Jawaban atas Soal Ujian Akhir Kuliah
MATA KULIAH:
PENYUSUNAN DESAIN DAN PROGRAM SOSIAL DOSEN: KHOLIL SOELAIMAN, M.S.W.
Disusun oleh:
Heru Sunoto (13.01.003)
PROGRAM PASCASARJANA SPESIALIS -1 PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG 2014
SOAL UJIAN AHIR KULIAH Catatan: Soal ini untuk dikerjakan sendiri di rumah dengan waktu selama dua minggu tm tanggal 16 April 2014. Diserahkan paling lambat tanggal 30 April 2014, pukul 15.00. Terlambat dari tanggal tersebut tidak akan dinilai dna dianggap gagal. Untuk mengerjakan soalan ini supaya baca buku teks, literatur dan rujukan yang relevan (bukan dari pengetahuan awam anda), dan cantumkan dalam lembar pekerjaan. Pekerjaan jawaban sosal, ditik dengan huruf Times New Roman, diatas kertas A4, dengan spasi satu seperempat atau satu setengah. Kerjasama atau plagiasi dalam pengerjaan soalan ini dilarang. Pilih enam dari tujuh soal dibawah ini
1. Rinci dan jelaskan serta beri contoh masing-masing dari: a. Jenis-jenis perencanaan, dan b. Jenis-jenis Perencanaan sosial. 2. Jelaskan dan beri contoh hubungan antara kebijakan sosial, perencanaan sosial, dan pemograman sosial dalam praktik. 3. Hakikat proses perencanaan adalah melingkar seperti spiral, tidak liniair. Jelaskan, mengapa, dan beri contoh. 4. Kemukakan bagan proses perencanaan yang lengkap, dan aplikasikan dalam perencanaan di bidang atau tempat saudara sekarang bekerja, atau yang saudara kenal. 5. Integer perencanaan dalam proses perencanaan (sosial), dapat bersumber dari: nilai, preferensi, hasil survey, hasil penelusuran, kebutuhan atau masalah, beri contoh dan terapkan dalam suatu praktik perencanaan. 6. Kemukakan langkah-langkah analisis biaya-manfaat. Walaupun sulit untuk mengenakan nilai uang dan nilai pasar kepada manfaat sosial dan manfaat manusia, anlisis biaya manfaat masih berguna sebagai alat perencanaan sosial (social palnning tool). Kemukakan komponen-komponen analisi biaya-manfat. Berikan contoh penerapan analisis biaya manfaat dalam proyek sosial, misalnya proyek pembangunan panti asuhan anak, 7. Kemukakan lima kritik saudara terhadap sistem dan praktik perencanaan pembangunan dan perencanaan sosial di Indonesia, dan berikan contoh dari kelimanya. ----------------------------------
i
Jawaban atas Soal Ujian Akhir Kuliah 1. Rinci dan jelaskan serta beri contoh masing-masing dari: a. Jenis-jenis perencanaan b. Jenis-jenis Perencanaan sosial. Jawaban: a. Penjelasan tentang Perencanaan Definisi Perencanaan Definisi perencanaan dari para ahli adalah sebagai berikut: Karen K. Kirst-Ashman dan Grafton H. Hull Jr.1 (2009: 190) menjelaskan: Planning involves establishing goals, specifying how goals will be achieved, and selecting the most appropriate courses of action (Perencanaan, di dalamnya terkandung pengembangan tujuan, khususnya bagaimana tujuantujuan bisa dicapai dan memilih beragam kegiatan yang paling sesuai terkait dengan pencapaian tujuan tersebut). Berdasarkan definisi dari Ashman dan Hull Jr di atas, perencanaan terdiri atas dua hal, yaitu: 1) Perencanaan merupakan penjelasan tentang tujuan lebih detail; 2) Berisi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Cascio (1987) dalam Peter M. Kettner (2002: 233)2 menjelaskan definisi perencanaan ketika berbicara tentang perencanaan dalam sebuah Organisasi Layanan Manusia (OLM) atau Human Service Organization (HSO) sebagai berikut: Planning is an effort to anticipate future business and environmental demands on an organization and to meet the 1
2
Karen K. Kirst-Ashman and Grafton H. Hull Jr., Understanding Generalist Practice, 5th Ed., Brooks/Cole, Belmont, CA., USA, 2009, hal. 190. rd W. Cascio, Applied psychology in personnel management, 3 ed., Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall, 1987 dalam Peter M. Kettner, Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations, Allyn Bacon, Boston, MA, USA, 2002.
