PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERIKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK Oleh: LARA DESRIANI NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis disiplin Kerja Pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil di bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurang kedisiplinanpara pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Indikator disiplin menurut AS Moenir (dalam Tohardi, 2002:394) disiplin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu disiplin terhadap waktu, dan disiplin terhadap tingkah laku dan perbuatan. Hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan waktu pegawai negeri sipil di bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dalam disiplin waktu ditemukan terlambat datang atau masuk kantor. Hal ini disebabkan karena adanya kemacetan dijalan, dan karena adanya urusan keluarga. Sangsi atau hukuman yang pernah diberikan adalah bahwa pegawai yang melanggar disiplin atau ketentuan jam kerja akan mendapatkan hukuman ringan yaitu teguran secara lisan dari pimpinan. Mengenai sikap pegawai yang telah melanggar ketentuan jam kerja apabila menerima sangsi berupa teguran sacara lisan dari atasannya atau pimpinannya adalah sikap menerima saja sangsi yang diberikan. Pelaksanaan disiplin kerja pegawai berdasarkan tingkah laku dan perbuatan, sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan pegawai bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dengan menjalankan, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan Publik. Saran yang peneliti berikan yaitu mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik. Kata-kata Kunci: Disiplin Kerja, Pelayanan Publik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.
Abstract This study aimed to describe and analyze the disciplinary Employee Work according to Government Regulation No. 53 of 2010 concerning civil servants at the Tax Office Primary examination Pontianak. The problem in this research is still lacking discipline of the employees in the Tax Office Primary. Indicators disciplines according to the US Moenir (in Tohardi, 2002: 394) discipline can be divided into two kinds, namely disciplined with time and discipline on behavior and actions. The results reveal that the timeliness of civil servants at the examination of the Tax Office Primary Pontianak in time discipline was found late in coming or in the office. This is due to the congestion in the road, and for their family affairs. penalties or punishment ever given was that employees who violate the discipline or the provision of working hours will get light sentences that reprimand orally from leaders . Regarding the attitude of an employee who has violated the provisions of working hours when it receives a sanction in the form of reprimand is lacking spoken of his superior or boss is accepting only sanction is given. the implementation of labor discipline of employees based on the behavior and actions, is good enough. This is indicated employee proofing section Office Pontianak Pratama Tax service to run, completing the work in accordance with the specified time. Recommendations in this research is to improve discipline, the seriousness of the work and increase speed in delivering public services. Suggestions researchers gave that responsibility to optimize the employees by providing a comprehensive understanding of the application of the order of administration and public service procedures. Keywords :Work Discipline, Public Service, the Tax Office Pratama Pontianak.
1 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
A. PENDAHULUAN
Dinamika
organisasi senantiasa
tersebut adalah PNS yang mempunyai
mengalami pasang surut dalam membawa
kompetensi yang diindikasikan dari sikap
aspirasi
disiplin yang tinggi, kinerja yang baik
dan tuntunan masyarakat yang
menghendaki
adanya
pelayanan yang
serta sikap dan perilakunya yang penuh
memberikan kepuasan. Suatu organisasi
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
jika tidak didukung pegawai/karyawan
negara, bermoral dan bermental baik,
yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif,
profesional,
strategi
maka
jawabnya sebagai pelayan publik serta
mampu
mampu menjadi perekat persatuan dan
dan
organisasi
operasionalnya,
itu
tidak
akan
mempertahankan
keberadaannya,
sadar
akan
tanggung
kesatuan bangsa.
mengembangkan dan memajukan dimasa
Salah satu cara yang dilakukan
yang akan datang”. Untuk itu, dibutuhkan
organisasi dalam menghadapi persaingan
sumber
yaitu
daya manusia yang berkualitas
dalam menunjang
memberdayakan
dan
yang menjadi
menggali seluruh potensi SDM yang
tanggungjawab organisasi. Peranan sumber
dimilikinya itu secara maksimal. Sejalan
daya manusia menjadi semakin penting
dengan hal tersebut, maka suatu organisasi
bila
pemerintah
dikaitkan
tugas
dengan
dengan
perkembangan
perlu
meningkatkan
global yang penuh dengan persaingan
perhatiannya terhadap kulitas aparaturnya,
kompetitif diantara organisasi.
