Disusun Oleh: PROF.DR. IR. ZULKARNAIN, M.HORT.SC

PEDOMAN PENYUSUNAN & PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

UNTUK DOSEN UNIVERSITAS JAMBI

Disusun Oleh:

PROF.DR. IR. ZULKARNAIN, M.HORT.SC.

KATA PENGANTAR

Pembinaan PNS Dosen berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja menghendaki adanya sistem penilaian yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berikut penetapan tolok ukurnya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kerja terhadap rencana target yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur, sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir. Dengan demikian hanya PNS Dosen yang berprestasi yang mendapatkan nilai baik. Sistem penilaian prestasi kerja PNS Dosen yang bersifat terbuka ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara atasan sebagai Pejabat Penilai dengan PNS Dosen yang dinilai dalam rangka meningkatkan profesionalisme Dosen.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan bagi Dosen dan Pejabat Penilai dalam menyusun/merencanakan dan menilai SKP secara baik sehingga dapat mendukung pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme. Dengan adanya pedoman ini diharapkan pembinaan karir Dosen di Universitas Jambi dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja universitas menuju World Class University. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra Universitas Jambi dalam memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para pemangku kepentingan.

Jambi, Februari 2015 Penyusun, Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.

Pedoman Penyusunan SKP Dosen Universitas Jambi


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

ii

DAFTAR ISI .................................................................................................

iii

I. PENDAHULUAN .......................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................

1

1.2 Tujuan .....................................................................................................

1

1.3 Dasar Hukum ........................................................................................

2

1.4 Beberapa Pengertian ..............................................................................

3

II. PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI .......................................

5

2.1 Tata Cara Penyusunan SKP ...................................................................

5

2.2 Unsur-Unsur SKP

................................................................................

6

2.3 Penandatanganan SKP ............................................................................

7

III. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ............................................

8

IV. PENILAIAN PERILAKU DAN PRESTASI KERJA PEGAWAI ...............

11

4.1 Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional ................................

12

4.2 Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional ................................

13

V. PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI ................................

15

5.1 Penilaian Prestasi Kerja .........................................................................

15

5.2 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai ............................................

15

5.3 Penyampaian Formulir Penilaian .........................................................

17

5.4 Keberatan Atas Hasil Penilaian .............................................................

17

VI. PENGECUALIAN DARI PENILAIAN PRESTASI KERJA ....................

18

VII. PENUTUP .....................................................................................................

21

LAMPIRAN


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tercapainya Tujuan Nasional berupa terwujudnya masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, tidak terlepas dari peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang memberikan layanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan PNS yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara professional dan bertanggung jawab, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisrne. Sosok PNS sebagaimana disebutkan di muka akan terbentuk melalui Manajemen PNS. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karenanya, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pasa sistem prestasi kerja. Penilaian atas prestasi kerja juga merupakan suatu upaya untuk menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam suatu jabatan dan/atau kenaikan pangkat seorang PNS sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu rangkaian proses manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.


Halaman | 1

Untuk mendapatkan penilaian yang objektif digunakan parameter berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Universitas Jambi, sehingga subjektivitas dalam penilaian dapat dihindari. Selain itu, penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, artinya PNS yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja dan proses penilaian. Dengan demikian hanya PNS yang berprestasi yang akan mendapatkan nilai baik. Dengan sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka ini diharapkan terjadi peningkatan motivasi dan produktivitas kerja serta terciptanya interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka mendapatkan penilaian yang objektif dan mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

1.2 Tujuan Pedoman Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Universitas Jambi dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 1. Sebagai petunjuk bagi setiap PNS di lingkungan Universitas Jambi dalam menyusun SKP sesuai dengan bidang tugas jabatannya. 2. Agar setiap Pejabat Penilai di lingkungan Universitas Jambi dapat melakukan penilaian secara objektif, adil dan transparan terhadap bawahannya. 1.3 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55). 2. Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169). 3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121). 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33). 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.


Halaman | 2

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1496). 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1036). 9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas.

1.4 Beberapa Pengertian 1.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

3.

Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;

4.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan,


Halaman | 3

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. 5.

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

6.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

7.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

8.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

9.

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. 11. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 12. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan' 13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan. 14. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja' organisasi, atau negara. 15. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 16. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. 17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.


