DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN PEMANTAUAN OBAT IKAN NASIONAL (PETAPOIKNAS) 2015

DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN PEMANTAUAN OBAT IKAN NASIONAL (PETAPOIKNAS) 2015

DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia “ Perencanaan Tahunan Pemantauan

dan rakhmat-Nya maka penyusunan

Obat Ikan Nasional (PETAPOIKNAS) Tahun 2015 “ yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Hotel Amaroossa, Bogor pada tanggal 4 – 6 Nopember 2014, telah dilaksanakan. PETAPOIKNAS Tahun 2015 ini sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB tahun 2015

yang dilakukan oleh petugas/tim

pengendali obat ikan pusat maupun daerah. Semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan karunia-Nya serta meridho’i kerja kita bersama.

Jakarta, 10 Nopember 2014 Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Ir. Maskur, M.Si

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Tujuan

2

II. DASAR HUKUM

3

III. INSTANSI DAN MEKANISME PELAKSAAN PETAPOIKNAS 3.1. Struktur Organisasi

4

3.2. Tugas dan Fungsi

4

3.3. Mekanisme Pelaksanaan

7

IV. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OIKB 4.1. Objek Pemantauan

9

4.2. Jenis OIKB yang Dipantau

9

4.3. Metode Pemantauan

10

4.4. Dokumen yang Dipergunakan

11

4.5. Frekuensi Pembinaan dan Pemantauan

11

V. RENCANA PELAKSANAAN PETAPOIKNAS 5.1. Rencana Kerja

12

5.2. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB Th. 2015

13

VI. TINDAKLANJUT DAN PELAPORAN 6.1. Tindaklanjut

27

6.2. Pelaporan

28

VII. PENUTUP

29

LAMPIRAN

ii

I. 1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan perikanan budidaya telah berjalan seiring dengan proses

pembangunan

nasional

secara

umum.

Melihat

hasil

pembangunan yang dicapai serta masih besarnya potensi yang dapat dikembangkan, memposisikan perikanan budidaya sebagai salah satu tumpuan perekonomian nasional dan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap, penerimaan negara dari pajak dan devisa serta terbukanya peluang usaha yang terkait (backward and foreward linkage) seperti penyediaan in-put produksi sampai industri pengolahan hasil perikanan. Disamping itu pula kegiatan perikanan budidaya juga terbukti sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang tahan terhadap dampak krisis global. Pengelolaan kesehatan ikan dalam upaya pengendalian penyakit pada perikanan budidaya, selama ini lebih mengandalkan pada penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB). Belakangan semakin disadari bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki dampak negatif; baik terhadap lingkungan perairan, ikan, maupun konsumen. Issue global yang mulai berkembang berkenaan dengan penggunaan bahan kimia/obat/antibiotik pada perikanan budidaya, antara lain: (1). Pengaruh penggunaan zat aditif, antibiotik, hormon, desinfektan dan bahan kimia lain pada proses produksi ikan terhadap lingkungan perairan, diversitas biologi (bio-diversity) atau keaneka ragaman hayati serta kesehatan manusia, (2). Pengaruh akumulasi/residu obat/antibiotik pada produk perikanan terhadap kesehatan konsumen, dan (3). Berkembangnya resistensi patogen terhadap obat/antibiotik. Selain itu, kecenderungan global terhadap produk perikanan budidaya menuntut persyaratan 4 sehat, yaitu (1). sehat lingkungan budidaya, (2). sehat proses produksi, (3). sehat ikan, serta (4). sehat produk.

DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

1

Dalam menjamin penggunaan OIKB yang bertanggung jawab maka diperlukan upaya pengendalian OIKB yang efektif berupa pemantauan dan pembinaan secara berkesinambungan dan terus menerus oleh petugas yang mempunyai kompetensi dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah, sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara sistematis sebagai bahan kebijakan pengendalian OIKB Nasional. Memperhatikan

hal

tersebut

di

atas

guna

keberhasilan

pelaksanaan pengendalian OIKB yang terarah dan terkoordinasi, maka perlu disusun sebuah perencanaan yang matang dan terintegrasi. Perencanaan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional (PETAPOIKNAS) 2015 yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipergunakan dan diaplikasikan dengan baik dan benar di lapangan. PETAPOIKNAS 2015 disusun bersama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian obat ikan, kimia dan bahan biologi tahun 2015.

1.2

Tujuan a. Sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB tahun 2015 yang dilakukan oleh petugas/tim pengendali obat ikan pusat maupun daerah; b. Melakukan

pembinan

kepada

pelaku

usaha

pembudidaya dalam rangka meminimalkan

obat

ikan

dan

peredaran obat ikan

yang tidak sesuai ketentuan (dilarang maupun yang belum terdaftar).


2

II.

DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan PETAPOIKNAS 2015 adalah: a. UU No 31 Tahun 2004 juncto UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan; c.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.04/Men/2012 tentang Obat Ikan;

d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No KEP. 52/KEPMENKP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan; e. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No KEP.21/DJPB/2012 tentang Pedoman Pengujian Lapang Dalam Rangka Penerbitan Nomor Pendaftaran Obat Ikan; f.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No KEP.35/DJPB/2012 Tentang Tata Cara Pengisian Formulir Data Teknis Obat Ikan;

g. Surat Edaran No. 6697/DJP/PB.210.D4/X/2013 tentang Larangan Sementara Impor Obat Ikan Sediaan Probiotik Dari Negara Terkena Wabah

Penyakit

Early

Mortality

Syndrome

(EMS)/Acute

Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Pada Udang Penaeid.


3

III. INSTANSI DAN MEKANISME PELAKSANAAN PETAPOIKNAS 3.1. Struktur Organisasi

mendelegasikan

mendelegasikan

Tim Pengendalian Obat Ikan tingkat Provinsi

Tim Pengendalian Obat Ikan tingkat Pusat

Obyek Pembinaan dan Pemantauan Produsen, Importir, EKsportir

Distributor

Toko/ Depo

Pembudi daya

= garis komando = garis koordinasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Pembinaan dan Pemantauan Obat ikan

3.2. Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaannya PETAPOIKNAS melibatkan berbagai instansi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi: a.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian dan Mutu Hasil Perikanan;

b.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

c.

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

d.

Sub Direktorat Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi;

e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

4

f.

Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Pusat;

g. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Provinsi; h.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi adalah seperti pada

tabel 1 berikut. Tabel 1. Tugas dan Fungsi Organisasi Dalam PETAPOIKNAS Organisasi

Tugas dan fungsi

1. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Hasil dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten

1) Melakukan audit internal terhadap pelaksanaan pembinaaan dan pemantauan. 2) Melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan PETAPOIKNAS.

2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

1) Menunjuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan tingkat Pusat. 2) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan PETAPOIKNAS dan Laporan Evaluasi Pembinaan dan Pemantauan OIKB kepada Otoritas Kompeten 1) Menyusun dan melaksanakan PETAPOIKNAS; 2) Melakukan diseminasi dan sosialisasi PETAPOIKNAS; 3) Menugaskan Tim Pembinaan dan Pemantauan untuk melakukan kegiatan pembinaaan dan pemantauan OIKB; 4) Melaporkan hasil ketidaksesuaian kegiatan pembinaaan dan pemantauan kepada Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan PETAPOIKNAS secara internal dan eksternal; 2) Menyiapkan dukungan administrasi pelaksanaan PETAPOIKNAS; 3) Menyiapkan Laporan Pelaksanaan PETAPOIKNAS; 4) Meningkatkan kompetensi tim

3. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan

4. Subdit Obat ikan, Kimia dan Bahan Biologi


5

Organisasi

Tugas dan fungsi

pembinaan dan pemantauan OIKB; 5) Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan; 6) Mengevaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pembinaan dan pemantauan 7) Melakukan rekapitulasi laporan hasil pembinaaan dan pemantauan yang dilaporkan oleh Provinsi; 8) Menyimpan rekaman (record keeping) kegiatan pembinaan dan pemantauan. 5. Dinas Kelautan dan 1) Membentuk dan memobilisasi tim Perikanan Provinsi pembinaan dan pemantauan OIKB Provinsi; 2) Menyusun dan melaksanakan Petapoikda; 3) Melakukan diseminasi dan sosialisasi Petapoikda; 4) Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaaan dan pemantauan; 5) Mengevaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pembinaan dan pemantauan; 6) Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB kepada Ditjen Perikanan Budidaya; 7) Menyimpan rekaman (record keeping) kegiatan pembinaan dan pemantauan. 6. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan 5.1 Tingkat Pusat 1) Melakukan pembinaan dan pemantauan peredaran OIKB; 2) Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pembinaan dan pemantauan peredaran OIKB; 3) Membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB. 5.2. Tingkat Provinsi 1) Merencanakan dan menentukan obyek pemantauan OIKB; 2) Melakukan pembinaan dan pemantauan peredaran OIKB; DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

6

Organisasi

7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas dan fungsi 3) Membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB. 1) Melakukan pengawasan peredaran OIKB. 2) Menindak lanjuti hasil ketidak sesuaian hasil pembinaan dan pemantauan yang dilaporkan oleh Ditjen. Perikanan Budidaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

3.3. Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan adalah sebagai berikut : a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengusulkan rencana waktu dan obyek pemantauan kepada Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan. b. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan cq Subdit Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi menetapkan tim pembinaan dan pemantauan pusat untuk melakukan pemantauan bersama-sama dengan tim pemantauan provinsi. c.

Tim pembinaan dan pemantauan tingkat pusat dan provinsi melakukan pemantauan OIKB terhadap obyek pemantauan yang telah ditentukan (distributor, depo/toko obat ikan, unit budidaya ikan) sesuai dengan check list yang ada.

d. Tim pembinaan dan pemantauan OIKB pusat melakukan rekapitulasi dan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagai dasar dalam melaksanakan tindaklanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil (peredaran obat yang dilarang dan/ atau belum terdaftar dan/atau dalam proses pendaftaran). e. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat tindaklanjut kepada Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

tingkat

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

untuk 7

melakukan pembinaan dan upaya perbaikan pada pelaku usaha (distributor, depo/toko obat ikan) dan pembudidaya yang ditemukan ketidaksesuaian

dan

ditembuskan

kepada

Direktur

Jenderal

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. f.

