Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA 2016

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1


2



DRAFT

PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI BANTUAN PEMERINTAH

FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA RUMAH BUDAYA NUSANTARA

DIREKTORAT SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DIREKTORAT SEJARAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL 2016KEBUDAYAAN

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


4



KATA PENGANTAR

D

alam upaya melindungi, mengem bangkan, dan memanfaatkan keka yaan budaya dan kearifan nilai sejarah, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 melalui program bantuan pemerintah fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN), memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dalam upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu disusun suatu petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan. Secara umum petunjuk teknis ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, definisi konsep, prosedur pelaksanakan bantuan, penyaluran dan pencairan dana bantuan, dan pelaporan. Besar harapan kami bahwa bantuan pemerintah fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam upaya pelestarian budaya dan nilai sejarah. Jakarta, April 2016 Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Hukum

1 2 3

i ii

BAB II RUMAH BUDAYA NUSANTARA Pengertian 5 Sasaran 7 Prinsip Dasar 7 Persyaratan Administratif dan Substantif 8 Sumber, Jumlah, dan Pola Pemberian Dana 9 Ruang Lingkup Penggunaan Dana 9 Pelaksana 10 BAB III ALUR BANTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Persiapan Pengajuan dan Seleksi Proposal Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Pelaksanaan Pekerjaan Sanksi

14 15 17 20 22

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pemantauan 23 Evaluasi 24 Pelaporan 24 BAB V PENUTUP

ii


22


DAFTAR LAMPIRAN Hal Lampiran 1

Format Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara

27

Lampiran 2

Format Proposal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016

28

Lampiran 3

Contoh Format Proposal

29

Lampiran 4

Format Nama dan Spesifikasi Bantuan

30

Lampiran 5

Format Profil Pengelola Rumah Budaya

31

Lampiran 6

Format Rekening Bank dan NPWP Atas Nama Organisasi Pengelola Rumah Budaya

32

Lampiran 7

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Fasilitasi

33

Lampiran 8

Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

34

Lampiran 9

Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik

35

Lampiran 10

Contoh Format Berita Acara Pembayaran

36

Lampiran 11

Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

38

Lampiran 12

Format Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana Bantuan

42

Lampiran 13

Berita Acara Serah Terima Aset

43

Lampiran 14

Verifikasi Eligibilitas Bantuan Pemerintah

Fasilitasi Rumah Budaya

45

Lampiran 15

Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana

46

Lampiran 16

Format Daftar Inventaris Barang

47

Lampiran 17

Laporan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN

48

Lampiran 18

Contoh Format Laporan

49

Lampiran 19

Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan RAB

50

Lampiran 20

Contoh Surat Pemberitahuan Sisa Dana

51

Lampiran 21

Daftar UPT Kebudayaan Kemdikbud

52


iii


iv



BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Salah satu aspek mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa adalah kebudayaan nasional. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia merupakan modal sosial kultural untuk membentuk jati diri bangsa yang kuat. Namun, keragaman yang tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi melahirkan banyak persoalan sosial, mulai dari hilangnya kemandirian bangsa Indonesia secara politik, ekonomi dan kultural hingga lahirnya konflik horizontal akibat friksi antar kelompok budaya yang berbeda. Akhir dari semua hal tersebut adalah terhambatnya pembangunan di Indonesia sehingga bangsa ini semakin sulit menggapai cita-citanya. Kasus klaim beberapa bentuk kesenian atau budaya nusantara oleh negara lain dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan salah satu pelajaran betapa pentingnya melestarikan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengabaian terhadap pelestarian nilai sejarah dan budaya tak hanya akan menghadapi persoalan di dalam negeri, begitu juga hubungan dengan negara lain semakin berkurang peranannya mengingat kebudayaan juga dapat menjadi alat diplomasi (soft power) kebijakan luar negeri. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang peduli terhadap upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya baik yang dilakukan


1


secara individu atau kelompok masyakat yang terhimpun dalam suatu organisasi atau lembaga, namun keberadaannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu kehadiran program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) ini merupakan bentuk upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk RBN dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya di beberapa daerah di Indonesia, agar tercapai kondisi: 1. Bertahannya eksistensi kelompok masyarakat di seluruh Indonesia yang selama ini aktif dan memiliki tujuan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya, termasuk budaya lokal. 2. Menguatnya kapasitas atau kemampuan kelompok masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal di daerah masing-masing. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat secara umum tentang pentingnya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya, terutama apresiasi budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia. 4. Bertahan dan berkembangnya ekspresi budaya lokal di Indonesia melalui pewarisan budaya dan sejarah, baik yang dikelola oleh kelompok atau organisasi masyarakat.

2



c. Dasar Hukum Pelaksanaan program pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3


Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. DIPA Direktorat Sejarah tahun 2016 No: SP DIPA 023.15.1.189647/2016 tanggal 7 Desember 2015.

4



BAB II RUMAH BUDAYA NUSANTARA

A. Pengertian Bantuan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Sedangkan fasilitasi adalah suatu kegiatan untuk membantu dan menguatkan kelompok masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta mendorong kemampuan masyarakat tersebut untuk memutuskan dan bertindak sesuai dengan potensi yang dimilikinya didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan, dan tantangan di masa depan. Adapun Rumah Budaya adalah lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya untuk mendukung upayaupaya pembentukan dan penguatan jatidiri dan karakter bangsa, mengembangkan nilai-nilai kearifan serta memelihara sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan berpatokan pada cakupan kegiatan rumah budaya di atas, maka sebuah lembaga dapat disebut sebagai rumah budaya Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5


apabila melakukan dua atau semua kegiatan berikut ini: 1. Pelindungan: konservasi obyek sejarah, nilai budaya, dan perwujudannya, 2. Pengembangan: pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan dan menyebarluaskan informasi nilai sejarah dan budaya, 3. Pemanfaatan: mendayagunakan potensi nilai sejarah dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Secara kelembagaan, setidaknya ada 5 (lima) ciri yang dapat menjadi rujukan untuk mendefinisikan rumah budaya di Indonesia, yaitu: 1. Ada organisasi sosial dan pengaturan kegiatan yang disepakati bersama atau pranata (institute), kepemilikan AD/ART, 2. Ada pengurus yang mengelola dan anggota (community atau society) yang tergabung dalam rumah budaya, 3. Ada ruang kesekretariatan dengan sarananya sebagai pendukungan aktivitas, 4. Ada lokasi tertentu yang menjadi tempat kegiatan, yang berupa bangunan dan halaman, atau bentuk sarana publik lainnya, 5. Ada program kegiatan yang bertujuan membina kapasitas Sumber Daya Manusia, 6. Organisasi yang memiliki program konservasi objek sejarah dan nilai budaya. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara yang selanjutnya disingkat Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN merupakan program pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada kelompok masyarakat yang ditujukan untuk melestarikan

