KODE ETIK PROFESI KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTtrLEKTUAL IIIDONESIA PEMBUKAAN KonsultanHak KekayaanIntelellual, baik hubungaruryadenganKlien maupun dalam sebagaianggotamasyarakat,memiliki tanggungjawab untuk menjaga profesi. citradankehormatan Sebagaikuasadari Klien, KonsultanHak KekayaanIntelektualmenjalantan beberapa fungsi.DalamtahapKonsultasi:KonsultanHak KekayaanInteleklual memberikaapelayanankonsultasi di bidang Hak KekayaanIntelektual, termasuktata campengajuarpermohonandi bidangHak KekayaanIntelektual. Dalam tahap Registrasi:Konsultan Hak KekayaanIntelelilual mewakili, mendampingi,dan/ataumembantukepentinganKlien untuk mengajukandan menguruspemohonan di bidang Hak KekayaanIntelektual, termasukdalam prosesdi KomisiBanding. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Konsultan Hak Kekayaan Intelellual harusmemiliki kompetensi,harusbersikapindependen, obyekif, daa profesional,serta harusbertindaksecaracermatdan tgpat. Selainitu, KonsultanHak KekayaanIntelektualharusmembinakomunikasidenganKlien sehubungandenganpengurusankepentinganKlien sertaharus dapatmenjaga informasi rahasia yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan Klien, kecuali ditentukaa lain berdasarkanKode Etik atau pemtumn perundangyangberlaku. undangan Sebagai anggota masyarakat,Konsultan Hak Kekayaan Intelektual harus menunjukansikaphormatterhadapsistemhukumdan kepadapihak-pihakyang terkait dalam sistem hukum tersebut, temasuk kepada Konsultan Hak KekayaanIntelektuallainnyadanpegawaiinstasipemerintahterkait. Berdasarkan hal-haltersebutmakaKodeEtik ProfesiKonsultanHak Kekayaan Intelektualini disusundan harusdijunjungtinggi oleh setiapKonsultanHak Kekayaan Intelektual, sebagaimanatertera dalam dengan sumpah/janji Konsullan HakKekayaan Intelekrual. Pengawasanterhadap pelaksanaanKode Etik dilakukan oleh Komisi Pengawas,untuk kemudiandapat diajukan ke Majelis K-ehormatan untuk dioeriksadandioutus.
N
./1
.-vH \
rel
BAB I DEFINISI PasalI Yangdimaksuddengan: l.
Asisten adalah orang yang bukan Konsultan HKI yang membantu pemberianjasa KonsultanHKI dalammelakukan dibidaagHKL
2.
Biaya adalahpembayamnyang dilakukan oleh Konsultan HKI kepada pihak ketiga,yang bukan KonsultanHKI, yang timbul sebagaiakibat pengurusarkepentinganKlien oleh KonsultanHKI.
3.
Calon Klien adalahpihakyangmelakukankomunikasidenganKonsultan HKI mengenaikemungkinanuntuk memberikankuasakepadaKonsultan HKI untuk pengurusankep€ntingannya,
4.
Hak Retensi adalahhak untuk menahansegalasesuatumilik Klien yangberlaku. berdasarkanperaturanperundang-undangan
5.
Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") adalahhak kekayaanintelektual yang berlaku. sebagaimana dimaksudperaturanperundang-undangan
6.
Honorarium adalahpembayarandari Klien kepadaKonsultanHKI yangdiberikanolehKonsultanHKI. sebagaiimbalanterhadapjasa
7.
Kode Etik adalahKodeEtik ProfesiKonsultanHKI
8.
Klien adalah pihak yang mengkuasakanpengurusar kepentingannya kepadaKonsultanHKI.
9.
Komisi Pengawasadalahsuatu badan yaag dibentuk oleh Asosiasr Konsultan Hak Kekayaan InteleLlual, yang bertugasuntuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima pengaduaa terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaranKode Etik, baik denganmaupun tanpa adanyapengaduan, dan dapat meneruskandugaan pelanggaranKode Etik ke Majelis Kehormataauntuk diperiksadandiputus.
1 0 . KoDsultanHak Kekayaatrltrtelektual(..KonsultatrHKl") adalaL konsultar hak kekayaanintelektualyaag terdaftar di Direktorat Jenderal
Hak KekayaanIntelektual, DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusla RepublikIndonesia 11. Majelis Kehormatan adalahsuatubadanyang benifat tidak pennanen yang dibentuk oleh Asosiasi KonsultanHak KekayaanIntelektMl untuk setiapdugaanpelanggaranKode Etik, yangbertugasuntuk memeriksadan memutus setiap dugaan pelanggaranKode Etik yarrg diajukan oleh KomisiPengawas. 12. Mantan Klien adalah pihak yang pemah, dan sudah tidak lagi, mengkuasakan pengurusarkepentingannyakepadaKonsultanHKL
t-
{r+
z'
BAB II STANDAR UMUM PROFESI Pasal2 1.