Kasubdit Obat ikan, Kimia dan Bahan Biologi membuat laporan kegiatan pembinaan dan pemantauan OIKB kepada Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.


8

IV.

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OIKB

4.1. Obyek Pemantauan Obyek pemantauan yang menjadi target pembinaan dan pematauan

meliputi

produsen,

importir,

distributor,

depo/toko,

pembudidaya ikan (pembenihan dan pembesaran). a. Produsen: orang yang membuat obat ikan untuk tujuan komersial. b. Importir: orang yang melakukan usaha pemasukan obat ikan dari luar negeri. c. Eksportir: orang yang melakukan usaha pengeluaran obat ikan keluar negeri. d. Distributor: orang yang melakukan usaha peredaran obat ikan dari produsen atau importir ke Depo dan atau Toko Obat. e. Depo/Toko Obat: orang yang melakukan penjualan obat ikan langsung kepada pembudidaya ikan. f. Pembudidaya

ikan

adalah

orang

yang

melakukan

kegiatan

memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan.

4.2. Jenis OIKB yang dipantau a. Sediaan Biologik; adalah obat ikan dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses imunologik, antara lain vaksin, sera (antisera), antigen dan bahan diagnostika biologik. b. Sediaan Farmasetik; adalah obat ikan yang dihasilkan dari bahan anorganik maupun organik dan atau reaksi sintesa kimia yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi, antara lain hormon, antibiotika, antibakteria, kemoterapetika,

anti parasit, anti jamur,

anthelmintik, dan anestetika. c. Sediaan Premiks; merupakan obat ikan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya dicampurkan dalam pakan ikan, terdiri dari imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement). DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

9

1) Imbuhan Pakan (feed additive); merupakan bahan tambahan untuk pakan yang secara alami tidak mengandung zat gizi atau nutrisi

(nutrient)

yang

tujuan

pemakaiannya

antara

lain

memperindah warna ikan, pengaroma pakan, pengawet pakan. 2) Pelengkap Pakan (feed supplement); merupakan suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, antara lain asam amino, vitamin dan mineral. d. Sediaan Probiotik; obat ikan yang dihasilkan dari mikroba non patogenik yang secara alami ada dalam lingkungan di air dan dalam tubuh ikan yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol saluran pencernaan dan sebagai penyaing bakteri patogen, antara lain

bakteri

Bacillus

subtillis,

Lactobacillus,

Nitrosomonas,

Nitrobacter. e. Obat Alami; merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan asal tumbuhan, bahan asal hewan, bahan asal mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa penambahan zat kimia berdaya kerja obat dan khasiatnya hanya berdasarkan data empiris serta belum ada data klinis lengkap, antara lain ekstrak daun meniran dan ekstrak daun sambiloto. f. Bahan Lain; bahan lain yang dipergunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan dapat berupa antara lain pupuk dan pestisida. Sampai saat ini secara administrasi pendaftaran pupuk dan pestisida merupakan

kewenangan

dari

Komisi

Pestisida,

Kementerian

Pertanian.

4.3. Metoda Pemantauan a. Observasi, dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Memastikan lokasi (alamat) domisili dari obyek pemantauan yang akan dikunjungi dan pemberitahuan maksud dan dilakukan kunjungan oleh Tim pembinaan dan Pemantauan OIKB. 2) Mengamati kondisi lokasi sekitar obyek pemantauan; 3) Mengamati tata letak penyimpanan OIKB. DOKUMEN PETAPOIKNAS 2015

10

b.

Wawancara dengan penanggung jawab dan personel terkait; Wawancara

dilakukan

dengan

berpedoman

pada

checklist

pemantauan yang harus diisi. Diupayakan wawancara tidak bersifat formal dan investigatif. c.

Menemukan dan menjelaskan ketidaksesuaian dengan persyaratan; Hasil

ketidak

sesuaian

yang

ditemukan

di

lapangan

dikomunikasikan kepada penangungjawab atau personil terkait untuk mendapatkan alasan dan klarifikasi. d.

Memverifikasi Tindakan Perbaikan Objek yang dipantau Tim

pembinaan

dan

pemantauan

bersama-sama

dengan

penanggungjawab atau personil terkait yang bertangung jawab di lokasi

yang

menjadi

obyek

pemantauan

merancang

atau

merencanakan tindakan perbaikan yang akan dilakukan dan jadwal dilaksanakannya tindakan perbaikan. e.

Membuat Laporan Hasil Pemantauan

4.4. Dokumen yang Dipergunakan a.

PETAPOIKNAS & PETAPOIKDA;

b.

Surat Perintah Tugas Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan;

c.

Checklist yang ditetapkan untuk masing2 Objek Pemantauan Obat Ikan (seperti pada lampiran 1);

d.