6



kearifan dan kekayaan nilai sejarah dan budaya di beberapa daerah di Indonesia.

b. Sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara diharapkan dapat mendorong upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya di suatu lokasi. Upaya pengembangan rumah budaya ini dengan demikian akan terkait dengan lembaga atau institusi (institute) sebagai wadah kegiatan tersebut. Untuk kepentingan penyaluran Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN tahun 2016, penerima bantuan adalah kelompok masyarakat di daerah tertentu yang telah melakukan inisiatif untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan rumah budaya. Sejumlah komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas pelestarian nilai sejarah dan budaya dalam bentuk rumah budaya.

c. Prinsip Dasar Bantuan Pemerintah RBN yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan memiliki prinsip dasar antara lain sebagai berikut: 1. Nasionalisme yaitu bantuan RBN dilakukan dalam upaya memperkuat rasa kebangsaan dan memperkokoh karakter bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Prioritas yaitu bantuan RBN diprioritaskan kepada kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal yang mengedepankan kemaritiman, energi, keterhubungan, nilai-nilai gotong royong, ketahanan pangan, dan etos kerja, namun sangat rentan dalam menghadapi Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7


kendala pengembangannya, diutamakan bagi lembagalembaga di daerah Terpencil, Terdepan, dan Tertinggal (3T); 3. Selektif yaitu bantuan RBN dillaksanakan secara selektif terhadap kelompok dalam masyarakat yang mengajukan proposal bantuan RBN, bukan hadiah atas prestasi tertentu (award); 4. Netral yaitu bantuan RBN bersifat objektif tidak mempunyai kepentingan dengan kelompok politik tertentu atau dimaksudkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu baik secara langsung maupun tak langsung tetapi semata-mata untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 5. Akuntabilitas yaitu kegiatan RBN harus transparan dan bertanggungjawab dalam setiap tahap kegiatan yang dijalankan, baik pada saat pengusulan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil kegiatan.

d. Persyaratan Administratif dan Substantif Syarat memperoleh bantuan Rumah Budaya Nusantara: 1. Mengajukan proposal permohonan bantuan; 2. Proposal berisi rincian rencana kerja/pelaksanaan dan penggunaan bantuan serta memuat program dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan; 3. Memiliki perizinan berbadan hukum (akte notaris) atau legalitas dari pemerintah daerah setempat; 4. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART); 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif; 7. Memiliki rumah/bangunan dan domisili tetap yang dimiliki

8



pribadi atau yayasan/pengelola beserta keterangan luas tanah dan luas bangunan; 8. Diprioritaskan yang memiliki pengalaman terkait sedikitnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya; 9. Organisasi/lembaga yang bukan milik pemerintah/pemerintah daerah; 10. Memiliki rencana pengelolaan pasca realisasi bantuan; 11. Surat pernyataan yang menegaskan bahwa pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis; 12. Kesesuaian proposal program yang diajukan dengan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya; dan 13. Mampu menyajikan program yang berkelanjutan.

e. Sumber Dana, Jumlah Dana, dan Pola Pemberian Dana Sumber dana untuk pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN berasal dari APBN tahun 2016 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sejarah Nomor: SP DIPA023.15.1.189647/2016, tanggal 7 Desember 2015. Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan pada tahun 2016, sesuai dengan pengajuan proposal dan hasil verifikasi, dengan jumlah dana berkisar antara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap kelompok/lembaga penerima bantuan. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9


Prinsip Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN adalah penyampaian bantuan berupa bantuan pendanaan pembangunan fisik kepada penerima bantuan yang dikoordinir langsung oleh Direktorat Sejarah sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah, disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Sejarah dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN, dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

f. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini meliputi:

10

No.

Ruang Lingkup

1

Koordinasi dan Konsultasi

Contoh Kegiatan - Melakukan koordinasi dan konsultasi ke UPT Kebudayaan (BPNB), Dinas Kebudayaan tingkat provinsi maupun ke Direktorat Sejarah.

2

Perbaikan fasilitas fisik penunjang aktivitas RBN

- Renovasi sarana atau fasilitas penunjang kegiatan; - Rehabilitasi bangunan RBN dapat dimungkinkan sejauh bangunan tersebut memiliki nilai budaya setempat; - Renovasi dan rehabilitasi fisik hanya dapat diberikan kepada Rumah Budaya milik pribadi/masyarakat bukan milik pemerintah; - Manajemen Pengelolaan.

