pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; klasifikasi barang berdasarkan HS; total nilai FOB.

(3) LHP diserahkan oleh Pejabat di Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan kepada eksportir/kuasanya paling lama 1 (satu) hari kerja setelah eksportir menyerahkan bukti realisasi ekspor berupa: a. PEB; b. PEB Perubahan; c. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean; d. bukti pemuatan barang ekspor atau copy BL/AWB. (4) Eksportir wajib menyerahkan dokumen bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan untuk penerbitan LHP dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB. (5) Dalam hal menggunakan sistem PDE, LHP dapat diterbitkan tanpa penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PEB dengan outward manifest kedapatan bahwa barang ekspor bersangkutan telah direalisasi ekspornya. (6) LHP dibuat rangkap 2 (dua) yang peruntukannya sebagai berikut : a. lembar kesatu untuk eksportir; b. lembar kedua untuk Kantor Pemuatan. (7) LHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Contoh BCF 3.08 Keputusan Direktur Jenderal ini.

18

Lampiran VIII

(8) Tatacara penyerahan LHP diatur sesuai ketentuan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua Pembetulan LHP Pasal 29 (1) Terhadap LHP yang telah diterbitkan dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat di Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan yang menerbitkan LHP bersangkutan. (2) Pembetulan LHP dapat dilakukan dalam hal terdapat pembetulan/perubahan data PEB atau karena kesalahan administratif setelah LHP diterbitkan.

BAB XII PENGIRIMAN DATA PEB DAN LHP Pasal 30 (1) Data PEB dan LHP dikirim oleh Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan kepada : a. Kantor Wilayah baik dalam hal fasilitas yang diminta eksportir berupa pembebasan maupun gabungan pembebasan dan pengembalian; b. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. (2) Pengambilan data PEB oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik secara elektronik diatur lebih lanjut oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. (3) Tatakerja pengiriman data PEB dan LHP diatur lebih lanjut oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

BAB XIII JAM KERJA PELAYANAN Pasal 31 (1) Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan : a.

penerimaan pengajuan PEB oleh eksportir/kuasanya;

b.

pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir;

c.

penyerahan LHP;

d.

pemasukan barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor ke Kawasan Pabean;

e.

pelayanan pabean lainnya dibidang ekspor.

19

(2) Kepala Kantor Pabean wajib mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIV LAIN-LAIN Pasal 32 Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE tidak dapat dioperasikan, pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan disket. Pasal 33 Pengajuan PEB melalui sistem PDE dilayani berdasarkan kesepakatan antara eksportir/kuasanya dengan Kepala Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Penggunaan Sistem PDE. Pasal 34 (1) Dalam hal pengajuan PEB melalui sistem PDE, tanda tangan Pejabat Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan pada Persetujuan Ekspor dan LHP, dan stempel dinas pada kolom H PEB, diganti dengan hasil cetak nama dan NIP Pejabat pada dokumen tersebut. (2) Hasil cetak Persetujuan Ekspor, LHP dan PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan sebagai dokumen yang sah. Pasal 35 Eksportir wajib menyimpan data PEB dalam media elektronik dan/atau hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Pasal 36 (1) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini. (2) Petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur tentang ekspor barang yang mendapat KITE yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

20

BAB XV PENUTUP Pasal 37 Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-45/BC/2001 dan Nomor: KEP-47/BC/2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 38 Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2003 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2003 DIREKTUR JENDERAL, ttd.EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL U.B. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

MAIMUN NIP 060040158

21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PENDAFTARAN PEB I. Sistem PDE A. Eksportir/kuasanya dan Konsolidator yang berstatus sebagai PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. menyiapkan PEB (Cusdec) dengan mempergunakan aplikasi PEB meliputi : a. data penggunaan barang dan/atau bahan impor; b. PKB. 2. dalam hal barang ekspor terdiri dari satu atau beberapa PEB yang akan dikonsolidasikan, mengisi PKB angka III butir 1 sampai dengan butir 7 : 3. dalam hal barang ekspor terkena PE: a. mencetak PEB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil cetak PEB ; b. melakukan pembayaran PE ke Bank Devisa atau ke Kantor Pabean; c. merekam nomor dan tanggal STBS ke dalam data PEB; 4. dalam hal barang ekspor gabungan, mengisi dalam PEB data mengenai : a. perusahaan yang mendapat KITE yang produknya digunakan memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi: nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; b. barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat KITE yang digunakan dalam memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi : jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, nomor dan tanggal SSTB. 5. mengirim data PEB (Cusdec) ke Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan; 6. menerima respons : a. Penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian data PEB tidak lengkap dan atau tidak benar; atau b. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau c. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dengan catatan wajib mengajukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan; atau d. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB, Persetujuan Ekspor dan LHP dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. 7. mencetak : a. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan Persetujuan Ekspor; atau b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan PPB.

22

8. menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya dalam hal menerima respons PPB yang berisi catatan pemberitahuan kepada eksportir wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan. B. Komputer Kantor Pemuatan : 1. Menerima : a. data PEB (Cusdec) dan PKB dari eksportir/kuasanya; b. credit advice dari Bank Devisa dalam hal PE dibayar melalui Bank Devisa; 2. Meneliti : a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB; b. kebenaran perhitungan PE dalam hal barang ekspor terkena PE dan mencocokkan credit advice yang diterima dari Bank Devisa dengan data PE yang ada dalam PEB; dan c. profil eksportir. 3. Dalam hal ekspor termasuk pos tarif yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya serta yang terkena PE menerima dari Pejabat hasil penelitiannya. 4. Dalam hal pengisian data PEB lengkap dan benar :

5.

d. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan nomor dan tanggal LHP; e. meneliti : 1) profil eksportir; dan 2) jenis barang ekspor. f. menetapkan jalur penyelesaian barang ekspor dengan pemeriksaan fisik barang dalam hal: 1) eksportir tidak termasuk eksportir tertentu; atau 2) fasilitas yang diminta adalah pengembalian BM dan atau Cukai; atau 3) barang yang diekspor adalah bahan baku asal impor yang diekspor kembali tanpa diolah lebih dahulu karena tidak sesuai dengan pesanan. g. menetapkan jalur penyelesaian barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang, dengan persyaratan harus mengajukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan dalam hal barang yang diekspor adalah yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya serta yang terkena PE. h. menetapkan jalur penyelesaian barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang dalam hal : 1) eksportir termasuk eksportir tertentu; dan 2) fasilitas yang diminta adalah bukan pengembalian BM dan atau Cukai; dan 3) barang yang diekspor adalah bukan yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya serta yang terkena PE. Mengirimkan respons : e. Penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian data PEB tidak lengkap dan atau tidak benar; atau f. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau

23

g. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dengan catatan wajib mengajukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan; atau h. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB, Persetujuan Ekspor dan LHP dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. 6. dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang tidak menggunakan sistem PDE, mengirimkan PPB melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya. C. Pejabat melakukan kegiatan sebagai berikut : Meneliti dan memberikan keputusan terhadap barang ekspor yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya serta yang terkena PE.

II. Sistem Disket. A. Eksportir/kuasanya: 1. menyiapkan PEB dengan mempergunakan aplikasi PEB meliputi : c. data penggunaan barang dan/atau bahan impor; d. PKB. 2. dalam hal barang ekspor terdiri dari satu atau beberapa PEB yang akan dikonsolidasikan, mengisi PKB angka III butir 1 sampai dengan butir 7 : 3. dalam hal barang ekspor terkena PE: a. mencetak PEB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil cetak PEB ; b. melakukan pembayaran PE ke Bank Devisa atau ke Kantor Pabean; c. merekam nomor dan tanggal STBS ke dalam data PEB; 4. dalam hal barang ekspor gabungan, mengisi dalam PEB data mengenai : a. perusahaan yang mendapat KITE yang produknya digunakan memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi: nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; b. barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat KITE yang digunakan dalam memproduksi barang ekspor gabungan yang meliputi : jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, nomor dan tanggal SSTB. 5. mencetak PEB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PEB ; 6. mentransfer data PEB ke disket dan mencetak lembar pengantar; 7. menyerahkan disket PEB, hasil cetak PEB, dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan serta lembar pengantar ke Kantor Pemuatan; 8. menerima dari Pejabat, disket dan hasil cetak : a. penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; atau b. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik barang.