SetiapKonsultanHKI harusmemiliki kompetensisebagaiKonsultanHKI klien. kepentingan dalammengurus
2.
Konsultan HKI harus bersikap independen,obyektif, dan profesional dalammeqjalalkanprofesinya.
3.
Konsultar HKI harusberlindak secaracermatdan tepatdalammelakukan pengurusankepentinganKlien.
4.
Konsultar HKI harusmelakukanpersiapanyang layak dalam melakukan pengurusankepentinganKlien.
A'q, ,.-r>&J
BAB III IIUBI]NGAN DENGAN KLIEN Pasal3 Kuasa l.
Konsultar HKI harus menghormati setiap keputusan klien mengenai maksud daa tujuan pemberiankuasa, dan memberikannasihat kepada Klien sehubungaadenganmaksuddantujuanpemberiankuasatersebut.
2 . KonsultanHKI tidak dibenarkaamemberikar saxanataumembantuKlien untuk melakukan suatu tindakan, yang Konsultan HKI tersebut mengetahuiatau sepatutnyamengetahuibahwa tindakan tersebutadalah suatu tindak pidana, akan tetapi Konsultan HKI tersebut dapat menjelaskankepada Klien tentarg akibat hukum atas tindakan yang diusulkaaKlien tersebutsertamemberikanusulanaltenatifkepadaKlien yalg sesuaidenganperatuanperundang-undangan yangberlaku.
3 . Konsultan HKI tidak diperbolehkan menolak Klien karena alasan: pandangan danlatau aktivitas politik, pardangan danlatau aktivitas ekonomi,pandangandan/atauatlivitas sosial,suku,agama,jenis kelamin, dariKlien. Pasal4 Komunikasi
t.
KonsultanHKI harusmemberikansetiapinformasi yang benardan tepat wallu kepada Klien atas segala sesuatu mengenai perkembangan pekerjaanyang dipercayakaaKlien kepadaKonsultanHKI.
2 . Konsultan HKI harus menjelaskansetiap permasalahandengan dasardasar yaag rasional dan sesuai denganperaturanperundaag-undangan yang berlaku agar Klien dapat membuat suatu keputusanyang tepat sehubungan denganpengurusan kepentingan Klien olehKonsultanHKI. Pasal5 Honorarium 1.
KonsultanHKI tidak dibenarkanmembuatsuatuperjaajiandenganKlien yang berhrjuanuntuk menetapkanhonorariumdan/ataubiaya yang tidak $ ajar.
2.
KonsultanHKI memilikiHak Retensi.
J.
<%v
Pasal6 Kerahasiaan Konsultan HKI tidak dibenarkan,baik sengajamaupuntidak, membocorkan dan/atau memaafaatkan dan/atau menggunakan setiap informasi yang diperolehnyadalam hubungannyadenganCalon Klien{KlienMantanKlien untuk kepentingar apapun dan/atau untuk kepentingan siapapun tanpa memperolehpersetujuantertulis terlebih dahuludari CalonKlien Klien Mantan Klien, kecuali: a. untukkepentinganCatonKlien/KlienMantan Klien itu sendhi,atau b. apabilatedadi sengketaantaraKonsultanHKI dengaaKlienMaatan Klien sehubungandengan pengurusankepentingan KlienMantan Klien oleh KonsultanHKI tersebut.atau c. untuk melakukanpembelaanapabilaterdapatgugatanperdataatautuntutan pidana sehubungandenganpengurusankepentinganKlienMantan Klien oleh KonsultanHKI temebut,atau d. informasitersebuttelah diketahuiumum,atau yangberlaku,atau e. untuk menjalankanperaturanperundang-undangan perintahpengadilan. I untukmenjalaakan Pasal7 BenturanKepentingan 1.
Konsultan HKI tidak dibenarkan untuk menerima Calon Klien yaag seharusnyapatut diduga bahwa pengurusankepentingar Calon Klien tersebutdapatmenimbulkan: a. bentuar kepentingar yang secara material berlawanan langsung dengankepentinganKlien, atau b. benturan kepentingan yang secara matedal berlawanan langsung denganpengurusankepentinganyang pemahdiurusnyauntuk Mantan Klien, atau o. benturan kepentingan dengan kepentinganpribadi Konsultaa HKI tersebut.
