DOKUMEN PENGADAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA PELAKU USAHA PERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DOKUMEN PENGADAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA PELAKU USAHA PERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PUSAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2010

Pusat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa TA.2009

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

Keterangan: 1. Instruksi kepada peserta lelang berisi informasi yang diperlukan oleh peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. 2. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Barang/ Jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam syarat-syarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/ pengaturan pada dokumen lelang, Penyedia Barang/ Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian. 3. Data lelang memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas instruksi kepada peserta lelang sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. 4. Instruksi kepada peserta lelang adalah bagian daripada dokumen lelang untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dan prakualifikasi. 5. Instruksi kepada peserta lelang tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak. A. UMUM 1. LINGKUP

1.1.

Pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan dalam data lelang, mengundang Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data lelang.

1.2.

Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2.1.

Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data lelang.

3.1.

Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.

3.2.

Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

PEKERJAAN

2. SUMBER

DANA 3. PERSYARATAN

PESERTA LELANG

3.3.

4. KUALIFIKASI

PESERTA LELANG

3.4.

Penyedia Barang/ Jasa yang mempunyai hubungan keluarga dan atau berafiliasi dengan pejabat pembuat komitmen tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

4.1.

Dalam hal pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi, peserta lelang akan memperoleh dokumen kualifikasi dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan wajib disampaikan dengan cara mengunggah (Upload) dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran ke situs Pem erintah Kabupaten Purwakarta

1


LPSE 4.2.

4.3.

5. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG

6. BIAYA

5.1.

Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2.

Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.

6.1.

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/ Jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Barang/ Jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Barang/ Jasa.

7.1.

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang ada di situs LPSE. Dalam acara penjelasan lelang, dilaksanakan tanya-jawab terkait hal yang belum jelas dalam dokumen lelang Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BA Penjelasan selanjutnya di unggah (upload) oleh panitia pengadaan/ULP melalui situs LPSE Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan selanjutnya di unggah (Upload) melalui situs LPSE setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam acara penjelaan lelang, diumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka/diberikan dan bersifat rahasia.

PENAWARAN

7. PENJELASAN

Dalam hal pelelangan umum/ terbatas dengan cara prakualifikasi, peserta lelang akan memperoleh dokumen prakualifikasi dengan cara mengunduh (download) dari situs LPSE dan wajib disampaikan dengan cara mengunggah (Upload) dokumen prakualifikasi ke Situs LPSE sesuai dengan jadwal. Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi.

DOKUMEN LELANG 7.2. 7.3.

7.4.

7.5.

B. DOKUMEN LELANG

Pem erintah Kabupaten Purwakarta

2


8. ISI DOKUMEN LELANG

9. ADENDUM DOKUMEN LELANG

C.

8.1.

Dokumen lelang terdiri dari: BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang; BAB II Data Lelang; BAB III Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan dan Surat Perjanjian; BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak; BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak; BAB VI Spesifikasi Teknis; BAB VII Gambar-gambar; BAB VIII Daftar Kuantitas; BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan. Adendum (bila ada)

9.1.

Sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir dan pada saat penjelasan dokumen pelelangan dan/atau sebelum ada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan adendum.

9.2.

Setiap adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus diunggah (upload) oleh panitia pengadaan

9.3.

Apabila adendum diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan mempengaruhi waktu pemasukan dokumen penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai ketentuan dalam data lelang.

PENYIAPAN PENAWARAN

10. BAHASA PENAWARAN

10.1

11. DOKUMEN

11.1.

PENAWARAN

12. HARGA

PENAWARAN

Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Dokumen penawaran terdiri dari: a. Surat penawaran; harus bermeterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap. b. Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1). Jaminan penawaran; 2). Daftar kuantitas dan harga; 3). Daftar spesifikasi barang; 4). Brosur/ gambar keterangan pendukung; 5). Metoda dan Jadual waktu pelaksanaan; 6). Surat kuasa (bila menguasakan); 7). Lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen; 12.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan seperti diuraikan dalam data lelang. 12.2. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran Pem erintah Kabupaten Purwakarta 3


12.3. 12.4.

12.5. 13. MATA UANG

PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 14. MASA

BERLAKUNYA PENAWARAN

15. JAMINAN

yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi. Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

13.1.

Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

13.2.

Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

14.1.

Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.

14.2.

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan/ULP dapat meminta kepada seluruh peserta lelang secara elektronik dengan menyampaikan konfirmasi melalui email untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentuPeserta lelang dapat: a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada pantia pengadaan; b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

15.1.

Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

15.2.

Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau asuransi yang dapat mengeluarkan jaminan sesuai SK. Menkeu RI.

15.3.

Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

15.4.

Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.

15.5.

Jaminan penawaran dari Kerja Sama Operasi (KSO) harus ditulis atas nama semua anggota KSO.

15.6.

Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dapat diambil kembali segera setelah penetapan pemenang lelang.

15.7.

Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

15.8.

Jaminan penawaran akan disita apabila: a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

PENAWARAN


4


b. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga

penawarannya; atau c. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau d. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2). Menandatangani surat perjanjian. 16. BENTUK DAN

16.1. Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh orang

yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.

PENANDATAN GANAN PENAWARAN

16.2. Dokumen

penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D.

PEMASUKAN PENAWARAN

17. SAMPUL DAN

17.1.

Peserta lelang harus memasukan dokumen penawaran ke dalam 1 (satu) file dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11.1

17.2.

File dokumen penawaran sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf 11.1 disampulkan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO)

18.1.

Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

18.2.

Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam adendum dokumen lelang.

19.1.

Setiap penawaran yang disampaikan diluar jadwal waktu pemasukan penawaran akan ditolak secara elektronik.

20.1.

Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, dengan cara mengunggah (Upload) penawaran kembali di situs LPSE sesuai dengan jadwal yang ada pada situs LPSE.

