Dinamika Pengembangan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Di Jawa Timur: Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Oleh: Putri Amelia 2508.100.020 Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Budisantoso Wirjodirdjo, M.Eng NIP.195503081979031001 Dosen Ko-pembimbing: Niniet Indah Arvitrida, ST, MT NIP.198407062009122007
Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya indikasi keberhasilan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia UU No.22 Tahun 1999 UU No. 32 dan 33 tahun 2004 “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur Daerahnya”
Pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah secara keseluruhan dari tahun ke tahun bisa dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4
Latar Belakang Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Timur Provinsi DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Banten
2006 501,771,740.87 470,627,493.61 473,187,292.62 281,996,709.10 29,417,348.99 97,867,273.39
2007 566,449,360.08 534,919,332.95 526,220,225.16 312,428,807.09 32,916,736.41 107,499,652.42
Tahun (juta) 2008 677,044,743.16 621,391,674.61 633,283,483.36 367,135,954.90 38,101,684.50 139,861,486.97
2009 757,696,594.05 686,847,557.72 689,841,314.34 397,903,943.75 41,407,049.50 151,979,883.85
2010 862,158,910.75 778,455,772.46 770,660,479.99 444,396,468.19 45,591,853.06 170,525,381.89
PDRB Perbandingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 Tahun 2010 Triw I DKI Jakarta Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Timur 1. Pertanian 0.1 16.39 0.1 19.67 2. Pertambangan dan Penggalian 0.41 2.17 0.42 1.55 3. Industri pengolahan 15.65 28.04 15.7 27.37 4. Listrik, Gas dan arir Bersih 1.11 1.82 1.08 1.74 5. Konstruksi 11.45 3.4 11.5 3.07 6. Perdagangan, hotel dan Restoran 20.62 29.44 20.72 28.44 7. Angkutan dan Komunikasi 9.86 5.69 10.07 5.7 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 28.18 4.76 27.79 4.6 Potensi luas kawasan industri yang ada di 9. Jasa-jasa 12.62 8.29 12.62 7.86 Jawa Timur sebesar 7.403,80 hektar PDRB 100 100 100 100 Lapangan Usaha
Sumber: BPS Indonesia
5
Latar Belakang Angkatan Kerja Jawa Timur Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur (2009)
Tahun 2009 2008 2007 2006
Angkatan Kerja 20338568 20178590 20177924 19244959
Bekerja 19305056 18882277 18811421 17669660
Pengangguran 1033512 1296313 1366503 1575299
Besarnya nilai PDRB yang ada disetiap sektor di Jawa Timur ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Besarnya jumlah pengagguran yang ada di Jawa Timur belum terserap sepenuhnya disetiap sektor ekonomi yang ada. 7
Latar Belakang Kontribusi Subsektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Industri Pengolahan Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur (2010)
Kontribusi Pada Sektor Industri Pengolahan Tahun Penyerapan Tenaga Pembangunan Kerja Ekonomi 2005 12,4% 20% 2006 14% 21% 2007 14,5% 21% 2008 15,4% 21%
Pemilihan Subsektor Industri Makanan dan Minuman
•Tergolong jenis industri padat karya •Pola hidup masyarakat yang mementingkan kepraktisan didalam mengkonsumsi produk-produk yang sifatnya siap saji. (Kompas, 2009) 8
Latar Belakang Faktor Lain
Iklim Investasi
Investasi
Penyerapan Tenaga Kerja
Pengaruh investasi pada subsektor industri makanan dan minuman terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dengan menggunakan metode pendekatan Sistem Dinamik
9
Rumusan Masalah Dilakukan pengembangan model yang menggambarkan perkembangan sektor industri makanan dan minuman yang terkait dengan usaha meningkatkan investasi untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mempertimbangkan beberapa skenario kebijakan pemerintah yang terkait dengan investasi berusaha.
10
Tujuan Penelitian 1. Mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan
subsektor industri makanan dan minuman di Jawa Timur 2. Memperoleh model perkembangan subsektor industri makanan dan
minuman di Jawa Timur 3. Memperoleh skenario kebijakan yang tepat terkait dengan investasi
Manfaat Penelitian 1. Memberikan referensi dan alternatif skenario kebijakan ataupun
peraturan daerah kepada pemerintah 2. Mendapatkan rekomendasi berupa variabel-variabel penting yang
terkait dengan kontribusi perkembangan investasi sub sektor industri makanan dan minuman 11
Ruang Lingkup Penelitian Pemodelan pada subsektor industri makanan dan minuman di Jawa Timur
Asumsi Penelitian 1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait
dengan sektor industri makanan dan minuman di Jawa Timur dianggap konsisten terhadap kondisi sistem yang akan dibuat. 2. Data yang digunakan didalam kajian sistem perindustrian mewakili
kondisi nyata pada kondisi rill.