2.
Konsultan HKI dapat menerima Calon Klien sebagaimaaadimaksud dalamayat(l) apabila; a. CalonKlien telah memberikanpersetujuaanya; b. pengurusaa kepentingan tersebut tidak dilaraag oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan persotujuan c. telahmendapat tertulisterlebihdahuludari Klien dan/atau MantanKlien:
3.
Dalam melakukanpengurusankepentinganKlien yang memiliki benturan dimaksudayat kepentingan,termasukbentuan kepentingansebagaimana
4*V
(2), KonsultanHKI harusdapatmelakukanpengurusankepentinganKlien tersebut dangan cermat dengan tidak merugikan kepentingan Klien dar/atauMantanKlien. 4.
Konsultaa HKI harus mengundurkandiri sepenuhlya dad pengumsan kepentinganKlien apabilaterjadi sengketaantaradan/ataudenganKlien tersebut. Pasal8
l.
Hak Kekayaan KonsultanHKI yangpemahbekerjadi DirektoratJenderal Intelektual,DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi4 tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagaiKonsultan HKI selama3 (tiga) tahun telhitung sejak Konsultaa HKI tersebut berhenti secara resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteleltual, Departemen HukumdanHak AsasiManusiaRepublikIndonesia.
2.
Konsultan HKI yang diangkat sebagaipejabat pemerintahdan/atau pejabat negaxa,dengantetap memperhatikanketentuan ayat (1), tidak dibenarkanuntuk berprakteksebagaiKonsultanHak KekayaanIntelektual selamaKonsultanHKI tersebutmenjabatsebagaipejabatpemerintah dan/ataupejabatnegara. Pasal9 PenyimpananBarang-BarangMilik Klien
Konsultan HKI wajib menjaga dan menyimpan baraag-barangmilik Klien yaag dipercayakankepadanya,termasuk pembayaranjasa hukum dar/atau biaya yang dibayar dimuka, dalam tempat dan tata cara yang layak serta milik pribadinya. terpisahdenganbarang-barang Pasal10 PengunduranDiri 1.
Konsultan HKi dibenarkanuntuk mengundurkandiri dari pengurusan kepentingaa Klien, apabila: a. KonsultanHKI tersebutbaik secarafisik maupunmentaltidak mampu rnenjalankanprofesinya,atau b. KonsultanHKI tersebutdiberhentikansebagaiKonsultanHKI. atau
2.
Konsultan HKI dibenarkanuntuk mengundurkandiri dari pengwusan kepentinganKlien, asalkanpengudurandid tersebuttidak dilakukaapada saat yang dapat menimbulkan kerugian yang matedal terhadap klien,apabila: kepentingan
a. pengurusankepentinganKlien teffebut akan melanggarKode Etik yang berlaku,atau dar/atauperaturanperundang-undangaa b. timbul perbedaan dantidak dicapaikesepakatar denganKlien tentang penanganan pengurusan cara kepentinganKlien, atau c. Klien secaxa subtansimelalaikankewajibannya kepadaKonsultaaHKI yang bersangkutan,atau d. karenaalasansebagaimana diaturdalampasal7 ayat(4).
3 . Konsultan HKI yang mengundurkandiri dari pengurusankepentingan Klien sebagaimanadimaksud ayat (1) butfu 2 dan ayat (2), maka KonsultanHKI temebutharusmemberitahukan hal tersebutkepadaKlien, termasukmemberikanusulan kepadaKlien tentangKonsultan HKI lain yangakanbertindaksebagaiProtokolapabiladiperlukan,danmelakukaa langkah-langkahperlu untuk melindungi kepentingan Klien tersebut, tanpaharusmembebaniKlien denganbiaya yang berkaitanpengalihan tcrsebut,
3w ,|
BAB IV HUBUNGAN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT Pasal11 1.
KonsultanHKI tidak dibenarkandengansengajamemberikanketeranganketeranganatau dokumen-dol:umen ataubulti-bukti yang KonsultanHKI itu sendiri mengetahui bahwa keterangan-keterangan atau dokumendokumenataubulti-bukti tersebuttidak benar.
2.
Konsultan HKI tidak dibenarkanmelakukan komunikasi dengan cara apapun dengan pegawai instarsi pemerintah terkait, baik laagsung maupun tidak langsungdan dengancara apapun,yang bertujuan untuk melakukanupaya-upayayang bertentangandenganperatuan perundaagundangan yang berlaku, sehubungandengan pengurusankepentingan seorangKlien yang akanatausedargdilakukannya;
3.
