ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PENERAPAN AKUNTANSI DALAM SISTEM PEMBIAYAAN AR-RAHN (GADAI SYARIAH) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG DEWI SARTIKA DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL CABANG CIBITUNG PERIODE 2008 Dewi Fitrianti, 20205308 ABSTRAKSI Pegadaian merupakan Badan Usaha atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat, selain pegadaian konvensional ada juga pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah (Ar-Rahn) adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang. Sistem pembayaran Ar-Rahn hanya menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah. Sistem pembayaran Ar-Rahn ini ternyata mampu menarik masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang cepat, praktis dan menentramkan, baik menggadaikan di pegadain syariah maupun konvensional banyak manfaat yang dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, masih sedikit sekali pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Sehingga minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pada pegadaian syariah hanya memberikan kepercayaan pinjaman dana kepada nasabahnya sebesar 90% dari taksiran, sedangkan pada pegadaian konvensional taksirannya bermacam-macam sesuai golongan nasabah. Perbedaan yang paling menonjol antara pegadaian syariah dan konvensional adalah dari perhitungannya. Dalam perlakuan akuntansinya pun tidak terlalu sulit untuk kita pelajari dan memahaminya, dalam akad Ar-Rahn ini belum mempunyai PSAK syariah khusus tentang akad rahn ini, tetapi menggunakan kerangka penyajian dalam penyusunan laporan keuangan. Pada cabang pegadaian baik syariah maupun konvensional hanya membuat laporan bulanan berupa arus kas saja yang setelah itu akan dikirim ke kanwil, dan di kanwil inilah akan dibuat laporan konsolidasi, lalu akan dikirim ke pegadaian pusat dan di pusat inilah akan dibuat laporan keuangan pegadaian pusat. 1. PENDAHULUAN Dalam bidang mu’amalah, kaidah-kaidahnya berlaku bagi siapapun (muslim dan non muslim). Misalnya dalam kaidah perdagangan, diperlukannya sama dan adil pada semua orang atau pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ajaran Islam disebut juga ajaran yang bersifat komprehensif dan universal dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Pembiayaan Ar-Rahn ini memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan jaminan yang dipegang oleh pegadaian syariah. Atas pemeliharaan
jaminan tersebut, pegadaian syariah akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Selain itu, pembiayaan Ar-Rahn juga merupakan kombinasi antara prinsip Ar-Rahn dengan Ijarah (sewa menyewa), dimana calon mitra usaha (nasabah) tersebut menyerahkan perpindahan hak guna (manfaat) atas barang jaminannya. Berdasarkan pernyataan diatas, jelaslah manfaat yang akan diperoleh bagi nasabah yang melakukan pinjaman dana dengan menggunakan prinsip Ar-Rahn. Namun pada kenyataannya, masih sedikit sekali pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Sehingga masih minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Berawal dari kenyataan diatas, maka dalam menyusun penulisan ilmiah ini menggunakan judul “Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi Dalam Sistem Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Gadai Konvensional Pada Pegadaian Cabang Cibitung Periode 2008”. Dimana akan dijelaskan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi mengenai proses pembiayaan (gadai syariah) dan gadai konvensional dalam memberikan pembiayaan kepada calon mitra usahanya (nasabah). 2. LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Akuntansi Kata akuntansi berasal dari kata to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggung jawaban dan kata accountancy yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan (accountant). Sebagai pengetahuan, istilah yang umum digunakan dalam bahasa inggris adalah accounting yang punya pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan istilah accountancy. 2.2 Pengertian Akuntansi Menurut Islam “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan jangan penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu menginfakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang laki-laki diantara kamu….. “(Al Qur’an Surah Al Baqarah ; 282). (Furhiwardhana, 2009 : 7). Akuntansi menurut islam dapat dilihat melalui pedoman suci umat islam Al-quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut, dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam islam sejak munculnya peradaban islam sejak nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan
kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. 2.3 Definisi Pembiayaan Pembiayaan secara umum yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001 : 128).. 2.4 Definisi Pembiayaan Ar-Rahn Pembiayaan Ar-Rahn dalam akad transaksinya, menggunakan akad tabaru’ yaitu suatu akad transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT (non-profit orientied). Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang, Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. 3. METODE PENELITIAN 3.1 Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu, Studi lapangan (field research) dan data diambil dari Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika tanggal 15 Juni 2009-15 Agustus 2009 selama dua bulan pada jam 09.00-12.00 siang, serta Divisi Usaha Syariah dan Divisi Usaha Inti (Gadai) pada Pegadaian Pusat Jakarta tanggal 10 Juli 2009-30 Juli 2099 selama lima belas hari pada jam 09.0012.00 siang, juga dengan metode Wawancara yaitu melalui wawancara dengan Bpk Zainudin selaku Manajer Operasional Pegadaian Syariah Dewi Sartika, Bpk Eko selaku Jeneral Manajer Divisi Usaha Inti, dan Ibu Emi selaku Jeneral Manajer Divisi Usaha Syariah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini. 3.2 Metode Analisis Data Untuk membahas penulisan skripsi ini meggunakan beberapa alat analisis, yaitu, Analisis Deskriptif melalui studi kasus pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dari delapan golongan plafon Marhun Bih untuk periode 2008, juga Analisis Kuantitaif menggunakan dua rumus perhitungan, yang pertama perhitungan Marhun Bih (MB), dan prhitungan tarif ijaroh. 4. PEMBAHASAN 4.1 Prosedur operasional pembiayaan Ar-Rahn pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional
Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana sistem Pegadaian Syariah dan pegadaian Konvensional dalam memberikan pembiayaan ArRahn kepada calon mitra nasabahnya, lalu bagaimana pegadaian syariah menganalisis analisis kelayakan nasabah dalam memperoleh kembali barang jaminannya . 4.2 Sistem pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan ArRahn kepada calon mitra usahanya Sistem pegadaian pada pegadaian syariah dikenal beberapa istilahistilah seperti : 1. Tarif Ijaroh yaitu tarif untuk barang jaminan yang dikenakan biaya hanya sebesar Rp. 80 (delapan puluh lima rupiah) per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran barang jaminan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2. Tarif harta gadai pada emas yaitu sebesar 90% dari taksiran, yang akan diterima oleh rahin (nasabah) 3. Golongan Marhun Bih yaitu penggolongan rahin (pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn) sesuai dengan besarnya pinjaman yang digolongkan menjadi 8 golongan. 4. Plafon Marhun Bih yaitu penggolongan besarnya pinjaman rahin 5. Biaya Administrasi per SBR yaitu besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada rahin pada awal pada saat rahin menggadaikan barangnya sesuai dengan golongan Marhun Bih. Akad dalam pegadaian syariah memakai akad syariah dan sumber pendanaannya 100% berasal dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI), Bank Syariah pertama di Indonesia sehingga terjamin kemurnian syariahnya. Berikut akan dijelaskan bagaimana syarat nasabah sebelum menggadaikan barangnya, selain itu juga akan dijelaskan prosedurnya. Antara lain : 1. Syarat peminjaman / menggadai : a. Membawa Barang Pinjaman (Marhun) b. Menunjukan KTP asli dan membawa fotocopy KTP. 2. Cara menggadai : a. Membawa Barang Jaminan (Marhun) b. Menyerahkan Marhun c. Mengisi formulir permintaan gadai syariah dan menyerahkan fotocopy KTP. d. Barang tersebut akan ditaksir oleh penaksir. e. Setelah didapat taksiran, dan dari taksiran itu hanya bisa 90% dari taksiran tersebut. f. Setelah nasabah setuju dengan pinjaman yang diberikan, nasabah menerima Surat Akad yaitu Akad Rahn dan Akad Ijaroh lalu ditandatangani antara Pegadaian Syariah (Murtahin) dan Nasabah (Rahin). g. Menerima Uang Pinjaman (Marhun Bih) yang telah disepakati oleh petugas kasir.(hal ini dilakukan setelah marhun tersebut telah ditaksir oleh petugas penaksir)