Laporan Ketidak Sesuaian

(apabila pada periode sebelumnya

sudah pernah dilakukan pemantauan). 4.5. Frekuensi Pembinaan dan Pemantauan Pembinaan dan pemantauan OIKB dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan obyek pemantauan yang telah direncanakan dalam dokumen PETAPOIKNAS dan PETAPOIKDA. Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Tingkat Pusat akan melakukan verifikasi dan uji petik di beberapa provinsi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim Pembinaan dan Pemantauan Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.


11

V.

RENCANA PELAKSANAAN PETAPOIKNAS

5.1. Rencana Kerja Implementasi

PETAPOIKNAS

dilakukan

sesuai

dengan

rencana kerja yang telah disusun (work plan) seperti pada tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2. Rencana Kerja Kegiatan Pembinaaan dan Pemantauan OIKB No 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Penanggung jawab/Pelaksana

Kegiatan

Waktu

Evaluasi hasil pemantauan OIKB Tahun 2014 dan pengumpulan data bahan penyusunan draft dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015 Penyusunan draft Dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015 Finalisasi Dokumen PETAPOIKNAS Tahun 2015 Distribusi dokumen PETAPOIKNAS tahun 2015 ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pelaksanaan Pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester I

November 2014

Dit. Keskanling dan Dinas KP Provinsi

Januari 2015

Dit. Keskanling

Februari 2015 (minggu ke 1) Februari 2015 (minggu ke 2 s.d minggu ke 3)

Dit. Keskanling

Februari s.d Juni 2015

Pelaporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB Tahun 2015 semester I ke Pusat (Ditjen. Perikanan Budidaya cq Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan) Pelaksanaan Pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester II Pengumpulan data hasil pelaksanaan pemantauan dan pembinaan OIKB Tahun 2015 untuk penyusunan draft PETAPOIKNAS 2016 Evaluasi hasil pemantauan dan pembinaan OIKB Tahun 2015, verifikasi pelaksanaan PETAPOIKNAS 2015 dan

Juli 2015

Tim Pembinaaan Dan Pemantauan OIKB Pusat dan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi


Juli s.d Desember 2015 Februari s.d November 2016

November 2015

Dit. Keskanling

Tim Pembinaaan dan Pemantauan Pusat Dan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Keskanling

12

10.

penyusunan draft PETAPOIKNAS 2016 Pelaporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB Tahun 2015 untuk semester II ke Pusat (Ditjen. Perikanan Budidaya cq Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan)

Januari 2016

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

5.2. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB Tahun 2015 Secara lengkap

rencana

obyek pembinaan dan pemantauan

OIKB tahun 2015 pada tabel 2. Tabel 3. Rencana Pembinaan dan Pemantauan OIKB tahun 2015 1. Provinsi Aceh RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4

Aceh Tamiang Aceh Timur Pidie Jaya Kota Subulussalam Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Singkil Aceh Tengah Aceh Utara Bener Meriah Bireuen Gayo Luwes Nagan Raya Pidie Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lokseumawe Kota Sabang Jumlah

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 2 3

2 2 1

-

4

2

3 1 2 1

-

3 2 -

3 2 -

2 2 -

-

-

-

-

-

16

12

11

13

2. Provinsi Sumatera Utara RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Medan Serdang Bedagai Deli Serdang Langkat Binjai Simalungun Asahan Pematang Siantar Dairi Humbang Hasundutan Karo Labuhanbatu Labuhanbatu Selatan Labuhanbatu Utara Mandailing Natal Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Pakapak Bharat Tapanuli Selatan Samosir Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Gunungsitoli Kota Padangsidempuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjungbalai Kota Tebing Tinggi Jumlah

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 -

3 1 1 1 1 1 1 -

1 2 1 1 -

2 5 3 6 2 3 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1 10

5

22

3. Provinsi Sumatera Selatan RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1

Ogan Komering Ilir Banyuasin OKU Selatan Kota Palembang Ogan Ilir

2 3 4 5


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1

2

2

1 -

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Musi Rawas OKU Induk Prabumulih Muara Enim Lahat Pagar Alam Empat lawang Lubuk Linggau Kota Prabumulih Musi Rawas Utara Penukal Abab Pematang Ilir Jumlah

-

1 -

2 -

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

12

12

4. Provinsi Sumatera Barat RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3

Kota Padang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Padang Panjang Kab. Padang Pariaman Kab. Solok Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Agam Kab. Lima Puluh Kota Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Sijunjung Kota Bukit Tinggi Kota Sawahlunto Kab. Tanah Datar Kota Solok Kab. Solok Selatan Kab. Pesisir Selatan Jumlah

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 -

2 3 3

3 3 2

3 3 3

-

1

1

3

-

2

2

5

-

5 2

3 2

4 5 3

-

4 3

2 2

5 4

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2 2 2 2 2 2

-

-

-

3

1

25

29

55

15

5. Provinsi Riau RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota Pekanbaru Kampar Kuansing Pelalawan Siak Rokan Hulu Kota Dumai Bengkalis Indragiri Hulu Indragiri Hilir Rokan Hilir Kep. Meranti Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 1

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

6. Provinsi Kepulauan Riau RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5 6 7

KABUPATEN Kota Tanjung Pinang Bintan Kota Batam Karimun Lingga Natuna Kep. Anambas Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