Halaman | 4

II. PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

2.1 Tata Cara Penyusunan SKP Setiap Dosen Tetap (PNS dan Non PNS) wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Fakultas. Dalam penyusunan SKP harus memperhatikan halhal sebagai berikut: 1. Jelas, artinya kegiatan yang akan dilakukan harus dapat diuraikan secara singkat/ ringkas namun jelas sehingga mudah dipahami. 2. Terukur, artinya kegiatan yang akan dilakukan harus dapat diukur, baik secara kuantitatif, seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain; maupun secara kualitatif seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain. 3. Relevan, artinya kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan Dosen yang bersangkutan. 4. Dapat dicapai, artinya kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan kemampuan Dosen yang bersangkutan. 5. Memiliki target waktu, artinya kegiatan yang akan dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. SKP Dosen memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Formulir SKP Dosen dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. SKP yang telah disusun harus mendapat persetujuan dan penetapan dari Pejabat Penilai sebagai suatu bentuk kontrak kerja. Dalam hal SKP yang disusun oleh Dosen tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. Contoh formulir SKP yang disetujui oleh Atasan Pejabat Penilai disajikan pada Lampiran 2. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari. Dalam hal terjadi mutasi atau perpindahan Dosen setelah bulan Januari, maka Dosen yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Dosen yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.


Halaman | 5

2.2 Unsur-Unsur SKP Ada 3 (tiga) unsur pokok dalam penyusunan SKP, yaitu Kegiatan Tugas Jabatan, Angka Kredit dan Target atau Sasaran. 1. Kegiatan Tugas Jabatan. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan atau direncanakan oleh seorang Dosen dalam kurun waktu satu tahun ke depan harus mengacu kepada butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional Dosen, yaitu: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. c. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. 2. Angka Kredit. Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dalam bentuk angka kredit. Oleh sebab itu seorang Dosen harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Misalnya: Seorang Dosen yang menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli (200 kum) dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIb. Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan jabatan fungsionalnya menjadi Lektor (300 kum) dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan, maka Dosen yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya paling kurang sebanyak 100 (seratus) kum. Dengan demikian, setiap tahunnya yang bersangkutan harus memiliki target 50 (lima puluh) angka kredit atau lebih. Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi dalam waktu lebih dari 2 (dua) tahun, maka Dosen yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya sebanyak 100 (seratus) dibagi jangka waktu yang direncanakan.


Halaman | 6

3. Target Pelaksanaan setiap tugas jabatan harus disertai target yang jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Aspek-aspek berikut harus diperhatikan dalam menetapkan target: a. Kuantitas (Target OutPut) Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. b. Kualitas (Target Kualitas) Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). c. Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. e. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam Target Waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan target SKP paling sedikit mencakup target kuantitas, target kualitas, dan target waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masingmasing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP. 2.3 Penandatanganan SKP Formulir SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Dosen dengan atasan langsungnya sebagai Pejabat Penilai harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja.


Halaman | 7

III. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Penilaian atas capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan dengan rentang sebagai berikut: a. 91 ke atas

: Sangat Baik

b. 76 – 90

: Baik

c. 61 – 75

: Cukup

d. 51 – 60

: Kurang

e. 50 ke bawah : Buruk Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian target SKP yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan tugas jabatan, yang diukur dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sebagai berikut: 1. Aspek kuantitas, yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

2. Aspek kualitas, yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Penilaian atas kualitas output dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut (Tabel 3.1). Tabel 3.1. Pedoman penilaian atas kualitas output yang dicapai oleh seorang Dosen dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatannya. Nilai

Keterangan

91 – 100

Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan, dan lain-lain

76 – 90

Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar atau revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan, dan lain-lain.

61 – 75

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar atau revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan, dan lain-lain.

51 – 60

Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil, ada kesalahan besar atau revisi, dan pelayanan tidak cukup menemuhi standar yang telah ditentukan, dan lain-lain.

< 50

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil, ada kesalahan besar atau revisi, pelayanan kurang memuaskan dan di bawah standar yang telah ditentukan, dan lain-lain.


Halaman | 8

3. Aspek waktu, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan (tidak terlaksana), maka realisasi waktunya adalah 0 (nol), sehingga rumus penghitungannya sebagai berikut:

b. Tingkat efisiensi yang dapat ditolerir untuk aspek waktu adalah ≤ 24%, dan diberikan predikat Baik sampai dengan Sangat Baik. Apabila tingkat efisiensi waktu kurang dari 24% dari target yang ditetapkan, maka penghitungan nilai capaian SKP adalah sebagai berikut:

c. Apabila tingkat efisiensi waktu lebih dari 24% dari target yang ditetapkan, maka diberikan predikat Cukup sampai Buruk, dan penghitungan nilai capaian SKP adalah sebagai berikut:

d. Untuk menghitung persentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu sebagaimana dimaksud pada butir b dan c, penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