baik
Dalam adalah
organisasi
merupakan
pemerintah
organisasi
melayani masyarakat
yang
dituntut untuk
perhatian
pengetahuan maupun
dari
dan
segi
kualitas
keterampilan,
tingkat
karir
kesejahteraannya,
sehingga dapat meningkatkan prestasi dan
memberikan pelayanan yang baik, akan
motivasi
tetapi kenyataannya
aparatur dalam
memberikan
aparatur
sebagai
seluruh kemampuannya dalam pencapaian
pelayan terhadap masyarakat
kadang
tujuan
organisasi.pemerintah.
dengan
hal tersebut, ada sejumlah hal
justru
terbalik
minta
dilayani
oleh
masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang
sebagai unsur utama sumber daya manusia
pegawai.
aparatur negara mempunyai peranan yang
pemberian pelatihan, kompensasi, dan
menentukan keberhasilan penyelenggaraan
disiplin kerja yang baik.
pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan
memengaruhi Tiga
kinerja
Sejalan
di
Perwujudan
aparatur/
antaranya
pemerintah
adalah
yang
bersih dan berwibawa diawali dengan 2
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
penegakan disiplin nasional di lingkungan
mereka yang melakukan pelanggaran atas
aparatur
kewajiban dan larangan dikenakan sanksi
negara/ pegawai
khususnya
pegawai negeri sipil. Pegawai negeri
berupa hukuman disiplin.
Indonesia pada umumnya masih kurang
Peningkatan disiplin aparat Kantor
mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai
Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah
sehingga dapat menghambat
kelancaran
satu isu penting dalam reformasi kantor
pembangunan
pajak. Peningkatan kinerja perlu dilakukan
nasional.Pegawai negeri sipil seharusnya
oleh Kantor Pelayanan mengingat pajak
menjadi teladan bagi masyarakat secara
tersebut bersifat dinamik dan mengikuti
keseluruhan agar masyarakat dapat percaya
perkembangan
terhadap peran PNS.
ekonomi
pemerintahan
dan
Dalam kedisiplinan
upaya
meningkatkan
Pegawai Negeri
kehidupan
negara
Kanto
serta
sosial
dan
masyarakatnya.
Pelayanan Pajak Pratama
Sipil
Pontianak merupakan salah satu instansi
tersebut sebenarnya pemerintah Indonesia
pemerintah dibawah naungan Kementrian
telah memberikan suatu regulasi dengan
Keuangan
dikeluarkannya
menangani
Peraturan
Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Republik
Indonesia
dalam
penerimaan Negara yang
berasal dari pajak
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu
B. TINJAUAN PUSTAKA
siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik,
Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil
namun realitanya sering terjadi dalam
kedisiplinan
suatu
para
hidupnya.
Tuntutan
pegawainya melakukan pelanggaran yang
pelayanan
yang
menimbulkan
membutuhkan
instansi
pemerintah,
ketidakefektifan
kinerja
pegawai yang bersangkutan.
harus
menjadi
acuan
masyarakat
akan
semakin
aparatur
yang
tinggi bersih,
berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam
Peraturan disiplin pegawai negeri
menjalankan tugas. Sikap dan perilaku
sipil adalah peraturan yang mengatur
seorang
kewajiban, larangan dan sanksi apabila
atau
kewajiban - kewajiban tidak ditaati atau
lingkungannya
dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
umumnya. Dalam
Dengan maksud untuk mendidik dan
sehari-hari
membina
mengendalikan diri sehingga irama dan
pegawai
negeri
sipil,
bagi
PNS
dapat dijadikan panutan
keteladanan
bagi
dan
PNS
di
masyarakat
pada
melaksanakan
tugas
mereka
harus
mampu 3
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
suasana kerja berjalan harmonis. Namun
dan
berlakunya
kenyataan yang berkembang sekarang
disiplin.
justru jauh dari kata sempurna. Masih
keputusan
Menurut
hukuman
Situmorang dan Jusuf
banyak PNS yang melakukan pelanggaran
Juhir (1994: 153) berpendapat bahwa
disiplin dengan berbagai cara.
