V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.
Program Peningkatan Akses Pembiayaan UKM di Kabupaten Sultabumi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka memperkuat permodalan UKM,
menyelenggarakan kegiatan pinjaman dana bergulir setiap tahun, 2005-2007. Dana kredit tersebut dikelola oleh Dinas KOPERINDAG yang diperuntukkan bagi unit usaha Icoperasi dan UKM dan Kelompok yang mernbutuhkan perkuatan danalmodal bagi pengeinbangan usahanya. Diharapkan upaya tersebut menghasilkan dampak positif bagi penambahan pendapatan dan kesempatan kerja bagi Koperasi, UKM dan Kelompok penerima. Setelah berjalan selama tiga tahun, program pinjaman dana bergulir menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Hal itu terlihat dari data pengembalian angsuran yang masih sangat tinggi. Adanya tunggakan menunjukkan bahwa penerima pinjaman dana bergulir belum berhasil mengembangkan usahanya sehingga tidak inampu membayar pinjaman dana. Ataukah ada sebab-sebab lain sehingga mereka enggan mencicil pinjaman yang telah diterima sebelumnya. Penelitian ini berusaha memperoleh inasukan penyebab rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman dana bergulir. Berhasil tidaknya suatu program pembangunan yang digagas Pemerintah Daerah, pengukuran kinerjanya masih cenderung dibuat pada tataran input, proses dan output, sedangkan outcome belum sepenuhnya diperhatikan (Muhammad, 2008). Seperti halnya kegiatan pinjaman dana bergulir di Kabupaten Sukabumi belum memperhatikan hasil akhir yang diperoleh-setelah kegiatan penyaluran dana dilakukan. Hal ini mungkin terjadi karena masih terdapat kesulitan untuk menentukan indikator outcome, benefit dan impak. Disamping itu, pengukuran terhadap indikator kinerja tidak difokuskan pada sektor-sektor yang vital dalam arti sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Seyogyanya indikator kinerja pemerintah dari sisi outcome atau hasil akhir dari pelbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat yaitu Human
Developrnenf Index (HDJ). Indikator ini layak digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.
Indikator keberhasilan kegiatan pinjaman dana bergulir menurut mekanisme penyaluran kredit pinjaman dana bergulir Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 20052007 adalah :
a. Penyaluran pinjaman dana bergulir b. Pengembalian pinjaman dana bergulir c. Penagihan pinjaman dana bergulir d. Layanan lainnya seperti pemberian infor~nasiyang terkait dengan pembiayaan pembangnnan usaha Apabila pelaksanaan pekerjaan telah sesuai sebagaimana mekanisme penyaluran dana yang ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan di atas baru memenuhi siklus manajemen input, proses dan output. Hasil akhir, benefit dan impak terhadap peningkatan kesejahteraan penerima belum terpenuhi. Kinerja pemerintah daerah Sukabumi dapat dinilai dari sampai seberapa jauh masalah sosial ekonomi masyarakat telah teratasi oleh pemerintah melalui institusi dan program-programnya, contohnya kegiatan pinjaman dana bergulir tersebut. Secara umum, indikator keberhasilan Pernerintah Daerah antara lain : Indikator pertanta adalah efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan
atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi, baik dalam arti ketepatan pencapaian output, maupun pencapaian outcome. Indikator kedua adalah efisiensi yaitu apakah rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan. Indikaror ketiga adalah relevansi, yaitu apakah program yang diusulkan untuk diimplementasikan benar-benar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Indikator keernpat adalah keekonomian (econon~y)yaitu apakah pelbagai input yang dibutuhkan dalam program atau organisasi diperoleh dengan harga yang wajar dandengan kualitas yang memadai. Indikator kelirita adalah keberlanjutan darihasil yangdicapai yaitu apakah kebutuhhan masyarakat (sosial ekonomi) dicapai secara berkelanjutan. Secara khusus, efektivitas keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir ditentukan oleh pertama, efektivitas penyelenggaraan kelompok-kelompok usaha masyrakat; Kedua, efektivitas pendampingan kelompok; dan Ketiga, kesiapan lembaga pelayanan (dalam ha1 ini Bank) untuk bermitra. Apakah kegiatan pinjaman dana bergulir sudah mencerminkan indikasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, juga mencerminkan keberhasilan kegiatan pinjaman dana bergulir bagi kesejahteraan sosial ekonomi UKM penerima kredit dana bergulir tersebut. Berikut ini hasil pengumpulan data dan analisis kegiatan dana bergulir.
5 . 1 1 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir
Kepeduiian Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memberi perkuatan permodalan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok Usaha sudah digagas sejak tahun 2002 melalui Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 252 A Tahun 2002 tentang Mekanis~ne Penyaluran dan Pengembalian Belanja Pembangunan pada Masyarakat (Belanja Modal Publik) yang bersifat revolving atau bergulir di Kabupaten Sukabumi. Gagasan tersebut akhirnya diwujudkan ke dalam Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada tahun anggaran 2005. Selanjutnya kegiatan serupa dilakukan pada tahun 2006 dan 2007. Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir bertujuan mengembangkan dukungan permodalan usaha Koperasi, UKM dan Kelompok yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada. Dari hasil penelusuran di lapangan mengenai 318 unit usaha UKM sebagai penerima dana bergulir, diketahui bahwa terjadi perbedaan data pelaku usaha yang mendapat pinjaman dana bergulir. Perbedaan data setelah dicocokkan di lapangan ternyata tidak sama sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Perbedaan data itu antara lain sebagian kecil dari penerima dana bergulir menyatakan mereka tidak pernah menerima dana bergulir sama sekali. Nama mereka hanya digunakan untuk menutupi orang yang sebenarnya menerima dana bergulir tersebut. Biasanya ha1 ini dilakukan oleh aparat Desa, aparat Kecamatan maupun aparat Dinas KOPERINDAG sendiri. Perbedaan data juga sudah banyak terjadi, sebagian penerima menyatakan usaha mereka sudah mengalami kebangkrutan dan sudah berubah jenis usahanya. Data tentang mereka tetap diambil karena ha1 tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan di lapangan. Tabel 14 menunjukkan jumlah UKM penerima kredit dan alokasi dana APBD dalam program pinjaman hana bergulir. Tabel 14. Penerima Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007. Alokasi Dana Jumlah UKM Tahun Pelaksanaan No. (Rp Ribu) (unit) 1. Tahun 2005 460.000 188 . . 2. Tahun2006 : 114 230.000 3. Tahun2007 100.500 16 Jumlah 318 790.500 Sumber : Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi Tahun 2008.
Pada tahun 2005 tersedia dana pokok sebesar Rp.460.000.000,- yang diberikan kepada 188 UKM. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada UKM secara perorangan maupun kepada kelompok pengrajin, contohnya pengrajin anyaman bambu di Kecamatan Kadudampit, pengrajin bubut kayu di Kecamatan Cicantayan, pengrajin batako atau genteng di Kecamatan Gegerbitung. Adapun UKM penghasil produk makanan, baik makanan kecil (kerupuk dan keripik), pengrajin kue, rata-rata bersifat perseorangan berada di Kecamatan Parungkuda, Caringin dan Kadudampit. Selain itu, jenis usaha perseorangan adalah pedagang sembako, penjual bakso, penjual sate, usaha warung makanan, dan lain-lain. Hasil identifikasi terhadap tunggakan berjalan penerima kredit dana bergulir, jenis usaha industri kerajinan ralcyat paling tinggi nilai tunggakan dibanding UKM penghasil produk makanan dan pedagang kecil. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi UKM mengenai rendahnya kualitas produk dan rendahnya k~iantitas produk yang dihasilkan. Produk yang sudah dihasilkan seringkali tidak laku atau ditolak produk karena kualitasnya kurang bagus. Kegagalan usaha tersebut mengakibatkan kesulitan membayar angsuran pinjaman kredit. Tahun anggaran 2006, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyediakan dana untuk Pinjaman Dana Bergulir sebesar Rp. 230.000.000,- untuk diberikan kepada 114 UKM. Jenis usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir pada tahun 2006, tidak jauh berbeda dengan penerima dana bergulir tahun 2005. Jenis usaha penerima kredit dana bergulir antara lain UKM penghasil produk makanan kecilkerupuk, pedagang sembako, penjual makanan,ditambah beberapa jenis usaha jasa seperti jasa salon kecantikan, penjahit, jasa ketikan. Hasil identifikasi terhadap tunggakan yang dilakukan penerima kredit berbeda dengan kondisi tahun 2005. Pada tahun 2006, jumlah penunggak sedikit dan nilai tunggakan rendah,
bahkan di Kecamatan Sukaraja, beberapa penerima kredit
menunjukkan nihil atau tidak ada tunggakan berjalan. Artinya, usaha para pengusaha kecil berjalan iancar, sehingga mereka mampu membayar angsuran pinjaman dana bergulir. Pada tahun 2007, untuk kegiatan Pinjaman Dana Bergulir, hanya tersedia dana APBD sebesar Rp. 100.500.000,- yang diberikan hanya untuk 15 unit usaha UKM. Nilai kredit yang diberikan berbeda-beda. Penerima kredit terkecil sebesar Rp.500.000 diberikan kepada UKM produk makanan kerupuk, sedangkan penerima kredit terbesar sebanyak Rp.29 juta diberikan kepada pengusaha industri mainan anak (puzzle). Besaran
..
.
pinjaman tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan pengembangan usaha masing-masing penerima. Jenis usaha penerima kredit dana bergulir antara lain : UKM penghasil produk makanan (kue kering, kerupuk, ikan asin), pedagang sembako, penjual jasa (tukang foto), pengusaha bidang industri (puzzle, kompor, bata, genteng, sandal). Hasil identifikasi terhadap tunggakan kredit pinjaman dana bergulir tahun 2007, menunjukkan tidak adanya tunggakan. Hal ini diartikan bahwa pinjaman yang diberikan berhasil memajukan dan mengembangkan usaha penerima kredit sehingga mereka mampu membayar angsuran pinjaman. Karakteristik responden dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : jenis kelamin 102 responden terdiri dari 25% peneriina kredit adalah perempuan, sedangkan 75% adalah laki-lalci. Latarbelakang pendidikan para penerima kredit adalah sebanyak 49% tidak pernah lulus pendidikan dasar, 30% menyelesaikan pendidikan dasar, selanjutnya 16% menyelesaikan pendidikan menengah di sekolah menengah pertama. Sebanyak 6% memiliki ijazah sekolah menengah atas dan hanya 1% atau 1 orang yang menyelesaikan pendidikan sarjana.
Jenis Kelamin
Pendidikan 61
Laki-laki a Perempuan
16
I-SD a SD ISLTP w SMU B! Sarjana
Gambar 4. Karakteristik Responden (dalam orang).