Penghitungan aspek waktu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Batas toleransi efesiensi waktu paling tinggi adalah 24% dengan nilai 76 (Baik) sampai dengan nilai 100 (Sangat Baik). b. Apabila efisiensi lebih dari 24%, maka nilainya menjadi 75 ke bawah (Cukup sampai dengan Buruk. 3. Aspek biaya, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal kegiatan tidak dilaksanakan maka realisasi biayanya adalah 0 (nol). Sehingga penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

b. Tingkat efisiensi yang dapat ditolerir untuk aspek biaya adalah ≤ 24%, dan diberikan predikat Baik sampai dengan Sangat Baik. Apabila tingkat efisiensi biaya kurang dari 24% dari target yang ditetapkan, maka penghitungan nilai capaian SKP adalah sebagai berikut:


Halaman | 9

c. Apabila tingkat efisiensi biaya lebih dari 24% dari target yang ditetapkan, maka diberikan predikat Cukup sampai Buruk, dan penghitungan nilai capaian SKP adalah sebagai berikut:

d. Untuk menghitung persentase tingkat efisiensi biaya dari target waktu sebagaimana dimaksud pada butir b dan c, penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

Seperti halnya pada aspek waktu, penghitungan aspek biaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Batas toleransi efesiensi biaya paling tinggi adalah 24% dengan nilai 76 (Baik) sampai dengan nilai 100 (Sangat Baik). b. Apabila efisiensi lebih dari 24%, maka nilainya menjadi 75 ke bawah (Cukup sampai dengan Buruk. Penghitungan penilaian SKP untuk jabatan fungsional Dosen pada prinsipnya sama dengan penilaian SKP untuk Jabatan Struktural yang menggunakan formula penghitungan berdasarkan aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu dan aspek biaya. Contoh formulir penilaian SKP disajikan pada Lampiran 3.a dan 3.b. Dengan menyusun SKP akan dapat diketahui jumlah target angka kredit (dan juga beban kerja seorang Dosen) yang akan dicapai beserta realisasinya setiap tahun.


Halaman | 10

IV. PENILAIAN PERILAKU DAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

4.1 Penilaian Perilaku Kerja Penilaian atas Perilaku Kerja seorang PNS (dulunya DP3) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 – 100

: Sangat Baik

b. 76 – 90

: Baik

c. 61 – 75

: Cukup

d. 51 – 60

: Kurang

e. 50 ke bawah : Buruk Penilaian atas Perilaku Kerja sebagaimana diuraikan di atas meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Orientasi pelayanan b. Integritas c. Komitmen d. Disiplin e. Kerjasama f. Kepemimpinan Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS Dosen yang dinilai. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masingmasing. Kriteria Penilaian Perilaku KerjaPNS Dosen dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1. Kriteria Penilaian Perilaku Kerja PNS. No. 1.

Aspek yang Dinilai Orientasi Pelayanan

Uraian

Nilai Angka

Sebutan

1. Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaikbaiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

91 – 100

Sangat Baik

2. Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan bersikap sopan serta memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 3. Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

76 – 90

Baik

61- 75

Cukup


Halaman | 11

No.

2.

3.

Aspek yang Dinilai

Integritas

Komitmen

Uraian

Nilai Angka

Sebutan

4. Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

51 – 60

Kurang

5. Tidak pernah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi

50 ke bawah

Buruk

1. Dalam melaksanakan tugas selalu bersikap jujur, ikhlas dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya, serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

91 – 100

Sangat Baik

2. Pada umumnya dalam melaksanakan tugas selaku bersikap jujur, ikhlas dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya, serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

76 – 90

Baik

3. Adakalanya dalam melaksanakan tugas selaku bersikap cukup jujur, cukup ikhlas dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya, tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

61- 75

Cukup

4. Kurang jujur dan kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya, serta kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

51 – 60

Kurang

5. Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas dan selalu menyalahgunakan wewenangnya, serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

50 ke bawah

Buruk

1. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebaga unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja.

91 – 100

Sangat Baik

2. Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebaga unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja.

76 – 90

Baik

3. Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebaga unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja.

61- 75

Cukup


Halaman | 12

No.

4.

Aspek yang Dinilai

Disiplin

Uraian

Nilai Angka

Sebutan

4. Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebaga unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja

51 – 60

Kurang

5. Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebaga unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat di mana ia bekerja

50 ke bawah

Buruk

1. Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, selalu mentaati ketentuan jam kerja, dan mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya

91 – 100

Sangat Baik

2. Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan cukup bertanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja, cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

76 – 90

Baik

3. Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan cukup bertanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik; namun tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

61- 75

Cukup

4. Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku, kurang bertanggung jawab, kurang taat terhadap ketentuan jam kerja, kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

51 – 60

Kurang

5. Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku, tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak taat terhadap ketentuan jam kerja, tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja

50 ke bawah

Buruk


Halaman | 13

No. 5.