adapun yang dimaksud dengan disiplin
Bagi aparatur pemerintah, disiplin
ialah
ketaatan,
kepatuhan
dalam
melaksanakan
suatu
mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan,
menghormatidan
kesungguhan dalam menjalankan tugas dan
sistem yang mengharuskan orang tunduk
kesanggupan berkorban. Hal ini
pada keputusan,
berarti
perintah atau peraturan
kita harus mengorbankan kepentingan
yang berlaku.
pribadi dan golongan untuk kepentingan
Prijodarminto (1994: 25) dalam bukunya
Negara dan masyarakat. Berdasarkan UU
“Disiplin
No. 43 Tahun 1999 tentang
pokok
menyatakan bahwa disiplin adalah suatu
kepegawaian,
bahwa
kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui
"Dengan dalam
menyatakan
tidak
mengurangi
peraturan
ketentuan
perundang-undangan
proses
Sementara itu, Soegeng
Kiat
dari
Menuju
Sukses“
serangkaian perilaku yang
menunjukkan
nilai
–
nilai
ketaatan,
pidana,maka untuk menjamin tata tertib
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau
dan kelancaran pelaksanaan tugas dan
ketertiban.
disiplin Pegawai Negeri Sipil". Peraturan Negeri
Sipil
Menurut Manulang dalam bukunya
Disiplin
adalah
Pegawai
peraturan
yang
Manajemen
Personalia
(1989:199)
mendifinisikan sebagai berikut :
mengatur mengenai kewajiban, larangan,
“Kedisiplinan adalah suatu sikap, tingkah
dan
tidak
laku dan perbuatan yang sesuai dengan
oleh
peraturan dari perusahaan, baik yang
sanksi
ditaati
atau
apabila
kewajiban
larangan
dilanggar
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin
tertulis maupun yang tidak tertulis”.
Pegawai
Soegeng Prijodarminto (1994:26) juga
Negeri
Sipil
diatur
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
mengemukakan
bahwa
2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
itumempunyai tiga aspek, yaitu :
disiplin
Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin
- Sikap mental ( mental attitude ),
PNS tersebut diatur ketentuan-ketentuan
yang merupakan sikap taat dantertib
mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman
sebagai hasil atau pengembangan
disiplin,
dari
Pejabat
menghukum,
yang
berwenang
Penjatuhan
hukuman
latihan,pengendalian
pikiran,
dan pengendalian watak.
disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, 4 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
- Pemahaman yang baik mengenai sistem
aturan
perilaku,
3. Kepatuhan atau ketaatan (Obedience)
norma,
terhadap
ketentuan
danperaturan
kriteria, dan standar yang sedemikian
pemerintah atau etik , norma dan
rupa sehingga pemahaman tersebut
kaidah
menumbuhkan
masyarakat.
pengertian
yang
yang
berlakudalam
mendalam atau kesadaran bahwa
4. Penghukuman (punishment ) yang
ketaatan atau aturan, norma, kriteria,
dilakukan melalui koreksi danlatihan
dan standar tadi merupakan syarat
untuk
mutlak untuk mencapai keberhasilan
dikendalikan ( controlbehaviour )
(sukses).
mencapai
perilaku
yang
Disiplin yang datang dari individu
- Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan
kesungguhan
hati
sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas
kesadaran individu sendiri dan
untuk mentaati segala hal secara
bersifat spontan. Disiplin ini merupakan
cermat dan tertib.
disiplin yang sangat
Sementara
itu
Sinungan
diharapkan
oleh
suatu organisasi karena disiplin ini tidak
Muchdarsyah (2000:146) mendefinisikan
memerlukan
disiplin secara berbeda – beda. Dari
langsung.
sejumlah pendapat tentang disiplin dapat
dengan disiplin berdasarkan perintah yakni
disarikan ke dalam beberapa pengertian
dijalankan karena adanya sanksi atau
sebagai berikut :
ancaman
1. Kata
perintah
Sedangkan
hukuman.
atau
yang
Dengan
teguran dimaksud
demikian
disiplin
dilihat
dari
segi
orang yang melaksanakan disiplin ini
(terminologis)
berasal
dari
kata
karena takut terkena sanksi atau hukuman,
berarti
sehingga disiplin dianggap sebagai alat
pengajaran, latihan dan sebagainya
untuk menuntut pelaksanaan tanggung
(berawal dari kata discipulus yaitu
jawab. Bertitik tolak dari uraian tersebut
seorang yang belajar). Jadisecara
dapat
etimologis
pembentukan disiplin dapat dilaksanakan
latin“discipline”
yang
terdapat
hubungan
disimpulkan
disciple (Inggris yang berarti murid,
pengembangan
pengikut yang setia, ajaran atau
pengembangan disiplin yang datangdari
aliran).
