Edisi VII 09 Juni 2016
Komoditas Unggulan Malra Akan Didanai LIPI (Hal. 03)
Pemda Diharapkan Jadi Pionir Perangi Penyakit Rawan Sosial (Hal. 04)
11 Posko Siaga Bencana Akan Dibangun
Dobo – KA, Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga, dalam kunjungannya di desa-desa sekaligus dalam agenda melantik Kepala Desa terpilih untuk periode 2016 – 2022, Menghimbau kepada semua Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Aru, untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, bertujuan untuk menciptakan pemerintah desa yang bersih, bebas dari praktek KKN, ungkap Bupati. Dirinya juga mengingatkan agar kepala desa mampu mengelola Dana Desa untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, (Selengkapnya Hal. 5)
Gonga Himbau KADES Harus Transparan Malra, KA - Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, berupa kendaraan dinas hingga saat ini masih berada di tangan mantan Pejabat Daerah dan anggota DPRD yang tidak aktif. Sehingga,nilai aset pemda Kabupaten Malra berupa kendaraan dinas ini sebesar 15 milyar, (Baca Hal. 03)
15 Milyar
Ilustrasi
Kasus Pemerkosaan NL Mandek Ditangan Polisi
Aset MALRA Dobo – KA, Kasus pemerkosaan dilakukan Hengky Kalorbobir di Masih yang Tahun 2012 terhadap NL cucunya yang masih duduk dibangku Tercecer sendiri SD, sepertinya sudah kandas di
(Hal. 04)
Polres Kepulauan Aru. ( Hal. 06)
Menciptakan Peluang Investasi Di Daerah
STOP!! Praktek Monopoli Kontainer Tol Laut Dobo – KA, Sebagai negara kepulauan, tol laut memang menjadi andalan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Meskipun mempunyai komoditas yang berpotensi, namun
Perbatasan
karena tidak ada kapal yang melayari banyak
(Hal. 04)
ke permukaan. Tol laut bakal memunculkan
potensi daerah-daerah tersebut tidak muncul pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah multiplier effect.
(Hal. 05)
Fokus Redaksi Pancasila dan Kita Hari Ini Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memberikan penghargaan atas hari kelahiran Pancasila yang hingga saat ini menjadi dasar negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden yang disampaikan dalam pidato peringatan hari Kelahiran Pancasila di Bandung tersebut mendapat sambutan dari berbagai pihak yang menilai sudah saatnya negara dan bangsa Indonesia lebih menghargai ideologi negara tersebut. Kepala negara mengatakan dengan menganut dasar negara Pancasila, keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadi halangan bagi Tanah Air untuk m-e-m-b-a--n-g-u-n demokrasi. Presiden mengatakan keyakinannya dengan Pancasila, maka negara optimis menyongsong masa depan untuk kemajuan pembangunan dan memenangkan kompetisi di tengah persainganglobal. Dia menambahkan syarat bagi bangsa untuk mencapai kemajuan adalah dengan melaksanakan gotong royong, memahami dan mengamalkan falsafah Pancasila serta menjaga dasar negara tersebut. Keputusan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila berangkat dari peristiwa pidato Soekarno pada rapat BPUPKI 1945 yang salah satunya membahas dasar negara Indonesia setelah merdeka. Dalam pidatonya yang terkenal itu, Soekarno memberikan konsep tentang lima hal yang kemudian dikenal sebagai lima sila dalam Pancasila. Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi negara. Memasuki pemerintahan orde baru, Pancasila kemudian menjadi satusatunya asas kemudian pemerintah mendorong adanya pelatihan ideologi yang disebut dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 semula diharapkan dapat memberikan pemahaman yang merata dan mendalam kepada semua lapisan masyarakat Indonesia tentang Pancasila, namun kemudian malah menjadi bumerang bagi ideologi itu sendiri. Ketika Presiden Soeharto lengser setelah adanya tuntutan mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, P4 kemudian dianggap identik dengan praktik indoktrinasi orde baru. Pascareformasi, pemahaman tentang Pancasila yang sebetulnya tidak semua salah dalam P4 seakan menjadi hal yang lekat dengan orde baru dan perlahan kemudian diabaikan. Setelah adanya kegelisahan mengenai keberadaan dan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia, dalam 10 tahun terakhir mulai dikembalikan lagi pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pilar-pilar kebangsaan lainnya. Ketika pemerintah dan lembaga negara mulai mendorong kembali pemahaman Pancasila