24

c. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB, Persetujuan Ekspor dan LHP dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik. B. Pejabat di Kantor Pemuatan : 1. Menerima disket PEB, hasil cetak PEB, dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan serta lembar pengantar; 2. Meneliti kondisi disket; 3. Meneliti PEB dan asli dokumen pelengkap pabean dan atau pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; 4. Mentransfer data dalam disket PEB ke komputer; 5. Dalam hal PEB diterima : a. mencantumkan pada PEB, nomor dan tanggal pendaftaran PEB; b. menandatangani Persetujuan Ekspor dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. 6. Menyerahkan kepada eksportir disket beserta hasil cetak : a. penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; atau b. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik barang. c. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB, Persetujuan Ekspor dan LHP dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 7. Mengirim PPB dan copy PEB ke Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya. C. Komputer Kantor Pemuatan: 5. Menerima hasil transfer data PEB; 6. Meneliti : a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB; b. kebenaran perhitungan PE dalam hal barang ekspor terkena PE dan dengan data PE yang ada dalam PEB; dan c. profil eksportir; 7. Dalam hal pengisian data PEB tidak lengkap dan atau tidak benar, PEB ditolak, tidak diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB; 4. Dalam hal pengisian data PEB lengkap dan benar : a. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB; b. meneliti : 1) profil eksportir; dan 2) jenis barang ekspor. c. menetapkan jalur penyelesaian barang ekspor dengan pemeriksaan fisik barang dalam hal: 1) eksportir tidak termasuk eksportir tertentu; atau

25

2) fasilitas yang diminta adalah pengembalian BM dan atau Cukai; atau 3) barang yang diekspor adalah bahan baku asal impor yang diekspor kembali tanpa diolah lebih dahulu karena tidak sesuai dengan pesanan. d. menetapkan jalur penyelesaian barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang dalam hal : 1) eksportir termasuk eksportir tertentu; dan 2) fasilitas yang diminta adalah bukan pengembalian BM dan atau Cukai; dan 3) barang yang diekspor adalah bukan yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya serta yang terkena PE.pesanan. 5. Melakukan pencetakan : c. penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; atau d. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan PPB dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik barang. e. Nomor dan tanggal pendaftaran PEB, Persetujuan Ekspor dan LHP dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

DIREKTUR JENDERAL ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

26

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR I. Dalam hal eksportir menerima respon berupa PPB dengan persyaratan harus mengajukan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan: A. Eksportir/kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. membawa masuk barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi PPB dan PEB; 2. menyerahkan kepada Pejabat di Kantor Pabean: a. PPB yang telah diberi catatan oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean; b. hasil cetak PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; c. invoice dan packing list; d. STBS dalam hal barang ekspor terkena PE; e. dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dalam hal barang ekspor termasuk sebagai barang yang diatur, diawasi, atau dilarang ekspornya 3. dalam hal hasil penelitian Pejabat, dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan lengkap dan sesuai dengan PEB, menerima dari Pejabat : a. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat; b. hasil cetak PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan kolom H telah diisi oleh Pejabat; c. invoice dan packing list; d. STBS dalam hal barang ekspor terkena PE dan atau dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan yang dibubuhi cap “TELAH DIPERGUNAKAN”. 4. dalam hal hasil penelitian Pejabat, terdapat kekurangan pembayaran PE: a. menerima dari Pejabat, Nota Pembetulan; b. melakukan pembayaran kekurangan PE berdasarkan Nota Pembetulan; c. menyerahkan STBS kekurangan pembayaran PE kepada Pejabat; d. dalam hal kekurangan pembayaran PE telah dilunasi, menerima berkas tersebut pada butir 3 dari Pejabat. 5. dalam hal hasil penelitian Pejabat, dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan tidak lengkap/tidak sesuai dengan PEB: a. menerima dari Pejabat, Nota Pemberitahuan Penolakan; b. melengkapi dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dan menyerahkan kepada Pejabat; c. dalam hal dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan sudah lengkap dan sesuai dengan PEB menerima berkas tersebut pada butir 3 dari Pejabat. B. Pejabat melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. menerima dari eksportir/kuasanya berkas tersebut pada butir A.2.; 2. dalam hal hasil penelitian dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan lengkap dan sesuai dengan PEB: a. menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Ekspor;

27

3.

4.

5.

6.

b. mengisi kolom H pada PEB; c. membubuhkan cap “TELAH DIPERGUNAKAN” pada STBS dan atau dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; d. menyerahkan kepada eksportir/kuasanya: 1) Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani; 2) hasil cetak PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; 3) invoice dan packing list; 4) STBS dalam hal barang ekspor terkena PE dan atau dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan yang dibubuhi cap “TELAH DIPERGUNAKAN”. dalam hal hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran PE: a. melakukan penegahan atas barang ekspor bersangkutan; b. merekam hasil penelitian ke komputer untuk penerbitan Nota Pembetulan; c. menyerahkan Nota Pembetulan kepada eksportir/kuasanya; d. menyimpan berkas tersebut pada butir A.2. sampai eksportir melunasi kekurangan pembayaran PE; e. menerima dan meneliti STBS kekurangan pembayaran PE dari eksportir/ kuasanya; f. dalam hal pembayaran kekurangan PE telah sesuai, menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Ekspor; g. membubuhkan cap “TELAH DIPERGUNAKAN” pada STBS; h. mengisi kolom H pada hasil cetak PEB; i. menyerahkan berkas tersebut pada butir B.2.d. kepada eksportir/ kuasanya. dalam hal hasil penelitian, dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan tidak lengkap/tidak sesuai: a. merekam hasil penelitian ke dalam komputer untuk penerbitan Nota Pemberitahuan Penolakan dan menyerahkannya kepada eksportir/kuasanya; b. menyimpan berkas tersebut pada butir A.2. sampai eksportir/ kuasanya melengkapi/menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; c. melakukan penegahan atas barang ekspor bersangkutan; d. menyerahkan berkas tersebut pada butir A.2. kepada pejabat yang menangani penyelidikan untuk diproses lebih lanjut dalam hal barang ekspor termasuk barang yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya dan tidak dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan. dalam hal eksportir telah melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang ekspor: a. menerima dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dari eksportir/ kuasanya; atau b. menerima kembali berkas sebagaimana dimaksud pada butir B.4.d. dari Pejabat yang menangani penyelidikan; c. menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Ekspor; d. mengisi kolom H pada hasil cetak PEB; e. menyerahkan berkas tersebut pada butir B.2.d. kepada eksportir/ kuasanya; f. merekam hasil penelitian ke dalam komputer. dalam hal terdapat NHI atas barang ekspor yang bersangkutan: a. mencantumkan nama Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; b. menyerahkan kepada Pemeriksa PEB dan PPB; c. menerima hasil pemeriksaan fisik dari Pemeriksa; d. dalam hal hasil pemeriksaan sesuai PEB, menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Ekspor;

28

e.

dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai PEB, menyerahkan berkas tersebut pada butir A.2. kepada Pejabat yang menangani penyelidikan untuk diproses lebih lanjut.

II. Pemeriksaan fisik barang ekspor A. Sistem PDE 1. Eksportir/kuasanya : a. mencetak: 1) PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran; 2) PPB. b. melakukan konfirmasi mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang atau mengirimkan PPB melalui faksimili ke Kantor Pemeriksaan baik dalam hal ada perubahan tanggal atau lokasi pemeriksaan maupun tidak; c. menyiapkan barang yang akan diperiksa; d. memberitahukan kepada Pemeriksa dalam hal: 1) pemeriksaan fisik secara bertahap; 2) perubahan jumlah peti kemas. e. menyerahkan kepada Pemeriksa: 1) PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; atau 2) dalam hal melakukan perubahan data PEB, PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; 3) invoice dan packing list; 4) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; 5) PPB. f. setelah pemeriksaan fisik barang selesai : 1) menerima dari Pemeriksa : a) PEB atau PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; b) invoice dan packing list; c) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; d) PPB. 2) melakukan stuffing barang ekspor ke peti kemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing; 3) setelah stuffing selesai, menerima dari Petugas Pengawasan Stuffing, Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing; 4) membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi Persetujuan Ekspor; 5) dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean yang bukan tempat pemuatan membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean Kantor Pabean tempat pemuatan dengan dilindungi Persetujuan Ekspor, copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu, dan copy PEB. 6) menyerahkan kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean : a) Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga; b) copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu, Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga dan copy PEB, dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean yang bukan tempat pemuatan. 7) menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar kedua kepada pengusaha TPS; 8) menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar ketiga kepada Pengangkut;