TANDA PENAWARAN

18. BATAS AKHIR

WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

19. PENAWARAN

TERLAMBAT 20. PENARIKAN,

PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN 20.2. DOKUMEN PENAWARAN

E.

Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir penerimaan penawaran yang diberitahukan kepada panitia melalui email.

PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI

21. PEMBUKAAN

21.1.

Dokumen Penawaran akan dibuka oleh panitia pengadaan pada waktu sesuai dalam data lelang.

21.2.

Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP) dan di unggah (Upload) oleh panitia pada situs LPSE.

PENAWARAN


5


22. KERAHASIAAN 22.1.

PROSES 22.2.

22.3.

23. KLARIFIKASI

23.1.

DAN KONFIRMASI PENAWARAN

24. PEMERIKSAAN

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran bersangkutan. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

23.2.

Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

24.1.

Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran: a. Berasal dari peserta lelang yang terdaftar untuk pascakualifikasi atau peserta lelang yang diundang dan lolos prakualifikasi; b. Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap; c. Dilampiri jaminan penawaran; dan d. Memenuhi ketentuan dokumen lelang.

PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

24.2.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal

yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/ kinerja/ performance pekerjaan; b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat 24.3.

Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.


6


25. KOREKSI

25.1.

ARITMATIK

Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; 2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi; 3).

26. EVALUASI

26.1.

PENAWARAN 26.2. 26.3. 26.4.

Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;

Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan paragraf 24.2. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang. Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran terendah )untuk sistem gugur), sedangkan untuk evaluasi dengan menggunakan merit point system semua penawaran yang memenuhi syarat dilakukan penilaian teknis dengan bobot penilaian terlampir. Kedua sistem evaluasi ini dilakukan setelah koreksi aritmatik. Urutan evaluasi penawaran adalah: a. Evaluasi administrasi Evaluasi administrasi meliputi: 1). Surat penawaran; 2). Surat jaminan penawaran; 3). Daftar kuantitas dan harga; 4). Surat kuasa (bila ada); 5). Kerja sama operasi (bila ada); 6). Dokumen lain sesuai ketentuan dokumen lelang. b. Evaluasi teknis

Evaluasi teknis meliputi: 1). Metoda pelaksanaan; 2). Jadual waktu pelaksanaan; 3). Spesifikasi teknis; 4). Jenis, kapasitas, komposisi sesuai ketentuan dokumen lelang; 5). Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan; 6). Syarat teknis lain sesuai ketentuan dokumen lelang; 7). Surat dukungan Balai Benih Ikan/Pembenih yang memiliki sertifikat Induk Unggul (Ras Nirwana) dan masih berlaku; 8). Surat dukungan agen/distributor Pakan Ikan. Pem erintah Kabupaten Purwakarta

7


c. Evaluasi kewajaran harga

Evaluasi kewajaran harga meliputi: 1). Total harga penawaran; 2). Unsur-unsur yang mempengaruhi lingkup/kuantitas pekerjaan; 3). Kewajaran harga.

substansi/

d. Penilaian kualifikasi peserta

Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

26.5.

F.

PEMENANG LELANG

27. KRITERIA

27.1. Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang

yang menguntungkan bagi Negara dalam arti :

PEMENANG

a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa b.Perhitungan yang ditawarkan adalah terendah yang responsive c.Telah memperhatikan penggunaan mungkin hasil produksi dalam negeri

semaksimal

d.Penawaran tersebut adalah terendah penawaran yang memenuhi syarat. 28. PENILAIAN

28.1.

KUALIFIKASI 28.2.

28.3. 29. HAK

Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Terhadap Peserta yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.

29.1.

Pejabat pembuat komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.

30.1.

Segera setalah hasil pelelangan/usulan calon pemenang disampaikan oleh panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan hasil pelelangan/pemenang dan pemenang cadangan (bila ada)

PENGGUNA BARANG/ JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

30. PENETAPAN

diantara

DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG 30.2.

Panitia Pengadaan mengumumkan hasil pelelangan pemenang dan pemenang cadangan sesuai data lelang dan memberitahukan serta menyampaikan kepada semua peserta lelang melalui situs LPSE


8


31. SANGGAHAN

DAN SANGGAHAN BANDING

31.1. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan dalam masa sanggah secara elektronik disertai bukti-bukti. Masa sanggah 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang pelelangan. 31.2.

Terhadap sangagahan yang disampaikan, PPK menyampaikan jawaban secara elektronik selambatlambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

31.3. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dapat mengajukan sanggahan banding dalam masa sanggah banding secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) disertai buktibukti. Masa sanggah banding 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan pada paragraf 31.1.

32. JAMINAN

PELAKSANAAN

31.4.

Bupati wajib memberikan jawaban terhadap sanggahan banding sebagaimana dimaksud dalam paragraf 31.3 selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat elektronik (e-mail) sanggahan banding diterima

31.5.

Alamat sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

31.6.

Dalam hal peserta lelang tidak mengajukan sanggahan /sanggahan banding dan/atau melampaui selama masa sanggah/sanggah banding pada paragraf 31.1 dan 31.3 maka penyedia jasa diartikan telah menyetujui/menerima penetapan pemenang lelang.

32.1.

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB, Penyedia Barang/ Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Barang/ Jasa dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

32.2. Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus

dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat). 32.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk sebagai

pemenang lelang gagal memenuhi Paragraf 32.1., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 33. PENANDATA-

NGANAN KONTRAK 34. UANG MUKA

DAN JAMINAN UANG MUKA

33.1. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Paragraf 32.1 34.1. Pejabat pembuat komitmen dapat membayar uang muka

sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.