serta pilar kehidupan bernegara lainnya kepada masyarakat, peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni, kembali dilakukan. Tapi bagi sejumlah kalangan, Pancasila baru sekadar peringatan atau ideologi yang dipahami secara literatur saja. Ketika masih banyak permasalahan yang dihadapi bangsa terjadi, maka Pancasila pun baru sekadar jargon atau romantika masa lalu. Tak sulit mengukur bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Belum lama ini Kepolisian RI khususnya Polda Metro Jaya melangsungkan operasi penegakan hukum terkait aturan lalu lintas. Dalam operasi yang hanya berlangsung sepekan pada 16-22 Mei, polisi menindak 51.486 pengendara selama tujuh hari Operasi Patuh Jaya sejak 16-22 Mei 2016. Petugas juga menyita barang bukti 18.486 surat izin mengemudi (SIM), 32.809 surat tanda nomor kendaraan (STNK), 212 unit sepeda motor dan lima unit kendaraan roda empat. Pengendara sepeda motor yang dominan melanggar mencapai 37.417 kasus, mobil pribadi (4.207 kasus), mikrolet (3.786 kasus), taksi (2.641 kasus), kendaraan barang (1.638 kasus), bus (982 kasus) dan metromini (815 kasus). Sementara jenis pelanggaran mayoritas yakni 33.846 kasus masuk jalur TransJakarta, naik/turun penumpang sembarang tempat, melawan arus dan menginjak marka jalan atau garis berhenti, 3.823 kasus tidak menggunakan helm, 5.960 kasus tidak lengkap surat dokumen, 2.162 kasus lampu motor, 773 kasus tidak menggunakan sabuk pengaman, 329 kasus pengemudi gunakan telepon selular dan 943 kasus kelebihan muatan. Belum lagi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dalam sebulan terakhir menghiasi semua media massa di Jakarta bahkan di daerah-daerah. Kejadian kekerasan seksual diberitakan sedemikian masif dengan perilaku kekerasan yang luar biasa dan pelaku baik yang dibawah umur maupun dewasa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan, tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 meningkat 3.512 kasus, 2013 bertambah menjadi 4.311 kasus, 2014 melonjak 5.066 kasus. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan tempat terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat.
Phone : 082193217132 (Redaksi Dobo), 081240202973 (Biro Tual)
Alamat Redaksi: Jl. Ali Moertopo (Namayjala), Dobo
Editor: John Nikita/ ANTARA Maluku Menurut Wakil Ketua KPAI Maria Advianti kepada media belum lama ini, 78,3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan dia menirunya. Di beberapa daerah juga terjadi kasus-kasus intoleransi ketika suatu kelompok membubarkan kegiatan kelompok lainnya dengan berbagai alasan. Belum lagi kasus korupsi, kejahatan terhadap lingkungan dan juga pengabaian hak-hak warga negara di sejumlah sektor seperti rumitnya pengurusan kartu tanda penduduk, akte kelahiran hingga pungutan tak resmi. Mengembalikan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, meski tidak mudah namun bukan hal yang mustahil dilakukan sepanjang semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mau bersama-sama melakukannya. Bagi pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan, musuh terbesar Pancasila saat ini bukanlah ancaman paham komunisme, liberalisme atau paham-paham lainnya. Ancaman terbesar Pancasila saat ini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika semua komponen aparat negara dan pemimpin bangsa mampu menjalankan pemerintahan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan aturan secara adil dan tegas, memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan transparan dalam menjalankan keuangan negara, itu pun sudah menjadi salah satu cara menjalankan Pancasila dengan baik. Bagi masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar hafal lima sila dalam ideologi negara saja, namun lebih dari itu secara sadar patuh terhadap peraturan, mampu menjalankan etika sosial seperti tertib berlalu lintas, sabar mengantre saat hendak memasuki kereta commuterline atau terbiasa hidup bersih serta menghormati anggota masyarakat lainnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang Pancasilais. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebetulnya bukan hal yang sulit. Para orang tua kita sebenarnya sudah mengajarkan melalui nilainilai etika berbasis budaya yang diajarkan secara turun temurun, namun sering kali kita gagal mentransfer nilai itu ke generasi berikutnya karena mengabaikan makna dibalik kebiasaan baik yang diajarkan orang tua kita. Ketika era persaingan antar-negara tidak lagi sekadar persaingan ekonomi dan teknologi namun sudah sampai pada persaingan kualitas sumber daya manusia, seharusnya nila-nilai Pancasila bisa menjadi modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia, tinggal apakah kita mampu menggunakannya atau hanya sekadar celotehan yang diulang-ulang setiap 1 Juni. (*)
Wartawan Kabar Arafura adalah nama-nama yang ada didalam kotak redaksi.
