KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR DJ.IV/KEP/HK.00.5/744/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA SEKOLAH UMUM ATAU GURU MATA PELAJARAN PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada Pendidikan Agama Kristen, perlu pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya. bahwa agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Pendidikan Agama Kristen atau Guru Mata Pelajaran Pada Pendidikan Keagamaan Kristen Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
10.
11.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA SEKOLAH UMUM ATAU GURU MATA PELAJARAN PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.
KESATU
: Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Bagi Guru Pendidikan Agama Kristen Pada Sekolah Umum Atau Guru Mata Pelajaran Pada Pendidikan Keagamaan Kristen sebagimana terlampir. : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Bagi Guru Pendidikan Agama Kristen Pada Sekolah Umum Atau Guru Mata Pelajaran Pada Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan pegangan dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban, serta pembuatan laporan; : Petunjuk Teknis yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Pendidikan Agama Kristen atau guru Mapel Sekolah Keagamaan Kristen dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jika diperlukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini; : Petunjuk Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 23 Desember 2016
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR DJ.IV /KEP/HK.00.5/744/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA SEKOLAH UMUM ATAU GURU MATA PELAJARAN PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN. A. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 348); B.
Tujuan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Pendidikan Keagamaan Kristen Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut STF-GBPNS) tahun 2016 betujuan untuk meningkatkan: 1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di bidang Pendidikan Agama Kristen di SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK. 2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan 3. Kesejahteraan Guru SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK Bukan PNS.
C.
Sasaran Sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2016 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:
1. Umum a. Berstatus sebagai Guru PAK/Guru Mapel pada Pendidikan Keagamaan Kristen. b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain. 2. Khusus a. Aktif mengajar di SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK. b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK, dan diutamakan bagi Guru Tetap atar guru yang lebih lama mengabdi di SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK. Yang dimaksud Guru Tetap dalam Petunjuk Teknis ini adalah guru yang diangkat oleh ketua penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya), atau Kepala Sekolah untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal (satminkal) di SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam Tatap Muka (JTM) per minggu, atau yang lebih banyak beban kerjanya. Ketentuan tentang beban kerja Guru Pendidikan Agama Kristen diatur dalam Pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Kristen. d. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS. D.
Sumber Dana Pemberian STF-GBPNS ini dibebankan anggarannya pada DIPA/RK-KL Kementerian Agama Kabid PAK/Kabid Bimas Kristen/ Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kasie/Penyelenggara Kabupaten/Kota tahun 2016 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan.
E.
Mekanisme Pelaksanaan 1. Penetapan Penerima a. Kepala Sekolah SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kabid PAK/ Kabid Bimas Kristen / Pembimas Kristen/Kasie/Penyelenggara Kabupaten /Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS (Format lampiran surat usulan tedampir). b. Kabid PAK/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi/Kabupaten /Kota mengidentifikasi nama-nama guru SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini. c.Kabid PAK/ Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen/Kasie/Penyelenggara Kabupaten /Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala SDTK / SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini. d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kabid PAK/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen /Kabupaten /Kota menetapkan namanama Guru Pendidikan Agama Kristen penerima STF-GBPNS (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabid PAK/Kabid Bimas Kristen/ Pembimas Kristen /Kasie/Penyelenggara Kabupaten /Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).
e. Kabid PAK/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen/Kabupaten /Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2016 beserta lampirannya dalam bentuk hard copy dan soft copy ke Direktorat Jenderal Bimas Kristen (melalui Direktorat Pendidikan Kristen) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan. 2. Penyaluran STF-GBPNS a. STF-GBPNS bagi guru Pendidikan Agama Kristen diberikan/disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. b. Pembayaran/penyaluran STF-GBPNS dilakukan secara periodik: bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksananya. c. Ketentuan yang lebih operasional tentang pembayaran penyaluran dana STF-GBPNS yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wiiayah Kementetian Agama Provinsi Cq Kabid / Pembimas Kristen. 3. Nominal STF-GBPNS a. Besar STF-GBPNS adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang per bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januan 2016), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh; tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun kecuali pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),- dalam setahun, meskipun mengajar pada 2 (dua) SDTK/SD, SMPTK/SMP dan SMTK/SMA/SMAK atau lebih. 4. Kewajiban Penerima STF-GBPNS a. Melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di SDTK/SD, SMPTK/SMP/ dan SMTK/SMA/SMAK yang menjadi tempat tugasnya. b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan Pendidikan Agama Kristen termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Setiap Guru Pendidikan Agama Kristen yang menjadi penerima STFGBPNS wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja, dengan format sebagaimana terlampir. 5.
Penghentian Pemberian STF-GBPNS STF-GBPNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan: a. Meninggal dunia, b. Memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru PAK pada sekolah umum atau Guru Mata Pelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen, d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya, e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada Pendidikan Agama Kristen, atau f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini.
F.
G.
H.
Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian STF-GBPNS ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Direktorat Pendidikan Kristen dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing. Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan pengambilan dana STF-GBPNS. Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian STF-GBPNS tahun 2016 dapat disampaikan ke alamat: Sub Direktorat Pendidik Dasar atau Sub Direktorat Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Kristen Gedung Kemententerian Agama RI Lantai XI, Jln. M.H. Thamrin No. 6 Telp./Faksimili : (021) 3920626 Email :
[email protected] atau
[email protected] Pelaporan Laporan pelaksanaan pemberian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian STFGBPNS di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Kristen. Penutup Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Guru PAK pada Sekolah Umum dan Guru Mata Pelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen Non-PNS. Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 23 Desember 2016
Format Surat Keputusan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... NOMOR: TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN ATAU GURU MATA PELAJARAN PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2016 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA............... Menimbang
Mengingat:
: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada Pendidikan Agama Kristen, perlu pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Bukan PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya. b.bahwa berdasarkan huruf a, agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi / Kabupaten / Kota ……………………………… tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Pendidikan Agama Kristen atau Guru Mata Pelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS). 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 / PMK.06 /2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemenn Agama; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 348);
Menetapkan
Pertama
Kedua Ketiga
MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………….. TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN ATAU GURU MATA PELAJARAN PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STFGBPNS) TAHUN 2016. : Nama - nama guru yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Pendidikan Keagamaan Kristen atau Guru Mata Pelajaran Pada Pendidikan Keagamaan Kristen Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2016. : Penerima subsidi yang ditetapkan dalam keputusan ini agar menyertakan persyaratan yang ditentukan. : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : Kepala Kantor Tanda tangan, nama dan cap instansi)
Format : Surat Usulan Penyelenggara Kristen kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kab/Kota.
LOGO
Nomor Lampiran Perihal
NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH
: ........................ .... 2016 : 1 (satu) bendel. : Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)
Kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten /Kota Di Salam Sejahtera, Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian subsidib tunjangan fungsional bagi guru bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS),maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah .................... (............) guru tetap yang bertugas pada Pendidikan Keagamaan Kristen, Yaitu SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK *) kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar-benar guru tetap kami. Demikian, atas perhatian Bapak / Ibu kami sampaikan terimakasih. Kabid/Pembimas/Penyelenggara
(Nama, NIP dan tandatangan) *) Coret yang tidak perlu
FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN KEPALA NO.
NAMA (LENGKAP DENGAN GELAR)
TEMPAT DAN TGL LAHIR
L/P
NO DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN SEBAGAI GURU
LAMA MENGAJAR
BIDANG STUDI YANG DIAMPU
BEBAN KERJA KESELURUHAN