9


35. PENYELESAIA

35.1. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan

dengan musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa maka kedua pihak menyelesaikan perselisihan dengan memilih salah satu pilihan hukum yang disepakati bersama sesuai data lelang

N PERSELISIHAN

36. LARANGAN

36.1. Pejabat pembuat komitmen

dan Penyedia Barang/ Jasa atau antara Penyedia Barang/ Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

PERSEKONGKOLAN

36.2. Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa

dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up). 36.3. Pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa

yang melakukan persekongkolan sesuai Paragraf 36.1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 37. PAKTA

37.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

INTEGRITAS 37.2.

Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan


10

DATA LELANG Keterangan: 1. Data lelang ditetapkan oleh Pengguna Barang/ Jasa yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputi: penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. 2. Panitia pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain. 3. Bila terjadi perbedaan antara instruksi kepada peserta lelang dengan data lelang, maka ketentuan dalam data lelang yang berlaku. 4. Data lelang tidak menjadi bagian dari kontrak.

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Komaran, M.Si Nama Kegiatan : Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Nama Pekerjaan: Pengadaan Benih Ikan dan Pakan Ikan Nilai Pagu Anggaran : Rp. 444.000.000,00 Nilai HPS : Rp. 443.260.000,00

1.2.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 15 (Lima belas) hari kalender.

2. SUMBER DANA

2.1.

Pekerjaan ini dibiayai dari dana APBN TA. 2010

3. PENJELASAN DOKUMEN LELANG

3.1.

Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada situs LPSE:

4. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

4.1.

Penawaran disampaikan dalam Mata uang resmi pemerintah yaitu Rupiah dengan cara pembayaran dibiayai seluruhnya oleh APBN TA. 2010

5. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

5.1.

Masa laku penawaran selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

6. JAMINAN PENAWARAN

7. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN

6.1.

Besarnya jaminan penawaran adalah Rp 13.297.800,00 (Tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

6.2.

Masa laku jaminan penawaran harus 28 hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran

7.1.

Batas akhir waktu pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada situs LPSE: Pem erintah Kabupaten Purwakarta

11

PENAWARAN 8. PEMBUKAAN PENAWARAN

8.1.

Pembukaan penawaran sesuai dengan jadwal pada situs LPSE:

9. EVALUASI PENAWARAN

9.1.

Metoda evaluasi dilakukan dengan sistem Gugur

12.1.

Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, panitia pengadaan/ULP dapat melakukan klarifikasi melalui pembuktian kualifikasi dengan cara penyedia jasa menyampaikan dokumen asli dan 2 (dua) rekamannya

12.2.

Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang dan pemenang cadangan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan/ULP

12.3

Pengumuman pemenang lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs LPSE untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.1

. 10. KLARIFIKASI PENETAPAN, DAN PENGUMUMA N PEMENANG LELANG

13.1. 11. JAMINAN PELAKSANAAN

Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak


12

Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa TA. 2009

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. KETENTUAN UMUM 1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan

ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didifinisikan disini. a. Pengadaaan Barang/ Jasa adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pemasokan/ penyediaan/ Pengadaan Barang yang perencanaan dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/ Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/ Jasa atau Panitia pemeriksa yang ditugasi; b. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah; c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk mengunakan anggaran kementrian negara/lembaga satuan perangkat daerah; d. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada pemerintah/pemerintah daerah yang bertangungjawab kepada menteri/gubernur/bupati yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN/APBD; e. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran (APBN) dan Bupati (APBD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; f. Sub Penyedia Barang/ Jasa adalah Penyedia Barang/ Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia Barang/ Jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh Pengguna Barang/ Jasa; g. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta; h. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, sesuai dengan Peraturan Bupati no 30 tahun 2009 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/jasa (PLP) Purwakarta; i. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik j. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang/ Jasa dengan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pem erintah Kabupaten Purwakarta

15


pelaksanaan pengadaan; k. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang dengan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, spesifikasi teknis tertentu, semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa sedangkan pembayarannya didasarkan pada kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa; l. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari: 1). Surat perjanjian; 2). Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; 3). Surat penawaran; 4). Adendum dokumen lelang (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak; 6). Syarat-syarat umum kontrak; 7). Spesifikasi teknis; 8). Gambar-gambar; 9). Daftar kuantitas dan harga; 10).Dokumen lain yg tercantum dlm lampiran kontrak; m. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak; n. Hari adalah hari kalender bulan adalah bulan kalender o. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; p. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang; q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang/ Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Perjanjian Kontrak, yang dikeluarkan oleh Pengguna Barang/ Jasa; r. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/ Jasa; s. Masa pemeliharaan adalah Masa Layanan Purna Jual, Jaminan atau garansi; t. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama; Pem erintah Kabupaten Purwakarta

16


u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua; v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/ Jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase; 2. PENERAPAN

3. ASAL PENYEDIA BARANG

2.1.

Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.

Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yg tercantum dalam lamp. kontrak. Pengadaan Barang untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan pekerjaan dari Penyedia Barang/ Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Penyedia Barang/ Jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah NKRI.

3.1.

3.2. 4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

4.1.

Penyedia Barang/ Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis Pengguna Barang/ Jasa.

5. HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MEREK

5.1.

Apabila Penyedia Barang/ Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/ Jasa sepenuhnya dan pejabat pembuat komitmen dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN

6.1.

Penyedia Barang/ Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syaratsyarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.


17


7. PEMBAYARAN

6.2.

Jaminan pelaksanaan, diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada pejabat pembuat komitmen.

7.1.

Cara pembayaran 1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen 2). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat khusus kontrak; 3). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta Penyedia Barang/ Jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak 4). Setiap pembayaran harus dipotong uang muka (apa bila penyedia meminta uang muka), denda (bila ada), dan pajak; 5). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan; 6). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara pemeriksaan barang diterbitkan.

8. HARGA DAN SUMBER DANA

7.2.