h. Membayar biaya Administrasi. Biaya ini merupakan biaya awal yang harus dibayar dimuka oleh nasabah saat menggadiakan barangnya. Besarnya sesuai golongan Marhun Bih ini dapat dilihat pada tabel 4.1 Tabel 4.1 Plafon Marhun Bih (MB) Golongan Plafon Biaya Administrasi Marhun Bih Marhun Bih per SBR 1.000 20.000 – 150.000 A 5.000 151.000 – 500.000 B 8.000 501.000 – 1.000.000 C 16.000 1.005.000 – 5.000.000 D 25.000 5.010.000 – 10.000.000 E 40.000 10.050.000 – 20.000.000 F 50.000 20.100.000 – 50.000.000 G 60.000 50.100.000 – 200.000.000 H Sumber : Pegadaian Syariah Dewi Sartika, tahun 2009
Dari tabel diatas, maka jika rahin ingin meminjam dana sebesar rp. 10.000.000, maka Rahin tersebut termasuk kedalam golongan Marhun Bih (MB) yang E dan harus membayar biaya administrasi per SBR Rp. 25.000. 4.3. Perhitungan pelunasan pada pegadaian syariah Surat bukti pada pegadaian syariah disebut surat bukti rahn, dimana pada surat bukti rahn tersebut tertera nama rahin, alamat, profesi rahin, tujuan pinjaman, golongan, tanggal akad, jatuh tempo, tanggal lelang. Dari tanggal akad ke tanggal jatuh tempo, jangka waktunya adalah 4 bulan atau selama 4 bulan nasabah tersebut bisa menebus atau melakukan pelunasan. Dimana pelunasan tersebut sebesar uang pinjaman (UP) + Ijaroh (jasa simpan). Ijaroh tersebut terhitung per 10 hari dari akad kredit, jika lama pinjaman selam 25 hari berarti pelunasannya sebesar uang pinjaman (UP) + (Ijaroh x 3) 1. Cara melakukan pelunasan / mengambil Marhun : a. Membawa Surat Bukti Rahn (SBR) kepada petugas kasir. b. Menunjukan KTP asli, jika surat atas nama sendiri. c. Jika mewakili, menunjukan KTP asli keduanya dan menandatangan pengalihan hak uang tertera dibelakang surat dan melampirkan fotocopy KTP kedua belah pihak. d. Membayar uang pelunasan/penembusan yang telah disebutkan oleh petugas kasir. e. Menerima bukti pembayaran dari kasir untuk mengambil Marhun/Barang Jaminan. 4.4 Tindakan yang dilakukan jika nasabah tidak bisa melunasi sesuai pada waktunya Biasanya nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak pegadaian sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hampir mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga, maka sesuai dengan
perjanjian pada Surat Bukti Rahn barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada Surat Buktu Rahn. 4.5 Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional pada dasarnya hampir sama. Berikut akan dijelaskan system perpanjangan dan pelelangan barang jaminan. 1. Sistem perpanjangan pada pegadaian syariah yaitu jika nasabah tersebut belum bisa melunasi, maka ia bisa membayar Ijarohnya saja sebesar 10 hari x 12, karena lamanya jatuh tempo adalah 4 bulan + dengan biaya administrasi setelah nasabah membayar perpanjangan maka oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya ijaroh tersebut dan jatuh temponyapun adalah 4 bulan ke depan. Biasanya oleh pegadaian barang akan ditaksir kembali, jika taksirann naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya. Biasanya pegadaian akan menyarankan untuk menambah uang pinjamannya dan tambahan itu akan dipotong untuk biaya Ijaroh dan administrasi, jika ada selisih nasabah tersebut akan menerima sisanya. 2. Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya lelang penjualan. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan Biaya lelang penjualan Uang–kelebihan itu adalah hak nasabah yang bisa di ambil selama 1 tahun ke depan, nasabah akan di beritahu bahwa ia mempunyai uang kelebihan di pegadaian tersebut. Setelah lebih dari 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak bisa di ambil lagi oleh nasabah dan uang itu akan hangus dan akan disetorkan kepada Negara. 4.6 Sistem pegadaian konvensional dalam memberikan pembiayaan kepada calon mitra usahanya. Sistem pembiayaan pada pegadaian konvensional tidak terdapat biaya ijaroh, tetapi hanya biaya administrasi yang dibayar pada saat pelunasan. Pada pegadaian konvensional terdapat beberapa objek yang dapat digadaikan oleh nasabah, seperti : a. Emas dan berlian yang tarifnya tergantung pada penggolongan pinjaman b. Alat elektronik yang dapat berupa televisi, tape dan lain-lain yang tarif pinjamannya sebesar 60% dari taksiran barang tersebut. Barang tersebut harus disertai kardus dan lengkap dengan remotnya, jika tidak disertai dengan kardus dan remot tidak akan diterima oleh pihak pegadaian. c. Kendaraan bermotor yang tarif pinjamannya sebesar 75% dari taksiran barang tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dibawa dalam menggadaikan kendaraan bermotor, yaitu BPKB, STNK yang masih