PEMBINA: Erni Gonga, PENASEHAT HUKUM : Herman Hatu, SH.MH, Melky Supusepa, SH, Vembriano Lesnussa, SH.MH DIREKTUR UTAMA; Recky A. Bothmir, PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Maichel Koipuy, WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Aldo Warkor, REDAKTUR EKSEKUTIF :: Desmon Desmon Layaba, Layaba, REDAKTUR: REDAKTUR: Wahab Sonny Djonler, Mangar, Desmon Maichel Koipuy, Pardjer Aldo STAFWarkor, REDAKSI: BIRO Jusup TUAL Papasoka, & MALUKU Frangky TENGGARA Tarpono: Ilham BIROTamnge TUAL & MALUKU TENGGARA : Akta Notaris: C-752.HT.03.02-Th. 2004, TANGGAL 14 Januari Ilham TamngePattiwael FINANCENicolas, : Sherly SH.No Wellikin PHOTOGRAFER : Mukat Mangar. 2016
Kabar Tual & MALRA 15 Milyar Aset Malra Masih Tercecer Malra, KA - Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, berupa kendaraan dinas hingga saat ini masih berada di tangan mantan Pejabat Daerah dan anggota DPRD yang tidak aktif. Sehingga,nilai aset pemda Kabupaten Malra berupa kendaraan dinas ini sebesar 15 milyar, ''Untuk itu, dalam waktu dekat pemda Kabupaten Malra melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah, akan melakukan penarikan terhadap aset pemda berupa mobil tersebut, ''Aset daerah Kabupaten Malra sebesar 15 milyar itulah yang mengakibatkan salah satu faktor penyebab pada Tahun 2015 lalu pemda Kabupaten Malra, gagal memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengejualian (WTP). Ungkap Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Malra, Hyronimus Rettobyaan, kepada Kabar Arafura
diruang kerjanya kemarin. Lanjut dia, keberadaan kendaraan tersebut kita sudah mengetahui keberadaannya, untuk itu dalam waktu dekat aset daerah ini akan ditarik dan dilakukan penghapusan kepada kendaraan yang memang pantas untuk dihapus. Tujuan penghapusan ini kendaraan ini apabilah kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi. Lamanya aset daerah berupa kendaraan ditangan pejabat pensiunan maupun para politisi yang dulunya menduduki kursi DPRD ini jelas-jelas menyalahi aturan, terangnya Olehnya itu, dengan menyalahi aturan inilah maka pemda lewat badan ini sudah memberitahukan kepada mantan pejabatpejabat yang bersangkutan, namun mereka (red mantan pejabat) ini seakanakan tidak menyadari akan perbuatannya itu. Lanjut dia, defenisi aset tetap yaitu, aset yang digunakan dalam operasional pemerintah. Sementara yang terjadi saat ini, aset berupa kendaraan dinas tersebut banyak digunakan oknum yang bukan pegawai negeri sipil lagi dan mantan anggota DPRD, atau oknum – oknum diluar pemerintahan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan. Terkait dengan aset kendaraan dinas yang sekarang berada ditangan para mantan Pejabat daerah maka kami telah melakukan
koordinasi dengan BPK dan akan dilakukan penghapusan, tetapi akan dilihat apakah kendaraan dimaksud sudah bisa dihapus atau belum sesuai dengan atauran yang berlaku. Sebelum dilakukan penghapusan maka SKPD terkait terlebih dahulu mengusulkan kepada badan ini, untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian kendaraan tersebut, apakah sudah bisa dilakukan penghapusan atau belum, ungkapnya ''Pada Tahun 2016 ini, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Lemabaga Kekayaan Negara Ambon, untuk samasama melakukan penghapusan sekaligus membuat pelelangan, dan apabilah menurut Tim yang dibentuk nantinya itu, aset tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka belum bisa dilakukan penghapusan. Walaupun Sesuai aturan, aset daerah berupa kendaraan dinas yang sudah layak untuk dilakukan penghapusan rata-rata diatas 5 tahun, namun tidak tertutup kemungkinan akan dihapus karena harus dilihat dari kondisi dan jenis barang tersebut terlebih dahulu apakah layak atau tidak untuk dilakukan penghapusan, karena kalau kendaraankendaraan itu masih memiliki nilai ekonomis maka akan dipakai dengan tujuan untuk menghemat anggaran, terangnya. (ew)