KonsultanHKI tidak dibenarkaamenyuruhdanlataumembujukpegawai instansi pemerintahterkait, baik langsungmaupun tidak laagsung daa dengaacaraapapun,untuk memberikaainformasi kepadaKonsultanHKI te$ebut, yang seharusnya informasitersebutdijagakerahasiaanya oleh pegawai instansi pemedntahterkait berdasarkanperatuan perundangundanganyang berlaku.
4.
KonsultanHKI tidak dibenarkaamenyuruhdan/ataumembujukpegawai instansi pemerintal terkait, baik langsungmaupun tidak langsung dan dengan cara apapun, untuk melakukan tindakan dan/atauuntuk tidak melakukaatindakan yang dapatmerugikankepentinganpihak lain yang sedang dan/atauakan melakukanpengunrsankepentinganya pada instansipemedntah terkaittersebut.
5.
Konsultan HKI tidak dibenarkan untuk melakukan pemberian dalam bentuk apapun,baik langsungmaupuntidak laagsungdan dengancara apapun,baik kepadapegawaiinstansipemerintahterkait maupunkepada instansipemerintahterkait itu sendiri, yang pemberiantersebutberkaitan emt atau patut diduga berkaitan erat dengar penguusan kepentingan seorangKlien yang akanatausedaagdilakukannya.
^uv
BAB V HUBUNGANDENGANKONSULTANHKI LAIN Pasal12 1.
Hubungan artaxa teman seprofesi harus dilandasi sikap saling menghormatidan salingmenghargai.
2.
Jika membicarakanteman seprofesiataujika berhadapansatu samalain dimanapun,hendaknyatidak menggunakankata-katayang tidak sopan baiksecara lisanmaupun tertulis. Pasal13
Konsultaa HKI tidak dibenarkan melakukan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun,denganKonsultan HKI yangberkaitandenganKlien, kecualimendapat lainnyatentangsegalasesuatu persetujuantertulis terlebih dahuludari Klien. Pasal14 KonsultanHKI tidak dibenarkanberinisiatifuntuk melakukankomunikasi denganseseorargtentaagsesuatuhal, yang diketahuinyaatauyarg sepatutnya diketahui bahwa orangtersebuttelah menyerahkanpengurusanhal itu kepada KonsultanHKI 1ain,kecuali mendapatpe$etujuantertulis terlebih dahuludari Konsultan HKI lain te$ebut, atau untuk menjalar
A l0
thv
4
dokumen-dokumen, kepadaKonsultanHKI yang baru ketemngan-keterangaa, dan buki-bukti yang terkait, dengantetap menghormatihak retensiKonsultan HKI terdahuluterhadapKlien tersebut. Bab \fI KANTOR KONSULTAN TIKI Pasal17 Konsultan HKI tidak dibenarkaauntuk menggunakansebagainama Kantor KonsultanHKI : a. namayarg menyesatkandan/atau nama yang mengesankanseolah-olahterdapathubunganantaraKantor b. dar/atau KonsultanHKI tersebutdenganinstansipemerintab./negara, yang HKI tersebut adalah c. nama mengesanlcr bahwaKantor Konsultan publik. lembagapelayanan Pasall8 Konsultan HKI yang berstatussebagaiatasan,turut bertanggungjawab atas pelanggaranKode Etik yang dilakukan oleh KonsultanHKI yang merupakan bawahannya. Pasal19 jawab KonsultanHKI yangbekerjadengandibantuolehAsisten,bertanggung terhadaptindakanyaagdilakukanolehAsistentersebut,yarg apabilatindakan tersebutdilakukanolehKonsultanHKI itu sendirimakatindakantersebutdapat KodeEtik. sebagai tindakanyangmelanggar dikategorikan
lt
l^
BAB vII L A Y A N A NP U B L I K Pasal20 Pro Bono l.
Setiap Konsultan HKI memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikanjasa di bidangHKI dengantanpamenerimahonorariumQto bono) kepada:orang yang tidak mampu,organisasisosial,organisas: keagamaan,organisasikemasyarakatan, instarsi pemerintah,dan lembaga pendidikan.
2 . Dalam memberikanjasa dibidangHKI sebagaimana dimaksudayat (1), Konsultan HKI harus memberikanperhatianyang samasepertiterhadap penguusan kepentingan Klien untuk mana Konsultan HKI ten€but menerimahonorarium. pasal2l Aktivitas Lain 1.
