1
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 489/Kpts/OT.160/10/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AGRIBISNIS PERSURUAN DAN TEKNOLOGI HASIL TERNAK MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan diklat keahlian agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak;
Mengingat
:
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT. 210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/ 2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT. 210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 306/M.PAN/9/2003 tanggal 19 September 2003; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AGRIBISNIS PERSURUAN DAN TEKNOLOGI HASIL TERNAK.
2
BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak yang selanjutnya disebut BBDA Perseruan dan Teknologi Hasil Ternak adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
(2)
BBDA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BBDA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan diklat keahlian dan pengembangan teknis diklat di bidang agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBDA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
e. f. g. h.
penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan lanjutan; pelaksanaan diklat keahlian agribisnis dan teknologi hasil ternak; pelaksanaan diklat teknik kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis dan teknologi hasil ternak: pelaksanaan pengembangan metode diklat, penyusunan rancang bangun diklat, Standar Kompetensi Kerja (SKK), paket pembelajaran, dan media diklat agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak; pelaksanaan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat keahlian agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak; pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak; pemberian pelayanan teknik kegiatan keahlian agribisnis persuruan dan teknologi hasil ternak; pengelolaan tata usaha dan rumah tangga balai besar.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
(2)
BBDA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bidang Program dan Evaluasi Diklat; c. Bidang Penyelenggaraan Diklat; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
3
Pasal 5 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. b. c.
pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 8 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan.
(2)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 9
Bidang Program dan Evaluasi Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan lanjutan diklat keahlian agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak, dan pengelolaan pengembangan teknik diklat agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi Diklat menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi kediklatan; penyusunan program dan anggaran diklat; penyusunan rencana pengembangan teknik diklat; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat; penyusunan rencana bimbingan lanjutan diklat keahlian agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak; pelaporan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat. Pasal 11
Bidang Program dan Evaluasi Diklat terdiri dari :
4
a. b.
Seksi Program; Seksi Pemantauan dan Evaluasi. Pasal 12
(1)
Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi kediklatan, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran diklat, dan penyusunan rencana pengembangan teknik diklat.
(2)
Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat, dan penyusunan rencana bimbingan lanjutan diklat keahlian agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak, serta pelaporan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat. Pasal 13
Bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melaksanakan diklat keahlian dan diklat kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak, dan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat, serta pemberian pelayanan teknik kegiatan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Diklat menyelenggarakan fungsi : a. pelayanan pelaksanaan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak; b. pelayanan pelaksanaan diklat kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak; c. pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni diklat; d. pelaksanaan kerjasama dan analisa pendayagunaan hasil diklat; e. penyiapan informasi dan dokumentasi hasil diklat keahlian agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak; f. pelayanan teknik dan informasi agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak kepada masyarakat. Pasal 15 Bidang Penyelenggaraan Diklat terdiri dari : a. b.
Seksi Pelayanan Diklat; Seksi Kerjasama. Pasal 16
(1)
Seksi Pelayanan Diklat, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik pelaksanaan diklat keahlian, diklat kependidikan bagi widyaiswara dan instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak, dan pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni diklat.
5
(2)
Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat, penyiapan informasi dan dokumentasi hasil diklat dan pelayanan teknik dan informasi di bidang agribisnis persusuan dan teknologi hasil ternak kepada masyarakat. Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara Instruktur dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBDA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 22
6
Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23 Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a. b. c.
Kepala adalah jabatan eselon II.b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a
BAB V LOKASI Pasal 28 BBA Persuruan dan Teknologi Hasil Ternak di Batu, Jawa Timur.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7
Pasal 30 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/OT.210/5/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persuruan dan Teknologi Hasil Teknik Ternak dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2003 MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
8
Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 489/Kpts/OT.160/10/2003 Tanggal : 14 Oktober 2003
STRUKTUR ORGANISASI BBDA PERSUSUAN DAN TEKNOLOGI HASIL TERNAK KEPALA BAGIAN UMUM
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI DIKLAT
Seksi Program
Subbagian Rumah Tang & Perlengkapan
Subbagian Keuangan
BIDANG PENYELENGGARAAN DIKLAT
Seksi Pemantauan dan Evaluasi
Seksi Pelayanan Diklat
Seksi Kerjasama
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