6.

Aspek yang Dinilai Kerjasama

Kepemimpinan

Uraian

Nilai Angka

Sebutan

1. Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

91 – 100

Sangat Baik

2. Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

76 – 90

Baik

3. Adkalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

61- 75

Cukup

4. Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

51 – 60

Kurang

5. Tidak mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan dan bawahan, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

50 ke bawah

Buruk

1. Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan 91 – 100 teladan yang baik, mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Sangat Baik

2. Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

76 – 90

Baik

3. Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas, serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

61- 75

Cukup

4. Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas, serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

51 – 60

Kurang

5. Tidak pernah bertindak tegas dan sering memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas, serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

50 ke bawah

Buruk


Halaman | 14

V. PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI

5.1 Penilaian Prestasi Kerja Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Nilai Prestasi Kerja merupakan gabungan antara nilai SKP (60%) dan nilai Perilaku Kerja (40%), dan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 ke atas

: Sangat Baik

b. 76 – 90

: Baik

c. 61 – 75

: Cukup

d. 51 – 60

: Kurang

e. 50 ke bawah : Buruk

5.2 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Prestasi Kerja terhadap setiap PNS Dosen di lingkungan Universitas Jambi, dengan ketentuan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1. Pejabat Penilai maupun Atasan Pejabat Penilai adalah Pejabat Defenitif, bukan Pelaksana Tugas. Hal ini sesuai dengan butir 2g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-20/V.24-25/99 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP3, penetapan Surat Keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya”. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian Prestasi Kerja akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS. Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun, yakni setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana dicontohkan pada Lampiran 4. Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja maka pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap PNS Dosen yang dinilai, misalnya: a. Untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi, di mana setiap unsur penilaian Perilaku


Halaman | 15

Kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya). b. Untuk kebutuhan pengembangan melalui Tugas Belajar maupun Izin Belajar, di mana nilai Prestasi Akademik sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Permendiknas No 48 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional). c. Untuk pengangkatan dalam jabatan unsur pimpinan sebagai tugas tambahan, seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT.

Tabel 5.1. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Dosen Biasa dan Dosen dengan Tugas Tambahan. PNS yang Dinilai Rektor Wakil Rektor Dekan Wakil Dekan Ketua Jurusan/Program Studi/Setara Dosen Pranata Laboratorium Pendidikan Direktur Pascasarjana Asisten Direktur Pascasarjana Ketua Lembaga

Pejabat Penilai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Jurusan/Program Studi/Setara Ketua Jurusan/Program Studi/Setara Wakil Rektor Bidang Akademik Direktur Pascasarjana

Sekretaris Lembaga

Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing Ketua Lembaga

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Wakil Rektor Bidang Akademik

Atasan Pejabat Penilai Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Wakil Dekan Bidang Akademik Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik Rektor Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing Rektor

Sumber: Permendikbud No. 67 Tahun 2014.


Halaman | 16

Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

5.3 Penyampaian Formulir Penilaian Formulir penilaian prestasi kerja yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung (atau dapat dikirim) kepada PNS Dosen yang dinilai. PNS Dosen yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir tersebut pada ruangan yang telah disediakan. Apabila PNS Dosen yang dinilai setuju atas penilaian yang diberikan oleh Pejabat Penilai, maka yang bersangkutan harus menandatangani formulir penilaian pada tempat yang disediakan, lalu mengembalikannya kepada Pejabat Penilai dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir tersebut diterima. Formulir penilaian yang telag ditandatangani oleh PNS Dosen yang dinilai selanjutnya dikirimkan kepada Atasan Pejabat Penilai untuk mendapatkan pengesahan.

5.4 Keberatan Atas Hasil Penilaian PNS Dosen yang merasa keberatan atas penilaian sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pejabat Penilai. Formulir penilaian yang telah dilengkapi dengan alsan-alasan keberatan dan ditandatangani harus disampaikan kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak dapat dipertimbangkan. Pejabat Penilai yang menerima keberatan dari PNS Dosen dinilai wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut pada kolom yang telah disediakan, dan menyampaikannya kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keberatan diterima. Atasan Pejabat Penilai berdasarkan keberatan yang diajukan melalui Pejabat Penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya, serta meminta penjelasan dari Pejabat Penilai dan PNS Dosen yang dinilai. Berdasarkan penjelasan Pejabat Penilai dan dari PNS Dosen yang dinilai, Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup


Halaman | 17

dan dapat diterima, maka Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan atas nilai prestasi kerja PNS Dosen yang dinilai.