individu serta melalui penerapan tindakan
pengendalian
disiplin
yaitu
dari
melalui
yang
cara,
inti
pengertian antara disciplinedengan
2. Latihan
dua
bahwa
melalui
pribadi
atau
mengembangkan
disiplin yang ketat, artinyabagi seorang
diri,
pegawai yang indisipliner akan dikenai
watak,
atauketertiban dan efisiensi. 5 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
hukuman
atau
sanksi
sesuai
dengan
Gambar 1
tingkatan kesalahan.
Bagan Kerangka Pikir
Tujuan disiplin bukan hanya berpengaruh terhadap sebuah hasil akhir,
Permasalahan
tapi juga berpengaruh terhadap kebiasaan
Kurangnya kedisiplinan pegawai pada jam masuk dan pulang kerja yang telah ditentukan
dan perilaku pegawai sendiri, karena disiplin pegawai merupakan pembentukan perilaku pegawai yang bertujuan agar
Menurut AS Moenir (dalam Tohardi (2002:394) disiplin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
pegawai dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya perilaku
dan
yang
untuk
baik
a. b.
perubahan
Disiplin Terhadap waktu Disiplin terhadap tingkah laku dan perbuatan
(Mangkunegara.
2011:131) kemudian pegawai akan terbiasa disiplin yang lebih terhadap pegawai karena
pegawai
sendiri
yang
sudah Sumber: Data Olahan Penulis
menerapkan disiplin pada dirinya.
Menurut Tohardi
AS
Moenir
(2002:394)
Peningkatan Disiplin dan kinerja pegawai
(dalam
disiplin
dapat
C. METODE PENELITIAN
dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Dalam
penelitian
ini
penulis
a.
Disiplin Terhadap waktu
b.
Disiplin terhadap tingkah
menggunakan jenis penelitian deskriptif,
laku dan perbuatan
dimana
menurut
bahwa:
“penelitian
Kountur
(2005:105)
deskriptif
adalah
Seorang pegawai yang sadar akan
penelitian yang memberikan gambaran
tugas dan tanggung jawabnya tentu akan
atau uraian atas suatu keadaan sejelas
menjalankan kewajiban yang dibebankan
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap
kepadanya
dan
menjauhi
–
objek yang diteliti”. Metode deskriptif
larangan
yang
akan
menurunkan
dipilih karena peneliti ingin memperoleh
kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu
gambaran dan deskripsi fenomena yang
harus
terjadi
menjalankan
dibebankan tercantum
kewajiban
kepadanya pada
larangan
Pasal
yang
Untuk mendapatkan informasi yang
Peraturan
lebih jelas penulis menggunakan teknik
seperti 2
yang
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
wawancara dan observasi guna mendukung data
lapangan
yang
telah 6
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
didapatkan.Subjek penelitian ini dalam
3. Penyimpulan
penelitian
yang diperolah yang telah diringkas dan
ini
adalah
mereka
yang
(verifikasi),
data-data
mempunyai pengetahuan luas mengenai
dipresentasikan
berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek
beberapa kesimpulan yang paling relevan
penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari :
dengan masalah yang diteliti.
a.
Kepala Kantor (1 orang)
b.
Pegawai Kantor (2 orang)
c.
Masyarakat Kota Pontianak (2
kemudian
diambil
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
orang) Analisis
data
dilakukan
dengan
Penyusunan
aparatur
mengorganisasikan data, menjabarkanya
menuju
kedalam unit-unit, melakukan sintesa,
sempurna
menyusun kedalam pola, memilih mana
kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian
yang penting dan yang akan dipelajari dan
organisasi aparatur itu sendiri. Dapat di
membuat
ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri
kesimpulan
yang
dapat
kepada
negara
administrasi
sangat
bergantung
Sipil
Huberman
91)
menentukan. Berhasil tidaknya misi dari
mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam
pemerintah tergantung dari aparatur negara
analisis data kualitatif dilakukan secara
karena
interaktif dan berlangsung
aparatut\r negara untuk menyelenggarakan
secara
terus
menerus
2007:
sampai
tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
sangat
kepada
diceritakan kepada orang lain. Miles and (Sugiyono,
adalah
yang
pegawai
penting
negeri
dan
merupakan
pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional.