1
personnel requirements dictated by the conditions. The process involves an analysis of current conditions, a forecast of the future, the development of a plan of action, and an evaluation effort (Perencanaan adalah serangkaian tahapan untuk mengantisipasi masa depan dan permintaan lingkungan di dalam organisasi dan untuk memenuhi permintaan personil yang disebabkan oleh kondisi. Proses perencanaan di dalamnya berisi analisis terhadap kondisi kekinian, perkiraan masa depan, pengembangan rencana aksi, dan aspek evaluasi). Berdasarkan definisi dari Cascio di atas, perencanaan terdiri atas lima aktivitas, yaitu: 1) Perencanaan berisi serangkaian rencana kegiatan; 2) Kegiatan merupakan antisipasi masa depan; 3) Kegiatan merupakan antisipasi permintaan lingkungan; 4) Perencanaan mengandung analisis terhadap kondisi terkini; 5) Perencanaan juga mengandung sisi evaluasi. Menurut Conyers (1994) dalam Edi Suharto (2010: 65)3, perencanaan adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang paling baik. Berdasarkan definisi dari Conyers di atas, perencanaan adalah dua aktivitas, yaitu: 1) Perencanaan adalah mengubah tujuan ke dalam aktivitas konkret 2) Perencanaan adalah teknis dan cara pencapaian tujuan. Menurut Edi Suharto (2010: 64), perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilh alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan. Secara singkat, perencanaan adalah proses membuat “rencana” atau plan.4
3
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung, 2010, hal 65. 4 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung, 2010, hal 64.
2
Berdasarkan definisi menurut Edi Suharto di atas, ada tiga elemen perencanaan: 1) Perencanaan adalah serangkaian kegiatan 2) Terdiri atas sejumlah alternatif dan dipilih alternatif terbaik. 3) Untuk mencapai tujuan. Menurut ER. Alexander (1986)5 dalam Franco Archibugi (2008: 10)6, perencanaan adalah: The core of planning theory is the planning process: how should and do people plan?”; but, stating, at the same time, that “the planning theory explores the planning process and examines its components:What are they? How do they interrelate?How are they affected by the context of planning efforts? How do they determine planning outcomes? All these affect the question of how planning should be done (Inti dari teori perencanaan adalah bahwa proses perencanaan adalah: Bagaimana semestinya dan bagaimana seseorang merencanakan sesuatu?; tetapi pada saat yang sama, pernyataan bahwa “teori perencanaan menggali proses-proses perencanaan dan menguji setiap komponennya: Apakah itu? Bagaimana kesemuanya saling terkait? Bagaimana semua komponen mempengarungi perencanaan outcome? Semua pertanyaan ini bermuara pada bagaimana seharusnya perencanaan dilakukan). Berdasarkan definisi ER. Alexander di atas, substansi perencanaan adalah: 1) Bagaimana seharusnya dan bagaimana kita merencanakan? 2) Apa yang perlu direncanakan? 3) Bagaimana mengkorelasikan antar sub-bagian? 4) Bagaimana
mengarahkan
bagian-bagian
tersebut
dalam
konteks
perencanaan? 5) Bagaimana hal-hal itu bisa mencapai hasil/outcome?
5
6
ER. Alexander, Approaches to Planning: Introducing Current Planning heories, Concepts and Issues, Gordon and Breach, New York, 1986. Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal 10.