Pejabat pembuat komitmen membayar kepada Penyedia Barang/ Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak

8.1.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8.2.

9. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

9.1.

Pejabat pembuat komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dan Penyedia Barang/ Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

10. PANITIA PEMERIKSA

10.1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menetapkan panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan penyedia barang.


18


11. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

11.1. Sebelum pelaksanaan kontrak pejabat pembuat komitmen bersama-sama dengan Penyedia Barang/ Jasa, menyusun rencana pelaksanaan kontrak. 11.2. Persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. 11.3. Beberapa hal yang disepakati dalam persiapan adalah: a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Penyusunan rencana pemeriksaan;

12. AMANDEMEN KONTRAK

12.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. 12.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat pembuat komitmen memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Barang/ Jasa mengusulkan perubahan kontrak; b. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

13. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

13.1. Hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang di laksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. c. Melakukan perubahan kontrak. d. Menangguhkan pembayaran. e. Mengenakan denda keterlambatan. f. Membayar hasil pekerjaan, dan uang retensi. g. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan. h. Memberikan instruksi sesuai jadual. 13.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/ Jasa a. Menerima pembayaran hasil pekerjaan dan uang retensi. b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Barang/ Jasa. d. Memberikan keterangan, dan melaksanakan penyempurnaan pekerjaan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/ Jasa. e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Pem erintah Kabupaten Purwakarta

19


kontrak. f. Penyedia barang/jasa wajib membayar ganti rugi apa bila terjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pekerjaannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan ganti rugi dimaksud 14. RESIKO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PENYEDIA BARANG/ JASA

14.1. Pejabat pembuat komitmen bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Pejabat pembuat komitmen, dan Penyedia Barang/ Jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Barang/ Jasa. 14.2. Resiko pejabat pembaut komitmen a. Resiko yang disebabkan oleh Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh Pengguna Barang/ Jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia Barang/ Jasa. b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/ Jasa, keadaan kahar dan pencemaran/ terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir. 14.3. Resiko Penyedia Barang/ Jasa Kecuali resiko-resiko Pengguna Barang/ Jasa, maka Penyedia Barang/ Jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

15. CACAT MUTU

15.1. Pejabat pembuat komitmen melalui Pemeriksa barang wajib memeriksa pekerjaan Penyedia Barang/ Jasa dan memberitahu Penyedia Barang/ Jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. 15.2. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, Penyedia Barang/ Jasa harus segera memperbaiki. 15.3. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan hasil pekerjaan dan selama rentang jadwal pelaksanaan. Penyerahan pekerjaan dapat ditangguhkan sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

16. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

16.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 16.2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Barang/ Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen. 16.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia Barang/ Jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat pembuat komitmen, maka pejabat pembuat komitmen melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas Penyedia Barang/ Jasa dengan amandemen kontrak.

17. KETERLAMBATAN 17.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka penyedia barang/jasa akan PELAKSANAAN Pem erintah Kabupaten Purwakarta

20


PEKERJAAN

18. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan. 18.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat pembuat komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk: a. Keterlambatan yang disebabkan oleh pejabat pembuat komitmen; b. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/ Jasa; c. Keadaan kahar. 18.2. Penyedia Barang/ Jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pejabat pembuat komitmen. pejabat pembuat komitmen menugaskan panitia pemeriksa untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. 18.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pejabat pembuat komitmen dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan. 18.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak.

19. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA BARANG/ JASA DAN SUB PENYEDIA BARANG/ JASA

19.1. Penyedia Barang/ Jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan Penyedia Barang/ Jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 19.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pejabat pembuat komitmen dan tetap menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/ Jasa. 19.3. pejabat pembuat komitmen mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.

20. PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/ JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

20.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang/ Jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 20.2. Apabila Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka: a. Penyedia Barang/ Jasa wajib bekerja sama dengan Penyedia Barang/ Jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; Pem erintah Kabupaten Purwakarta

21


c. Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan; d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 20.3. Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 21. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

21.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 21.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Kebakaran; f. Gangguan industri lainnya. 21.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 21.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. 21.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. 21.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar. 21.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/ Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; Pem erintah Kabupaten Purwakarta

22


c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang/ Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 27. 22. PERINGATAN DINI

23. ITIKAD BAIK

24. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

22.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada Pengguna Barang/ Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. pejabat pembuat komitmen dapat meminta Penyedia Barang/ Jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Barang/ Jasa sesegera mungkin. 22.2. Penyedia Barang/ Jasa wajib bekerja sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut. 22.3. Penyedia Barang/ Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini. 23.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak. 23.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 24.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. 24.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pejabat pembuat komitmen wajib membayar kepada Penyedia Barang/ Jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 24.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang/ Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi 24.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan Pem erintah Kabupaten Purwakarta

23


ke kas negara; 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ Jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b. pejabat pembuat komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24.5. Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen Selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pejabat pembuat komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pejabat pembuat komitmen dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia Barang/ Jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak; b. Penyedia Barang/ Jasa gagal menyelesaikan seluruh pekerjaan. c. Penyedia Barang/ Jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran; d. Penyedia Barang/ Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut; e. Penyedia Barang/ Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; f. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna Barang/ Jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan Pengguna Barang/ Jasa; g. Terjadi keadaan kahar dan Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai g. diatas, Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f. Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam daftar hitam. 24.6. Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang/ Jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Barang/ Jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan; b. pejabat pembuat komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 24.7. Prosedur pemutusan kontrak Pem erintah Kabupaten Purwakarta

24


Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang/ Jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen; c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pejabat pembuat komitmen. 24.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Paragraf 24.5 dan 24.6, pejabat pembuat komitmen tetap membayar hasil pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan. 24.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang/ Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak. 25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

25.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau lembaga arbitrase; b. Pengadilan. 25.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. 25.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

26. BAHASA DAN HUKUM

26.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

27. PERPAJAKAN

27.1. Penyedia Barang/ Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundangundangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran. 27.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

28. KORESPONDENSI

28.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis. 28.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex , surat elektronik (email) 28.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak. 28.4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.


