BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian
Otonomi daerah pada awalnya diberlakukan melalui Undang – undang
nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga pada akhirnya berlaku
Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsip dikeluarkannya Undang – undang tersebut adalah dalam kerangka menjunjung persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat dari tuntutan perubahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, sehingga dampaknya otonomi daerah kemudian telah menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan segenap potensinya dalam mengelola sumber daya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, maupun bagi kelangsungan segala aktivitas di pemda tersebut. Bentuk pelimpahan wewenang sebagai wujud dari penerapan sistem desentralisasi adalah dalam hal pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali serta digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing – masing, misalnya dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu komponennya berasal dari penerimaan Retribusi Daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Riduansyah (2003: 49), yang menyatakan bahwa :
1
2
“Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.”
Perbedaan antara Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah yaitu bahwa
dalam pajak daerah, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung atau memperoleh manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya, hal ini seperti termuat dalam pasal 1 (satu) Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berbunyi :
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”
Sementara yang dimaksud dengan Retribusi Daerah menurut pasal 1 (satu) Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
“…pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”.
Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan
3
tanggungjawab kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, untuk melaksanakan
pembinaan
umum
dalam
penyelenggaraan
pemungutan,
yang
meliputi;
koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian
realisasi Penerimaan PAD serta operasional pemungutan. Sedangkan dalam hal konsentrasi
pelaksanaannya,
pengelolaan
retribusi
daerah
berada
dalam
tanggungjawab Bidang Non Pajak.
Peran Bidang Non Pajak dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemungutan retribusi mempunyai andil yang cukup besar dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, karena optimalisasi pendapatan daerah berkaitan dengan tuntutan terhadap meningkatnya kebutuhan akan biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan untuk Bidang Non Pajak sendiri yaitu sebagai pemenuhan atas tuntutan terhadap pelayanan tugas kenegaraan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Retribusi agar dapat memenuhi kewajibannya, yakni melaksanakan pembayaran retribusi. Menurut Bab III pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain, sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah terdiri dari:
“ a. b. c. d. e. f. g.
Pendaftaran dan pendataan Penetapan Penyetoran Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran Pembukuan dan pelaporan Keberatan Penagihan
4
h. i. j. k.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pengadaan/ penyediaan benda berharga Pemungutan dan penyetoran Pembukuan penerimaan penerimaan dan persediaan benda berharga l. Sistem dan prosedur pelaporan peralisasi penerimaan danpersediaan benda berharga, dan m. Perizinan”
Di dalam modul yang berjudul “Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak
dan Retribusi Daerah” yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Barat (2008), dijelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi maka dapat dilakukan beberapa hal yang diantaranya adalah penegakan sistem pencatatan dan pembukuan, karena hal tersebut dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas penerimaan dan juga membantu pihak manajemen dalam melakukan analisis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemungutan. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu obyek pendapatan daerah, memiliki peranan cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun berjalan. Maka agar dapat menjaga kontribusi retribusi daerah tetap positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan upaya pemberdayaan atas potensi penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah. Pada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011, potensi sumber penerimaan retribusi daerah terdiri dari tiga jenis objek retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu.
5
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada Bidang Non Pajak,
diperoleh data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
sebagai berikut:
Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
TAHUN
TARGET (T)
REALISASI (R)
% R thd T
PAD
% thd PAD
2007
Rp 27.536.114.050
Rp 30.807.390.861
11,88
Rp 4.221.668.696.233
0,73
2008
Rp 30.482.545.293
Rp 35.395.119.886
16,12
Rp 5.275.198.708.634
0,67
2009
Rp 30.356.081.395
Rp 38.008.734.422
25,21
Rp 5.520.994.690.390
0,69
2010
Rp 33.201.178.296
Rp 32.248.949.068
-2,87
Rp 7.252.241.209.921
0,44
2011
Rp 40.418.034.235
Rp 51.292.921.785
26,91
Rp 8.468.025.109.567
0,61
Rata-rata
Rp 32.398.790.654
Rp 37.550.623.204
15,45
Rp 6.147.625.682.949
0,63
Sumber : Bidang Non Pajak – Dispenda Jabar
Dari data yang terdapat pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan dengan ratarata selisih antara Target dan Realisasi Penerimaan sebesar 15,45% dan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 3,75%. Sementara itu rata-rata kontribusi realisasi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama lima tahun yaitu sebesar 0,63% dengan rata – rata kenaikan pertahunnya sebesar 0,031%. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staf Bidang Non Pajak dan OPD penghasil yang terkait dalam pemungutan retribusi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Daerah masih dijumpai beberapa kendala, yaitu antara lain dalam hal:
6
1. Pembukuan dan pelaporan Masih ditemui penerimaan yang menurut jenisnya seharusnya menjadi PAD,
namun disimpan di Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Hal tersebut disebabkan
tidak tersedianya kode rekening ataupun kesalahan posting atas penerimaan