3
Cakupan perencanaan Perencanaan cakupannya sangat luas. Perencanaan masuk ke dalam semua aspek kehidupan, maka teramat sulit untuk membatasi perencanaan hanya pada satu atau beberapa aspek tertentu saja. ER. Alexander (1986) menyatakan dalam Franco Archibugi (2008)7: The substantive aspects of planning are the hardest to delimit: they can range into areas as divergent as housing, transportation, health services and economic development policy. Among major relevant substantive fields addressed in one planning theory text are urban growth, neighbourhood units, zoning, and the physical environment. Another anthology divides up the field by functional sectors: physical, social, public policy, and economic planning (Aspek substansial dari perencanaan adalah sangat sulit untuk kita batasi; perencanaan dapat masuk ke arena yang luas dan beragam, semisal perumahan, transportasi, layanan kesehatan, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Diantara arena lapangan perencanaan yang substantif untuk disasar adalah semisal pertumbuhan kota, unit-unit ketetanggaan, zona, dan lingkungan fisik; Antologi yang lainnya membagi lapangan perencanaan menurut keberfungsian sektornya: fisik, sosial, kebijakan publik, dan perencanaan ekonomi).
Berdasarkan penjelasan ER. Alexander di atas, kita bisa mengetahui bahwa perencanaan dapat masuk ke seluruh aspek kehidupan bernegara, kepada seluruh aspek layanan pemerintah kepada rakyatnya, kepada semua aspek yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat. Contoh Perencanaan dalam hal ini adalah: Perencanaan transportasi, Perencanaan perumahan, Perencanaan tata ruang dan wilayah (RTRW).
7
Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal 10.
4
Jenis-jenis Perencanaan: Perencanaan Berdasarkan Siapa yang membuat: Dilihat dari siapa yang membuat perencanaan, menurut Robert B. Kaplan and Richard B. Bardauf Jr. (1997) 8, maka kita mengenal Bottom-Up versus Top-Down Planning. Top-Down Model adalah seseorang atau sekelompok orang tertentu membuat perencanaan bagi mayoritas masyarakat, biasanya tanpa meminta pertimbangan atau masukan dari masyarakat sebagai pengguna solusi yang diberikan oleh perencana.9 Sedangkan Bottom-Up Model adalah model perencanaan yang biasanya digunakan pada iklim demokratis, melibatkan masyarakat atau pengguna kebijakan yang akan ditetapkan dalam perencanaan tersebut.10 Kedua model ini, menurut Diana Conyers dan Peter Hills11 disebut Model Partisipatif versus Non Partisipatif. Perencanaan Berdasarkan Cakupan Keluasan Wilayah (Coverage): Menurut Anis Cowdury12 dan Colin Kirkpatrick13, berdasarkan cakupan keluasan wilayah, model perencanaan terbagi menjadi empat14, yaitu: 1. Overall/national model, yaitu model perencanaan dengan cakupan wilayah keseluruhan atau negara. 2. Regional models, yaitu model perencanaan dengan cakupan wilayah provinsi atau daerah tertentu saja. 3. Sectoral/Special model, adalah model perencanaan yang digunakan untuk satu masalah yang dipilih dari agenda masalah overall/national models. Misalnya, ekonomi saja, atau sosial saja, atau politik saja, dan seterusnya. 8
Robert B. Kaplan and Richard B. Bardauf Jr., Language Planning: from Practice to Theory, Multilingual Matters Ltd., 1997, United Kingdom, hal. 196. 9 Kaplan dan Bardauf Jr., 1997, hal 55. 10 Kaplan dan Bardauf Jr., 1997, hal 209. 11 An Introduction to Social Planning in the Third World, Edisi Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh UGM Press, Yogyakarta. 12 Dosen Senior bidang Ekonomi di University of Western, Sidney, Australia. 13 Seorang Profesor ekonomi pembangunan di University of Bradford, Inggris. 14 Anis Cowdury and Colin Kirpatrick, Development Policy and Planning: an Introduction to Models and Techniques, Roudledge, London, 1994, hal. 5.