3

2

5

1 1

3 6

2 2 1 7

6 5 3 2 1 2 24

7. Provinsi Jambi RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Jambi Muaro Jambi Batanghari Sarolangun Tebo Bungo Merangin Kota Sei Penuh Kerinci Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Jumlah

11


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

4 1 2 2 1 1 2 1 -

8 5 5 5 5 6 5 5 1 -

8 10 10 6 6 10 7 6 2 -

-

-

-

-

-

14

45

65

16

8. Provinsi Bangka Belitung RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5 6 7

KABUPATEN

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1 1 1 4

2 5 2 2 2 2 15

2 4 5 5 4 2 2 24

Bangka Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Pangkal Pinang Belitung Belitung Timur Jumlah

9. Provinsi Lampung RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Pesawaran Tanggamus Tulang Bawang Lampung Tengah Way Kanan Metro Pringsewu Tulang Bawang Barat Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Utara Lampung Barat Mesuji Bandar Lampung Pesisir Barat Jumlah

9 10 11 12 13 14 15

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1 1 3 1 3 3 1

4 3 3 3 3 3 3 3

12 5 5 3 3 3 3 3

4 4

3 3 1 1 1 3 26

8 3 3 3 3 3 2 50

13 6 3 4 3 3 3 72

10. Provinsi Bengkulu RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Bengkulu Kepahyang Rejang Lebong Lebong Seluma Bengkulu Selatan Kaur Bengkulu Utara Muko muko Bengkulu Tengah Jumlah


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

3 1 1 1 2 1 9

5 2 4 2 2 3 2 2 3 2 27

3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 17

17

11. Provinsi Banten RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Kota Serang Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Tangerang Kab. Lebak Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 2 1 2

2 3 2 2 1 2 1

3 3 2 2 2 2 3 3

2 5 5 3 3 3 2 2

6

13

20

25

12. Provinsi DKI Jakarta RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5 6

KABUPATEN Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Utara Jakarta Pusat Kep. Seribu Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

3 4 5 2 3 17

6 10 12 6 4 38

2 4 6 2 1 2 17

6 8 10 6 1 2 33

13. Provinsi Jawa Barat RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2

Kab. Purwakarta Kab. Pangandaran Kota Banjar Kota Cimahi Kota Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Garut Kab. Ciamis Kab. Majalengka Kab. Kuningan Kota Bogor Kab. Bogor Kab. Cianjur Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Kota Bandung Kab. Cirebon

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1

1 1

2 2

1 -

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 1 -

1 1 2 1 2 1

1 1 -

1 1 1

1 1

1

18

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kota Cirebon Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kota Bekasi Kab. Bekasi Kab. Karawang Kota Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Kota Depok Jumlah

-

1 1 1 1 -

1 2 2 1 -

1 1 1 -

-

1

1

2

3

1 19

1 21

18

14. Provinsi Jawa Tengah RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kab. Rembang Kab. Pemalang Kab. Kendal Kab. Demak Kota Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Brebes Kab. Jepara Kab. Pati Kab. Banyumas Kab. Banjarnegara Kab. Purbalingga Kab. Boyolali Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Semarang Jumlah

12 13 14 15 16

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 -

1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1

2 2 2

2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2

1 1 3

1 2 1 2 1 25

2 2 10

2 2 2 2 2 34

15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4

Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulonprogo Kab. Gunungkidul Kota Yogyakarta Jumlah

5


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

3 2 5 2

5 7 5 5

8 10 8 6

-

2 14

2 24

5 37

19

16. Provinsi Jawa Timur RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab. Malang Kab. Jember Kab. Gresik Kota Surabaya Kab. Madiun Kab. Kediri Kab. Blitar Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kab. Nganjuk Kab. Ponorogo Kab.Bojonegoro Kab. Tuban Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 1 1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

17. Provinsi Bali RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KABUPATEN

DISTR

Badung Kota Denpasar Gianyar Bangli Buleleng Tabanan Klungkung Karangasem Jembrana Jumlah

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 3 1 1 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 3 6 2 1 1 3 7 25

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Mataram Lombok Barat Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Barat Sumbawa Dompu Bima Bima


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 2 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

20

Jumlah

-

5

10

13

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3

Kota Kupang Kupang Timor Tengah Utara Timor Tengah Selatan Belu Sikka Ende Alor Manggarai Manggarai Barat Sumba Timur Jumlah

4 5 6 7 8 9 10 11

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 -

2 -

4 2 1

-

-

-

2

-

1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 7

4 6 6 8 6 7 10 56

20. Provinsi Kalimantan Barat RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kota Pontianak Kubu Raya Pontianak Singkawang Sambas Bengkayang Landak Sanggau Sekadau Sintang Melawi Kapuas Hulu Ketapang Kayong Utara Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19

5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33

21. Provinsi Kalimantan Timur RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2

KABUPATEN Berau Kutai Timur


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 1

2 2

3 3

21

3 4 5 6 7 8 9

Kota Bontang Kutai Kartanegara Kota Samarinda Kota Balikpapan Penajam Paser Kutai Barat Jumlah