KonsultanHKI yang memiliki aldivitasselainsebagaiKonsultanHKl, jika aktivitastersebutmemiliki benturankepentingandengankepentingan Klien maka Konsultan HKI yang bersangkutaatidak dibenarkanuntuk berpartipasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melakukantindakan,sehubungandenganaktivitastersebut.
2 . KonsultanHKI yang memiliki aktivitasselainsebagaiKonsultanHKI, jika aktivitas tersebut memberikar keuntungan yarg material bagr kepentinganKlien, maka KonsultanHKI tersebutharusmengungkapkaa hal tersebut sebelumnyapada tempat dimana Konsultan HKI tersebut beraktivitastanpaharusmenyebutkanidentitasKlien.
)."
t2
&t (t
v,
BAB \1II PL BLIKASI Pasal22 l.
KonsultanHKI dapatdibenarkan untukmelakukanpublikasitentargjasa yang diberikamya, denganketentuansebagaiberikut: a. publikasiten€but hanyaterbataspadapemberianinformasitentang jasa yangdiberikanKonsultanHKI yangbersangkutan; b. tidakmemuatinformasiyangtidakbenar; c. tidak menyesatkar; d. tidak mendiskeditkanKonsultanHKI lain, baik langsungmaupun tidaklangsung; e. tidak memuatunsur-unsuryang dapat menimbulkanpengaruhburuk terhadapoitm danmartabatprofesiKonsultar HKI.
2.
Publikasisebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harusmencantumkan kata-kata:"Konsultan Hak KekayaanInteleltual" atau istilal lain yang biasadigunakandalambahasaasing.
Pasal23 1.
KonsultanHKI tidak dibenarkan untukmenyatakan, baik secaralangsung maupun tidak langsung, bahwa Konsultan HKI yang bersangkutan mempunyai pengaruh dar/atau mempunyai kemampuan untuk mempengaruhipegawaiinstansipemedntal terkait;
2.
Konsultan HKI tidak dibenarkanuntuk menjamin, atau pemyataanlain yang mengindikasikan adanyajaminan,bahwaapabilasuatupengurusan kepentingandiberikan kepadaKonsultanHKI teruebutmaka pengurusan kepentingan tersebutdipastikandapatberhasil.
l3
-L?
BAB IX PELANGGARAN KODE ETIK LAINNYA Pasal24 Hal-hal yang juga dapat dikategorikan sebagaipelanggaranKode Etik oleh KonsultanHKI, adalah: a.
MelanggarSumpahJabatan,dan/atau
b.
Melakukan percobaan untuk melanggar Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan,dan/atau
c.
Menyuruh atau membujuk Konsultan HKI lain untuk melalekan suatu tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaranKode Etik dan/atau SumpahJabatan,dan/atau
d.
Meny.uruhatau membujukoranglain, yang bukan KonsultanHKI, untuk melakukansuatutindakanyang apabilatindakan te$ebut dilatcukanoleh Konsultan HKI maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakanyangmelanggarKode Etik dan/atauSumpahJabatan,dan/atau
e.
Melakukan atau turut melakukanatau menyuruhuntuk melakukanatau membujukuntuk melakukansuatutindak pidana,dan/atau
f.
Menyuruh dan-/ataumembujuk pegawaipada instaasipemerintahterkait untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturar perundangundanganyang berlaku.
t4
*w
BAB IX PELAKSANAANKODEETIK Pasal25 1.
KonsultanHKI wajib menaatidanmematuhiKodeEtik.
2.
terjadinyapelanggaran Kode Etik yang KonsultanHKI yangmengetahui dilakukan oleh Konsultan HKI lain wajib memberitahukanhal tersebut kepadaKomisiPengawas.
3.
Pengawasanatas pelaksaraanKode Etik dilakukan oleh Komisi Pengawas, baik berdasarkan adanya laporan maupun tidak, untuk kemudianakandiperiksadandiputusolehMajelisKehormatan. Pasal26
Kode Etik ini berlakusejaktanggalditetapkan.
Ditetapkandi : Jakarta Padatanggal: 19Januari2007 PimpinanRapat Umum Atrggota AsosiasiKonsultanHak KekavaanIntelektualIndonesia
Nama : GunawanSuryomurcito Jabatan: Ketua
ey Nama : Tri Asti Ardiani Soekanto Jabatan:Sekretads
15
T
<w
Nama : DenayAzany B. Latif
Nama : TeddySoemantry Jabatan: Anggota
Nama : R. Rizky A. Adiwilaga Jabatan: Arggota
/v
16
?W,