3

Pengembangan dan publikasi kesejarahan

- Penerbitan majalah, buku, dan jurnal kesejarahan - Dialog kesejarahan - Workshop kesejarahan



G. Pelaksana Pelaksana program Bantuan Pemerintah Fasilitas RBN meliputi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah, UPT Kebudayaan (BPNB), Dinas Kebudayaan tingkat Provinsi, dan kelompok masyarakat atau lembaga penerima bantuan, dengan tugas masing-masing sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Kebudayaan: a. Menyusun pedoman pelaksanaan program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; b. Melaksanakan evaluasi dan review terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya di Direktorat Sejarah. 2. Direktorat Sejarah: a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah fasilitasi RBN; b. Membuat dan menyampaikan surat edaran atau informasi tentang bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada Dinas Kebudayaan tingkat Provinsi dan UPT Kebudayaan (BPNB); c. Menetapkan Kelompok Kerja/Penilaian Lapangan (Pokja/ PL) yang melibatkan UPT Kebudayaan (BPNB) atau pejabat setempat sebagai verifikator calon penerima bantuan RBN dalam pelaksanaan bantuan pemerintah; d. Melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi administrasi dan lapangan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Pokja/PL; e. Bersama dengan UPT Kebudayaan (BPNB) melakukan verifikasi lapangan jika terdapat hal-hal yang meragukan minimal satu kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi; f. Melakukan penilaian persyaratan administrasi dan substansi; Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

11


g. Melaksanakan kegiatan pembekalan teknis bagi penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN; h. Menetapkan dan menyalurkan bantuan kepada penerima RBN sesuai hasil seleksi; i. Melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan, dapat bersama dengan UPT Kebudayaan (BPNB); j. Membuat tanda penerimaan bantuan dalam bentuk papan nama yang terbuat dari bahan plat yang ditempatkan pada lokasi RBN penerima bantuan. 3. UPT Kebudayaan (BPNB): a. Menginformasikan program bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada Dinas Kebudayaan tingkat provinsi dan masyarakat di wilayah kerjanya; b. Menjadi bagian dari Pokja/ PL; c. Melakukan verifikasi lapangan (visitasi) terhadap calon penerima bantuan bersama dengan tim Direktorat Sejarah; d. Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran data-data yang diajukan oleh calon penerima bantuan; dan e. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendampingan bantuan. 4. Dinas Kebudayaan tingkat Provinsi: a. Menginformasikan program bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada masyarakat atau pengelola rumah budaya di wilayah kerjanya; b. Mengusulkan 1 (satu) nama pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi yang akan menjadi anggota Pokja/PL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan; c. Melakukan koordinasi di lapangan dengan UPT Kebudayaan (BPNB) setempat maupun dengan Direktorat Sejarah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN.

12



5. Penerima bantuan RBN : a. Membuat dan mengajukan surat permohonan bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada Direktur Jenderal Kebudayaan U.p. Direktur Sejarah; b. Mengikuti pembekalan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah; c. Menandatangani surat perjanjian kesanggupan memanfaatkan bantuan pemerintah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Sejarah; d. Menyampaikan informasi ke Direktorat Sejarah apabila dana sudah atau belum masuk ke rekening penerima bantuan pemerintah; e. Membentuk tim pelaksana kegiatan pemanfaatan bantuan pemerintah; f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan dari hasil verifikasi; g. Melaporkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi bahwa telah menerima bantuan RBN; h. Membuat dokumentasi sebelum kegiatan, khususnya yang terkait dengan pekerjaan fisik, dan selama kegiatan berlangsung, sebagai kelengkapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; i. Membuat laporan pemanfaatan bantuan pemerintah, baik dalam bentuk laporan kegiatan maupun laporan pertanggung jawaban keuangan dengan tembusan disampaikan kepada UPT Kebudayaan (BPNB) wilayah kerja setempat dan Dinas Kebudayaan Provinsi; j. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Direktorat Sejarah (contoh format terlampir).


13


BAB III ALUR BANTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A.Persiapan 1. Direktur Sejarah mengirimkan surat pemberitahuan tentang program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN kepada Dinas Kebudayaan Provinsi dan seluruh UPT Kebudayaan (BPNB); 2. Direktorat Sejarah menetapkan daftar UPT Kebudayaan (BPNB) yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir proses pelaksanaan verifikasi proposal calon penerima bantuan bersama Direktorat Sejarah; 3. Direktorat Sejarah melakukan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dan verifikasi kepada Kepala UPT Kebudayaan (BPNB) dan Dinas Kebudayaan Provinsi; 4. UPT Kebudayaan (BPNB) berkoordinasi dengan Dinas Kebudayan Provinsi mengumumkan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN kepada masyarakat setempat; 5. Pejabat Direktorat Sejarah memilih dan menetapkan anggota Pokja/PL berdasarkan aspek kompetensi, efektivitas dan efisiensi dalam melakukan kerja penilaian; 6. Direktur Sejarah menetapkan Pokja/PL; 7. Direktur Sejarah membentuk Tim Seleksi Akhir (TSA) dengan ketentuan sebagai berikut:

14



a) TSA beranggotakan 6 (enam) orang, terdiri: 1 (satu) orang ketua tim yang dijabat oleh Direktur Sejarah, ditambah 3 (tiga) orang staf Direktorat Sejarah dan 2 (dua) orang tenaga ahli; b) Direktur Sejarah memiliki kewenangan memilih anggota TSA dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas TSA; c) Susunan dan anggota TSA ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Sejarah. b. Pengajuan dan Seleksi Proposal: 1. Para RBN calon penerima bantuan mengirimkan proposal yang ditujukan langsung kepada Direktur Sejarah. Proposal dapat dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman (format proposal terlampir); 2. Tahap Persiapan Proposal/Verifikasi dilakukan dengan cara: a. Direktorat Sejarah menerima seluruh proposal yang dikirimkan oleh calon penerima bantuan; b. Direktorat Sejarah menyerahkan proposal calon penerima bantuan kepada Pokja/PL; c. Pokja/PL menerima dan memverifikasi seluruh proposal yang diserahkan oleh Direktorat Sejarah; d. Pokja/PL melakukan verifikasi tentang kesesuaian (eligibility) profil calon penerima bantuan dengan kriteria kelembagaan RBN dan kelayakan penerima bantuan sebagaimana syarat yang telah ditentukan (formulir verifikasi lapangan terlampir); e. Keputusan tentang calon penerima bantuan yang dianggap sesuai dengan kriteria Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dilakukan dengan cara musyawarah di antara seluruh anggota Pokja/PL; Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