5.1.2. Jenis Usaha Yang Dibiayai Usaha yang dibiayai dalam kegiatan ini mencakup sektor perindustrian dan .
.
perdagangan yang tergabung .dalam koperasi, UKM maupun kelompok masyarakat. Penentuan jenis usaha yang layak mendapat bantuan dana bergulir mengacu pada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok pada setiap tahun anggaran
bersangkutan. Mengingat sifat kegiatan ini adalah mendukung permodalan usaha maka syarat-syarat yang harus dipenuhi penerima dana antara lain : (1) Usaha mandiri, bukan merupakan anaklcabang perusahaan, (2) Pe~nasaran hasil produksi lancar (minimal jangkauannya luar kecamatan), (3) Memiliki tenaga kerja dari masyarakat setempat minimal 2 (dua) orang, (3) Memiliki catatan pembukuan sederhana, dan (4) Dinilai layak oleh TimBank Pelaksana. Besar kecilnya alokasi anggaran untuk Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir tidak sama setiap tahunnya, tergantung dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Besarnya jumlah yang disalurkan pada masing-masing UKM juga dipengaruhi oleh jumlah pengembalian dana yang dipinjam oleh unit usaha yang telah rnendapatkan kredit dana bergulir pada periode sebelumnya. Besarnya pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada masing-masing unit usaha UKM pada taliun 2005, rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,-. Dana tersebut, mereka terima secara langsung dari Bank Pelaksana maupun dari Ketua Kelompok Peminjam. Lama pembayaran melalui angsuran atau cicilan selama 2 (dua) tahun dengan tingkat jasalbunga sebesar 9% pertahun dari sisa pokok pinjaman dan tenggang waktu 3 bulan setelah diterimanya kredit. Penyediaan kredit dana bergulir bagi Koperasi, UKM dan Kelompok Masyarakat diharapkan dapat memudahltan masyarakat memperoleh akses permodalan. Penyaluran dana bergulir sejogyanya dilaksanakan secara cermat dan penuh tanggungjawab sehingga tidak menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kredit macet, maka gagasan dan keinginan mulia untuk menyukseskan peningkatan dan pengembangan usaha masyarakat akan menimbulkan kegagalan dan kerugian uang negara. Tanggungjawab
Pemerintah
Kabupaten
Sukabumi,
khususnya
Dinas
KOPERINDAG dalam program pinjaman dana bergulir kepada unit usaha adalah membimbing,
membina dan selalu memonitoring agar pelaku
usaha mampu
mengembangkan usaha. Tanggungjawab unit usaha adalah memanfaatkan modal yang diterima seefektif mungkin agar dapat mengembalikan pinjaman yang telah diperoleh. 5.2. Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2005
Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan pinjaman dana bergulir tahun 2005, maka digunakan indikator kinerja organisasi pemerintah berdasarkan pada siklus manajemen terhadap input, proses dan output dari kegiatan (Muhammad, 2008). Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menggambarkan keberhasilan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk kendala dan hambatan selama pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dari hasil jawaban para responden penelitian, diperoleh secara rinci, informasi dan data pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
5.2.1. Evaluasi Input Evaluasi terhadap input dari kegiatan pinjaman dana bergulir adalah nilai pinjaman yang diterima UKM dan lembaga pendamping dan Pembina bagi UKM. a. Nilai pinjaman Hasil rekap pengembalian pinjaman dana bergulir seperti pada tabel 15 di bawah ini menunjukkan setiap unit usaha rata-rata menerima kredit dana bergulir untuk perorangan pada tahun 2005 memperoleh antara Rp. 2.000.000,- atau Rp. 2.500.000,-. Hanya 2 unit usaha yang menerima dana terbesar yaitu kelompok usaha pengrajin gula merah yang tergabung dalam KUD Mitra Bhakti di Kecamatan Surade. Tabel 15. Persentase Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM
No.
Kecamatan
Jumlah Realisasi UKM
Jumlah Angsuran (Rp,OOO) Pokok Jasa
1
Sisa Pokok Tunggakan Tunggakan Angsuran Pinjaman Berjalan (%) (%)
I
I
Pelabuhan Ratu Cisaat Cicantayan Gunungguruh Cikidang Cicurug Kadudampit Jumlali
3
15.000
723
186
Sumber : Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, Tahun 2008.
14.277
5
Penerima kredit ini dibebankan bunga sebesar 9 persen per tahun, efektif dari sisa pokok pinjaman. Untuk tahun 2005, tunggakan berjalan yang harus dikembalikan setelah dikenakan bunga dari 136 UKM penerima kredit adalah sebesar Rp. 133.742.000,-. Adapun tabel 15 menjelaskan rekap pengembalian angsuran pinjaman pada tahun 2005 dari 113 responden menunjukkan 46% responden masih menunggak pinjaman. Keberhasilan program pinjaman dana bergulir tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya juilllah dana yang diberikan kepada UKM, namun sangat dipengaruhi oleh penyalur (Dinas KOPERINDAG) dan penerima kredit. Peran dan tugas para pihak tersebut sangat menentukan keberhasilan program. Tersalurkannya dana kegiatan seluruhnya bukanlah indikasi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, tapi juga harus nie~nperhatikankeberhasilan tingkat pengembalian. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, walaupun memakan waktu paling lama 6 (enam) bulan hingga dana kredit cair, proses pengajuan dan pencairan dana kredit adalah mudah. Namun tingginya kemacetan angsuran pinjaman pada tahun 2005 dan 2006, berdasarkan hasil wawancara, disebabkan adanya salah anggapan mengenai dana tersebut. Sebagian besar responden beranggapan pinjaman dana bergulir tersebut tidak dikenakan bunga (70%), bahkan tidak perlu dikembalikan apabila usahanya bangkrut atau tidak berkembang. Penyaluran dana bergulir dianggap sebagaimana dana-dana bantuan murni sehingga tidak ada motivasi untuk mengembalikan angsuran secara tertib. Bunga pinjaman yang tercantum dalam Berita Acara Penerima Dana Bergulir sebesar 9% per tahun, tidak bisa dijawab dengan tepat. Jawaban responden ~nengenai bunga pinjaman beragam, mulai dari 0% hingga 10%. Nilai bunga pinjaman tersebut, relatif rendah, namun rendahnya tingkat bunga pinjaman yang dibebankan pemerintah dalam kredit dana bergulir, tidak serta merta menjadikan responden mau membayar dan melunasi pinjaman. Insentif bunga pinjaman yang rendah tidak berarti mampu meningkatkan kelancaran pengelolaan usaha UKM. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keengganan responden tidak melunasi pinjamannya. b. Lembaga Pendamping dan Pembina Sebagaimana model penyaluran dana bergulir yang dilakukan Grameen Bank, maka peran pendamping dan Pembina memegang posisi penting untuk mendukung keberhasilan program. Lembaga pendamping dan Pembina dapat melakukan kunjungan rutin dan berkomunikasi, membahas berbagai kendala dan hambatan usaha yang dihadapi UKM. Lembaga pendamping dan pembina juga harus mengetahui aspek teknis produksi,
pemasaran, pembukuan, keuangan yang dihadapi UI<M tersebut. Lembaga pendamping dan Pembina membantu para wirausaha dalam mengembangkan unit usahanya sehingga dana yang diterima tersebut tidak disalahgunakan. Mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tidak memiliki struktur organisasi lembaga pendamping dan lembaga Pembina bagi para penerima dana bergulir. Merujuk Petunjuk Teknis (Juknis) Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok Tahun 2005, 2006, 2007, tidak tercantum lembaga pendamping dan pernbina yang bertugas mendampingi UKM penerima kredit. Juknis tersebut menyatakan bahwa Dinas KOPERINDAG selaku organisasi dan pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta Bank Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan program, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Namun tidak ada DinasIInstansi lain yang terlibat dalam program pendampingan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilaltukan oleh Bank Pelaksana (BPR Sukabumi) dan melaporkan hasilnya kepada Dinas KOPERINDAG. Selama masa pengembalian angsuran pinjaman, Bank Pelaksana memiliki tugas untuk memberikan konsultasi teknis bersama Pelaksana Kegiatan mengenai pengelolaan administrasi pada Koperasi, UKM dan Kelompok. Selain itu, BPR Sukabumi memiliki tugas melakultan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan modal secara berkala, sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Artinya, BPR Sukabumi seharusnya rnelakukan peran pendampingan dan pembinaan bagi UKM dalam mengelola administrasi sehingga penggunaan dana efektif dan optimal untuk meningkatkan usahanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, setelah kredit dicairkan, tidak ada tenaga pendamping atau konsultan teknis bagi UKM dalam memanfaatkan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Pada saat mereka menghadapi masalah, mereka tidak tahu harus berkonsultasi dengan siapa. Aparat desa yang mempunyai tugas membina warga, tidak bisa membantu banyak karena untuk mendampingi unit usaha dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu. Ada sebagian penerima dana bersikap pasrah saat menghadapi masalah atau mengalami kebangkrutan. Akibat tidak . . . adanya tenaga pendamping, maka banyak pelaku yang menunggak angsuran pinjaman, tidak menerima teguran atau sanksi. Pihak BPR Sukabumi tidak melakukan tugas konsultasi teknis sebagaimana yang diharapkan dalam Juknis kegiatan dana bergulir.
Hasil survey di lapangan yang menunjukkan tidak adanya tenaga pendamping dan pembina (dalam ha1 frekuensi dan kualitas) merupakan salah satu kelemahan dari ~nekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir di Kabupaten Sukabumi. Dinas KOPERINDAG maupun BPR Sukabumi tidak mengadopsi model perkuatan permodalan seperti yang dilakukan Grameen Bank, dimana setiap minggu pihak Bank bertemu dengan sentra atau kelompok peminjam. Pertemuan rutin tersebut sangat membantu peminjam apabila menghadapi masalah. Berbagai permasalahan di bidang manajemen, pelnasaran maupun teknis produksi dapat langsung disampaikan dalam pertemuan rutin tersebut dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah dan jalan keluarnya. Adanya bantuan pendampingan dapat ~nengatasikendala peminjam dalam mengembangkan usaha dan untuk membayar angsuranlcicilannya.
5.2.2. Evaluasi Proses Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dilakukan pada tahap-tahap sosialisasi, penyusunan proposal, seleksi, perjanjian, pelayanan dan pencairan kredit serta tanggungjawab dan pengawasan pemanfaatan dana kredit. Adapun hasil dari evaluasi terhadap proses tersebut adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi pada awal pelaksanaan program merupakan iangkah penting untuk dilakukan sebaik mungkin kepada seluruh calon penerima program, agar terbentuk pemahaman masyarakat yang baik dan benar mengenai tujuan dan manfaat program. Berdasarkan Tabel 16 disajikan informasi bahwa sosialisasi dalam penyelenggaraan program dana bergulir yang dilakukan Pelaksana Teknis Kegiatan pada tahun 2005 adalah baik. Sosialisasi biasanya dilakukan di ruang pertemuan Kecamatan dan dihadiri oleh petugas dari Dinas KOPERINDAG, aparat Kecamatan dan aparat KelurahanIDesa. Tabel 16. Sosialisasi Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM
$umber : Data Primer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak mengikutsertakan aparat pemerintah dari Dinas/Instansi lain yang terkait (52,9%). Data ini mendukung informasi mengenai tidak adanya lembaga/instansi lain yang berfungsi sebagai tenaga pendamping dan pelnbina dalam program ini. Sebagian besar responden menyatakan Pelaksana Kegiatan melakukan sosialisasi secara baik dan benar sehingga mereka dapat memahami informasi yang disampaikan mengenai program pinjaman dana bergulir dimaksud. Hanya sebagian kecil saja yang menyatakan mereka tidak pemah mengikuti sosialisasi sebelum menerima dana bergulir tersebut. Hasil temuan di lapangan diketahui bahwa sekitar 10% calon responden yang namanya terdaitar sebagai salah satu penerima program namun temyata tidak pernah menerima dana bergulir sehingga mereka tidak bisa menjadi responden penelitian. Nama mereka digunakan oleh aparat untuk memperoleh dana yang selanjutnya dimanfaatkan oleh orang lain. b. Penyusunan Proposal
Setelah kegiatan sosialisasi mengenai program pinjaman dana bergulir dilakukan, maka bagi warga yang berminat diminta mengajukan permohonan pinjaman dengan melampirkan proposal kelayakan usaha. Untuk itu dilakukan kegiatan pelatihan penyusunan proposal yang diikuti oleh sebagian besar responden. Materi yang diberikan dapat diterima peserta dengan baik dan menurut responden, petugas yang memandu pelatihan penyusunan proposal adalah baik. Tabel 17 menunjukkan sikap peserta yang menilai petugas tersebut terampil dan memandu proses belajar menyusun proposal dengan baik (ramah dan sabar). Tabel 17. Penyusunan Proposal dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir
Sumber : Data Primer.