aktif/belum mati, faktur, dan motor yang diterima 5 tahun terakhir dari pembuatan, lebih dari 5 tahun tidak akan diterima oleh pihak pegadaian. Sumber pendanaan pada pegadaian konvensional berasal dari Bank BRI, BCA, dan lain-lain. Berikut penggolongan pinjaman dan sewa modal pada pegadaian konvensional yang akan dijelaskan pada tabel 4.2 Tabel 4.2 Tarif Sewa Modal Pegadaian Konvensional Surat Edaran No.07/UI.I.00211/2008
Golongan
Uang Pinjaman
Sewa modal / 15 hari
Sewa Modal maksimal
Peraentase uang pinjaman terhadap taksiran
A B C1 C2 D1 D2
Rp 20.000 – Rp 150.000 Rp 151.000 – Rp 500.000 Rp 505.000 – Rp 1.000.000 Rp 1.010.000 – Rp 20.000.000 Rp 20.500.000 – Rp 50.000.000 Rp 50.100.000 – Rp 200.000.000
1% 1,45% 1,45% 1,45% 1% 1%
8% 11,60% 11,60% 11,60% 8% 8%
95% 92% 91% 91% 93% 93%
Sumber : Pegadaian Pusat Dari tabel diatas, jika nasabah diberikan pinjaman sebesar Rp. 150.000 maka nasabah tersebut termasuk ke dalam golongan A dan tarif sewa modal per 15 hari adalah 1 % dan jangka waktu pinjaman selama 120 hari atau 4 bulan. 4.7
Perhitungan pelunasan pada pegadaian konvensional Sistem pelunasan pada pegadaian konvensional pada dasarnya hamper sama dengan pegadaian syariah yaitu 4 bulan (120 hari), dan selama jangka waktu tersebut nasabah dapat melakukan pelunasan atau pembayaran pinjaman. Dalam pegadaian konvensional terdapat biaya sewa modal per 15 hari, tarif yang digunakan sesuai dengan masingmasing golongan nasabah tersebut. Adapun cara melakukan pelunasan atau mengambil marhun : 1. Cara melakukan pelunasan / mengambil marhun : a. Membawa Surat Bukti kepada petugas kasir. b. Menunjukkan KTP asli, jika surat atas nama sendiri. c. Jika mewakili, menunjukkan KTP asli keduanya dan menandatangan pengalihan hak uang tertera dibelakang surat dan melampirkan fotocopy KTP kedua belah pihak. d. Membayar uang pelunasan/penembusan yang telah disebutkan oleh petugas kasir. e. Menerima bukti pembayaran dari kasir untuk mengambil barang jaminan.
4.8
Tindakan yang dilakukan jika nasabah tidak bisa melunasi sesuai pada waktunya Biasanya nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak pegadaian sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hampir mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga, maka sesuai dengan perjanjian pada surat bukti barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada surat bukti. 4.9 Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional pada dasarnya hampir sama. Berikut akan dijelaskan system perpanjangan dan pelelangan barang jaminan. 1. Sistem perpanjangan pada pegadaian konvensional yaitu jika nasabah tersebut belum bisa melunasi, maka ia bisa membayar biaya sewa modalnya saja sebesar tariff sesuai dengan golongan masingmasing, setelah nasabah membayar perpanjangan maka oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya sewa modal tersebut dan jatuh temponyapun adalah 4 bulan ke depan atau sesuai dengan golongan masingmasing. Biasanya oleh pegadaian barang akan ditaksir kembali, jika taksirann naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya. Biasanya pegadaian akan menyarankan untuk menambah uang pinjamannya dan tambahan itu akan dipotong untuk biaya Ijaroh dan administrasi, jika ada selisih nasabah tersebut akan menerima sisanya. 2. Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya lelang penjualan. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya Uang kelebihan itu lelang adalah penjualan hak nasabah yang bisa di ambil selama 1 tahun ke depan, nasabah akan di beritahu bahwa ia mempunyai uang kelebihan di pegadaian tersebut. Setelah lebih dari 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak bisa di ambil lagi oleh nasabah dan uang itu akan hangus dan akan disetorkan kepada Negara. 4.10 Alat Taksir jaminan Jasa taksiran adalah nilai atau harga harta benda milik murtahin untuk mengetahui secara pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya. Orang atau karyawan yang melakukan jasa taksiran tersebut disebut dengan penaksir. Penaksir ini sebelumnnya harus sudah mempunyai pengalaman karena penaksir ini merupakan ujung tombak maju mundurnya pegadaian. Jika penaksir salah menaksir barang jaminan murtahin tersebut seperti terlalu besar menaksir dari nilai yang sebenarnya, maka penaksir tersebut akan dikenakan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sebesar uang pinjaman yang diberikan rahin sementara pegadaian akan mengalami kerugian.