Halaman | 18

VI. PENGECUALIAN DARI PENILAIAN PRESTASI KERJA

Ketentuan mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dikecualikan bagi PNS Dosen berikut ini: 1. PNS Dosen yang melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai berdasarkan prestasi akademik dan unsur perilaku kerja. Contoh: Ir. Irianto, MP., pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dosen tetap pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, melaksanakan tugas belajar di Universitas Sriwijaya, Palembang, dengan nilai akademik 85,50. Dengan demikian, maka penilaian prestasi kerja pada akhir tahun didasarkan pada prestasi akademik dan unsur perilaku kerja sebagaimana disajikan pada Lampiran 5. 2. PNS Dosen yang diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi, dan Badan-Badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri namun tidak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya, wajib menyusun SKP pada awal tahun dan penilaian prestasi kerjanya di akhir tahun dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan. Sedangkan PNS Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi, dan Badan-Badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah dan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja saja sebagaimana disajikan pada Lampiran 6.

Kewajiban penyusunan SKP diberlakukan baik kepada PNS Dosen maupun Calon PNS Dosen. PNS Dosen dan Calon PNS Dosen yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. SKP bagi Calon PNS Dosen disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang bersangkutan secara defenitif ditempatkan pada suatu unit kerja sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.


Halaman | 19

Untuk memudahkan dalam memantau dan mengevaluasi capaian SKP dan perilaku kerja PNS Dosen yang dinilai, Pejabat Penilai dapat menggunakan formulir catatan penilaian sebagaimana disajikan pada contoh di bawah ini.

CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS DOSEN

Nama NIP

: Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. : 19621010 198803 1 002

No.

Tanggal

Uraian

1.

2 Januari s.d. 30 Juni 2014

Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 = 89,04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = 85,00 (Baik) Integritas = 80,00 (Baik) Komitmen = 84,00 (Baik) Disiplin = 85,00 (Baik) Kerjasama = 87,00 (Baik) Kepemimpinan = 88,00 (Baik) Jumlah Nilai Rata-Rata

2.

1 Juli s.d. 31 Des. 2014

Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

Rektor,

Prof. Dr. Drs.Aulia Tasman, M.Sc. NIP 19591017 198609 1 001

= 509,00 = 84,83 (Baik)

............................................................... ............................................................... ...............................................................


................................................ ................................................ ................................................

Halaman | 20

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi PNS Dosen di lingkungan Universitas Jambi dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai, dan juga sebagai panduan bagi Pejabat Penilai dalam memberikan penilaian atas Prestasi Kerja PNS Dosen di lingkungannya masing-masing. Pedoman ini hanya berisi informasi yang bersifat umum dan praktis, sedangkan langkah-langkah yang lebih rinci dalam menyusun dan menilai SKP PNS Dosen dapat mempedomani Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Semoga penerbitan Pedoman Penyusunan SKP Dosen ini dapat meningkatkan kinerja Dosen Universitas Jambi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokoknya, yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Universitas Jambi.


Halaman | 21

LAMPIRAN


Halaman | 22

Lampiran 1a. Format formulir SKP Dosen. No.

I. Pejabat Penilai

No.

II. Dosen yang Dinilai

1.

Nama

1.

Nama

2.

NIP

2.

NIP

3.

Pangkat/Gol. Ruang

3.

Pangkat/Gol. Ruang

4.

Jabatan

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

5.

Unit Kerja Target

No.

III. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

1.

Pelaksanaan Pendidikan

AK

Kuantitas/ Output

Kualitas/ Mutu

Waktu

Biaya (Rp).

3

4

5

6

7

a. b. dst. 2.

Pelaksanaan Penelitian a. b. dst.

3.

Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat a. b. dst.

4.

Penunjang Kegiatan Akademik Dosen a. b. dst.

Jambi, Pejabat Penilai,

Dosen yang Dinilai,

___________________ NIP

___________________ NIP.


Halaman | 23

Lampiran 1b. Petunjuk pengisian formulir SKP Dosen. Nomor Kolom

Nomor Kode

-

I

Tulislah Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan Struktural (atau Tugas Tambahan), Unit Kerja dari Pejabat Penilai.

-

II

Tulislah Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan Fungsional (atau Tugas Tambahan), Unit Kerja dari Pejabat Penilai.

1

-

Cukup jelas

2

III

3

-

Tulislah angka kredit untuk kegiatan yang dilakukan sesuai Permenpan No.17 Tahun 2013 jo No 46 Tahun 2013.