29

9) menerima dari Petugas Dinas Luar Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 10) merekam dan mengirim ke Kantor Pemuatan data Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 2. Komputer Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang menggunakan sistem PDE: a. menerima data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pemuatan; b. mencetak : 1) PEB; 2) Persetujuan Ekspor; 3) PPB. c. menerima data hasil pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh Pemeriksa; d. mengirim data hasil pemeriksaan fisik barang ke Kantor Pemuatan. 3. Pejabat di Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang: a. menerima : 1) hasil cetak sebagaimana dimaksud huruf B butir 2 dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang menggunakan sistem PDE. 2) PPB yang dikirim melalui faksimili dari Kantor Pabean tempat pemuatan dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang tidak menggunakan sistem PDE. b. menerima dari eksportir/kuasanya PPB yang dikirim melalui faksimili dalam hal ada perubahan tanggal atau lokasi pemeriksaan maupun tidak; c. mencantumkan nama Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; d. menerbitkan Surat Tugas; e. menyerahkan kepada Pemeriksa : 1) hasil cetak PEB, PPB, Persetujuan Ekspor dan Surat Tugas dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang menggunakan sistem PDE. 2) PPB, Persetujuan Ekspor dan Surat Tugas dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang tidak menggunakan sistem PDE. f. menerima PPB dari Pemeriksa dan menatausahakannya;

4. Pemeriksa : a. menerima dari Pejabat: 1) hasil cetak PEB, PPB, Persetujuan Ekspor dan Surat Tugas dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang menggunakan sistem PDE. 2) PPB, Persetujuan Ekspor dan Surat Tugas dalam hal Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang tidak menggunakan sistem PDE. b. menerima dari eksportir/kuasanya : 1) PEB atau PEB Perubahan yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;

30

c. d. e. f.

g. h. i.

2) invoice dan packing list; 3) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; 4) PPB; melakukan pemeriksaan fisik barang sesuai instruksi pemeriksaan; meneliti pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada bagian belakang PEB atau PEB Perubahan dan menandatangani Persetujuan Ekspor; menyerahkan kepada eksportir/kuasanya : 1) PEB atau PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; 2) invoice dan packing list; 3) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan. menyerahkan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani kepada Petugas Pengawasan Stuffing; merekam hasil pemeriksaan fisik barang; menyerahkan PPB kepada Pejabat.

5. Petugas Pengawasan Stuffing : a. menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa; b. mengawasi pelaksanaan stuffing; c. melakukan penyegelan pada peti kemas/kemasan; d. mencantumkan nomor segel peti kemas/kemasan dalam Persetujuan Ekspor; e. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; f. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir/kuasanya. B. Sistem Disket 1.

Eksportir/kuasanya : a. melakukan konfirmasi mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang atau mengirimkan PPB melalui faksimili ke Kantor Pemeriksaan baik dalam hal ada perubahan tanggal atau lokasi pemeriksaan maupun tidak; b. menyiapkan barang yang akan diperiksa; c. memberitahukan kepada Pemeriksa dalam hal: 1) pemeriksaan fisik secara bertahap; 2) penambahan peti kemas. d. menyerahkan kepada Pemeriksa: 1) PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; atau 2) dalam hal melakukan perubahan data PEB, PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; atau 3) invoice dan packing list; 4) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; 5) PPB. e. setelah pemeriksaan fisik barang selesai : 1) menerima dari Pemeriksa : a) PEB atau PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang ; b) invoice dan packing list; c) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; d) PPB.

31

2) melakukan stuffing barang ekspor ke peti kemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing; 3) setelah stuffing selesai, menerima dari Petugas Pengawasan Stuffing, Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing; 4) membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi Persetujuan Ekspor; 5) dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan fisik barang, membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean Kantor Pemuatan dengan dilindungi Persetujuan Ekspor, copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu, dan copy PEB. 6) menyerahkan kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean : a) Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga; b) Copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu, Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga dan copy PEB, dalam hal PEB didaftarkan di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan fisik barang. 7) menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar kedua kepada pengusaha TPS; 8) menerima dari Petugas Dinas Luar Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 9) menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar ketiga kepada Pengangkut; 2. Pejabat di Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang: a. menerima PPB dan PEB melalui faksimili atau melalui sarana komunikasi lainnya dari Kantor Pemuatan; b. menerima dari eksportir konfirmasi mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang atau mengirimkan PPB melalui faksimili ke Kantor Pemeriksaan baik dalam hal ada perubahan tanggal atau lokasi pemeriksaan maupun tidak; c. mencantumkan nama Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; d. menerbitkan Surat Tugas; e. menyerahkan kepada Pemeriksa : 1) PEB; 2) Persetujuan Ekspor; 3) PPB; 4) Surat Tugas. f. menerima PPB dari Pemeriksa dan menatausahakannya; 3. Pemeriksa : a. menerima dari Pejabat di Kantor Pemeriksaan : 1) PEB; 2) Persetujuan Ekspor; 3) PPB; 4) Surat Tugas; b. menerima dari eksportir/kuasanya : 1) PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; 2) invoice dan packing list; 3) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; 4) PPB; c. melakukan pemeriksaan fisik barang sesuai instruksi pemeriksaan;

32

d. meneliti pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; e. mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada bagian belakang PEB atau PEB Perubahan dan menandatangani Persetujuan Ekspor; f. menyerahkan kepada eksportir/kuasanya : 1) PEB atau PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; 2) invoice dan packing list; 3) dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan. g. menyerahkan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani kepada Petugas Pengawasan Stuffing; h. merekam hasil pemeriksaan fisik barang; i. menyerahkan PPB kepada Pejabat. 4.

Petugas Pengawasan Stuffing : a. menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa; b. mengawasi pelaksanaan stuffing; c. melakukan penyegelan pada peti kemas/kemasan; d. mencantumkan nomor segel peti kemas/kemasan dalam Persetujuan Ekspor; e. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; f. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir/kuasanya.

DIREKTUR JENDERAL ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

33

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA KONSOLIDASI BARANG EKSPOR YANG SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN EKSPOR OLEH KONSOLIDATOR A. Eksportir/kuasanya: 1. membawa barang ekspor ke tempat konsolidasi barang ekspor dengan dilindungi Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat atau Pemeriksa; 2. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada konsolidator; 3. menerima Persetujuan Ekspor yang telah diberi catatan tentang pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi dan telah ditandatangani oleh Petugas Pengawasan Stuffing yang mengawasi stuffing barang ekspor di tempat konsolidasi barang ekspor; 4. menerima dari konsolidator, copy PKBE yang telah ditandatangani oleh pegawai yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean yang ditandasahkan oleh pegawai di tempat konsolidasi barang ekspor. B. Konsolidator : 1. menerima barang ekspor dan Persetujuan Ekspor dari eksportir; 2. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi; 3. menerima dari Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi, Persetujuan Ekspor yang telah dibubuhi catatan tentang pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi pada kolom catatan; 4. membuat PKBE dalam rangkap 4 (empat); 5. menyerahkan PKBE dilampiri dengan semua Persetujuan Ekspor yang tercantum dalam PKBE yang telah dibubuhi catatan pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi, kepada pegawai yang bertugas di tempat konsolidasi untuk mendapat nomor dan tanggal pendaftaran PKBE; 6. menerima dari pegawai yang bertugas di tempat konsolidasi : a. PKBE yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran; b. Persetujuan Ekspor yang dilampirkan pada PKBE. 7. mengajukan permohonan pengawasan stuffing dalam hal barang yang distuffing adalah: a. barang ekspor yang mendapat KITE; atau b. barang ekspor yang mendapat KITE dikonsolidasi dengan barang ekspor yang tidak mendapat KITE; 8. menyerahkan PKBE dan Persetujuan Ekspor barang ekspor yang akan distuffing kepada Petugas Dinas Luar di tempat konsolidasi yang mengawasi stuffing barang ekspor;

34

9. melakukan stuffing barang ekspor ke dalam peti kemas dengan pengawasan Petugas Dinas Luar yang bertugas pada tempat konsolidasi; 10. menerima PKBE dan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di tempat konsolidasi yang mengawasi stuffing barang ekspor; 11. menyerahkan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di tempat konsolidasi yang mengawasi stuffing barang ekspor kepada eksportir; 12. membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi PKBE dan dilampiri copy Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di tempat konsolidasi yang mengawasi stuffing barang ekspor; 13. menyerahkan kepada eksportir copy PKBE telah ditandatangani oleh pegawai yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean yang ditandasahkan pegawai di tempat konsolidasi.