Alat-alat taksir yang digunakan antara lain : 1. Barang jaminan berupa emas a. Jarum uji emas; digunakan untuk menguji keaslian dari emas dan karakter emasnya. b. Air uji emas; sama seperti jarum uji emas perbedaanya hanya terletak pada ukuran dari alat uji ini. c. Batu uji; digunakan seperti jarum dan uji emas yaitu menguji keaslian dari emas dan karakter emasnya. 2. Barang jaminan berupa berlian a. Diamen selector; digunakan untuk keaslian dari berlian. b. Alat ukur; digunakan untuk menguji besarnya berlian. 3. Barang jaminan berupa alat elektronik Adapun alat elektronik ini yang ditaksir adalah dari masing-masing komponen yang terdapat dalam alat elektronik tersebut yang disertai dengan Harga Pasar Setempat (HPS). 4.11 Perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Konvensional Perbedaan yang paling menonjol antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah dari perhitungannya, pada pegadaian konvensional menggunakan perhitungan keuntungannya dari sewa modal yang artinya disini adalah terdapatnya riba yang dilarang oleh hukum syara’, sedangkan pada pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada pegadaian konvensional, tetapi menggunakan biaya ijaroh yaitu biaya simpan yang dihitung dari besarnya taksiran barang jaminan. Nasabah yang di ambil dalam contoh kasus ini adalah nasabah golongan D, dimana golongan D ini adalah golongan yang banyak melakukan transaksi dalam pembiayaan Ar-Rahn. Contoh kasus : Pada tanggal 6/10/2007 nasabah D2 memiliki kebutuhan mendesak dan membutuhkan dana untuk biaya pendidikan. Ia pun membawa barang jaminannya berupa kalung dan gelang yang dimilikinya untuk digadaikan. Menurut juru taksir, emas yang dibawanya itu memiliki nilai sebesar Rp 4.761.376,-. Menurut perkiraannya ia sudah bisa menebus kembali emasnya tersebut dalam jangka waktu 84 hari yaitu tanggal 27/02/2008. Perhitungannya: 1. Pegadaian Syariah - Pinjaman yang diberikan : Taksiran x 90% = Rp 4.761.376 x 90% = Rp 4285.238,4,= Rp 4.290.000,- (pembulatan) - Biaya Ijaroh 10 hari : Taksiran x Rp 80 Rp 10.000 = Rp 4.761.376 x Rp 80 Rp 10.000 =38.091 x 9 =342.819 =342.900,- (pembulatan) - Nasabah tersebut termasuk kedalam golongan D - Biaya Administrasi : Rp 16.000,-
-
-
Jadi, jumlah uang yang diterima oleh nasabah D2 adalah sebesar : Uang pinjaman – Biaya admibistrasi =Rp 4.290.000 – Rp16.000 =Rp 4.274.000,Dan uang yang harus dibayar oleh nasabah D2 dalam melakukan pelunasan adalah sebasar : Uang pinjaman + Biaya ijaroh =Rp 4.290.000 + Rp 342.900 =Rp 4.632.900,-
Perlakuan akuntansi dalam transaksi pembiayaan pegadaian syariah a. Bagi pihak yang menerima gadai (Murtahin) Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang i. Pada saat menyerahkan uang pinjaman Jurnal: Dr. Piutang Rp 4.290.000 Cr. Kas Rp 4.290.000 ii. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Jurnal: Dr. Kas Rp 320.000 Cr. Pendapatan Rp 320.000 Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Jurnal: Dr. Biaya ijaroh Rp 320.000 Cr. Kas Rp 320.000 Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnal: Dr. Kas Rp 4.290.000 Cr. Piutang Rp 4.290.000 Pada saat jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang Jurnal: Dr. Kas Rp 4.290.000 Cr. Piutang Rp 4.290.000 Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. b. Bagi pihak yang menggadaikan (Rahin) Pada saat menyerahkan aset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan. i. Pada saat menerima uang pinjaman