4

-

Tulislah target kuantitas/output dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

5

-

Tulislah target kualitas dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

6

-

Tulislah target waktu dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

7

-

Tulislah target biaya (jika ada) dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

Uraian

Tulislah kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai


Halaman | 24

Lampiran 2a. Format formulir SKP Dosen dengan persetujuan atasan pejabat penilai. No.

I. Pejabat Penilai

No.

II. Dosen yang Dinilai

1.

Nama

1.

Nama

2.

NIP

2.

NIP

3.

Pangkat/Gol. Ruang

3.

Pangkat/Gol. Ruang

4.

Jabatan

4.

Jabatan

5.

Unit Kerja

5.

Unit Kerja Target

No.

III. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

1.


AK

Kuantitas/ Output

Kualitas/ Mutu

Waktu

Biaya (Rp).

3

4

5

6

7

a. b. dst. 2.


3.


4.

Penunjang Kegiatan Akademik Dosen a. b. dst.


Dosen yang Dinilai,

___________________ NIP

___________________ NIP.

Atasan Pejabat Penilai,

____________________ NIP


Halaman | 25

Lampiran 2b. Petunjuk pengisian formulir SKP Dosen dengan persetujuan atasan pejabat penilai. Nomor Kolom

Nomor Kode

-

I

Tulislah Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan Struktural (atau Tugas Tambahan), Unit Kerja dari Pejabat Penilai.

-

II

Tulislah Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan Fungsional (atau Tugas Tambahan), Unit Kerja dari Pejabat Penilai.

1

-

Cukup jelas

2

III

3

-

Tulislah angka kredit untuk kegiatan yang dilakukan sesuai Permenpan No.17 Tahun 2013 jo No 46 Tahun 2013.

4

-

Tulislah target kuantitas/output dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

5

-

Tulislah target kualitas dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

6

-

Tulislah target waktu dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

7

-

Tulislah target biaya (jika ada) dari setiap kegiatan tugas jabatan Dosen yang dinilai.

Uraian

Tulislah kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai


Halaman | 26

Lampiran 3a. Format formulir penilaian SKP Dosen. SASARAN KINERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2014 Target No.

I. Kegiatan Tugas Jabatan

1

2

1.


AK

Kuantitas/ Output

Kualitas/ Mutu

3

4

5

Realisasi Waktu

Biaya (Rp).

AK

Kuantitas/ Output

Kualitas/ Mutu

Waktu

Biaya (Rp).

6

7

8

9

10

11

12

Penghitungan

Nilai Capaian SKP

13

14

a. b. dst. 2.


3.


4.

Penunjang Kegiatan Akademik Dosen a. b. dst. Nilai Capaian SKP

*)


___________________________ NIP. Pedoman Penyusunan SKP Dosen Universitas Jambi

Halaman | 27

Lampiran 3b. Petunjuk pengisian formulir penilaian SKP Dosen. Nomor Kolom

Uraian

1

Cukup jelas.

2

Tulislah kegiatan tugas jabatan yang dilkukan.

3

Tulislah nilsi Angka Kredit (AK) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

4

Tulislah Target Kuantitas/Output (TO) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

5

Tulislah Target Kualitas (TK) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

6

Tulislah Target Waktu (TW) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

7

Tulislah Target Biaya (TB) untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai (jika ada).

8

Tulislah nilai Angka Kredit yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

9

Tulislah Realisasi Output (RO) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

10

Tulislah Realisasi Kualitas (RK) yang telah dihasilkan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

11

Tulislah Realisasi Waktu (RW) yang telah dihabiskan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai.

12

Tulislah Realisasi Biaya (RB) yang telah digunakan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan dari Dosen yang dinilai (jika ada).

13

Tulislah hasil penjumlahan dari perhitungan masing-masing aspek.

14

Tulislah nilai capaian SKP dari kegiatan yang dilakukan dibagi dengan banyaknya aspek yang digunakan.

*)

Tulislah nilai capaian SKP hasil dari penjumlahan kolom 14 dibagi dengan banyaknya jumlah kegiatan.


Halaman | 28

Lampiran 4. Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS.