Komoditas Unggulan Malra Akan Didanai LIPI Langgur, KA - Pemerintah Daerah Kabupaten Malra, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemda Kabupaten Malra dengan LIPI RI kemarin. Kepada Kabar Arafura kemarin, Wakil Bupati Kabupaten Malra, Yunus Serang, mengatakan, kunjungan kerja Kepala LIPI RI Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain dan Lima Deputi LIPI di bumi Larvul Ngabal pada tanggal 27/5/2016 kemarin itu, bertujuan untuk menyiapkan pembibitan rumput laut, pembibitan enbal (ubi kayu beracun), budi daya lola dan teripang. Dan semuanya ini akan difasilitasi oleh LIPI, ungkapnya. Tambahnya, Untuk itu, Pemda akan tetap mendorong hal ini. Pasalnya, pembibitan Komoditi yang akan difasilitasi LIPI itu, sangat berhubungan dengan komoditas daerah ini. Dan yang menjadi prioritas unggulan daerah ini adalah komoditas rumput laut dan enbal oleh karena itu, pemda akan terus mendorong, sehingga
pemda memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada LIPI untuk nantinya menyiapkan bibit dan akan didistribusi kemasyarakat lewat pemda Kabupaten Malra, jelasnya. Lanjutnya, salain itu, potensi hasil laut yang ada di wilayah Kei Besar berupa pembibitan lola dan teripang itu juga akan didorong oleh pemda, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat di wilayah tersebut. Disinggung, untuk Monev Techno Park. Dia katakan, pada tahun 2015 lalu Monev Techno Park antara pemda dan LIPI sudah berjalan, khusus di bidang pembibitan enbal di Desa Ngilngof sedangkan pembibitan rumput laut di desa Selayar sehingga hasilnya kemarin telah dipanen oleh LIPI dan Pemda Kabupaten Malra. Dia jelaskan kerjasama antara pemda dengan LIPI RI selain dibidang komoditas unggulan Kabupaten Malra, Monev Techno Park juga. Hanya saja sistim kerjasama Monev Techno Park ini, batas
kerjasamanya itu tidak berjalan di tahun
2016, '' Oleh karena itu, pemda Kabupaten Malra mendorong agar hubungan kerjasama pemda dengan LIPI itu tetap berjalan khususnya pembibitan enbal dan rumput laut yang akan disiapkan oleh LIPI tersebut,'' jelasnya Disinggung pula, Kelompok Tani yang didanai LIPI tersebar di wilayah mana saja? Kata dia, Kelompok-kelompok nelayan budi daya rumput laut yang didanai LIPI berpusat di desa Letman, dan lahan pembibitan enbal di desa Ngilngof Kabupaten Malra. Selain itu, dalam waktu dekat pemda akan menyiapkan lahan yang lebih besar untuk pembibitan enbal sesuai dengan permintaan LIPI saat pertemuan pemda dengan LIPI kemarin, terangnya .(ew)
MALRA Membangun Pemda Diharapkan Jadi Pionir Perangi Penyakit Rawan Sosial LANGGUR – KA, Biro Kesra Setda Provinsi Maluku, Bidang Sosial dan Nakertrans pekan kemarin, gandeng Biro Kesra Setda Kabupaten Malra, untuk lakukan pembinaan mental dan spiritual bagi penyandang eks penyakit sosial. Kepada Kabar Arafura usai menghadiri kegiatan tersebut dilantai dua aula kantor bupati Kabupaten Malra, Kabag Sosial dan Nakertrans Bidang Kesra setda Provinsi Maluku, Ir. S Tahamata, Msi katakan, sesuai dengan tupoksi dari bidang sosial dan nakertrans bidang Kesara Provinsi Maluku, maka ada beberapa kegiatan yang telah direalisai mulai tahun 2012-2016 ini, kegiatan pembinaan mental dan spiritual bagi penyandang eks penyakit sosial ini, sudah melibatkan delapan Kabupaten/Kota dan Kabupaten Malra merupakan kabupaten yang kesembilan yang berpartisipasi untuk melakukan kegiatan ini, terangnya