25


29. DENDA DAN GANTI RUGI

29.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/ Jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 29.2. Besarnya denda kepada Penyedia Barang/ Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 29.3. Penyedia jasa berkewajiban membayar ganti rugi apabila berdasarkan hasil temuan inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan dari hasil pekerjaan. 29.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

30. SERAH TERIMA PEKERJAAN

30.1. pejabat pembuat komitmen melalui panitia pemeriksa barang memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan sebelum dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan 30.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk penyerahan hasil pekerjaan. 30.3. pejabat pembuat komitmen memerintahkan panitia pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari Penyedia Barang/ Jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan. 30.4. Setelah penyerahan pekerjaan pejabat pembuat komitmen membayar sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/ Jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. 30.5. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, maka pejabat pembuat komitmen berhak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan disetor ke kas negara, Penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.


26


B. KETENTUAN KHUSUS 31.1. pejabat pembuat komitmen harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

31. PENILAIAN PEKERJAAN

31.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan. 32.1. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pejabat pembuat komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis. 32.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

32. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

33.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib memberikan pedoman kepada pejabat pembuat komitmen tentang pengoperasian dan pemeliharaan. 33.2. Masa pemeliharaan dalam pekerjaan pengadaan barang adalah masa garansi atau jaminan purna jual. 33.3. Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak melakukan Pasal 37.1, maka pejabat pembuat komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan dalam syaratsyarat khusus kontrak.

34. INSTRUKSI

34.1. Penyedia Barang/ Jasa wajib melaksanakan semua instruksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak. 34.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama, jabatan, nama

(Pejabat Pembuat Komitmen

perusahaan)

............................................. )

Materai Rp. 6.000,bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)

( ................................. ) (nama jelas)


27


SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK Keterangan: 1.

Bab ini memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan.

2.

Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.

3.

Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syaratsyarat khusus kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak.

4.

Panitia pengadaan dalam menyusun syarat-syarat khusus kontrak mengikuti petunjuk di bawah ini.

Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas: A. KETENTUAN UMUM 1.

DEFINISI

1.1

Pejabat pembuat komitmen adalah: Nama : Ir. Komaran, M.Si Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Alamat : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Jl. Suradireja No. 28 Purwakarta

2.

JAMINAN

2.1.

Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak. Jaminan uang muka minimal sebesar nominal uang muka yang diminta.

2.2. 3.

PEMBAYARAN

3.1.

Pembayaran uang muka dapat diberikan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan jaminan uang muka sebesar nominal uang muka yang diminta setinggi-tinginya 30 % (Tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak.

3.2.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar hasil pekerjaan yang dicapai yang dibuktikan dengan tanda terima barang dan surat tagihan/ permohonan pembayaran dari Penyedia Barang/ Jasa.

3.3.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan hasil pekerjaan.

4.

JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1.

Waktu pelaksanaan kontrak selama 15 (Lima belas) hari kalender.

5.

PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/ JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

5.1.

Kepada Penyedia Barang/ Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut: a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara


28


melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan; c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang. 6.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

6.1.

Penyelesaian perselisihan dapat melalui : a. Musyawarah antar pihak yang berselisih dengan difasilitasi oleh mediator, konsiliator, lembaga arbritase atau wakil masing-masing pihak yang ditunjuk. b. Apabila dengan jalan bermusyawarah tidak ditemui penyelesaian, kedua belah pihak dapat menyepakati untuk diselesaikan melalui pengadilan

7.

PENYESUAIAN HARGA

7.1.

8.

DENDA DAN GANTI RUGI

8.1.

Oleh karena pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi 1(Satu) tahun anggaran maka tidak ada perhitungan penyesuaian harga a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Barang/ Jasa setelah dibuat amandemen kontrak.

B. KETENTUAN KHUSUS 9.

PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

9.1.

Apabila Penyedia Barang/ Jasa tidak memberikan pedoman pengoperasian dan garansi atau pemeliharaan kepadanya dibebankan pembiayaan dengan Jumlah pembayaran yang diperhitungkan adalah 5 % dari nilai kontrak.


29


PIHAK KEDUA (nama, jabatan, nama perusahaan)

PIHAK KESATU (Pejabat Pembuat Komitmen ............................................. )

bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)

( ................................. ) (nama jelas)


30


DAFTAR KUANTITAS BARANG

No

1.

Nama/ Jenis Barang

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Benih Ikan - Nila Nirwana

2.

Volume Satuan

Pakan Ikan

251.600

Ekor

74.000

Kg

170,-

42.772.000,-

5.412,-

400.488.000,-

Jumlah


443.260.000,-

31


SPESIFIKASI TEKNIS

NO

NAMA BARANG

SPESIFIKASI / KRITERIA

1.

Benih Ikan

- Jenis Ikan - Jumlah - Ukuran

2.

Pakan Ikan

-

Jumlah Ukuran Protein Lemak Kadar Air Abu Serat Kasar

KET

: Nila Nirwana : 251.600 ekor : 3 – 5 cm : 74.000 Kg : 3 mm : min. 20 % : min. 5 % : max. 12 % : max. 12 % : max. 7 %

CATATAN : A. Barang minimal memiliki Standar Nasional B. Spesifikasi barang yang dibutuhkan sebagaimana daftar spesifikasi C. Harga Barang adalah sudah termasuk Pajak-pajak, biaya angkut ke Lokasi dan upah bongkar muat.


