KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
550 /KMK.01/2003 TENTANG
PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan dapat melakukan penjualan Obligasi Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang; b. bahwa penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing dapat dilakukan tanpa lelang di Pasar Perdana Internasional melalui agen penjual; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM
-2Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. 2. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 3. Pasar Perdana Internasional adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia untuk pertama kali. 4. Pihak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 5. Investment Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas dimana lembaga keuangan tersebut melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. 6. Agen Penjual adalah Investment Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing. 7. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Negara dalam valuta asing oleh investor kepada Agen Penjual. 8. Prospektus adalah informasi tertulis mengenai penawaran Obligasi Negara dalam valuta asing kepada publik dengan tujuan agar Pihak membeli Obligasi Negara dalam valuta asing dimaksud. 9. Penjatahan adalah penetapan alokasi Obligasi Negara yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing. 10. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. 11. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.
-3BAB II KEGIATAN PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL Pasal 2 Penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dapat dilakukan melalui Agen Penjual. Pasal 3 Tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut: a. Pengumuman melalui media massa mengenai rencana penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing; b. Identifikasi Investment Bank yang telah menunjukan minatnya untuk menjadi Agen Penjual dan identifikasi Konsultan Hukum yang telah menunjukan minatnya sebagai Konsultan Hukum; c. Penyampaian surat permintaan proposal (Request for Proposal) kepada: 1. Investment Bank yang telah memiliki reputasi internasional sebagai agen dalam melakukan penjualan surat utang negara dalam valuta asing yang diterbitkan suatu negara; 2. Konsultan Hukum yang telah memiliki reputasi dalam bidang pasar modal; d. Penerimaan dan penelitian dokumen proposal dari calon Agen Penjual dan calon Konsultan Hukum; e. Penentuan calon Agen Penjual dan calon Konsultan Hukum untuk ikut dalam tahap pemilihan; f. Pemilihan Agen Penjual dan Konsultan Hukum, dengan cara membandingkan proposal dan meminta penjelasan tambahan dari beberapa calon Agen Penjual dan Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan; g. Penunjukan Agen Penjual dan Konsultan Hukum; h. Pembahasan bersama untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing, yang antara lain meliputi; 1. Prospektus; 2. Perjanjian dengan Agen Penjual dan Konsultan Hukum;
-43. Perjanjian dengan Agen Fiskal; 4. Perjanjian Pencatatan di bursa; i. Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing.
BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN Pasal 4 (1) Setiap Pihak dapat membeli Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional. (2) Pembelian Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual. (3) Untuk dapat ditunjuk menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus: a. menyampaikan pendukungnya;
dokumen
proposal
dan
bukti-bukti
b. memenuhi kriteria yang ditetapkan; dan c. lulus seleksi calon Agen Penjual yang dilaksanakan panitia seleksi. (4) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sekurangkurangnya meliputi: a. Memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan surat utang negara dalam valuta asing yang diterbitkan suatu negara selama 3 (tiga) tahun terakhir; b. Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjualan surat utang negara dalam valuta asing yang diterbitkan suatu negara; c. Memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing; dan d. Memiliki jaringan distribusi yang luas. Pasal 5 (1) Dalam rangka penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing, Menteri Keuangan dapat menunjuk Konsultan Hukum.
-5(2) Untuk dapat ditunjuk menjadi Konsultan Hukum, calon Konsultan Hukum harus: a. menyampaikan pendukungnya;
dokumen
proposal
dan
bukti-bukti
b. memenuhi kriteria yang ditetapkan; dan c. lulus seleksi calon Konsultan Hukum yang dilaksanakan panitia seleksi. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sekurangkurangnya meliputi: a. Memiliki pengalaman sebagai Konsultan Hukum di bidang pasar modal; b. Memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal; Pasal 6 (1) Tahap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dilaksanakan oleh panitia seleksi. (2) Panitia seleksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. (3) Penunjukan sebagai Agen Penjual dan Penunjukan sebagai Konsultan Hukum ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja. Pasal 7 (1) Pembahasan bersama untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Manajemen Obligasi Negara. (2) Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara melalui Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 8 Dalam rangka penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing, Pemerintah dapat melakukan Road Show sebagai sarana memberikan informasi kepada investor. Pasal 9
-6Tata cara Pemesanan Pembelian, Penjatahan, dan setelmen Obligasi Negara dalam valuta asing dimuat dalam Prospektus. Pasal 10 Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Obligasi Negara dalam valuta asing.
BAB IV PENETAPAN HASIL PENJUALAN DAN PENJATAHAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING Pasal 11 (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara dalam valuta asing dalam suatu rapat penetapan. (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan, maka hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara. (3) Penetapan hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing didasarkan atas pertimbangan Yield penawaran pembelian yang terendah. Pasal 12 (1) Menteri Keuangan mengumumkan hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing kepada publik. (2) Pengumuman hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing kepada publik sekurang-kurangnya meliputi : a. nilai nominal; b. seri Obligasi Negara; c. tingkat bunga (kupon); dan d. tanggal jatuh tempo. BAB V SETELMEN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING
-7Pasal 13 Setelmen Obligasi Negara dalam valuta asing kepada Agen Penjual dilakukan pada 5 (lima) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing (T+5).
Pasal 14 Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Obligasi Negara dimuat dalam Prospektus, dengan berpedoman pada Undangundang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. BAB VI PENYETORAN DANA HASIL PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING Pasal 15 (1)
Seluruh dana hasil penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing, disetorkan ke rekening Kas Negara.
(2)
Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan Obligasi Negara merupakan beban negara.
(3)
Pembayaran seluruh biaya-biaya yang menjadi beban negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
-8pada tanggal MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BOEDIONO