Pelatihan penyusunan proposal merupakan salah satu cara agar UKM di Kabupaten Sukabumi memililti kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen apabila ingin mengajukan permohonan kredit ke lembaga perbankan atau bank-able. Salah satu kelemahan dari UKM di Indonesia adalah tidak memiliki posisi tawar yang baik terhadap lembaga perbankan untuk mengajukan bantuan permodalan. Pelatihan penyusunan proposal adalah pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan UKM. Separuh responden menyatakan mereka menjadi terampil setelah mengikuti pelatihan penyusunan proposal kelayakan usaha. Namun jawaban tersebut tidak konsisten dengan pertanyaan selanjutnya untuk memastikan jawaban mengenai tingkat kemarnpuan mereka dalam menyusun proposal-proposal usaha lain secara mandiri. Secara rata-rata, responden menyatakan kegiatan penyusunan proposal adalah baik namun tingkat kemampuan UKM dalam menyusun proposal usaha sebenarnya masih sangat kurang atau belum malnpu menyusun proposal Icelayakan usaha secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh singkatnya waktu pelatihan penyusunan proposal yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi dan kondisi rata-rata UKM yang tidak pernah membuat proposal usaha apabila melakukan kegiatan usaha melalui jasa lembaga keuangan (non-bankable). Oleh karena itu kehadiran petugas pendamping masih dibutuhkan apabila UKM harus membuat proposal usaha. c. SeIeksi Kelayakan Usaha
Sesuai Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan bagi KUKM dan Kelompok Kabupaten Sukabumi, Pelaksana Kegiatan bersama Bank Pelaksana melakukan seleksi KUKM dan masyarakat yang mengajukan permohonan modal pinjaman. Untuk mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir perlu dilengkapi rekomendasi dari
. .
Camat atau Kepala Desa setempat dan proposal kelayakan usaha. Berdasarkan hasil analisis data terhadap seleksi kelayakan usaha yang dilaksanakan Dinas KOPERINDAG dan Bank Pelaksana, maka hasilnya adalah separuh (50%) dari responden menyatakan baik. Separuh responden menyatakan pelaksanaan seleksi kurang karena mereka menyatakan tidak penlah didatangi oleh aparat ke lokasi usaha dan dinilai kelayakan usaha yang bersangkutan. Namun sebagian lain menyatakan bahwa petugas yang datang dinilai menyampaikan dengan baik manfaat seleksi dan membahas hasil seleksi dengan calon penerima pinjaman. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, penyeleksian terhadap calon penerima kredit harus dilakukan lebih cermat. Pelaksanaan seleksi yang kurang baik membentuk persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Jika
kegiatan pinjaman dana bergulir dipaksakan dapat rnenimbulkan banyaknya kredit lnacet dan
menghambat
perguliran
dana tersebut
bagi
pelaku
usaha
yang
lebih
bertanggungjawab. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada tahun 2005 yang memegang prinsip pemerataan harus dihindari karena temyata menghasilkan tunggakan berjalan yang sangat besar. Temuan dari penelitian ini yang disampaikan dalam Tabel 18 menunjukkan bahwa sebanyak 63% responden menyatakan mereka tidak pernah diminta menyediakan agunan atau jaminan untuk disita apabila mereka menunggak atau tidak melunasi pengembalian pinjaman modal tersebut. Merujuk Petunjuk Teknis kegiatan dana bergulir ini, memang penerima pinjaman tidak diminta menyediakan jaminan atau agunan apabila menunggak sebagaimana mekanisme penyaluran lembaga perbankan pada umumnya. Dalam ha1 ini, penerima akan mendapat sanksi berupa pengalihan hak pengelolaan dana apabila ada indikasi penyimpangan atau kelalaian. Tidak ada sanksi berupa penyitaan atas agunan yang biasanya disediakan peininjam apabila tidak mampu melunasi pinjaman. Tabel 18. Seleksi Kelayakan Usaha dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir
Peserta Mampu Menyediakan Agunan Jumlah Rata-rata
0 5,9 1
0 206,9 34,5
5,9 84,3 14,l
31,4 218,6 36,4
62,7 84,3 14,l
Sumber : Data Primer
d. Perjanjian Setelah melalui proses seleksi, Dinas KOPERINDAG menetapkan nama-nama penerima pinjaman dana bergulir melalui surat Keputusan Kepala Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Surat keputusan tersebut menyatakan Koperasi, UKM dan Keloinpok yang ditetapkan sebagai penerima itu layak usahanya dan penerima bersedia
melunasi pengembalian angsuran pinjaman. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara 2 pihak yang sepakat melakukan kerjasama dan mentaati isi perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, dalam ha1 ini, pihak kesatu adalah Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, dan pihak kedua adalah penerima pinjaman menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Bergulir. Pihak BPR Sukabumi selaku pihak ketiga turut menandatangani sebagai pihak yang menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat penerima. Perjanjian atau Berita Acara Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir (Lampiran 4) terdiri dari pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan, sanksi, penyelesaian perselisihan. Berdasarkan Pasal 5 mengenai sanksi, ayat kesatu mengatur apabila pihak kedua tidak dapat memanfaatkan sebagian atau seluruh pinjaman sesuai dengan rencana yang diusulkan pelaku usaha, maka yang bersangkutan fiajib mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman yang tidak dimanfaatkan tersebut. Ayat kedua menyatakan, apabila penerima pinjaman tidak membayar pinjaman sesuai jadwal angsuran, maka peminjam wajib membayar lunas secara sekaligus pinjaman beserta bunga yang terhutang kepada pihak kesatu. Selain itu, apabila pihak kedua tidak melunasi tunggakan pinjaman, Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi tidak akan memberikan kembali bantuan dana bergulir dalam bentuk apapun. Isi pasal mengenai sanksi dalam Berita Acara Penerimaan Dana Bergulir berbeda dengan isi pedoman mengenai sanksi dalam Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan (Lampiran 3). Dalam Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan KUKM, sanksi yang diberikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana, 7
hak pengelolaan dana pinjaman akan dialihkan dari Koperasi/UKM/Kelompok yang bersangkutan dan tidak akan diikutsertakan dalam program Perkuatan Modal Bergulir berikutnya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, maka akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan substansi pasal-pasal mengenai perjanjian dan sanksi kredit antara Juknis Perkuatan Permodalan KUKM dengan Berita Acara Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir adalah Juknis Perkuatan Permodalan KUKM melakukan perjanjian dan sanksi kredit tanggungrenteng, seperti bentuk perjanjian yang dilakukan Grameen Bank. Perjanjian dalam Berita Acara Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir lebih menekankan pada sanksi terhadap individu-individu penerima kredit.
Sebagian besar responden ~nenyatakantidal< ada perjanjian sanksi kredit yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyaluran kredit dana bergulir. Demikian pula seleksi terhadap agunan tidak dilakukan. Tabel 19 menunjukkan prosentase jawaban responden mengenai perjanjian sanksi kredit dan seleksi terhadap agunan. Apabila terjadi kredit macet, ha~npir95% responden menyatakan tidak ada sanksi atau hukuman apabila mereka tidak menepati perjanjian kredit untuk melunasi angsuran pinjaman. Hanya 5% memberikan pernyataan ada sanksi apabila pembayaran angsuran tidak dilakukan. Tabel 19. Perjanjian Sanksi Kredit dan Seleksi Terhadap Agunan Dala~nPenyelenggaraan Kredit Dana Bergulir Bagi UKM di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007 (dalam %).
Sumber : Data Primer
e. Pencairan Kredit Pencairan kredit dana bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dalam ha1 ini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi pada cabang-cabang di kecamatan yang bersangkutan. Penerima pinjaman dapat ~nengambilpencairan kredit secara langsung di kantor BPR Sukabumi setempat dan selanjutnya melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran pinjaman kantor BPR tersebut. Mengingat masyarakat belum mengetahui prosedur pencairan dan pembayaran angsuran kredit yang harus dibayar setiap bulannya, sebelum menerima pencairan kredit, petugas kantor BPR Sukabumi memberi penjelasan tentang ha1 tersebut secara jelas dan rinci. Sebagaimana isi Juknis yang menetapkan tugas BPR Sukabumi sebagai konsultan teknis mengenai pengelolaan administrasi pada Koperasi, UKM dan Kelompok, maka penjelasan petugas BPR Sukabumi kepada penerima pinjaman diterima dengan baik. Pelayanan dinilai baik, termasuk pelayanan yang diberikan selama proses pencairan kredit. Proses pencairan kredit yang dilakukan petugas dengan baik, ramah dan sabar. Penerima kredit juga menyatakan bahwa mereka menerima uang kredit dari petugas kredit BPR Sukabumi dengan tepat, tidak ada pemotongan dari petugas BPR
Sukabumi. Tabel 20 menjelasltan proses pencairan kredit yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan BPR Sukabumi. Tabel 20. Pencairan Kredit Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 (dalam %). Sangat Sangat Cukup Kurang Kurang No Aspek Baik Baik
Sumber : Data Primer f. Pelayanan Kredit
Setelah menerima penjelasan dari Bank Pelaksana mengenai kredit dana bergulir bagi UKM, mereka menjadi memahami berapa nilai angsuran yang harus dicicil setiap bulannya. Pelaksanaan pelayanan kredit menunjukkan pelayanan baik yang diberikan BPR Sukabumi kepada para penerima pinjaman tersebut. Namun pelayanan kredit perlu ditingkatkan agar unit usaha lebih menyadari kewajibannya untuk melunasi pinjaman. Diperlukan bantuan semua pihak termasuk pihak Bank untuk mengingatkan kewajiban dan sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya. Pemberian bantuan pemerintah berupa dana kepada masyarakat seringkali rawan oleh kasus-kasus pemotongan uang yang dilakukan aparat. Untuk memastikan ada tidaknya pemotongan uang yang dilakukan petugas pencairan dan pelayanan kredit pada
PD BPR Sukabumi, melalui penggunaan skala Guttman dilakukan pendataan untuk meminta kepastian, ada tidaknya pemotongan uang oleh petugas pelayanan kredit. Hasilnya diketahui, lebih dari 15% responden menyatakan terjadi pemotongan uang atau pungutan yang dilakukan oleh aparat Desa, sedangkan petugas BPR Sukabumi tidak
melakukan pelnotongan sama sekali. Tabel 21 menjelaskan ada tidaknya pernotongan uang dalam pelayanan kredit. Tabel 21. Pelayanan Kredit Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 (dalam %).
I I 1
2
Aspek Petugas Pencairan Kredit Memotong Atau Meminta Uang
1 Pungutan Lain ( Jutillah
I Rata-rata
1
1
Ya 17,9 17,9 35,s 17,9
Sumber : Data Primer
(
1
Tidnk
1
81,3 81,3 162,6 81,3
Untuk penerima kredit yang mendapat uang dari perwakilan kelompok usaha, sebagian penerima menyatakan ada pernotongan uang lebih kurang Rp. 50.000,- hingga Rp. 300.000,-. Pemotongan uang tersebut dilakukan kelompok untuk kebutuhan kas kelompok,
pembelian
konsumsi pertemuan-pertemuan
kelompok,
dan
lain-lain.