C. Pegawai yang bertugas di tempat konsolidasi barang ekspor : 1. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi: a. menerima Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangai Pejabat atau Pemeriksa dari konsolidator; b. mengawasi pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi; c. membubuhkan catatan tentang pemasukan barang ekspor ke tempat konsolidasi pada Persetujuan Ekspor di kolom catatan; 2. Pegawai yang menerima pendaftaran PKBE : a. menerima dan meneliti PKBE yang dilampiri Persetujuan Ekspor yang diserahkan konsolidator; b. dalam hal pengisian PKBE lengkap dan benar dan dilampiri dengan semua Persetujuan Ekspor yang tercantum dalam PKBE, memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PKBE ; c. mencantumkan nomor dan tanggal PKBE pada Persetujuan Ekspor yang dilampirkan pada PKBE; d. menyerahkan kepada konsolidator, PKBE yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran beserta Persetujuan Ekspor yang dilampirkan pada PKBE; e. menandasahkan copy PKBE yang telah ditandatangani oleh pegawai yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dan menyerahkan kepada konsolidator. 3. Petugas Dinas Luar yang mengawasi stuffing barang ekspor: a. menerima dari konsolidator : 1) permohonan pengawasan stuffing; 2) menerima PKBE dan Persetujuan Ekspor yang tercantum dalam PKBE. b. meneliti TPPBC pada kemasan barang ekspor yang akan distuffing ke dalam peti kemas dalam hal barang ekspor yang akan distuffing telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang milik eksportir;

35

c. melakukan pengawasan stuffing barang ekspor berdasarkan PKBE dan Persetujuan Ekspor; d. melakukan penyegelan pada peti kemas dan mencantumkan nomor segel pada PKBE dan masing-masing Persetujuan Ekspor; e. membubuhkan pada Persetujuan Ekspor tanggal stuffing, tanda tangan, nama dan NIP pada kolom Petugas Pengawasan Stuffing; f. menyerahkan PKBE dan Persetujuan Ekspor kepada konsolidator.

DIREKTUR JENDERAL, ttd. EDDY ABDURRACHMAN. NIP 060044459 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

36

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN A. Eksportir/kuasanya : 1. membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean pelabuhan pemuatan barang ekspor dengan dilindungi Persetujuan Ekspor; 2. menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean; 3. menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar kedua kepada pengusaha TPS; 4. dalam hal barang ekspor didaftarkan di Kantor Pabean yang bukan tempat pemuatan, menyerahkan kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean Kantor Pemuatan: a. Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga; b. copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu; c. copy PEB. 5. menerima dari Petugas Dinas Luar Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; 6. menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar ketiga kepada Pengangkut; 7. merekam dan mengirim ke Kantor Pabean tempat PEB didaftarkan data Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. B. Konsolidator : 1. membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dan menyerahkan PKBE rangkap 2 (dua) dilampiri copy Persetujuan Ekspor barang ekspor yang tercantum dalam PKBE; 2. menyerahkan PKBE dan copy Persetujuan Ekspor barang ekspor yang tercantum dalam PKBE kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean; 3. menyerahkan PKBE lembar kedua dan Persetujuan Ekspor lembar kedua kepada pengusaha TPS; 4. menerima PKBE dan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean; 5. menyerahkan PKBE lembar ketiga dan Persetujuan Ekspor lembar ketiga kepada pengangkut.

C. Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean pelabuhan pemuatan. 1. menerima dari eksportir/kuasanya, Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga; 2. dalam hal barang ekspor didaftarkan di Kantor Pabean yang bukan tempat pemuatan, menerima dari eksportir/kuasanya :

37

3.

4. 5. 6.

6. 7. 8.

a. Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga; b. copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu; c. copy PEB. dalam hal barang ekspor konsolidasi : a. menerima PKBE lembar kesatu dan ketiga yang dilampiri copy Persetujuan Ekspor dari konsolidator; b. meneliti copy Persetujuan Ekspor apakah sudah ditandatangi oleh Pegawai yang mengawasi pengawasan stuffing di tempat konsolidasi. c. mencocokkan jumlah Persetujuan Ekspor yang tertera pada PKBE dan jumlah copy Persetujuan Ekspor yang terlampir pada PKBE. mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas yang tertera pada peti kemas dengan yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor atau PKBE; memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada peti kemas; dalam hal tidak sesuai mengenai nomor dan ukuran peti kemas, nomor dan jenis segel atau segel rusak : a. mengizinkan peti kemas masuk ke Kawasan Pabean; b. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan dan membubuhkan tanggal dan jam serta tanda tangan, nama dan NIP pada Persetujuan Ekspor atau pada PKBE dalam hal barang ekspor konsolidasi; c. menyerahkan kepada Pejabat Persetujuan Ekspor dan atau PKBE, dan barang ekspor bersangkutan untuk proses lebih lanjut. dalam hal sesuai menandatangani Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga atau PKBE lembar kesatu dan ketiga ; menyerahkan Persetujuan Ekspor lembar kesatu dan ketiga kepada eksportir/kuasanya atau PKBE lembar kesatu dan ketiga kepada konsolidator; menyerahkan copy Persetujuan Ekspor lembar kesatu, copy PEB dan copy PKBE kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut untuk rekonsiliasi PEB dengan outward manifest. DIREKTUR JENDERAL ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

38

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PENGIRIMAN BARANG YANG AKAN DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN UNTUK TUJUAN EKSPOR. A. Perusahaan pengirim barang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.

Pejabat Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang: 1. 2. 3. 4.

C.

menerima SSTB dari perusahaan pengirim barang; memberikan Nomor dan tanggal pendaftaran pada SSTB; menunjuk Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis barang yang akan dikirim; menyerahkan SSTB kepada Pemeriksa.

Pemeriksa di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang: 1. 2. 3. 4. 5.

D.

menyiapkan SSTB dalam rangkap 4 (empat); menyerahkan SSTB kepada Pejabat Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi pengiriman barang untuk didaftarkan; menerima kembali SSTB yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat; menyiapkan barang yang akan dikirim ke perusahaan penerima barang untuk diperiksa oleh Pemeriksa; menyerahkan SSTB kepada Pemeriksa; menerima kembali dari Pemeriksa SSTB yang telah ditandatangani Pemeriksa; mengirimkan barang yang akan digabung menjadi barang ekspor kepada perusahaan penerima barang dengan dilindungi SSTB.

menerima SSTB dari Pejabat; melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis barang yang akan dikirim; membubuhkan/melekatkan TPPBC pada pengemas dan atau melakukan penyegelan atas kemasan barang/peti kemas; mencantumkan nomor dan tanggal segel pada SSTB dan menandatangani SSTB; menyerahkan SSTB yang telah ditandatangani kepada perusahaan pengirim barang.

Perusahaan penerima barang: 1. 2. 4. 5.

menerima dari perusahaan pengirim barang, SSTB dan barang yang akan digabungkan menjadi barang ekspor; menyampaikan SSTB kepada Pejabat Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang; menerima kembali SSTB lembar kesatu, lembar kedua dan lembar keempat yang telah ditandatangai oleh Pemeriksa pada Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang; mengirimkan SSTB lembar kedua kepada perusahaan pengirim barang.

39

E. Pejabat Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang: 1. 2. 3. 4. 5.

F.

menerima SSTB yang telah ditandatangani oleh perusahaan penerima barang; menunjuk pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan fisik barang; menyerahkan SSTB kepada Pemeriksa; menerima dari Pemeriksa SSTB lembar keempat yang telah ditandatangani Pemeriksa; mengirimkan SSTB lembar keempat kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pendaftaran SSTB.

Pemeriksa di Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi penerimaan barang: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

menerima SSTB dari Pejabat; melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang tercantum dalam SSTB; meneliti keutuhan TPPBC pada kemasan barang; menandatangani SSTB; menyerahkan SSTB lembar kesatu, kedua dan ketiga kepada perusahaan penerima barang; menyerahkan SSTB lembar keempat kepada Pejabat.

