PT NINDYA IiA.RYi\ (Persero) GENERAL CONTRACTOR Jl. Leijend. Haryono lVlT Kav. 22 Jakarla
1
3630 | Telp: (021 ) 8093276 | Fax: (021 ) 8093105
Ernail:
[email protected] i Website: \r'/ww.nindyakarya.co.id
tia A
-U' \.H
KEPUTUSAN DIREKSI PT NINDYA KARYA (persero) N omor : s0s/Dl RUT/KPTS/SEKPER/09 I ZAtd
Tentang PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT NINDYA KARYA (Persero) DIREKSI PT NINDYA KARYA (Persero) MENIMBANG
a
Bahwa Tata kelola Perusahaan atau Good corporate Governance (GcG)
merupakan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, dengan tujuan mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, efisien dan efektif.
b
Bahwa dalam upaya penerapan, penegakan dan pemenuhan GCG Perusahaan telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor : L97/DUTI/KPTS/SEKPER/06/2005 tanggal 06 Juni 2005 Juncto Nomor 786/DI RUT-I/KPTS/S E KPERI LL / 20L2 ta ngga I 0 L N ovember 2OtZ.
c. Bahwa demi pemutakhiran terhadap ketentuan GCG yang berlaku, maka perlu dilakukan penyesuaian atas dokumen-dokumen GCG Perusahaan ke dalam suatu keputusan.
MENGINGAT
1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Juncto Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan Akta Nomor L Tahun 2008 Juncto. Akta Nomor 28 Tahun 2009 Juncto Akta Nomor 39 Tahun 2012 Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik lndonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA Nomor : KEp-l46lMBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 Juncto Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA (Perseroan) di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : KEP SK-287{MBU/ZOL3 dan KEP-PS L5/PPA/O613 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. 6.
Anggota-anggota Direksi Perseroan Jo. Keputusan para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) pr NTNDYA KARYA di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-166/MBUlOg/ZOl4 dan KEP-PS/18/PPA/0814 tanggal 5 Agustus 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Direktur utama perusahaan perseroan (persero) PT NINDYA KARYA.
7.
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : pER-O1/MBu/zaLlJuncto
Nomor PER-09/MBU/20L2 tentang penerapan Tata 8.
Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 5 Juni ZOLZ tentang lndikator/Parameter Penilqian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporote Governonce) pada Badan Usaha Milik Negara; MEMUTUSKAN
PT NINDYA KARYA
MENETAPKAN
PENERAPAN GOOD CORPORATE oOVERNANCE (Persero)
Pertama
Memberlakukan Dokumen GCG Perusahaan yang terdiridari: 1. Code of Corporate Governance 2. Board Manual 3. Code of Conduct 4. Pedoman Whistle Blowing System 5. Pedoman Gratifikasi 6. Pedoman Benturan Kepentingan
Kedua
Memberlakukan penerapan Good Corporate Governance di lingkungan PT NINDYA KARYA (Pesero) berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Revisi.O2 sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini
Ketiga
Mencabut Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) : 1. Nomor : 786/DIRUT-I/KPTS/SEKPERILL/2012 tanggal 0L November 2012 tentang Penerapan Good Corporote Governance PT NINDYA KARYA (Persero)
2.
Nomor : 787|D\RUT-|IKPTS/SEKPER/11I2O12 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) PT NINDYA KARYA (Persero)
V
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keriruan dan/atau diperlukan di dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero); 2. Yth. Direksi PT NINDYA KARYA (Persero); 3. Yth. General Manager Departemen, Satuan, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi, Kepala Wilayah PT NINDYA KARYA (Persero);
di : Jakarta tanggal : 12 September 2014
Ditetapkan Pada
-
Direktur lJtama, N, - -'t5
\ry'A'A
MANo'o..
h^/
DAFTAR ISI
Halaman
Kesepakatan Penerapan Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Komisaris Kesepakatan Penerapan Pedoman Benturan Kepentingan Direksi Kesepakatan Penerapan Pedoman Benturan Kepentingan General Manager
BAB
I.
BAB II.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Landasan Penyusunan
5
3. 4.
Maksud, tujuan dan manfaat Pengertian
5
BENTURAN KEPENTINGAN
3.
IV.
Pengertian Benturan Kepentingan Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan Sumber Penyebab Benturan Kepentingan
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
1. 2. 3. BAB
4
1.
1..
III.
3
2.
2.
BAB
1
2
Prinsip Dasar Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan Sanksi terhadap Benturan Kepentingan
PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
4
5
7 7 7 8 9 9 10 10 11
KESE
PAKATAN PE N E RAPAN PE DOFJIAN BTIUTU RASJ PT NINDYA KARYA (Perserol
KE PE NTI N
GAN
Pacia hari ini, iumat tanggal LZ September 2014 kami yang tersebut di bawah ini menvatakan kesepakatan untuk meneraokan Pedoman Benturan Kenentingan dengan sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan.