4. UNSUR YANG DINILAI

Jumlah

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

b. Perilaku Kerja

90 88

90,33 x 60% (Baik) (Baik)

3. Komitmen

90

(Baik)

4. Disiplin

89

(Baik)

5. Kerjasama

90

(Baik)

6. Kepemimpinan

89 Jumlah 536 Nilai rata – rata 89,33

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JANGKA WAKTU PENILAIAN UNIVERSITAS JAMBI JANUARI s.d. DESEMBER 2014 1. PNS YANG DINILAI Nilai Perilaku Kerja = 89,33 a. N a m a Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. b. N I P 19621010 198803 1 002 NILAI PRESTASI KERJA c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina Utama Madya, IV/d 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI d. Jabatan/Pekerjaan Wakil Rektor IV SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) e. Unit Organisasi Universitas Jambi 2. PEJABAT PENILAI a. N a m a Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc. b. N I P 19591017 198609 1 001 c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina Utama Madya, IV/d d. Jabatan/Pekerjaan Rektor e. Unit Organisasi Universitas Jambi 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Prof. Ainum Na'im, Ph.D. b. N I P 19601204 198601 1 001 Tanggal, ............................. c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina Utama Madya, IV/d d. Jabatan/Pekerjaan Sekretaris Jenderal e. Unit Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


54,20

(Baik) (Baik) x

40%

35,73 89,93 (Baik)

Halaman | 29

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, ................... PEJABAT PENILAI Tanggal, ............................. Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc. 19591017 198609 1 001

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 10. DITERIMA TANGGAL, ............................. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. 19621010 198803 1 002

11. DITERIMA TANGGAL, ..................... ATASAN PEJABAT PENILAI

Tanggal, .............................


Prof. Ainun Na'im, Ph.D. 19601204 198601 1 001

Halaman | 30

Lampiran 5. Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Dosen yang Tugas Belajar.

4. UNSUR YANG DINILAI

Jumlah

a. Nilai Prestasi Akademik 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas


b. Perilaku Kerja

85,50 x 60% 90 (Baik) 88 (Baik)

3. Komitmen

90

(Baik)

4. Disiplin

89

(Baik)

5. Kerjasama

90

(Baik)

Jumlah 447 Nilai rata – rata 89,40

6. Kepemimpinan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JANGKA WAKTU PENILAIAN UNIVERSITAS JAMBI JANUARI s.d. DESEMBER 2014 1. PNS YANG DINILAI Nilai Perilaku Kerja = 89,40 a. N a m a Ir. Irianto, MP. b. N I P 19621227 198703 1 006 NILAI PRESTASI KERJA c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina, IV/a 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI d. Jabatan/Pekerjaan SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) e. Unit Organisasi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 2. PEJABAT PENILAI a. N a m a Dr. Ir. Ahmad Riduan, M.Si. b. N I P 19670527 199303 1 004 c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina, IV/a d. Jabatan/Pekerjaan Ketua Program Studi e. Unit Organisasi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Dr. Ir. H.M. Syarif, MS. b. N I P 19580101 198703 1 006 Tanggal, ............................. c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina Tk. I, IV/b d. Jabatan/Pekerjaan Wakil Dekan Bidang Akademik e. Unit Organisasi Fakultas Pertanian Universitas Jambi


51,30

(Baik) x

40%

35,76 87,06 (Baik)

Halaman | 31


8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, ................... PEJABAT PENILAI Tanggal, ............................. Dr. Ir. Ahmad Riduan, M.Si. 19670527 199303 1 004

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 10. DITERIMA TANGGAL, ............................. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Ir. Irianto, MP. 19621227 198703 1 006


Tanggal, .............................


Dr. Ir. H.M. Syarif, MS. 19580101 198703 1 006

Halaman | 32

Lampiran 6. Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Dosen yang Dibebaskan dari Jabatan Fungsionalnya.

4. NILAI PERILAKU KERJA PENILAIAN PERILAKU


NILAI YANG DIBERIKAN ANGKA

SEBUTAN

1. Orientasi Pelayanan

90

(Baik)

2. Integritas

88

(Baik)

3. Komitmen

90

(Baik)

4. Disiplin

89

(Baik)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JANGKA WAKTU PENILAIAN 5. Kerjasama 90 UNIVERSITAS JAMBI JANUARI s.d. DESEMBER 2014 6. Kepemimpinan 1. PNS YANG DINILAI a. N a m a Dr. M. Ridwansyah, SE., M.Sc. Jumlah 447 b. N I P 19680614 199303 1 002 Nilai rata – rata 89,40 c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina, IV/a 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI d. Jabatan/Pekerjaan SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) e. Unit Organisasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi 2. PEJABAT PENILAI a. N a m a Dr. Syaparuddin, SE., M.Si. b. N I P 19680827 199403 1 003 c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina, IV/a d. Jabatan/Pekerjaan Ketua Jurusan e. Unit Organisasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Dr. Zamzami, SE., MS. b. N I P 19641027 199003 1 002 Tanggal, ............................. c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina, IV/a d. Jabatan/Pekerjaan Wakil Dekan Bidang Akademik e. Unit Organisasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi


(Baik)

(Baik)

Halaman | 33


8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, ................... PEJABAT PENILAI Tanggal, ............................. Dr. Syaparuddin, SE., M.Si. 19680827 199403 1 003

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 10. DITERIMA TANGGAL, ............................. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Dr. M. Ridwansyah, SE., M.Sc. 19680614 199303 1 002


Tanggal, .............................