DIREKTUR JENDERAL, ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

40

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PEMBETULAN/PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PEB I. Sistem PDE A. Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jumlah dan atau jenis barang, dan atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik : 1. Eksportir/kuasanya: a. membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; b. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih kecil dari PEB atau perubahan spesifikasi teknis barang: 1) mengirim data PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan atau Kantor PEB didaftarkan sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut; 2) menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran PEB Perubahan; 3) mencetak PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran. c. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB: 1) mengirim data PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan atau Kantor PEB didaftarkan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean; 2) menerima respon PPB terhadap PEB perubahan untuk dilakukan pemeriksaan fisik; 3) mencetak PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal; 4) mencetak respon PPB; 5) menghubungi Kantor Pemeriksaan untuk konfirmasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang; 6) menyiapkan barang ekspor untuk diperiksa; 7) menyerahkan PPB, PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pemuatan kepada Pemeriksa; 8) menerima dari Pemeriksa, PEB Perubahan yang telah berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang; 9) melakukan stuffing barang ekspor setelah pemeriksaan selesai; 10) menerima Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing. 2. Komputer Kantor Pemuatan : a. b. c. d.

menerima data PEB Perubahan; meneliti PEB Perubahan; merubah data PEB sesuai data PEB Perubahan dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih kecil dari PEB atau perubahan spesifikasi teknis barang mengirim respon nomor dan tanggal PEB Perubahan; e. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB:

41

1) memberikan nomor dan tanggal PEB Perubahan; 2) mengirim respon PPB; 3) mengirimkan data PEB Perubahan dan PPB ke Kantor Pemeriksaan untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik barang; 4) menerima data hasil pemeriksaan fisik barang; 3. Pejabat di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan fisik barang: a. b. c. d. e.

menerima data PEB Perubahan dan PPB; mencetak PEB Perubahan; menerbitkan Surat Tugas; mencantumkan nama Pemeriksa dan instruksi pemeriksaan pada PPB; mengirimkan data hasil pemeriksaan fisik barang ke Kantor Pemuatan.

4. Pemeriksa: a. menerima PEB Perubahan, dokumen pelengkap pabean, PPB dan Persetujuan Ekspor dari eksportir; b. melakukan pemeriksaan fisik barang; c. mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB Perubahan; d. menandatangani Persetujuan Ekspor dan menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada Petugas Pengawasan Stuffing. e. merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke komputer; f. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; g. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada Petugas Pengawasan Stuffing; h. menyerahkan kepada Pejabat Surat Tugas untuk ditatausahakan. 5. Petugas Pengawasan Stuffing; a. menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa; b. mengawasi pelaksanaan stuffing; c. melakukan penyegelan pada peti kemas/kemasan; d. mencantumkan nomor segel peti kemas/kemasan dalam Persetujuan Ekspor; e. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; f. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir.

B. Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah barang, dan atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik barang : 1. Eksportir/kuasanya: a. dalam hal pemeriksaan fisik barang belum selesai dan PEB belum berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang: 1) membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; 2) mengirim data PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan atau Kantor PEB didaftarkan sebelum pemeriksaan fisik barang selesai; 3) menerima respon perubahan jumlah dan atau jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang; 4) menyerahkan PEB Perubahan kepada Pemeriksa;

42

5) menerima dari Pemeriksa : a) PEB Perubahan yang telah berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang; b) Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing. b. dalam hal perubahan data PEB dilakukan setelah pemeriksaan fisik barang selesai dan pemeriksa telah mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB: 1) membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; 2) mengirim data PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan atau Kantor PEB didaftarkan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean; 3) mengajukan permohonan pembukaan segel dan menyerahkan PEB Perubahan ke Kantor Pemeriksaan; 4) dalam hal perubahan jumlah menjadi lebih kecil dari PEB dan hasil pemeriksaan fisik barang: a) menyerahkan PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor kepada Pemeriksa; b) melakukan stripping barang ekspor dibawah pengawasan Pemeriksa; c) menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor dan PEB yang mencantumkan hasil pemeriksaan fisik sesuai jumlah barang ekspor. 5) dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB dan hasil pemeriksaan fisik barang dan atau perubahan spesifikasi teknis barang : a) menyerahkan PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor kepada Pemeriksa; b) menyiapkan barang untuk diperiksa; c) melakukan stuffing barang ekspor; d) menerima Persetujuan Ekspor dan PEB Perubahan yang berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang. 2. Komputer Kantor Pemuatan: a. b. c. d.

menerima data PEB Perubahan; meneliti PEB Perubahan; merubah data PEB sesuai data PEB Perubahan; mengirim respon nomor dan tanggal PEB Perubahan;

3. Pejabat di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan fisik barang. a. menerima permohonan pembukaan segel dan PEB Perubahan dari eksportir; b. menerbitkan Surat Tugas; c. mencantumkan nama pemeriksa dan instruksi pemeriksaan fisik barang untuk melakukan pemerikasaan fisik barang mengenai jumlah dan atau jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang. 4. Pemeriksa: a. menerima PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor dari eksportir; b. melakukan pembukaan segel; c. melakukan pemeriksan fisik mengenai jumlah barang atau pemeriksaan fisik mengenai jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang; d. mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB Perubahan; e. melakukan pengawasan stripping atau pengawasan stuffing; f. melakukan penyegelan peti kemas atau kemasan dan mencantumkan dalam Persetujuan Ekspor; g. menandatangani Persetujuan Ekspor; h. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir.

43

C. Perubahan/pembetulan data PEB selain mengenai jumlah dan atau jenis dan atau spesifikasi teknis barang baik dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang maupun tidak. 1. Eksportir/kuasanya: a. mengirimkan PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan atau Kantor tempat PEB didaftarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan; b. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran PEB Perubahan; c. mencetak PEB Perubahan. 2. Komputer Kantor Pemuatan : a. b. c. d.

menerima data PEB Perubahan dari eksportir; meneliti pengisian dan jangka waktu pengajuan PEB Perubahan; mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran PEB Perubahan; merubah data PEB sesuai PEB Perubahan.

II. Sistem Disket : A. Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jumlah dan atau jenis barang, dan atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik : 1. Eksportir/kuasanya: a. membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; b. mencetak PEB Perubahan; c. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih kecil dari PEB atau perubahan spesifikasi teknis barang: 1) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan beserta disket yang berisi data PEB Perubahan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut; 2) menerima kembali disket dan hasil cetak PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran. d. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB: 1) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan beserta disket yang berisi data PEB Perubahan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean; 2) menerima : a) disket dan hasil cetak PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dalam hal tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik; b) menerima disket dan hasil cetak PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan PPB dalam hal perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang; c) menghubungi Kantor Pemeriksaan untuk konfirmasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang; d) menyiapkan barang ekspor untuk diperiksa; e) menyerahkan PPB, PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pemuatan kepada Pemeriksa; f) menerima dari Pemeriksa, PEB Perubahan yang telah berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang; g) melakukan stuffing barang ekspor setelah pemeriksaan selesai; h) menerima Persetujuan Ekspor dari Pegawai yang mengawasi stuffing.

44

2. Pejabat Kantor Pemuatan : a. menerima hasil cetak PEB Perubahan dan disket berisi data PEB Perubahan dari eksportir/kuasanya; b. mentransfer data PEB Perubahan ke komputer; c. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih kecil dari PEB atau perubahan spesifikasi teknis barang menyerahkan kepada eksportir PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran. d. dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB: 1) menyerahkan kepada eksportir disket dan PEB Perubahan yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan PPB; 2) mengirimkan PEB Perubahan dan PPB ke Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan. 3. Pejabat di Kantor Pabean tempat dilakukan pemeriksaan: a. menerima PPB dan PEB Perubahan dari Kantor Pemuatan; b. menerbitkan Surat Tugas; c. mencantumkan nama Pemeriksa dan instruksi pemeriksaan pada PPB; d. mengirimkan data hasil pemeriksaan fisik barang ke Kantor Pemuatan. 4. Pemeriksa: a. menerima PEB Perubahan, dokumen pelengkap pabean, PPB dan Persetujuan Ekspor dari eksportir; b. melakukan pemeriksaan fisik barang; c. mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB Perubahan; d. menandatangani Persetujuan Ekspor dan menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada Petugas Pengawasan Stuffing; e. merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke komputer; f. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; g. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada Petugas Pengawasan Stuffing; h. menyerahkan kepada Pejabat Surat Tugas untuk ditatausahakan. 5. Petugas Pengawasan Stuffing: a. menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa; b. mengawasi pelaksanaan stuffing; c. melakukan penyegelan pada peti kemas/kemasan; d. mencantumkan nomor segel peti kemas/kemasan dalam Persetujuan Ekspor; e. membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan NIP dalam Persetujuan Ekspor; f. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir. B. Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jumlah dan atau jenis barang, dan atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik : 1. Eksportir/kuasanya: a. dalam hal pemeriksaan fisik barang belum selesai dan PEB belum berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang: 1) membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB;