5
4. Project analysis, adalah model perencanaan yang difokuskan pada satu masalah kecil di dalam salah satu sektor saja. Misalnya, masalah pengangguran dan kemiskinan, dan seterusnya. Perencanaan Berdasarkan Argregasi/kesatuannya: Berdasarkan aggregation (kesatuan), model perencanaan terbagi menjadi tiga15, yaitu: 1. Aggretate model. Model ini membuat perencanaan pada satu fokus, baik masalah ataupun lokus, tergantung fokusnya, lalu dibuat satu perencanaan menyeluruh terkait fokus tersebut. 2. Main-sector model. Model ini membuat perencanaan berdasarkan pecahan dari satu masalah lalu diuji dan di analisi hubungan diantara pecahan-pecahan masalah tersebut. 3. Multi-sector model. Model ini disebut juga model input-output analysis. Model ini memecah fokus masalah atau wilayah menjadi ukuran besar, kemudian dibuat jejaring atau hubungan (linkage) antar berbagai hal yang berbeda dan saling berpengaruh. Perencanaan Berdasarkan Waktunya: Berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perencanaan, maka model perencanaan terbagi menjadi tiga16, yaitu: 1. Short-term atau Jangka pendek, yaitu 1 – 3 tahun. 2. Medium-term atau Jangka menengah, yaitu 3 – 7 tahun. 3. Long-term atau Jangka panjang, di atas 10 tahun.
15 16
Anis dan Colin, 1994, hal 6. Anis dan Colin, 1994, hal. 6.
6
Perencanaan Berdasarkan Closure/pengakhirannya: Berdasarkan closure (pengakhiran), model perencanaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Open systems atau disebut juga input-output models. 2. Closed/fully determined systems. 3. Partially determined systems. Perencanaan Berdasarkan Perilaku/Behavior: Berdasarkan behavior atau perilaku17, model perencanaan dapat disebut
sebagai
stochastic
atau
deterministic
systems.
Yaitu
perencanaan yang penentuannya tergantung kepada relathionship yang akan disasar. b. Penjelasan tentang Perencanaan Sosial Menurut Edi Suharto (2010: 44)18, definisi perencanaan sosial adalah menunjuk pada proses pragmatis atau menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah social tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi), dll. Menurut Adelaide City Council (Dewan Kota Adelaide)19, perencanaan sosial adalah sebagai berikut: Social Planning is an organised process for investigating and responding to the needs and aspirations of people and communities. Social planning outcomes are achieved through translating these needs and aspirations through strategic policy and action, integrated with urban, regional and other planning activities. It is about planning to improve wellbeing and quality of life in local communities. (Perencanaan Sosial adalah sebuah 17
Anis dan Colin, 1994, hal. 7. Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Ed. IV., Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010. 19 Adelaide City Council, Social Planning, downloaded at January 18th 2014. 18
7
proses yang terorganisir yang digunakan untuk mengetahui dan menjawab kebutuhan dan aspirasi individu dan masyarakat. Hasil dari perencanaan sosial diperoleh melalui bagaimana menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam kebijakan strategis dan aksi/tindakan, terintegrasi dengan kota dan regional, serta beragam perencanaan lainnya. Perencanaan sosial adalah tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas kehidupan pada masyarakat lokal). Lewis Keeble (1959)20 menjelaskan perencanaan sosial yang berhasil sebagai berikut: Socially successful planning tends to make people’s lives happier because it results in a physical environment which conduces to health, which allows convenient and safe passage from place to place, which facilitates social intercourse and which has visual attractiveness. (Perencanaan Sosial yang sukses mengacu pada bagaimana membuat kehidupan manusia lebih bahagia, karena perencanaan tersebut dihasilkan dalam
lingkungan
fisik
yang
dikaitkan
dengan
kesehatan
yang
memungkinkan munculnya rasa nyaman dan aman di setiap tempat, yang memfasilitasi hubungan sosial dan memiliki daya tarik secara visual). Michael Clague (1993)21 mendefinisikan perencanaan sosial pada masyarakat sebagai berikut: Community Social Planning is a process for building community well-being. It is defined as a local, democratic system for setting priorities, arriving at equitable compromises and taking action. It supports community needs and interests in social, cultural, economic, and environmental affairs." (Perencanaan Sosial pada masyarakat adalah sebuah proses untuk membangun masyarakat sejahtera; ia didefinisikan sebagai sebuah suatu sistem demokratik lokal untuk menetapkan prioritas, mengkompromikan
beragam
alternatif
dan
mengambil
tindakan.
Perencanaan sosial mendukung kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, dan urusan lingkungan). 20
Lewis Keeble, Principles and Practice of Town and Country Planning, London: Estates Gazette (2nd edition, 1959) p. 9, dalam buku Social Town Planning, Clara H. Greed (Editor), Roudlegde, NY, US, 1999, p. 18. 21 Michael Clague, A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc Publication, 1993, p. 4.