dalam analisis data diantaranya:
Tujuan
pembangunan
1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar
sebagaimana
data yang dianalisis merupakan data-data
Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
yang
ialah melindungi segenap bangsa Indonesia
benar-benar
berkaitan
dengan
masalah penelitian. 2. Memaparkan mendisplaykan
dan (display), data,
Dengan
maka
akan
telah
memajukan
termasuk
nasional didalam
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
memudahkan untuk memahami apa yang
berdasarkan kemerdekaan , perdamaian
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
abadi dan keadilan sosial bagi seluruh
berdasarkan apa yang telah difahami
rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan
tersebut.
tersebut dapat di capai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan 7
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dengan
terarah
dan
realitas
serta
yang melakukan pekerjaan dengan adanya
dilaksanakan secara bertahap, bersungguh
ketidak disiplin. Apabila
– sungguh.
pemerintahan
Kelancaran
yang
suatu instansi
merupakan
suatu
penyelenggaraan
organisasi (wadah), maka pegawai adalah
pelaksanaan
alat yang menggerakkan dan menggiatkan
terutama
agar segala kegiatan organisasi tersebut
tergantung pada kesempurnaan pegawai
dapat berjalan menuju tujuannya. Pegawai
negeri . Dalam rangka usaha mencapai
inilah yang mengerjakan segala pekerjaan/
tujuan nasional tersebut di atas diperlukan
kegiatan-kegiatan
adanya
pemerintahan dan pembangunan.
pemerintahan
dan
pembangunan
nasional
pegawai
negeri
yang
penuh
kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan
penyelenggaraan
Pegawai
kantor
pajak
adalah
Undang – Undang Dasar 1945, negara dan
pegawai negeri bukan saja unsur Aparat
pemerintah bersatu padu, bermental baik,
Negara
berwibawa, berdaya guna dan berhasil
Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu
guna,
mempunyai
hidup ditengah masyarakat dan bekerja
tinggi akan akan tanggung
untuk kepentingan masyarakat, oleh karena
jawabnya sebagai aparatur negara, abdi
itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai
negara, serta abdi
masyarakat. Untuk
pajak selaku pegawai negeri bukan saja di
mewujudkan pegawai negeri sebagaimana
lihat dan diperlakukan sebagai Aparatur
tersebut di atas maka perlu adanya
Negara,
kedisipilnan pegawai.
diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini
berkualitas
kesadaran
tinggi,
Istilah kepegawaian berasal dari
tetapi
juga
tetapi
juga
merupakan
di
Abdi
lihat
dan
mengandung pengertian, bahwa dalam
kata pegawai yang artinya secara singkat
melaksanakan
adalah orang yang melakukan pekerjaan
sejauh
dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji
keserasian antara kepentingan dinas dan
dan tunjangan dari pemerintah atau badan
kepentingan
pegawai
usaha swasta, tanpa unsur manusia sebagai
perorangan,
dengan
pegawai, maka tujuan organisasi (wadah
apabila ada perbedaan antara kepentingan
yang telah ditentukan) tidak akan tercapai
dinas dan kepentingan pegawai negeri
sebagaimana yang diharapkan kerja sama
sebagai perorangan , maka kepentingan
tidak
alat-alat
dinaslah yang harus di utamakan sebab
merupakan benda mati dan waktu akan
kantor pajak adalah yang berhubungan
terbuang dengan percuma/ sia-sia, apabila
langsung dengan pelayanan masyarakat.
akan
terwujud,
dan
pembinaan
mungkin
hendaknya
diusahakan
adanya
negeri
sebagai
ketentuan
bahwa
hal tersebut tidak dipenuhi dengan pegawai 8 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Maka pegawai pajak adalah harus bagaimana
dalam
melayani
terhadap
adanya
tupoksi
yang
jelas,
motivasi
pegawai yang baik.