45

2) mencetak PEB Perubahan, menandatangi dan membubuhkan cap perusahaan; 3) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan kepada Pemeriksa. 4) menerima dari Pemeriksa: a) hasil PEB Perubahan yang telah berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang; b) Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa dan Petugas Pengawasan Stuffing. 5) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik, disket PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan paling lama pada waktu eksportir mengambil LHP. b. dalam hal perubahan data PEB dilakukan setelah pemeriksaan fisik barang selesai dan pemeriksa telah mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB: 1) membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; 2) mencetak PEB Perubahan dan menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan; 3) mengajukan permohonan pembukaan segel ke Kantor Pemuatan atau Kantor tempat PEB didaftarkan dengan dilampiri PEB Perubahan; 4) dalam hal perubahan jumlah menjadi lebih kecil dari PEB: a) menyerahkan PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor kepada Pemeriksa; b) melakukan stripping barang ekspor dibawah pengawasan Pemeriksa; c) menerima dari Pemeriksa Persetujuan Ekspor dan PEB Perubahan yang mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang; d) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik, disket PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan paling lama pada waktu eksportir mengambil LHP. 5) dalam hal perubahan jumlah dan atau jenis barang menjadi lebih besar dari PEB: a) menyerahkan PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor kepada Pemeriksa; b) menyiapkan barang untuk diperiksa; c) melakukan stuffing barang ekspor dengan pengawasan Pemeriksa; d) menerima Persetujuan Ekspor dan PEB Perubahan yang berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang; e) menyerahkan hasil cetak PEB Perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik, disket PEB Perubahan ke Kantor Pemuatan paling lama pada waktu eksportir mengambil LHP. 2. Pejabat di Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan. a. menerima permohonan pembukaan segel dan PEB Perubahan dari eksportir; b. menerbitkan Surat Tugas; c. mencantumkan nama pemeriksa dan instruksi pemeriksaan fisik barang untuk melakukan pemerikasaan fisik barang mengenai jumlah dan atau jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang. 3. Pemeriksa: a. menerima PEB Perubahan dan Persetujuan Ekspor dari eksportir; b. melakukan pembukaan segel; c. melakukan pemeriksan fisik mengenai jumlah barang atau pemeriksaan fisik mengenai jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang; d. mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB Perubahan; e. melakukan pengawasan stripping atau pengawasan stuffing; f. melakukan penyegelan peti kemas atau kemasan dan mencantumkan dalam Persetujuan Ekspor;

46

g. menandatangani Persetujuan Ekspor; h. menyerahkan Persetujuan Ekspor kepada eksportir.

C. Perubahan/pembetulan data PEB selain mengenai jumlah barang ekspor baik dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang maupun tidak. 1. Eksportir/kuasanya: a. membuat PEB Perubahan dengan menggunakan program aplikasi PEB; b. mencetak PEB Perubahan dan menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan; c. menyerahkan disket, hasil cetak PEB Perubahan dan PEB ke Kantor Pemuatan atau Kantor tempat PEB didaftarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan; d. menerima PEB Perubahan yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan ditandatangani oleh Pejabat; 2. Komputer Kantor Pemuatan : a. menerima data PEB Perubahan dari eksportir; b. meneliti pengisian PEB Perubahan dan jangka waktu pengajuan PEB Perubahan; c. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB Perubahan; d. merubah data PEB sesuai PEB Perubahan. III. Pembatalan PEB A. Eksportir/kuasanya : 1. menyerahkan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan surat pemberitahuan pembatalan

PEB yang dilampiri: a. hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan hasil cetak Persetujuan Ekspor dalam hal tanpa pemeriksaan fisik barang ; atau b. hasil cetak PEB yang telah berisi catatan hasil pemeriksaan fisik barang dan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa/Petugas Pengawasan Stuffing dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang. 2. menerima dari Pejabat persetujuan pembatalan PEB tanpa pengenaan sanksi administrasi dalam hal hasil penelitian Pejabat kedapatan: a. barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB benar-benar tidak jadi dikirim ke luar negeri; dan b. pemberitahuan pembatalan PEB dilaporkan sebelum melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah keberangkatan sarana pengangkut semula yang tercantum dalam PEB yang dibatalkan. 3. menerima dari Pejabat persetujuan pembatalan PEB disertai Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) dalam hal hasil penelitian pejabat kedapatan: a. barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB benar-benar tidak jadi dikirim ke luar negeri; dan b. pemberitahuan pembatalan PEB dilaporkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah keberangkatan sarana pengangkut semula yang tercantum dalam PEB yang dibatalkan. 4. melunasi denda administrasi sebagaimana dimaksud butir 3 (tiga) sesuai jumlah yang ditetapkan dalam SPSA .

47

C. Pejabat di Kantor Pemuatan : 1. meneliti pemberitahuan pembatalan PEB yang diajukan oleh eksportir; 2. meneruskan pemberitahuan pembatalan PEB kepada Pejabat yang mengelola

manifes untuk penelitian apakah pembatalan PEB dilaporkan eksportir telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah keberangkatan sarana pengangkut semula yang tercantum dalam PEB yang dibatalkan. 3. menetapkan besarnya denda administrasi dalam hal pemberitahuan pembatalan PEB dilaporkan telah melampaui 3 (tiga) hari kerja setelah keberangkatan sarana pengangkut semula yang tercantum dalam PEB. 4. membuat SPSA dan menyerahkan SPSA kepada eksportir dan kepada Seksi Perbendaharaan. 5. memberikan persetujuan pembatalan PEB setelah sanksi admnistrasi dilunasi.

DIREKTUR JENDERAL, ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

48

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

TATAKERJA PENYERAHAN LHP I.

Penerbitan LHP Terhadap Barang Ekspor Bukan Merupakan Barang Gabungan. A. Kegiatan eksportir : 1. menyerahkan kepada Pejabat Kantor Pemuatan : a. PEB atau PEB perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; b. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksan fisik; atau c. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksan fisik;dan d. copy B/L atau AWB 2. menerima dari Pejabat tanda bukti penerimaan dokumen; 3. menerima Cusres LHP; 4. mencetak LHP.

B. Kegiatan Pejabat : 1. menerima dari eksportir : a. PEB atau PEB perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; b. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal tidak dilakukan pemeriksan fisik barang; atau c. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal dilakukan pemeriksan fisik barang ;dan d. copy B/L atau AWB. 2. meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan eksportir; 3. menyerahkan tanda bukti penerimaan dokumen kepada eksportir; 4. merekam : a. hasil pemeriksaan fisik barang yang tercantum dalam PEB; b. Persetujuan Ekspor; c. Nomor dan tanggal B/L atau AWB. 5. menyerahkan LHP kepada eksportir atau dalam hal sistem PDE mengirim cusres LHP kepada eksportir.

49

C. Komputer Kantor Pemuatan : 1. menerima perekaman hasil pemeriksaan fisik barang, data perubahan PEB dan Persetujuan Ekspor; 2. merubah data PEB; 3. mengirim Cusres LHP kepada eksportir dalam hal menggunakan sistem PDE atau mencetak LHP dalam hal menggunakan sistem disket.

II. Penerbitan LHP Terhadap Barang Ekspor Yang Merupakan Barang Gabungan. A. Kegiatan perusahaan penerima barang sebagai eksportir : 1. menyerahkan kepada Pejabat Kantor Pemuatan : a. PEB atau PEB perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang dengan dilampiri SSTB (dimungkinkan lebih dari satu); b. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksan fisik; atau c. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksan fisik;dan d. copy B/L atau AWB 2. menerima dari Pejabat tanda bukti penerimaan dokumen; 3. menerima Cusres LHP dan mencetak LHP dalam hal menggunakan sistem PDE atau menerima LHP dari Pejabat dalam hal menggunakan sistem disket; 4. menyerahkan LHP kepada perusahaan pengirim barang.