bersangkutan. Akibat dari kendala posting tersebut maka informasi atas kapasitas fiskal menjadi tidak optimal. 2. Klasifikasi Target Penerimaan
Dalam hal pengklasifikasian target penerimaan retribusi, masih ada OPD penghasil retribusi yang memasukkan piutang retribusi di periode sebelumnya kedalam target penerimaan pada periode berjalan, sehingga hal tersebut tidak memproyeksikan realisasi penerimaan atas potensi penerimaan retribusi yang sesungguhnya. 3. Sistem Informasi Belum adanya sistem informasi penerimaan retribusi antara OPD penghasil, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendapatan yang sudah ada. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP
KUALITAS
INFORMASI
PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat)”
7
Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang
pernah dilakukan oleh:
1. Sudjana (2007), penelitian mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi
Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survey pada Kantor APJ PT. PLN
(PERSERO) Distribusi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten). Variabel penelitian ini meliputi variabel independen/ variabel bebas (Sistem Informasi yang terdiri dari personal, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan
pengendalian intern) sebagai variable X dan variabel dependen/ variable terikat (Kualitas Informasi Akuntansi) sebagai variable Y. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan Pengaruh Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 65,56% dan secara parsial sub variabel sistem informasi (variabel X) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi (variabel Y) adalah sebagai berikut : a. Pengaruh Personil (X1)
=
13,49%
b. Pengaruh Perangkat Lunak (X2)
=
17,25%
c. Pengaruh Perangkat Keras (X3)
=
4,22%
d. Pengaruh Prosedur (X4)
=
7,62%
e. Pengaruh Pengendalian Intern (X5)
=
22,98%
2. Penelitian Nugraha (2011) tentang Pengaruh Perlakuan Akuntansi Persediaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). Variabel penelitian ini meliputi variabel independen/ variabel bebas (Perlakuan Akuntansi Persediaan) sebagai variable X dan variabel dependen/ variable terikat (Kualitas Laporan Keuangan) sebagai variable Y. Dari hasil
8
penelitian tersebut mengindikasikan besarnya perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan korelasi sebesar 0,371 yang berarti
37,1% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi
persediaan, sedangkan 62,9%
perlakuan akuntansi persediaan.
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya
perbedaan objek penelitian dan tahun penelitian yang berbeda.Variabel yang akan
diukur dalam penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel lain (X) dan kualitas informasi penerimaan retribusi daerah sebagai variable dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Y).
1.2. Perumusan Masalah Penelitian Secara terperinci perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi (X) yaitu variabel yang terdiri dari sub variabel sumber daya manusia (X1), perangkat lunak (X2), perangkat keras (X3), sumber daya data (X4), prosedur (X5) dan pengendalian intern
(X6)
secara bersama-sama
(simultan) terhadap kualitas informasi penerimaan retribusi daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat. 2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi (X) yaitu variabel yang terdiri dari sub variabel sumber daya manusia (X1), perangkat lunak (X2), perangkat keras (X3), sumber daya data (X4),
9
prosedur (X5) dan pengendalian intern
(X6)
secara parsial terhadap
kualitas informasi penerimaan retribusi daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat.
1.3. Batasan Masalah Penelitian Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang disebabkan
oleh keterbatasan waktu penelitian, dana, serta luasnya kajian mengenai
retribusi, sehingga penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya dalam hal: 1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi beserta sub – sub variabel-nya, berpengaruh terhadap kualitas informasi penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi penerimaan retribusi daerah tidak diteliti. 2. Sistem akuntansi dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pada lingkup akuntansi pendapatan. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3. Jenis retribusi yang berada dalam lingkup penelitian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
10
4. Tempat penelitian dibatasi pada entitas yang terkait dalam
pengelolaan retribusi daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Pendapatan, Kas Daerah, dan OPD penghasil retribusi.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan Sistem
Informasi Akuntansi (X) yaitu variabel yang terdiri dari sub variabel sumber daya manusia (X1), perangkat lunak (X2), perangkat keras (X3), sumber daya data (X4), prosedur (X5) dan pengendalian intern (X6),baik pengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap Kualitas Informasi Penerimaan Retribusi Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat.
1.5. Manfaat Penelitian Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
manfaat
untuk
pengembangan ilmu dan operasional bagi pemakai sebagai berikut : 1. Kegunaan Pengembangan Ilmu Kegunaan penelitian sebagai kegunaan pengembangan ilmu adalah : a. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu akuntansi yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran sistem informasi akuntansi berbasis komputer. b. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan masukan – masukan yang berguna bagi pihak – pihak yang akan meneliti dan
11
dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji
lebih dalam tentang sistem informasi akuntansi dan kualitas
informasi penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Barat.
2.
Kegunaan penelitian sebagai kegunaan operasional adalah:
Kegunaan Operasional
a. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, penulis berharap
penelitian ini akan menjadi masukan dalam menentukan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan retribusi daerah Provinsi Jawa Barat agar kualitas informasi akuntansi yang disajikan akan lebih berkualitas. b. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis berharap penelitian ini memberikan masukan menyangkut kebijakan dalam penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer.