Pemotongan uang juga dilakukan aparat desa dengan penjelasan sebagai biaya untuk mengganti biaya transportasi selama pengurusan permohonan kredit dan pencairan kredit. Besaran pemotongan uang dilakukan aparat Desa sekitar Rp. 50.000,- hingga Rp. 300.000,-. Tingkat pendidikan yang rendah, menjadikan para UKM merasa tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk berhadapan dengan pihak perbankan sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. g. Bimbingan dan Pembinaan Setelah mendapat pencairan kredit dana bergulir dari Bank Pelaksana, setiap penerima perlu mendapat bimbingan dan pembinaan agar pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tugas membimbing dan membina UKM dalam kegiatan ini adalah tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Bank Pelaksana. Tugas bimbingan dan pembinaan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan. Bimbingan dalam bidang manajemen sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas KOPERINDAG walaupun tidak disampaikan secara detil dan tidak sering dilakukan. Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas KOPERINDAG memberi materi mengenai manajemen usaha. Untuk bimbingan dalam bidang pemasaran, hanya 30% responden yang pernah mendapat bimbingan. Bimbingan dalam bidang pemasaran berupa
pelatihan dan kegiatan-kegiatan pameran produk UKM. Dalatn Tabel 22, responden yang mendapat bimbingan, menyatakan mereka diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pameran produk yang dilakukan Dinas KOPERINDAG, baik pameran tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Tabel 22. Bintbingan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir
Jumlah Rata-rata
41,2 4,1
241,2 24,l
138,2 13,s
454,9 45,s
124,s 12,s
Sumber : Data Primer
Menurut 47% responden, mereka rnenyatakan belnm mendapat bimbingan bidang pemasaran secara intensif. Hal ini menimbnlkan kekhawatiran apabila hasil produksi UKM tidak dibimbing untnk dipasarkan maka akan mempengaruhi kinerja atau perputaran roda usaha mereka. Kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian sebenarnya mernpakan wilayah yang strategis karena letaknya tidak jauh dari jalan raya Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi pemasaran. Namun tidak berarti mereka tidak memiliki masalah dalam pemasaran produknya karena tidak semua UKM rnemiliki
..
pengetahuan dan kemampuan ilntuk memasarkan hasil produksinya secara meluas. Mereka sangat membutuhkan bimbingan sekaligus fasilitas akses untuk memasarkan hasil produksi usahanya, baik berupa penyediaan tempat pemasaran maupun teknik-teknik pemasaran yang efektif. Untuk
meningkatkan
kualitas
dan kemampuan
kapasitas
UKM dalam
mengembangkan usaha diperlukan pelatihan-pelatihan usaha. Hal ini diketahui kurang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatanminas KOPERINDAG, bahkan sangat kurang diterima UKM penerima pinjaman modal. Demikian pula upaya untuk mernpromosikan kegiatan usaha UKM, kurang dirasakan unit usaha UKM penerima. Kepedulian Pelaksana Kegiatan untuk membantu mencarikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi UKM dalam bidang manajemen, pemasaran, produksi, adalah kurang baik. Secara umum, diketahui yang melakukan bimbingan dan pembinaan secara fimgsional adalah aparat Desa yang tinggal berdelcatan dengan UKM penerima dana bergulir. Tugas pendampingan dan pembinsan kurang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan sebagai bagian dari tanggungjawab agar kegiatan dana bergulir sukses dan berhasil guna. h. Pengalvasan
Pengawasan dilalcukan oleh Pelaksana Kegiatan dan BPR Sukabumi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana bergulir atau pelanggaran mekanisme penyaluran dana pinjaman bergulir. Langkah strategis yang ditempuh untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dari Dinas KOPERINDAG dan BPR Sukabumi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemantauan tersebut berupa melakukan pengawasan secara langsung. Tim Monitoring mendatangi rumah-rumah penerirna program dan bertemu langsung dengan penerima pinjaman. Pertemuan dalam rangka pengawasan, monitoring dan evaluasi tersebut, secara frekuensi dan kualitas, dirasakan kurang. Hal tersebut konsisten dengan jawaban responden mengenai keberadaan dan kehadiran petugas yang dapat membantu membahas permasalahan yang dihadapi KUKM dan Kelompok, juga dirasakan kurang oleh responden. Pelaksana kegiatan melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara memantau perkembangan pengembalian kredit oleh unit usaha, sebagaimana data yang ada di BPR Sukabumi. Namun laporan tingkat pengembalian kredit tersebut, tidak ada tindak lanjutnya. Data kredit macet tersebut, tidak ditanggapi untuk dibimbing dan dibina lebih lanjut.
Berdasarkan Tabel 23, pengawasan terhadap pemberian pinjaman dana bergulir adalah kurang baik. Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah mendatangi penerima pinjaman dan memantau perkembangan usaha para penerima pinjaman. Aspek pengawasan yang dilakukan Pelaksana Kegiatan tidak dilaksanakan sebagai bagian dari tanggunglawab
agar
penyimpangankelalaian
tidak para
terjadi pihak
kemacetan dalam
pembayaran
pelaksanaan.
atau
Tingginya
terjadi
tunggakan
pengembalian angsuran yang terjadi tnerupakan indikasi bahwa dana yang diberikan pemerintah tersebut, dianggap sebagai hibah belaka, ter-distorsi oleh bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Apabila kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan baik, tunggakan atau kredit macet dapat dicegah dan dikurangi. Penunggak cicilan semestinya dapat didatangi oleh Pelaksana Kegiatan dan Bank Pelaksana, selanjutnya melakukan musyawarah untuk mengetahui penyebab mereka tidak membayar cicilan dan selanjutnya membahas permasalaKan yang dihadapi dan mencari alternatif pemecahannya. Tabel 23. Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Sangat Sangat No Aspek E
I I
I
I
" 7 .
Petugas Memonitoring Dana
..- , Sistem Pengawasan Sudah Berjalan Dengan Baik Petugas Teratur Mengunjungi Kegiatan Usaha Petugas Membahas 3 ~erkasalahanYang Dihadapi Apabila Menunggak dapat 6 Bermusyawarah Dengan Petugas Jurnlah Rata-rata Sumber : Data Primer
--,
,
23
18,6
15,7
50
12,7
0
10,8
2,9
60,s
25,s
0
2.9
73
63,7
25,5
0
I8,6 93,1 15,5
0 62,7 10,s
70,6 343,l 57,2
10,8 98 16,3
23 0,s
Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara baik dan terus menerus dapat merupakan bahan masukan untuk memperbaiki system penyelenggaraan pinjaman dana bergulir tersebut. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dapat mencegah lebih dini kemungkinan penyimpangan, sehingga kegiatan yang dibiayai dari anggaran pemerintah tidak mengalami kerugian bagi Negara dan menghilangkan atau mengurangi manfaat
positif yang sebenarnya bisa diperoleh dari kegiatan tersebut. Pengawasan yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan kredit dan dapat menimbulkan rasa tanggungjawab untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dan melunasi pinjaman secara disiplin. i.
Penggunaan Dana Bergulir Penggunaan dana bergulir dimanfaatkan penerima untuk memperkuat permodalan,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha. Penggunaan dana bergulir secara efektif dan optimal dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, bagi unit usaha UKM yang telah memperoleh pinjaman dana bergulir dapat memanfaatkan dana yang disediakan untuk lcelangsungan dan pengembangan usaha yang sudah mereka rintis sebelumnya. Tabel 24 menunjukkan sikap responden terhadap kegunaan pinjaman dana bergulir tersebut dan hasil pemberian pinjaman terhadap kelangsungan usaha. Tabel 24. Penggunaan Dana Bergulir Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 (dalam %). Sangat No Baik Cukup Kurang Aspek Baik Kurang Dana Dipergunakan Untuk Mengernbangkan Usaha 44,l 52,9 0 0 2,9 Kondisi Perkembangan Usaha 2 Setelah Mendapatkan Dana Bergulir 21,6 28,4 18,6 31,4 0 I Dana Bergulir Dapat 3 ~ipergunakan~ n ; u kKegiatan Usaha Lain 0 0 86,3 7,s 5,9 Dana Bergulir Yang Diterima 4 Dapat Meningkatkan Kinerja Usaha 0 17,6 21,6 52,9 7,8 Dana Bergulir Dapat . Memperkuat Modal Usaha 36,3 15,7 39,2 23 5,9 Jumlah 47,l 128,4 212,7 73,5 38,2 Rata-rata 25,7 14,7 42,5 9,4 7,6 Sumber : Data Primer
I
1
/
1
1
Awalnya pelaku usaha memanfaatkan dana bergulir yang mereka terima untuk mengembangkan usaha, namun dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan dana bergulir menjadi kurang baik. Perkembangan usaha para penerima mengalami kemunduran usaha bahkan mengalami kebangkrutan usaha, dan bahkan beralih pada bidang usaha lain. Hal itu terjadi disebabkan oleh karena dana tersebut ternyata dimanfaatkan juga untuk hal-ha1 lain, misalnya membiayai kegiatan usaha lain, tidak
sesuai dengan proposal yang diajukan. Bahkan ada sebagian penerima menggunakan dana pinjaman untuk keperluan rumah tangga seperti kebutuhan konsumsi, pengobatan, pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara mendalam, penyebab kegagalan UKM penerima dana bergulir dalam meningkatkan usahanya antara lain : (1) Persaingan usaha dimana pelaku usaha UKM kalah bersaing dengan industri atau pengusaha bermodal besar, (2) Rendahnya produksi dan kualitas produk mengakibatkan tidak ada permintaan barang dan jasa, (3) Harga bahan-bahan baku mengalami kenaikan, (4) Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama minyak tanah dan bensin, dll. Kegagalan usaha membuat pelaku usaha tidak lagi membayar angsuran cicilannya. Dampak lanjutan adalah tidak lancamya perguliran dana kegiatan tersebut sehingga mengurangi kesempatan bagi unit usaha lain untuk memperoleh dana pinjaman modal serupa. j.
Tanggungjawab Aspek tanggungjawab dan kesadaran penerima kredit dana bergulir untuk
memanfaatkan
dana pinjaman sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha,
mengembalikan pinjaman secara mencicil, dan sebagainya adalah baik. Tanggungjawab dan kesadaran tersebut merupakan kemampuan kognisi pelaku usaha yang menyadari pentingnya memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha dan mengembalikan pinjaman agar dapat memberi kesempatan bagi orang lain memperoleh akses permodalan seperti yang lainnya. Namun data pengembalian pinjaman yang menunjukkan tingginya tunggakan pengembalian angsuran dana bergulir merupakan fakta yang berbicara lain. Antara kesadaran kognisi akan manfaat penggunaan dana bergulir, berbeda dengan sikap dan perilaku mereka yang tidak melunasi pinjaman adalah merupakan ha1 yang bertolakbelakang. Masalah kredit macet merupakan kenyataan atau fakta dari perilaku
UKM yang terjadi di lapangan yang tidak bisa dielakkan. Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap kemajuan pelaksanaan program perkuatan permodalan, menurut pelaku usaha, turut bertanggungjawab terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan. Sebagai instansi yang menjadi leading sector dalam kegiatan pinjaman dana bergulir, maka Dinas KOPERINDAG memiliki kepentingan terhadap keberhasilan usaha UKM. Apabila program perkuatan modal ini berjalan lancar, maka kinerja Dinas
KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi menjadi baik, dan apabila tidak berjalan seabagai~nanamestinya, maka kinerja instansi pemerintah tersebut menjadi buruk. Tabel 25 menunjukkan sikap responden bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas KOPERINDAG adalah terus memantau dan mengawasi kelancaran pelaksanaan program perkuatan
permodalan
tersebut.