8
Dari empat definisi perencanaan sosial di atas, dapat saya simpulkan bahwa perencanaan sosial adalah: Suatu proses yang sistematik, Diawali dari melihat masalah di masyarakat, Melihat penyebab dan akarnya, Menentukan akibat-akibatnya, dan Mencari solusinya untuk menuju kesejahteraan masyarakat, baik pada ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nilai-nilai dalam Perencanaan Sosial Karena sifat dasar perencanaan sosial yang merupakan serangkaian aktivitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka perencanaan miliki nilainilai. Nilai-nilai ini dilaksanakan dalam seluruh proses perencanaan sosial, mendefinisikan masalah, potensi, solusi, hingga aksi menuju sejahtera. Michael Clague merinci ada beberapa nilai yang melekat pada perencanaan sosial masyarakat22, yaitu: a. Social Justice (Keadilan sosial); b. Equity and opportunity (kesetaraan dan peluang); c. Participation and inclusion (partisipasi dan kemampuan akses); d. Respect for and celebration of diversity (menghargai dan merayakan keberagaman); e. Building concensus and shared values for the well-being of the community as awhole (membangun kesepakatan, berbagi nilai untuk kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan); f. Equitable distribution of public resourcess (kesetaraan dalam distribusi sumber-sumber publik); g. Community Decision-making and management with respect
to local
social, economic, and environment priorities (pengambilan keputusan
22
Michael Clague, A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc Publication, 1993, p. 4.
9
masyarakat dan manajemen dalam menghargai lokal dalam menetapkan prioritas sosial, ekonomi, dan lingkungan); h. Strengthening voulantery, self-help innitiatives (penguatan relawan, inisiatif menyelesaikan masalah mandiri); i. Maintaining a healthy public service system to support community (Menjaga sistem layanan publik yang sehat untuk mendukung masyarakat). Contoh-contoh perencanaan sosial: Kebijakan layanan kesehatan dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan), Penanggulangan kemiskinan berbasis KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH). 2. Jelaskan dan beri contoh hubungan antara kebijakan sosial, perencanaan sosial, dan pemrograman sosial dalam praktik? Jawaban: Menurut Edi Suharto (2011: 10)23, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith (2006: 4) dalam Edi Suharto (2011: 10 – 11)24, dinyatakan bahwa: in short, social policy refers to what governments do when they attemp to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services, and support programs (Secara singkat, kebijakan sosial mengacu pada apa yang pemerintah lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
23
24
Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Ed. III, penerbit Alfabeta, Bandung, Januari 2011, hal 10. Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Ed. III, penerbit Alfabeta, Bandung, Januari 2011, hal 10 - 11.
10
melalui beragam penyediaan tunjangan pendapatan, layanan masyarakat, dan program-program tunjangan lainnya). Berdasarkan dua definisi tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan sosial adalah: Bagian dari kebijakan publik Dilakukan oleh pemerintah Untuk menjawab isu-isu publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Tujuannya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat luas. Hubungan kebijakan sosial, perencanaan sosial, pemrograman sosial, dan praktik: Kebijakan sosial, baik sebagai solusi untuk menjawab isu-isu publik maupun memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dibuat dalam bentuk rencana. Perencanaan pembangunan dibuat dalam tiga bentuk, yaitu (i) rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) selama 25 tahun, (ii) rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) selama 5 tahun, dan (iii) rencana kerja pembangunan (RKP) untuk 1 tahun. Di dalam perencanaan tersebut terdapat program-program sosial, dan Program-program sosial tersebut dipraktikkan dalam bentuk kegiatankegiatan pembangunan sosial.
11
Apabila digambarkan, maka akan tampak sebagai berikut: Kegiatan
Program Perencanaan Sosial Kebijakan Sosial
Contoh: Permasalahan
: Kemiskinan
Kebijakan sosial
: Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan sosial
: Renstra tentang Penanggulangan Kemiskinan
Program
: Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan
Kegiatan
: Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Hakikat proses perencanaan adalah melingkar seperti spiral, tidak liniair. Jelaskan, mengapa, dan beri contoh. Jawaban: Proses perencanaan disebut sirkuler, melingkar dan tidak linier. Franco Archiburi (2008: 62)25 menyatakan bahwa hakikat perencanaan ada dalam dua tahapan besar, yaitu selection (seleksi) and implementation (implementasi), dan di dalam pelaksanaannya, keduanya adalah circumstance (sirkumstan).