Lanjutnya, dan sebanyak 290 orang penyandang eks penyakit sosial dibina dalam kegiatan ini, dengan demikian tindak lanjut dari pada kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan managemen usaha bagi penyandang eks penyakit rawan sosial. Dan kami sangat berharap dengan terselengaranya kegiatan dihari ini, maka akan terbentuk aklak dari pada peserta sehingga mereka bisa mengurangi penyakit rawan sosial itu sendiri,,, sehingga ada perubahan sikap, tingkah laku agar mereka tidak terlena dengan penyakit rawan sosial itu, jelasnya. Untuk itu, Pemprov lewat Biro Kesra melakukan pendampingan managemen usaha dengan harapan mereka dapat diberikan pemahaman dan diikuti dengan pendampingan ke Bank, agar dibuat proposal oleh konsultan keuangan mitra Bank dan dinas Koperasi sehingga terbentuk kelompok-kelompok
usaha kecil yang bergerak dibidang salon, perbengkelan, sablon dan lain-lain sebagainya,pungkasnya. ''Jadi tupoksi biro kesra bidang Nakertrans dalam kegiatan ini, lebih mengarah kepada dampak sosial serta meningkatkan managemen usaha kepada penyandang eks penyakit sosial tersebut. Untuk sebab itu, kami sangat berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan usaha kecil yang mereka tekuni itu, maka mereka tidak terlalu terlena dengan penyakit sosial tersebut,'' cetusnya Dengan demikian dia sangat berharap setelah terealisasinya kegiatan ini, maka pemerintah Kabupaten Malra, diharapkan sangat berperan penting untuk mensupport kegiatan ini, karena pemerintah Kabupaten Malra merupakan pionir utama berjalannya kegiatan ini, harapnya. (ew)
11 Posko Siaga Bencana Akan Dibangun LANGGUR-KA, Menyikapi sering terjadinya kecelakaan Laut di Kabupaten Maluku Tenggara, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam waktu dekat akan mendirikan pos-pos pengawasan bencana disetiap Kecamatan. Kepada Kabar Arafura kemarin, diselasela kegiatan simulasi penanggulangan bencana laut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malra, Mokhtar Ingratubun, katakan daerah Kei dan khususnya di Kabupaten Malra ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 66 pulau besar dan kecil yang tersebar di Kabupaten Malra, sehingga untuk mengantisipasi bencana laut tersebut, maka dalam rancangan proyek perubahan BPBD Kabupaten Malra, jangka menengah kedepan maka dia, berencana untuk membangun kurang lebih 11 (sebelas) posko. Sebelas posko siaga bencana yang akan dibangun itu, rencananya dalam minggu ini dia menugaskan stafnya untuk melakukan
pendataan terhadap wilayah-wilayah yang cocok untuk dibangun posko-posko siaga bencana tersebut, paparnya. Sambungnya, Selain staf yang nantinya ditugaskan untuk mendata wilyahwilayah yang cocok untuk dibangun posko -posko siaga bencana itu, ada beberapa kecamatan yang menjadi prioritas utama dia (Ingaratubunred) untuk pembangunan posko-posko tersebut, diantaranya wilayah Kecamatan Kei Besar, Wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur dan Wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat sedangkan posko induk sesuai amanat UU 24 tahun 2007 berada pada BPBD sebagai unit teknis yang bertugas untuk mengkoordinir tentang masalah-masalah bencana baik dilaut, darat dan udara, jelasnya ''Sub-sub posko siaga bencana ini akan kita bangun secepatnya, kemudian kita tetapkan dengan keputusan kepala BPBD dan sub-sub posko ini akan difasilitasi dengan fasilitas yang dibutuhkan, untuk
menjawab tugas-tugas pada sub posko masing-masing,'' lanjut dia, kedepannya selain petugas BPBD kami juga, akan dilakukan pelatihan kepada masyarakat yang dianggap wilyahnya rawan bencana laut, sehingga mereka (masyarakat) inilah yang merupakan garda terdepan untuk mengatasi, serta melaporkan bencana yang terjadi diwilayahnya masing-masing ke BPBD Kabupaten Malra untuk ditindak lanjuti oleh tim reaksi cepat tersebut,'' ungkapnya. ''Jadi minggu depan kami sudah turun ke wilayah-wilayah yang nantinya dipasang posko-posko tersebut untuk mensurvei kelayakan wilayah-wilayah tersebut, sekaligus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah-wilayah itu,'' janjinya (ew)