32


METODA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN


33


GAMBAR-GAMBAR


34


DAFTAR SIMAK DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN No. A

URAIAN

ADA

TIDAK

Dokumen Administrasi

B

Dokumen Teknis

C

Dokumen Kualifikasi


35

Contoh-contoh : A. BENTUK SURAT PENAWARAN

KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran

: :

........................,……………..20.…

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan……….... ............................................................................... di ....................................................................... Perihal

: Penawaran Pelelangan .........................................................(nama pekerjaan)

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan nomor : ................. tanggal ........................ setelah kami mempelajari dengan saksama dokumen lelang termasuk berita acara penjelasan dan adendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ................................................................................................... sebesar Rp .............................. (................................................................................................................................). Dalam penawaran ini sudah termasuk pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ......... (..................................................) hari kalender sesuai dengan yang tercantum dalam Data Lelang. Penawaran ini berlaku selama .......... (................................................) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang. Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama surat penawaran ini kami lampirkan dokumen yang terdiri dari : 1. Hasil pemindaian(scan) jaminan penawaran 2. Surat Kuasa (bila diperlukan) 3. Daftar Kuantitas dan Harga, 4. Brosur/ Keterangan Pendukung Barang; 5. Metoda dan Jadual Waktu Pelaksanaan, 6. Surat Dukungan Agen, 7. Lampiran lain yang disyaratkan. Penawar Materai, tanggal, tanda tangan dan cap perusahaan

..........................

Jabat an


36

B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) MENIMBANG : Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ............................................................................. yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ................................ pada tanggal ............................................ 20....., maka ……………….….................………………….…......……........ (nama Penyedia Barang/ Jasa 1) dan ……………….…….............………………….…….....…......... (nama Penyedia Barang/ Jasa 2) dan ……………….…….............………………….…..…................ (nama Penyedia Barang/ Jasa 3) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN: 1. Secara bersama-sama: a.

2.

Menunjuk …………………..……………….............… (nama Penyedia Barang/ Jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak. b. …………………….……………………......….…….... (nama Penyedia Barang/ Jasa 1) dan ………………………………………….…..………...... (nama Penyedia Barang/ Jasa 2) dan ………………..…………………………...…….…....... (nama Penyedia Barang/ Jasa 3) menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: Penyedia Barang/ Jasa 1: ……...% (…….....................................………………….….persen) Penyedia Barang/ Jasa 2 : ……...% (………………………….….................................persen) Penyedia Barang/ Jasa 3 : ……...% (………………………….….................................persen)

3.

4.

5. 6. 7.

Masing-masing Penyedia Barang/ Jasa anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna Barang/ Jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masingmasing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ………...................................… (nama wakil Penyedia Barang/ Jasa yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana …………………………… (nama Penyedia Barang/ Jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari……....…………………(nama Penyedia Barang/ Jasa 2) dan...…..................…………. (nama Penyedia Barang/ Jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..... (……..........................) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di…………... pada hari………......... tanggal…....................... bulan…..............…… tahun……...... Penyedia Barang/ Jasa 1

Penyedia Barang/ Jasa 2

Penyedia Barang/ Jasa 3

(……………………….) (………………….………) (…………………………) (materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa) Disahkan oleh NOTARIS

( ………………………………..) (tanda tangan dan cap) Pem erintah Kabupaten Purwakarta

37

C. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN SURAT KUASA Nomor :..........................

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ............................................. di ........................ No....................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di .................... No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di....................... (alamat perusahaan). yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ...............................................................................beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. .................................., .......................200.... Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,bertanggal, tandatangan, cap perusahaan.

............................... (nama dan jabatan)

............................. (nama dan jabatan)


38

D. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA

(LETTER OF ACCEPTANCE)

KOP KANTOR/SATUAN KERJA/PROYEK/BAGIAN PROYEK

Nomor Lampiran

: :

……………….,………….……200…

Kepada Yth. …………………………… (nama Penyedia Barang/ Jasa) di ………………………….. (alamat Penyedia Barang/ Jasa) Perihal : Penunjukan Penyedia …………..……………

Barang/

Jasa

untuk

Pelaksanaan

Pekerjaan

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor…………………….. tanggal …………………200… perihal ………………………………………………………..untuk pelaksanaan pekerjaan ………………………………….………………. (nama pekerjaan) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp ……………… (............................................) kami nyatakan diterima/disetujui. Dengan ini Saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Nama Pengguna Barang/ Jasa Jabatan

: ………………………............…..........……………………

: ……………………………….....................…….…………

Kantor/satuan kerja/proyek/ : ……………………………………......................………… bagian proyek Tanda tangan

: ………………………………………………………….


39

B.

BENTUK SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG PENYEDIA JASA

KOP SURAT SATUAN KERJA/ ......

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (KEGIATAN ……………) Nomor : …………

TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG KEGIATAN ................................. APBD KABUPATEN PURWAKARTA/APBN TAHUN ANGGARAN ...... DI LINGKUNGAN DINAS ...............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 DI LINGKUNGAN DINAS .......... Menimbang

:

bahwa berdasarkan keputusan panitia pengadaan/ULP kegiatan ...... nomor .... tentang usulan calon pemenang lelang dan pemenang tersebut menguntungkan bagi negara maka dipandang perlu menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen kegiatan ...... nomor .... tentang penetapan pemenang lelang kegiatan .......

Mengingat

: 1.

undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851)

2.

Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diundah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844)

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003, nomor 120, TLNRI Nomor 4330), sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006.

1.

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : …………. tanggal ………… tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009.

Memperhati kan


40

2.

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : ………. tanggal ………… tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas …………. Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009

3.

Keputusan Panita pengadaan/ULP nomor...... tahun ..... tentang usulan calon pemenang

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Pemenang lelang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : Pemenang pertama : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi

:

Pemenang cadangan kesatu : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi

:

Pemenang cadangan kedua : 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. Nomor NPWP 4. Nilai penawaran terkoreksi

KETIGA

:

Segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak kegiatan tersebut.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Pemenang lelang kegiatan ......