Jurnal: Dr. Kas Rp 4.290.000 Cr. Utang Rp 4.290.000 ii. Bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Jurnal: Dr. Biaya ijaroh Rp 320.000 Cr. Kas Rp 320.000 iii. Ketika dilakukan pelunasan atas utang Jurnal: Dr. Utang Rp 4.290.000 Cr. Kas Rp 4.290.000 iv. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual Pada saat penjualan barang gadai Jurnal: Dr. Kas Rp 4.350.000 Dr. Akumulasi Penyusutan Rp 429.000 Dr. Kerugian (apabila rugi) xxx Cr. Keuntungan (apabila untung) Rp 489.000 Cr. Aset Rp 4.290.000 Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai Jurnal: Dr. Utang Rp 4.290.000 Cr. Kas Rp 4.290.000 Jika masih ada kekurangan pembayaran utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai. 1. Pegadaian Konvensional Biaya Administrasi Pegadaian Konvensional = 1% x Uang Pinjaman Perhitungan : - Pinjaman yang diberikan : Taksiran x 91% = Rp 4.761.376 x 91% = Rp 4.332.852,= Rp 4.333.000,- (pembulatan) - Sewa Modal (Bunga) per 15 hari : Uang pinjaman x bunga =Rp 4.333.000 x 1,3% =Rp 56.329 / 15 hari,=Rp 56.329 x 6 =Rp 337.974 =Rp 338.000,- (pembulatan) - Nasabah termasuk golongan C2 - Biaya Administrasi : 1% x Uang Pinjaman 1% x Rp 4.333.000 = Rp 43.330,-
-
Jadi, jumlah uang yang diterima oleh nasabah C2 sebesar : Uang pinjaman – Biaya administrasi = Rp 4.333.000 – 43.330 =Rp 4.289.670 =Rp 4.290.000 (pembulatan): - Dan uang yang dibayar oleh nasabah D2 pada saat pelunasan adalah sebesar : Uang pinjaman + Biaya sewa modal = Rp 4.333.000 + 338.000 = Rp 4.671.000,Perlakuan akuntansi dalam transaksi pembiayaan pegadaian konvensional a. Bagi pihak yang menerima gadai Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang i. Pada saat menyerahkan uang pinjaman Jurnal: Dr. Piutang Rp 4.333.000 Cr. Kas Rp 4.333.000 ii. Pada saat menerima uang untuk biaya sewa modal (bunga) Jurnal: Dr. Kas Rp 338.000 Cr. Pendapatan Rp 338.000 iii. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnal: Dr. Kas Rp 4.333.000 Cr. Piutang Rp 4.333.000 iv. Pada saat jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang Jurnal: Dr. Kas Rp 4.333.000 Cr. Piutang Rp 4.333.000 Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. b. Bagi pihak yang menggadaikan Pada saat menyerahkan aset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan. i. Pada saat menerima uang pinjaman Jurnal: Dr. Kas Rp 4.333.000 Cr. Utang Rp 4.333.000 ii. Bayar uang untuk sewa modal (bunga) Jurnal: Dr. Biaya ijaroh Rp 338.000
iii.
iv.
Cr. Kas Rp 338.000 Ketika dilakukan pelunasan atas utang Jurnal: Dr. Utang Rp 4.333.000 Cr. Kas Rp 4.333.000 Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual Pada saat penjualan barang gadai Jurnal:
Dr. Kas Rp 4.350.000 Dr. Akumulasi Penyusutan Rp 433.300 Dr. Kerugian (apabila rugi) xxx Cr. Keuntungan (apabila untung) Rp 450.300 Cr. Aset Rp 4.333.000 Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai Jurnal: Dr. Utang Rp 4.333.000 Cr. Kas Rp 4.333.000 Jika masih ada kekurangan pembayaran utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai. 5. KESIMPULAN Dari data perhitungan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika ternyata mampu menarik masyarakat dalam memperleh pembayaran dengan proses yang cepat, praktis dan menentramkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang meminjam dana pada pegadaian syariah : 1. Prosedur operasional pembiayaan Ar-Rahn pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional a. Sistem pembiayaan pegadaian syariah dan konvensinal • Dalam sistem pembayaran pegadaian syariah dikenal beberapa istilah seperti biaya ijaroh yang dikenakan per 10 hari, golongan marhun bih, plafon marhun bih, biaya administrasi per SBR. Jenis marhun (objek yang digadaikan) oleh nasabah adalah rata-rata adalah emas atau berlian dengan berat yang berbeda, dan pinjaman yang ditetapkan sebesar 90% dari taksiran. • Sedangkan pada pegadaian konvensional terdapat bunga atau sewa modal yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian konvensional tersebut, dengan sewa modal atau bunga berbeda-beda tiap golongan. Jenis marhun pada pegadain konvensional lebih banyak dan berfariasi seperti emas, alat elektronik, dan kendaraan bermotor, serta besarnya taksiran pada pegadaian konvensional berbeda-beda.