Kabar Aru Gonga Himbau KADES Harus Transparan
Dobo – KA, Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga, dalam kunjungannya di desa-desa sekaligus dalam agenda melantik Kepala Desa terpilih untuk periode 2016 – 2022, Menghimbau kepada semua Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Aru, untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, bertujuan untuk menciptakan pemerintah desa yang bersih, bebas dari praktek KKN, ungkap Bupati. Dirinya juga mengingatkan agar kepala desa mampu mengelola Dana Desa untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak terjerat kasus hukum. Bupati Kepulauan Aru juga mengungkapkan bahwa, banyak surat pengaduan dari masyarakat yang mengeluh tentang kepala desa yang tidak terbuka dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan tetap
memberikan perhatian serius, terhadap Menengah Desa (RPJMDes), sebagai bagiproses pengawasan dan pendampingan an terpenting dari peta program-program pengelolaan dana desa. desa kedepan, yang disusun berdasarkan kebutuhan dan pengembangan desa Dalam sambutannya juga saat pelantikan kedepan. “Kepala desa secepatnya sudah kepala desa, Johan Gonga menyampaikan harus mempersiapkan (RPJMdes) sebagai bahwa, desa sebagai unjung tombak penunjuk arah program-program di desa pembangunan harus tetap berbenah nantinya, dan untuk pengelolaan dalam pembangunan, baik dari segi keuangan desa, diharapkan pemerintah insfratruktur, maupun sumber daya desa mampu mengelola dan mempermanusia yang ada di dalam desa. Selain tanggung jawabkannya, jangan sampai itu, dalam pemanfaatan Dana Desa dikemudian hari terjerat kasus korupsi.” Pemerintah desa harus lebih berinovasi menciptakan peluang – peluang investasi Untuk diketahui Bupati dan Wakil Bupati baru dengan sumber daya alam yang Kepulauan Aru melakukan kunjungan tersedia, demi kesejahteraan masyarakat kerja, sekaligus melantik dan mengambil di desa. Oleh karena itu, dirinya juga sumpah jabatan Kepala Desa terpilih di 46 wilayah meminta agar setiap kepala desa yang desa yang tersebar pada 9 baru dilantik secepatnya dalam kurun kecamatan, dan kunjungan ini sudah waktu 3 (tiga) bulan sudah bisa memper- dimulai dari tanggal 4 Juni dan berakhir siapkan Rencana Pembangunan Jangka pada tanggal 24 Juni 2016. (Mk)
STOP!! Praktek Monopoli Kontainer Tol Laut Dobo – KA, Sebagai negara kepulauan, tol laut kan pemerintah daerah juga mampu mengem- itupun tergantung permintaan daerah lain. memang menjadi andalan masyarakat di bangkan peluang yang ada, dengan perbaikan Namun, ada oknum pengusaha dengan akses daerah-daerah terpencil. Meskipun mempu- insfratruktur, dan kepastian hukum serta intervensi nyai
komoditas
yang
berpotensi,
pejabat
tinggi
daerah,
malah
namun keadilan bagi pengusaha dan konsumen. meminta jatah 9 sampai 15 container per trip
karena tidak ada kapal yang melayari banyak Namun, hal tersebut menjadi ironi di Kabupat- kapal tol laut. Hal tersebut, akhirnya menjadi potensi daerah-daerah tersebut tidak muncul en Kepulauan Aru, bagaimana tidak! Disaat bahan gunjingan di antara pengusaha yang ke permukaan. Tol laut bakal memunculkan seantero
bangsa
ini
sementara
bersaing merasa diperlakukan tidak adil, oleh karena
pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah membangun daerahnya masing-masing melalui ada oknum pejabat tinggi daerah yang cari multiplier effect.
kemudahan akses yang ditawarkan tol laut, untung dari program tol laut, dengan praktek
Adapun tujuan Tol laut secara umum adalah, untuk menggerakn roda perekonomian secara efisien dan merata. Sehingga biaya logistic
malah ada oknum yang sengaja telah memain- monopoli container. Hal ini, jika terus dibiarkan praktek monopoli jumlah container tol kan oleh pemerintah Daerah, tentu akan laut.