Ditetapkan di Pada tanggal

: Purwakarta : …………

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

……………… NIP. ………..

Tembusan : disampaikan kepada : 1. Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran 2. Yth. Ketua Pusat Layanan Pengadaan . Pem erintah Kabupaten Purwakarta

41

E. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN Nomor :........................... ANTARA KANTOR/SATUAN KERJA/ PROYEK/BAGIAN PROYEK ................................................................................................................................................... DAN ................................................................................................................................................... (nama perusahaan) UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG ................................................................................................................................................... (nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Surat Perjanjian ini dibuat di ............ pada hari ............. tanggal ................... bulan ............................. tahun ............. (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara ………………… (Nama Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek), selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan …….………... (nama pemimpin perusahaan yang mengikat perjanjian), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal……………...................200.. MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut: 1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

2.

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu ………………………………….…........................................... (nama pekerjaan) sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak). Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah ..…… (………..……….…………) hari kalender.

3.

Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. Surat Perjanjian ; b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4.

Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali bersama.

5.

Sesuai dengan ketentuan kontrak:

diubah dengan kesepakatan

a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU. 6.

Sesuai dengan ketentuan kontrak: a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga.


42

7.

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp.................................... (…......…..................................)

8. 9.

Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Belah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: Alamat PIHAK KESATU …...........................................………............... (nama dan alamat kantor Pengguna Barang/ Jasa) Alamat PIHAK KEDUA …...........................................…....................... (nama dan alamat kantor Penyedia Barang/ Jasa)

10.

Dengan tidak mengurangi kekuatan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………….. di ……….......... (Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/ Proyek/Bagian Proyek).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

Materai Rp. 6.000,Bertanggal, tanda tangan, cap

PIHAK KESATU (Penguna Aggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) Materai Rp. 6.000,bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................) (nama jelas)

( ................................. ) (nama jelas)

PIHAK KEDUA (nama, jabatan, nama perusahaan)


43

DOKUMEN/FORMULIR KUALIFIKASI Keterangan untuk Peserta :

1. Seluruh Lembar Pernyataan harap diisi seluruhnya. 2. Lembar Keterangan tambahan boleh dilampirkan bila perlu. 3. Lembar tambahan yang dilampirkan harus diberi nomor. Urutan berkas yang harus diserahkan oleh calon peserta :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat permohonan mengikuti Kualifikasi Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum Formulir-A (Data Administrasi) Formulir-B (Landasan Hukum Pendirian Perusahaan) Formulir-C (Pengurus Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan) Formulir-D (Data Keuangan-susunan kepemilikan saham, Pajak, Modal Tetap, Modal Usaha dan Neraca Perusahaan Terakhir)

7. Formulir-E (Data Personalia-tenaga ahli/teknis, dan lain-lain) 8. Formulir-F (Data Peralatan/Perlengkapan) 9. Formulir-G (Data Pengalaman Perusahaan) 10. Formulir-H (Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan) 11. Formulir-I (Modal Kerja) 12. Keterangan-keterangan Lain yang Dianggap Perlu 13. Lampiran-Lampiran a. b. c. d. e.

Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (photo copy) Sertifikat Badan Usaha (photo copy) Surat Ijin Usaha (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (photo copy) Surat Keterangan Dukungan dari Bank (asli; mencantumkan nama kegiatan dan nilai dukungan) dan atau Rekening Koran 3 bulan terakhir (photo copy, asli ditunjukkan) f. Surat Pelunasan Pajak Tahun Terakhir (SPT) dan Laporan Bulanan PPh/PPN (photo copy 3 bulan terakhir) g. Surat keterangan bebas fiscal (tax clearance) h. Lampiran-lampiran lain apabila dianggap perlu.


44

KOP NAMA LEMBAGA PENYEDIA BARANG/ JASA

Nomor Lampiran Perihal

: : :

1 (satu) berkas Permohonan mengikuti Kualifikasi

Yth.

Kepada: Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kab. Purwakarta di PURWAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax E-mail

: : :

……………………………………………… ……………………………………………… PT/CV/Firma ….……………………………

: : :

……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk pendaftaran/ mengikuti Kualifikasi sebagai calon Penyedia Barang/ Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009. Sebagai bahan evaluasi, bersama ini kami lampirkan data perusahaan yang sebenarnya pada keadaan/kondisi saat ini sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kami menyadari apabila data yang kami sampaikan tidak benar dapat berakibat ditolaknya/tidak lulus dalam Kualifikasi tersebut. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

………………………, …………………2010 PT/CV/Firma ……………………………… Materai Rp. 6.000,Tanggal

(Nama Jelas) Jabatan


45


SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM MASALAH HUKUM Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax E-mail

: : :

……………………………………………… ……………………………………………… PT/CV/Firma ….……………………………

: : :

……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan.

2. Kami tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan.

3. Seluruh pernyataan data dan informasi beserta lampiran-lampiran yang kami buat dalam berkas Kualifikasi adalah benar. Apabila diperlukan, kami bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen Kualifikasi ini. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi atau dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

………………………, …………………2010 PT/CV/Firma ……………………………… Materai Rp. 6.000,Tanggal



46


A. Data Administrasi 1. Umum 1. 2. 3.

4.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Pusat

:

: : : :

No. Telepon No. Fax

: :

:

Pusat

Cabang

:

(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pusatnya)

2. Ijin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *)

:

………………………… Tanggal ………………

Masa berlaku ijin usaha

:

……………………………………………………

Instansi pemberi ijin usaha

:

……………………………………………………

No. Sertifikasi

:

………………………… Tanggal ………………

: :

…………………………………………………… ……………………………………………………

Masa berlaku sertifikasi Instansi pemberi sertifikasi *) Pilih yang sesuai

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan *) 1.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris : 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris : 3. Pendaftaran Akta ke Pengadilan Negeri a. Nomor : b. Tanggal : 4. Pengesahan Akta oleh Menteri Kehakiman a. Nomor : b. Tanggal : 5. Pengumuman dalam Berita Acara Negara a. Nomor : b. Tanggal : 6. Perusahaan PMA/PMDN a. Nomor Surat : b. Tanggal : *) Lampirkan rekamannya


47

C. PENGURUS 1.

Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP *)

Alamat/ domisili

Jabatan dalam Perusahaan

Alamat/ domisili

Jabatan dalam Perusahaan

**)

2.