25
Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008, hal. 62.
12
Hal ini karena perencanaan, diawali dari seleksi yang di dalamnya terdapat asessment adanya masalah atau kebutuhan masyarakat, proses sosial dan proses politik, kemudian dibuat planning, kemudian dibuat alternatif solusi, kemudian pilih
satu
solusi
yang
paling
tepat.
Tahap
berikutnya
adalah
implementasi/management, yang memiliki 3 sub kegiatan yaitu: specification (pelaksanaan), kemudian monitoring dan evaluasi (monev), dan terakhir revision (revisi). Hasil monev (revisi) menjadi dasar bagi jawaban masalah atau kebutuhan masyarakat sebagaimana di tahapan awal. Contoh: PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JATENG Tahap I : Selection (elaborasi/persiapan dan proses sosial dan negosiasi politik) Data kemiskinan Program anti-kemiskinan yang sudah pernah ada Evaluasi program terdahulu Sosialisasi dengan stakeholders Negosiasi politik dengan anggota DPRD (komisi E) Tahap II: Implementation/management (spesifikasi, monitoring dan evaluasi, dan revisi) Pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemantauan dan evaluasi capaian Revisi program untuk menjadi bahan assesment di tahun berikutnya.
PERSIAPAN
PROSES SOSIAL DAN NEGOSIASI POLITIK
PELAKSANAAN
REVISI
MONITORING DAN EVALUASI
13
4. Kemukakan bagan proses perencanaan yang lengkap, dan aplikasikan dalam perencanaan di bidang atau tempat saudara sekarang bekerja, atau yang saudara kenal? Jawaban: Model Proses Perencanaan Menurut Franco Archibugi (2008: 65), model proses perencanaan (planning process model) dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Stages
Moments
Selection or Construction Elaboration or Preparation Social or Political Negosiation
Implementation or
Specification
Management Control or Monitoring
Revision
Source: Franco Archibugi, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy, 2008.
Berdasarkan gambar model proses perencanaan di atas, ada dua proses besar para perencanaan, yaitu: Menyeleksi atau menyusun perencanaan: Dalam proses ini ada dua hal yang pasti terjadi, yaitu (i) persiapan segala hal yang akan digunakan dan
14
dimanfaatkan, dan (ii) proses sosial dan negosiasi politik yang akan menjawab “bagaimana perencanaan bisa disetujui”. Pelaksanaan/implementasi, meliputi: (i) spesifikasi, maksudnya pembagian tugas dan peran secara spesifik, (ii) pemantauan (monitoring), dan (iii) revisi yang merupakan output dari evaluasi. Franco memaksudkan tahapan monitoring atau pemantauan, sudah termasuk di dalamnya evaluasi proses, sehingga melahirkan revisi. Implementasi di Tempat Kerja Berdasarkan skema proses perencanaan dari Franco Archibugi di atas, dapat saya jelaskan implementasi model perencanaan di kantor saya, sebagai berikut: Kantor
: Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat (PSKM-KA), Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Tahapan I : Seleksi/Konstruksi, meliputi: Elaboration and Preparation (Proses elaborasi/persiapan) -
Menentukan topik masalah Kemiskinan di Perdesaan
-
Mengumpulkan data dan validasi melalui studi lapangan dan rapat koordinasi dengan stakeholders (LSM, Bappeda Provinsi, Biro Bina Sosial Setda Provinsi, dan Dinas Sosial Kab./Kota se Jawa Tengah)
-
Membuat
naskah
akademik
tentang
Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. Social or Political Negosiation (Proses sosial/negosiasi politik) -
Berkoordinasi
dengan
DPRD
Provinsi
untuk
bisa
melakukan rapat kerja terkait naskah akademik tentang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. -
Setelah disetujui oleh DPRD dan tersetujui pula dalam anggaran kegiatan, berikutnya dilakukan proses sosial berupa sosialisasi kepada stakeholders (LSM, Dinsos Kab./Kota, perwakilan masyarakat, dan media massa).