15


f. Pokja/PL harus merekomendasikan calon penerima bantuan kepada Direktorat Sejarah yang dianggap layak untuk mengikuti seleksi yang akan dilakukan oleh TSA; g. Pokja/PL sudah harus menetapkan dan mengirimkan hasil seleksi kepada Direktorat Sejarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah visitasi (verifikasi lapangan). 3. Seleksi Proposal: a. TSA di Direktorat Sejarah menyeleksi seluruh proposal RBN calon Penerima Bantuan yang dikirimkan oleh Pokja/PL; b. TSA melakukan penilaian akhir terhadap proposal yang dianggap layak untuk menerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dengan persyaratan teknis yang dituangkan ke dalam indikator penilaian. c. Daftar proposal yang lolos seleksi ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota TSA dan dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah untuk ditetapkan sebagai RBN penerima bantuan, serta disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah, dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Direktorat Sejarah secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh UPT Kebudayaan (BPNB) dan Dinas Kebudayaan Provinsi yang ditunjuk oleh Direktorat Sejarah tentang penetapan nama-nama RBN Penerima Bantuan; 5. Direktorat Sejarah memberikan sosialisasi kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dalam bentuk workshop dengan didampingi oleh verifikator daerah (Pokja/PL).

16



Atau secara bagan alur penetapan penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara adalah sebagai berikut:

c. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Proses penyaluran dan pencairan dana bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Dokumen persyaratan pengajuan dana pencairan yang harus ditandatangani oleh ketua Rumah Budaya Nusantara yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara ketua rumah budaya nusantara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah, yang terdiri dari: a. b. c. d.

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); Berita Acara Pembayaran; Kuitansi Penerima Bantuan.

Dokumen yang telah ditandatangani dilengkapi dengan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17


fotokopi nomor rekening bank dan surat pernyataan rekening masih aktif dari bank bersangkutan, serta fotokopi NPWP atas nama Rumah Budaya Nusantara/yayasan/lembaga/organisasi. 2. Penyaluran Dana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah mengajukan permohonan pengiriman dana bantuan langsung ke rekening Rumah Budaya Nusantara penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, dengan melengkapi dokumen berupa: a. b. c. d. e. f.

Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan; Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); Berita Acara Pembayaran; Kuitansi Penerima Bantuan; Fotokopi Nomor Rekening Bank dan Surat Pernyataan rekening yang masih aktif dari bank bersangkutan; g. Fotokopi NPWP; h. Daftar nominatif bagi penerima bantuan. 3. Pencairan Dana Pencairan dana akan dilakukan dengan cara transfer dana ke rekening rumah budaya penerima bantuan. Pengelola rumah budaya dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening rumah budaya serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana (lampiran 15) ke Direktorat Sejarah. Untuk pencairan dana, Ketua Rumah Budaya Nusantara penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK Direktorat Sejarah dengan dilampiri: a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Ketua Rumah Budaya.

18



4. Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup catatan penerimaan dan penggunaan. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pembukuan 1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah, berupa kuitansi transaksi; 2) Bukti pengeluaran uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibubuhi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan pengeluaran mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 3) Seluruh pengeluaran harus mengikuti peraturan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 4) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti; 5) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum); 6) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi; 7) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh ketua tim pelaksana bantuan; 8) Buku Kas Umum dapat dilakukan dengan komputerisasi dan/atau ditulis secara manual. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

19


b. Dokumen Pendukung Pembukuan Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran. c. Saldo pembukuan Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan di tempat lain. d. Perpajakan Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Pelaksanaan Pekerjaan Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penerima bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN pada saat pelaksanaan penggunaan dana antara lain: 1. Mencairkan dana dari rekening rumah budaya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kerja yang telah dibuat; 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya Rumah Budaya; 3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dana di dalam Buku Kas Umum (BKU) kegiatan Rumah Budaya dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihakpihak terkait dengan pelaksanaan program; 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah budaya secara disiplin dan tertib sesuai

20



dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua: rangkap pertama untuk dikirimkan ke UPT Kebudayaan (BPNB) dan yang lainnya untuk diarsipkan); 5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan mengikuti format-format yang tersedia dalam Petunjuk Teknis kepada UPT Kebudayaan (BPNB) dan Direktorat Sejarah, antara lain: 1) Realisasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya; 3) Evaluasi penyebab penyimpangan; 4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. 6. Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN wajib membuat dokumentasi progress selama pelaksanan kegiatan, minimal: 1) Foto pada saat sebelum renovasi fisik bangunan (20%); 2) Foto pada saat pelaksanaan proses renovasi (60%); 3) Foto pada saat hasil akhir renovasi fisik bangunan (20%).

Pelaksanaan Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dilakukan secara swakelola oleh Pengelola Rumah Budaya, dan tidak diperbolehkan ditenderkan/ dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong. 7. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN tahun 2016 dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 8. Ketua Rumah Budaya bertindak sebagai penanggung jawab administrasi, keuangan, dan wajib menjamin keberlangsungan kegiatan serta tertib administrasi;


21


9. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/ dihasilkan sendiri oleh rumah budaya secara swakelola; 10. Dana bantuan harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi alih tugas pengurus rumah budaya dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh Direktur Sejarah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

E. Sanksi 1. Apabila pihak penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis RBN, maka pihak penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PPK Direktorat Sejarah diterima. 2. Segala penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN yang berakibat terjadinya kerugian negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak penerima bantuan.

22



BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Direktorat Sejarah. Pemantauan dilakukan dengan membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. Komponen yang dipantau antara lain: 1. Dokumen proses pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran; 2. Kesesuaian jenis, spesifikasi, dan bentuk realisasi Bantuan Pemerintah dengan usulan yang diajukan; 3. Kesesuaian realisasi Bantuan Pemerintah di setiap rumah budaya dengan corak dan jenis budayanya; 4. Realisasi pengelolaan bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan laporan perkembangan; 5. Aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan konsep pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) nilai sejarah dan budaya (sesuai dengan proposal yang diajukan). B. Evaluasi 1. Evaluasi Output Mengetahui, menilai, dan memutuskan hasil dari suatu kegiatan penerima bantuan RBN demi tercapainya target.