-

1 2

2 3

3 4

-

1 2 1 1 11

2 2 2 2 2 19

3 3 3 3 2 27

22. Provinsi Kalimantan Selatan RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3

Banjar Kab. Kotabaru Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Barito Kuala Tanah Laut Jumlah

4 5 6 7 8 9

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 1 2

3 1 1

6 2 5

-

1

1

3

-

2

1

6

-

2 2 1 2 15

1 1 1 10

4 2 2 30

23. Provinsi Kalimantan Tengah NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KABUPATEN Pulang Pisau Kapuas Palangka Raya Katingan Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Seruyan Lamandau Sukamara Barito Utara Barito Selatan Barito Timur Gunung Mas Murung Raya Jumlah


RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN DIST R -

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 16

1 2 3 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26

5 8 4 5 5 2 1 1 2 3 4 2 2 1 45

22

24. Provinsi Kalimantan Utara RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5

KABUPATEN Nunukan Kota Tarakan Bulungan Tanah Tidung Malinau Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

4 3 1 2 1 11

7 1 8

2 2 3 4 11

25. Provinsi Sulawesi Utara RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14 15

KABUPATEN Minahasa Minahasa Utara Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Kep. Sangihe Kep. Talaud Kep. Sitaro Bolaang Mongondouw Bolaang Mongondouw Selatan Bolaang Mongondouw Timur Bolaang Mongondouw Utara Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Kota Bitung Jumlah


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1 -

3 2 2

3 3 3

-

1

1

1

-

1 -

1 1 1 1

2 2 2 3

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

1

3

2

-

1 1 7

1 1 1 18

2 1 3 31

23

26. Provinsi Gorontalo RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6

Kota Gorontalo Gorontalo Boalemo Pahuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 1 1 1 1 6

2 4 1 1 4 12

2 2 5 2 3 14

27. Provinsi Sulawesi Tenggara RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kolaka Utara Kolaka Konawe Konawe Selatan Muna Bombana Konawe Utara Kendari Bau-Bau Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 3 2 4 2 3 4 2 22

2 2 5 2 1 2 14

4 4 4 2 4 2 2 2 2 26

28. Provinsi Sulawesi Tengah RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Banggai Morowali Tojo Una-Una Poso Parigi Moutong Toli - Toli Buol Donggala Sigi Morowali Utara Palu Jumlah


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1 1 2 1 1 2 9

1 1 1 1 1 1 2 8

3 3 4 4 5 4 2 4 5 2 4 40

24

29. Provinsi Sulawesi Barat RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6

Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Utara Mamuju Tengah Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

3 2 5

-

6 5 6 2 3 3 25

30. Provinsi Sulawesi Selatan RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kota Makasar Kota Palopo Luwu Kota Pare-Pare Pinrang Sinjai Selayar Barru Pangkep Takalar Wajo Toraja Utara Maros Bone Bulukumba Jeneponto Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

1 1

1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 25

1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 22

1 2 1 2 2 4 2 2 1 4 1 1 1 1 25

31. Provinsi Maluku RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO 1 2 3 4 5

KABUPATEN Ambon Maluku Tengah Seram Bagian Barat Buru Kep. Aru Jumlah


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

5 1 1

2 1 2

5 3 3

-

1 1 9

1 1 7

3 3 17

25

32. Provinsi Maluku Utara RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3

Halmahera Utara Halmahera Barat Halmahera Tengah Halmahera Timur Halmahera Selatan Kota Ternate Kota Tidore Kep Kep. Sula Pulau Morotai Taliabu Jumlah

4 5 6 7 8 9 10

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

1 1 1

2 1 1

1 1 2

-

1

2 1

2 1

-

2 1 7

1 1 1 10

2 2 2 13

33. Provinsi Papua Barat RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN NO

KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teluk Wondama Manokwari Kota Sorong Sorong Raja ampat Fak-fak Kaimana Tambrauw Teluk Bintuni Sorong Selatan Maybrat Pegunungan Arfak Manokwari Selatan Jumlah

13


DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 1 1 1 1 -

1 2 1 1 1 1 1 1 -

5 2 5 1 2 2 1 2 2 -

-

-

-

-

6

9

22

26

34. Provinsi Papua NO 1 2 3 4 5

VI.

RENCANA JUMLAH OBYEK PEMBINAAN & PEMANTAUAN

KABUPATEN Jayawijaya Nabire Jayapura Keerom Kota Jayapura Jumlah

DISTR

TOKO

PEMBENIHAN

PEMBESARAN

-

2 2 2 2 2 10

3 3 4 4 4 18

2 2 3 3 3 13

TINDAKLANJUT DAN PELAPORAN

6.1. Tindaklanjut Tindaklanjut dilakukan terhadap hasil ketidak sesuaian yang ditemukan di lapangan, sebagai berikut: a. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang berisi : 1) Meningkatkan Sosialisasi dan Pelatihan terkait OIKB (termasuk larangan dan sanksi terhadap pelanggaran) bekerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota kepada para pembudidaya, pemilik toko/depo dan stakeholder lainnya. 2) Meningkatkan

pembinaan

dan

pelatihan

terhadap

Distributor/Toko/Depo obat ikan di Provinsi, dalam hal: 

Pencatatan

dan

pendokumentasian

obat

ikan

yang

diperjualbelikan. 