B. Kegiatan Pejabat : 1. menerima dari eksportir : a. PEB atau PEB perubahan yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang beserta SSTB (dimungkinkan lebih dari satu SSTB); b. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal tidak dilakukan pemeriksan fisik barang; atau c. Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dalam hal dilakukan pemeriksan fisik barang ;dan d. copy B/L atau AWB; 2. meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan eksportir; 3. menyerahkan tanda bukti penerimaan dokumen kepada eksportir; 4. merekam : a. hasil pemeriksaan fisik barang yang tercantum dalam PEB atau PEB perubahan; b. Persetujuan Ekspor; c. Nomor dan tanggal B/L atau AWB. 5. menyerahkan LHP kepada eksportir atau dalam hal sistem PDE mengirim cusres LHP kepada eksportir.

50

C. Komputer Kantor Pemuatan : 1. menerima perekaman hasil pemeriksaan fisik barang, data perubahan PEB dan Persetujuan Ekspor; 2. merubah data PEB; 3. mengirim Cusres LHP kepada eksportir dalam hal menggunakan sistem PDE atau mencetak LHP dalam hal menggunakan sistem disket. DIREKTUR JENDERAL, ttd. EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

51

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-152/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

DAFTAR FORMULIR, LAPORAN DAN CONTOH DOKUMEN

No.

Nama/Kode

1.

BCF 3.01

Persetujuan Ekspor

2.

BCF 3.02

PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang)

3.

BCF 3.03

PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor)

4.

BCF 3.04

NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan)

5.

BCF 3.05

PPPEB ( Pemberitahuan Pembetulan PEB )

6.

BCF 3.06

SPKBE (Surat Persetujuan Keluar Barang Ekspor)

7.

BCF 3.07

NP (Nota Pembetulan)

8.

BCF 3.08

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

9.

BCF 3.09

SSTB (Surat Serah Terima Barang)

10.

BCF 3.10

PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang)

11.

Uraian

Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Yang Digabung dengan Barang Lain. Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor

12.

13.

Contoh 3.12

Permohonan Pendaftaran Konsolidator

14.

Contoh 3.13

15.

Contoh 3.22

Pemberitahuan Eksportir yang merupakan satu Kelompok Perusahaan. Keputusan Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor

DIREKTUR JENDERAL, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya

EDDY ABDURRACHMAN NIP. 060044459

Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

MAIMUN NIP 060040158

52

BCF 3.01 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE …………..

PERSETUJUAN EKSPOR Nomor : Tgl .: Peti Kemas / Alat Angkut ke…. dari .. 1. PEB : a. KPBC : b. No.& tgl.Pendaftaran : c. Jenis Barang Ekspor : 2. EKSPORTIR : a. NPWP : b. Nama : 3. SARANA PENGANGKUT : a. Jenis & Nama : b. Voyage / Flight : c. Perkiraan tgl ekspor : d. Pelabuhan Muat : e. Pelabuhan Transit DN : f. Pelabuhan Bongkar LN: 4. KEMASAN : a. Nomor : b. Merek : c. Jenis Pengemas : d. Jumlah : 5. PETI KEMAS : a. Nomor : b. Ukuran : 6. BERAT KOTOR : 7. TEMPAT PENYIMPANAN BARANG : 8. KPBC PEMUATAN : Telah dilakukan pemeriksaan fisik Pemeriksa

Diisi dalam hal tanpa pemeriksaan fisik KELENGKAPAN DOKUMEN

(tanda tangan) Nama/NIP :

Lengkap

Tidak Lengkap

Tidak sesuai Pejabat

Pegawai Pengawasan Stuffing Nomor Segel : (tanda tangan) Nama/NIP : CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN SEGEL : Baik Rusak (dalam hal KITE / TPB / Konsolidasi)

(tanda tangan) Nama/NIP : Catatan Pemasukan dalam hal barang ekspor tidak menggunakan peti kemas

Tdk sesuai

Selesai Masuk tanggal : ….. ………….. Pukul ….. Petugas Dinas Luar (tanda tangan) Nama/NIP : Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

Lembar kesatu: eksportir / kedua: TPS / ketiga: Pengangkut

53

BCF 3.02 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE .. ……………………… PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB) Nomor : Tanggal Kepada :

EKSPORTIR : - NPWP : - NAMA : - ALAMAT : Terhadap PEB No., Tgl Harus dilakukan pemeriksaan fisik: a. Pada tanggal : b. Lokasi pemeriksaan fisik : c. Alamat dan telepon : d. e. f. g.

Nama petugas eksportir : Tanggal dan tempat stuffing : Jumlah peti kemas / kemasan *) : Kantor Pemeriksaan :

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerahkan: a. PEB b. Invoice dan Packing List c. Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan. Dalam hal pemeriksaan secara bertahap agar memberitahukan kepada Pemeriksa. ………… ………. Tgl ….. ……….. ...

DIISI OLEH KANTOR PEMERIKSAAN Pemeriksa :

Pejabat

Nama : NIP :

Tanda tangan : ………………………. Nama : ………………………. NIP : ……………………….

Tingkat pemeriksaan :

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

Lembar kesatu : Pejabat (Kantor Pemeriksaan ) / kedua : Eksportir

54

BCF 3.03 PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE) Nomor , tanggal pendaftaran : Nomor , tanggal pengajuan : Nomor Peti kemas : Ukuran Peti kemas : Tempat dan tanggal : pelaksanaan stuffing NPWP

:

KANTOR PEMUATAN :

KONSOLIDATOR/ : EKSPORTIR *) ALAMAT :

NEGARA TUJUAN

STATUS

NO.VOY / FLIGHT :

:

:

NAMA SARANA PENGANGKUT:

Dokumen Pemberitahuan No. PEB / CK.8 Urut Jenis Barang Jenis /Nomor Tanggal Ekspor Dokumen 1 2 3 4

Persetujuan Ekspor Nomor

Tanggal

5

6

Keterangan 7

*) coret yang tidak perlu CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR ini KAWASAN PABEAN KE Tgl……………..…….…

SEGEL : Baik Rusak (dalam hal KITE / TPB / Konsolidasi)

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen …………………………….

Tdk sesuai Konsolidator /Eksportir

Selesai Masuk tanggal : ….. ………….. Pukul ….. Petugas Dinas Luar (tanda tangan) Nama/NIP : (…………………………….…) Petugas Pengawasan Stuffing: (tanda tangan) Nama/NIP :

55

BCF 3.04 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE ……………………….. NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor :

Tanggal :

Kepada : EKSPORTIR / KUASANYA - NPWP : - NAMA : - ALAMAT : Terhadap PEB No, tgl : kedapatan: 1. Kesalahan pengisian data PEB pada kolom/butir No.:

2. Kekurangan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan berupa :

Invoive dan packing list STBS Surat Pengakuan Eksportir Terdaftar Surat Persetujuan Ekspor Sertifikat Mutu Surat Pernyataan Mutu Surat Izin Ekspor (SIE) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Surat Izin Khusus dari Instansi Terkait (………………………………….) …………………………………………………………… 3. Kekurangan pembayaran PE sebesar : Rp. 4. Pemenuhan Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor …………..……………Tgl……………… Pejabat Tanda tangan : ……………… Nama : ……………… NIP. : ………………

56

BCF 3.05 PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB) No. : tanggal No. PEB : tanggal : Pembetulan ke: Nomor dan tanggal PPPEB sebelumnya: Halaman 1 dari …. EKSPORTIR / KUASANYA - NPWP : - NAMA : - ALAMAT : No Urut (1)

Kolom/Butir No. (2)

DIBERITAHUKAN

SEHARUSNYA

(3)

(4)

………….,……………….200.

Untuk Pejabat Bea dan Cukai

Eksportir Tandatangan dan cap perusahaan Nama

57

BCF 3.06 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE …………..