23


2. Evaluasi Outcome Mengetahui, menilai, dan memutuskan penerima bantuan RBN terhadap hasil dari suatu kegiatan penerima bantuan demi terciptanya pemanfaatan yang berkelanjutan dan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Evaluasi outcome terhadap bantuan pemerintah ini dilakukan 1-2 tahun setelah pelaksanaan.

C. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, Direktorat Sejarah melaporkan hasil kegiatannya pada masing-masing rumah budaya sebagai pelaksana program. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan laporan perkembangan penyerapan dana bantuan pemerintah dan pemanfaatannya. 1. Jenis Laporan a. Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana (lampiran 15) dikirim segera kepada Direktur Sejarah, setelah dana bantuan masuk ke rekening/tabungan rumah budaya yang dilampiri dengan fotokopi buku tabungan/bukti penerimaan dana; b. Laporan akhir dibuat setelah seluruh pelaksanaan kegiatan rumah budaya selesai dan disimpan oleh rumah budaya sebagai pertanggungjawaban kegiatan Laporan Akhir terdiri dari: 1. Cover (sampul depan) 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Pendahuluan • Latar belakang; • Tujuan dan manfaat;

24



5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan • Laporan perkembangan kegiatan; • Laporan keuangan; • Dokumentasi kegiatan. 6. Penutup 7. Lampiran a) Proposal yang telah direvisi; b) Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan; c) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); d) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; e) Berita Acara Pembayaran; f ) Kuitansi Penerima Bantuan; g) Laporan Penerimaan Bantuan; h) Bukti Penarikan/Pencairan Dana dalam bentuk copy buku tabungan; i) Bukti pembelanjaan dana dalam bentuk bon/kuitansi serta bukti sah lainnya; j) NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP); k) Buku Kas Umum atau BKU; l) Daftar Inventaris Barang; m) Berita Acara Serah Terima Aset; n) Dokumentasi Kegiatan yang telah dilaksanakan. c. Penyampaian Laporan Laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN tahun 2016 (lampiran 17) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan kepada:

Direktur Sejarah,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270. Telepon/Fax (021) 5725539


25


BAB V PENUTUP Buku petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN tahun anggaran 2016, bagi Direktorat Sejarah, UPT Kebudayaan (BPNB), Dinas Kebudayaan Provinsi, dan kelompok masyarakat penerima bantuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ragam nilai sejarah dan budaya nusantara dalam rangka pelestarian kebudayaan di Indonesia. Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini.

26



LAMPIRAN Lampiran 1 : Format Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 KOP RUMAH BUDAYA Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (Satu) berkas : Permohonan Bantuan

.................................. 2016

Yang terhormat Direktorat Jenderal Kebudayaan U.p. Direktur Sejarah Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh UPT Kebudayaan (BPNB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Yayasan/Organisasi Pengelola Rumah Budaya perihal kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara, dengan hormat kami mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah dimaksud untuk Rumah Budaya kami. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pula kami sampaikan proposal permohonan Bantuan Pemerintah dimaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (nama lengkap)

BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

23


27


Lampiran 2 :Format Proposal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016

KOP RUMAH BUDAYA PROPOSAL 1. Nama Rumah Budaya : ....................................................................................... 2. Alamat Rumah Budaya : ....................................................................................... a. Jalan : ....................................................................................... b. Kelurahan/Desa : ....................................................................................... c. Kecamatan : ....................................................................................... d. Kabupaten/Kota : ....................................................................................... e. Provinsi : ....................................................................................... f. Kode Pos : ....................................................................................... g. No. Telepon/HP :. .......................................... (yang dapat dihubungi) 3. Jenis usulan kegiatan : Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 4. Biaya Pelaksanaan : Rp............................ 5. Rencana jadwal pelaksanaan 6. Data profil yayasan terlampir.

Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap, ttd

(nama lengkap)

PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 28BANTUAN

24


Agenda Pengembangan Bantuan Pemerintah 1. Ceritakan sejarah berdirinya organisasi anda? 2. Ceritakan apa saja kegiatan organisasi selama 2 tahun terakhir? 3. Kegiatan apa yang selama ini dilakukan untuk pengembangan sejarah dan nilai budaya lokal? 4. Hambatan apa saja yang dihadapi selama ini dalam pengembangan sejarah dan nilai budaya lokal? 5. Mengapa lembaga anda membutuhkan program ini? 6. Kegiatan apa saja yang diusulkan dalam rangka pengembangan sejarah dan nilai budaya lokal? 7. Kapan kegiatan dilaksanakan? 8. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang diusulkan? 9. Apa saja manfaat dari kegiatan yang diusulkan? 10. Siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan? (sebutkan masingmasing 2 peran) 11. Hal-hal apa saja yang akan menghambat pelaksanaan kegiatan? Sebutkan juga solusinya


25


29


Lampiran 3 : Contoh Format Proposal

KOP RUMAH BUDAYA PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Bentuk Bantuan 4. Kemanfaatan 5. Tahapan Kegiatan 6. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 7. Jadwal Kegiatan 8. Personalia 9. Rencana Biaya 10. Analisis Resiko LAMPIRAN 1. Akte Notaris 2. NPWP 3. Fotokopi Nomor Rekening (Bank Pemerintah) 4. Surat Pernyataan


30


26


Lampiran 4 : Format Nama dan Spesifikasi Bantuan RENCANA ANGGARAN BIAYA NO.

NAMA BARANG

SPESIFIKASI

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

JUMLAH BIAYA

Mengetahui ………, …….. 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (nama lengkap)

Catatan: Standar biaya yang digunakan adalah standar biaya yang digunakan di wilayah masing-masing.