Penanganan, fasilitas penyimpanan dan pengaturan tata letak OIKB.



Agar tidak memperjualbelikan obat ikan yang belum memiliki nomor pendaftaran dari KKP RI atau ilegal dan atau mengandung zat aktif terlarang sesuai aturan yang ada.

3) Mengintensifkan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan obat ikan, kimia dan bahan biologi di tingkat Provinsi dan tingkat


27

Kabupaten/Kota

melalui

mobilisasi

tim

pembinaan

dan

pemantauan OIKB provinsi/kabupaten/kota. 4) Menyempurnakan informasi yang dicatat pada waktu pengisian checklist disetiap pelaksanaan monitoring dan surveillance OIKB. 5) Menertibkan administrasi perijinan usaha untuk Distributor oleh Provinsi dan Depo/Toko Obat ikan oleh Kabupaten/Kota. b. Untuk ketidaksesuaian pada unit budidaya dan unit pembenihan yang telah bersertifikat, Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat kepada Direktorat Pembina (Dit. Produksi dan Dit. Perbenihan) untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil tersebut. c.

Untuk obat ikan yang belum terdaftar tetapi telah beredar di lapangan, Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan membuat surat teguran kepada produsen/importir agar mendaftarkan produknya.

6.2

Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya setiap semester dan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya yang memuat rekapitulasi laporan hasil pembinaan dan pemantauan OIKB Kabupaten/Kota. Laporan hasil pembinaan dan pemantauan tersebut di atas akan digunakan Direktur Jenderal sebagai bahan pengambilan kebijakan pengendalian OIKB Nasional.


28

VII.

PENUTUP Dokumen PETAPOIKNAS ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB di lapangan. Rencana lokasi pembinaaan dan pemantauan yang mencakup provinsi pelaksana dan pelaku usaha yang dipantau sesuai pada tabel 2 tidak terbatas pada yang termuat dalam dokumen ini, akan tetapi bersifat umum dan dapat diselenggarakan secara nasional artinya dapat dilakukan oleh semua provinsi di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan OIKB di masingmasing daerah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen PETAPOIKDA yang merupakan penjabaran dari PETAPOIKNAS yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaaan dan pemantauan OIKB di masing-masing provinsi.


29

LAMPIRAN RUMUSAN PERTEMUAN PENYUSUNAN PETAPOIKNAS TAHUN 2015

RUMUSAN PERTEMUAN PENYUSUNAN PETAPOIKNAS TAHUN 2015 HOTEL AMAROOSA, BOGOR Tanggal 4 – 6 Nopember 2014 Pendahuluan Pengelolaan kesehatan ikan dalam upaya pengendalian penyakit pada perikanan budidaya, selama ini lebih mengandalkan pada penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB). Belakangan semakin disadari bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut memiliki dampak negatif; baik terhadap lingkungan perairan, ikan, maupun konsumen. Selain itu, issue global terhadap produk perikanan budidaya menuntut persyaratan 4 sehat, yaitu (1). sehat lingkungan budidaya, (2). sehat proses produksi, (3). sehat ikan, serta (4). sehat produk. Dalam menjamin penggunaan OIKB yang bertanggung jawab maka diperlukan upaya pengendalian OIKB yang efektif berupa

pemantauan dan

pembinaan secara berkesinambungan dan terus menerus oleh petugas yang mempunyai kompetensi dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah, sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara sistematis sebagai bahan kebijakan pengendalian OIKB Nasional Memperhatikan hal tersebut di atas guna keberhasilan pelaksanaan pengendalian OIKB yang terarah dan terkoordinasi, maka perlu dilakukan penyusunan sebuah Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional (PETAPOIKNAS) 2015 yang matang dan terintegrasi. Perencanaan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi Nasional (PETAPOIKNAS) 2015 yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipergunakan dan diaplikasikan dengan baik dan benar di lapangan. PETAPOIKNAS 2015 disusun bersama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai acuan untuk melaksanakan pengendalian obat ikan, kimia dan bahan biologi tahun 2015.

Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Kasubdit OIKB Dit, Keskanling, drh. Huda S Darusman, PhD, Dr. Drh. Angela Mariana Lusiastuti, MSi, wakil dari 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (BBPBL Lampung; LP2IL Serang; BBPBAP Jepara; BPBAP Situbondo; BPBAT Mandiangin) dan staf Subdit OIKB Dit. Keskanling. Presentasi yang disampaikan dalam pertemuan penyusunan PETAPOIKNAS Tahun 2015 adalah: 1. Sosialisasi Peraturan OIKB dan Evaluasi Pembinaan Pemantauan 2014 oleh Ir. Tri Ariatiyani, M.Si (Kasubdit OIKB, Dit. Keskanling DJPB); 2. Antibiotika dan Satwa Akuatik, Potensi dan Dampaknya Untuk Ikan dan Lingkungan oleh drh. Huda S Darusman, PhD (Staf Pengajar IPB Bogor); 3. Manajemen Kesehatan Ikan Melalui Vaksin dan Probiotik oleh Dr. Drh. Angela Mariana Lusiastuti, MSi (Peneliti Litbang KP); 4. Hasil Pemantauan OIKB Tahun 2014 : a. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Aceh; b. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat; c. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung; d. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DKI Jakarta; e. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur; f. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat; g. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara; h. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah; i. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara; j. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kalsel; k. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.