Dr. Zamzami, SE., MS. 19641027 199903 1 002

Halaman | 34

Lampiran 7a. Beban kerja normal seorang dosen tetap (Surat Dirjen Dikti No. 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999).

No.

Jenis Kegiatan (sesuai beban kerja ideal dosen)

Jumlah jam per Minggu atau Ekuivalen

A.

Pendidikan

1.

Mengajar matakuliah "X" (3 SKS)

9,0

2.

Mengajar matakuliah "Y" (3 SKS)

9,0

3.

Membimbing mahasiswa menyelesaikan Skripsi, 3 orang per semester

6,0

4.

Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester

1,0

5.

Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester

0,5

6.

Membuat diktat kuliah 1 diktat per tahun

2,0

Jumlah A B.

Penelitian

1.

Penelitian (OPF, HB, SPP, dll) 1 topik per tahun, sebagai peneliti utama

2.

Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama Jumlah B

27,5

10,0 1,0 11,0

C.

Pengabdian pada Masyarakat

1.

Mengadakan pelatihan insidental,1 topik per semester.

1,0

Jumlah C

1,0

D.

Kegiatan Penunjang

1.

Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia per tahun

1,0

Jumlah D

1,0

Jumlah total (A+B+C+D)


40,5

Halaman | 35

Lampiran 7b. Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu seorang dosen tetap (Surat Dirjen Dikti No. 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999). No. Jenis Kegiatan 1. Mengajar/memberi kuliah 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Deskripsi 1 sks (satuan kredit semester) ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan yang terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas dan 2 jam persiapan menyusun bahan kuliah. Membimbing Skripsi mempunyai bobot 6 sks berarti setiap mahasiswa harus mahasiswa menyediakan waktu 6 x 3 = 18 jam per minggu untuk mengerjakan menyelesaikan skripsi. Karena sifat skripsi adalah tugas mandiri, maka minimal skripsi setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing selama 2 jam per minggu. Perwalian mahasiswa Beban normal dosen wali adalah 20 orang mahasiswa per semester sehingga dosen mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya. Menguji ujian akhir / Setiap ujian akhir (sidang sarjana) memakan waktu 3 jam sehingga sidang sarjana jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir semester, dosen penguji harus menyediakan waktu 9 jam per semester atau 0,5 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu). Membuat diktat Diktat kuliah diperkirakan berjumlah 100 halaman dan untuk kuliah menjamin mutu diktat yang baik diperlukan waktu menulis yang cukup. Jika 100 halaman ditulis dalam waktu 1 tahun, maka diperkirakan setiap minggu dapat ditulis 2 halaman (50 minggu efektif dalam 1 tahun) dan untuk dapat menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam (termasuk persiapan mencari literatur, gambar, dsb.). Penelitian Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditjen Dikti, maka alokasi waktu yang harus disediakan oleh peneliti utama dalam melakukan penelitian Hibah Bersaing (HB) adalah 10 jam per minggu. Penulisan makalah di Penulisan makalah yang diterbitkan di jurnal memerlukan waktu jurnal terakreditasi cukup lama, dimulai dari penulisan naskah, pengiriman ke dewan redaksi, review oleh tim penilai, perbaikan/koreksi oleh penulis berdasarkan hasil review dan proses penyempurnaan untuk siap cetak. Menurut kaidah nornal, diperlukan waktu 2 tahun dari saat mulai penulisan untuk akhirnya terbit di jurnal, dan waktu yang harus dialokasikan oleh penulis adalah ekuivalen dengan 1 jam per minggu. Pelatihan insidental Kegiatan ini ditujukan untuk pengabdian pada masyarakat dengan memberikan jasa keahlian yang dimiliki oleh dosen tersebut. Berdasarkan kaidah normal, maka dosen mengadakan pelatihan 1 topik per semester dengan lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivalen 18 jam pelatihan). Untuk mempersiapkan bahan pelatihan diperlukan waktu minimal 18 jam, berarti diperlukan waktu 1 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu)


Halaman | 36

No. Jenis Kegiatan 9. Keanggotaan dalam panitia

Deskripsi Keanggotaan dalam panitia memerlukan komitmen waktu minimal untuk menghadiri rapat. Jika rapat rutin diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya berlangsung 2 jam maka diperlukan komitmen untuk 1 jam per minggu.


Halaman | 37

Disusun Oleh: PROF.DR. IR. ZULKARNAIN, M.HORT.SC

Recommend Documents