15
Tahapan II : Implementasi/manajemen Spesification Tahapan spesifikasi adalah tahapan pelaksanaan kegiatan: -
Dengan
melibatkan
Dinsos
Kab./kota,
Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM), kegiatan dilaksanakan. -
Mengundang masyarakat/beneficiaris untuk mengetahui aspirasi masyarakat tentang apa yang terbaik untuk mereka.
-
Dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan juga berbagai dinas terkait, sektor dunia usaha terkait
Control/Monitoring -
Monitoring/pemantauan,
dilakukan
secara
berjenjang,
terbawahnya adalah PSM, kemudian, TKSK, kemudian Dinsos Kab./Kota, dan Dinsos Provinsi. -
Kontrol, dengan menghadirkan semua stakeholders (PSM, TKSK,
Dinsos
masyarakat/beneficiaris,
Kab./Kota dilakukan
setempat, kontrol.
dan Evaluasi
dengan pendekatan partisipatif. Revision Setelah semua tahapan di atas, khususnya control and monitoring, dibuatlah laporan yang menggambarkan penilaian terhadap output. Hasil dari laporan tersebut akhirnya melahirkan revisi/penyempurnaan terhadap model yang sudah dilaksanakan.
Penyempurnaan
tersebut
akan
bisa
implementasikan pada tahun kedua (berikutnya).
16
5. Integer perencanaan dalam proses perencanaan (sosial), dapat bersumber dari: nilai, preferensi, hasil survey, hasil penelusuran, kebutuhan atau masalah, beri contoh dan terapkan dalam suatu praktik perencanaan. Raw-Material (bahan baku) perencanaan yang digunakan pada tahap awal untuk melakukan assesment kebutuhan dan masalah, dapat berupa: nilai (value), preferensi (preference), hasil survey (result of survey), kebutuhan (needs), ataupun masalah (problems). Contoh: Nilai: Program dan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat memasukkan nilai-nilai budaya setempat yang luhur ke dalam program. Preferensi/data yang terkait yang dibutuhkan oleh perencanaan. Misalnya: Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Klaten, karena Kab. Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki data kemiskinan tertinggi. Hasil survey: Misalnya hasil survey yang dilakukan oleh BPS Jateng (Susenas, 2009) menyatakan bahwa masyarakat miskin menginginkan bantuan permodalan usaha lebih utama daripada pelatihan ketrampilan. Maka, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan sebagian besar anggarannya kepada bantuan permodalan UEP. Kebutuhan (needs): Contoh masyarakat pesisir membutuhkan perahu untuk melaut. Maka program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan kepada pengadaan perahu nelayan, bukan pelatihan mencari ikan atau yang lainnya. Masalah (problems): Contohnya, kemiskinan yang terjadi di pesisir adalah karena tidak adanya modal yang berkelanjutan bagi nelayan sehingga mereka terjelat rentenir yang dilakukan oleh pemiliki kapal itu sendiri. Maka, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan adalah pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk nelayan.