Dinas
KOPERINDAG
Kabupaten
Sukabumi
bertanggundawab untuk menata mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir agar supaya berjalan lancar dan berhasil dan mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang diharapkan. Penggunaan dana APBD sebaik mungkin merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi sebagai tuntutan good governance pemerintah daerah kepada masyarakat Sukabumi secara keseluruhan Tabel 25. Tanggungjawab Pengguna Dana Bergulir Dalam Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 (dalam %). No
Aspek
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sumber : Data Primer k. Manfaat Dana Bergulir
Sesuai tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir adalah untuk meningkatkan permodalan dan pengembangan usaha, maka manfaat yang diperoleh dari dana bergulir merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, manfaat dana bergulir dapat
mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memperkuat permodalan pelaku usaha. Berdasarkan Tabel 26, diketahui bahwa pelaku usaha mengetahui bahwa mereka dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir dengan baik. Penerima kredit juga menyadari bahwa mereka harus mengelola manajemen usaha secara lebih baik sehingga pergerakan dana usaha terus meningkat karena adanya bantuan perkuatan permodalan. Namun pengetahuan mengenai manfaat dana bergulir tidak sesuai dengan realita yang mereka alami. Tidak semua pelaku usaha setuju dengan manfaat dana bergulir yang mereka terima karena ternyata dalam realita sebenarnya, dana pinjaman tersebut tidak mengakibatkan peningkatan usaha, peningkatan taraf hidup dan kehidupan ekonomi masyarakat. Ketidakmampuan mengelola usaha, kenaikan harga-harga bahan baku dan transportasi merupakan kendala dalain upaya mengembangkan usahanya. Apa yang dicita-citakan semula, temyata tidak terwujud dalam kenyataan. Tabel 26. Manfaat Dana Bergulir dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir ~ a b u ~ a t eSukabumi ; Tahun 2005 (dalam %). Sangat Sangat Baik Aspek Cukup Icurang Kurang No. Baik Membuka dan Memberi Kesempatan Bagi Usaha Ekonomi Lemah Untuk 12,7 39,2 23,5 17,6 Meningkatkan Taraf Hidup 6,9 2 Menciptakan Lapangan Kerja 10,s 39,2 216 22,s 5,9 I Mengembangkan Kehidupan 1 1 I 1 3 ~koiomi 47,l 28,4 18,6 2,9 2,9 Meningkatkan dan Memantapkan Kehidupan 4 42,2 23,5 25,5 Ekonomi 5,9 2,9 Memperkuat A s ~ e k 0 ~eimbdalan 23,5 34,3 36,3 5,9
1
I
1
1
1
1
'
Jumlah
Rata-rata Sumber :Data Primer
32,4 6,5
191,2 38,2
131,4 26,3
120,6 24,l
24,5 4,9
Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir tahun 2005 memiliki beberapa kelemahan terutama pada tahapan input dan proses. Pada tahapan input, diketahui bahwa nilai pinjaman yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar Rp 2 juta hingga Rp 2,s juta saja, menunjukkan bahwa besaran plafon kredit tidak didasarkan proses identifikasi kebutuhan modal UKM sebelumnya. Tidak ada penetapan nilai pinjaman sebagai standar pinjaman sehingga bisa diukur tingkat keberhasilan program. Salah satu indikator keberhasilan
program dana bergulir adalah lancarnya pengembalian pinjaman (tidak kurang dari 80%) dan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Teguh, 2008). Untuk mendukung keberhasilan tersebut, kegiatan pendampingan dan bimhingan intensif pada penerima kredit harus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan dana bergulir di Kabupaten Sukabumi dilakukan seperti halnya proyek-proyek pemerintah lainnya, yaitu sebatas kegiatan penyaluran dana bergulir kepada peserta. Pertanggungjawaban kegiatan hanya berupa penyusunan laporan penerimaan dana bergulir saja, sedangkan hasil atau outcome dari kegiatan tersebut tidak bisa diukur. Dari wawancara mendalam dengan Pelaksana Kegiatan, diketahui bahwa mereka tidak pernah memiliki data keberhasilan kegiatan dana bergulir sehingga sulit mengukur tingltat keberhasilan program perkuatan permodalan tersebut. Untuk tahapan proses, menunjukkan kelemahan pada kegiatan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan. Penerima kredit menyatgkan bahwa selama masa pinjaman kredit, baik secara kualitas maupun frekuensi pertemuan dengan Pelaksana kegiatan, sangat rendah. Hal itu menyebabkan : (1) Tidak memiliki saluran atau forum konsultasi apabila mengalami masalah dalam pengembangan usahanya; (2) Tidak memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Kelemahan pelaksanaan kegiatan dana bergulir tahun 2005 melahirkan hasil yang cukup baik, dimana tunggakan pengembalian pinjaman sebesar 45%. Artinya, dana perguliran yang semestinya dapat diterima oleh UKM lainnya pada periode berikutnya, mengalami hambatan. Prinsip perguliran tidak berjalan sebagaimana prinsip dan tujuan kegiatan itu sendiri. 5.3. .-
Proses Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Taliun 2005,2006 dan 2007
Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan sosialisasi tahun 2006 dan 2007, maka terdapat perbedaan. Kegiatan sosialisasi pada tahun 2006, tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan tahun 2005, dimana sosialisasi diketahui baik oleh pelaku usaha. Namun j
mengingat prinsip pemerataan masih dianut oleh Dinas KOPERINDAG, hasil evaluasi
!
proses pada aspek penyusunan proposal, se!eksi kelayakan usaha, bimbingan dan
i
pembinaan, dan pengawasan dana bergulir, hasilnya menunjukkan kurang baik.
! II I
Berdasarkan Tabel 15 diketahui, jumlah tunggakan peminjampada tahun 2006, masih tinggi, seperti halnya kondisi tunggakan tahun 2005. Pada tahun 2006, dari 40 responden diketahui masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 4.393.000,-. Hal berbeda terjadi
dengan pelaksanaan pinjaman dana bergulir tahun anggaran 2007 yang menunjukkan nilai tunggakan perninjam yang sangat rendah. Tidak ada tunggakan peminjam, semuanya nihil atau sudah lunas sebagaimana jangka waktu 2 tahun yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. 5.3.1. Evaluasi Input
a. Nilai pinjaman Penerimaan dana bergulir yang diterima setiap unit usaha perorangan, pada tahun anggaran 2006. Sebagian besar penerima kredit dana bergulir merupakan wirausaha skala mikro dan kecil yang menerima dana masing-masing sekitar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 4.500.000,-. Penerima kredit ini dibebankan bunga sebesar 9 persen per tahun, efektif dari sisa pokok pinjaman. Untuk tahun 2006, tunggakan berjalan yang harus dikembalikan setelah dikenakan bunga dari 40 responden adalah sebesar Rp. 4.393.000,-. Tabel 27 merupakan bagian dari Tabel 2 yang menunjukkan prosentase pengembalian pinjanian dana bergulir bagi UKM di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Tabel 27 menunjukkan prosentase tunggakan pada tahun 2006 dan 2007, tidak tinggi, berbeda dengan data tunggakan UKM pada tahun 2005. Tabel 27. Prosentase Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM Di Kabupaten Sultabumi Tahun 2006 dan 2007 No. 1. 1 2
Kecamatan
UKM
Realisasi
Jumlah Angsuran (Rp.OOO) Pokok Jasa
Sisa Pinjaman
Tungga kan Berjalan
Tunggakan
Angsuran
(%)
(%)
Tahun 2006 Sukaraja
20
40.000
3.887
1.545
36.113
1.213
3
Nyalindung
20
50.000
-
900
50.000
3.180
6
Jumlah
40
90.000
3.887
2.445
86.113
4.393
5
10 5
11.
Tahun 2007
1
3
15.000
723
186
14.277
5
3 4
300 7.200 476
300 186
8.700 41.800 4.524
3 15
1
9.000 49.000 5.000
-
3
Pelabuhan Ratu Cisaat Cicantayan Gunungguruh
4 5 7
Cikidang Cicurug Kadudampit
1 1 1
5.000 10.000 2.000
476
186
-
4.524 10.000 2.000
10
-
14
95.000
9.175
858
85.825
2 2
Jumlah Sumber : Data Primer
10
-
-
5
Nilai pinjaman pada tahun 2007, setiap unit usaha menerirna besaran dana, mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 29.000.000,-. Besaran dana yang diterima UKMUKM tersebut berbeda-beda, contohnya pengusaha puzzle dari Kecamatan Cicantayan menerima dana paling besar dibandingkan wirausaha lainnya yaitu sebesar Rp. 29.000.000:-. Penentuan besaran dana yang diperoleh setiap unit usaha berbeda sesuai hasil survey dan proposal yang diajukan kepada Dinas KOPERINDAG, selain melihat kemampuan dan perkembangan usahanya. Untuk tahun 2006, tunggakan berjalan yang harus dikembalikan setelah dikenakan bunga dari 40 responden adalah sebesar Rp. 4.393.000,-. Untuk tahun 2007, tidak ada tunggakan sarna sekali karena setiap unit usaha telah melunasi pinjaman dana bergulirnya. Jadi, ada perbedaan nilai pinjaman yang signifikan antara tahun 2005 dan 2006 dengan tahun 2007, demikian pula jumlah tunggakannya. Hasil temuan di lapangan ini menunjukkan adanya perbedaan kenyataan yang terjadi sesuai tahun pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menuntun pertanyaan lanjutan mengenai adanya perbedaan cara atau disain program yang dilakukan. Jurnlah peminjam yang lebih sedikit pada tahun 2007 dengan nilai tunggakan 0 (nol) menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir tahun 2005 dapat memberi perkuatan permodalan kepada banyak UKM, narnun dana tidak bergulir secara lancar karena banyak angsuran yang tidak dilunasi atau kredit macet. b. Lembaga Pendamping dan Pembina Sebagaimana pelaksanaan dana bergulir tahun 2005, keberadaan lembaga pendamping dan Pembina tahun pelaksanaan 2006 dan tahun 2007, tidak ada. Pada kegiatan penyusunan proposal, seieksi kelayakan usaha, bimbingan dan pembinaan, serta pengawasan dana bergulir, hanya ada aparat Desa, aparat Kecamatan dan Pelaksana Teknis Kegiatan dari Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi dan BPR Sukabumi yang mendukung. Penerima kredit juga menyatakan bahwa tidak ada pertemuan rutin yang mereka lakukan, terkait dengan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembangan
I
usaha mereka. 5.3.2. Evaluasi Proses
..
a. Sosialisasi i
Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pinjaman dana bergulir tahun 2005 berjalan baik
i
sehingga masyarakat mengetahui adanya program pemerintah yang memberikan perkuatan permodalan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok. Untuk kegiatan sosialisasi
i j
pinjaman dana bergulir pada tahun 2006 pun berjalan baik, demikian pula tahun 2007. Pelaksana Kegiatan, dalam ha1 ini, Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, aparat Desa, aparat Kecamatan telah melaksanakan sosialisasi kegiatan pinjaman dana bergulir secara baik dan masyarakat calon penerima kredit dana bergulir memahami kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dengan baik. Kegiatan sosialisasi merupakan langkah penting untuk membentuk pemahaman dan persepsi yang baik dan benar mengenai pelaksanaan program pemerintah. Apabila tidak dilakukan secara baik, bisa dipastikan hasil atau manfaatnya, tidak akan baik. Pemerintah
Daerah
harus
bersungguli-sungguh
melaksanakan
sosialisasi
agar
menghasilkan output kegiatan efektif dan optimal. Tabel 28. Rata-rata Sosialisasi Dalatn Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabutni Tahun 2005 - 2007 (dalam %). Baik 1. Tahun 2005 2. Tahun2006 3. Tahun2007 Sumber : Data Primer
83 12.5 5,3
62,l 70,s 65,3
Cukup 9,5 5 5,3
Kurang 6,s 5 2,7
Sangat Kurang 12,6 7 21,3
b. Penyusunan Proposal
Kegiatan penyusunan proposal setiap tahun pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir berjalan baik. Untuk pelaksanaan tahun 2000, skala sikap terletak antara baik dan sangat kurang, artinya pelaku usaha yang mampu menyusun proposal dan tidak mampu hampir seimbang. Tahun 2006, separuh penerima menyatakan mampu menyusun proposal, sedangkan tahun 2007, jumlahnya semakin meningkat (62%) menyatakan
I
penerima kredit mampu membuat proposal usaha. Artinya, setiap tahun terjadi
I
peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun proposal kelayakan usaha.
I
Artinya bimbingan penyusunan proposal yang dilakukan Pelaksana Teknis Kegiatan
I
ii !
j I
j
1 I
setiap tahun semakin bertambah baik. Keterampilan membuat proposal usaha dilakukan Dinas KOPERINDAG untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam mengajukan permohonan bantuan permodalan usaha. Proposal usaha diperlukan setiap badan usaha atau kelompok usaha untuk mengajukan kepada lembaga perbankan, BUMN Pembina
UKM, dan lembaga atau organisasi donor lainnya.
Tabel 29 menunjukkan prosentase peningkatan kelnampuan UKM dalam menyusun proposal usaha dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Terjadi peningkatan jumlah responden yang menyatakan mampu menyusun proposal setelah rnenerilna pelatihan penyusunan yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan kinerja Pelaksana Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir secara baik memenuhi kebutuhan akan peningkatan kemampuan manajemen UKM. Tabel 29. Rata-rata Penyusunan Proposal Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabulni Tahun 2005 -2007 (dalam %). Sikap Sangat Sangat Cukup Kurang Kurang Baik Baik
. 1 2
3
Tahun2005 Tahun2006 Taliun 2007
.