b.
Tindakan yang dilakukan jika nasabah tidak bisa melunasi sesuai dengan waktu jatuh tempo pada pegadaian Syariah dan Konvensional adalah hampir sama, yaitu : • Akan dihubungi oleh pihak pegadaian dan memberitahukan bahwa waktu pelunasan hampir jatuh tempo, • Disarankan untuk memperpanjang waktu pelunasan dengan melakukan taksiran ulang terhadap marhun atau barang jaminan. c. Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan pada pegadaian Syariah dan Konvensional. • Sistem perpanjangan pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, sistem perpanjangan pada pegadaian konvensional yaitu jika pada pegadain konvensional nasabah tersebut belum bisa melunasi, maka ia dapat membayar biaya sewa modalnya saja sebesar tarif sesuai dengan golongan masing-masing, dan pada pegadain syariah dapat membayar biaya ijarohnya saja. Setelah itu oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya sewa modal tersebut dan jatuh temponyapun adalah 4 bulan ke depan atau sesuai dengan golongan masing-masing. Biasanya oleh pegadaian barang akan ditaksir kembali, jika taksiran naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya. • Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. 2. Perhitungan pelunasan barang jaminan a. Untuk di pegadaian syariah ada biaya ijaroh per 10 hari. Jika melebihi 10 hari dihitung kelipatannya. Keuntungan yang diperoleh dari pegadaian syariah adalah karena pegadaian syariah tidak ada biaya bunga hanya biaya ijaroh per 10 hari dengan tarif yang tidak terlalu tinggi b. Untuk di pegadaian konvensional menggunakan sistem sewa modal (bunga) yang berbeda-beda dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan biaya sewa per 15 hari. Besar keuntungan yang diperoleh dari pihak pegadaian konvensional adalah berasal dari biaya administrasi dan sewa modal atas biaya bunga 1% • Keuntungan pegadaian syariah pada sistem pembiayaan Ar-Rahn didapat dari biaya ijaroh atau biaya simpan, walaupun jumlahnya tidak terlalu materil tetapi pegadaian. 3. Perlakuan akuntansi a. Perlakuan akuntansi pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Dalam pencatatan laporan keuangannya, pegadaian cabang hanya membuat arus kas dan jurnal (laporan bulanan arus kas), setelah itu laporan tersebut dikirim ke kanwil untuk di olah lebih lanjut yang disebut laporan konsolidasi dari semua cabang pegadaian yang disebut dengan pencatatan desentralisasi, setelah diolah oleh
kanwil maka laporan tersebut akan dikirim ke pegadaian pusat dan akan dibuat laporan keuangan pegadaian pusat. 6. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. Basyri, Ahmad. 2006. Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta : Kuliah Informal fakultas Ekonomi. Furhiwardhana, Firdaus. 2009. Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana Dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Pendidikan Pelatihan Perbankan Syariah. Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta : Ekonisia Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta : Trust Media. Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, edisi pertama. Yogyakarta: P3EI Press. Mulawarman, Aji Dedi. 2009. Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan. Jakarta : E. Publishing Company. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Pegadaian. 2008. Laporan Tahunan Pegadaian. Jakarta : Penerbit Pegadaian. Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Zikrul Hakim. Siamat, Dahlan. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan, edisi keempat. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI. Sethyon, Ketut. 2002. Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu, edisi pertama. Jakarta : Kantor Pusat Perum Pegadaian. http://www.pegadaian.co.id/web/id/Analisis Keuntungan/29 september 2009.htm