26


31


Lampiran 5

: Format Profil Pengelola Rumah Budaya KOP RUMAH BUDAYA PROFIL RUMAH BUDAYA

1. Nama Rumah Budaya 2. Alamat a. Jalan b. Kelurahan/Desa c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota e. Provinsi f. Kode Pos g. Telepon h. Fax i. Email 3. Tahun Operasional 4. Status Tanah 5. Tegangan/Daya Listrik 6. Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama Nomor NPWP Nomor Akte Notaris

: ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : (Milik Sendiri, Hibah, Hak Guna Bangunan) : ................... Volt, Watt : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. : ............................................................................................. AD/ART (terlampir) 7. Luas Lahan : ...................... m 2 8. Jumlah pengurus Rumah Budaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir Jumlah Pengurus Keterangan 2013/2014 2014/2015 2015/2016 9. Spesifikasi Pengurus Rumah Budaya: Nama Pengurus Alamat Rumah

Jabatan Organsiasi /Pengurus

Jumlah keseluruhan pengurus: orang 10. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki: ..................................................................................... ..................................................................................... 11. Susunan Kepengurusan Pengelola Rumah Budaya (terlampir) ..................................... 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd ....................................... (nama lengkap)


32


27


Lampiran 6 : Format Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Organisasi Pengelola Rumah Budaya Rekening Bank atas nama organisasi pengelola Rumah Budaya (1) Nama Bank

: ...................................

(2) Cabang

: ...................................

(3) Unit

: ...................................

(4) Nomor Rekening

: ...................................

(5) Atas nama

: ………………………..

NPWP atas nama organisasi pengelola Rumah Budaya (1) Nama Rumah Budaya

: ................................

(2) Alamat

: ………………………

(3) Nomor NPWP

: ……………………...

(4) Atas nama Rumah Budaya: ................................


28


33


Lampiran 7

: Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Fasilitasi KOP RUMAH BUDAYA SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ............................................... …………

Jabatan : Ketua Rumah Budaya ........... ………… Alamat

: ............................................... …………

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Budaya tersebut di atas menyatakan: 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara APBN Tahun ……….. dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis yang

ditetapkan

Direktorat

Sejarah,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN, APBN-P maupun APBD; 3. Sanggup menyetorkan kembali dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan); 4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Direktorat Sejarah, dan UPT Kebudayaan (BPNB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, pengelola Rumah Budaya wajib mengembalikan/setor ke kas negara semua dana yang diterima. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab. ................................... 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya cap dan tandatangan di atas materai Rp6000,00 (nama lengkap)


34


30


Lampiran 8

: Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal KOP RUMAH BUDAYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat/Tgl lahir : Jabatan : Ketua Pengelola Rumah Budaya Nama Rumah Budaya : Alamat : Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Rumah Budaya Alamat

: : : Sekretaris Pengelola Rumah Budaya : :

Menyatakan bahwa di dalam pengelolaan Rumah Budaya ……………………… tidak terdapat konflik internal (kepengurusan ganda). Apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. …………………, ….. ……………… 2016 Hormat Kami, Pengurus Rumah Budaya …………… Materai Rp6000,00 (

Ketua

)

(

Sekretaris


)

31


35


Lampiran 9

: Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik KOP RUMAH BUDAYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT DENGAN PARTAI POLITIK Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat/Tgl lahir : Jabatan : Ketua Pengelola Rumah Budaya Nama Rumah Budaya : Alamat : Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Rumah Budaya Alamat

: : : Sekretaris Pengelola Rumah Budaya : :

Menyatakan bahwa Rumah Budaya ……………………… tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

………………, …… …………….. 2016 Hormat Kami, Pengurus Rumah Budaya …………… Materai Rp6000,00

(

Ketua

)

(


36


Sekretaris

)

31


Lampiran 10 : Contoh Format Berita Acara Pembayaran dalam rangka Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara KOP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor

: ……………………………………………

Tanggal

: ………… ………….. 2016

Pada hari ini ……………… tanggal ……… bulan ………. Tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama

: ……………………………………….

NIP

: ………………………………..

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komunitas Sejarah

Direktorat

Sejarah,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat

: Direktorat Sejarah, Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama

: ………………………………………………………………

Jabatan

: Ketua

Rumah Budaya

: ………………………………………………………………

Alamat

: ………………………………………………. (sesuai KTP)

No. Telepon

: Kantor Pengelola ……………………… HP …………………………...


32


37


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Budaya ………… di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2016 dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp………… ( terbilang: ……………….…….. ) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 Nomor ………. ……………….. tanggal …………………. 2016 yang

bersumber

pada

DIPA

APBN

Tahun

2016

Nomor:

SP

DIPA-

023.15.1.189647/2016 tanggal 7 Desember 2015. PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut di atas, dan yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ………. Cabang ……………… Nomor Rekening ……………. dan Nomor NPWP ………………. Demikian

Berita

Acara

Pembayaran

ini

dibuat

dengan

sebenarnya

dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Pengelola Rumah Budaya

Direktorat Sejarah (materai Rp6000,00)

……………………………………

( …………………….. )


38


34


Lampiran 11 : Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Nomor : ______________

Pada hari ini _______________ tanggal ______ bulan __________ tahun 2016, bertempat di _______________, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………………… NIP : …………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komuitas Sejarah Alamat : Direktorat Sejarah, Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Sejarah,Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIP Jabatan Alamat Nomor Telepon

: ____________________________ : ____________________________ : Ketua Organisasi pengelola Rumah Budaya _______ : ___________________________________________ _______________________ (Sesuai KTP) : ________________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama organisasi pengelola Rumah Budaya __________________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara yang peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:


35


39


Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah 1) Usulan yang diajukan oleh Pengelola Rumah Budaya tentang Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara telah diterima dan dinyatakan lolos seleksi oleh Direktorat Sejarah; 2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: _______________ tanggal _________ tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016. 3) Surat Keputusan Direktur Sejarah, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: _______________ tanggal _________ tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016. 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA023.15.1.189647/2016 tanggal 7 Desember 2015, Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 Jenis Pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan fasilitasi pada bantuan pemerintah fasilitasi rumah budaya nusantara. Semua pekerjaan fasilitasi tersebut sesuai dengan petunjuk teknis bantuan dimaksud. Pasal 3 Nilai Bantuan Pemerintah Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp................................... atau terbilang: ...................................................................... ......................................................................................................................... Pasal 4 Penyaluran Dana Penyaluran dana Bantuan ini dilakukan dengan cara transfer dana ke Rekening Bank atas nama Rumah Budaya _______________ Nomor Rekening: _______________ Bank ______________ Cabang/Unit _______________


40


35


Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan 1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara. 2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis, dan tindaklanjut dari bantuan tersebut. 3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana Bantuan Pemerintah harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan ………………………….. dengan kualitas yang baik. 4) Jangka waktu pelaporan pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dana masuk ke rekening penerima bantuan. 5) Dana yang tidak terserap pada masa pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke Kas Negara dengan melaporkan kepada Direktorat Sejarah. Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain 1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan tanpa dibebani pajak . 2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan. Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan 1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemantauan baik langsung dan atau tidak langsung atas pelaksanaan pekerjaan/penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara sewaktu-waktu. 2) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan/penggunaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dilakukan oleh instansi fungsional yang terkait. Pasal 8 Pelaporan PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

36


41


secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%. Pasal 9 Sanksi-sanksi 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK PERTAMA diterima. 2) Segala penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN yang berakibat terjadinya kerugian negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak penerima bantuan. Pasal 10 Lain-lain 1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. 2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), yang masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah

PIHAK KEDUA Ketua pengelola Rumah Budaya Cap ttd Materai Rp6.000,00

…………………………….. NIP. ……………………………….

__________________ NIP.


42


38


Lampiran 12

: Format Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana Bantuan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH Beban MAK

: …………

Bukti Kas No : ………... Tahun Anggaran

: ………...

KUITANSI Sudah diterima dari

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Banyaknya uang : Rp..………………. Terbilang

: ……………………………………………………………………

Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara APBN tahun 2016. Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Nomor: ……………………………. Tanggal ……………. 2016 Mengetahui/ Menyetujui

Lunas dibayar

Jakarta, ….. …………..2016


Bendahara Pengeluaran

Ketua Pengelola Rumah Budaya …

Cap ttd

Cap ttd

…………………………..

……………………………

NIP. …………………….

NIP. …………………….

Cap ttd

(Nama Lengkap )


39


43


Lampiran 13 : Berita Acara Serah Terima Aset

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA DARI DIREKTORAT SEJARAH KEPADA RUMAH BUDAYA …………………………………….. TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor:

/E5/LL/2016

Tanggal: …… ………………… 2016

Pada hari ini …… tanggal …………………….. bulan ………………… Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

: …………………………………….

NIP

: …………………………..

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komunitas Sejarah Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat

: Direktorat Sejarah, Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: …………………..

Jabatan

: Ketua

Rumah Budaya

: ……………………………

Alamat

: ......................................

No. Telepon

: ……………………


44


39


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Budaya ……………………. di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA 1. Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp……………………… (Terbilang: …………………..) dalam bentuk Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dengan rincian sebagaimana terlampir. 2. Bantuan tersebut akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang telah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Ketua Pengelola

Direktorat Sejarah

Rumah Budaya

……………………………….

………………………

BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 41 45


Lampiran 14 : Verifikasi Eligibilitas Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Nama

Jenis kegiatan

Kelengkapan organisasi

Masalah

Rumah Budaya

Pelindungan

Pengembangan

Pemanfaatan

Lokasi kegiatan

Kepengurusan

yang dihadapi

1

2

3

4

5

6

7

Verifikasi

8

1. 2.

Petunjuk pengisian 1. Isi identitas organisasi rumah budaya (1) 2. Deskrispsi jenis kegiatan (2,3,4) • Terangkan berbagai kegiatan sesuai kategori pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan • Beri gambaran mengenai prestasi atau capaian dari kegiatan • Jelaskan besaran atau kualitas kegiatan yang dilakukan 3. Deskripsi kelengkapan organisasi (5,6) • Tuliskan alamat kegiatan rutin rumah budaya • Jelaskan apakah lokasi tersebut merupakan tempat yang tepat dan menjadi lokasi kegiatan secara terus menerus • Jelaskan kepemilikan dan atau cara penguasaan lokasi tersebut • Beri gambaran kondisi lokasi kegiatan • Jelaskan struktur pengurus, siapa yang terlibat dan tatacara pemilihannya • Beri gambaran pengguna, pemanfaat atau klien rumah budaya 4. Deskripsi masalah yang dihadapi (7) • Jelaskan berbagai hambatan yang dihadapi rumah budaya agar tetap dapat berkembang dengan baik • Berikan sejumlah upaya yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut • Berikan analisis mengenai kesulitan yang dihadapi rumah budaya sehingga memerlukan Bantuan Pemerintah 5. Deskripsi verifikasi (8) • Berikan kesimpulan singkat apakah rumah budaya tertentu eligibel untuk menerima bantuan • Dua hal yang menjadi pedoman adalah deskrispi pada kolom (2,3,4,5,6) memang menunjukkan bahwa organisasi yang dimaksud memenuhi kriteria untuk disebut sebagai rumah budaya atau menjalankan fungsi rumah budaya, dan analisis di kolom (semua kolom dan kolom 7) menunjukkan bahwa organisasi tersebut memang layak untuk dibantu


46


42


Lampiran 15 : Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana KOP RUMAH BUDAYA Kepada Yth. Direktur Sejarah U.p Kepala Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud Gedung E Lantai 9, Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Dengan ini kami beritahukan bahwa: Nama Rumah Budaya

: ...................................................

Alamat

: ...................................................

Nomor Rekening

: ...................................................

Nomor NPWP

: ...................................................

Telah menerima dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara sejumlah Rp............................. atau terbilang....................................................... pada tanggal ..............................., fotokopi rekening saldo terlampir. Demikian laporan ini, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih. ………………., ………………… 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (Nama lengkap)


42


47


Lampiran 16 : Format Daftar Inventaris Barang KOP RUMAH BUDAYA DAFTAR INVENTARIS BARANG Berikut ini kami sampaikan Daftar Inventaris Barang yang pengadaannya bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara, berdasarkan surat perjanjian kerjasama, kepada: Nama Rumah Budaya

: ......................................................