2 5 9,3
34,l 50 62,7
II,l
12,s 14,7
23,6 20,5 12
29,3 12 I ,3
Sumber : Data Primer
c. Seleksi Kelayakan Usaha Penyeleksian kelayakan usaha setiap tahun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata sikap pelaku usaha terhadap pelaksanaan seleksi kelayakan usaha yang dilakukan Pelaksana Teknis Kegiatan adalah baik. Pada pelaksanaan tahun 2005 dan 2006, seleksi kelayakan usaha tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan penilaian kurang dinyatakan pelaku usaha. Untuk pelaksanaan tahun 2007, mengingat calon penerima hanya sedikit, seleksi kelayakan usaha dilakukan lebih baik. Hampir 50% responden menyataltan pelaksanaan kegiatan seleksi kelayakan usaha dilakukan secara baik. Tabel 30 menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelaksanaan seleksi kelayakan usaha yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Tabel 30. Rata-rata Seleksi Kelayakan Usaha Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007(dalam %). No
Tahlln
1
Tahun2005
2
Tahun2006
3
Tahun2007
Sumber :Data Primer
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
03
34,4
14
36,7
14,l
2.5
36,7
14,2
39,2
7,5
10
48,9
10
12,2
18,9
d. Perjanjian
Tidak ada seleksi terhadap agunan selama pelaksanaan program perkuatan permodalan tahun 2006 - 2007. Sekitar 97% pelaku menyatakan tidak ada agunan yang wajib disediakan apabila mereka menunggak angsuran pinjaman. Sampai saat ini, apabila menunggak pembayaran, terbukti tidak ada sanksi apapun yang dijatuhkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada merelta. Apabila pelaku usaha sudah tidak mampu membayar, tidak ada satu petugas, baik dari Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi maupun dari BPR Sukabumi setempat yang menagih pelunasan dana pinjaman tersebut. Kondisi ini bisa dipahami karena lnemang ha1 tersebut sesuai dengan pengarahan Pemerintah Pusat (dalam ha1 ini Kementerian Koperasi dan UKM) bahwa kegiatan pinjaman dana bergulir adalah bantuan sosial yang mengharamkan agunan. Keberpihakan pemerintah untuk mengangkat status sosial ekonomi UKM sangat besar sehingga pemberian bantuan permodalan yang bersifat bergulir tidak diberatkan oleh persyaratan agunan. Lembaga-lembaga perbankan pun tidak dibenarkan meminta agunan sita hutang, tapi cukup membayar bunga atau jasa pinjaman yang sangat kecil. Tabel 31 menunjukkan ada tidaknya perjanjian sanksi kredit dan seleksi yang dilakukan terhadap agunan kredit. Hampir semua responden menyatakan tidak melakukan perjanjian sanksi kredit dan tidak ada seleksi terhadap agunan. Tabel 31. Rata-rata Perjanjian Sanksi Kredit dan Seleksi Terhadap Agunan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007 (dalam%). 2005
1 Perjanjian sanksi kredit - Ada - Tidak Ada 2 Seleksi Terhadap Agunan - Ada - Tidak Ada
2006
2007
98
5 95
91
10
0
0
90
100
100
2
9
Sumber : Data Primer
Hal ini sesuai dengan isi pasal-pasal yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Dana Bergulir. Berita acara tersebut memuat pasal mengenai sanksi kredit yang akan diterima pelaku usaha apabila tidak dapat memanfaatkan sebagian atau seluruh pinjaman sesuai dengan rencana yang diusulkan. Sanksinya adalah yang bersangkutan wajib mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman yang tidak dimanfaatkan tersebut,
ditambah bunga pinjaman. Selain sanksi, pelaku usaha yang ~nelanggar perjanjian, dipastikan tidak altan menerima kembali bantuan Dana Bergulir pada tahun pelaksanaan berikutnya. e. Pencairan Kredit Pelayanan pencairan kredit dilakukan baik oleh cabang-cabang tingkat kecamatan BPR Sukabumi, terkait dengan ada tidaknya pemotongan uang atau berbagai pungutan pada saat pencairan kredit. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pemotongan uang tidak dilakukan petugas BPR Sukabumi pada saat pencairan dana kredit. Pemotongan uang dilakukan oleh aparat desa, aparat kecamatan atau ketua kelompok yang mewakili organisasi kelompok penerima pinjaman. Aparat desa atau kecamatan atau pengurus Iwakil kelompok yang menerima dana bergulir dari BPR Sukabumi melaki~kan pemotongan uang menggunakan alasan pemotongan antara lain untuk penggantian biaya transportasi aparat yang membantu, biaya konsumsi pertemuan-pertemuan kelompok dan dana kas kelotnpok yang bersangkutan. Pelaku usaha yang mendapat pemotongan uang tidak banyak, jumlahnya hanya berkisar 2,5% hingga 18,7%. Pemotongan uang tersebut bertentangan dengan tujuan mulia pelaksanaan pinjaman dana bergulir. Penerima kredit tidak mengetahui adanya pemotongan uang tersebut, karena dalam sosialisasi kegiatan yang dilakukan petugas dari Dinas KOPERINDAG dan BPR Sukabumi dijelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang pada pencairan kredit. Tabel 32 menunjukkan data adanya pemotongan uang yang tidak dilakukan oleh petugas BPR Sukabumi. Pemotongan uang dilakukan pengurus kelompok dan aparat desa yang membantu mengurus pencairan kredit. Tabel 32. Rata-rata Pencairan Kredit Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007 (dalam %).
-
No 1
2 3
Tahun Tahun 2005 Tahun2006 Tahun 2007
Tidak
Ya 18,7% 2,5% 13,3%
81,3% 973% 86,7%
Sumber : Data Primer
f. Pelayanan Kredit Pelayanan petugas pada saat pencairan kredit berjalan baik terhadap penerima kredit pada setiap tahun pelaksanaan. Penilaian ini diberikan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas BPR Sukabumi kepada penerima kredit. Sebagai lembaga yang
ditunjuk untuk menyalurkan dana kredil kepada Koperasi, UKM dan Kelompok, petugas BPR Sukabuilii bersikap baik, ramah dan sabar dalam melayani. Bahkan penilaian sangat baik, cukup besar diberikan oleh penerima kredit terhadap pelayanan petugas BPR Sukabumi.
-
Tabel 33. Rata-rata Pelavanan Kredit Dalaili Penvelenmaraan Piniaman Dana Bereulir ~ a b u ~ a t Sukabutni en Tahun 2065 - 2007 (dalama%). Sikan
No 1 2
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kumng
Tahun2005 Tahun2006
Sumber : Data Primer Pelayanan kredit dilakukan di kantor cabang BPR Sukabumi yang ada di ibukota kecamatan masing-masing penerima kredit, ha1 tersebut untuk memudahkan pelayanan kredit. Namun perlu dipertimbangkan untuk melakukan jemput bola, dalam ha1 pembayaran angsuran pinjaman yang sulit dilakukan penerima kredit yang letak mmahnya jauh dari ibukota kecamatan. Selanjutnya diharapkan, penerima kredit akan rajin dan disiplin menyetor cicilan ke BPR Sukabumi. g. Bimbingan dan Pembinaan
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap penerima kredit, setiap tahun, mengalami perubahan yang semakin baik. Jumlah persentase sikap untuk aspek bimbingan dan pembinaan semakin meningkat, terutama untuk pelaksanaan pada tahun 2007. Berdasarkan hasil wawancara, peilerima kredit mendapat bimbingan dan pembinaan yang lebih baik, ha1 ini memungkinkan karena sedikitnya jumlah pelaku usaha yang meneriina kredit. Konsekuensi positif terlihat pada nihilnya tunggakan dana bergulir pada tahun 2007. Sangat berbeda hasilnya dengan hasil pelaksanaan dana bergulir tahun 2006 dan 2007 yang masih menyisakan tunggakan yang cukup besar. Adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif terhadap pelaku usaha akan mencapai keberhasilan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan yang diharapkan. Kepedulian Tim Pelaksana terhadap pelaku usaha adalah suatu keharusan, karena konsekuensi uang Negara yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan output dan outcome yang optimal bagi masyarakat dan Negara.
Tabel 34 menunjukkan prosentase sikap responden terhadap bimbingan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir. Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan dari tahun 2005 hingga tahnn 2007. Tabel 34. Rata-rata Bimbingan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 -2007 (dalarn %).
-
Tahun 1
Tahun 2005 2 Tahun2006 3 Tahun2007 Sumber : Data Primer
-
Sangat Baik 3,4 2,s 11,3
Baik 19,2 44,s 48
Cukup 9,5 9,s I S,7
Kurang
Sangat Kurang
21,6
63
34,5 12,7
8,3 9,:
h. Pengawasan Masalah pengawasan tidak banyak mengalami perubahan dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Aspek pengawasan yang melakukan kegiatan monitoring dana usaha, mengevaluasi usaha, secara teratur mengunjungi kegiatan usaha, bahkan membahas pennasalahan yang dihadapi pelaku usaha UKM tidak dilakukan dengan baik. Prosentase menunjukkan sikap penerima kredit yang menyatakan aspek pengawasan yang dilakukan kurang, terutama pada tahun 2005 dan 2006. Untuk tahun 2007, skala sikap sangat kurang semakin bertambah. Sikap penerima kredit yang menyatakan bahwa mereka tidak pemah dipantau dan dievaluasi perkembangan usahanya dapa ditampilkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 35. Tabel 35. Rata-rata Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007 (dalam %). No
I i
1 I1 I
1
1
Tahun2005 2 Tahun2006 3 Tahun2007 Sumber : Data Primer
-
Sangat Baik 0,4 2,s 10
Baik 15,3 27,9 22,2
Cukup 10,6 5,4 20
Kurang 57 59,6 24,4
Sangat Kurang 16,7 4,6 23,;
j
i. Penggnnaan Dana Bergulir Bagi penerima kredit, dana bergulir yang mereka terima dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja usaha dan dapat memperkuat modal usaha.
Hal tersebut disadari dengan baik oleh penerima kredit dari tahun 2005 hingga 2007, bahkan skala sikap sangat baik mengalami peningkatan pada tahun 2007. Tabel 36 menunjukkan aspek paling besar yang dipahami penerima kredit dari penerimaan dana bergulir adalah dapat digunakan untuk mcrnperkuat modal usaha mereka. Tabel 36. Rata-rata Penggunaan Dana Bergulir Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi Tahun 2005,2006,2007.
.
1Sikap
1
2 3
Tahun2005 Tahun2006 Tahun2007
Sangat Baik 9,4
5 173
Baik 52 60 28
Cukup
Kurang
15
8,s
9,s 38,7
13 9,3
Sangat Kurang 3,3 12,5 67
Sumber : Data Primer
Sebagai pelaku usaha yang berkeinginan mengembangkan usaha menjadi lebih besar dan lebih baik, adanya upaya pemberian akses perkuatan permodalan benar-benar harus digunakan semaksimal mungkin. Hal inilah yang mendasari keberhasilan pelaku usaha dalam melunasi pinjaman mereka, yaitu adanya persepsi dan pemahaman pelaku usaha yang benar mengenai program pinjaman dana bergulir akan menghasilkan efek program yang baik. Penerima kredit memiliki rasa tanggungjawab untuk memanfaatkan dana yang diterima untuk meningkatkan usaha dan melunasi pinjaman tersebut. j. Tanggungjawab
Tanggungjawab penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman secara mencicil, disadari dengan baik oleh pelaku usaha. Bahkan pada tahun 2007, skala sikap sangat baik penerima kredit dana bergulir mencapai hampir 50% yang menyatakan kesadaran penerima kredit untuk memanfaatkan dana kredit yang mereka terima. Pelaku usaha memahami bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan dana kredit dengan sebaik mungkin. Penerima kredit juga menyatakan mereka harus melakukan pelunasan cicilan agar dana tersebut bergulir terus sehingga dapat dirasakan oleh UKM-UKM lain yang membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Rasa tanggungjawab yang dimiliki secara baik oleh penerima kredit untuk memanfaatkan dana kredit dan membayar pinjaman tersebut disajikan dalam Tabel 37 di bawah ini.
