P U T U S A N No. 219 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. RUMAH SAKIT SANTO YUSUP, diwakili oleh drg. WIANA R. MAENGKOM, MARS, Pjs. Direktur Rumah Sakit Santo Yusup, dalam
hal
ini
memberi
kuasa
kepada
:
NY.
SRI
WAHYUNINGSIH, SH, Advokat, berkantor di Jalan Palem Punik No. 22 Perumahan Palem Permai Soekarno-Hatta Bandung Jawa Barat, 2. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II Intervensi dan Tergugat ; melawan: Y. GABUNGAN PURBA, SH., bertempat tinggal di Jalan Terusan Logam Rt.008/004, Kelurahan Ujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi
dahulu
sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka
persidangan
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta pada
pokoknya atas dalil-dalil : bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat No. 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005, tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ; bahwa Tergugat sebagai lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan
urusan
pemerintahan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 265/284/4813/X/PHK/3-2005 industrial
(bukti
tanggal P.1),
7
yang
Maret bersifat
2005
tentang
kongkrit,
perselisihan
individual
dan
hubungan final
serta
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan
Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa karena Surat Keputusan Tergugat No. 265/284/48-13/X/PHK/32005 tanggal 7 Maret 2005 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Penggugat melalui pos dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 April 2005, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu berdasarkan undang-undanga ini, layaklah untuk diterima ; bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 adalah merupakan Keputusan banding administratif dan Tergugat berdomisili di wilayah Jakarta, maka sesuai pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) jo. pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan inipun Penggugat ajukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugat No. 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 tersebut karena keputusan itu telah dibuat secara melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat. Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ; bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, berbentuk yayasan dan termasuk dalam unit PPSB, sebagaimana
diatur
Perhimpunan
Santo
di
Peraturan
Borromeus
Umum
(untuk
Kekaryawanan
selanjutnya
disebut
Perkumpulan PUK
PPSB)
sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) PUK PPSB ; bahwa Penggugat adalah pegawai pada Tergugat II Intervensi dan telah mengabdi dan bekerja dengan penuh dedikasi selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 24 Agustus 1984 sebagaimana tercantum dalam Kartu Pegawai pada Tergugat II Intervensi No. 02.14.84 atas nama Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan ; bahwa Penggugat juga merupakan salah satu pengurus dalam Koperasi Kredit Borromeus periode 1998-2002, dimana Penggugat dipercaya sebagai Ketua Umum Koperasi oleh anggota Koperasi Kredit Borromeus ;
Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2003, diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit Borromeus, dimana salah satu agenda acara berupa laporan pertanggungjawaban keuangan Koperasi Kredit Borromeus. Bahwa Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit Borromeus menolak laporan pertanggungjawaban keuangan Koperasi Kredit Borromeus yang disampaikan oleh para pengurus periode 1998-2002 ; bahwa
pada
tanggal
27
September
2003,
diadakan
pengesahan
terhadap hasil audit laporan keuangan koperasi dari tim pemeriksa internal yang berupa penemuan adanya ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban laporan keuangan dari para pengurus periode 1998-2002 dengan hasil yang diperoleh tim
pemeriksa
internal,
selisih
jumlah
tersebut
seluruhnya
sebesar
Rp.
577.851.217,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan diputuskan oleh Rapat Anggota bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab para pengurus periode 1998-2002 secara koletif ; bahwa terhadap hasil temuan tersebut, para pengurus lama kemudian meminta agar diadakan pemeriksaan ulang oleh tim independent, tetapi Rapat Anggota malah menekan dan mendesak para pengurus lama untuk segera mengembalikan
selisih
jumlah
tersebut
dengan
menandatangani
Surat
Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 November 2003, yang isinya berupa kesanggupan dari para pengurus lama untuk segera mengembalikan dana sebesar Rp. 577.851.217,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) kepada koperasi ; bahwa Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 November 2003, semata-mata sebagai konsekwensi jabatan Penggugat selaku Ketua Umum Koperasi untuk periode 1998-2002 yang oleh karenanya harus mewakili
para pengurus dalam
menandatangani Surat
Perjanjian Pinjaman. Hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat bertanggung jawab terhadap selisih jumlah keuangan koperasi sebagaimana dituduhkan oleh pihak Tergugat II Intervensi ; bahwa terhadap selisih jumlah kerugian Koperasi Kredit Borromeus tersebut, Th. Bambang Tjatur S, Theodorus Untung Subandi dan Y. M. Kuncoro kemudian melakukan pembayaran melalui Penggugat untuk diteruskan kepada Koperasi Kredit Borromeus dengan perincian sebagai berikut : - Th. Bambang Tjatur S dan Theodorus M. untung Subandi dengan bukti Surat Tanda Bukti Penyerahan/Penerimaan Barang Jaminan ke Koperasi Kredit Borromeus tertanggal 16 Januari 2004 ;
Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