Setelah mendengarkan presentasi, respon dan masukan dari para peserta serta diskusi yang berkembang, maka terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemantauan OIKB di lapangan sebagai berikut: 1. Peredaran OIKB yang tidak terdaftar masih banyak ditemukan; 2. Pembinaan dan pemantauan OIKB yang belum optimal : a. Keterbatasan petugas pemantau Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (OIKB); b. Keterbatasan anggaran pemantauan OIKB;

c. Koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga. 3. Pelaporan hasil pemantauan yang tidak tepat waktu; 4. Pemantauan pestisida untuk perikanan; 5. Pemantauan OIKB oleh UPT DJPB; 6. Penerbitan ijin untuk toko obat ikan; 7. Form rekapitulasi hasil pemantauan OIKB yang belum sama (tidak seragam)

Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan, untuk : 1. Peredaran OIKB yang tidak terdaftar masih banyak ditemukan: a. Sosialisasi/edukasi terkait bahaya obat ikan yang dilarang penggunaannya, peraturan-peraturan tentang OIKB harus lebih intensif dilakukan kepada para stakeholder mulai dari produsen, distributor, depo/toko obat ikan sampai ke pembudidaya ikan; (PJ : Pusat dan Provinsi) b. Pelaksanaan pemantauan OIKB, selain melibatkan Tim pemantau OIKB Pusat dan Daerah, perlu dilibatkan petugas PPNS dan penyuluh yang ada di daerah; (PJ : Pusat dan Provinsi) c. Memberikan surat teguran terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan yang dilarang penggunaannya (ilegal) sesuai Kepmen No. 52 tahun 2014; (PJ : Pusat dan Provinsi) d. Mengusulkan untuk revisi UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. (PJ: Pusat)

2. Pembinaan dan pemantauan OIKB yang belum optimal: a. Keterbatasan petugas pemantau Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi (OIKB):  Peningkatan kualitas dan kompetensi bagi para petugas pemantau OIKB baik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota melalui apresiasi/pelatihan; (PJ; Pusat)  Kaderisasi petugas pemantau OIKB dengan terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pusat/Provinsi. (PJ; Pusat dan Daerah) b. Keterbatasan anggaran pemantauan OIKB;

 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pemantauan OIKB melalui dana APBD untuk pendampingan dana Dekon; (PJ; Dinas KP Provinsi)  Kegiatan pemantauan OIKB dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain seperti CBIB, CPIB, Monitoring Residu, Monitoring HPI) c. Koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga;  Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga terkait dengan pembinaan dan pemantauan OIKB, khususnya dengan BPSDM KP (Pusat) dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) di daerah. (PJ: Pusat)

3. Pelaporan hasil pemantauan yang tidak tepat waktu: a. Optimalisasi SDM petugas pemantau OIKB dalam penyampaian pelaporan hasil pemantauan OIKB per semester; (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi membuat surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota untuk mengalokasikan dana melalui APBD II untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan OIKB sesuai dengan rencana dalam PETAPOIKDA. (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)

4. Pemantauan pestisida untuk perikanan: a. Dalam pelaksanaan PETAPOIKNAS tahun 2015, pestisida untuk perikanan masuk dalam ruang lingkup dalam pelaksanaan pemantauan; (PJ; Tim Pemantau Pusat dan Daerah) b. Sosialisasi peraturan terkait pestisida kepada stakeholder mulai darai aparat pemerintah setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota) sampai pembudidaya.

5. Pemantauan OIKB oleh UPT DJPB a. LP2IL Serang, melakukan :  Pemantauan peredaran OIKB di distributor, took/depo dan pembudidaya  Uji mutu sewaktu terhadap obat yang ditemukan di lokasi tersebut  SOP uji mutu sewaktu

 Menyelenggarakan pelatihan uji mutu sewaktu untuk UPT DJPB lainnya b. UPT DJPB selain LP2IL, melakukan :  Pemantauan peredaran OIKB di took/depo dan pembudidaya  Uji mutu sewaktu terhadap obat yang ditemukan di lokasi tersebut  SOP uji mutu sewaktu

6. Penerbitan ijin untuk toko obat ikan a. Inventarisasi lokasi usaha dan penerbitan surat izin peredaran obat ikan/surat tanda daftar untuk toko; (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota) b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi membuat Surat Keputusan Kepala Dinas KP tentang Tata Cara dan Mekanisme Penerbitan Ijin untuk Toko Obat Ikan. (PJ; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi)

7. Form rekapitulasi hasil pemantauan OIKB yang belum sama (tidak seragam) Penyeragaman format rekapitulasi hasil pemantauan OIKB (PJ; Pusat)

DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN PEMANTAUAN OBAT IKAN NASIONAL (PETAPOIKNAS) 2015

Recommend Documents