Tabel 37. Rata-rata Tanggungjawab Dala~nPenyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir ~ a b u ~ a t e~ukahutni n Tahun 2005 - 2007 ( d a l a i %).
-
Baik
No 1
2 3
Tahun2005 Tahun2006 Tahua2007
21,3 10,5 48
52 81 38,7
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
8,5
3,3
3 1,3
1
15 4,5 10,7
0
Sumber : Data Primer.
k. Manfaat Dana Bergulir Skala sikap penerima kredit terhadap manfaat dana bergulir mengalami pergeseran. Tahun 2005 menunjukkan kurangnya manfaat dana bergulir bagi perkembangan usahanya. Namun ha1 berbeda ditunjukkan oleh penerima kredit pada tahun 2006, dimana skala sikap aspek nianfaat menunjukkan, baik. Bahkan tahun pelaksanaan 2007, manfaat dana bergulir menunjukkan sikap sangat bailc dalam jumlah yang besar. Tabel 38 menunjukkan sikap responden terhadap manfaatyani diperoleh dari penerimaan pinjaman dana bergulir tersebut selama tahun 2005 hingga 2007. Tabel 38. Rata-rata Manfaat Dana Bergulir Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabuoaten Sukabumi Tahun 2005 - 2007 (dalam %). No
Baik
1 Tahun2005 2 Tahun2006 3 Tahun2007 Sumber :Data Primer
62 4 22,7
38,4 61,5 36
Cukup
Kurang
26,2 27,s 33,3
Sangat Kurang
24,4 5,05 8
4,9
2 0
Adanya perubahan persepsi atau sikap pelaku usaha terhadap manfaat bantuan permodalan menunjukkan adanya koreksi terhadap kinerja pengelola kegiatan. Pada tahun-tahun selanjutnya, penerima kredit benar-benar merasakan manfaat yang mereka peroleh setelah menerima bantan permodalan. Selain itu, faktor jumlah penerima kredit yang semakin sedikit pada tahun 2006 dan tahun 2007, memberi peluang bagi UKM untuk menerima pelayanan petugas berupa bimbingan dan pembinaan, lebih optimal.
5.3.3. Uji Deskriptif Tabulasi Silang Setelah melakukan analisis terhadap proses pelaksanaan pinjaman dana bergulir selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel-variabel
di atas untuk
mempertajam hasil penelitian. Setiap tahapan yang dilaksanakan diduga memiliki keterkaitan satu sama lain. Kegiatan sosialisasi sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan sebaik mungkin agar supaya penerima kredit memahami tujuan dan sasaran program. Sosialisasi yang efektif niscaya dapat menghasilkan produktivitas dana bergulir bagi peningkatan usaha penerima. Demikian pula variabel seleksi kelayakan usaha harus dilakukan secara cermat, agar penerima kredit adalah UKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan siap memanfaatkan dana bergulir untuk mengembangkan nsahanya serta memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman. Untuk itu dilakukan pengujian statistik deskriptif tabulasi silang (crosstab) menggunakan sofware SPSS versi 16 terhadap aspek sosialisasi, seleksi kelayakan usaha, bimbingan dan pembinaan, pengawasan, tanggungjawab mengembalikan pinjaman. Hasil pengujian tabulasi silang di atas menunjukkan beberapa hal, yaitu : 1) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan dengan tanggungjawab penerima
kredit untuk mengembalikan pinjaman dan memanfaatkan dana bergulir untuk mengembangkan usaha;
2) Aspek bimbingan dan pembinaan usaha diyakini responden memiliki hubungan dengan pengawasan terhadap usaha. Apabila bimbingan dan pembinaan dilaksanakan maka sekaligus penerima kredit mendapat pengawasan selama pemanfaatan dana kredit yang diterima.;
3) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan dengan aspek pengembangan usaha. Penerilna kredit yang telah diseleksi dengan baik dan benar sesuai kriteria dan persyaratan dapat berhasil mengembangkan usaha. Unit usaha tersebut dipastikan memang memiliki kecenderungan potensi menjadi unit usaha yang sukses meningkatltan usaha dan pendapatan. 4) Dampak program terhadap peningkatan pendapatan diuji hubungannya dengan
variabel seleksi kelayakan usaha dengan bimbingan dan pembinaan. Hasilnya menunjukkan pendapatan penerima dana bergulir dapat meningkat apabila seleksi kelayakan usaha dilakukan secara baik dan benar sebagaimana kriteria dan persyaratan kelayakan usaha. Artinya, responden memahami bahwa terjadinya kenaikan tingkat pendapatan UKM penerima karena seleksi yang dilakukan dengan baik dan benar serta memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menerima kredit. Adanya pengungkit berupa bantuan permodalan, seharusnya sudah dapat menaikkan tingkat pendapatan usaha penerima. Hal tersebut karena sebelumnya si penerima
kredit dana bergulir sudah memiliki usalia yang bersifat mandiri, produktivitas lancar dan sudah melakukan penjualan ke luar wilayah desanya.
Tabel 39. Hasil Uji Statistik Deskriptif Tabulasi Silang
;umber :Data Primer
Aspek-aspek lainnya seperti aspek sosialisasi tidak memiliki hubungan dengan pengembalian angsuran, pengembangan usaha seleksi kelayakan usaha. Demikian pula aspek peningkatan pendapatan dengan seleksi kelayakan usaha, diyakini responden tidak memiliki hnbungan. Hasil uji tabulasi silang ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan lcegiatan dana bergulir yang dirasakan penerima kredit. Proses seleksi yang baik akan menentukan siapa penerima kredit yang bertanggungjawab mengembalikan pinjaman. Demikian pula bimbingan dan pembinaan yang baik sekaligus pula berfungsi sebagai upaya mengawasi penggunaan kredit.
5.3.4. Evaluasi Output a. Pendapatan Penyaluran kredit dana bergulir bagi Koperasi, UKM dan Kelompok dimaksudkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Setelah menerima lcredit diharapkan usaha
UKM berkembang menghasilkan output peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pendapatan, sebagai patokan digunakan tingkat daya beli masyarakat pada tahun 2005 sebesar Rp. 565.300 dan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 450.000 di Kabupaten Sukabumi. Apabila pendapatan pelaku usaha setelah menerima bantuan permodalan mengalami peningkatan atau lebih besar dari tingkat daya beli dan UMR, maka terdapat peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah menerima kredit. Demikian pula sebaliknya. Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pinjaman meliputi aspek penilaian pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan kualitas kelembagaan. Masing-masing aspek tersebut menunjukkan tingkat kesehatan dalam pengelolaan pinjaman. Untuk aspek pengelolaan pinjaman, dinilai dari aturan perguliran dana, permodalan, tingkat pengembalian dan kualitas aktiva dan pinjaman. Contoh penilaian permodalan, diukur dari : realisasi volume pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dibagi dengan alokasi awal dana bergulir. Semakin besar perputaran modal akan semakin baik, karena menunjukkan pelayanan yang semakin besar dan pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat cepat dikembalikan dan digulirkan lagi. Untuk pertumbuhan permodalan dinilai dengan membagi seluruh volume pinjaman ditambah dengan seluruh dana (tunai dari bank) yang tersedia untuk digulirkan sebagai pinjaman dibagi dengan alokasi awal dana bergulir. Semakin besar pertumbuhan, maka semakin baik. Dari hasil survey diketahui, tingkat pendapatan UKM setelah menerima bantuan permodalan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana disajikan dalam Tabel 40. Tabel 40. Tingkat Pendapatan Penerima Pinjaman Dana Bergulir Dalam Penyelenggaraan
Sumber : Data Primer
Tidak semua penerima kredit berhasil memanfaatkan dana bergulir sehingga pendapatannya meningkat. Ada sebagian kecil penerima kredit gaga1 memanfaatkan bantuan permodalan untuk meningkatkan usaha. Kredit tersebut babis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau habis modal karena usahanya mengalami
kegagalan. Berdasarkan hasil pengolahan data, frekuensi paling tinggi tingkat pendapatan UKM pada tahun 2005 adalah pada kisaran Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke atas. Pada tahun 2006, frekuensi tertinggi tingkat pendapatan UKM berada pada kisaran Rp. 2.000.000 (2 juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pada tahun 2007, tingkat pendapatan UKM sebesar 33,33% berada pada kisaran Rp. Rp. 2.000.000 (2 juta rupiah) dan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sebagaimana diketahui, besaran nilai pinjaman yang diterima pelaku usaha pada tahun 2005 dan 2006, mulai dari Rp. 1.500.000 hingga Rp. 5.000.000 sehingga data hasil survey tersebut menunjukkan bahwa program perkuatan permodalan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok di Kabupaten Sukabumi tidak berhasil meningkatkan pendapatan UKM. Tingkat pendapatan sebesar dua juta rupiah hingga 5 juta rupiah sebesar 30% dari ratarata tiap kelas fiekuensi pendapatan merupakan informasi bahwa kegiatan usaha setelah menerima pinjaman dana bergulir tidak berhasil menaikkan tingkat pendapatan, lebih dari nilai pinjaman yang diterima. Kisaran tingkat pendapatan UKM tersebut memang masih berskala usaha kecil namun potensi untuk terus meningkatkan usaha UKM masih ada. Potensi ini perlu terus didukung untuk dikembangkan lebih baik lagi, ditambah dengan pola pembinaan yang lebih baik lagi. b. Tenaga Kerja
Dampak pemberian perkuatan permodalan bagi UKM adalah menciptakan lapangan kerja baru. Tabel menunjukkan kisaran jumlah penambahan tenaga kerja pada unit usaha-usaha yang mendapat perkuatan pennodalan dana bergulir di Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2007. Hasilnya diketahui bahwa pada tahun 2005 dan 2006, persentase jumlah tenaga kerja no1 adalah paling besar. sehingga dapat disimpulkan hampir separuh atau 41,46% - 45% penerima dana bergulir tidak menambah tenaga kerja baru. Persentase kedua terbesar adalah menambah 1-3 orang tenaga kerja baru, sedangkan jumlah di atas persentase tersebut semakin mengecil nilainya. Berbeda dengan tahun 2007, persentase terbesar penambahan tenaga kerja baru sebanyak 1-3 orang, disusul sebanyak 13,33% untuk penambahan tenaga kerja barn sebanyak 4-6 orang dan 7-8 orang. Untuk persentase tenaga kerja baru sebesar lebih dari 10 orang dapat dipenuhi oleh penerima dana bergulir pada tahun 2007. Hal ini dilakukan oleh pengusaha puzzle yang mendapat dana bergulir sebanyak Rp.29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah) dapat menambah hampir seratus orang pekerja. Dana bergulir yang diperoleh pengusaha puzzle dimanfaatkan untuk membuka unit toko di pasar grosir di
Jakarta sebagai pusat penyaluran produk secara lebih luas. Konsekuensi logisnya adalah penambahan tenaga kerja pada bidang produksi dan tenaga penjualanlpemasaran. Tabel 41. Peningkatan Tenaga Kerja Dala~nPenyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Sukabumi, Tahun 2005-2007
Surnber : Data Prinier
Selama tiga tahun pelaksanaan dana bergulir, diketahui frekuensi paling tinggi tingkat penambahan tenaga kerja sebesar 32 persen menambah tenaga kerja sebanyak 1-3 orang saja, menyusul pula sebesar 31 persen tidak menambah tenaga kerja sama sekali. Hal ini menunjukkan pemberian dana bergulir tidak dapat meningkatkan usaha penerima, konsekuensinya penerima kredit tidak banyak menambah tenaga kerja. Usaha mereka tidak banyak berkembang dan meningkat sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja yang ada hanya ia sendiri, penerima kredit, ditambah anggota keluarga inti yang membantu kegiatan usaha tersebut. 5.4.