SURAT PERSETUJUAN KELUAR BARANG EKSPOR (SPKBE) Nomor : Tanggal Peti Kemas ke…. dari .. 1. Persetujuan Ekspor a. No, Tgl b. Jumlah lembar

: : :

2. PEB / PKBE / INVOICE & PACKING LIST : a. No, Tgl Pendaftaran : b. Jenis PEB : d. Jenis Barang Ekspor : e. Alasan Pengeluaran BE dari Kawasan Pabean :

1. Pembatalan PEB 2. Penggantian Peti Kemas/Kemasan 3. Pemindahan ke Kawasan Pabean lain

3. EKSPORTIR / PPJK/ PJT/ KONSOLIDATOR *) a. NPWP : b. Nama : 4. NON PETI KEMAS a. Nomor b. Merek c. Jenis Pengemas d. Jumlah

: : : :

5. PETI KEMAS : a. Nomor b. Ukuran

: :

CATATAN PERSETUJUAN PEJABAT

Pejabat Nama NIP

: :

CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN Selesai Keluar tanggal : ….. ……… …. Pukul …. SEGEL :

Baik Rusak ……………

Petugas Dinas Luar Nama : NIP. : *) coret yang tidak perlu

Lembar kesatu : Pengeluaran barang / kedua : TPS / ketiga : Pejabat

58

BCF 3.08 lambang DJBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) A. KANTOR PENERBIT :

Nomor :

B. PERNYATAAN EKSPORTIR

:

EKSPORTIR (NPWP, Nama, Alamat)

LEMBAR UNTUK EKSPORTIR / KPBC

Tgl.

No. PEB :

Tgl.

Tgl.

Tempat Pemeriksaan :

IMPORTIR (Nama, Alamat, Kode Negara)

URAIAN BARANG

FASILITAS YANG DIMINTA PELABUHAN MUAT

:

PELABUHAN TUJUAN

:

PACKING LIST

: Tgl.

INVOICE

: Tgl.

VALUTA :

NILAI FOB :

C. HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH DAN JENIS KEMASAN

NO. PETI KEMAS DAN SEGEL, ATAU NO.KEMASAN YANG DIPERIKSA ATAU TPPBC

MEREK DAN NOMOR KEMASAN

NO.

HS

URAIAN BARANG

SATUAN

JUMLAH

CATATAN PEMERIKSAAN NO SK MENTERI KEUANGAN

PEJABAT…………… Nama ……………….. NIP ………………… Penerbitan Laporan Pemeriksaan Bea dan jual

Cukai ini tidak membebaskan eksportir dari kewajiban dan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam kontrak beli

59

BCF 3.09 SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB) Nomor : …………… Tanggal:………… ………..(Pengirim barang) Nomor : . ……..…… Tanggal: …………………..(Kantor Pabean) Pengirim Nama Perusahaan : Alamat NPWP Uraian barang :

Jumlah Jenis Merek Berat

Penerima Nama Perusahaan : Alamat : NPWP :

: :

Diterima dalam keadaan : sesuai /tidak sesuai(*)

: : : : bruto…………..netto………….

Keterangan : Barang telah diterima di …………………………………………. pada tanggal ………………………………

Pengiriman barang/stuffing dilakukan di:………………………………………. Pada tanggal : ………………………….. Jumlah petikemas/kemasan :…………… Petugas yang dihubungi:………………

tanggal Penerima ( cap, tanda tangan )

tanggal Pengirim ( cap, tanda tangan ) Nama / Jabatan Diisi oleh petugas Bea Cukai Hasil Pemeriksaan: sesuai TPPBC: Tanggal……………. SEGEL: Nomor…………tanggal………. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ………………………….. Pemeriksa

Nama Jabatan

Mengetahui Pejabat Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai …………… ( cap, tanda tangan ) Nama/NIP

(tanda tangan) Nama/NIP *) coret yang tidak perlu.

60

BCF 3.10 PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB) No. Pengajuan PEB : KEPADA : KPBC……………

I.

DATA PEMOHON 1. Nama Perusahaan Eksportir 2. Alamat, Telepon, dan Telex 3. Jenis Perusahaan 4.

: ……………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………… Produsen-Eksportir Eksportir Non Produsen Eksportir-Importir-Produsen Eksportir Pedagang

NPWP

:

5. NIPER

:

II. FASILITAS YANG DIMINTA A. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM B. Pengembalian Bea Masuk dan Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM C. Gabungan A dan B III. KESIAPAN BARANG 1. Jenis Barang : 2. Tempat Penyimpanan Barang :

Barang Ekspor Gabungan

Bahan/barang asal impor fasilitas

Gudang VEEM

Gudang Pabrik

Gudang Konsolidasi

3. Barang tersebut telah siap diekspor, dan pemeriksaan diminta pada :

a. Tanggal : ……………………………………………………… b. Alamat dan Telepon : ……………………………………………………… c. Nama Petugas yang dihubungi : ……………………………………………………… 4. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Stuffing : ………………………………………………… 5. Jumlah peti kemas

: …… x 20 feet

6. Cara pelaksanaan stuffing

:

LCL

7. Cara stuffing dalam hal part of container:

…… x 40 feet FCL

Gabungan FCL/LCL

Gabungan KE Gabungan KE dan Non-KE

Packing List : ……………………, ………………20….

Eksportir/Kuasanya:

(…………………………..)

61

Lainnya

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN

BC 3.0

Halaman .................dari............. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran : No.

- NPWP Perusahaan - NIPER - Nama - Alamat

-Pos Tarif/HS -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain

No. & Tgl. LHP

No. & Tgl. SSTB

- Jumlah & Jenis Satuan

Jumlah Nilai FOB

- Berat bersih (Kg)

........................................Tgl .......................................... EKSPORTIR / PPJK

(.......................................................)

62

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

BC 3.0

UNTUK DATA PENGGUNAAN BARANG DAN/ ATAU BAHAN IMPOR Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : Halaman … dari … Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

Eksportir : -

NPWP NIPER Nama Alamat

: : : :

BC 3.0 No.Urut Barang

Kode Kantor

No & Tgl. -Aju -Daftar PIB

No. Urut Dlm PIB

REALISASI IMPOR -HS Jumlah -Uraian barang secara Satuan lengkap

Nilai CIF (Rp)

…………………., Tgl…………..-20….. Eksportie / PPJK ( …………………………. )

63

Nilai (Rp) - BM , Cukai - PPN, PPnBM

Contoh 3.12

Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Pendaftaran Konsolidator Barang Ekspor ...........................

Kepada: Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : …/KMK.04/2001 tanggal ……… tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : ……./BC/2001 tanggal …., dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftarkan perusahaan sebagai konsolidator barang ekspor. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari : a. fotokopi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang disahkan oleh Notaris yang bersangkutan; b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang; c. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. peta lokasi dan denah bangunan/lapangan; f. fotokopi sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BPPK dalam hal Konsolidator selaku PPJK. Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .............,tanggal.............. Konsolidator ......................

64

Contoh 3.13

Nomor : Lampiran : Hal : Pemberitahuan Eksportir yang merupakan Kelompok Perusahaan

Kepada: Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ................................

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : …/KMK.04/2001 tanggal ……… tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : ……./BC/2001 tanggal …., dengan ini kami mengajukan pemberitahuan mengenai eksportir yang termasuk kelompok perusahaan kami. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari : a.

Nama Perusahaan yang bertanggung jawab atas penggabungan pengiriman barang ekspor dari kelompok perusahaan. b. Nama-nama Perusahaan yang berada dalam satu kelompok. c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .............,tanggal.............. Eksportir ......................

65

Contoh 3.22 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH .................. KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..................................................... NOMOR : KEP- ............................................ TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR KEPADA ................................... KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI .................... Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3.

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan ........ nomor ...... tanggal ........ diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolidator Barang Ekspor; bahwa berdasar huruf a tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor kepada ................................; Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor : 75 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : …./KMK.04/2001 tanggal ………… tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep...../BC/2001 tanggal ................. tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI .................... TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR KEPADA ......................

PERTAMA

: Kepada Nama Perusahaan NPWP Alamat Perusahaan Nama Pemilik/Penanggung Jawab Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

: ........................................ : ........................................ : ........................................ : ........................................ : ........................................

diberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor dengan nomor persetujuan ....................;

66

KEDUA

: Pemberian persetujuan sebagai dimaksud dalam ketentuan Pertama disertai kewajiban sebagai berikut : a. Membuat pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Menyediakan ruangan kerja untuk Petugas Bea dan Cukai; c. Mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan BPPK Departemen Keuangan; d. Mempunyai peralatan kerja yang memadai antara lain : timbangan barang dan forklift; e. Meminta Persetujuan Kantor Pelayanan .............. bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan; dan f. Memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ........... bila akan menutup usahanya.

KETIGA

: a. Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pertama berhak melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ................ b. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pertama dicabut apabila melakukan pelanggaran ketentuan perundangundangan yang berlaku dan atau tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturut turut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2. .............................. 3. .............................. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di .................. pada tanggal .................. Kepala Kantor Pelayanan ..................................... NIP. .............................

67