Alamat

: ......................................................

Nama Ketua Rumah Budaya : ...................................................... Alamat Rumah

: ...................................................... (sesuai KTP)

Adapun daftar inventaris barang tersebut yang pengadaannya berasal dari bantuan tersebut adalah sebagai berikut: No.

Nama Barang

Volume Jumlah

Keterangan/Ukuran

Satuan

Barang-barang tersebut selanjutnya adalah menjadi milik pengelola ..............., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu. Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .............., ................. 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya, Cap dan ttd ..................................


48


43


Lampiran 17 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

1. Nama Rumah Budaya : ………………………… 2. Alamat Rumah Budaya : …………………..…….. 3. Jumlah Dana : Rp …………………..... Penggunaan Dana : Rp ............................... Sisa Dana : Rp ……………………... 4. Waktu Pelaksanaan : …………………… s.d ……………………… 5. Hasil : …………………… % 6. Rincian Penggunaan biaya keseluruhan : 7. Kesulitan yang dihadapi selama menyelesaikan program: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 8. Lampiran : a. Foto hasil pengadaan barang b. Foto pelaksanaan kegiatan c. Fotokopi pembukuan dan kuitansi

........................., ...................... 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap ttd

( nama lengkap )


45


49


Lampiran 18 : Contoh Format Laporan

KOP RUMAH BUDAYA LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN I. Latar Belakang II. Tujuan III. Bentuk IV. Manfaat V. Pelaksanaan VI. Hasil VII. Kendala dan Pendukung VIII. Rekomendasi IX. Lampiran Kegiatan - Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan; -

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);

-

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;

-

Berita Acara Pembayaran;

-

Kuitansi Penerima Bantuan;

-

Laporan Penerimaan Bantuan;

-

Bukti Penarikan/Pencairan Dana dalam bentuk copy buku tabungan;

-

Bukti pembelanjaan dana dalam bentuk bon/kuitansi serta bukti sah lainnya;

-

NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP);

-

Buku Kas Umum atau BKU;

-

Daftar Inventaris Barang;

-

Berita Acara Serah Terima Aset;

-

Dokumentasi Kegiatan yang telah dilaksanakan.

PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 50 BANTUAN

45


Lampiran 19 : Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan RAB KOP RUMAH BUDAYA

Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (satu) berkas : Permohonan Perubahan RAB

…………….., … …………. 2016

Kepada Yth. Direktur Sejarah Komp. Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Berdasarkan beberapa permasalahan yang kami hadapi dalam pelaksanaan fasilitasi di lapangan: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… 3. ……………………………………… 4. Dst Dengan hormat kami mengajukan permohonan perubahan RAB untuk pelaksanaan fasilitasi pada Rumah Budaya …………………………………. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan RAB fasilitasi sebelum dan sesudah perubahan serta data dukung lain untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (Nama lengkap)


46


51


Lampiran 20 : Contoh Surat Pemberitahuan Sisa Dana KOP RUMAH BUDAYA

Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (satu) berkas : Pemberitahuan Sisa Dana

……………….., …. ……………. 2016

Yang terhormat Direktur Sejarah Komp. Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Dengan hormat, Dengan ini kami beritahukan bahwa anggaran pelaksanaan fasilitasi bantuan pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara pada Rumah Budaya ………………………… setelah masa pelaksanaan fasilitasi selesai tersisa sebesar Rp ………………… Sisa anggaran tersebut karena: 1. …………………………………………… 2. …………………………………………… 3. …………………………………………… 4. Dst Bersama ini Kami lampirkan fotokopi rekening setelah masa pelaksanaan fasilitasi. Demikian pemberitahuan dari kami, semoga dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ketua Rumah Budaya Cap ttd (nama lengkap)


52


47


Lampiran 21 : Daftar UPT Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) NO. UPT KEBUDAYAAN 1. BPNB Provinsi Aceh

ALAMAT Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh, 23123 Telp: (0651) 23226, 24216 Fax: (0651) 23226 Jl. Raya Belimbing No. 16 A, Kuranji Padang, Sumatera Barat 25157 Telp/Fax: (0751) 496181 Jl. Pramuka No. 7 Tanjungpinang, Kep. Riau Telp: (0771) 22753 Jl. Cinambo No. 136, Ujungberung, Bandung 42094 Telp: (022) 7804942 Fax: (022) 7834206 Jl. Brigjen Katamso No. 139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta 55152 Telp: (0274) 373241 Fax: (0274) 381555 Jl. Raya Dalung Abianbase No. 107 Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali 80361 Telp: (0361) 439547 Fax: (0361) 439546 Jl. Letjen Sutoyo, Pontianak 78121 Telp: (0561) 737906 Fax: (0561) 760707

2.

BPNB Provinsi Sumatera Barat

3.

BPNB Provinsi Kepulauan Riau

4.

BPNB Barat

5.

BPNB Provinsi Yogyakarta

6.

BPNB Provinsi Bali

7.

BPNB Provinsi Kalimantan Barat

8.

BPNB Provinsi Sulawesi Jl. Brigjen Katamso, Kel. Utara Bumi Beringin, Kec. Weneng, Manado Suawesi Utara Telp: (0431) 864926 Fax: (0431) 864926

Provinsi

Jawa

DI

WILAYAH KERJA Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Kep. Bangka Belitung, dan Jambi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah


49


53


9.

10.

11.

BPNB Provinsi Sulawesi Jl. Sultan Alauddin Km. 7, Selatan Tala Salapang, Makassar, Sulawesi Selatan Telp: (0411) 885119 Fax: (0411) 865166 BPNB Provinsi Maluku Jl. Jend. Achmad Yani 6/21, Ambon Tlp: (0911) 322718 Fax: (0911) 322717 BPNB Provinsi Papua Jl. Raya Sentani, Waena Jayapura, 99358 Tlp: (09667) 571089 Fax: (0967) 573383

Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara

Provinsi Maluku dan Maluku Utara

Provinsi Papua dan Papua Barat

PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 54BANTUAN

50



55

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Recommend Documents