PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Nama NPM
: Ditha Juniarta Anggreni : 52213612
Dosen Pembimbing : Dr.Lies Handrijaningsih ,SE. , MM
DIII Manajemen Keuangan
LATAR BELAKANG Saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP ) guna menunjang pembangunan nasional , maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu undang-undang nomor 20 tahun 1997. Maka pembahasan dalam laporan kerja praktik ini adalah “ Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral”
MATERI DAN TUJUAN KERJA PRAKTIK Materi Kerja Praktik Standar Operasional Prosedur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Badiklat ESDM Tujuan Kerja Praktik
Mengetahui prosedur pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
MANFAAT KERJA PRAKTIK Bagi Mahasiswa/i
• Menambah wawasan dan pengalaman serta mempersiapkan diri untuk terjun langsung di dunia kerja.
Bagi Kementerian
Bagi Masyarakat
ESDM
Pembaca
• Sebagai bahan masukkan atau bahan referensi lembaga guna perbaikan sistem yang ada.
• Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat
METODE KERJA PRAKTIK Metode yang digunakan penulis dalam kerja praktik adalah dengan melakukan pendekatan deskriptif,yaitu menjelaskan data yang ada dan menggambarkan analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badiklat ESDM.
Teknik penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut 1. Penelitian lapangan 2. Studi kepustakaan 3. Jelajah internet 4. Data primer
PEMBAHASAN SOP PNBP BADIKLAT ESDM
RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP
RINCIAN REALISASI PER SATUAN KERJA
PEMBAHASAN REALISASI PNBP Realisasi PNBP semester I tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.741.498.453,- atau 22,60 persen dibandingkan semester I 2014 disebabkan oleh meningkatnya beberapa penerimaan,yaitu: 1. Penerimaan pendapatan dari Pengelolaan BMN, 2. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, 3. Pendapatan Jasa 4. Pendapatan Pendidikan 5. Pendapatan Iuran dan Denda, serta pendapatan lain-lain realisasi PNBP Semester I 2014 dan Semester I Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut:
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Adapun jenis penerimaan negara bukan pajak pada badiklat ESDM adalah sebagai berikut: • • • • • • • • •
Pelayanan jasa bidang geologi dan sumber daya mineral Iuran tetap Iuran eksplorasi Dana hasil produksi batubara Jasa teknologi/konsultasi eksplorasi mineral Jasa teknologi vulkanologi Pelayanan jasa bidang minyak dan gas bumi Pelayanan jasa bidang penelitian dan pengembangan Pelayanan jasa bidang pendidikan dan pelatihan
PENYETORAN PNBP Keseluruhan penerimaan tersebut disetor langsung ke kas negara. Kas negara yang dimaksud di sini adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan oleh menteri keuangan.
Rekening itu berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara, pengeluaran negara, dibukukan pada setiap saat dalam satu tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut dimaksudkan agar pengelolaannya tetap berada dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun yang bertugas menyetor peneriman negara bukan pajak adalah Bendahara Umum Negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus segera disetor langsung ke kas negara melalui bank/pos persepsi
KESIMPULAN
Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pendokumentasian Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendokumentasian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral telah disetor langsung ke kas negara melalui Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bendahara Umum Negara atau pejabat palaksana negara melakukan penyetoran melalui bank persepsi atau pos persepsi. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis simpulkan bahwa sebaiknya pejabat pelaksana negara khususnya Bendahara penerimaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral harus selalu teliti agar penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak ditunda dan harus melakukan penyetoran PNBP ke kas negara secepatnya