mayarakat agar mau membayar pajak dan secara efisien dan efektif, artinya pegawai
a. Disiplin Terhadap Waktu
pajak adalah aparatur negara/ pemerintah yang mempunyai
pemahaman
Berdasarkan
penelitian
lapangan
bahwa
yang telah dilakukan diketahui bahwa
pengertian negara yang bersih, kuat dan
untuk ketepatan waktu pegawai dikantor
berwibawa . maksudny pegawai pajak
pajak tidak semua tepat waktu kadang ada
dalam bekerja harus dapat
juga yang datang terlambat karena adanya
meghadapi
bebagai lapisan yang ada dimasyarakat
urusan
yaitu baik strata ekonomi ataupun strata
hambatan dalam perjalanan, hal tersebut
sosialal yang dihadapi sehingga sebagai
merupakan gejala telah terjadi pelanggaran
aparatur yang seluruh tindakannya dapat di
terhadap disiplin kerja yang berlaku pada
petanggung jawabkan, baik di lihat dari
Kantor
segi moral dan nilai – nilai luhur bangsa
Berdasarkan
maupun dari segi peraturan perundang –
dengan informan bahwa para
undangan
yang bekerja di kantor
orientasi
serta
tidak
kekuasaan
mengutamakan
yang ada dalam
Kota
keluarga
Pajak
atau
di
hasil
Pontianak
karena
Kota
adanya
Pontianak.
wawancara
penulis pegawai
Pajak Pratama
diperoleh
keterangan
dirinya untuk melayani kepentingan umum
bahwa, masih terdapat pegawai yang
dalam
terlambat
rangka
pemerintahan
penyelenggaraan dan
pelaksanaan
pembangunan nasional Berdasarkan
diperjelas oleh informan bahwa pegawai
penelitian
lapangan
datang ke kantor. Hal ini
masih
sering
para
terlambat,
walaupun ada juga yang kadang terlambat
yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa
dan sebagian
besar menyatakan masuk
Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai
tepat waktu, hal ini menunjukan bahwa
Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat
para pegawai
Daerah Kota Pontianak sudah baik. Para
ketentuan jam kerja.
tersebut telah mentaati
pegawai telah bekerja dengan cukup
Faktor jarak antara tempat tinggal
disiplin dalam pencapaian target pekerjaan
dengan kantor merupakan salah satu
serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai
penyebab penghambat dalam mentaati
dengan
diberikan.
peraturan yang berlaku. Dengan adanya
Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja
jarak tempat tinggal yang jauh dari kantor,
yang cukup baik dikarenakan adanya
maka seorang pegawai dapat menjadi
dukungan sejumlah faktor diantaranya
terlambat untuk sampai dikantor, bila
intruksi
yang
9 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
pegawai
tersebut
tidak
cepa-cepat
perobahan -
perobahan dalam pelayan
berangkat ke kantor. Selain cepat tidaknya
misalnya dengan menggunakan
IT
(
seorang pegawai tersebut berangkat ke
informasi Tehnologi ) misalnya dengan e-
kantor, sebagian besar jarak tempat tinggal
filing agar pelyanan cepat dan tidak susah.
pegawai yang bekerja di Kantor Pajak
Namun inipun masih adanya kendala.
Pratama Kota Pontianak adalah berjarak relatif
tidak jauh, sehingga dengan
demikian dapat ditempuh dengan cepat. keterlambatan
Ada hubungan yang sangat erat
datang ke kantor yang disebabkan oleh
antara moril/ semangat kerja yang tinggi
cuaca alam yang tidak memungkinkan
dan disiplin. Apabila pegawai-pegawai
(hujan, banjir), maka hal tersebut tidak
merasa berbahagia dalam pekerjaannya,
menjadi permasalahan. Serta bila ada
maka mereka pada umumnya mempunyai
pegawai yang terlambat datang disebabkan
disiplin. Sebaliknya apabila moril kerja
adanya keperluan pribadi yang mendesak,
atau semangat kerja mereka rendah, maka
maka pimpinanpun dapat memaklumi.
mereka dapat menyesuaikan diri dengan
Sehingga
dengan
kebiasaan-kebiasaan
pimpinan
tersebut disiplinan
pegawai
perbuatan
untuk
ketidak
seorang
b. Disiplin terhadap Tingkah laku dan
adanya dalam
kebijakan menghadapi
pegawainya,
misalnya
yang
mereka
tidak
terlalu
baik, banyak
maka
menggunakan waktu untuk keluar sekedar
pegawai tersebut tidak merasa dipaksa atau
minum kopi, atau mereka sering datang
ditekan dalam menjalakan tugasnya.