berdampak pada tidak turunnya harga logistic
menjadi murah, itulah sebabnya, tol laut men- Dalam penelusuran Kabar Arafura, rata-rata jadi salah satu program prioritas Presiden pengusaha Jokowi
untuk
mengembangkan
di
Kabupaten Kepulauan
Aru
sector mendapatkan jatah 4 – 5 container. Sebab,
kemaritiman. Dari program pemerintah tersebut, diharapa-
secara keseluruhan Kabupaten Kepulauan Aru mendaptkan jatah maksimal 40 container,
akibat dari munculnya praktek sewa container melalui orang ke-2. Untuk diketahui, menurut keterangan dari pihak DISPERINDANG Kabupaten Kepulauan Aru, harga sewa per container adalah Rp. 7.000.000,- . (Mk)
Lintas Arafura Menciptakan Peluang Investasi Di Daerah Perbatasan Dobo – KA, Dalam lansiran berita Harian Siwalima memberitakan tentang keinginan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi untuk mendorong peluang investasi yang harus bisa dimanfaatkan bagi tiga Kebupaten di Maluku yakni, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD). “Selain pendanaan dari APBN, kita juga mencoba mendorong peluang investasi dari tiga Kabupaten ini dalam kaitannya dengan daerah untuk dikembangkan sebagai investasi, dengan pihak swasta seperti wisata bahari maupun peningkatan investasi komoditi perikanan, seperti lobster, kepiting, ikan, udang dan lainnya,” jelas Suprayoga saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan daerah tertinggal, di Dobo, Rabu (1/6) seperti dilansir Siwalima. Dikatakan, potensi sumber daya alam yang dimiliki tiga Kabupaten tersebut dapat diijual kepihak swasta dalam rapat forum bisnis yang dirancangkan bulan September mendatang. “Kita jual ke pihak swasta potensi yang dimiliki tiga Kabupaten ini dalam rapat forum bisnis yang kita rencanakan pelaksanaannya bulan September 2016 nanti, yang sebelumnya telah dilaksanakan seminar bisnis kaitannya dengan potensi daerah perbatasan,” katanya. Dalam rapat forum bisnis tersebut, lanjutnya Pemda akan menampilkan potensi-potensi yang dimiliki yang perlu dieksplor. “Dalam rapat forum bisnis ini, kita menghadirkan langsung pihak pemerintah daerah untuk langsung menyajikan potensipotensi yang dimiliki daerah masing-masing. Olehnya itu, ketiga Kabupaten ini perlu
mengeksplor lagi secara detail potensi yang dimiliki, jangan bersifat umum saja, sehingga kita menghadirkan juga dari ITB untuk mendeteksi potensi-potensi pada daerah perbatasan apa saja yang harus dikembangkan investasinya,” tuturnya. Ia mengharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengikuti acara ini dengan baik, sehingga dapat berdialog dan koordinasi langsung dengan kementrian/lembaga yang hadir. Tujuannya agar percepatan pembangunan daerah perbatasan berkembang dengan cepat. Kepada Wartawan di Bandara Rar Gwamar Dobo, Rabu (1/6) Suprayoga mengungkapkan, Rakornas ini merupakan komitmen awal antara Pemerintah Pusat dan Pemkab khususnya tiga Kabupaten di Maluku, MTB, MBD, Kabupaten Kepulauan Aru guna memantapkan pelaksanaan program tahun 2016, salah satu contohnya di Aru, pembangunan jalan trans Wokam-Koba dan pentajaman usulan program tahun anggaran 2017. Ia juga mengharapkan, ketiga Kebupaten tersebut dapat mengusulkan program riil pada masing-masing daerah yang nantinya ditindaklanjutinya di pusat, untuk diusulkan dalam RAPBN tahun 2017 nanti Selain itu, program Pengembangan Kawasan Baranda Indonesia (PKBI) dengan tiga esensi utama, Stabilitas keamanan dalam lingkup NKRI melalui pendekatan dari sisi Keamanan, pendekatan dengan sifat kesejahteraan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan investasi. “Ini harus kita garap bersama-sama untuk kita menggali potensi-potensi SDA yang belum tereksplor dengan baik, yang harus dibarengi