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP *)

**) *) Lampirkan rekamannya **) Lampirkan Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri

D. DATA KEUANGAN 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

2.

3.

Nama

Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak

Alamat

Persentase

:

2.

Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal

:

3.

Laporan bulanan PPH/PPN tiga Bulan terakhir Nomor/Tanggal

:

Modal Tetap No 1 2 3 4 5 6 7 8

4.

No. KTP

Modal Tetap Bangunan Kantor Bangunan Gedung Bangunan Workshop Bangunan Rumah Tanah Kendaraan Bermotor Peralatan/Mesin Kantor Lain-lain Jumlah

Volume

Satuan

Nilai Investasi

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

M2 M2 M2 M2 M2 Unit Unit …………… ……………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

Modal Usaha No 1 2 3 4 5

Uraian

Jumlah (Rp.)

Kas Bank Tagihan Kredit Lain-lain Jumlah

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………………, …………………2010 PT/CV/Firma ………………………………



48


STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

………………………, …………………2010 PT/CV/Firma ………………………………



49


5. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun …. AKTIVA I

II

III

PASIVA

Aktiva Lancar Kas Bank Piutang *) Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah ( a )

: : : : : :

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin Inventaris Gedung-gedung Jumlah ( b )

: : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

……… ……… ……… ……… ……… ………

V

: Rp. ……… Rp. Rp. Rp. Rp.

……… ……… ……… ………

: Rp. ……… : Rp. ……… : Rp. ……… : Rp. ………

V

Utang jangka panjang ( e )

: Rp. ………

VI

Kekayaan bersih ( a+b+c ) – ( d+e )

: Rp. ………

: Rp. ………

Aktiva Lainnya ( c )

: Rp. ……… Jumlah

*)

Utang jangka pendek Utang dagang Utang pajak Utang lainnya Jumlah ( d )

Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (sampai dengan enam bulan) Jumlah

: Rp. ………

Jumlah

: Rp. ………

: Rp. : Rp. : Rp. Purwakarta, ……………………… 2010 PT/CV. ……………………………….. Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai Rp. 6.000,Nama Jelas


50

E. Data Personalia Tenaga Ahli/Taknis yang diperlukan No

Nama

Tgl/bln/thn Lahir

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam Proyek

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

Sertifikat/ Ijazah

1

2

3

4

5

6

7

8

Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Nama Jelas


51

F. Data Peralatan/Perlengkapan No 1

Jenis Peralatan/ Perlengkapan 2

Jumlah 3

Kapasitas atau output pada saat ini 4

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/rusak

Lokasi Sekarang

Bukti Kepemilikan

5

6

7

8

9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.


52

G. Data Pengalaman Perusahaan (minimal 3 paket dengan nilai tertinggi sesuai pengalaman) No 1

Nama Paket Pekerjaan 2

Bidang/Sub Bidang Pekerjaan 3

Lokasi 4

Pemberi Tugas/ Penggunaan Jasa Nama Alamat/ Telepon 5 6


Kontrak *) No/ Tanggal Nilai 7 8

Tanggal Selesai menurut Kontrak BA Serah Terima 9 10

53

H. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan Pemberi Tugas/ Penggunaan Jasa

No

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

1

2

3

4

Kontrak *)

Nama

Alamat/ Telepon

No/ Tanggal

Nilai

5

6

7

8


Progres terakhir Prestasi Kerja Tanggal (%) 9 10

54

I.

Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank *) : Nomor Tanggal Nama Bank Nilai

: : : :

………………………, …………………2008 PT/CV/Firma ………………………………


Keterangan: *) asli ditunjukkan, photo copy dilampirkan


55


SURAT PERNYATAAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA TNI/POLRI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan dalam perusahaan Alamat perusahaan Telepon

: : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Adalah benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil ataupun Anggota TNI/POLRI, dan saya bekerja penuh pada perusahaan: Nama perusahaan Alamat perusahaan Telepon

: : :

……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

………………………, …………………2010 Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan



56


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Alamat Agama Riwayat pendidikan

: : : :

Pengalaman kerja

:

No

Tahun

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Proyek

Posisi

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya sampaikan dan dibuat dengan penuh tanggung jawab.

………………………, …………………2010 Yang membuat pernyataan,



57

LAMPIRAN DOKUMEN FORMULIR KUALIFIKASI

a. b. c. d. e.

Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (photo copy) Sertifikat Badan Usaha (photo copy) Surat Ijin Usaha (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (photo copy) Bagi kegiatan yang memiliki nilai di atas Rp. 1.000.000.000.- agar melampirkan Surat Keterangan Dukungan dari Bank (asli; mencantumkan nama kegiatan dan nilai dukungan) dan atau Rekening Koran 3 bulan terakhir (photo copy) f. Surat Pelunasan Pajak Tahun Terakhir (SPT) dan Laporan Bulanan PPh/PPN (photo copy3 bulan terakhir) g. Lampiran-lampiran lain apabila dianggap perlu.


58

DOKUMEN PENGADAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA PELAKU USAHA PERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Recommend Documents