terlambat kekantor. Bahkan mungkin juga
Ketepatan atau kedisplinan waktu
mereka tidak bersikap sopan terhadap
memang sangat urgen artinya jika waktu
pimpinan. Setiap tugas atau pekerjaan,
terlambat maka segala aktivitas yang
pada dasarnya membutuhkan kedisiplinan,
berlangsung akan terlambat semua apalagi
karena dengan adanya disiplin maka
kantor pajak adalah merupakan sumber
seseorang
pendapatan negara, jika dalam pelayanan
pekerjaannya dengan baik dan itu sangat
terlambat maka keuangan negarapun akan
berpengaruh terhadap hasil pekerjaannya.
terhambat atau kurang hasilnya, memang
dapat
menyelesaikan
suatu
Adanya kemauan dan kesadaran
negara Indonesia sekarang benar-benar
dalam
sudah
pekerjaan
melaksanakan peraturan-peraturan yang
khususnya pemerintah sudah ada upaya
berlaku merupakan suatu hal yang penting
yang dilakukan menuju efisiensi dan
dalam
efektivitas, artinya pajak sudah melakukan
kemauan dan kesadaraan yang tinggi,
melaksanakan
dalam
setiap
diri
meningkatkan
pegawai
disiplin.
dalam
Tanpa 10
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
maka hal tersebut tidak biasa terwujud.
terjadi di dalam suatu instansi pemerintah
Seorang pegawai akan mempunyai rasa
pegawainya
disiplin atau tidak tergantung dengan
disiplin seperti datang terlambat, pulang
lingkungan dan pimpinan yang ada dalam
sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol
memimpin
dan
suatu
organisasi,
sehingga
melakukan
penyimpangan
–
penyimpangan
seorang pimpinan melakukan hal – hal
lainnya
yang melanggar aturan maka seorang
efektifnya pegawai yang bersangkutan.
pegawai
Dengan
akan
mencontohnya,
artinya
yang
pelanggaran
adanya
perilaku para pegawai akan berperilaku
sebagaimana
melihat dari perilaku seorang pimpinannya
kesemuanya
Seorang
pimpinan
memberikan
bimbingan
perlu terhadap
menimbulkan
tersebut
di
disiplin
atas,
yang
menunjukkan
pelanggaran pegawai
pelanggaran
kurang
terhadap
yang
disiplin
kerja
menimbulkan
suatu
pegaainya, Terkait dengan pembinaan
pertanyaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
pelanggaran tersebut sudah sedemikian
diamanatkan dalam Undang Undang No.43
membudaya sehingga sulit untuk di adakan
tahun 1999 tersebut, maka salah satu faktor
pembinaaan atau penertiban sebagaimana
yang
telah di atur dalam UU No. 43 Tahun 1999
dipandang
sangat
penting
dan
prinsipil dalam mewujudkan Aparatur
yaitu
adanya
Dalam
apakah
ketepatan
pelanggaran
penyelesaian
Negara yang bersih dan berwibawa adalah
pekerjaan juga merupakan displin pegawai
masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri
yang
Sipil
merupakan hasil kinerja seorang pegawai,
dalam
melaksanakan
tugas
perlu
diperhatikan
jika
masyarakat.