17
6. Kemukakan
lima
kritik
saudara
terhadap
sistem
dan
praktik
perencanaan pembangunan dan perencanaan sosial di Indonesia, dan berikan contoh dari kelimanya. Jawaban a. Fakta, perencanaan pembangunan adalah “sambil lalu”. Perencanaan adalah tahapan yang paling strategis dalam seluruh tahapan pembangunan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah juga sudah mendirikan Bappenas di level nasional, Bappeda di level daerah, Biro Perencanaan di tiap-tiap kementerian, Sub Bagian Perencanaan Program di setiap SKPD. Namun, dalam kenyataannya, semua lembaga tersebut hanya sekedar “lembaga kompilator” atau pengumpul dan penjilid dari ”kiriman perencanaan” yang dibuat oleh masing-masing kementerian/lembaga, SKPD, dan Bidang Teknis terkait. Padahal, kementerian, SKPD, dan bidang teknis tersebut juga tidak memiliki SDM khusus dan waktu khusus untuk melakukan perencanaan. Sehingga, praktis perencanaan setiap saat dilakukan hanya dengan “sambil lalu”. Fakta yang ada, seseorang di bidang teknis, dia melaksanakan kegiatan, dia melakukan pencairan anggaran, dia menulis surat, dia mengirim surat, dia melakukan perencanaan anggaran. Intinya, dia melakukan segalanya dari A – Z. Tidak ada petugas khusus dan waktu khusus untuk melakukan perencanaan secara mendalam sehingga menghasilkan perencanaan yang bagus. b. Pemerintah tidak memiliki GBHN sebagai track buat negara untuk dilalui. Perencanaan pembangunan pasca reformasi, dikemas dalam apa yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Renstra di kementerian/lembaga dan SKPD. Padahal Renstra adalah janji kampanye politik presiden, gubernur, bupati/walikota. Maka, yang ada adalah ganti pejabat, ganti pula kebijakan. Contohnya: Renstra pemerintahan Gubernur DKI Jaya, Jokowi-Ahok apakah kelanjutan dari Renstra Bang Foke? Jawabannya tidak. Apakah Renstra Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merupakan kelanjutan dari Renstra Bibit Waluyo? Jawabannya
18
tidak. Seharusnya, siapapun pejabatnya, track negara dalam membangun harus konsisten dalam seluruh urusan wajibnya. c. Perencanaan pembangunan masih “economic oriented”. Perencanaan pembangunan selama ini masih berkutat fokus pada ekonomi semata. Pembangunan sektor sosial hanya merupakan kembang-kembang semata, bahkan cenderung mengeliminir sektor sosial. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa runtuhnya Orde Baru adalah karena orde ini bermadzhab kapitalis. Orde ini mengadopsi pemikiran W.W. Rostow dan mengesampingkan kearifan budaya masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sumber daya alam terkuras habis, sementara kemiskinan dan permasalahan sosial justeru terus meningkat. Trikle Down Effect yang digambarkan oleh madzhab ini ternyata tidak terbukti. Masyarakat dipaksa mengikuti
arus
kapitalisme
yang
mendorong
konsumerisme
dan
perburuhan masalah, sementara itu nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kemandirian, berdikari terkikis habis. d. Perencanaan pembangunan dan perencanaan sosial masih “Top-down.” Hal ini dibuktikan dengan betapa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diadakan dari level kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat hanya ritual tahunan dimana draft perencanaan sudah disiapkan tinggal meminta persetujuan peserta yang hadir. Pendekatan partisipatif hanya retorika, sehingga unsur partisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan dengan jargon Bottom-up approach hanya kamuflase. e. Kebijakan otonomi daerah yang setengah hati. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah adalah sangat baik, sangat partisipatif karena bermaksud mendekatkan model pelayanan pemerintah kepada kekhasan masingmasing daerah. Dengan otonomi daerah, seyogyanya kebijakan lebih unik, karena setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Namun yang terjadi, masih “copy-paste” dari pusat ke daerah, dari daerah satu ke daerah lainnya, pertama. Kedua, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang
19
Pemerintah Daerah, Pasal 10 (3), ada enam hal yang tidak masuk dalam kewenangan daerah, yaitu (i) Politik luar negeri, (ii) Pertahanan, (iii) Keamanan, (iv) Yustisi, (v) Moneter dan fiskal nasional, (vi) Agama.
***
20
DAFTAR PUSTAKA
Adelaide City Council, 2014, Social Planning, Australia, downloaded at Januari 18th 2014. Archibugi, Franco, 2008, Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer-Verlag, Italy. Clague, Michael (1993), A Citizen's Guide to Community Social Planning, Sparc Publication, Canada. Cowdury, A. and Kirpatrick, C., 1994, Development Policy and Planning: an Introduction to Models and Techniques, Roudledge, London, United Kingdom. Edi Suharto, 2010, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Penerbit Alfabeta, Ed. V, Bandung. Greed, Clara H. (Editor) (1999) Social Town Planning, Roudlegde, New York, United States. Kaplan, Robert B. and Bardauf Jr., Richard B., 1997, Language Planning: from Practice to Theory, Multilingual Matters Ltd., United Kingdom. Kettner, Peter M., 2002, Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations, Allyn Bacon, Boston, MA, USA. Kirst-Ashman, Karen K. and Hull Jr. Grafton H., 2009, Understanding Generalist Practice, 5th Ed., Brooks/Cole, Belmont, CA., USA.
21