12
Gambaran Umum Industri Jenis-Jenis Subsektor Industri Pengolahan di Jawa Timur Menurut International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Kode ISIC 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Subsektor Subsektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Subsektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit Subsektor Industri Kayu dan Sejenisnya Subsektor Industri Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Subsektor Industri Kimia, Minyak Bumi, Karet, dan Plastik Subsektor Industri Barang Galian Non Logam Subsektor Industri Logam Dasar Subsektor Barang Dari Logam, Mesin, dan Peralatan Subsektor Industri Pengolahan Lainnya
Kode awal 2 digit digolongkan sebanyak 86 subsektor industri. 14
Roadmap Penelitian
15
Metodologi Penelitian
Identifikasi Variabel
Uji Validitas
Konseptualisasi Model
Penerapan Skenario
Pengumpulan Data
Analisis dan interpretasi
Penyusunan Model Simulasi
Penarikan Simpulan dan Rekomendasi
Running Model Simulasi
17
Deskripsi Objek Amatan Industri Makanan dan Minuman di Jawa Timur 1. Memberikan kontribusi 54% dari Jumlah Investasi Industri Pengolahan 2. Memberikan kontribusi 20% dari Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan
Kebijakan Terkait Investasi 1. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur 2. Kebijakan Perijinan Usaha 3. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah
19
Interaksi Antar Variabel
Perijinan Usaha
Daya Tarik Invetasi
Suku Bunga Dalam Negeri dan Luar Negeri
Investasi Subsektor Industri Makanan dan Minuman
Tingkat Pengangguran
Ketersediaan Infrastruktur
PDRB
Nilai Tambah
Pajak Ekspor dan Impor
Permintaan
Keterangan: = Hubungan Langsung = Hubungan Tidak Langsung
20
Input Output Diagram INPUT TIDAK TERKENDALI
• • • • • • • •
Tingkat demand Tingkat suku bunga bank Nilai tukar rupiah Upah tenaga kerja Kenaikan harga BBM Inflasi Bea masuk impor Bea ekspor
OUTPUT DIKEHENDAKI
LINGKUNGAN
• •
Bencana alam Regulasi pemerintah
• • •
SISTEM SUBSEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI JAWA TIMUR OUTPUT TIDAK DIKEHENDAKI
INPUT TERKENDALI
• • • • • • • •
Kapasitas produksi Jumlah angkatan kerja Efisiensi produksi Biaya input produksi Biaya output produksi Ketersediaan sarana transportasi Harga bahan baku Harga bahan bakar
Peningkatan Investasi Pengurangan Jumlah Pengangguran Peningkatan PDRB Jawa timur
• • PENGELOLAHAN
•
Penurunan demand Penurunan ketersediaan sarana trasnportasi Penurunan nilai tambah
21
Causal Loop Diagram
22
Model Utama Sistem
23
Submodel Investasi
24
Submodel Industri
25
Submodel Tenaga Kerja
26
Submodel PDRB
27
Submodel Infrastruktur
28
Submodel Daya Tarik Investasi
29
Verifikasi
1. CHECK UNIT MODEL
2. CHECK FORMULASI MODEL
30
Validasi (1) 1. Uji Struktur Model Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dan Dinas Badan Penanaman Modal Jawa Timur. 2. Uji Kecukupan Batasan Melakukan pengujian variabel-variabel yang berpengaruh didalam model. 3. Uji Parameter Model
Simulasi model sudah berjalan sesuai dengan logika aktual,
31
Validasi (4) 4. Uji Kondisi Ekstrim Proporsi Infrastruktur
Nilai kecil
Nilai besar
Nilai normal
33
Validasi (5) 5. Uji Perilaku Model/ Replikasi Metode black box (Barlas, 1996) E = |(S – A )/ A| Dimana: A = Data aktual. S = Data hasil simulasi. E = Variansi error antara data aktual dan data simulasi, dimana jika E < 0,1 maka model valid.