Rangkuman Kegiatan usaha skala mikro, kecil dan tnenengah sudah membuktikan kekuatan
saat egara sedang menghadapi krisis ekonomi, mereka mampu tetap bertahan menjadi tiang penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia sudah menjadi bagian dalam perkembangan ekonomi nasional dan memiliki kedudukan strategis. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kegiatan usaha kecil. Kegiatan UMI<M memberikan kontribusi yang nyata dalam kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, menambah pendapatan daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk meningkatkan intensitas kegiatan fasilitasi pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir merupakan penvujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memberdayakan UKM agar mampu menjadi
saiah satu tiang penopang perekonomian daerah. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program perkuatan permodalan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi untuk memperoleh penilaian dan masultan untuk perbaikan program. Untuk membantu pengambilan keputusan mengenai strategi dan program yang dapat dilakukan, maka digunakan metode Logical Framework Approach (LFA). Sebagai langkah awal dari metode LFA adalah mengidentifikasi pennasalahan yang dihadapi UKM dan Pelaksana Kegiatan (Dinas KOPERINDAG dan BPR Sukabumi) adalah sebagai berikut : 1. Masalah yang Dihadapi UKM a. Pendampingan dun pengawasan, bagi unit usaha UKM yang menerima kredit dana bergulir tidak dilakukan Dinas KOPERINDAG. Pendampingan merupakan cara untuk membantu UKM agar dapat rnandiri mengelola usaha dengan cara yang lebih baik. Pengawasan merupakan cara mendidik UKM agar tertib mengelola keuangan dan membayar cicilan kredit. Kedua ha1 tersebut menentukan keberhasilan program perkuatan permodalan di Kabupaten Sukabumi. b. Pengembalian pinjaman, tingginya jumlah ltredit macet pinjaman dana bergulir bagi UKM merupakan indikasi bahwa perkembangan usaha UKM setelah menerima kredit, tidak berjalan lancar atau tidak berjalan dengan baik. UKM penerima kredit tidak mampu memanfaatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha sehingga tidak mampu membayar cicilan kredit. Masalah dalam pengembalian pinjaman adalah 1 ) Penggunaan dana kredit yang tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, 2) Tanggungjawab dan kesadaran penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman sangat kurang, adanya nloral hazard masyarakat terhadap kredit yang diberikan, dan 3) Sanksi kredit (sosial penalty dun econonticpenalty) tidak dilakukan apabila terjadi kredit macet. c. Pengembangan usaha, memerlukan bimbingan dan pembinaan di bidang 1 ) bidang produksi, 2 ) pemasaran, dan 3) pemasaran agar skala usaha UKM berkembang lebih besar dan lebih mandiri. Ketiga bidang tersebut merupakan kendala paling utama yang menentukan keberhasilan program. Rendahnya kualitas SDM dan lemahnya posisi tawar UKM merupakan kelemahan yang harus diperhatikan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan setelah menerima kredit. Bimbingan dan pembinaan diperlukan agar dana bergulir yang diterima tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
2. Masalah yang Dihadapi Dinas KOPERINDAG
a. Lembaga Pendatnping dan Pettzbina, Program pendampingan dan pembinaan
belum berjalan secara baik, terutama pada pelaksanaan tahun anggaran 2005, (dalam ha1 frelcuensi dan kualitasnya). Hal ini terkait langsung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang juga dilaksanakan secara swakelola namun belum menunjukkan proses pelaksanaan yang baik. Bank Pelaksana (BPR Sukabumi) belum bekerja dengan optimal menjadi konsultan teknis bagi UKM penerima manfaat. b. Selehi Kelayakan Usaha, Pelaksanaan seleksi yang kurang baik membentuk
persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Oleh karena itu sosialisasi pada awal pelaksanaan program menjadi sangat penting untuk dilakukan sebaik mungkin kepada seluruh calon peserta penerima program agar terbentuk pemahaman
yang baik dan benar tentang
program dimaksud. c. Perjanjian, Tindakan nntuk menekan tingkat tunggakan pinjaman melalui
berbagai upaya manajemen, termasuk aktivitas sosialisasi kepada para penerima kredit dan calon pemanfaat dana. Tidak adanya bentuk economic penalty dan sosial penalty bagi para penunggak pinjaman, patut diterapkan untuk mengatasi
masalah tersebut. d. Pengmvasan, Fungsi pengawasan tidak dilakukan dengan baik, mulai dari
penggunaan dana kredit yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha, hingga tingginya tunggakan pengembalian angsuran. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan Pelaksana Kegiatan untuk membuat laporan, namun adanya laporan mengenai penyimpangan aturan Juknis, tidak dilanjuti dengan pemberian sanksi pengembalian pinjaman ditambah bunga pinjaman yang harus dilunasi sekaligus. Tidak ada upaya preventif maupun korektif sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan pengelola kegiatan. Identifikasi permasalahan di atas selanjutnya dianalisis, untuk selanjutnya menjadi fondasi bangunan bagi proses penyusunan strategi, program dan kegiatan dana bergulir di masa depan.
Penyusunan strategi, program dan kegiatan menjadi masukan bagi
pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang lebih baik di Kabupaten Sukabumi. Penjabaran identifikasi permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk Tabel 42 untuk mempermudah menganalisa dan mengkaji hasil penelitian secara sistematis.
Tabel 42. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir Bagi UKM Di Kabupaten Sukabu~niTahun 2005-2007 No.
Evaluasi Input
Indikator
Hasil Evaluasi
- Besarnya pinjaman - Jumlah pinjaman tidak mempengaruhi
1 - Lembaga
-
Pendamping dan Pembina
Proses
- Sosialisasi - Penyusunan
- Sosialisasi kredit dana bergulir yang -
proposal
- Seleksi kelayakan
-
usaha
- Perjanjian
-
-
Pencairan kredit
-
- Pelayanan kredit
-
-
-
Bimbingandan pembinaan
keberhasilan UKM mengembangkan usahanya, namun dipengaruhi oleh tanggungjawab dan kesadaran UKM untuk me~nanfaatkandana bergulir secara efektif. Dinas KOPERINDAG tidak memhentuk lemhaga pendamping dan pembina khusus, hanya ada Pelaksana Teknis Kegiatan yang terdiri dari Staf Dinas KOPERINDAG, Aparat Desa, Aparat Kecamatan dan BPR Sukabumi yang melaksanakan kegiatan survei, pelaksanaan dan pengawasanlkontrol. dilaksanakan Dinas KOPERINDAG adalah baik Pelaksanaan penyusunan proposals dalam penyelenggaraan kredit dana bergulir yang dilaksanakan Dinas KOPERINDAG adalah haik Seleksi kelayakan usaha yang dilaksanakan Dinas KOPERINDAG adalah baik. Pada pelaksanaan tahun 2005 dan 2006, seleksi kelayakan usaha tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan penilaian kurang, namun untuk pelaksanaan tahun 2007, seleksi dilakukan lebih baik Tidak ada seleksi terhadap agunan selama pelaksanaan program perkuatan permodalan tahun 2006 - 2007. Selain itu, tidak ada sanksi apapun yang dijatuhkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada pelaku usaha yang tidak membayar angsuran pinjaman. Pelayanan pencairan kredit dilakukan baik oleh BPR Sukabumi. Pelayanan pada saat pencairan kredit dinilai baik bagi penerima kredit setiap tahun pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap penerima kredit, setiap tahun, mengalami pembahan yang semakin baik. Jumlah persentase sikap untuk aspek bimbingan dan pembinaan semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan tahun 2607. Berdasarkan haSil wawancari, penerima kredit mendapat bimbingan dan pembinaan yang lebih baik.
1
I
Tabel 42 No.
... (Lanjutan) Evaluasi
Hasil Evaluasi
Indikator
-
Penggunaan kredit
1
Aspek pengawasan menunjukkan sikap penerima kredit yang rnenyatakan aspek pengawasan yang dilakukan kurang, terutama pada tahun 2005 dan 2006. Untuk tahun 2007, skala sikap sangat kurang menjadi bertambah. - Penggunaan kredit untuk mengembangkan usaha dinilai baik oleh penerima kredit dari tahun 2005 hingga 2007, bahkan skala sikap sangat baik mengalami peningkatan pada tahun 2007. - Tanggungjawab penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman secara mencicil, disadari dengan baik oleh pelaku usaha, bahkan pada tahun 2007, skala sikap sangat baik penerima kredit dana bergulir tnencapai hampir 50%. - Manfaat dana bergulir mengalami pergeseran. Tahun 2005 menunjukkan kurangnya manfaat dana bergulir bagi perkembangan usahanya, namun ha1 berbeda ditunjukkan penerima kredit pada tahun 2006, dimana skala sikap aspek rnanfaat menunjukkan baik. Bahkan tahun pelaksanaan 2007, manfaat dana bergulir menunjukkan sikap sangat haik.
- Dana bergulir berhasil rneningkatkan pendapatan UKM, baru 26% pelaku yang meningkat pendapatannya. - Dana bergulir dapat rneningkatkan usaha penerima, baru 32 % pelaku usaha yang dapat menambah tenaga keria. Tabel 42 di atas menunjukkan hasil evaluasi kinerja Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi melalui program pemerintah daerah pinjaman dana bergulir. Berdasarkan ukuran indikator kinerja pemerintah yang sebelumnya telah diuraikan pada alinea pertama Bab V, diperoleh hasil sebagai berikut : Perfama, efektivitas program belum memenuhi tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi UKM penerima kredit, baik dalam arti ketepatan pencapaian output, maupun pencapaian outcome. Besaran pinjaman yang disalurkan kepada UKM hampir sama rata nilainya, tanpa melalui pengujian mendalam berapa . . sebenarnya bantuan modal yang dibutuhkan masiing-masing UKM.
Kedzia, efisiensi atau rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu dana APBD yang dialokasikan pada tahun 2005, jumlahnya semakin mengecil. Hal ini dikarenakan besarnya tunggakan para peminjam sehingga perguliran
dana tersebut tidak berjalan lancar dan berimbang. Ketign, relevansi program pinjaman dana bergulir benar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran kegiatan pinjaman dana bergulir berupaya a) Mengembangltan dukungan pertnodalan usaha Koperasi, UKM dan kelompok yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada; b) Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan Koperasi, UKM dan kelompok; c) Meniugkatkan basis permodalan KSPAJSP Koperasi yang anggotanya sedang atau akan mengembaugkan usahanya. Relevansi kegiatan ini sangat erat dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2004-2009. Keeinpat yaitu secara keekonomian (econo~ny),pelbagai input yang dibutuhkan
dalam program pinjaman dana bergulir atau organisasi, dalam ha1 ini Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi diperoleh dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang memadai. Mengingat input kegiatan tersebut bersumber dari dana APBD, maka secara keekonomian tentunya diperoleh dengan harga yang wajar dan kualitas yang memadai. Hanya saja, hasil akhir berupa tingginya tunggakan mengurangi kondisi kualitas hasil akhirnya. Kelinta adalah keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu apakah dapat mencapai kebutuhan masyarakat (sosial ekonomi) secara berkelanjutan. Mengingat kegiatan pinjaman dana bergulir merupakan program pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat UKM yang mandiri dan tangguh, maka sepatutnya unsure keberlanjutan program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima kredit. Namun hasil penelitian menunjukkan belum terjadi peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan sebagai penanda peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir belum cukup. Pertama, efektivitas penyelenggaraan kelompok-kelompok
usaha masyarakat belum berjalan optimal
mengingat beberapa penerima kredit belum bergabung dalam kelompok usaha yang kuat; Kedua, efektivitas pendampingan
kelompok belum maksimal dilakukan Dinas
KOPERINDAG dan lembaga-lembaga terkait lainnya.; dan Ketiga, kesiapan lembaga pelayanan (dalam ha1 ini Bank BPR Sukabumi) belum melakukan perannya sebagai konsultan teknis yang secara intensif menjadi mitra usaha UKM.