DEWAN KOMISARIS PT NTNDYA KARYA
Komisaris Utama,
Bambang Goeritno
Komisaris,
{Pirsero}
Komisaris,
Wicipto Setiadi
K ESE
PAKATAN PE SJ E F.APAN P E DO tt4AN B E IUTU P.AN PT NINDYA KARYA {Perserol
n--l-
t..,---! rdud L-,.: lldil t.-r lilr, Juilrdr
K E PE
NT! N GAN
l.-.--: 1444 !-,--_L.,r l: t-,---_L :-,, ^*r/ c--r---L-,-= )eilreilruer zur.q l(dnll yar-tg [ei.Seou-r ui uawail iili menyatakan kesepakatan untuk menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan dengan !---*^!
rdrrBH,dr
41
sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan.
DIREKSI
PT NINDYA KARYA (Persero|
l'\i;aL+r,r vtltALul
I l+al*r uLarlrqr
?:4 lndradiria .r.v. serere
Dlr'ektur Produksi &
Sistern,
Direktur
"Mrnnnnl v. r'!e..vt
anoan P, q,nf\/l *
l.)iroktr rr Porn acrren
-rtttl
M
P,
REiITI I/ECEDAI'ATA[I DEiIEDADAIN DENNlt,lAN IPAN tVnt! nll I5vV!!lnlt vbttl Ena! IfEDEIITI[IT:AI\l llbt Lltr arlrr-.t l ariiaralFil ^FirFl-FaPT NINDYA KARYA {Perserol
:.-: r-.-^L.,r Jl l^*...-L 4a a-.-.^*-!--14{{ !.-.--! ,.--r.anB,E,ai j.z Septellluel zUI+ KdlIll ydllt telSeULlt ul Udwdl I ll ll i'aOa L-.^: nai'i :--: iilt, irliiiat r^----l menyatakan kesepakatan untuk menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan dengan sebaik-baiknya demi Kemajuan Perusahaan. h .^l .
GENERAL MANAGER PT NINDYA KARYA (Persero)
Kepala Satuan Pengawasan
Respati Hari Winarno
Ganar:rl [\/lanesor qnN/l JyrIl
R, 5
Tl !
I,
Gonar=l
I\4 anaoar
Prndrrlrci
ttt* /
R
M A,hmad Misbah
F-achman
General Manager Keuangan,
General Manager Pemasaran
& Pengembangan,
lmam Sugiatno
DAD Lrta.L, 1t
PENDAHULUAN 1.
NINDYA
Latar Belakang PT NINDYA KARYA {Persero) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "perseroan"
hai'us melaksanakan penerapan prinsip-pi.insip GCG secara konsisten
dan
berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.
Dalam i'angka membangun kei'ja saina yairg harmonls dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menialankan hubungan dan interaksi tersehut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yahg mungkin tidak dapat *arhinrlrrLrE LEtrrrtt9otAqtr
ah+ara qtrLsrq
.^+, ' 6ihal, JoLg prrtoh
n^*^rn ugrt6qtr
lri^^.,^ ^ihal, tqlrtriro. fJrrtq^
Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negative terhadap pengelolaan Perusahaan. Oteh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan riang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis clengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak iainnya rjaiam pelaksanaan kerja sama dan interaksi dengan Perusahaan.
Dengan dennik!an, maka disusun!ah Pedcman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan ciengan Pecjoman Tata Keioia Perusahaan (Code oi Corporate Governancei dan Pedoman Perilaku lCode of Conduct),.serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan. Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disoslallsasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan PT NINDYA KARYA (Persero), dan
secara berkala akan ciiiaksanakan pemutakhiranlpenyempurnaan aias Pecjaman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan lContinuous lmprovement) sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.
t.
l
i.a-*J---!-lq asa i-r
E^----------
iren yusu i-tan
Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap
berikut: d-
Selalu mengutafiiakan kepatuhan pada hukum dan pei'aiui'ai'i perundangundangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
b.
Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatani;ei"buatan'iang dapat mcnimbulkan Eenturan Kepentingan, Koi.upsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan prihadi, keiuarga, kelompok ataupun golongan
Selatu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
kemandirian,
. -:-.t.- - -t!l-.J-t*_-.^--.^--r-th^._- ,_r- _ _.-L -., --.JdKulltilUllltds, pel tdllE,ullHJdwdudll sel td Keduilafl Odiam iTtcil8eiula r'efusar"laaii. -1...-r
d.
3.
-Lrl!r--
Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedornan Tata Kelcla Ferusahaan {Code o! Carporate Governance) dan Fedoman Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di Perusahaan.
Maksud, Tujuan dan Manfaat a.
Sehasai Pednman hasi karvawan PT NINDYA KARVA lPprqprnl rrntrrk momahami "*'r_-mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
b.