Data Simulasi Investasi Tahun 2006 2007 2008 Rata-rata
Simulasi 53,681,230.24 53,996,269.26 54,400,397.69 54025965.73
Aktual 53681230.25 54071883.6 54688801.5 54147305.12
Error 1.29639E-10 0.001398404 0.005273544 0.0022
Hasilnya Valid
Data Simulasi Pengagguran Tahun 2006 2007 2008 Rata-rata
Simulasi 1423103 1420247 1293222 1378857.333
Aktual 1575299 1366503 1296313 1412705
Error 0.097 0.039 0.002 0.046 34
SKENARIO KEBIJAKAN Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 52 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi Jawa Timur
1. Perubahan Dana Infrastruktur 2. Perubahan Dana Bantuan Investasi yang Diberikan Oleh Pemerintah 3. Perubahan Indeks Perijinan Daerah
48
Perubahan Dana Infrastruktur Potongan Causal Loop
Skenario Variabel Kontrol Infrastruktur
Batas Bawah 0
Batas Atas 1
Eksisting 0.1
Skenario 1 Skenario 2 0.15
0.05 36
Hasil Skenario 1 (Peningkatan Dana Infrastruktur )
Pengaruh Perubahan Dana Infrastruktur Terhadap Indeks Infrastruktur
Hasil Simulasi Submodel Tenaga Kerja
Hasil Simulasi Submodel Investasi 37
Hasil Skenario Perubahan Dana Infrastruktur
Variabel Output Peluang Investor Dalam Negeri Peluang Investor Asing Pertumbuhan Investasi Selisih Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Penurunan TPT
Eksisting 0.469 0.510 0.010 0.06851 -
Skenario 1 0.4905 0.5238 0.0108 0.00550 0.06839 0.00183
Skenario 2 0.417 0.479 0.008 -0.01241 0.06941 -0.00413
38
Perubahan Dana Bantuan Investasi yang Diberikan Oleh Pemerintah Potongan Causal Loop
Skenario Variabel Kontrol Proporsi Bantuan Pemerintah
Batas Bawah
Batas Atas
0
1
Eksisting Skenario 1 Skenario 2 0.000017
0.000034
0.000005 39
Hasil Skenario 1 (Peningkatan Proporsi Bantuan Investasi)
Hasil Simulasi Submodel Investasi
Hasil Simulasi Submodel Tenaga Kerja
40
Hasil Skenario Perubahan Dana Bantuan Investasi yang Diberikan Oleh Pemerintah
Variabel Output Peluang Investor Dalam Negeri Peluang Investor Asing Pertumbuhan Investasi Selisih Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Penurunan TPT
Eksisting 0.468630 0.5102 0.01013 0.06851 -
Skenario 1 0.468640 0.5103 0.01014 0.00015 0.06851 0.00005
Skenario 2 0.46862 0.5102 0.010 -0.01241 0.06852 -0.00003
41
Perubahan Indeks Perijinan Daerah
Potongan Causal Loop
Skenario Variabel Kontrol Indeks Perijinan
Batas Bawah 0
Batas Atas Eksisting Skenario 1 Skenario 2 1
0.73
0.83
0.5 42
Hasil Skenario 1 (Peningkatan Proporsi Indeks Perijinan)
Hasil Simulasi Submodel Investasi
Hasil Simulasi Submodel Tenaga Kerja
43
Hasil Skenario Perubahan Indeks Perijinan Daerah
Variabel Output Peluang Investor Dalam Negeri Peluang Investor Asing Pertumbuhan Investasi Selisih Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Penurunan TPT
Eksisting 0.469 0.510 0.0101 0.06851 -
Skenario 1 0.473 0.514 0.0103 0.0016 0.06848 0.00053
Skenario 2 0.456 0.504 -0.0036 -0.0036 0.06860 -0.00121
44
KESIMPULAN 1. Perkembangan industri makanan dan minuman tergantung pada jumlah investasi yang ditanamkan pada subsektor industri ini 2. Hasil Skenario Perubahan Dana Infratsruktur: Skenario 1 Terjadi peningkatan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 0,08% Terjadi penurunan nilai TPT sebesar 0,183% Skenario 2 Terjadi penurunan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 0,02% Terjadi peningkatan nilai TPT sebesar 0,413% 3. Hasil Skenario Perubahan Dana Bantuan Investasi yang Diberikan Oleh pemerintah: Skenario 1 Terjadi peningkatan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 0,001% Terjadi penurunan nilai TPT sebesar 0,005% Skenario 2 Terjadi penurunan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 0,0009% Terjadi peningkatan nilai TPT sebesar 0,003% 46
KESIMPULAN 4. Hasil Skenario Perubahan Indeks Perijinan Daerah: Skenario 1 Terjadi peningkatan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 0,02% Terjadi penurunan nilai TPT sebesar 0,053% Skenario 2 Terjadi penurunan pertumbuhan nilai Investasi sebesar 1,4% Terjadi peningkatan nilai TPT sebesar 0,12% 5. Urutan skenario yang efektif untuk dapat meningkatkan jumlah investasi dan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja: - Skenario Peningkatan Dana Infrastruktur - Skenario Peningkatan Proporsi Indeks Perijinan Usaha - Skenario Peningkatan Dana Bantuan Investasi yang Diberikan Oleh Pemerintah
47
SARAN 1. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisa kebijakan pada skala industri tertentu seperti industri besar dan sedang atau industri mikro dan kecil . Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang terkait 2. dengan sektor lain yang paling berpengaruh terhadap sektor industri makanan minuman seperti sektor perdagangan dan sektor transportasi.
48
49