dengan sarana transportasi yang memadai, jaringan komunikasi hingga masalah air bersih yang harus memadai” sebutnya. Hal ini kata dia, merupakan konektivitas baik dari sisi komunikasi maupun transportasi, selain itu penerangan dengan menggunakan tenaga surya bagi pulau-pulau yang belum teraliri listrik. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga mengatakan, Pemkab Aru memberikan apsresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan, khususnya di Aru, dan bantuan ini sangat di butuhkan guna peningkatan pembangunan di daerah ini. Selin itu, pihak Pemkab Aru akan selalu terbuka bagi pihak swasta yang ingin berinvestasi di daerah Aru. Kaitannya dengan kendala transportasi, dirinya mengatakan KPN diingatkan kelolah ADD sesuai peruntukan agar minimal dua maskapai yang masuk di Aru bahkan lebih pun itu semakin baik. Untuk diketahui, Rakoornas tersebut diikuti oleh tiga Kabupaten di Maluku yakni, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) percepatan pembangunan di daerah perbatasan, serta menghadirkan 16 Kementrian dan Lembaga termasuk Kementrian Desa dan TNI-AL dan AD. 16 Kementrian Lembaga diantaranya, Kementrian Desa PDTT, Kementrian PU, Agama, Pertanian, ESDM, Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Kementrian Kominfo, Badan Nasional Perbatasan Pusat, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pertanahan, Mabes TNI-AL, Maber TNI-AD, dan Kementrian Hukum dan HAM. (S-25)/ Siwalima
Kasus Pemerkosaan NL Mandek Ditangan Polisi Dobo – KA, Kasus pemerkosaan yang dilakukan Hengky Kalorbobir di Tahun 2012 terhadap NL cucunya sendiri yang masih duduk dibangku SD, sepertinya sudah kandas di Polres Kepulauan Aru. Padahal kasus tersebut telah dilaporkan sejak 22 Oktober 2014 silam, namun sampai saat ini kasus tersebut belum juga tuntas dan pelakunya masih bebas tanta tersentuh Hukum. Kini NL telah meninggal dunia, akibat trauma yang dideritanya sejak masih di bangku sekolah Dasar, Akibat perbuatan bejat sang kakek. Akan tetapi, sekalipun kasus telah lama dilaporkan keluarga NL kini masih mempertanyakan proses penanganaan kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Kepulauan Aru, mereka mengaku sejak kasus ini dilaporkan 22 Oktober 2014 saat korban masih hidup belum ada titik terang bahkan sampai korban meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2015 lalu di RSUD Cendrawasi
Dobo akibat depresi yang dialaminya juga belum ada tindak lanjut dari pihak Polres Aru terhadap penanganan kasus ini, “Kata Onesimus Lefuray orang tua korban kepada sentral belum lama ini. Menurut Onesimus, Hengky Kalarborbir saat itu telah ditahan namun menurutnya Polres Aru kini telah melepaskan pelaku pemerkosaan tanpa alasan yang jelas dan kini pelaku masih melenggang bebas di dalam Kota Dobo seakan-akan tidak terjadi persoalan apapun. Sementara menurut Orang Tua Korban, hasil Visum Dokter terkait peristiwa yang melanda putrinya telah diserahkan kepada pihak Polres Aru untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Dobo sebagai barang bukti. Akan tetapi tindak lanjut dari kasus tersebut belum juga menemui titik terang, bahkan pada saat pengurusan di Polres Aru pihak keluarga korban merasa dipersulit oleh penyidik karena ditawarkan hal-hal yang menurut keluarga
korban terlalu berat adalah mendatangkan saksi ahli dari Makasar serta melakukan Visum dan semua beban ditanggung oleh pihak keluarga korban. Keluarga korban mendugga, masalah yang dihadapi mereka kandas di Polres Aru. Untuk itu, pihak keluarga korban meminta keadilan dari pihak Polres Aru agar terus melanjutkan kasus ini hingga tuntas, agar pelaku dapat menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya dari hasil wawancara sejumlah wartawan Selasa, 11 Nopember 2014 pukul 08.00 WIT di kediaman NL, korban pemerkosaan membenarkan jika dirinya telah diperkosa Hengky Kalorborbir saat persiapan Ujian Nasional SD Tahun 2012 dan perbuatan Hengky Kalorborbir kembali dilakukan sebanyak 5 kali saat duduk di bangku SMP disaat istrinya tidak ada dirumah. (Sentral)
Catatan Redaktur
Advetorial