- Sisa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp. 170.000.000,- diperoleh dari Th. Bambang Tjatur S, dan jumlah Rp. 5.000.000,- diperoleh dari Y.M. Kuncoro, yang mana saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Drs. Antonius Saidi, Theodorus Untung Subandi, Drs. F.X. Suhadi, Y.M. Kuncoro dan Th. Bambang Tjatur S, saksisaksi yang telah menyaksikan langsung penyerahan uang pembayaran kerugian dari Th. Bambang Tjatur S dan Y.M. Kuncoro kepada Penggugat yang saat itu selaku Ketua Umum Koperasi bertindak mewakili para pengurus untuk menerima uang pembayaran, yang kemudian diteruskan kepada Koperasi Kredit Borromeus ; bahwa terhadap selisih jumlah keuangan koperasi tersebut, Th. Tjatur S, selaku
mantan
koordinator
bendahara
Koperasi
Kredit
Borromeus
dan
Theodorus M. Untung Subandi, selaku mantan penanggung jawab pembukuan Koperasi Kredit Borromeus, keuangan melalui Surat Pernyataan yang mereka tanda tangani tanggal 9 Februari 2004, mengakui telah melakukan kesalahan yang
menimbulkan
terjadinya
selisih
jumlah
keuangan
Koperasi
Kredit
Borromeus dan menyatakan bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut ; bahwa pada tanggal 16 Juli 2004, Tergugat II Intervensi yang secara hukum atau secara struktural dan berdasarkan PUK PPSB tidak ada hubungan hukum
dengan
Koperasi
Kredit
Borromeus
mendesak
agar
Penggugat
mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat II Intervensi berturut-turut pada tanggal 23 Juli 2004 dan tanggal 20 Agustus 2004, permintaan yang tidak berdasar tersebut ditolak oleh Penggugat ; bahwa atas penolakan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 622/RSY-L/2.1/VIII/2004 tertanggal 23 Agustus 2004. Atas permohonan tersebut Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kemudian mengeluarkan anjuran agar Tergugat II Intervensi dan Penggugat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pelanggaran dan agar Tergugat II Intervensi memberikan uang pisah sebagai kompensasi sebesar Rp. 16.731.442,- dan Penggugat menolak anjuran dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ; bahwa Pemutusan
Tergugat Hubungan
II
Intervensi
Kerja
kepada
kemudian
mengajukan
permohonan
Panitia
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan Daerah Jawa Barat. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah menyerahkan berkas perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Pengusaha dengan Surat No. 567/6241-Disnaker tanggal 29
Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Oktober
2004
yang
diterima
oleh
Balai
Penyelesaian
Perselisihan
Ketenagakerjaan Daerah (BPPKD) Propinsi Jawa Barat di Bandung pada tanggal 11 November 2004. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2004, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat mengeluarkan putusan No. 567/PTS.656/BPPKD antara lain : I.
Menolak permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja Rumah Sakit Santo Yusuf, Jalan Cikutra No. 7 Bandung untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Sdr. Y. Gabungan Purba, SH., Jalan Buana Sari Raya No. 2 Terusan Logam Margacinta Bandung ;
II.
Mewajibkan pada Pengusaha tersebut pada amar 1 untuk mempekerjakan kembali Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. ;
III.
Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar 1 untuk memanggil Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima putusan ini ;
IV.
Mewajibkan kepada Pekerja tersebut pada amar 1 diatas untuk melapor diri kembali selamat-lambatnya 14 hari setelah menerima putusan ini ;
V.
Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar 1 untuk membayar upah Pekerja selama tidak dipekerjakan sebagai berikut : Upah bulan Desember 2004 (100 %) 1 x Rp. 2.078.440,-
= Rp. 2.078.440,-
Terbilang : dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) ; VI.
Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar 1 untuk membayar upah Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. sebesar 100 % sejak Pekerja melapor diri untuk bekerja kembali kepada Pengusaha ;
VII. Menyatakan Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Perusahaan apabila Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. tidak mengindahkan panggilan Pengusaha untuk bekerja kembali dan atau Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali sebagai pelaksanaan amar 3 dan 4 putusan ini maka dengan sendirinya Pekerja Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. telah melepaskan hak-haknya ; VIII. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ; IX.
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawasan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ; Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan banding atas
keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat
Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2005 mengeluarkan putusan No. 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 antara lain : I.
Memberikan izin kepada Pengusaha Rumah Sakit Santo Yusuf Jalan Cikutra No. 7 Bandung untuk memutuskan hubungan kerja Penggugat Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. Jalan Buana Sari Raya No. 2 Terusan Logam, Margacinta, Bandung terhitung sejak tanggal 28 Februari 2005 ;
II. Mewajibkan kepada Pengusaha Rumah Sakit Santor Yusuf tersebut pada amar 1 untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Sdr. Gabungan Purba, SH. sebagai berikut : - Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.131.752,- ---------------------------- = Rp. 19.185.768,- Uang Penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 2.131.751,- ---------------------------- = Rp. 14.922.264,- Ganti Kerugian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15 % 15 % x Rp. 34.608.032,- ---------------------- = Rp. 5.116.204,- Upah bulan Februari 2005 sebesar 50 % 50 % x Rp. 2.131.752,- ------------------------ = Rp. 1.065.876,Jumlah
= Rp. 40.290.112,-
Terbilang : empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas rupiah ; III. Pelaksanaan
putusan
ini
dibawah
pengawasan
Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ; bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu bertentangan dengan ketentuan pasal
15
Undang-Undang
No.
22
Tahun
1957
tentang
Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan yang menyatakan “dalam memberikan putusannya Panitia Pusat menimbang sesuatu dengan mengingat hukum perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara” ; bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Perusahaan pada Tergugat II Intervensi dimana Penggugat tercacat sebagai karyawan. Dalam hal ini Tergugat II Intervensi tunduk pada Peraturan Umum Kekaryawanan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus (untuk selanjutnya disebut PUK PPSB) yang berlaku sebagai Peraturan Perusahaan ;
Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
bahwa atas kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi di Koperasi Kredit Borromeus, sementara berdasarkan PUK PPSB pada pasal 1 ayat (3) diketahui bahwa Koperasi Kredit Borromeus tidak termasuk dalam ruang lingkup berlakunya peraturan umum karyawan PPSB. Dengan demikian ketentuan di dalam PUK PPSB tidak dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi di Koperasi Borromeus ; bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1982 pasal 1 butir 1, pasal 23 yang Penggugat kutip sebagai berikut : Pasal 1 butir 1 : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangorang
atau
badan
hukum
koperasi
dengan
melandaskan
kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal 23 “ Rapat Anggota menetapkan : c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas ; e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ; bahwa dari ketentuan pasal 1 butir 1 jo. pasal 23 jelas diatur bahwa sebagai Badan Hukum, Koperasi Kredit Borromeus merupakan subyek hukum yang mandiri, dimana organ tertingginya adalah Rapat Anggota. Jelas tidak ada hubungan struktural antara Koperasi Kredit Borromeus dengan Tergugat II Intervensi. Penetapan PUK PPSB terhadap Koperasi Kredit Borromeus telah melanggar prinsip-prinsip kemandirian suatu badan hukum ; bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 1 butir 1 yang Penggugat kutip sebagai berikut : Pasal 1 butir 1 : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota” ; bahwa dari ketentuan diatas, Tergugat II Intervensi berbentuk Yayasan, dimana Yayasan adalah suatu badan hukum yang mandiri, yang memiliki organorgan yayasan tersendiri, oleh karena itu tidak tepat bila Tergugat II Intervensi mencampuri permasalahan yang terjadi di Koperasi Kredit Borromeus ; bahwa pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. pasal 8 jo. Penjelasan Umum Butir 3 c KUHAP ; bahwa Penggugat berkeberatan dengan pertimbangan dari Tergugat yang tidak jeli di dalam pertimbangan hukumnya, dengan mengartikan Berita
Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Acara Pengakuan dari para Pengurus Koperasi Kredit Borromeus tanggal 27 September 2003 dan Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 20 November 2003, sebagai suatu bukti kesalahan dari Penggugat. Jika saja Tergugat mau mempelajari duduk perkara ini secara menyeluruh, maka akan didapatkan penjelasan sebagai berikut : “bahwa Berita Acara tanggal 27 September 2003 tersebut bukan merupakan pengakuan bersalah dari para Pengurus tetapi merupakan pernyataan dari para Pengurus, bahwa saat itu memang telah ditemukan sejumlah kerugian senilai Rp. 577.815.217,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementara terhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernah dilakukan penyidikan lebih lanjut” ; bahwa
Tergugat
telah
melanggar
hukum
dengan
mengeluarkan
keputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat II Intervensi pada PUK PPSB periode 2004-2006, sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20 November 2003. Hal ini bertentangan dengan asas hukum yang mengatakan “Hukum tidak dapat diberlakukan surut” ; bahwa
Tergugat
di
dalam
pertimbangan
hukumnya
mengabulkan
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan mengkategorikan kerugian yang dialami oleh Koperasi Kredit Borromeus oleh karena “kelalaian Penggugat dalam menjalankan tugas”, sementara pada PUK PPSB periode 2001-2003 “kelalaian dalam menjalankan tugas” bukan merupakan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ; bahwa alasan “kelalaian dalam menjalankan tugas” sebagai dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja hanya diatur di PPASB periode 20042006 pada pasal 20 butir 4 ; bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat II Intervensi dengan alasan Penggugat telah melakukan “kelalaian dalam menjalankan tugas” sebagaimana diatur di PUK PPSB periode 20042006, jelas telah menunjukkan kesalahan dari Tergugat dalam menerapkan hukum di keputusannya. Kesalahan dari Tergugat ini, sekaligus merupakan pelanggaran atas larangan diberlakukannya secara surut suatu peraturan ; bahwa
Tergugat
telah
menyalahi
prosedur
dalam
memberikan
keputusan, dengan meniadakan sidang hearing/enquete, padahal berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 sidang hearing/enquete diperlukan dalam melengkapi bahan-bahan atau keterangan sebelum Tergugat
Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
mengambil keputusan. Untuk itu Penggugat akan mengutip pasal tersebut sebagai berikut : Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 : “Jika dalam mengurus perselisihan Panitia Pusat/Panitia Daerah tidak cukup mempunyai keterangan atau bahan yang dianggap perlu untuk dapat mengambil keputusan, maka Panitia Pusat/Panitia Daerah dapat memutuskan untuk mengadakan enquete” ; bahwa bagaimana mungkin Tegugat menganggap keterangan atau bahan-bahan untuk mengambil keputusan telah cukup bila kontra memori banding dari Penggugat tidak dimasukkan sebagai pertimbangan, oleh karena itu berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Tergugat telah
menyalahi
prosedur
dalam
memberikan
keputusannya
dan
sudah
selayaknya bila Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini“ ; bahwa Tergugat didalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (2 b) berupa pengabaian Terhadap Asas Proporsional ; bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat bahkan tidak menyebut sama sekali perihal kontra memori banding Penggugat, seakan-akan keberadaan kontra memori banding tersebut tidak ada sama sekali ; bahwa Tergugat telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip suatu Badan Hukum sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 butir 1 jo. pasal 23 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 1 butir 1 ; bahwa Tergugat tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan antara Tergugat II Intervensi dan Koperasi Kredit Borromeus ada hubungan hukumnya, padahal Koperasi Kredit Borromeus tidak termasuk dalam unit kerja PPSB karena tidak ada hubungan struktural dan sebagai suatu badan hukum Koperasi Kredit Borromeus merupakan suatu subyek hukum mandiri. Pengabaian terhadap PUK PPSB pasal 1 ayat (3) yang berlaku sebagai Peraturan Perusahaan yang bunyinya sebagai berikut : “Unit adalah unit kegiatan/operasional yang dibentuk oleh Perkumpulan untuk menyelenggarakan pelayanan atau pendidikan kesehatan, yang saat ini meliputi : - Rumah Sakit Santo Borromeus ;
Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
- Rumah Sakit Santo Yusuf ; - Rumah Sakit Dekar Kamulyan ; - Akademi Keperawatan Santo Borromeus ; - Badan
Penyelenggaraan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat
Surya Sumirat ; bahwa demikian jelaslah Surat Keputusan Tergugat vide bukti P.1 tersebut adalah keputusan yang dibuat secara melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat. Dalam hal ini jelas dan terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa mengingat keputusan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,
karena
penetapan
Keputusan
Tergugat
No.
265/284/48-
13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 telah melanggar undang-undang dan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka secara hukum Tergugat dalam menerbitkan putusan tersebut
diatas
telah
memenuhi
unsur
“perbuatan
melawan
hukum”
sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2). Oleh karenanya surat keputusan yang demikian haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
memberikan putusan sebagai
berikut : DALAM PENUNDAAN : Menyatakan penangguhan pelaksanaan isi Surat Keputusan Tergugat Nomor 265/284/48-13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Perselisihann Hubungan Industrial sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 265/284/4813/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara Rumah Sakit Santo Yusuf dengan Penggugat ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan No. 265/284/4813/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 dan selanjutnya menerbitkan surat keputusan baru sebagai berikut :
Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
- Menguatkan putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.656/BPPKD tanggal 21 Desember 2004 ; - Memerintahkan
Rumah
Sakit
Santo
Yusuf
(Perusahaan)
untuk
merehabilitasi nama baik Y. Gabungan Purba, SH. (Penggugat/Pekerja) sebagai seorang Pekerja yang jujur dan berdedikasi tinggi ; 4. Menghukum Tergugat
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan intervensi oleh Pemohon Intervensi yang selajutnya berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
II
Intervensi telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut : bahwa putusan Tergugat tertanggal 7 Maret 2005 No. 265/284/4813/X/PHK/3-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat II Intervensi sebagai Pengusaha segala
pertimbangannya
dengan Penggugat sebagai Pekerja dengan
adalah
sudah
tepat
dan
benar,
serta
tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa tentang tidak dilakukannya hearing/enquete dalam memutuskan sengketa antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, sepenuhnya terserah pada pendapat Tergugat sebagai pengambil keputusan. Apabila menurut pendapat Tergugat telah cukup data-data dan perjanjian yang ada serta kebiasaan, sebagai bahan untuk mengambil/menjatuhkan putusannya, maka hal tersebut adalah merupakan wewenang sepenuhnya bagi Tergugat untuk menilai dan mempertimbangkannya. Apalagi Tergugat dalam putusannya menyatakan “telah cukup data sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara ini” ; bahwa antara Koperasi Kredit Borromeus dengan Tergugat II Intervensi secara phisik memang tidak terlihat adanya hubungan, tetapi secara substansi hubungan tersebut sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sebab keberadaan Koperasi
Kredit
Borromeus
tersebut
adalah
bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan karyawan-karyawan Unit Operasional Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus. Apalagi orang-orangnya, pengurusnya, anggotanya semua terdiri dan dijabat oleh karyawan Rumah Sakit Santo Borromeus dan Tergugat II Intervensi. Contoh jelas bahwa Penggugat sendiri selaku Sekretaris Rumah
Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Sakit selaku karyawan Tergugat II Intervensi, juga merangkap selaku Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus Koperasi Kredit Borromeus tersebut. Perlu ditegaskan disini bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan Yayasan, tetapi
merupakan
unit
operasional
perkumpulan
“Perhimpunan
Santo
Borromues”, oleh karenanya Akta Pendirian Perkumpulan “Perhimpunan Santo Borromeus” tidak memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2001 dan hal ini akan dibuktikan pada saatnya nanti ; bahwa Berita Acara Pengakuan Para Pengurus dan Pengesahan hasil audit laporan keuangan tahun 2002 Koperasi Kredit Borromeus tanggal 27 September 2003, dimana Penggugat ikut serta menandatangani selaku Ketua Dewan Pengurus beserta pengurus lama yang lain, juga pengurus baru koperasi serta Ketua Tim Audit beserta Sekretaris dan 3 orang anggota, sekaligus merupakan pernyataan Pengurus Lama Pimpinan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pengurus bahwa karena kesalahan, kekhilafan dan kelalaiannya telah mengakibatkan Koperasi Kredit Borromeus menderita kerugian sebesar Rp. 577.851.217,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) ; bahwa Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian dan Berita Acara tersebut sebagai konsekuensi jabatannya selaku Ketua Umum Koperasi, hal mana menunjukkan sportivitas Penggugat sebagai pimpinan apabila disertai dengan rasa tanggung jawab meskipun secara kolektif, karena kepengurusan koperasi dilakukan secara kolektif ; bahwa meskipun koordinator bendahara menyatakan secara sepihak pada tanggal 9 Februari 2004 bahwa dia mengakui melakukan kesalahan dalam kerugian koperasi tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa Penggugat lalu merasa dirinya bersih, tidak bersalah dan lepas dari tanggung jawab terhadap kerugian koperasi dan para anggotanya termasuk Penggugat sendiri, hal mana merupakan ketidak-adilan dan kontradiksi terhadap Berita Acara Pengesahan hasil
audit
tanggal
27
September
2003,
dimana
Penggugat
ikut
serta
menandatangani sebagai konsekuensi jabatannya selaku Ketua Umum Koperasi Kredit Borromeus dimana dalam penutupan berita acara dinyatakan bahwa “dibuat dengan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun” ; bahwa dengan penandatanganan Penggugat di dalam berita acara tersebut di atas mengandung pernyataan adanya kesalahan, kekhilafan dan kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Kredit Borromeus Tahun 2002 dimana Penggugat menjabat selaku Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus,
Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
maka sebagai konsekuensi dan konsistensi Penggugat mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita akibat kesalahan, kelalaian dan kekhilafan Pengurus yang dilakukan secara kolektif karena Penggugat telah mau menandatangani pernyataan tersebut dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak mamapun, berarti pula Penggugat harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tanda tangannya tersebut ; bahwa selain tanda tangan Penggugat yang telah dicantumkan dalam Berita
Acara
tanggal
27
September
2003,
Penggugat
masih
juga
menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 20 November 2003 antara Tugiyo, Ketua Dewan Pengurus Koperasi yang baru sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, menyatakan “membuat perjanjian pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama” yang pada pokoknya dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pihak Kedua bersedia mengembalikan dana yang masih …….dst. sebanyak Rp. 505.171.010,(tercantum dalam pasal 1) dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bahkan apabila Pihak kedua tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam pasal 2 Perjanjian, Penggugat sanggup menerima sanksi : 1. Melepaskan hak ……dst 2. Bilamana perlu sanggup ditindak berdasarkan hukum yang berlaku ; bahwa di dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah sepakat, maka berlakulah asas “Pacta Sunt Servanda” yaitu bahwa kedua belah pihak harus mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menggugat berdasarkan wanprestasi di depan Peradilan Perdata ; bahwa
apabila
Penggugat
merasa
tidak
bersalah
dan
menolak
bertanggung jawab terhadap kerugian Koperasi Kredit Borromeus, maka berarti Penggugat telah ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan
Tugiyo,
Pengurus
Koperasi
yang
baru,
dan
hal
ini
membawa
konsekuensi Penggugat dapat dituntut secara perdata ; bahwa keputusan Tergugat didasarkan pada pertimbangan bahwa ada kesalahan dari Pekerja i.c Penggugat dalam pengelolaan koperasi yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan Tergugat II Intervensi (vide pertimbangan Tergugat dalam halaman 10 alinea 3) ; bahwa
selanjutnya
pendapat
Penggugat
bahwa
putusan
Tergugat
didasarkan pada penerapan hukum secara mundur (surut) atau retroaktif, adalah tidak benar, karena dalam pertimbangan hukumnya Tergugat sama sekali tidak
Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
mengacu dan berpedoman pada Peraturan Umum Kekaryawanan (PUHK) 20042006, tetapi Tergugat mendasarkan pada pertimbangan sendiri berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang terlampir di dalam berkas perkara, serta pendapat Tergugat sendiri yaitu bahwa Penggugat telah tidak menjalankan fungsi control terhadap pengelolaan keuangan koperasi selaku Ketua Dewan Pengurus, hal mana menyebabkan koperasi mengalami kerugian cukup besar, hal
mana
juga
merupakan
kerugian
seluruh
anggota
koperasi
(vide
pertimbangan halaman 10 alinea 3) ; bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menguatkan putusan Tergugat a quo, dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; bahwa Penggugat berargumentasi keputusan Tergugat melanggar AsasAsas Umum Pemeritahan yang Baik telah tidak terbukti karena pertimbanganpertimbangan yang mendasarkan keputusan Tergugat telah meliputi segala aspek hukum baik formal maupun substansial ; bahwa dasar pertimbangan Tergugat dengan menunjuk Berita Acara tanggal 27 September 2003 yang menurut pernyataan Pengurus Koperasi Kredit Borromeus Tahun 2002 karena kekhilafan dan kesalahannya mengakibatkan kerugian koperasi hal mana menjadi tanggung jawab kolektif Pengurus Lama Tahun 2002 ; bahwa kerugian tersebut diatas otomatis juga diderita oleh seluruh pegawai
Tergugat
Borromeus Tergugat
II
tersebut,
Intervensi sehingga
II Intervensi
yang
menjadi
kedudukan
merangkap
sebagai
anggota
Penggugat Ketua
Koperasi
sebagai
Umum
Kredit
Sekretaris
(Ketua Dewan
Pengurus) Koperasi Kredit Borromeus yang tidak terpisahkan dari Tergugat II Intervensi adalah juga merupakan kesalahan dan aib Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi ; bahwa terhadap Penggugat juga telah diberikan kesempatan oleh Direksi Tergugat II Intervensi untuk menyelesaikan masalah koperasi tersebut dan diberi waktu selama 3 (tiga) bulan ; bahwa setelah tidak berhasil maka Direksi Tergugat II Intervensi menyarankan agar Penggugat mengundurkan diri secara baik-baik dan akan mendapatkan pesangon, hal mana sesuai juga dengan anjuran Pegawai Perantara Disnaker ;
Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
bahwa akan tetapi Penggugat menolak, bahkan mengajukan gugatan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa
Barat. Dengan
demikian Tergugat II Intervensi maupun Pengurus Koperasi yang baru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan masalah koperasi ini kepada
Penggugat,
sehingga
tidak
ada
pelanggaran
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi, sehingga keputusan Tergugat harus dipertahankan ; bahwa
terhadap gugatan Penggugat
tersebut Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 129/G/ 2005/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Januati 2006 yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan
batal
Surat
Keputusan
Tergugat
Nomor
:
265/284/48-
13/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Rumah Sakit Santo Yusuf dengan Y. Gabungan Purba, SH. ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Putusan Nomor : 265/284/4813/X/PHK/3-2005 tanggal 7 Maret 2005 dan selanjutnya menerbitkan surat keputusan baru sebagai berikut : I.
Menguatkan putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.656/BPPKD tanggal 21 Desember 2004 ;
II. Memerintahkan kepada Pengusaha (Rumah Sakit Santo Yusuf) untuk menjatuhkan sanksi kepada Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. dalam pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a. Peraturan Kekaryawanan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus ; 4. Menolak gugatan lain selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 179.250,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng ; Menimbang, bahwa sesudah putusan Tergugat II Intervensi masing-masing
ini diterima oleh Tergugat dan
pada tanggal 19 Januari 2006 dan 11
Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 27 Juli 2005 dan 14 Juni 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing
pada
tanggal
2
Februari
2006
dan
23
Januari
2006
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35/K/2006/PT.TUN. JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 14 Februari 2006 dan 6 Februari 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang masing-masing pada tanggal 6 Februari 2006 dan 15 Februari 2006
telah diberitahu tentang memori kasasi
dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Februari 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II Intervensi dan Tergugat masing-masing dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Pemohon Kasasi I ; 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak memberikan pertimbangan yang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) di dalam pertimbangan putusannya terutama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi yaitu Berita Acara Pernyataan adanya kesalahan, kekhilafan dan kelalaian Pengurus Koperasi Kredit Borromeus, termasuk Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Ketua Dewan Pengurusnya, yang secara perorangan juga ikut mengakui bertanggung jawab atas kerugian finansial yang diderita oleh Koperasi dan Termohon Kasasi/Penggugat juga menandatangani pernyataan tersebut (lampiran No. 1) ; Bahwa sebagai wujud pertanggung jawaban Termohon Kasasi/Penggugat, telah pula membuat suatu bentuk Perjanjian Pinjaman dengan Ketua Dewan Pengurus Baru Koperasi pada tanggal 20 November 2003 yang menyatakan Termohon
Kasasi/Penggugat,
akan
bertanggung jawab
dan
bersedia
mengembalikan kerugian dana koperasi dalam waktu 3 bulan (lampiran No.2).
Namun
hingga
saat
ini
Termohon
Kasasi/Penggugat
tidak
memenuhinya, halmana dikuatkan oleh saksi Umantoro dan Wiharto, SH. dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi dipersidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Bahwa dari bukti terlampir telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui kesalahan, kelalaian dan kekhilafannya didalam berita acara yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan dari bukti Perjanjian ternyata bahwa Termohon Kasasi/Penggugat juga telah melakukan ingkar janji yang telah nyata dan tidak harus dibuktikan secara perdata karena sudah terbukti dan dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan ; Bahwa akibat tidak dipertimbangkannya bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran ringan sehingga harus dijatuhi hukuman ringan dan bukan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja. Padahal pelanggaran Termohon Kasasi/Penggugat telah merugikan ribuan orang anggota Koperasi tanpa pertanggungan jawab sampai saat ini, meskipun Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui kesalahannya dan berjanji dalam Perjanjian untuk mengangsur selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 20 November 2003 yang lalu. Perlu diperhatikan juga
bahwa
Peraturan
Umum
Kekaryawanan
(PUK)
Perhimpunan
Borromeus berlaku baik didalam maupun diluar Unit Kerja, jadi meskipun terjadinya pelanggaran di Koperasi, tetapi Termohon Kasasi/Penggugat selaku karyawan juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus (jabatan tertinggi pengurus). Apakah pelanggaran-pelanggaran seperti ini dianggap oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pelanggaran ringan akibat kurang menyeluruhnya pertimbangan terhadap bukti-bukti terlampir dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi, hal mana sangat merugikan Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi ; 2. Bahwa Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah
menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mempertimbangkan
kesalahan
Termohon
Kasasi/Penggugat
dengan
mengacu pada pasal 19 angka 11 dari Peraturan Umum Kekaryawanan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus (PUK Borromeus) Tahun 2001-2003 dan pasal 22 PUK tersebut diatas. Padahal seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga harus menerapkan pasal 36 dari PUK 2001-2003. Dalam pasal 36 ayat 4 PUK 2001-2003 disebutkan bahwa : Diberhentikan dari pekerjaannya : a. Karena kesalahan karyawan, yaitu :
Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
- melanggar peraturan sesuai dalam Peraturan Umum Kekaryawanan (PUK) ; - melanggar hukum pidana ……………… dan seterusnya ; Tanpa harus dibuktikan lebih dahulu dari segi hukum pidana ; Bahwa kesalahan, kekhilafan dan kealpaan Termohon Kasasi/Penggugat telah diakui dalam berita acara telah merugikan Koperasi (Badan Usaha) Unit Kerja Borromeus dan juga telah ingkar janji untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya, hal mana secara hukum telah melanggar selain norma hukum juga norma kesopanan dan kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata tentang pertanggung jawaban akibat kesalahan dan kelalaian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini juga termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Umum Kekaryawanan Borromeus yaitu pasal 20 ayat (1b) ; Bahwa
atas
pelanggaran-pelanggaran
tersebut
telah
menimbulkan
keresahan para karyawan Perkumpulan Perhimpunan St. Borromeus (PPSB)
yang
semuanya
adalah
merupakan
anggota
koperasi
yang
menderita kerugian akibat kesalahan dan kekhilafan pengurus Koperasi termasuk Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Ketua Dewa Pengurus yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun hingga saat ini Termohon tersebut,
Kasasi/Penggugat hal
mana
secara
belum
melakukan
psikologis
telah
pertanggung menimbulkan
jawaban “suasana
disharmoni” dalam hubungan kerja, baik dengan atasan (vertikal) maupun dengan sesama karyawan (horisontal) ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi berpendapat agar tidak menimbulkan preseden buruk dan menjadi contoh tidak baik dalam lingkungan Perkumpulan Perhimpunan St. Borromeus (PPSB) termasuk juga Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus diberhentikan sesuai dengan pasal 36 ayat (4) huruf a Peraturan Umum Kekaryawanan (PUK) 2001-2003 tersebut diatas ; 3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdapat adanya “Ultra Petita” yaitu dalam amar putusan angka III bagian II yang isinya pada pokoknya : “Memerintahkan Pengusaha (Pemohon Kasasi I/Tergugat II Intervensi) untuk menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran ringan kepada Termohon Kasasi/Penggugat sesuai pasal 22 ayat (2a) Peraturan Umum Kekaryawanan (PUK) Perkumpulan Perhimpunan Rumah
Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Sakit Borromeus (PPSB)”. Hal mana dalam surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dimohonkan didalam petitum gugatan ; 4. Bahwa disamping keberatan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak menyebutkan secara jelas PUK tahun berapa yang harus dijatuhkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengandung kepastian hukum ; Pemohon Kasasi II : 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan permasalahan yang terjadi di Koperasi Kredit
Borromeus
tidak
dapat
dijadikan
alasan
untuk
mengajukan
permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja sebagai Ketua Umum Koperasi adalah tidak benar, karena Koperasi Kredit Borromeus itu ada karena
adanya
Perkumpulan
Perhimpunan
Santo
Borromeus
yang
anggotanya adalah karyawan Rumah Sakit Santo Yusuf (Perusahaan/ Pengusaha) ; 2. Bahwa
dibentuknya
Koperasi
Kredit
Borromeus
merupakan
bagian
kebijakan dan upaya Pengusaha dalam mensejahterakan karyawan dan kondisi Koperasi Kredit Borromeus yang demikian sangat mempengaruhi kinerja Rumah Sakit Santo Yusuf. Manajemen Rumah Sakit Santo Yusuf selalu terlibat dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Koperasi Kredit Borromeus. Dengan demikian jelas antara Rumah Sakit Santo Yusuf dengan Koperasi Kredit Borromeus tidak dapat dipisahkan keberadaannya ; 3. Bahwa mengenai penyelewengan dana Koperasi Kredit Borromeus telah jelas sesuai Berita Acara tanggal 27 September 2003 yang ditanda tangani oleh Pekerja/Termohon Kasasi/Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus menyatakan bahwa atas kesalahan, kekhilafan dan kelalaiannya yang mengakibatkan Koperasi Kredit Borromeus secara financial menderita kerugian Rp. 557.851.217,-. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan belum jelas siapa yang melakukan penyelewenangan adalah keliru karena surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Kredit Borromeus (sudah ada pengakuan) ; 4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Rumah Sakit Santo Yusuf ditinjau dari institusi baik dari segi struktural organisasi, Koperasi Kredit Borromeus bukan unit
Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
pelaksana/unit operasional dari Perkumpulan Santo Borromeus, masingmasing merupakan badan hukum yang terpisah, namun pada pertimbangan lain kepada Termohon Kasasi/Penggugat cukup diberikan sanksi dengan kriteria melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Kekaryawanan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus dan bukan pelanggaran berat. Jelas kedua pertimbangan hukum tersebut kontradiktif, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dibatalkan ; 5. Bahwa jika perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak termasuk kesalahan berat, tetapi termasuk kesalahan ringan, maka putusan Pemohon Kasasi II/Tergugat yang memberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja dengan pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 adalah putusan yang sudah tepat dan tidak perlu dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; 6. Bahwa
berdasarkan
Pengadilan
Tinggi
menerapkan
hukum
dalil-dalil
Tata dan
tersebut
Usaha dalam
diatas,
Negara
jelas
Jakarta
memutus
tidak
Majelis
Hakim
salah
dalam
berdasarkan
hukum
telah
sebagaimana diatur dalam pasal 30 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan tersebut harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa dari alasan-alasan ke 1 dan 2 dari Pemohon Kasasi I dan alasan-alasan kasasi ke 1, 2 dan 3 dari Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa
alasan-alasan
kasasi
tersebut
dapat
dibenarkan
karena
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Koperasi Kredit Borromeus dibentuk oleh Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus yang anggotanya adalah karyawan dari Rumah Sakit Santo Yusuf (Perusahaan Pengusaha). Oleh karena itu didirikannya Koperasi Kredit Borromeus ini adalah merupakan bagian dari kebijakan dan upaya Pengusaha untuk mensejahterakan karyawan Rumah
Sakit
Santo
Yusuf
yang
kemudian
diharapkan
untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit
a
quo,
sehingga
Koperasi
Kredit
Borromeus
tidak
dapat
dipisahkan dengan Perusahaan Pengusaha in casu Rumah Sakit Santo Yusuf ;
Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
- Bahwa Pekerja/Penggugat/Termohon Kasasi selaku Pekerja pada Perusahaan Pengusaha yang merangkap sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Kredit Borromeus sesuai Berita Acara Pernyataan telah mengakui kesalahan, kelalaian dan kekhilafannya sehingga merugikan keuangan Koperasi Kredit Borromeus a quo dan para anggotanya dan hal ini berdasarkan pasal 36 Peraturan Umum Kekaryawanan Borromeus telah merupakan pelanggaran Peraturan Umum Kekaryawanan yang merupakan salah satu alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja ; Menimbang, bahwa oleh karena Pekerja telah melakukan kesalahan dan kesalahan mana termasuk/merupakan salah satu alasan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha maka ijin Pemutusan Hubungan kerja dari Pengusaha tersebut seharusnya dapat diberikan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II : Rumah Sakit Santo Yusuf dk. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 129/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Januari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : RUMAH SAKIT SANTO YUSUF dan Pemohon Kasas II : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 129/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Januari 2006 ;
Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
MENGADILI SENDIRI : I.
Memberikan izin kepada Pengusaha Rumah Sakit Santo Yusuf Jalan Cikutra No. 7 Bandung untuk memutuskan hubungan kerja Penggugat Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. Jalan Buana Sari Raya No. 2 Terusan Logam, Margacinta, Bandung terhitung sejak tanggal 28 Februari 2005 ;
II. Mewajibkan kepada Pengusaha Rumah Sakit Santo Yusuf tersebut pada amar 1 untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Sdr. Y. Gabungan Purba, SH. sebagai berikut : - Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.131.752,- ---------------------------- = Rp. 19.185.768,- Uang Penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 2.131.751,- ---------------------------- = Rp. 14.922.264,- Ganti Kerugian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15 % 15 % x Rp. 34.108.032,- ---------------------- = Rp. 5.116.204,- Upah bulan Februari 2005 sebesar 50 % 50 % x Rp. 2.131.752,- ------------------------ = Rp. 1.065.876,Jumlah
= Rp. 40.290.112,-
Terbilang : empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas rupiah ; III. Pelaksanaan
putusan
ini
dibawah
pengawasan
Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ; Menghukum
Termohon
Kasasi/Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara dalam semua peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin tanggal 6 Maret 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,
SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. H. Imam Soebechi, SH.,MH.
Ketua : ttd. Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.
Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06
Biaya – Biaya : 1. Meterai --------------- Rp.
6.000,-
Panitera Pengganti : ttd.
2. Redaksi -------------- Rp.
1.000,-
Matheus Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =
Rp. 500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06