Sebagai Pedoman bagi karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) dalam mengambil
sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan
di
Perusahaan untuk
mewujueJkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
Mewujucikan pengeioiaan. Perusahaan yang bebas ciari segaia bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 4.
Dansa:*i:n
d.
b.
Atasan Langsung aciaiah bagi Karyawan setingkat Generai Manager, Kepaia Divisi, Kepala Satuan, Sekretaris Perusahaan maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk karyawan lainnya, Atasan lans
Beniuran Kepeniingan (Coniiici of interesti, adaiah situasi atau kondisi ciimana karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yarig berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga clapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Ferusairaatr.
c,
Karyawan PT NINDYA KA.RYA {Persero}, adalah Dewan Konnisaris, Dlr.eksi dan seluruh Karyawan PeruEahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan cian insiansi iainnya, serta personii iainnya yang secara iangsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan
d.
Il4itra usaha/pihal Ketiga, adalah pihak persecrangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan
-' If AIf L L'^tlL'
BENTURAN KEPENTINGAN 1
Donaor*ian
llanfr
nlllrlDYA
rran qr. lfaaan*incan .wt,L.rr.rrEerr
Benturan Kepentingan, aciaiah situasi atau konrjisi ciimana karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) yang karena Jabatan/Posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga danat .......1,-. mtrmnensar.uhi krralitaq kenrrtrtqannva ccr"ta Linori: haeil lranrrtrrc:n tereohrrt yang daBat merugikan bagi Perusahaan.
2.
Bentuk-bentukSituasiBenturanKepentingan Sifrra
b.
Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau Perusahaan untuk kpnpntinBan nrihadi atarr solonsan
c.
Situasi yang menyebabkan intormasi rahasia jabatan atau
Perusahaan
dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan I
u,
c:r..--i .-^----1.--^^ i^L^!^l: L^L -^L^^-.,^^- ydilB ilrtrilililrft L.,L..---lluuulrBdil JrLUd5r ptrrdilE,ndpdil Jctudtcilr ur utrutrrcrl.rcr lrtrru5cilrcldlr -^*:l:t-l
langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
e.
Situasi yang memberikan akses khusus kepada karyawan PT NINDYA KARYA iPerseroi aiau pihak iertentu untuk iiclak mengikuti proseciur dan keieniuan yang seharusnya d iberlakukan Ci+r rrci JrLuur!
,^L^klu Lvsvraurrn r hr^.6c t/r vJLr
nah65rrra.5h tinlaL HLt rE,aur urur r rruur\
.aer rri JLJuur
rlanarn rr vLr !6sr r nrncarlr }/r vrLvu,
karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi o
Situasi dimana kewenangan nenilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai
h.
Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
ir.
ci+..^-; JlLuoJr
j.
Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi
i^(1,,-^-^ lk^-,,^+.^.li^.-l..--;i-L.-+-^l ^^-+ ct ^-^l^,.M^A+ yuJL t tlJtv)rr r tLt rL lucl uHo Lt wurr rg rt tt tuc, tLc, I or tolra JauqLor l,
k.
Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan l"-.-.-r..-.^ l-* L^-I-1.,, Ji n-.-..--t-----^--^r. KtrLeilrudil udil lretdrurdil ydrrB ucildKu ur rclusarnalaill
l.
Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat
m. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang
3.
n.
Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistin'lerr.raan maupun peluang bagi calcn penyedia Barang!asa untuk menang dalam proses Pengadaan Barangf asa di Perusahaan
o.
Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara karyawan PT NINDYA KARYA {Persero} dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas kepuir.isan dan/aiau iindakan karyawan PT.iiiiiDYA KARYA iFei'sero) sehi;bungan dengan Jabatannya di Perusahaan
Sumher Penyebah Eenturan Kepentingan ^ c!.
v^1,, t\Et\uct)ctdtt
J-udil
l,^,,,^^^*-^t\gvvEttcilt6,cill
b.
Perangkapan Jabatan, yaitu karyawan PT NINDY,A KARYA (Persero) memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya JLUOT O ^.^4^..i^^-l lJtVtEJJrVrrqr,
l,^*,+r!n4 Adtydwdrr
;^.1^^^-.1^rrruLlrEltugtr
nT rr I\llt\lnwA ttilIL/tr-t
I/AD\^.A ,n^--^-^l r\Hnrtt \rEtSctrJ,
.1,,,6+ih^l .,lah uqlr qNulrLquEt.
c.
Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh karyawan PT NINDYA KARYA {Persero} dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan .---.- -.---.--.L: I-^--.r.,--..-..-l-YdIrB, ualpaI mempeilEarur]r EepuLu5drr1ryd.
d.
Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hihrrran haik vano ditprima r{i dalam nespri rylrunrn di lrrer nespri den rrans "-D-" dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang ciiiakukan oieh karyawan' PT Nii\iDYA KARYA (Persero) terkait ciengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun nrofecionalismp karva\Aran PT NINDYA KARYA (Pprcprn)
e.
Keiemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendaia bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan karyawan PT NINDYA KARYA {Persero) yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang rir
f.
Kepentingan pribadi lvested interest) yaitu keinginanlkebutuhan karyawan NINDYA KARYA (Persero) mengenai suatu halyang bersifat pribadi
PT
r.lAn -! If/{D J PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 1.
Prinsip Dasar
Karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) yang dirinya berpotensi dan atau telah berada ,ialam siti.iasi Benii.li'an Kepentingan DiLARANG unti;k rnenei-i"iskan kegiatanlmelaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk s€lanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas vang bernotensi terdapat Benturan Keoentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengamhilan Keputusan terkait dengan kegiatan 'i ang iei'dapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka D.ireksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dari tanggung jawabnya dalarn kegiatan tersebut. b.
Perangkapan iabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut. Karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib rnembuat dan menyampaikan Surat Pernvataan Potensi Benturan Keoentingan terhadan kondisi tersebut kepada Atasan Langsung
d.
Karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan' apabila memiliki hubungan sedarah dalam hrihungan kelr,rarga inti dengan anggota Dirpksi dan/atarr angsota Dewan Komisaris uu--_-"-_"uo Perusahaan
NIHDYA
2.
Mekarrisime Pelaporan Bei-riurai-r Keperriirrgan
Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka karyawan PT NTNDYA KARYA {Persero) wajib melanorkan hal tersebut melalui: a.
A+-^-* I ^^. Aiasan Langsuilg Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah karyawan PT NINDYA KARYA {Persero} yang ter!ibai atau memiliki potensi untuk terlibat secara
langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan ILqt rnarr t6iul r^^ t6
b.
Sistem Pelaporan Pelanggaran lWhistie Blawing System
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah karyawin PT NINDYA KARYA (Persero) atau pihak pihak lainnya {Pelanggan, il4itra Ker.ia dan F,4asyarakat} .;ang tidak rnerniliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan cii Perusahaan. Pelaporan melaiui Sistem Peiaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistte (rrcfam r{i Darrrcah::n Rlnutinn Jrr-s'tt
Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir b di atas harus dilakukan dengan itikad baik cian bukan merupakan suatu keiuhan pribadi atas suaru kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah
c.
3.
Tim R.eward & Punishment wajib membuat !aporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua bulan berikutnya, yang meiiputijumiah peiaporan, kategori peiaporan serta meciia yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi
Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan
Setiap karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
EIAI]L)t, ,..t-t L I
PEN C EGAHA[.{ TE RIAD i N-fA
I{INDYA
SITUASI BENTURAN KEPEIT{T.II{GA}J Untuk menghindar'! ter"jadin*r'a situasi Benturan Kepentingan, kanyawan PT Nl[,lDYA. (Persero) :
K.a.RY.^.
1.
Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2.
Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keiuarga, kerabai, keiompok danT'atau pihak iain atas beban Ferusahaan.
3.
Dilarang memegang jahatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, lzarrr-li sEL9qtr
cacrr-i JcJu9r
rl^^^^* uerr6qtt
La+an+,rn NgLEirLuqlr
.,-^yqtt6
h^*l-1",' uLrrqNU.
4.
Dilarang melakukan transaksl dan/atau menggunakan hartalasset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5.
Diiarang menerima, memberi, menjanjikan hacjiah (cinrjeramatai cjan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6.
Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan PT NINDYA KARY,A (Persero) dan atau di luar karyawan PT NINDYA KARYA (Persero).
7.
reiunti tian keui.rtungan pr-ibarli iainnya yar:g rreiebihi cian aiau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat Diiar-ang rnenerirna
menimbulkan potensi Benturan Kepentingan. 8.
Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan saiu atau beberapa pihak daiam peiaksanaan Pengaciaan BarangT'jasa
di Perusahaan. n J.
n;!^-^^*^*^*F^^+1.^^ u!tdt dtrE, tttEtilsHilodLNdtt
i^f^.*^-iIttdJt [ilut
Darr'-^l^^^^ rEruJorroglt
.t^^ udtt
l-+^ udL6
Di-^iLrr5ilt5
n^-,,^^L-^* rcI u)dttddtt
.,-+.r1, ultLuN
kepentingan di luar Perusahaan. 10_
Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
I ,
11.
Lt.
Diiarang baik iangsung maupun tidak iangsung dengan sengaja turut serta daiam kegiatan Pengadaan Barangflasa di Perusahaan yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan r rntr rk melalr
Diiarang memanfaatkan cian menggunakan hak cipta Perusahaan yang ciapai merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
