BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemerintah Indonesia semakin sadar akan pentingnya penerapan manajemen kas yang baik terutama untuk meningkatan efisiensi, efektivitas dan pengendalian atas aliran kas negara. Manajemen kas di Indonesia semakin penting karena pemerintah Indonesia mengalami cash mismatch dimana saat penerimaan kas dalam jumlah besar tidak sama dengan waktu pengeluarannnya. Selain itu, diharapkan juga dengan manajemen kas yang lebih baik akan terjadi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara khusus manajemen kas berfungsi untuk memastikan ketersediaan kas/dana pada rekening pemerintah guna memenuhi pembayaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 2004. Beberapa pokok manajemen kas yang baik dalam mendukung upaya percepatan penyerapan dana meliputi adanya suatu fungsi perencanaan kas yang baik, pemanfaatan kas yang ”menganggur” semaksimal mungkin, pencegahan terjadinya penyimpangan penggunaan uang negara dan pencarian sumber pembiayaan yang paling efisien untuk menutup kekurangan kas. Fungsi manajemen kas yang baik juga akan
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
mendukung adanya suatu transparansi dan fungsi pertanggungjawaban atas uang publik yang dikelola oleh pemerintah. Selama ini pengelolaan kas yang dilaksanakan pemerintah belum berpedoman pada international best practices dalam pengelolaan
kas
negara. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan yang belum tepat dalam mengelola keuangan negara. Selama ini pengelolaan uang negara dilakukan dengan pendekatan superioritas negara yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan kas, yang berlaku bagi swasta maupun pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen kas yang baik oleh pemerintah, sejalan dengan telah lahirnya 3 (tiga) paket undang-undang bidang keuangan negara
dan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, diharapkan akan mampu mengurangi hambatan-hambatan dalam aliran kas pemerintah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran negara. Proses penerimaan negara dalam upaya penyediaan dana maupun proses pembayaran kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lain dapat lebih lancar sehingga mendukung upaya percepatan penyerapan realisasi APBN, demikian pula dengan Penerapan manajemen kas dalam pengelolaan keuangan negara melalui implementasi Treasury Single Account (TSA), perencanaan kas, penempatan/investasi kas jangka pendek, penataan rekening pemerintah dan lainnya. Manajemen kas akan memberikan nilai tambah dalam bentuk memastikan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
menambah pendapatan negara dan menurunkan cost
of
financing
pemerintah. Dengan penerapan TSA ini akan memungkinkan aliran kas terkonsolidasi, dimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui dan bersumber dari satu rekening, yakni Rekening Kas Umum Negara. Prinsip-prinsip ini mencakup adanya pengendalian atas aliran kas pemerintah.
Dalam
pelaksanaan TSA diperlukan perubahan
mekanisme penyaluran/pengeluaran negara
malalui Bank Operasional
(BO) serta mekanisme pengelolaan penerimaan negara melalui Bank Persepsi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan
penerimaan negara
diterima pada hari yang sama dan pengeluaran negara dilakukan secara tepat waktu, serta adanya transparansi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik. Kementerian Keuangan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan yang diamanatkan/tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dalam
rangka
melakukan
pengelolaan
keuangan
negara
(cash
management) yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah telah menerapkan Treasury Single Account (TSA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia. Permasalahan selama ini dalam pengelolaan keuangan negara adalah tersebarnya tempat penyimpanan uang negara di berbagai rekening, adanya uang menganggur (idle cash) serta selang waktu (gap) penerimaan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
negara sampai ke rekening kas negara. Ketiga problem tersebut menyulitkan Menteri Keuangan dalam mengendalikan keberadaan uang negara sehingga mengalami kesulitan dalam mengelolanya. Dalam praktek bisnis yang sehat uang yang telah dikuasai sebelum digunakan kembali dapat dikaryakan atau dibiakkan (dibungakan) untuk mendapatkan hasil. Disisi lain uang yang terkendali memungkinkan Menteri Keuangan dapat melakukan pengelolaan utang secara optimal sehingga dapat mengurangi biaya pinjaman (cost of capital) karena mengurangi beban keuangan negara. Selama ini dalam merealisasikan pencairan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) melalui mekanisme pembebanan pada rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian ditransfer ke Bank Operasional (Bank-bank Umum) sesuai dengan penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengeluaran Pemerintah ditampung melalui Bank Operasional sedangkan untuk penerimaan Pemerintah ditampung dalam Bank Persepsi. Dengan mekanisme tersebut timbul permasalahan adanya uang negara yang mengendap pada Bank Operasional dan Bank Persepsi. Pada sisi pengeluaran ketika uang sudah ditransfer keluar dari rekening BUN dan sampai ke Rekening Bank Umum yang di tetapkan KPPN maka uang tersebut dapat digunakan untuk pembayaran pengeluaran negara di wilayah kerja KPPN yang bersangkutan, namun jika tidak habis dibelanjakan maka akan mengendap di Bank Umum yang dikenal dengan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Bank Operasional. Saldo yang mengendap / tidak terpakai tersebut selama ini tidak dioptimalisasi penggunaannya untuk kepentingan Pemerintah. Padahal saldo kas yang tidak terpakai dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah. Sedangkan pada sisi penerimaan negara melalui bank persepsi juga terdapat pengendapan dimana proses tranfer ke Rekening Kas Negara di Bank Indonesia seminggu 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Inefisiensi dana kas, seperti tingginya biaya pengelolaan rekening, dan adanya pengendapan atau penumpukan dana menganggur pada rekening penerimaan dan pengeluaran negara. Jika hal seperti itu masih terjadi dan tidak dapat dihindari, akan mendorong kemungkinan munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan danadana tersebut. Penerapan treasury single account pada KPPN dengan prinsip zero balance account pada bank persepsi dan bank operasional di seluruh Indonesia dan sentralisasi saldo kas pada rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia, yang berarti saldo pada bank persepsi dan bank operasional akan nihil sehingga tidak ada lagi pengendapan saldo kas tidak terpakai (idle cash), sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Hal ini yang mendorong penulis untuk mencoba mengulas sedikit banyak tentang penerapan Treasury Single Account melalui penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Treasury Single Account Dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Rangka Pengelolaan Kas pada Kantor Pelayanaan Perbendaharaan Negara Jakarta II”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kas sebelum dan setelah diterapkannya Treasury Single Account (TSA)? 2. Apakah dengan Treasury Single Account (TSA) dapat mengatasi uang menganggur (idle cash) pada KPPN Jakarta II?
1.3
Tujuan dan Manfaat Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui : 1) Pelaksanaan pengelolaan kas sebelum dan sesudah diterapkannya Treasury Single Account (TSA). 2) Kemampuan Treasury Single Account (TSA) dalam mengatasi uang menganggur (idle cash) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Manfaat penulisan skripsi ini adalah : 1) Bagi penulis ialah meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan manajemen kas negara
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
2) Bagi pembaca ialah menambah pengetahuan tentang mekanisme Treasury Single Account (Rekening Tunggal Perbendaharaan), manfaat dan keuntungan diterapkannya TSA bagi Penerimaan Negara.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