organisasipun akan tinggi juga kinerjanya,
meningkatkan
tinggi
kantor
sebenarnya pemerintah telah memberikan
penghsilan negara jika kinerja bagus atau
suatu
di
tinggi maka penerimaan negara akan
keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43
hasilnya tinggi dan akhirny akan dapat
Tahun
terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang
1999
yaitu
dengan
tentang
Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai
Negeri
Sipil
merupakan
maka
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut,
kebijaksanaan
pajak
kinerja
itu
pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi Dalam
pegawai
karena
sumber
akhirnya kesejahteraanpun terwujud sebagai
Pegawai
kantor
pajak
dalam
Aparat pemerintah dan abdi masyarakat
menjalankan/ menyelesaikan pekerjaannya
diharapkan selalu siap sedia menjalankan
mayoritas sesuai dengan waktu yang
tugas
ditentkan pegawai dalam menjalankan/
yang
telah
menjadi
tanggung
jawabnya dengan baik, akan tetapi sering
menyelesaikan pekerjaan
menyatakan 11
LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
jarang
menunda pekerjaan, alasannya
yaitu,
bahwa
itu
sudah
merupakan
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan
Pegawai
Negeri
Sipil
tanggung jawab yang harus diembanya
merupakan salah satu factor yang sangat
kecuali sakit, ada urusan keluarga, dan
menentukan, Pegawai Negeri Sipil sebagai
sehingga mereka menunda pekerjaannya
Aparat Pemerintah, abdi negara dan abdi
dan
masyarakat
itupun
besoknya
harus
segera
harus
bisa
terhadap
menjadi
masyarakat
suri
diselesaikan, dan itu merupakan suatu
tauladan
secara
keharusan dan perbuatan yanbg dirasakan
keseluruhan, sehingga masyarakat dapat
oleh pegwai kalau tidak selesai adanya
percaya terhadap peran Pegawai Negeri
beban, palagi terjadinya batas waktu e-
Sipil, Kedisplinan itu sangat penting dan
filing pegawai benar – benar kerja kers
akan mengefektifkan dan meefisiensikan
untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi
segala apa yang menjadi tujuan suatu
dengan kerja keras dari berbagai bagian
organisasi.
membuat hasilnya memuaskan Walaupun dalam kantor masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir
E. KESIMPULAN
mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan
1.
Ketepatan waktu pegawai dikantor
kesatuan pada bagian – bagian tersendiri,
pajak tidak semua tepat waktu kadang
mempunyai
ada
bentuk
dan
corak
yang
juga
yang
datang
terlambat
berbeda serta kurang menghargai ketepatan
karena adanya urusan keluarga atau
waktu. namun hal itu hanya sebagian saja,
karena
dengan adanya mayoritas yang kompak
perjalanan, hal tersebut merupakan
dan adanya intruksi dari atasan hal tersebut
gejala
tidak jalan, memamng perbuatan atau
terhadap disiplin kerja yang berlaku
perilaku akan terwujud karena adanya pola
pada Kantor Pajak di Kota Pontianak.
ataupun
lingkungan
perilaku
berperilaku,
jika
2.
adanya
telah
hambatan
terjadi
dalam
pelanggaran
Pelaksanaan Disiplin kerja pegawai
lingkungan
baik
maka
berdasarkan
secara
individu
akan
perbuatan, sudah cukup baik Hal
mengikuti lingkungan ditambah dengan
tersebut ditunjukkan pegawai bagian
figur dari pimpinan ataupun perilaku
pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
pimpinan,
Pratama
pegawaipun
Bertitik tolak dari uraian tersebut di
menjalankan,
tingkah
laku
Pontianak
dan
dengan
menyelesaikan
atas, maka untuk mewujudkan aparatur 12 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Moekijat, 1991, Manajemen Kepegawaian, cetakan pertama, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, BPFE. Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Bandung: Remaja Rosda Karya.
F. SARAN
Berdasarkan peneliti
kesimpulan
kemukakan,
maka
yang peneliti
mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan
bahan
masukan
dan
pertimbangan, Saran-saran tersebut antara lain : 1. Berdasarkan
hasil
penelitian
Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta.: Gajah Mada University Press. Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Suradinata. Ermaya. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Ramadhan.
ini
disarankan agar pegawai meningkatkan
Tohardi. Praktis
Ahmad.
2002.
Pemahaman
kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan
kecepatan
dalam
memberikan pelayanan Publik. Dengan mengoptimalkan pegawai
responsibilitas
dengan
pemahaman
memberikan
secara
komprehensif
tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik 2. Pegawai dalam
memiliki pelayanan
akuntabilitas
yang
Dharma, Suryadi. 2005. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
sikap
konsisten
publik
dengan
maksimal
Sumber-sumber perundang - undangan Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
agar
pelayanan publik yang ada memberikan kepuasan bagi masyarakat.
G. REPERENSI
Muchdarsyah, Sinungan Produktivitas Apa dan Jakarta: Bumi Aksara.
. 2000. Bagaimana.
13 LARA DESRIANI, NIM. E1012131094 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN